-
INFO
RMA
SI T
AM
BA
HA
NJADWAL
Tanggal Efektif 25 Juni 2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
10 Februari 2021Masa Penawaran Umum 4 – 5 Februari 2021 Tanggal
Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik 10
Februari 2021Tanggal Penjatahan 8 Februari 2021 Tanggal Pencatatan
di Bursa Efek Indonesia 11 Februari 2021
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN
MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI
TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP
KE-5 DAN SUKUK MUDHARABAH TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK MUDHARABAH YANG TELAH
MENJADI EFEKTIF.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)(Badan Usaha Milik
Negara)
Kegiatan Usaha Utama:Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan
Sekunder Perumahan
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan,
IndonesiaKantor Pusat:
Grha SMFJl. Panglima Polim I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta
12160, Indonesia
Telepon: (+6221) 2700-400, Faksimili: (+6221) 2701-400Situs web:
www.smf-indonesia.co.id; Email:[email protected]
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTANOBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA
MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP19.000.000.000.000,- (SEMBILAN BELAS TRILIUN RUPIAH)(”OBLIGASI
BERKELANJUTAN V”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
V tersebut, Perseroan telah menerbitkan:OBLIGASI BERKELANJUTAN V
SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN TINGKAT BUNGA
TETAP
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN
RUPIAH);OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP
II TAHUN 2019 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.202.500.000.000,- (DUA TRILIUN
DUA RATUS DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH);OBLIGASI BERKELANJUTAN
V SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2020 DENGAN TINGKAT
BUNGA TETAP
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4.001.000.000.000,- (EMPAT
TRILIUN SATU MILIAR RUPIAH);dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP IV
TAHUN 2020 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAPDENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR
RP2.110.000.000.000,- (DUA TRILIUN SERATUS SEPULUH MILIAR
RUPIAH).
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:OBLIGASI
BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2021
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.900.744.000.000,- (SATU
TRILIUN SEMBILAN RATUS MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA
RUPIAH)(“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100%
(seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi yang
ditawarkan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang memberikan
pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang
dikehendaki, di mana sebesar Rp1.900.744.000.000,- (satu triliun
sembilan ratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah)
dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), dengan rincian
sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar
Rp1.500.084.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar delapan puluh
empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat
koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus
tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok
Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan
Seri A yaitu pada tanggal 20 Februari 2022.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar
Rp400.660.000.000,- (empat ratus miliar enam ratus enam puluh juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh
lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 10
Februari 2024.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga)
bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021 sedangkan pembayaran Bunga
Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri
Obligasi dan dilakukan secara penuh (bullet payment).
DANPENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA
FINANSIALDENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
(“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I”)Dalam rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan
telah menerbitkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
TAHAP I TAHUN 2019DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP100.000.000.000,-
(SERATUS MILIAR RUPIAH)
danSUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP346.000.000.000,- (TIGA RATUS EMPAT
PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)(“SUKUK MUDHARABAH”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan
menawarkan:SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA
FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP100.010.000.000,- (SERATUS MILIAR
SEPULUH JUTA RUPIAH)(“SUKUK MUDHARABAH”)
Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan
penuh (full commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Jumlah Dana Sukuk
Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.010.000.000,-
(seratus miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar
66,43% (enam puluh enam koma empat tiga persen) dari Pendapatan
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen
4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh
(bullet payment) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk
Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100%
(seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi
Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Mei
2021, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
terakhir bersamaan dengan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari
2022.
Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya
(jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV dan/atau
tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN
AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN
KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN
BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH
PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN
OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
SEJAK 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI
WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK
SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL
PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN
MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI
DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH, PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT
DAN MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
INDONESIA YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) LAINYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I
INFORMASI TAMBAHAN INI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT
SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU
BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK
DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA
PERSEROAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIF DI KSEI.
Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini,
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat
Efek Indonesia (“Pefindo”):
idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah)Keterangan
lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat
pada Bab I Informasi Tambahan ini.
