PT FREEPORT INDONESIA : BISNIS BERETIKA? Augustina Kurniasih I. Abstract Latar Belakang Persaingan bisnis pada beberapa waktu terakhir ini dapat dikategorikan sebagai pertarungan pembentukan dan penjagaan image di mata konsumen atau masyarakat umum. Perusahaan dapat menjadi unggul dengan pembentukan corporate image yang ramah lingkungan dan memiliki kepekaan sosial. Keuntungan lain, dengan situasi dan kondisi usaha yang aman dan harmonis dengan warga sekitar, membuat perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan nyaman. Indonesia adalah negeri yang kaya. Sumber daya alam Indonesia melimpah, dari minyak bumi hingga emas, batubara, perak, dan tembaga. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan ini menjadi salah satu hal yang bisa dibanggakan kepada dunia. Namun kebanggaan itu dapat berlangsung dalam waktu yang relatif singkat karena sumberdaya alam merupakan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui, sehingga lambat laun akan habis. Kekayaan alam Indonesia yang begitu besar, telah mengundang banyak perusahaan asing ingin http://www.mercubuana.ac.id
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT FREEPORT INDONESIA : BISNIS BERETIKA?
Augustina Kurniasih
I. Abstract
Latar Belakang
Persaingan bisnis pada beberapa waktu terakhir ini dapat
dikategorikan sebagai pertarungan pembentukan dan penjagaan image di
mata konsumen atau masyarakat umum. Perusahaan dapat menjadi unggul
dengan pembentukan corporate image yang ramah lingkungan dan memiliki
kepekaan sosial. Keuntungan lain, dengan situasi dan kondisi usaha yang
aman dan harmonis dengan warga sekitar, membuat perusahaan dapat
menjalankan bisnisnya dengan aman dan nyaman.
Indonesia adalah negeri yang kaya. Sumber daya alam Indonesia
melimpah, dari minyak bumi hingga emas, batubara, perak, dan tembaga.
Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang hingga
Merauke. Kekayaan ini menjadi salah satu hal yang bisa dibanggakan kepada
dunia. Namun kebanggaan itu dapat berlangsung dalam waktu yang relatif
singkat karena sumberdaya alam merupakan kekayaan yang tidak dapat
diperbaharui, sehingga lambat laun akan habis.
Kekayaan alam Indonesia yang begitu besar, telah mengundang
banyak perusahaan asing ingin melakukan kerjasama pertambangan dengan
pemerintah Indonesia. Salah satu perusahaan asing yang melakukan
kerjasama penambangan di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia (PTFI).
Pelaksanaan suatu usaha, termasuk pertambangan, akan berdampak
terhadap masyarakat. Dampak yang diterima masyarakat akan ditentukan dari
kecakapan perusahaan dalam mengelola usahanya (corporate governance).
Sebelum masa krisis, istilah corporate governance hampir tidak
dikenal di Indonesia. Isu mengenai penerapan corporate governance mulai
diperhitungkan dan dianggap penting guna mendukung pemulihan ekonomi
akibat krisis.
http://www.mercubuana.ac.id
Banyak pihak menilai bahwa penerapan corporate governance masih
belum memadai terutama untuk memberikan informasi kepada dunia luar.
Padahal diyakini bahwa corporate governance berperan dalam menciptakan
pasar yang stabil.
Kormen (2007) menuliskan bahwa hasil penelitian IICD (The
Indonesian Institute for Corporate Directorship) menunjukkan bahwa
penerapan corporate governance yang baik di perusahaan akan memacu
pertumbuhan perusahaan. Penerapan good corporate governance (GCG)
secara internal akan membawa perusahaan menjadi perusahaan yang
berkinerja lebih baik di masa yang akan datang.
Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut
dengan corporate social responsibility (CSR) dan corporate citizenship (CC).
CSR adalah pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika,
memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, serta menghargai manusia,
masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan CC adalah cara perusahaan bersikap
atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan pihak lain sebagai
salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan
kompetitif (Djogo, 2005).
Pentingnya penerapan GCG lebih mudah ditunjukkan melalui
perusahaan publik. Bukti empiris menunjukkan para investor berani
membayar tinggi harga saham perusahaan-perusahaan yang well-governance
(Soebekti, 2007).