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
danareksasekuritas
PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)
PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT
Maybank Kim Eng Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
WALI AMANATPT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4
Februari 2021
-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (selanjutnya dalam
Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial dengan target dana yang
dihimpun sebesar Rp19.000.000.000.000,- (sembilan belas triliun
Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Sarana
Multigriya Finansial dengan target dana yang dihimpun sebesar
Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta
dengan surat No.S-1270/DIR/SMF/IV/2019 tanggal 12 April 2019 sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun
1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara
Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM” atau
“Undang-Undang Pasar Modal”).
Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah
menerima surat dari OJK No.S-89/D.04/2019 pada tanggal 25 Juni 2019
perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah
mencatatkan:
- Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap I
Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebesar
Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dan
- Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II
Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebesar
Rp2.202.500.000.000,- (dua triliun dua ratus dua miliar lima ratus
juta Rupiah)
- Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap III
Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebesar
Rp4.001.000.000.000,- (empat triliun satu miliar Rupiah)
- Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap IV
Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebesar
Rp2.110.000.000.000,- (dua triliun seratus sepuluh miliar
Rupiah)
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial
Tahap I Tahun 2019 dengan total dana sebesar Rp100.000.000.000,-
(seratus miliar Rupiah)
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial
Tahap II Tahun 2020 dengan total dana sebesar Rp346.000.000.000,-
(tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah)
pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Selanjutnya, Perseroan
berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V Sarana
Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap
dengan jumlah pokok sebesar Rp1.900.744.000.000,- (satu triliun
sembilan ratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah)
dan Sukuk Mudharabah I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun
2021 dengan total dana sebesar Rp100.010.000.000,- (seratus miliar
sepuluh juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan
Pencatatan Efek No.SP-00002/BEI.PP3/05-2019 tanggal 3 Mei 2019,
yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BEI. Apabila Perseroan
tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka
Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi
dan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan
Peraturan No.IX.A.2.
Untuk tahap selanjutnya Perseroan akan menerbitkan dan
menawarkan Obligasi Berkelanjutan V dan/atau Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut
dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data
yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar
modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk
Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau
membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan
dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan
dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
Mudharabah.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (kecuali PT BRI Danareksa
Sekuritas) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal (kecuali
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) dalam rangka Penawaran Umum ini
bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan
definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan
mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada pada Bab VIII tentang
Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Bab IX tentang
Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan.
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDARABAH INI TIDAK
DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN
YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN
TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI
DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI
DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU
DI NEGARA TERSEBUT.
SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH
DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG
BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
-
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN iii
RINGKASAN xvi
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
38
III. PERNYATAAN UTANG 39
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 46
VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA,
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
52
1. Riwayat Singkat Perseroan 522. Perkembangan Kepemilikan Saham
Perseroan 533. Pengurus dan Pengawasan 534. Sumber Daya Manusia
555. Perjanjian Penting Perseroan 576. Aset Tetap Perseroan 627.
Asuransi 638. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi 639. Kegiatan
Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha 6310. Tingkat
Kesehatan Perseroan 6611. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility) 66
VII. PERPAJAKAN 67
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH 68
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 69
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 72
1. Riwayat Singkat 722. Permodalan 723. Pengurusan dan
Pengawasan 734. Kegiatan Usaha 735. Kantor Cabang 756. Tugas Pokok
Wali Amanat 757. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas
Wali Amanat 758. Laporan Keuangan Wali Amanat 769. Informasi 78
-
ii
XI. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
79
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
84
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 85
-
iii
DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi : Berarti afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris
dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau
lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Agen
Pembayaran : Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk
dengan perjanjian tertulis oleh
Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran
Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi termasuk denda (jika
ada) kepada Pemegang Obligasi serta Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah termasuk kompensasi
kerugian (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui
Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana
tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dan mengadministrasikan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI.
Akad Mudharabah : Berarti akad mudharabah sehubungan dengan
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III
Tahun 2021 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan
Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Akad Mudharabah No. 19
tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beserta segala perubahan,
penambahan dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh
persetujuan OJK untuk menjalankan usaha
sebagai Kustodian. Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal
sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Bapepam dan LK : Berarti Bapepam
dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari
Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan.
Bunga Obligasi : Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus
dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan. BEI : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk
mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan
tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini
diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan.
-
iv
Daftar Pemegang Rekening Obligasi
: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan
antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan
kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada
KSEI.
Daftar Pemegang Rekening Sukuk Mudharabah
: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh seluruh
Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang
memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk
Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening
dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang
diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah : Berarti jumlah keseluruhan dana yang
wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk
Mudharabah Tahap III Tahun 2021 yang pada tanggal Emisi sebesar
Rp100.010.000.000,- (seratus miliar sepuluh juta Rupiah)
sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan
akibat adanya keterlambatan
kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi yaitu
sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi
dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara
harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu
kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
puluh) Hari Kalender.
Dewan Komisaris : Berarti organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada
Direksi. Direksi : Berarti organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.
Dokumen Emisi : Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi dan
Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah,
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah,
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran
Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI, Perjanjian
Pendahuluan Pencatatan Obligasi dan Perjanjian Pendahuluan
Pencatatan Sukuk Mudharabah, Pernyataan Penawaran Umum
Berkelanjutan I Sukuk Mudharabah Sarana Multigriya Finansial dan
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V
Sarana Multigriya Finansial, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan
Ringkas beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan
dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen–dokumen lainnya yang
dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif
Efek.
Efek Syariah : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah di Pasar Modal.
-
v
Daftar Pemegang Rekening Obligasi
: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan
antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan
kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada
KSEI.
Daftar Pemegang Rekening Sukuk Mudharabah
: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh seluruh
Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang
memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk
Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening
dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang
diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah : Berarti jumlah keseluruhan dana yang
wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk
Mudharabah Tahap III Tahun 2021 yang pada tanggal Emisi sebesar
Rp100.010.000.000,- (seratus miliar sepuluh juta Rupiah)
sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan
akibat adanya keterlambatan
kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi yaitu
sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi
dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara
harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu
kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
puluh) Hari Kalender.
Dewan Komisaris : Berarti organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada
Direksi. Direksi : Berarti organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.
Dokumen Emisi : Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi dan
Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah,
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah,
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran
Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI, Perjanjian
Pendahuluan Pencatatan Obligasi dan Perjanjian Pendahuluan
Pencatatan Sukuk Mudharabah, Pernyataan Penawaran Umum
Berkelanjutan I Sukuk Mudharabah Sarana Multigriya Finansial dan
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V
Sarana Multigriya Finansial, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan
Ringkas beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan
dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen–dokumen lainnya yang
dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif
Efek.
Efek Syariah : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan
Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2., yaitu:
a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima)
hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh
kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir
yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
b. atas dasar penyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.
Emisi : Berarti suatu penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
untuk dijual dan
diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang
dilakukan oleh Perseroan.
Force Majeure : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan
keadaan di luar kemampuan dan
kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung
meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang
mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan
masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan
oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah
: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan
oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
Hari Bursa : Berarti hari di mana BEI atau badan hukum yang
menggantikannya menyelenggarakan
kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat
melakukan kliring.
Hari Kalender : Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai
dengan kalender Gregorius tanpa kecuali,
termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat,
kecuali hari libur nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan : Berarti setiap informasi tertulis
sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar Masyarakat
membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 26 UUPM juncto POJK No.9/2017.
Infomasi Tambahan Ringkas
: Berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan sebagaimana
diatur dalam POJK No.9/2017.
Investasi Syariah : Berarti penempatan dana pada instrumen
keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mempunyai peringkat
investasi minimum A (investment grade) dan memenuhi kriteria
investasi yang ditentukan Perseroan.
Jumlah Terutang : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar
oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi,
termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Pokok Obligasi dan Bunga
Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke
waktu.
-
vi
Kompensasi Kerugian (ta’widh)
: Berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai akibat Perseroan terbukti
melakukan dari kelalaian (taqsir), melakukan pelanggaran terhadap
Perjanjian ini (mukhalafah syuruth) dan terbukti dengan sengaja
melakukan kecurangan (ta’addi) termasuk memenuhi kewajiban
pembayaran pada waktu yang disepakati atas Bagi Hasil yang telah
menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau Dana Sukuk
Mudharabah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari
Pemegang Sukuk Mudharabah serta Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan
sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya
Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan Dalam Melaksanakan
Kewajiban untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang telah menjadi
hak Pemegang Sukuk Mudharabah dan/ atau Dana Sukuk Mudharabah
ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka
penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian
yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya
peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah).