Beberapa waktu terakhir semakin banyak muncul ketidakpuasan
bahkan kemarahan rakyat sebuah negara karena kekayaan alamnya dikuasai
perusahaan asing atau perusahaan multinasional. Melihat tekanan yang
semakin besar dari perusahaan multinasional pada negara, muncul pertanyaan
apa yang bisa dan sudah diperbuat oleh perusahaan multinasional? Apa
tanggung jawab mereka atas lingkungan dan masyarakat sekitar?
http://www.mercubuana.ac.id
Permasalahan
PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah perusahaan
pertambangan di Indonesia. Perusahaan yang mulai beroperasi di Indonesia
sejak tahun 1967 ini membuat suatu laporan pada tahun 2006. Laporan PTFI
dengan judul “Unsur-unsur Pembangunan Berkelanjutan” memuat uraian
mengenai manfaat ekonomi, perubahan dan pengembangan sosial, serta
pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Data yang
dikemukakan dalam laporan tersebut, adalah berbagai manfaat ekonomi serta
perubahan dan pengembangan sosial yang telah dilakukan perusahaan pada
tahun 2005 atau akumulasi selama periode 1992-2005.
Beberapa kontribusi PTFI sesuai hasil kajian LPEM-UI yang
diungkapkan dalam laporan tersebut, disajikan pada Tabel 1. Disebutkan pula
bahwa sejak 1996 PTFI telah mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk
dimanfaatkan masyarakat setempat melalui Dana Kemitraan Freeport bagi
Pengembangan Masyarakat.
Tabel 1. Kontribusi PTFI Tahun 2005Unsur konstribusi (terhadap) Nilai
PDB Indonesia 2005 2.4% (Rp 65 trilyun)PDB PDRB Papua 2005 58%PDRB Kabupaten Mimika 2005 99%Pembayaran pajak 1.6% APBNPendapatan seluruh rumah tangga 1,3%Pendapatan seluruh propinsi Papua 42%
Sumber : Laporan PTFI, 2006a.
Perubahan dan pengembangan sosial yang telah dilaksanakan PTFI
adalah 1) komitmen untuk menyediakan peluang di bidang pengembangan
sosial, pendidikan dan ekonomi, termasuk melatih dan mempekerjakan warga
setempat di wilayah perusahaan, 2) mendukung memelihara tradisi budaya
Asmat dan Kamoro, 3) Mensponsori berbagai kajian sosial, seni, budaya,
bahasa, dan ekonomi terhadap masyarakat Amungme dan Komoro.
Berdasarkan laporan tersebut, apa komplemen atau komentar yang
dapat diberikan dikaitkan dengan : 1) Falsafah Sains, 2) Etika Bisnis, dan 3)
Good Corporate Governance?
http://www.mercubuana.ac.id
Tujuan Penulisan
Tulisan ini bertujuan untuk memberi komplemen atau kritik atas
Laporan CSR dari PTFI. Komplemen dikaitkan dengan falsafah sains, etika
bisnis, dan good corporate governance.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Sektor Pertambangan dan Pendapatan Nasional
Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sector riil
penyumbang pendapatan nasional Indonesia (GDP). Secara keseluruhan
terdapat 9 sektor penyumbang GDP Indonesia, yaitu 1) pertanian, 2)
pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) litsrik, gas, dan air
bersih, 5) bangunan, 6) perdagangan, hotel, dan restoran, 7) pengangkutan
dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta 9) jasa-
jasa. Pendapatan nasional dari sector riil menunjukkan hasil yang dapat
diperoleh Negara dari suatu sector usaha atau dari sisi supply.
Perhitungan pendapatan nasional suatu Negara dapat dilakukan
dengan pendekatan gross domestic product (GDP) atau gross national
product (GNP). Perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah pada GDP
pendapatan nasional dihitung atas dasar produksi yang dihasilkan di suatu
wilayah Negara, tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkan nilai
tersebut. Sementara pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan GNP
perhitungan didasarkan produksi yang dihasilkan warga suatu Negara, baik
yang berada di dalam wilayah Negara tersebut maupun yang berada di luar
negeri.
Falsafah Sains
Menurut Suariasumantri (2005), falsafah sains atau filsafat ilmu
merupakan bagian dari epistemology (filsafat pengetahuan) yang secara
spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Sehubungan dengan
permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu
sering dibagi menjadi filsafat ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial.
http://www.mercubuana.ac.id
Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia mengembangkan
pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya.
Manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari
sekedar kelangsungan hidup. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan
karena kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu.
Secara garis besar cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Penalaran
merupakan proses berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam
menemukan kebenaran.
Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri
tertentu. Ciri pertama kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir
logis. Ciri kedua, penalaran bersifat analitik. Untuk melakukan kegiataan
analisis dalam menarik suatu kesimpulan
Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya
bersumber pada rasio atau fakta. Mereka yang berpendapat bahwa rasio
adalah sumber kebenaran, mengembangkan paham yang disebut sebagai
rasionalisme, sedangkan yang menyatakan fakta yang tertangkap lewat
pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran, mengembangkan paham
empirisme.
Sukarman (2007) menjelaskan bahwa nama semula ilmu ekonomi
adalah filsafat moral. Dalam masa perubahan dari filsafat menjadi ilmu,
penyelidikan filsafat tidak lagi menyeluruh tetapi menjadi lebih sempit dan
bersifat sektoral saja.
Etika Bisnis
Menurut Simanjuntak (2005), etika bisnis menyangkut kepatutan
perilaku semua pihak yang terkait langsung dengan kegiatan suatu
perusahaan. Selanjutnya menurut Sukarman (2007), perilaku etis bukan hanya
tindakan sesaaat saja, tetapi harus menjadi kebiasaan (habit). Oleh karenanya
menumbuhkan budaya etika dalam perusahaan merupakan upaya yang
berkesinambungan. Semenetara Reksodiputro (2004) menyatakan bahwa
http://www.mercubuana.ac.id
etika bisnis didasarkan pada nilai-nilai yang melampaui ketentuan atau norma
aturan (peraturan).
Keraf (1998) menjelaskan ada lima prinsip etika bisnis. Pertama,
prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil
keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang
dianggapnya baik untuk dilakukan. Kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran
dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam
jangka panjang, dalam suasana bisnis pernuh persaingan ketat. Ketiga, prinsip
keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis,
baik dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan
perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut
agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip
keempat, saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan
sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip kelima,
integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam
diri perlaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap
menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan.
Good Corporate Governance
Corporate governance adalah tata kelola perusahaan. Sementara good
corporate governance (GCG) berarti pengelolaan perusahaan dengan baik.
Menurut Sukarman (2005), good governance dimaksudkan sebagai alat untuk
mengawasi performa pada pengelola sesuai dengan mandatnya. Ada beberapa
unsure good governance, dari berbagai unsur tersebut yang paling relevan
untuk dibicarakan adalah unsur keterbukaan dan tranparancy.
Selanjutnya Reksodiputro (2004), menjelaskan bahwa GCG mengacu
pada standar dasar yang bertujuan pada ketaatan (compliance) terhadap
peraturan negara maupun aturan internal perusahaan. Sesuai Cadburry report
dalam Sukarman (2005), GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan kekuatan (power)
http://www.mercubuana.ac.id
dari pengelola dan kewenangan (right) dari pemilik dalam memberikan
pertanggungjawaban kepada pemilik dan publik.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan
nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, serta
menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan (Djogo, 2005). Dengan
meningkatnya peran swasta antara lain melalui pasar bebas, privatisasi, dan
globalisasi maka semakin luas interaksi dan tanggungjawab perusahaan,
termasuk dalam hal CSRnya.
Manurut Reksodiputro (2004), konsep CSR agak tumpang tindih
dengan konsep good corporate governance (GCG) dan konsep etika bisnis.
Menurut Wienerberg dalam Reksodiputro (2004), CSR lebih berdasarkan
nilai-nilai (value-based) dan fokusnya keluar (eksternal) perusahaan. CSR
ditujukan pada stakeholder yang lebih luas, termasuk, customer, LSM,
supplier, dan komuniti. Dengan demikian, perhatian manajemen tidak saja
harus ditujukan pada standar dasar ekonomi, tetapi juga pada dampak
kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup, komuniti sekitarnya, dan
masyarakat pada umumnya.
Tanggung jawab sosial perusahaan menurut Utama (2007) didasarkan
pada semua hubungan, tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan
pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, supplier, bahkan
competitor. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah
community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep
community development lebih menekankan pembangunan sosial dan
pembangunan kapasitas masyarakat.
Pendapat serupa disampaikan Djogo (2005) yang menyatakan bahwa
CC menyangkut masalah pembangunan sosial (social development) dan
dilakukan pada konteks partnership dan tata kelola (governance). Prinsip ini
memperhatikan pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian
http://www.mercubuana.ac.id
lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan, serta membantu memperbaiki
kualitas hidup manusia. CC dilakukan melalui manajemen internal yang lebih
baik, membantu memberikan bantuan sumber daya untuk pembangunan
sosial dan kemitraaan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas.
Menurut Bank Dunia dalam Djogo (2005), tanggung jawab sosial
perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen tersebut
adalah: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi
dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar,
pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan,
kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana kemanusiaan.