Dimana Pemegang Sukuk membatasi diri untuk mengenakan Kompensasi
Kerugian (ta'widh) adalah sebesar-besarnya 1% (satu persen) di atas
tingkat Indikasi Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung secara
proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan
tanggal pembayaran efektif, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah
30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau
laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah
dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang
Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan
Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut
menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk
mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi,
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO/RUPSU (KTUR)
: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah
yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan
menghadiri RUPO/RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPO/RUPSU.
Konsultan Hukum : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat
hukum kepada Pihak lain dan terdaftar
di OJK, dalam hal ini HKGM and Partners. KSEI : Berarti PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang
menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi
Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Di KSEI dan
bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran.
Kustodian : Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan
harta lain yang berkaitan dengan
Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak
lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening
yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi
KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan : Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
yang bertanggung jawab atas penjatahan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sesuai dengan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember
2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum.
-
vii
Kompensasi Kerugian (ta’widh)
: Berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai akibat Perseroan terbukti
melakukan dari kelalaian (taqsir), melakukan pelanggaran terhadap
Perjanjian ini (mukhalafah syuruth) dan terbukti dengan sengaja
melakukan kecurangan (ta’addi) termasuk memenuhi kewajiban
pembayaran pada waktu yang disepakati atas Bagi Hasil yang telah
menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau Dana Sukuk
Mudharabah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari
Pemegang Sukuk Mudharabah serta Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan
sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya
Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan Dalam Melaksanakan
Kewajiban untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang telah menjadi
hak Pemegang Sukuk Mudharabah dan/ atau Dana Sukuk Mudharabah
ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka
penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian
yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya
peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah).
Dimana Pemegang Sukuk membatasi diri untuk mengenakan Kompensasi
Kerugian (ta'widh) adalah sebesar-besarnya 1% (satu persen) di atas
tingkat Indikasi Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung secara
proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan
tanggal pembayaran efektif, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah
30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau
laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah
dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang
Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan
Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut
menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk
mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi,
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO/RUPSU (KTUR)
: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah
yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan
menghadiri RUPO/RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPO/RUPSU.
Konsultan Hukum : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat
hukum kepada Pihak lain dan terdaftar
di OJK, dalam hal ini HKGM and Partners. KSEI : Berarti PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang
menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi
Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Di KSEI dan
bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran.
Kustodian : Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan
harta lain yang berkaitan dengan
Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak
lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening
yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi
KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan : Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
yang bertanggung jawab atas penjatahan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sesuai dengan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember
2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum.
Masa Penawaran : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk
dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu paling kurang 1
(satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal
terjadi penghentian perdagangan Efek di BEI selama paling kurang 1
(satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat
melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama
dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia
maupun Warga Negara Asing
dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Mudharabah : Berarti perjanjian (akad) kerja sama antara Wali
Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk
Mudharabah selaku pihak pemilik modal (shahibul mal) dan
Perseroan selaku pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pihak
pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha
(mudharib) dengan cara pihak pemilik modal (shahibul mal)
menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal
tersebut dalam suatu usaha, dengan pendapatan yang diperoleh dibagi
menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dimuka antara
shahibul mal dan mudharib, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04.2015 tentang Akad Yang Digunakan
Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Mudharib : Berarti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
selaku pihak pengelola usaha. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah
: Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh
karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang
Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimanaakan ditentukan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan dan Akad Mudharabah.
Notaris : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta
otentik dan terdaftar di OJK,
dalam hal ini Emi Susilowati, S.H. Obligasi
: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100%
(seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi yang
ditawarkan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang memberikan
pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang
dikehendaki, di mana sebesar Rp1.900.744.000.000,- (satu trilliun
sembilan ratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah)
dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), dengan rincian
sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar
Rp1.500.084.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar delapan puluh
empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat
koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus
tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok
Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan
Seri A yaitu pada tanggal 20 Februari 2022.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar
Rp400.660.000.000,- (empat ratus miliar enam ratus enam puluh juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh
lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 10
Februari 2024.
-
viii
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga)
bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021 sedangkan pembayaran Bunga
Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri
Obligasi dan dilakukan secara penuh (bullet payment).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua
ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun
2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan,
sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011.
Pasar Modal : Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang
diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
Efek.
Pefindo : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia. Pinjaman Yang
Diberikan
: Berarti pembiayaan kembali (refinancing) atas portofolio KPR
yang telah dibukukan penyalur KPR dengan dana jangka
menengah/panjang dari Perseroan.
Pemegang Obligasi : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya
ke dalam Obligasi dan memiliki
manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari:
1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas
Obligasi; dan/atau 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang
melakukan investasi atas Obligasi
melalui Pemegang Rekening. Pemegang Rekening : Berarti pihak
yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI,
yang
meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain
yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan
KSEI.
Pemegang Sukuk Mudharabah
: Berarti Masyarakat yang menanamkan atau menginvestasikan
dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas
sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari: 1.
Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk
Mudharabah;
dan/atau 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan
investasi atas Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat : Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar
di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai
dengan POJK No. 49/2020, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek
Indonesia.
Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk
Mudharabah oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara
yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Penawaran Umum Berkelanjutan
: Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya
Finansial dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya
Finansial, yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan
target dana sebesar Rp19.000.000.000.000 (sembilan belas triliun
Rupiah) untuk Obligasi dan sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun
Rupiah) untuk Sukuk Mudharabah, yang mengacu pada POJK No.
36/2014.
-
ix
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga)
bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021 sedangkan pembayaran Bunga
Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri
Obligasi dan dilakukan secara penuh (bullet payment).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua
ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun
2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan,
sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011.
Pasar Modal : Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang
diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
Efek.
Pefindo : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia. Pinjaman Yang
Diberikan
: Berarti pembiayaan kembali (refinancing) atas portofolio KPR
yang telah dibukukan penyalur KPR dengan dana jangka
menengah/panjang dari Perseroan.
Pemegang Obligasi : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya
ke dalam Obligasi dan memiliki
manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari:
1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas
Obligasi; dan/atau 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang
melakukan investasi atas Obligasi
melalui Pemegang Rekening. Pemegang Rekening : Berarti pihak
yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI,
yang
meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain
yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan
KSEI.
Pemegang Sukuk Mudharabah
: Berarti Masyarakat yang menanamkan atau menginvestasikan
dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas
sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari: 1.
Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk
Mudharabah;
dan/atau 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan
investasi atas Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat : Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar
di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai
dengan POJK No. 49/2020, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek
Indonesia.
Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk
Mudharabah oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara
yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Penawaran Umum Berkelanjutan
: Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya
Finansial dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya
Finansial, yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan
target dana sebesar Rp19.000.000.000.000 (sembilan belas triliun
Rupiah) untuk Obligasi dan sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun
Rupiah) untuk Sukuk Mudharabah, yang mengacu pada POJK No.
36/2014.
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap V
: Kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Sarana
Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap
dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.900.744.000.000 (satu
triliun sembilan ratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta
Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar
Rp1.500.084.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar delapan puluh
empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat
koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus
tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok
Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan
Seri A yaitu pada tanggal 20 Februari 2022.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar
Rp400.660.000.000,- (empat ratus miliar enam ratus enam puluh juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh
lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 10
Februari 2024.
Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III
: Kegiatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah dana
sebesar Rp100.010.000.000,- (seratus miliar sepuluh juta Rupiah)
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,
dimana besarnya nisbah adalah sebesar 66,43% (enam puluh enam koma
empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 4,75% (empat koma tujuh lima
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga
ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk
Mudharabah pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 20 Februari 2022
yang mengacu ke POJK No. 36/2014.
Pendapatan Bagi Hasil : Berarti bagian dari Pendapatan Yang
Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus
dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dinyatakan
dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan yang dihitung berdasarkan
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan
Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi
dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan
Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan
(tidak diaudit). Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan
oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja
sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Mudharabah.
Pendapatan Yang Dibagihasilkan
: Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari pembiayaan
syariah melalui Unit Usaha Syariah Perseroan, Investasi Syariah dan
kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek yang jumlahnya
dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan yang menjadi hak
atau proporsi Perseroan dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibayarkan setiap 1 (satu)
triwulan.