Harahap (2007), menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada
pengertian tunggal mengenai CSR. Jika ditarik benang merahnya, CSR
merupakan bagian strategi bisnis korporasi yang berkaitan dengan
kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Filosofi bisnis yang
dikembangkan sejak awal seharusnya adalah pihak korporasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari masayrakat sekitar. Sebaliknya,
masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pihak korporasi.
Untuk itu perlu keharmonisan dan keselarasan antara pihak korporasi dan
msayarakat sekitar, agar saling menguntungkan (simbiosis mutualistis).
Kearifan kuno, The Ancient Wisdom, yang berasal dari Timur diberi
label/stigma sebagai mistisisme, tidak rasional, menggunakan intuitif, tidak
dialogis, dan sebagainya. Namun Fritjof Capra menunjukkan adanya
paralelisme antara fisika sub-atomik dengan kearifan kuno. Menurut Capra
dalam Danardono (2004), Barat selama ini hanya mengukur kemajuan dengan
rasionalitas atau intelektualitas. Banyak kenikmatan hidup yang telah dicapai,
namun kemajuan yang melulu rasional dan intelektual ternyata menghasilkan
kerusakan lingkungan, penurunan kualitas kesehatan, dan sebagainya. Kini
disadari bahwa terjadi ketimpangan dalam hidup, sehingga memunculkan
gerakan ekologi, feminisme, dan small is beautiful dalam perekonomian.
Menurut Capra, dalam Taoisme diyakini ada aspek Yin dan Yang secara
bersamaan. Bila aspek Yang telah mencapai klimaksnya, maka Yang akan
http://www.mercubuana.ac.id
mundur untuk mmeberi kesempatan pada Yin. Siklus Yin-Yang inilah yang
senantiasa membuat kehidupan berjalan harmonis.
Menurut Keraf (1998) tanggung jawab sosial perusahaan
menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain
secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaaan saja.
Ada empat bidang yang termasuk dalam lingkup CSR. Pertama, keterlibatan
perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan
masyarakat luas. Kedua, keuntungan ekonomis. Setiap pelaku bisnis,
termasuk perusahaan secara moral dibenarkan untuk mengejar keuntungan
karena dengan demikian ia dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dan
perusahaan tersebut. Keterlibatan sosial sebagai wujud tanggung jawab dan
kepedulian perusahaan atas kemajuan masyarakat, akan memunculkan citra
positif mengenai perusahaan dan membuat masyarakat lebih menerima
kehadiran dan produk perusahaan tersebut. Ketiga, memenuhi aturan hukum
yang berlaku di suatu masyarakat. Perusahaan wajib menjaga ketertiban dan
keteraturan sosial. Keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder
yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis
perusahaan.
Fauzia (2006) menjelaskan bahwa CSR adalah bentuk filantropi yang
menjadi komitmen kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Filantropi
yang bisa disepadankan dengan kedermawanan sosial merupakan istilah
Yunani yang bisa mencakup semua jenis dan bentuk kegiatan kedermawanan
sosial di berbagai peradaban, wilayah, kultur, dan zaman. Filantropi adalah
segala bentuk kegiatan non pemerintah yang bersifat sukarela dan dilakukan
untuk kepentingan publik.
Peran CSR
Survey “The Millenium Poll on CSR” (1999) dilakukan oleh
Environics International (Toronto), Conference Board (New York), dan
Prince of Wales Business Leader Forum (London) terhadap 25.000 responden
di 23 negara yang ada di 6 benua. Hasil survey menunjukkan bahwa 1)
http://www.mercubuana.ac.id
separuh responden peduli mengenai perilaku sosial perusahaan, 2) dua per
tiga responden menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan 60% ditentukan
dari penerapan etika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak terhadap
lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hanya 40%
ditentukan oleh citra perusahaan dan brand image, dan 3) Hanya sepertiga
yang mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti
finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen (Hasibuan
dan Sedyono, 2002).
Survey lain yang dilakukan pada tahun 2000 oleh Burson Marsteller
menunjukkan bahwa 42% responden percaya bahwa track record dari CSR
akan meningkatkan harga saham dan 89% mengatakan bahwa keputusan
mereka sebagai legislator, regulator, wartawan, dan LSM pada masa yang
akan datang akan diperngaruhi oleh isu-isu CSR. Pelanggan, investor,
kelompok-kelompok komunitas, aktivis-aktivis lingkungan, maupun trading
partner akan menanyakan pada perusahaan detail-detail informasi tentang
kinerja sosial mereka.
Pada saat ini konsep corporate social responsibility (CSR) merupakan
bagian pedoman melaksanakan good corporate governance (GCG). Masalah
etika bisnis dan akuntabilitas bisnis semakin mendapat perhatian masyarakat,
terutama di negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam mengatur
perusahaan-perusahaan (Reksodiputro, 2004).
III. PEMBAHASAN
Pembangunan sector riil, termasuk pertambangan dan penggalian
diharapkan berdampak positif yaitu dapat menyerap tenaga kerja,
meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi asset pembangunan
nasional maupun daerah. Kenyataan yang dapat dilihat selama puluhan tahun
praktek bisnis dan industri korporasi di Indonesia menunjukkan dampak yang
muncul seringkali justru memarjinalkan masyarakat sekitar.
Pemikiran yang mendasari CSR adalah bahwa perusahaan tidak hanya
mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal, tapi juga terdapat
kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan
http://www.mercubuana.ac.id
(stakeholder) yang jangkauannya lebih luas dan melebihi kewajiban-
kewajiban yang sudah disebutkan sebelumnya. CSR merupakan konsep
dimana perusahaan secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah
masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih.
Kehadiran perusahaan multinasioanal seperti PTFI diakui bermanfaat
karena Indonesia membutuhkan tenaga ahli di bidang teknologi
pertambangan dan penggalian agar kekayaan alam bisa dieksploitasi. Tujuan
eksploitasi ini tentunya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun
kehadiran perusahaan multinasional sering memunculkan kontroversi.
Kontroversi tersebut beragam, mulai dari persoalan lingkungan hidup, hingga
persoalan pembagian hasil yang dianggap merugikan negara.
3.1 Sektor Pertambangan di Indonesia
Oktaviani (2006) menyatakan bahwa sector pertambangan dan
penggalian mengalami pertumbuhan paling buruk selama lima tahun terakhir
(2000-2005). Nilai produk sector pertambangan dan penggalian pada tahun
2002 hingga 2004 menurun, sehingga di tahun 2003 dan 2004
pertumbuhannya negative. Rendahnya tingkat pertumbuhan sector ini lebih
disebabkan tidak stabilnya harga dunia untuk produk-produk pertambangan,
seperti pertambangan minyak dan gas bumi, dan terbatasnya sumber-sumber
tambang baru, dan produksi yang relative menurun.
Tabel 1. Perkembangan Sektor Pertambangan dan Penggalian Indonesia, Tahun 2000-2005
komentar pihak eksternal perusahaan, diperoleh masukan bahwa sejauh ini
tanggungjawab sosial PTFI belum memadai, karena belum berhasil
mempersempit kesenjangan dan ketidakadilan sosial.
Dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan selama kegiatan
penambangan yang sudah berlangsung selama 40 tahun begitu besar,
sehingga muncul permintaan dari beberapa pihak agar usaha penambangan ini
ditutup. Artinya pengelolaan PTFI belum baik (good), karena banyaknya
komentar yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat.
Akar permasalahan ketidakpuasan masyarakat tersebut nampaknya
disebabkan karena PTFI kurang melaksanakan keterbukaan informasi
terhadap masyarakat. Dikarenakan informasi yang tidak terbuka tersebut,
timbul ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan tersebut dapat mengakibatkan
gangguan bagi kegiatan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Padahal
PTFI telah diberi hak konsesi hingga tahun 2021. Suatu periode waktu yang
relatif masih panjang.
Sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu, dalam laporan
PTFI mengenai Unsur-unsur Pembangunan Berkelanjutan (2006), data yang
disajikan tidak mengungkapkan secara jelas dan transparan mengenai
kegiatan bisnis yang sesungguhnya dari PTFI. Juga belum terungkap secara
jelas manfaat PTFI bagi bangsa Indonesia secara umum, dan bagi masyarakat
Papua pada khususnya.
CSR memang merupakan jawaban atas inisiatif bahwa bisnis tidak
hanya berjalan demi kepentingan pemegang saham (shareholders) saja,
namun juga untuk stakeholders yaitu pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
http://www.mercubuana.ac.id
Meskipun tujuan bisnis adalah mencari laba, namun perusahaan juga harus
bisa menyejahterakan orang (people) dan menjamin kelestarian lingkungan.
Jika PTFI terus melaksanakan CSR secara konsisten dan berkesinambungan,
maka hal tersebut menunjukkan perusahaan telah mengaplikasikan good
corporate governance, mematuhi regulasi dan etika, menjunjung transparansi,
dan memenuhi harapan stakeholders.
Harapan stakeholder nampaknya belum terpenuhi, sebagaimana masih
terjadi berbagai ketidakpuasan masyarakat dan unjuk rasa karyawan terhadap
perusahaan. Ketidapuasan masyarakat masih terjadi hingga tahun 2006 lalu
dan unjuk rasa karyawan masih terjadi hingga April 2007.
Peran Pemerintah
Dilema keberadaan perusahaan PTFI di Indonesia perlu dicarikan
penyelesaian, yang sudah dibayangkan tidak mudah. Pemerintah mesti
mengefektifkan kebijakan lingkungan. Masyarakat sekitar dan LSM diajak
mengawasi dampak beroperasinya PTFI terhadap lingkungan. Pemerintah
juga perlu meminta PTFI agar lebih transparan dalam mengelola lingkungan.
Memberikan informasi secara terbuka atau transparan belum
merupakan kondisi yang cukup untuk mencapai tujuan dilaksanakannya good
corporate governance. Pemberian informasi secara terbuka baru merupakan
pra kondisi. Tujuan good corporate governance adalah agar perusahaan
berfungsi dan berperforma baik, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran
masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan titik temu dalam pengaturan lingkungan.
Regulasi yang terlalu ketat akan membuat perusahaan multi nasional tidak
nyaman, sehingga mereka meninggalkan atau tidak mau berinvestasi di
Indonesia. Di sisi lain, peraturan yang terlalu longgar akan menyediakan
kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan kerusakan
lingkungan lebih parah.
Salah satu cara yang dapat ditempuh, Pemerintah perlu
mengefektifkan instrumen “pajak baru” untuk meminimalisasi kerusakan
http://www.mercubuana.ac.id
lingkungan. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendorong agar volume
sampah yang dihasilkan dan dibuang ke lingkungan sekitar dapat ditekan,
karena semakin besar volume sampah yang dihasilkan maka akan semakin
tinggi pajak yang harus dibayarkan.
Pada waktu yang akan datang, bukan tidak mungkin CSR menjadi
kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi, seperti halnya standar
ISO. Paradigma CSR perlu diubah, bukan sebagai konsekuensi (unintended
consequence) tapi menjadi tujuan. Jika hanya sebagai konsekuensi, CSR akan
dikalahkan tujuan utama perusahaan untuk memaksimalkan laba. Sedangkan
jika menjadi tujuan, CSR akan menjadi prioritas perusahaan dalam
menjalankan kegiatannya, tanpa melalaikan laba. CSR akan membuat
perusahaan ‘dicintai’ masyarakat karena perusahaan berbuat banyak bagi
mereka. Perusahaan yang dicintai masyarakat mempunyai prospek masa
depan yang baik, karena akan mendapat dukungan keberlanjutannya.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penerapan CSR di perusahaan sudah menjadi kebutuhan. Apalagi bagi
perusahaan dengan skala besar, karena umumnya perhatian masyarakat
terhadap pelaksanaan usahanya akan semakin besar pula.
Perusahaan akan kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama,
yaitu mengejar keuntungan setinggi-tingginya tanpa mempedulikan kondisi
masyarakat sekitar. Jika paradigma tersebut dipertahankan, maka akan
memicu ketidakpuasan (kecemburuan sosial) dari masyarakat sekitar.
Jika hubungan dengan masyarakat sekitar tidak baik, perusahaan tidak
dapat menggali potensi masyarakat local yang seyogyanya dijadikan modal
sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Akibatnya hal itu akan
merugikan perusahaan.
Perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur konsep dan jenis
tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka law enforcement dan
peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di sisi lain, direksi dan dewan
http://www.mercubuana.ac.id
komisaris sebagai manajemen puncak harus memiliki komitmen penuh dalam
menerapkan CSR, sehingga menjadi budaya perusahaan.
Berbagai penelitian menunjukkan korelasi positif antara CSR dan
kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR justru
memiliki kondisi keuangan yang baik. Dengan kata lain sudah waktunya
perusahaan tidak lagi menggolongkan penerapan CSR sebagai biaya,
melainkan sebagai investasi perusahaan, untuk mendapatkan return lebih baik
di masa yang akan datang.
Jika perusahaan telah melakukan CSR dengan baik, maka perusahaan
tersebut tergolong telah melakukan GCG. Jika perusahaan-perusahaan di
Indonesia telah melaksanakan GCG maka masyarakat akan menerima
keberadaan perusahaan terebut. Pada tahap selanjutnya, hal tersebut akan
dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Saran
Pemikiran yang mendasari CSR yang sering dianggap sebagai inti dari
etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban
ekonomis dan legal, tapi juga kewajiban terhadap pihak lain. CSR merupakan
jawaban atas inisiatif bahwa bisnis tidak hanya berjalan demi kepentingan
pemegang saham (shareholders) saja, tapi juga untuk stakeholders, yaitu
pekerja, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.
Penerapan CSR memang bersifat sukarela. Menjadi wajar, jika
penerapannya bebas tafsir berdasarkan kepentingan masing-masing. Oleh
karena itu diperlukan pengaturan penerapan CSR di Indonesia, agar memiliki
daya atur, daya ikat, dan daya paksa. Tanggung jawab perusahaan yang
semula adalah responsibility (tanggung jawab non hukum) akan berubah
menjadi liability (tanggung jawab hukum). Perusahaan yang tidak memenuhi
peraturan perunang-undangan dapat diberi sanksi. Kebijakan yang pro
masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan di tengah arus
zaman neo-liberalisme.
CSR perlu disikapi secara strategis, dan merupakan langkah
manajemen yang terencana. Dari sisi perencanaan (planning), agar
http://www.mercubuana.ac.id
pelaksanaan CSR dapat berkesinambungan dan mudah dievaluasi, perlu
dibentuk satu bagian khusus di perusahaan yang mengelola kegiatan ini.
Dengan demikian program CSR dapat direncanakan, disempurnakan, dan
dikaitkan dengan laba perusahaan. Artinya, program CSR bisa memberi
benefit tertentu bagi perusahaan, bisa berupa laba atau sesuatu yang lain yang
dapat diukur, sehingga bukan sekedar charity.
Jika PTFI mengedepankan pembangunan masyarakat sebagai wujud
pelaksanaan CSR, maka berarti perusahaan sebenarnya menggali potensi
masyarakat local yang dapat dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju
dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi
masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara
ini juga dapat membangun citra PTFI sebagai perusahaan yang ramah dan
peduli lingkungan. Selanjutnya akan tumbuh rasa percaya masyarakat
sehingga kehadiran PTFI di bumi Papua diterima masyarakat karena berguna
dan bermanfaat. Citra positif ini akan memudahkan perusahaan mendapatkan
kepercayaan dan dukungan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga
kesinambungan usaha (sustainability) usaha dapat dipertahankan.
Upaya memperbaiki hubungan baik dengan masyarakat sekitar dapat
ditempuh, tidak saja dengan mempekerjakan mereka di area penambangan.
PTFI dapat memberdayakan masyarakat setempat pada kegiatan bisnis seperti
usahatani (agribisnis), agroindustri, maupun agrowisata. Diperoleh informasi
(dari kegiatan perkuliahan) bahwa tanah Papua dapat ditanami berbagai
tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, seperti tanaman hortikultura sayuran
dan buah-buahan, tanaman tahunan seperti kelapa hibrida, matoa, dan buah
merah. Masyarakat dapat dijadikan plasma untuk menghasilkan berbagai
tanaman tersebut, PTFI menjadi inti yang memberikan pengetahuan untuk
berusaha, menyediakan sarana produksi, dan menerima produksi yang
dihasilkan. Masyarakat juga dapat diajak untuk mengolah hasil pertanian
yang dihasilkan sehingga mempunyai nilai tambah. Keindahan alam Papua
dan kegiatan penambangan dapat dijadikan produk wisata yang dapat dijual.
Strategi lainnya, perusahaan secara terbuka membangun kemitraan
dengan berbagai kalangan dan organisasi, termasuk LSM. Perlu dibentuk
http://www.mercubuana.ac.id
departemen tersendiri yang mengelola pelaksanaan CSR di PTFI, sehingga
kegiatan tersebut dapat lebih terarah, terkendali dan mudah dievaluasi.
PTFI perlu meningkatkan keterbukaannya (openness), terutama dalam
hal penerapan CSR-nya. Sebagaimana yang telah dilakukan perusahaan
public, diperlukan penerapan CSR secara transparan oleh para profesional,
dewan direksi, dan komisaris. Transparansi pada intinya adalah keterbukaan,
terutama menyangkut fairness dan accountability. Para pelaku organisasi
yang menjalankan kegiatannya dengan adil (fair) terhadap stakeholdernya,
tentu tidak berkeberatan memberitahukan kegiatannya kepada pihak luar.
Selain itu, apabila seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan
baik, tentu perusahaan juga tidak akan keberatan untuk mengumumkan
kegiatan perusahaannya secara terbuka kepada masyarakat luas.
Laporan kepada stakeholder disampaikan secara rutin dan tanpa harus
diminta. Penyampaian dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti
laporan tahunan, notulen rapat, website perusahaan yang berkualitas, dan
menggunakan analisa dari analis independen. Dengan demikian semua
pemegang saham dan semua pihak yang berkepentingan mendapatkan
informasi yang benar dan sesuai dengan langkah-langkah strategis
perusahaan.
Salah satu kerugian yang dapat terjadi akibat adanya penilaian buruk
masyarakat terhadap pelaksanaan CSR adalah konsumen bisa-bisa tidak mau
membeli produk yang dihasilkannya, artinya perusahaan akan menghadapi
penurunan penjualan, yang selanjutnya dapat berdampak menurunnya
keuntungan. Jika hal ini terjadi, maka tujuan perusahaan untuk mendapatkan
keuntungan optimal tidak akan tercapai. Sebaliknya, CSR yang dilaksanakan
dengan baik menunjukkan perusahaan melakukan good corporate
governance, dan hal ini akan memacu pertumbuhan, artinya akan memacu
perkembangan perusahaaan di masa yang akan datang.
Pelaksanaan CSR (khususnya yang dikaitkan dengan community
development) telah dianggap sebagai salah satu faktor pendukung daya saing
perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik, tidak saja
http://www.mercubuana.ac.id
membuat perusahaan menjadi popular, tapi juga dicintai masyarakat karena
perusahaan berbuat banyak bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Danardono, Donny. 2004. “Rasio yang Argumentatif-Komunikatif dan Intuisi yang Instruktif “ dalam Menelusuri Jejak CAPRA : Menemukan Integrasi Sains, Filsafat, Agama. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Djogo, Tony. 2005. www.beritabumi.or.id
Fauzia, Amelia. 2006. “Satu Pelajaran dari Papua : Filantropi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”.
Harahap, Oky Syeiful R. 2007. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. www.pikiran-rakyat .com
Hasibuan, Chrysanti dan Sedyono. 2002. Etika Bisnis, Corporate Social Responsibility (CSR), dan PPM. www.lppm.ac.id
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. 2006. ICMI Merekomendasikan Peninjauan Ulang Kontrak Karya dengan Freeport. www.republika.com
Kormen. 2007.”Riset 61 Listed Company LQ-45 di Indonesia” dalam BusinessReview, Februari 2007.
Oktaviani, Rina. 2006. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Riil Indonesia 2007 dengan Beberapa Pilihan Kebijakan. Makalah Seminar Economic Outlook. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Manajemen dan EKonomi (FEM), IPB. Bogor.
PT Freeport Indonesia. 2006a. Unsur-Unsur Pembangunan Berkelanjutan. PTFI. Jakarta.
--------------------------. 2006b. The Elements of Shareholder Value. Freeport-McMoran copper & Gold Inc. Jakarta.
Reksodiputro, Mardjono. 2004. Sektor Bisnis (Corporate) sebagai Subyek Hukum dalam Kaitan dengn HAM. www.duniaesai.com
Reza, Abdul. 2006. “FREEPORT, Satu dari Sekian Banyak Eksploitasi Sumber Daya Alam di Indonesia. www.reza.fapet-online.com
Simanjuntak, Payaman. 2005. “Peranan Etika dalam Bisnis” dalam Informasi Hukum Volume 3 Tahun VII. Jakarta.
Soebekti, Sukono. 2007. “GCG sebagai Acuan Pemegang Obligasi” dalam BusinessReview, Februari 2007
Sukarman, Widagdo. 2005. “Peran Masyarakat dan Partai Politik agar Good Corporate Governance Dilaksanakan Efektif pada BUMN”. Bahan Kuliah Filsafat Sains, Etika Bisnis, dan Good Corporate Governance Program Doktor Manajemen Bisnis IPB. Bogor.
Suryana, A’an. 2003. “Dari Sabang sampai Freeport : Neoliberalisme dan Kehancuran Lingkungan Hidup” dalam Neoliberalisme. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta.
Usman, Erwin. 2006. “Tekad Kami : Tutup Freeport!”. www.walhi.or.id
Utama, Harry Wahyudhy. 2007. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Investasi bukan Biaya. www.klikharry.wordpress.com
Wahyuni, Ali Istik, 2007. Laba Industri Tambang RI Pecahkan Rekor. www.detikcom.com
Widianto, Adi. 2006. Kegagalan Industri Pertambangan Indonesia. www.jatam.org
Wiguna, Oktamandjaya. 2006. Freeport Klaim Pengelolaan Limbah Sudah Baik. www.tempo.co.id