Pengakuan Hutang Obligasi
Berarti perjanjian yang dibuat Perseroan, perihal Akta Pengakuan
Hutang Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V
Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 15 tanggal 22 Januari
2021 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta.
-
x
Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah
Berarti perjanjian yang dibuat Perseroan, perihal Akta Pengakuan
Hutang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial
Tahap III Tahun 2021 No. 20 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat
dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek
yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak
yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam UUPM. Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak-pihak yang
membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan berdasarkan
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dalam hal ini adalah PT
BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas,
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Kim Eng Sekuritas,
dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah
: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan
untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan
melakukan pembayaran kepada Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang
dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas,
PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT
Maybank Kim Eng Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap V sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT
BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas,
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Kim Eng Sekuritas,
dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini
adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga
Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Kim Eng
Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Mudharabah.
Peraturan No. IX.A.2 : Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan Salinan Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/Bl/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran
atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No. 3/2018 : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018
tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan
atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 7/2017
: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017
tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan
Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020
tanggal 22 April 2020 tentang Bank
Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
-
xi
Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah
Berarti perjanjian yang dibuat Perseroan, perihal Akta Pengakuan
Hutang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial
Tahap III Tahun 2021 No. 20 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat
dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek
yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak
yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam UUPM. Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak-pihak yang
membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan berdasarkan
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dalam hal ini adalah PT
BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas,
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Kim Eng Sekuritas,
dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah
: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan
untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan
melakukan pembayaran kepada Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang
dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas,
PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT
Maybank Kim Eng Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap V sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT
BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas,
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Kim Eng Sekuritas,
dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini
adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga
Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Kim Eng
Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Mudharabah.
Peraturan No. IX.A.2 : Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan Salinan Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/Bl/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran
atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No. 3/2018 : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018
tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan
atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 7/2017
: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017
tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan
Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020
tanggal 22 April 2020 tentang Bank
Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020
tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Besifat
Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 18/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015
tanggal 10 November 2015 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. POJK No. 30/2015 : Berarti
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. POJK No.
33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No.
34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No.
35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. POJK No.
36/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020
tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. POJK No. 49/2020 :
Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020
tentang
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk. POJK
No.55/2015
: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.
POJK No.56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015
tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen
Pembayaran, perihal Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi
Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021
Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 16 tanggal 22 Januari 2021, dibuat
dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen
Pembayaran, perihal Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III
Tahun 2021 No.21 tanggal 22 Januari 2021, dibuat dihadapan Emi
Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI,
perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, No:
SP-003/OBL/KSEI/0121 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat di bawah
tangan.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI,
perihal Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, No.
SP-001/SKK/KSEI/0121 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat di bawah
tangan.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI,
perihal pencatatan efek dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan
Efek No. SP-00002/BEI.PP3/05-2019 tanggal 3 Mei 2019 yang dibuat
dibawah tangan bermaterai cukup.
-
xii
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, perihal Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya
Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 13
tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, perihal Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya
Finansial Tahap III Tahun 2021 No.17 tanggal 22 Januari 2021 yang
dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali
Amanat, perihal Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021
Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 14 tanggal 22 Januari 2021 yang
dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali
Amanat, perihal Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021
No. 18 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Emi
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK
yang menyatakan bahwa Pernyataan
Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak menawarkan dan menjual
Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2
Undang-undang Pasar Modal juncto POJK No. 7/2017, berikut
dokumen-dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK
sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk
perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan
untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang
dalam hal ini adalah PT Sarana
Multigriya Finansial (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat
di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia
: Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan
Afiliasi karena : (i) kepemilikan atau penyertaan modal Negara
Republik Indonesia baik langsung
maupun tidak langsung; atau (ii) dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik
Indonesia; tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.
Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam UUPM. Pihak : Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha
bersama, asosiasi, atau kelompok
yang terorganisasi.
Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman kepada Pemegang
Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi,
dengan jumlah pokok sebesar Rp1.900.744.000.000,- (satu triliun
sembilan ratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah)
dengan ketentuan sebagai berikut:
-
xiii
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, perihal Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya
Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 13
tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, perihal Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya
Finansial Tahap III Tahun 2021 No.17 tanggal 22 Januari 2021 yang
dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali
Amanat, perihal Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021
Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 14 tanggal 22 Januari 2021 yang
dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali
Amanat, perihal Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021
No. 18 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Emi
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK
yang menyatakan bahwa Pernyataan
Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak menawarkan dan menjual
Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2
Undang-undang Pasar Modal juncto POJK No. 7/2017, berikut
dokumen-dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK
sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk
perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan
untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang
dalam hal ini adalah PT Sarana
Multigriya Finansial (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat
di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia
: Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan
Afiliasi karena : (i) kepemilikan atau penyertaan modal Negara
Republik Indonesia baik langsung
maupun tidak langsung; atau (ii) dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik
Indonesia; tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.
Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam UUPM. Pihak : Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha
bersama, asosiasi, atau kelompok
yang terorganisasi.
Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman kepada Pemegang
Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi,
dengan jumlah pokok sebesar Rp1.900.744.000.000,- (satu triliun
sembilan ratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah)
dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar
Rp1.500.084.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar delapan puluh
empat juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma
tujuh lima persen), dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi;
- Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp400.660.000.000,-
(empat ratus miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah), tingkat
bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) dengan
jangka waktu 3 (tiga) Tahun setelah Tanggal Emisi; dan
Jumlah dana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan
pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat - syarat
sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Prinsip Syariah di Pasar Modal
: Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar
Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan
peraturan OJK.
Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi
Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau
dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan
perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan
Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Refinancing Program : Berarti salah satu jenis kegiatan
Perseroan dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada
lembaga penyalur KPR untuk menggantikan pendanaan portfolio KPR
yang sudah disalurkan kepada debitur KPR dengan menggunakan dana
sumber lain.
Refinancing Pinjaman : Berarti kegiatan penggantian dana dari
sumber lain yang telah dipinjamkan
sebelumnya kepada lembaga penyalur KPR. Rp atau Rupiah : Berarti
mata uang resmi negara Republik Indonesia. RUPO : Berarti Rapat
Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Perwaliamanatan. RUPSU : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk
Mudharabah sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Perwaliamanatan. Sekuritisasi : Berarti transformasi
aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian
Aset
Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.
Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk
Mudharabah yang dapat dipindahbukukan
dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek
lainnya, senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk
Mudharabah yang diperdagangkan, yaitu
senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya,
atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana
ditentukan dalam Surat Edaran BEI No.SE-00004/BEI/01-2021 Tanggal
19 Januari 2021.
Sertifikat Jumbo Obligasi
: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam
Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama
KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah
: Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam
penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas
nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
-
xiv
Sukuk Mudharabah : Berarti ”Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021” yaitu surat
berharga dalam bentuk Obligasi Syariah dengan Akad Mudharabah yang
dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah
sehubungan dengan penempatan dana investasi oleh Pemegang Sukuk
Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap
III, yang mewajibkan Perseroan membayar pendapatan bagi hasil dan
melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah yang dikeluarkan
tersebut sesuai dengan jangka waktu dan tata cara yang disepakati.
Sukuk Mudharabah dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah dalam jumlah sebesar Rp100.010.000.000,- (seratus miliar
sepuluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil
Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk
Mudharabah yang wajib dilakukan kepada KSEI, yang akan
didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang merupakan tanggal
penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
: Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib
dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan
dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi
kepada Perseroan yang disetor oleh
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening
Perseroan (in good funds) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi,
berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah
: Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana
Sukuk Mudharabah, yaitu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari sejak
Tanggal Emisi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar
Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan atau apabila tanggal tersebut bukan Hari
Bursa maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
: Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil
menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk
Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening
melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Transaksi Material : Berarti suatu
transaksi sesuai POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan nilai 20% (dua
puluh persen) atau lebih dari Ekuitas yang dilakukan dalam 1 (satu)
kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau
kegiatan tertentu.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM
: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala
perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
-
xv
Sukuk Mudharabah : Berarti ”Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021” yaitu surat
berharga dalam bentuk Obligasi Syariah dengan Akad Mudharabah yang
dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah
sehubungan dengan penempatan dana investasi oleh Pemegang Sukuk
Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap
III, yang mewajibkan Perseroan membayar pendapatan bagi hasil dan
melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah yang dikeluarkan
tersebut sesuai dengan jangka waktu dan tata cara yang disepakati.
Sukuk Mudharabah dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah dalam jumlah sebesar Rp100.010.000.000,- (seratus miliar
sepuluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil
Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk
Mudharabah yang wajib dilakukan kepada KSEI, yang akan
didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang merupakan tanggal
penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
: Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib
dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan
dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi
kepada Perseroan yang disetor oleh
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening
Perseroan (in good funds) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi,
berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah
: Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana
Sukuk Mudharabah, yaitu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari sejak
Tanggal Emisi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar
Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan atau apabila tanggal tersebut bukan Hari
Bursa maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
: Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil
menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk
Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening
melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Transaksi Material : Berarti suatu
transaksi sesuai POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan nilai 20% (dua
puluh persen) atau lebih dari Ekuitas yang dilakukan dalam 1 (satu)
kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau
kegiatan tertentu.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM
: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala
perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 3608, beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang
Obligasi dan Sukuk Mudharabah
sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah memperoleh Surat Tanda
Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 27 Oktober 1999, Nomor:
17/STTD-WA/Pm/1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM) dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
-
xvi
RINGKASAN Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih
terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam
Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang
paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan
disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia dalam mata uang Rupiah. 1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta Selatan yang didirikan dan
dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan yang izin kegiatan usahanya
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.19 Tahun 2005
tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.19 Tahun
2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.101 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.19
Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 100 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Perumahan Sekunder Perumahan.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat
dalam Akta No.15 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dihadapan Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
Perseroan mempunyai maksud dan tujuan untuk a. membangun dan
mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka
meningkatkan kapasitas
dan kesinambungan pembiayaan kepemilikan, kepenghunian, dan
ketersediaan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh
masyarakat, dan
b. melaksanakan pembiayaan primer perumahan dan permukiman
berdasarkan penugasan Pemerintah Untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip konvensional dan/atau prinsip syariah meliputi:
a. membeli kumpulan aset keuangan dari kreditor asal, yang dapat
dicatat dalam laporan keuangan Perseroan hingga
memenuhi kelayakan ekonomis untuk disekuritisasi; b. menerbitkan
efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; c. menunjuk SPV
untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dalam transaksi
penerbitan efek beragun aset
berbentuk surat utang; dan d. melaksanakan tugas Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah
memperoleh
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rangka
mendorong pengembangan pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan secara
berkelanjutan, Perseroan : a. memberikan fasilitas pinjaman kepada
lembaga keuangan yang memberikan kredit/ pembiayaan sektor
pembiayaan
perumahan dan/atau permukiman dalam rangka keberlanjutan
kepemilikan, kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau
permukiman antara lain: pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan
pembangunan rumah diatas lahan milik sendiri, pembiayaan perbaikan/
renovasi rumah, pembaiayaan pembangunan proyek perumahan dan/atau
proyek rumah susun guna mendukung ketersediaan perumahan dan
permukiman, pembiayaan mikro perumahan (micro housing finance),
pembiayaan pelepasan rumah (reverse mortgage), pembiayaan rumah
dengan skema sewa-beli, dan pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) dibidang perumahan dan permukiman;
b. meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan pembiayaan perumahan dan/atau permukiman;
c. melakukan kegiatan lain di bidang pembiayaan perumahan
dan/atau permukiman sepanjang telah mendapat persetujuan pemegang
saham.
Selain kegiatan usaha diatas, Perseroan dapat pula melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional dan/atau prinsip
Syariah sebagai berikut: a. menerbitkan Surat Utang, Surat
Partisipasi, dan/atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan b. mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit
(credit enhancement); c. melaksanakan fungsi sebagai koordinator
global; d. melaksanakan fungsi sebagai penata sekuritisasi;
-
xvii
RINGKASAN Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih
terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam
Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang
paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan
disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia dalam mata uang Rupiah. 1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta Selatan yang didirikan dan
dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan yang izin kegiatan usahanya
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.19 Tahun 2005
tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.19 Tahun
2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.101 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.19
Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 100 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden N