PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE & LAPORAN SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE Untuk posisi tahun 2013
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
&
LAPORAN SELF-ASSESSMENT
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2013
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2013
1
Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance A
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“Bank”) untuk posisi tahun 2013.
I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi
Dewan Komisaris Per 31 Desember 2013, jumlah Dewan Komisaris Bank adalah 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang warga negara Jepang dan 2 (dua) orang warga negara Indonesia dengan komposisi sebagai berikut:
Nama Posisi
Masayuki Shimura Komisaris Utama
Airo Shibuya Wakil Komisaris Utama
RAG Bramono Dwiedjanto Komisaris Independen
Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Selain itu, anggota Dewan Komisaris: 1. Tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat
Eksekutif baik pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan maupun pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank (sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 pasal 7 ayat 1).
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
3. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
4. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
KATA PENGANTAR
TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2
Direksi
Per 31 Desember 2013, Bank memiliki 7 (tujuh) anggota Direksi yaitu 4 (empat) orang warga negara Indonesia dan 3 (tiga) orang warga negara Jepang. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Komposisi Direksi adalah sebagai berikut: Nama Posisi
Masaya Hirayama Direktur Utama
Tsuyoshi Yamaguchi Wakil Direktur Utama
Shoichi Yamashiro Direktur
Bruno Octer Purba Direktur
Masa Paskalis Lingga Direktur
Trie Karjati Wibowo Direktur Kepatuhan
Ajar Siswandono Direktur
Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Direksi: 1. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau
Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. 2. Tidak memiliki saham baik secara sendiri maupun bersama‐sama lebih dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal disetor Bank dan/atau perusahaan lain. 3. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama
anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 4. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan
tugas dan fungsi Direksi. 5. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank. 6. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut secara independen dan tepat waktu: 1. Memastikan pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank di seluruh tingkat atau jenjang
organisasi. 2. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:
3
Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional
Bank. 3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja audit internal Bank, auditor SMBC, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 Juni 2007, Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 26 Juni 2008. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2013, Direksi mengangkat Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan sebagai ketua Komite Audit, Sdri. Triharini Kartiko sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Sdr. Airo Shibuya sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif. 6. Memberikan persetujuan kredit Bank khususnya kepada pihak terkait dalam jumlah
tertentu. 7. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) yang mengikat bagi setiap
anggota Dewan Komisaris, yang mencakup: Benturan Kepentingan/Conflicts of Interest Corporate Opportunities Kerahasiaan/Confidentiality Fair Dealing Kepatuhan pada Hukum, Aturan dan Peraturan yang berlaku/Compliance with Laws,
Rules and Regulations Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior Prosedur Kepatuhan/Compliance Procedures Waktu kerja/Working Time Pengaturan rapat Dewan Komisaris/Code of Meeting of BOC
Direksi
Setiap anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut: 1. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 2. Menerapkan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua
tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal
(Internal Audit Department) Bank, auditor SMBC, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Menunjuk Internal Audit Department (IAD), Satuan Kerja Manajemen Risiko/Komite Manajemen Risiko dan Compliance Department (COD) untuk selalu menerapkan prinsip‐prinsip GCG. Direksi menghadiri setiap rapat yang diadakan dan memberikan pengarahan untuk peningkatan prinsip‐prinsip GCG terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, serta penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Mengungkapkan kebijakan strategis Bank kepada pegawai, baik secara langsung kepada karyawan maupun secara tidak langsung melalui masing‐masing kepala departemen
4
dalam rapat mingguan. 7. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan
kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek berkarakteristik khusus; b. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung
jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat; c. Konsultan adalah Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada
proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. 8. Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan
Komisaris. 9. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) yang bersifat mengikat bagi
setiap anggota Direksi, yang mencakup: Benturan Kepentingan/Conflicts of Interest Corporate Opportunities Kerahasiaan/Confidentiality Fair Dealing Ketaatan pada peraturan‐peraturan yang berlaku/Compliance with Laws, Rules, and
Regulations Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior Prosedur Kepatuhan/Compliance Procedures Waktu Kerja/Working Time Pengaturan rapat Direksi/Code of Meeting of BOD
Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan alasannya akan diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian akan ditandatangani dan dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.
c. Rekomendasi Dewan Komisaris
Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2013 bersama dengan agenda rapat:
No. Tanggal Agenda Rekomendasi
1 28 Februari 2013
Melakukan kaji ulang dan menyetujui laporan Direksi di bawah ini: ▪ Evaluasi Realisasi Bisnis Bank per 31 Desember 2012.
▪ Evaluasi Laporan Profil Risiko per 31 Desember 2012.
▪ Laporan Kepatuhan dan APU & PPT.
▪ Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris.
a) Menurut laporan survei gaji 2012, Dewan Komisaris merekomendasikan bahwa Bank harus menjaga daya saing di pasar dalam hal kompensasi dan manfaat. Posisi kompensasi harus dikelola sesuai dengan referensi kepada posisi P75 dan membuat keseimbangan antara daya saing dan kemampuan perusahaan untuk membayar.
b) Dalam hal manfaat, Dewan Komisaris merekomendasikan untuk
5
No. Tanggal Agenda Rekomendasi
▪ Laporan IT Steering Committee.
▪ Lain‐lain. Laporan Aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris. Evaluasi terhadap Fungsi Kepatuhan untuk posisi Semester II/2012. Lain‐lain.
melakukan studi untuk memberikan Asuransi Jiwa bagi karyawan sebagai tambahan atas asuransi jiwa yang diharuskan oleh hukum dan regulasi tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan selama bekerja dan menghidupi keluarga mereka ketika mereka meninggal. Menurut laporan survei gaji 2012, 77,77% dari Joint Venture Bank telah menerapkan hal tersebut.
c) Selain untuk memiliki turn over rate yang jauh lebih rendah berdasarkan industri, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada manajemen untuk melakukan studi lebih lanjut dalam upaya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik atas pola turn over dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan manajemen untuk merumuskan strategi yang lebih baik pada SDM.
2 6 Mei 2013 Melakukan kaji ulang dan menyetujui laporan Direksi di bawah ini: Evaluasi Realisasi Bisnis Bank per 31 Maret 2013.
▪ Evaluasi Laporan Profil Risiko per 31 Maret 2013.
▪ Laporan Kepatuhan dan APU & PPT.
▪ Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris.
▪ Laporan IT Steering Committee.
▪ Lain‐lain. Laporan Aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris.
Lain‐lain.
a) Dewan Komisaris meminta perhatian Dewan Direksi pada kegiatan Triwulan I/2013 yang terkait dengan kekurangan Giro Wajib Minimum Bank Indonesia yang belakangan ini terjadi. Dewan Komisaris meminta perhatian Dewan Direksi untuk menginstruksikan departemen terkait melakukan hal berikut guna menghindari terulangnya hal tersebut: - Mengintegrasikan tindakan pencegahan pada kasus yang terkait kedalam Kebijakan dan manual Prosedur.
- Mensosialisasikan tindakan pencegahan dengan departemen internal.
b) Selain untuk mencapai tingkat turnover yang lebih rendah dibandingkan dengan industri, Dewan Komisaris merekomendasikan manajemen untuk mengurangi
6
No. Tanggal Agenda Rekomendasi
tingkat turnover lebih rendah dari 10% dengan mempertimbangkan untuk melakukan beberapa tindakan berikut: - Untuk memberikan peran dan
tanggung jawab yang lebih tinggi untuk staf yang berpotensial disertai dengan otoritas yang lebih tinggi,
- Untuk memperbaiki cara berkomunikasi di perusahaan dengan semangat saling menghargai dan saling menghormati,
- Karena staf telah memberikan masukan positif untuk faktor "Hubungan antar rekan‐rekan", Bank harus menjaga dan meningkatkan segi positif ini dengan melakukan lebih banyak kegiatan untuk mendukung hubungan baik antara karyawan,
c) Berkaitan dengan kasus kekurangan Giro Wajib Minimum tanggal 11 Maret 2013 dipahami adanya kesalahan manusia dan tidak sengaja dilakukan. Namun upaya mitigasi adalah yang lebih diutamakan, terutama kesalahan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Manajemen untuk perlu meninjau kembali dan mengevaluasi praktik saat ini dari sistem internal dengan memberikan pada hal‐hal berikut: - Tanggung jawab Kerja dan interaksi antara fungsi checker dan approver dalam melaksanakan transaksi.
- Penentuan “reasonable closing window time” untuk end‐of‐day yang berkaitan dengan operasional harian dengan Bank Indonesia, sehingga kita masih memiliki cukup waktu untuk melakukan rekap akhir.
7
No. Tanggal Agenda Rekomendasi
- Teguran harus secara konsisten diberikan karena kesalahan tidak hanya dikaitkan dengan laba rugi Bank tetapi lebih kepada reputasi yang akan membebankan biaya yang tidak terukur kepada Bank.
d) Dewan Komisaris merekomendasikan bahwa Bank perlu membuat prosedur tertulis/pedoman penyusunan Penilaian Bank berdasarkan risiko (RBBR) dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011.
3 6 September 2013
Melakukan kaji ulang dan menyetujui laporan Direksi di bawah ini: ▪ Evaluasi Realisasi Bisnis Bank per 30 Juni 2013.
▪ Evaluasi Laporan Profil Risiko per 30 Juni 2013.
▪ Laporan Kepatuhan dan APU & PPT.
▪ Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris.
▪ Laporan IT Steering Committee.
▪ Laporan Credit Policy Committee
▪ Lain‐lain. Laporan Aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris.
Lain‐lain.
a) Sehubungan dengan peraturan BI No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 mengenai “Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum”. Audit Committee menyarankan kepada Manajemen untuk melakukan Gap Analysis antara praktek internal GCG dengan peraturan BI dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut. Komite Audit juga menyarankan agar Bank memasukan kertas kerja GCG Self Assessment kedalam manual prosedur internal.
b) Sehubungan dengan proyek kolaborasi Internal Audit antara Bank dengan SMBC yang dinamakan Leveraging Audit Partnership in Subsidiary (LAPIS), Komite Audit memberikan rekomendasi kepada departemen internal audit untuk melakukan kegiatan dibawah dalam rencana audit 2014: - Untuk memasukan proyek LAPIS
kedalam rencana audit tahun 2014.
- Untuk memberikan penekanan pemeriksaan kepada area dengan risiko inheren High/Moderate.
- Untuk menghitung dan menyediakan jumlah staff dan kompetensi yang diperlukan mendukung rencana audit.
c) Selain dengan tercapainya
8
No. Tanggal Agenda Rekomendasi
penurunan rasio turnover dibandingkan dengan industri dan pencapaian target untuk rasio dibawah 10%, manajemen direkomendasikan untuk mempertahankan progress yang ada dengan cara memberikan lingkungan kerja yang mendukung dan faktor lain yang mempengaruhi faktor rasio turnover seperti kompensasi dan benefit yang kompetitif, kondisi lingkungan kerja dan saling menghormati & percaya.
d) Sehubungan dengan upaya meningkatkan pemahaman nilai‐nilai perusahaan, hal ini harus diterapkan juga kepada semua karyawan pada semua posisi yang dimana telah diterapkan kepada karyawan baru melalui program Shin Jin Ken.
4 22 November 2013
Melakukan kaji ulang dan menyetujui laporan Direksi di bawah ini: ▪ Evaluasi Realisasi Bisnis Bank per 30 September 2013.
▪ Diskusi mengenai Rencana Bisnis Bank 2014‐2016.
▪ Evaluasi Laporan Profil Risiko per 30 September 2013.
▪ Laporan Kepatuhan dan APU & PPT.
▪ Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris.
▪ Laporan IT Steering Committee.
▪ Lain‐lain. Laporan Aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris.
Evaluasi terhadap efektifitas tugas dan tanggung jawab komite
Lain‐lain
a) Sehubungan dengan surat edaran Bank Indonesia No 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); mengingat Bank tidak mempunyai rencana untuk menyalurkan kredit UMKM, namun Komite Audit memberikan rekomendasi bagi bank untuk melakukan tindakan yang diperlukan, seperti mempersiapkan laporan terkait atau analisa terhadap kondisi bank untuk memenuhi kebutuhan peraturan.
9
II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite‐Komite dan Satuan Kerja
Pelaksanaan Fungsi Audit Internal a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komite
Komite Audit
Komite Audit dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007. Per Desember 2013, Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:
Nama Posisi
Ninik Herlani Masli Ridhwan Ketua merangkap anggota
Jenly Hendrawan Anggota dengan keahlian di bidang Keuangan dan Akunting
Constance J. Rehatta Anggota dengan keahlian di bidang Perbankan
Komite Audit telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan
moral yang baik; 2. Kesediaan untuk menerima Akuntabilitas; 3. Memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan yang
terinformasikan; 4. Memiliki kepercayaan diri yang matang; 5. Memiliki obyektivitas dan kejujuran intelektual.
Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007. Komposisi Komite Pemantau Risiko per Desember 2013 terdiri atas 3 (tiga) Pihak Independen, sebagai berikut:
Nama Posisi
RAG Bramono Dwiedjanto Ketua merangkap anggota
Sofyan Rambey Anggota dengan keahlian di bidang Manajemen Risiko
Tri Harini Kartiko Anggota dengan keahlian di bidang Keuangan
Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan
moral yang baik; 2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya; 3. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif; 4. Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara
profesional.
10
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada tanggal 30 Juni 2008. Per Desember 2013, Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) anggota. Namun, pada tanggal 24 Februari 2014, Bank telah menunjuk Sdri. Yvonne Febrina yang merupakan pejabat eksefutif di bidang tenaga kerja untuk menjadi anggota. Oleh karena itu, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi saat ini adalah sebagai berikut:
Nama Posisi
RAG Bramono Dwiedjanto Ketua merangkap anggota, Komisaris Independen
Airo Shibuya Anggota, Komisaris
Yvonne Febrina* Anggota, Pejabat Eksekutif di bidang Tenaga Kerja
* Efektif tanggal 24 Februari 2014, Sdri. Yvonne Febrina telah ditunjuk sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengisi posisi yang lowong sejak tanggal 13 September 2013.
Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan
moral yang baik; 2. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang obyektif; 3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep Human Resources
Management; 4. Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Komite Audit Berdasarkan pasal 43 tentang tugas dan tanggung jawab Komite Audit dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut telah dituangkan ke dalam Audit Committee Charter, yaitu sebagai berikut: Memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang seluruhnya dimuat dalam Audit Committee Charter yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal‐hal yang di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
11
Pelaksanaan tindak lanjut oleh Dewan Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Sebagai tambahan temuan oleh Auditor dari SMBC sebagai pemegang saham mayoritas
Memberi rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan interim dan tahunan; termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.
Komite Pemantau Risiko
Menyusun pedoman kerja dan tata tertib kerja yang seluruhnya dimuat dalam Risk Monitoring Committee Charter yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya.
Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas‐tugas Komite Manajemen Risiko dan Risk Management Department.
Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik.
Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik dan kepatuhan.
Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (inherent risk dan risk control system) telah sesuai dengan tingkat toleransi risiko yang ditetapkan oleh Manajemen.
Memberi pendapat secara umum kepada manajemen tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area‐area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.
Komite Remunerasi dan Nominasi
Terkait dengan kebijakan remunerasi: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan
untuk disampaikan kepada Dewan Direksi. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Prestasi kerja individual Kewajaran dengan peer group Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
12
Terkait dengan kebijakan nominasi: Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
c. Frekuensi Rapat Komite
Komite Audit Berdasarkan ketentuan di dalam Audit Committee Charter, Komite Audit mengadakan rapat sekurang‐kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal‐hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggungjawabnya. Selama tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang‐kurangnya setiap bulan sekali. Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.
Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang‐kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.
d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2013
Komite Audit
Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, selama tahun 2013 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: Aktivitas – aktivitas Departemen Audit Intern, antara lain sebagai berikut pembuatan Rencana Kerja Tahunan Audit Intern untuk tahun 2014; realisasi atau pelaksanaan audit sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Audit Intern Tahun 2012 dan tahun 2013; pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kaji ulang tiga tahunan Kantor Akuntan Publik (KPMG) atas kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Intern terhadap peraturan Bank Indonesia (SPFAIB / Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Penerapan Penggunaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi bagian fungsi
13
audit Teknologi Informasi); dan penyampaian kewajiban pelaporan atas hasil audit kepada Bank Indonesia.
Rencana Kerja dan pelaksanaan/realisasi dari In‐Office Inspection yang dilakukan oleh Business Administration Planning Department (BAPD).
Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dengan membandingkan laporan keuangan Bank.
Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Audit Ekstern (KPMG) untuk audit laporan keuangan tahun 2012 dan rencana pelaksanaan untuk audit laporan keuangan tahun 2013 dengan standar ketentuan audit yang berlaku.
Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil pemeriksaan: Departemen Audit Intern, Pengawasan Bank Indonesia, SMBC Audit, Audit Ekstern.
Memberikan rekomendasi perihal penunjukan Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun 2013 yaitu KPMG kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Aktivitas – aktivitas lainnya: Menyusun perencanaan kerja Komite Audit untuk tahun 2014. Menyusun realisasi kegiatan Komite Audit untuk tahun 2012 dan 2013. Membuat penilaian atau self‐assessment atas kinerja Komite Audit untuk tahun 2012 sebagai pelaksanaan Good Corporate Governance.
Melakukan penyerahan tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Audit dari Bp. Bramono Dwiedjanto (Ketua Komite Audit sebelumnya) dengan Ibu Ninik Herlani (Ketua Komite Audit yang baru).
Memberikan pendapat secara tertulis kepada Dewan Komisaris tentang hal‐hal yang perlu diperhatikan oleh Dewan Direksi antara lain untuk menambahkan tindakan pencegahan pada satu kasus yang pada saat itu terjadi dan melakukan sosialisasi dalam intern departemen; melakukan kaji ulang praktek intern dari GCG dengan ketentuan Bank Indonesia yang terkait dan mempersiapkan tindak lanjut perbaikan sebagaimana diperlukan dan menambahkan projek kerjasama antara Departemen Audit Intern SMBC dengan Departemen Audit Intern Bank yaitu (projek LAPIS atau Leveraging Audit Partnership in Subsidiary) ke dalam Rencana Kerja Tahunan Departemen Audit Intern Bank.
Menyusun agenda dan mengadakan pertemuan koordinasi dengan departemen‐departemen terkait untuk membahas antara lain kegiatan operasional, staffing, rencana pengembangan dan lainnya.
Mengadakan pertemuan/pembahasan dengan Audit Ekstern (KPMG) untuk membahas hasil audit laporan keuangan tahun 2012 dan rencana kinerja pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013.
Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komite Pemantau Risiko
Dalam melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, pada tahun 2013 Komite mengadakan diskusi dengan Risk Management Department dan atau risk taking unit serta melaksanakan aktivitas‐aktivitas sebagai berikut:
14
Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan. Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan.
Membahas risalah rapat Risk Management Coordination dan rapat RMC sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.
Membahas hasil pemeriksaan Bank Indonesia, untuk posisi September 2012 dan Mei 2013.
Membahas mengenai Loan Portfolio Stress Test yang dilakukan oleh Bank. Membahas mengenai Penilaian Risiko Kepatuhan dan Survei Pencucian Uang dengan Compliance Department.
Membahas proposal perubahan Paramater Risiko Operasional. Melakukan pembahasan dengan anggota Garuda Project terkait upaya penyempurnaan operasional Bank melalui Garuda Project.
Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komite Remunerasi dan Nominasi
Di tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rencana kerja terkait dengan tugas‐tugas Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya. Untuk merealisasikan rencana kerja diatas, Komite telah melakukan beberapa aktivitas di tahun 2013:
Mengadakan pertemuan secara berkala, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.
Terkait dengan Kebijakan Remunerasi: Berkoordinasi dengan HRD, Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan
Remunerasi yang dijalankan oleh Bank, termasuk mengusulkan peningkatan remunerasi dalam bentuk dana pensiun dan peningkatan benefit kesehatan. Selain itu juga mengusulkan peningkatan sistem imbalan (reward) dalam bentuk non‐kompensasi, misalnya dalam bentuk pemberian penghargaan kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan kerja karyawan.
Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Membahas perkembangan implementasi evaluasi jabatan dan struktur gaji untuk mempelajari/ mengetahui posisi jabatan dan/ atau grade dan remunerasi Bank di pasar tenaga kerja.
Membahas pembaharuan tentang program kesehatan karyawan yang diajukan oleh HRD.
Terkait dengan Kebijakan Nominasi: Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan
Risk Monitoring dan memberikan rekomendasi terhadap penunjukan kembali anggota Komite dari pihak independen.
Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
15
Melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Direksi yang ada dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
Lain‐lain Mengevaluasi dan memonitor turn‐over karyawan. Per semester II/2013, total
turnover karyawan (13%) lebih tinggi dibandingkan semester I/2013 (9,3%).
Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, Bank akan terus menerus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai ketentuan yang berlaku.
III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal a. Fungsi Kepatuhan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2013:
Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
Memantau kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip kehati‐hatian seperti
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Giro Wajib Minimum (GWM), Kredit Bermasalah dan Penilaian Kualitas Aktiva. Selama periode ini, Bank telah melaksanakan komitmen untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan komitmen tersebut dibuktikan dari tidak terdapatnya pelanggaran limit yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Indikator kepatuhan posisi Desember 2013 adalah sebagai berikut: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM): 25,81% Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK) Tidak ada Pelampauan terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (0,23%) Giro Wajib Minimum (GWM) utama Rupiah 8,17% dan GWM valuta asing 8,26% Rasio NPL (gross) 0,38%, dan NPL (nett) 0,32%
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
16
Melakukan fungsi pengawasan kepatuhan melalui pertemuan berkala dengan Pejabat Eksekutif Bank, yakni melalui Rapat Kepatuhan bulanan untuk membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bank sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan tersebut.
Bank membentuk Departemen Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Departemen Kepatuhan membuat Compliance Action Plan yang disusun berdasarkan hasil Compliance Risk Assessment, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi Compliance Action Plan tersebut.
Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan
memberikan rekomendasi atas hal‐hal yang memerlukan perbaikan kepada Dewan Direksi yang memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan.
Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahi Fungsi
Kepatuhan dan melaporkannya ke Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali.
Kebijakan dan Prosedur
Melakukan revisi/kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan lainnya yang berlaku.
Pengendalian Intern
Melakukan review secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui pelaksanaan program Compliance Self‐Reviewing terhadap beberapa legal categori, antara lain: Confidentiality, Conflicts of Interest, Customer Protection, Financial Products, Foreign Currency Administration, Labor, Prohibition of Insider Trading, Net Open Position, Legal Lending Limit, Minimum Reserve Requirement, Entertainment & Gifts, dan Reporting to Authorities.
Berkoordinasi dengan bagian terkait lainnya untuk melakukan review terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk peningkatan dan/atau perubahan terhadap produk/aktivitas.
Memantau penyampaian berbagai laporan kepada Bank Indonesia dan otoritas lainnya. Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dan
memastikan bahwa rekomendasi Bank Indonesia ditindaklanjuti dan dilaksanakan.
Sistem Informasi Manajemen
Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh departemen terkait serta membahasnya di forum Compliance Meeting (Rapat Kepatuhan).
17
Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank dan mendiskusikannya dengan departemen terkait.
Melakukan perbaikan pada sistem informasi dan teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke Bank Indonesia dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga secara efektif dapat menghasilkan data dan laporan.
Mengadakan Rapat Kepatuhan secara bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.
SDM & Pelatihan
Untuk mendukung fungsi kepatuhan, selama tahun 2013 Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in‐house training terkait dengan Kepatuhan antara lain sebagai berikut: No. Topik Tanggal
1. Strategi Anti Fraud dan Investigasi Fraud di Operasional Bank
12 Januari 2013
2. Program Penyegaran Manajemen Risiko: Operational Risk Awareness
16 Februari 2013
3. Pelatihan mengenai Pembelian dan Pembatasan Transaksi Rupiah serta Transaksi Derivatif
28 September 2013
4. Sistem Informasi Debitur (SID) dan Lalu Lintas Devisa (LLD) 16 November 2013
5. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 9 – 10 Desember 2013
6. Compliance Awareness (e‐learning) September ‐ Desember 2013
Bank melakukan study meeting terkait dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan
yang berlaku serta menugaskan karyawan dari departemen terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan‐peraturan baru yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan otoritas lainnya.
Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari fungsi kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
Sanksi dari Bank Indonesia
Pengenaan Sanksi Administratif
Selama Januari ‐ Desember 2013, Bank menerima 4 (empat) sanksi administratif dari Bank Indonesia. Pengenaan sanksi tersebut disebabkan oleh kekurangan saldo giro wajib minimum di Bank Indonesia oleh karena kesalahan staff Bank dalam melakukan proses otorisasi terhadap Fasilitas Deposit Bank Indonesia, ketidakakuratan dalam menyampaikan data Sistem Informasi Debitur (SID), ketidakakuratan dalam menyampaikan data Laporan Harian Bank Umum (LHBU), dan keterlambatan dalam penyampaian laporan penunjukan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris. Jumlah sanksi administratif yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank selama periode tersebut adalah sebesar IDR 75,981,471.
18
Adapun Bank telah mengambil langkah‐langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hal ini, antara lain, dengan memperbaiki prosedur yang ada, meningkatkan pengawasan laporan internal dan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu.
Penerapan Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Anti‐Money Laundering) Didukung oleh ketentuan Bank Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2009, tentang Penerapan Program Anti‐Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum dan Undang‐Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU dan PPT. Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2013 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU dan PPT, sebagai berikut:
Pengawasan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Bank telah membentuk AML & CFT Unit yang menangani penerapan program APU dan PPT dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Pelaksanaan Program APU & PPT selalu menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan secara rutin antara Direksi dengan para Kepala Departemen termasuk permasalahan maupun kendala yang dihadapi Bank.
Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU dan PPT.
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara triwulan.
Kebijakan dan Prosedur
Melakukan revisi terhadap Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme dengan mengacu pada diterbitkannya beberapa peraturan terkait dengan APU & PPT. Selain itu, Bank juga melakukan revisi terhadap Procedure Manual of AML & CFT Unit untuk mengakomodir perubahan pada Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut.
Melakukan revisi terhadap Manual & Procedure of STB Detector, sebagai sistem pendukung APU.
Membuat rencana kerja tentang Penerapan Program APU dan PPT, Rencana Pengkinian data nasabah, dan laporan realisasi pengkinian data nasabah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap semester.
19
Melakukan revisi terhadap metode Pemeringkatan Risiko Nasabah berdasarkan hasil review terhadap metode pemeringkatan nasabah yang dilakukan setiap tahun.
Pengendalian Intern
Departemen Audit Internal melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT di Bank, antara lain dengan melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan Program APU dan PPT.
Melakukan Independent review APU & PPT setiap tiga bulan dan enam bulan untuk menilai penerapan APU dan PPT terutama dalam identifikasi nasabah, customer due diligence, pelaporan transaksi mencurigakan dan pelaksanaan kebijakan SMBC terkait dengan ketentuan OFAC.
Sistem Informasi Manajemen
Bank melakukan langkah untuk menerapkan beberapa pengembangan system baru yang direncanakan akan berjalan live pada tahun 2014 untuk mendukung penerapan pemantauan transaksi dan juga penerapan program APU dan KYC dalam Bank: Pengembangan system untuk pelaporan transaksi transfer dana dari/dan ke luar
negeri kepada PPATK Sistem e‐KYC System untuk mendukung proses pembukaan rekening maupun kajian
berkala secara lebih efisien dan efektif Sistem SAS sebagai system pendukung APU yang baru menggantikan system STB
Detector. Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan
Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
SDM & Pelatihan
Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (screening) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (Politically Exposed Person), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan criminal, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (Know Your Employee).
Bank melakukan study meeting terkait dengan penerapan APU dan PPT serta menugaskan karyawan dari departemen terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan‐peraturan baru yang diselenggarakan di Bank Indonesia maupun yang diselenggarakan oleh eksternal training provider
Untuk mendukung pelaksanaan program APU dan PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in‐house training terkait dengan APU dan PPT sebagai berikut:
No. Topik Penyelenggara Pelatihan Tanggal
1. Implementasi AML & CFT e‐learning Bank September – Desember 2013
20
b. Fungsi Audit Intern (Satuan Kerja Audit Internal – SKAI)
Departemen Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen perihal hal‐hal sebagai berikut: Menilai efektivitas dan penerapan administrasi dan kontrol keuangan dan tingkat
keakuratan data yang dikembangkan di Bank. Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap rencana bisnis, kebijakan dan prosedur dan
peraturan‐peraturan internal dan eksternal. Memastikan kecukupan sistem pengendalian dalam melindungi aset Bank dan melakukan
verifikasi keberadaan aset tersebut. Menelaah kegiatan operasional dan program untuk memastikan apakah hasil tersebut
konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan program telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.
Satuan Kerja Audit Intern telah mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit yang terkait dengan pelaksanaan Audit Berbasis Risiko. Rencana Kerja Tahunan tersebut disusun dari hasil penilaian risiko ruang lingkup audit baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek‐aspek lainnya, antara lain area‐area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; profil risiko dari departemen‐departemen terkait; Rencana Bisnis Bank dan lainnya. Rencana kerja audit tahunan tersebut telah mendapatkan kaji ulang dari Komite Audit dan persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Terhadap permasalahan‐permasalahan yang ditemukan sebagai hasil pemeriksaan SKAI, telah dilakukan perbaikan dengan segera oleh satuan kerja yang diaudit atau dengan menyusun serangkaian proses tindak lanjut penyelesaian agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Penyelesaian temuan atau permasalahan‐permasalahan tersebut dipantau setiap bulan dan dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Di samping itu, SKAI juga telah melaporkan pokok‐pokok hasil pemeriksaan yang terkait kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja dan kepatuhan SKAI terhadap peraturan Bank Indonesia (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum atau SPFAIB dan Penerapan Penggunaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagian fungsi audit Teknologi Informasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang terakhir telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk (KPMG) pada bulan Juli 2011 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja SKAI telah memadai dan memenuhi peraturan Bank Indonesia yang terkait. Hasil kaji ulang tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
c. Fungsi Audit Eksternal dan Audit Lainnya
Siddharta & Widjaja (KPMG)
Melakukan kaji ulang laporan keuangan konsolidasi Bank ke SMBC sebagai pemegang saham mayoritas per posisi 30 Juni 2013.
21
Mengaudit laporan keuangan Bank per dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
Pemeriksaan oleh SMBC
Dari tanggal 11 – 22 Maret 2013, SMBC sebagai pemegang saham mayoritas Bank, melakukan evaluasi terhadap Operasional and Treasuri PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, departemen‐departemen utama yang diperiksa adalah sebagai berikut: - Cash and Deposit Services Department - Settlement Service Department (I & II) - Trade Finance Operation Department - Treasury Department - Risk Management Department - Treasury Operation Department - Bagian terkait lainnya
Bank menerima hasil akhir dengan 20 Audit Comment Referral dari Tim Audit SMBC, Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas adalah sebagai berikut: Operasional
Hasilnya adalah “AMBER” yang berarti: ”Teridentifikasinya adanya kelemahan‐kelemahan dalam area Internal Control yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan area tersebut secara signifikan. Berbagai kelemahan yang teridentifikasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan atau rusaknya reputasi dan atau pelanggaran peraturan perundang‐undangan yang berlaku.”
Treasuri Hasilnya adalah "Green", yang berarti: "Area Internal Control telah berjalan efektif. Kelemahan yang teridentifikasi tidak berdampak signifikan terhadap area pengendalian dan dapat dikoreksi dalam kegiatan bisnis normal.”
Dari tanggal 9 ‐ 20 September 2013, SMBC sebagai pemegang saham mayoritas Bank, melakukan evaluasi terhadap Bisnis Promosi, Kredit, Cash Management Services, Anti Pencucian Uang dan pemeriksaan secara global terhadap laporan Otoritas. Departemen‐departemen utama yang diperiksa adalah sebagai berikut: - Seluruh Marketing Department and Marketing Middle Department - Project Finance Department - Trade Finance Marketing Department - Loan Department - Loan Administration Department - Cash Management Services Department - Compliance Department - Risk and governance committees - Bagian terkait lainnya
Bank menerima hasil akhir dengan 25 temuan dari Tim Audit SMBC, Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas adalah sebagai berikut: Business Promotion, Kredit dan Cash Management Services
22
Hasilnya adalah "Amber", yang berarti: "Teridentifikasinya adanya kelemahan‐kelemahan dalam area Internal Control yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan area tersebut secara signifikan. Berbagai kelemahan yang teridentifikasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan atau rusaknya reputasi dan atau pelanggaran peraturan perundang‐undangan yang berlaku.”
Anti Pencucian Uang Hasilnya adalah "Amber", yang berarti: "Teridentifikasinya adanya kelemahan‐kelemahan dalam area Internal Control yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan area tersebut secara signifikan. Berbagai kelemahan yang teridentifikasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan atau rusaknya reputasi dan atau pelanggaran peraturan perundang‐undangan yang berlaku.”
Pemeriksaan secara global terhadap laporan Otoritas Hasilnya adalah “Green” yang berarti: ” Area Internal Control telah berjalan efektif. Kelemahan yang teridentifikasi tidak berdampak signifikan terhadap area pengendalian dan dapat dikoreksi dalam kegiatan bisnis normal”
Pemeriksaan oleh Bank Indonesia Dari tanggal 24 Juni – 12 Juli 2013, Bank Indonesia mengadakan pemeriksaan untuk posisi 1 Oktober 2012 – 31 Mei 2013, dengan cakupan sebagai berikut: - Penerapan Good Corporate Governance (GCG) - Aktivitas Perkreditan - Aktivitas Fungsional Tresuri dan Investasi - Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU &
PPT) - Aktivitas Fungsional Teknologi Informasi
IV. Penerapan Manajemen Risiko
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum dan perubahannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menerapkan sebagai berikut:
Bank telah melakukan penyesuaian atas Pedoman Standard Penerapan Manajemen Risiko untuk mengakomodasi perubahan atas parameter‐parameter yang digunakan untuk melakukan pemantauan risiko.
Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) type risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operational risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.
Bank membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR), Asset and Liability Committee (ALCO), dan Risk Management Department sebagai bagian dari penyempurnaan struktur manajemen risiko bank.
Setiap bulan, Bank mengadakan rapat Risk Management Coordination, rapat KMR, dan rapat ALCO untuk membahas hal‐hal sebagai berikut:
23
a. Risk Management Coordination. Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:
Tipe Risiko Isi
Risiko Pasar Volume dan Komposisi Portfolio Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam Banking Book Strategi dan Kebijakan Bisnis
Risiko Likuiditas
Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif Konsentrasi Aset dan Kewajiban Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan Akses pada Sumber‐sumber Pendanaan
Risiko Kredit
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana Faktor Eksternal
Risiko Operasional
Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung Fraud Kejadian Eksternal
Risiko Hukum Faktor Litigasi Faktor Kelemahan Perikatan Faktor Ketiadan Peraturan Perundang‐undangan
Risiko Reputasi
Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait
Pelanggaran Etika Bisnis Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank
Risiko Stratejik
Kesesuaian Strategi dengan Kondisi LIngkungan Bisnis Bank Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah Posisi Bisnis Bank Pencapaian Rencana Bisnis Bank
Risiko Kepatuhan
Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan Bank
Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu.
b. Komite Manajemen Risiko (KMR)
Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi di dalam rapat, berkenaan dengan penyempurnaan penerapan manajemen risiko serta menetapkan keputusan terkait dengan masalah manajemen risiko.
c. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)
Bank membahas situasi pasar, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank.
24
Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Risk Management Department (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko pada tahun 2013. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi akan terus dilakukan secara berkala.
Berkenaan dengan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi 31 Mei 2013 dan 31 Oktober 2013, terutama terkait dengan analisa industri, penentuan target untuk Non Japanese Marketing Department (NJMKD) dan Project Finance Department (PFD), serta penggunaan Tenaga Kerja Asing yang belum tercakup dalam Rencana Kerja Bank tahun 2013 – 2015, Bank telah melakukan tindak lanjut dengan menambahkan faktor‐faktor tersebut dalam Rencana Kerja Bank tahun 2014 – 2016.
V. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)
No. Deskripsi Total
Debitur Nominal (jutaan rupiah)
1 Kepada Pihak Terkait 9 1.520.334
2 Kepada debitur inti:
a. Individu 17 17.542.220
b. Grup 8 17.805.942
VI. Rencana Strategis Bank
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2014–2016 dan menyampaikan ke Bank Indonesia pada tanggal 2 Desember 2013. Selain itu, Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisinis secara triwulanan kepada Bank Indonesia. Direksi juga melaporkan ringkasan laporan realisasi tersebut dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang kemudian akan dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris. Selain itu, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan ke Bank Indonesia pada bulan Agustus 2013 dan Februari 2014.
Secara umum, Bank telah berhasil mencapai laba bersih yang telah diaudit sebesar Rp. 665,9 miliar atau 31,56% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.
Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp. 34,35 triliun pada akhir tahun 2013, lebih tinggi 48,37% dibandingkan dengan akhir tahun 2012. Bank juga telah berhasil
25
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor
B
mempertahankan Non Performing Loan (NPL) rasio di bawah 5%; 0,38% (gross) dan 0,32% (neto) pada akhir tahun 2013. Total aset Bank juga meningkat sebesar 45,74%, dari Rp. 32,13 triliun pada akhir tahun 2012 ke Rp. 46,83 triliun (yang telah diaudit) pada akhir tahun 2013.
Dari lingkup kewajiban, pada akhir tahun 2013 Bank mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp. 18,53 triliun atau 47,25% lebih besar dibandingkan pada akhir tahun 2012. Dari lingkup permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan mempertimbangkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar Bank pada akhir tahun 2013 adalah sebesar 25,81%, yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank akan berusaha keras untuk memelihara pertumbuhan bisnis secara terus menerus dalam kondisi stabil.
VII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non‐Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lainnya
Bank telah melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi suku bunga dasar kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia berikut ini:
Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, perubahannya No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyusun dan menyampaikan secara lengkap laporan tahunan, laporan publikasi keuangan triwulanan dan bulanan sesuai dengan peraturan‐peraturan di atas.
Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini.
Surat Edaran Bank Indonesia No.: 13/05/DPNP tanggal 8 Februari 2011 yang telah diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia No,: 15/01/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh Bank.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak mempunyai saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
26
Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Lainnya
C
Paket/Kewajiban Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
D
Tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali lainnya.
Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Remunerasi dan Nominasi juga akan melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan karyawan.
Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
No. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah yang diterima dalam 1 tahun
Dewan Komisaris Dewan Direksi
Orang Jutaan Rupiah Orang Jutaan
rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non‐natura) 2 **) 417 7 14,541
2.
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *):a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki
‐
‐ 7 2,650
Total 2 417 7 17,191
*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah **) 1 (satu) Komisaris baru diangkat pada tanggal 21 Februari 2013 Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (tunai) Jumlah Komisaris Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 milyar ‐ 5
Di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2 milyar ‐ 2
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar ‐ ‐
Rp. 500 juta ke bawah 2 ‐
27
Shares Option E
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah F
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris G
Tidak ada sistem shares option di Bank.
Rasio gaji tertinggi dan terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Deskripsi Persentase
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 5,818%
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 274%
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 125%
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 124%
Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 28 Februari, 6 Mei, 6 September, dan 22 November 2013. Rapat ke 1 dihadiri oleh 75% anggota Dewan Komisaris sedangkan rapat ke 2, 3 dan 4 dihadiri oleh 100% anggota Dewan Komisaris secara langsung melalui video conference, yang berarti telah mencapai kuorum untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Bank. Setiap rapat pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) sesi: Pertemuan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dan Pertemuan Dewan Komisaris. Rincian rapat adalah sebagai berikut: No. Kehadiran Tanggal
1 Dihadiri secara langsung oleh 75% anggota Dewan Komisaris melalui video conference 28 Februari 2013
2 Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference 6 Mei 2013
3 Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference 6 September 2013
4 Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference 22 November 2013
28
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) H
Permasalahan Hukum I
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan J
Selama tahun 2013, tidak ada penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi di Bank.
Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 1 ‐
Dalam proses penyelesaian 3 ‐
Total 4 ‐
Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut:
Tahun Jenis Sengketa Pajak Jumlah Klaim (jutaan Rp.)
Status per 31 Desember 2013
PENGADILAN PAJAK
2009 PPh Badan 46,78 Bank telah menerima jumlah permintaan pengembalian. Status dapat dinyatakan selesai.
MAHKAMAH AGUNG
2002 Imbalan Bunga PPh Badan 42.430,89 Menunggu putusan Mahkamah Agung
2002 PPh Badan Pokok: 81.424,33 Kompensasi bunga:
22.534,64 Menunggu putusan Mahkamah Agung
2003 Imbalan Bunga PPh Badan 15.392,72 Menunggu putusan Mahkamah Agung
Selama tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang timbul di Bank. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, Bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern yang tertulis dalam Manual Kepatuhan mengenai penanganan, administrasi pencatatan, dokumentasi
29
Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank K
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Laporan
L
dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. Selain itu, pemegang saham mayoritas Bank, SMBC, juga menerbitkan “Rules for Managing Conflict of Interest" yang telah diterapkan di Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Selama tahun 2013, tidak terdapat buy back shares dan buy back obligasi Bank.
Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik yang diberikan oleh Bank selama tahun 2013.
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN SELF-ASSESSMENT
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2013
Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Nama Bank PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Posisi 31 Desember 2013
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Peringkat Definisi Peringkat
Individual 2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip‐prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi ANALISIS:
Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor‐faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur adalah sebagai berikut: A. Governance Structure
• Faktor ‐ faktor positif aspek governance structure Bank adalah: - Jumlah, komposisi dan kompetensi BOC, BOD, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. - Bank telah mempunyai struktur organisasi yang memadai. - Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara
efektif. - Bank telah menyusun rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bank.
• Faktor ‐ faktor negatif aspek governance structure Bank adalah: - BOC, BOD, dan karyawan Bank telah memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan tugas
dan tanggung jawabnya. Namun, untuk menyelaraskan pertumbuhan bisnis Bank dan perkembangan ekonomi khususnya industri perbankan termasuk perubahan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku, maka kompetensi tersebut perlu terus ditingkatkan dan menyimbangkan kebutuhan tenaga kerja di setiap unit. Peningkatan kompetensi karyawan antara lain dengan cara meningkatkan pelatihan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karena itu pada tahun 2014, Bank berencana untuk membentuk 1 (satu) departmen baru yang akan fokus menangani peningkatan kompetensi karyawan tersebut.
- Per 31 Desember 2013 komposisi Komite Remunerasi Nominasi hanya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama. Sejak tanggal 15 September 2013, posisi pejabat eksekutif yang membawahi HR adalah lowong.
B. Governance Process
• Faktor ‐ faktor positif aspek governance process Bank adalah: - Penunjukkan dan pengangkatan BOC, BOD dan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan
Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- BOC, BOD dan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐keuangan serta tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
• Faktor ‐ faktor negatif aspek governance process Bank adalah:
- Bank telah mempunyai kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). Bank juga telah melakukan kajian sektor industri, namun Bank belum menetapkan limit/guideline per sektor industri. Walaupun demikian, Bank telah melakukan pemantauan terhadap risiko konsentrasi melalui stres test atas eksposure risiko kredit pada sektor industri yang terkonsentrasi secara berkala.
- Berdasarkan temuan pemeriksaan Bank Indonesia untuk periode tahun 2013, masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses GCG. Untuk hal ini, Bank telah menetapkan komitmen dan target waktu penyelesaian.
- Berdasarkan temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor SMBC (pemegang saham mayoritas Bank) di tahun 2013, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian internal Bank.
C. Governance Outcome
• Faktor ‐ faktor positif aspek governance outcome Bank adalah: - Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap komposisi BOC dan BOD, tugas dan tanggung jawab BOC
dan BOD yang mengakibatkan terganggungnya kegiatan operasional Bank yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
- Hasil risalah rapat BOC, BOD, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinion yang terjadi secara jelas.
- Bank telah berhasil mencapai target Rencana Bisnis Bank, terutama dalam pencapaian laba, kredit yang diberikan dan penghimpunan dana pihak ketiga.
• Faktor ‐ faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah:
- Selama tahun 2013, Bank menerima beberapa sanksi/denda terkait beberapa kesalahan/keterlambatan pelaporan. Dibandingkan tahun sebelumnya, frekuensi dan nilai sanksi/denda mengalami peningkatan.
- Selama tahun 2013, tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK. Namun, per tanggal 31 Desember 2013, 25 debitur grup terbesar Bank mencapai 83,93% dari total portofolio dan portofolio kredit terbesar berdasarkan sektor industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang mencapai 39,05%. Walaupun konsentrasi kredit Bank cukup tinggi, Bank telah memitigasi risiko tersebut melalui jaminan dan Bank selalu memperhatikan kualitas nasabah serta menerapkan prinsip kehati‐hatian dalam memberikan kredit.
- Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan temuan‐temuan pemeriksaan SKAI telah ditindak lanjuti. Namun, seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank, maka fungsi audit intern perlu ditingkatkan.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
1
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang‐kurangnya 3 (tiga) orang
dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2. Sekurang‐kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di
Indonesia. 3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal‐hal
yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan
anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.
5. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.
6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
Jumlah Dewan Komisaris Bank 4 (empat) orang, tidak melebihi jumlah Direksi (7 orang). 2 (dua) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia (Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto dan Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan). Jumlah Komisaris Independen Bank adalah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (total anggota Komisaris = 4, Komisaris Independen = 2). Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai rangkap jabatan dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan telah di perbaharui pada bulan Desember 2013. 1 (satu) Komisaris Independen Bank, Sdr. Bramono Dwiedjanto, merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan telah di perbaharui pada bulan Desember 2013. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris telah disusun pada tanggal 28
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
2
I. MISARIS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOtermasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai.
9. Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak‐pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun.
10. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
11. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
Juni 2007. Pada tanggal 27 Juli 2010, Bank telah melakukan revisi I dan pada tanggal 15 November 2011 melakukan revisi II atas tata tertib kerja tersebut. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang telah di evaluasi sejak dari proses pencalonan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris. 1 (satu) Komisaris Independen Bank yang ditunjuk pada tahun 2013 yaitu Sdri. Ninik Herlani MR, berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yaitu dari BCA, dengan jabatan terakhir yaitu Kepala Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit dan telah menjalani masa tunggu (cooling off). Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan telah di perbaharui pada bulan Desember 2013. Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Sdr. Masayuki Shimura melalui surat BI No. 12/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 22 Juli 2010.
Sdr. Airo Shibuya melalui surat BI No. 15/48/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 13 September 2013.
Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto melalui surat BI No.11/32/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 19 Maret 2009.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
3
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
12. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompentensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.
Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan melalui surat BI No.15/15/ GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 Januari 2013.
Semua anggota Dewan Komisaris memiliki kompentensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun 2013, Bank juga telah mengikutsertakan pelatihan untuk anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
‐ Pengangkatan Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan sebagai Komisaris Independen Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (BSMI/RemCom/2012/010 tanggal 31 Oktober 2012) dan memperoleh persetujuan dari pemegang saham melalui Shareholders Circular Resolution In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders.
‐ Penggantian dan/atau pengangkatan Sdr. Airo Shibuya sebagai Wakil Komisaris Utama Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (BSMI/RemCom/2013/006 tanggal 23 Mei 2013) dan memperoleh persetujuan dari pemegang saham melalui Shareholders Circular Resolution In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
4
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan
terselenggaranya pelaksanaan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu‐waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal‐hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama
7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau
Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip‐prinsip GCG secara formal maupun informal. Namun, sejalan dengan pertumbuhan bisnis Bank, pengawasan tersebut perlu ditingkatkan. Telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan per semester ke BI, kunjungan Komisaris Independen secara berkala dan diadakannya rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi per triwulan (28 Februari, 6 Mei, 6 Sept dan 22 Nov 2013) dengan tujuan untuk mengawasi aktivitas Direksi dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi realisasi rencana bisnis Bank dan kebijakan strategis lainnya dan membahasnya pada rapat Dewan Komisaris. Namun sehubungan dengan adanya beberapa proyek yang dilakukan Bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank, maka peran Komisaris dalam hal ini perlu ditingkatkan. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal‐hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan bulanan dan laporan per semester oleh Internal Audit Department. Dewan Komisaris memberikan saran dan pendapatnya pada laporan bulanan. Tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank selama tahun 2013. Jika terjadi pelanggaran, Dewan
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
5
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara independen. 9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. 10. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris. 11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah
menjalankan tugasnya secara efektif.
Komisaris akan melaporkannya sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Telah dilaksanakan. Keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007, sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk pada tanggal 26 Juni 2008. Pengangkatan anggota komite selama tahun 2013 telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yaitu: • Sdr. Bramono Dwiedjanto sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, Sdri. Ninik
Herlani MR sebagai Ketua Audit Komite dan Sdri. Tri Harini sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko telah dilakukan oleh Direksi melalui BOD CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING No.030/BOD/Circular/III/2013 berdasarkan BOC CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING No. 027/BOC/Circular/III/2013.
• Sdr. Airo Shibuya sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi melalui BOD CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING No.036/BOD/Circular/XII/2013 berdasarkan BOC CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING No. 031/BOC/Circular/XI/2013.
Telah dilaksanakan dengan penunjukan anggota Komisaris sebagai anggota Komite dan berpartisipasi secara aktif dalam rapat Komite. Setiap tahun Ketua Komite yaitu Komisaris Independen telah melakukan penilaian terhadap efektivitas komite.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
6
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung‐jawabnya secara optimal. 13. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan
agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.
14. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
15. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
16. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Komisaris berkewarganegaraan Indonesia melakukan kunjungan secara berkala (mingguan), sedangkan Komisaris berkewarganegaraan Jepang juga melakukan kunjungan ke Indonesia jika ada masalah‐masalah penting yang perlu didiskusikan dan hadir pada rapat Dewan Komisaris baik secara langsung maupun melalui telekonferensi. Selama tahun 2013, rapat Dewan Komisaris, yang telah diselenggarakan 4 (empat) kali (tanggal 28 Februari, 6 Mei, 6 September dan 22 November 2013), dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik melalui teknologi telekonferensi maupun secara fisik. Telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
7
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau
nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
4. Dalam laporan pelaksanaan GCG, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: a) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau
lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
c) Remunerasi dan fasilitas lain; d) Shares option yang dimiliki Dewan Komisaris.
5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan
Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik. Selama tahun 2013, tidak terdapat dissenting opinions. Telah dilaksanakan, bukti tertulis penyampaian bahan rapat juga telah terdokumentasi dengan baik. Telah dilaksanakan. Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Bank dan bukti‐bukti terkait dengan tindak lanjut tersebut telah didokumentasikan dengan baik. Telah diungkapkan melalui surat pernyataan yang disampaikan pada saat proses pencalonan/fit and proper test dan telah dilaporkan pada laporan pelaksanaan GCG tahun 2013 dan surat pernyataan tersebut telah diperbaharui pada bulan Desember 2013. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan dengan memberikan rekomendasi ke direksi dengan tujuan untuk meningkatkan operasional Bank sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
8
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
6. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
9
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5
(lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).
4. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau
Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
5. Anggota Direksi baik secara sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak
memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
6. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
Jumlah anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2013 adalah 7 (tujuh) orang. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang perbankan. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi dan telah diperbaharui pada bulan Desember 2013. Anggota Direksi baik secara sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. Surat pernyataan tersebut telah diperbaharui pada bulan Desember 2013. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. Surat pernyataan tersebut telah diperbaharui pada bulan Desember 2013.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
10
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 9. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa
profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi
keuangan yang memadai.
11. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
12. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh
surat persetujuan dari Bank Indonesia.
Pengangkatan Sdr. Tsuyoshi Yamaguchi sebagai Wakil Direktur Utama efektif tanggal 1 April 2013 telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi no.: BSMI/RemCom/2012/008 tanggal 24 September 2012. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi telah disusun pada tanggal 28 Juni 2007. Pada tanggal 2 Mei 2011, Bank telah melakukan revisi I. Direksi menggunakan penasehat perorangan sebagai konsultan untuk proyek yang bersifat khusus dan didasari oleh kontrak yang jelas. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang telah di evaluasi sejak proses pencalonan sampai dengan pengangkatan anggota Direksi. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Sdr. Masaya Hirayama melalui surat BI No. 13/134/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 13 Desember 2011.
Sdr. Tsuyoshi Yamaguchi melalui surat BI No. 15/14/GBI/DPIP/Rahasia
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
11
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh
tertanggal 28 Januari 2013. Sdr. Shoichi Yamashiro melalui surat BI No. 8/42/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 April 2006.
Sdr. Bruno Octer Purba melalui surat BI No. 7/26/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 21 Juni 2005.
Sdri. Trie Karjati Wibowo melalui surat BI No. 10/23/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 20 Februari 2008. Penunjukan Sdri. Trie Karjati Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan melalui surat BI No. 10/111/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 Juli 2008.
Sdr. Ajar Siswandono melalui surat BI No. 11/92/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 15 Juli 2009.
Sdr. Masa Paskalis Lingga melalui surat BI No. 14/81/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 9 Agustus 2012.
Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
12
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI tingkatan atau jenjang organisasi.
16. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi
pemilik.
Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan
rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen terhadap pemegang saham.
6. Direksi telah melaksanakan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Pengangkatan anggota Komite yaitu Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit dan Sdri. Triharini sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan sirkular Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi dan telah diperbaharui pada bulan Desember 2013. Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. Telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang telah didokumentasikan dalam hasil pemeriksaan Bank Indonesia untuk posisi 31 Mei 2013. Per tanggal 31 Desember 2013, Bank telah menetapkan rencana
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
13
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI,
auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui
mekanisme rapat Direksi.
12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang
tindak lanjut beserta target waktu penyelesaiannya. Telah dilaksanakan dengan menyusun rencana tindak lanjut dan target penyelesaiannya pada setiap temuan dan rekomendasi audit. Direksi telah melaporkan aktivitasnya dalam rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi juga telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris melalui surat, e‐mail dan/atau telepon. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Rapat Direksi telah dilaksanakan dalam rangka menetapkan kebijakan dan keputusan strategis seperti perubahan struktur organisasi. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
14
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham melalui RUPS. 2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh
pemegang saham melalui RUPS. 3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan‐kebijakan Bank yang bersifat
strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah
bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.
6. Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling
kurang telah mengungkapkan: a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih
pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan
Direksi telah menyampaikan laporan petanggung jawaban beserta laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2012 pada RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2013, sedangkan untuk tahun 2013 disampaikan pada RUPS yang diselengarakan pada bulan Mei 2014. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya di tahun 2012 telah diterima oleh pemegang saham melalui RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2013. Direksi telah mengungkapkan kebijakan‐kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai via BSMI Library pada Lotus Notes yang mudah diakses pegawai. Direksi telah mensosialisasikan arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank kepada pegawai. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama tahun 2013, tidak terdapat dissenting opinions. Telah diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG Bank yang disampaikan pada Bank Indonesia dan pihak‐pihak lainnya pada bulan Mei setiap tahunannya.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
15
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
c) Remunerasi dan fasilitas lain; d) Share option yang dimiliki Direksi.
7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
10. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan
keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada
Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target rencana bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bank dengan baik seperti: masalah yang berhubungan dengan perpajakan, keluhan nasabah, dan mengakomodir permasalahan yang timbul terkait dengan kesejahteraan karyawan. Bank terus berusaha untuk meningkatkan kinerja individu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, selama tahun 2013, masih terdapat beberapa kesalahan operasional dan keluhan nasabah yang diterima Bank karena kesalahan tersebut. Bank mendukung seluruh karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dengan mengikut sertakan pelatihan karyawan di dalam dan luar negeri dan mewajibkan karyawan untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan jabatan dan peraturan yang berlaku. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
16
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.
memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
17
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Komite Audit
a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite
Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang
baik. 2. Komite Pemantau Risiko
a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
c) Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak
Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan (Ketua/Komisaris Independen), Sdr. Jenly Hendrawan (Anggota/Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi), Sdri. Constance J. Rehatta (Anggota/Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan). Komite Audit telah diketuai oleh Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen (Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan) dan dua orang sebagai Pihak Independen (Sdr. Jenly Hendrawan dan Sdri. Constance J. Rehatta).
Integritas, ahlak dan moral yang baik dimiliki oleh Komite Audit dan hal ini dievaluasi setiap tahun. Komite Pemantau Risiko memiliki 3 (tiga) anggota, yakni Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen), Sdri. Tri Harini Kartiko (pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan) serta Sdr. Sofyan Rambey (pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko). Komite Pemantau Risiko diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen Bank yakni Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen (Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto) dan dua orang sebagai Pihak Independen (Sdri. Tri
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
18
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Independen.
d) Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak
dan moral yang baik. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi
a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus
memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen
d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka:
o Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan
o Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank.
Harini Kartiko dan Sdr. Sofyan Rambey). Anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan fungsinya telah menunjukkan integritas, akhlak dan moral yang baik.
Per tanggal 31 Desember 2013, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen), Sdr. Airo Shibuya (Wakil Presiden Komisaris) sedangkan posisi Pejabat Eksekutif, Kepala bagian Human Resources Department masih lowong. Per tanggal 31 Desember 2013, posisi Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab di bidang Human Resources di Bank masih lowong. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto. Per tanggal 31 Desember 2013, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hanya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris. Bank tidak membentuk Komite secara terpisah.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
19
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari
Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.
5. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
6. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi
atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak‐pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.
8. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang
dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. Rangkap jabatan Sdr. RAG. Bramono sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bank yang sama telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Hal tersebut dicantumkan tertulis dalam Surat Pernyataan.
Pihak Independen yang diangkat sebagai Ketua maupun Anggota Komite pada tahun 2013 adalah Sdri. Tri Harini Kartiko adalah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank. Namun beliau telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Semua rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Untuk Komite Pemantau Risiko, sebelum penunjukkan Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko pada tanggal 15 Maret 2013, rapat komite hanya dihadiri oleh 2 (dua) anggota komite (Sdr. Sofyan Rambey dan Sdri. Maharany Reza) karena posisi ketua yang lowong.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
20
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51%
(lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
10. Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota. Akan tetapi dari tanggal 15 September – 31 Desember 2013, rapat tidak dihadiri oleh Pejabat Eksekutif karena posisi terkait masih lowong. Komposisi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi masih kurang yaitu anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia (masih lowong). Hal ini bukan karena intervensi dari pemilik Bank.
B. Governance Process KREITERIA/INDIKATOR 1. Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan
dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
b) Komite Audit telah melakukan review terhadap: • pelaksanaan tugas SKAI;
• kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit sebagaimana tercantum dalam Audit Committee Charter (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 20 Pebruari 2013, 25 Maret 2013, 23 April 2013, 21 Mei 2013, 28 Juni 2013, 25 Juli 2013, 11 September 2013, 8 Oktober 2013, 28 Okober 2013 dan 18 Desember 2013). Telaah atas pelaksanaan kinerja SKAI telah dilaksanakan dengan baik. Petunjuk dan saran/rekomendasi telah disampaikan kepada Kepala SKAI dengan segera pada saat rapat berlangsung (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 20 Pebruari 2013, 25 Maret 2013, 23 April 2013, 21 Mei 2013, 28 Juni 2013, 25 Juli 2013, 21 August 2013, 11 September 2013, 08 Oktober 2013 dan 18 Desember 2013). 1. Memilih Kantor Akuntan Publik dengan kriteria‐kriteria tertentu, seperti
termasuk dalam Big Four Public Accountant, terdaftar di Bank Indonesia,
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
21
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
• kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
• pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
khususnya audit dalam industri perbankan, memiliki tim audit yang handal, dan sebagainya (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 20 Pebruari 2013; Memorandum Komite Audit tertanggal 20 Pebruari 2013).
2. Memantau kesesuaian kinerja Kantor Akuntan Publik dengan standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan pernyataan Akuntan Publik di dalam Laporan Akuntan Independen (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 18 Maret 2013 dan 25 Maret 2013).
Mendiskusikan laporan keuangan Bank, terutama apabila ada angka/ figure yang selisihnya berlebihan dibandingkan angka sebelumnya, Komite Audit mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Departemen atau staf senior yang terkait, contohnya Akunting, Planning untuk mendapatkan informasi dan /atau tindak lanjut yang perlu dilakukan. Frekuensi dari tugas Komite Audit ini dilakukan secara konsisten dalam waktu setiap tiga bulan sekali (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 21 Mei 2013 untuk laporan keuangan bulan Desember 2012 dan Maret 2013, tanggal 9 September 2013 untuk laporan keuangan Juni 2013 dan tanggal 28 Oktober 2013 untuk laporan keuangan September 2013). Komite Audit telah memantau tindak lanjut atas hasil temuan sebagai berikut: 1. SKAI (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit
tertanggal 20 Pebruari 2013, 25 Maret, 23 April 2013, 21 Mei 2013, 28 Juni 2013, 25 July 2013, 11 September 2013, 28 Oktober 2013 dan 18 November 2013).
2. Kantor Akuntan Publik (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 23 April 2013, 21 Mei 2013 dan 28 Juni 2013).
3. Hasil pengawasan Bank Indonesia (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 20 Pebruari 2013, 25 Maret 2013, 23 April
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
22
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
2013, 21 Mei 2013, 28 Juni 2013, 25 Juli 2013, 28 Oktober 2013 dan 18 Desember 2013).
Komite Audit telah memberikan rekomendasi atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (hal tersebut telah dituangkan dalam Memorandum Komite Audit nomor AC‐32/II‐13 tertanggal 20 Pebruari 2013). • Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko diantaranya dengan melalui berbagai rapat dan diskusi dengan Risk Management Department serta departemen/bagian terkait lainnya. Selama tahun 2013 ini komite telah melakukan telaahan terhadap sistem internal Bank khususnya terkait dengan kasus pelanggaran GWM yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2013, pembentukan prosedur tertulis terpadu mengenai penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dengan mengacu pada peraturan BI No.13/1/PBI/2011, perubahan parameter Risiko Operasional Bank, hasil awal pemeriksaan Bank Indonesia, serta melakukan diskusi berkenaan dengan Garuda Project, sebagai salah satu upaya Bank untuk memperbaiki kinerja operasional Bank.
• Pantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Risk Management Department dengan cara: - Melakukan kaji ulang terhadap berbagai kebijakan terkait dengan
Manajemen Risiko; - Melakukan kaji ulang secara bulanan terhadap risalah rapat Risk
Management Coordination dan rapat RMC, serta memantau tindak lanjut terhadap hal‐hal yang mempengaruhi penerapan manajemen risiko Bank.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
23
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
• Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
• Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap Kebijakan Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi dan melaporkannya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai. Namun komite tersebut masih perlu melakukan evaluasi remunerasi khususnya terkait dengan pemanfaatan TKA. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan sistem dan prosedur rekomendasi atas pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dan telah merevisi prosedur tersebut pada bulan Juni 2010 sesuai dengan arahan dari audit Bank Indonesia dan SMBC. Selama periode Januari – Desember 2013 telah mengeluarkan 1 (satu) rekomendasi untuk calon anggota Dewan Komisaris yaitu pada tanggal 23 Mei 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi mengeluarkan rekomendasi Nomor: BSMI/RemCom/2013/006 atas pencalonan Mr. Airo Shibuya sebagai Komisaris. Pada tanggal 19 Februari 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji ulang hasil penilaian tahunan yang dilakukan oleh setiap Ketua Komite atas kinerja anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dan memberikan rekomendasi Nomor: BSMI/RemCom/2013/003 tanggal 25 Februari 2013 atas penunjukan ulang anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen kepada Dewan Komisaris. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dengan mengacu
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
24
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
7. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
kepada Charter Komite. Selama periode Januari ‐ December 2013, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Komite Pemantau Risiko telah mengadakan pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali. Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali. Sementara itu, di setiap Committee Charter, rapat komite diadakan sekurang‐kurangnya sekali dalam sebulan kecuali rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diadakan sekurang‐kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Keputusan rapat diambil berdasarkan diskusi dan kesepakatan di antara anggota setiap Komite. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang telah dilaporkan kepada rapat Dewan Komisaris dan dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris sebagai rekomendasi. Tidak terdapat intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Komite.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan
pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.
2. Masing‐masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris
Risalah rapat telah dibuat dengan lengkap dan didokumentasikan dengan baik. Komite‐komite melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
25
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai
Bank;
2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
Sebagai acuan dalam menangani benturan kepentingan, Bank telah melakukan hal‐hal sebagai berikut: Bank memilki kebijakan dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) Dewan Komisaris, tata tertib kerja Dewan Direksi serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank. Selanjutnya, dalam menangani benturan kepentingan yang mungkin timbul Bank juga mengacu pada “Rules for Managing Conflict of Interest” yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas Bank, SMBC, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ada tidaknya benturan kepentingan akan didokumentasikan dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan dalam Risalah Rapat Dewan Direksi serta diadministrasikan dan didokumenatsikan dengan baik.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Selama tahun 2013, tidak terdapat benturan kepentingan yang menyebabkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Pejabat Ekeskutif mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi
keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
2. Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak
Selama tahun 2013, tidak terdapat laporan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, tidak terdapat intervensi yang
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
26
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.
menimbulkan benturan kepentingan yang berasal dari pemilik/pihak terkait/pihak lainnya kepada Bank. Selain itu, Bank juga selalu menerapkan tata kelola yang baik serta prinsip kehati‐hatian terhadap setiap transaksi, terutama terhadap transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2013.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
27
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja
operasional.
2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
Bank memiliki Departemen Kepatuhan yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan seperti yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan, antara lain, sebagai berikut: • Departemen Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan bertindak
independen terhadap satuan kerja lainnya. • Departemen Kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi menghadapi conflict of
interest dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. • Kepala Departemen Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar
Fungsi Kepatuhan • Departemen Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan
dan dapat melaporkan permasalah kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 mengenai Bank Umum maupun Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Bank telah: • Melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang
pendidikan dan pengalaman untuk memastikan kompetensi sumber daya yang dimilki calon karyawan tersebut sesuai dengan kebutuhan Bank dalam hal ini Satuan Kerja Kepatuhan.
• Mengikutsertakan karyawan dari satuan kerja kepatuhan pada berbagai pelatihan terutama pelatihan yang terkait dengan peraturan‐peraturan di bidang perbankan serta pelatihan yang terkait dengan penerapan peraturan
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
28
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
sebagaimana dimaksud dalam operasional perbankan sehari‐hari. • Mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti pelatihan lainnya yang
bertujuan untuk meningkatkan softskill yang dimiliki guna meningkatkan efektifitas kerja dari para karyawan tersebut.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan
bertanggungjawab antara lain: a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia
dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, dengan cara: • menetapkan langkah‐langkah yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kehati‐hatian;
• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, antara lain: a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dengan menetapkan langkah‐langkah sebagai berikut: ‐ Menyusun dan menetapkan ’Rencana Kerja Kepatuhan’ setiap tahun
sebagai acuan terhadap tujuan yang ingin dicapai terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta fungsi Satuan Kerja Kepatuhan untuk mencapai tujuan tersebut.
‐ Berdasarkan analisa terkait dengan risiko kepatuhan yang dibuat oleh
Satuan Kerja Kepatuhan, Direktur Kepatuhan memberikan masukan kepada Direksi dan unit usaha atas risiko kepatuhan yang didokumentasikan di dalam bentuk Memorandum kepada Dewan Direksi dan Pendapat/Saran dari Satuan Kerja Kepatuhan.
‐ Untuk memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan, melalui Satuan Kerja Kepatuhan diinformasikan setiap penerbitan ketentuan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang‐undangan yang berlaku kepada seluruh karyawan, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Jika diperlukan, juga dilakukan diskusi dengan departemen terkait. Setiap penerbitan ketentuan tersebut kemudian didiskusikan dalam
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
29
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
• memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
Rapat Kepatuhan (Compliance Meeting) untuk membahas langkah‐langkah yang harus dilakukan Bank dalam mematuhi ketentuan tersebut serta membahas pula permasalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Rapat Kepatuhan diselenggarakan secara rutin setiap bulan dan dihadiri oleh Dewan Direksi dan seluruh Kepala Bagian. Dalam Rapat Kepatuhan tersebut juga dibahas apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui dengan pasti penyebab terjadinya pelanggaran serta untuk menentukan tindakan yang harus diambil agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Selama tahun 2013, Rapat Bulanan Kepatuhan diselenggarakan pada tanggal‐tanggal sebagai berikut: - 16 Januari 2013*) ‐ 23 Juli 2013*)
- 21 Februari 2013 ‐ 20 Agustus 2013 - 20 Maret 2013*) ‐ 26 September 2013*)
- 18 April 2013 ‐ 29 Oktober 2013*) - 21 Mei 2013*) ‐ 26 November 2013 - 18 Juni 2013 ‐ 17 Desember 2013*) *)diselenggarakan bersama dengan In‐Office Compliance Committee Meeting
‐ Selain hal tersebut di atas, Direktur Kepatuhan juga memastikan, memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Perkembangan dari kepatuhan Bank terhadap komitmen yang telah disampaikan Bank kepada Bank Indonesia maupun lembaga otoritas bewenang lainnya juga didiskusikan di Rapat Kepatuhan yang diselenggarakan tiap bulannya. Diskusi tersebut, antara lain, mencakup
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
30
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak‐pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;
langkah‐langkah yang telah dilakukan Bank untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan Bank Indonesia maupun lembaga otoritas yang berwenang lainnya, seperti Direktorat Pajak. Diskusi tersebut ditujukan untuk memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Terkait hasil pemeriksaan Bank Indonesia, Bank senantiasa menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan untuk memenuhi komitmen Bank terhadap hasil pemeriksaan tersebut.
b) Direktur Kepatuhan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan, mengadakan Rapat Kepatuhan yang berperan sebagai alat monitor terhadap masalah‐masalah kepatuhan yang penting, seperti menginformasikan masalah tersebut kepada peserta rapat dan memantau perkembangannya secara berkala. Rapat Kepatuhan diadakan secara berkala tiap bulannya dan dihadiri oleh Dewan Direksi dan seluruh Kepala Bagian.
Selain itu, Direktur Kepatuhan juga secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dalam pertemuan Dewan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan serta kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap triwulan. Laporan tersebut antara lain mencakup penyampaian ketentuan dan peraturan perundang‐undangan baru, analisa permasalahan kepatuhan, dsb. Dengan penyampaian laporan tersebut, seluruh anggota Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris akan mengetahui pelaksanaan prinsip kepatuhan dalam kegiatan usaha bank. Selama tahun 2013, Rapat Dewan Direksi diselenggarakan pada tanggal –
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
31
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
tanggal sebagai berikut: - 22 Januari 2013 ‐ 17 Juli 2013
- 22 Februari 2013 ‐ 27 Agustus 2013 - 22 Maret 2013 ‐ 25 September 2013
- 19 April 2013 ‐ 23 Oktober 2013 - 27 Mei 2013 ‐ 19 November 2013 - 18 Juni 2013 ‐ 20 Desember 2013
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada Pertemuan Dewan Komisaris yang diadakan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Laporan untuk periode Triwulan IV/2012, Triwulan I/2013, Triwulan II/2013 dan Triwulan III/2013 dibahas pada rapat yang diadakan masing‐masing pada tanggal 28 Februari 2013, 6 Mei 2013, 6 September 2013 dan 22 November 2013.
c) Direktur Kepatuhan merumuskan strategi guna mendorong terciptanya
budaya kepatuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kepatuhan, rencana strategis tersebut antara lain meliputi: - Meningkatkan efektivitas Budaya Kepatuhan: “Kepatuhan kepada
Peraturan Bank Indonesia dan perundang‐undangan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap individu sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing‐masing yang terkait dengan peraturan tersebut”
- Memastikan kesiapan Bank dalam mengakomodir perkembangan undang‐undang serta beragam peraturan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku kepada Bank sejak 1 Januari 2014
- meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem pelaporan dan informasi - Meningkatkan pelatihan serta sosialisasi Undang‐undang dan beragam
peraturan baru termasuk penyampaian informasi serta sosialisasi kepada
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
32
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip‐prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku;
para nasabah - Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawasan lainnya yang berwenang
- Mengelola Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Teroris d) Direktur Kepatuhan Mengusulkan kebijakan kepatuhan dengan menetapkan
prinsip‐prinsip kepatuhan terhadap penyusunan sistem, prosedur dan pedoman internal dalam rangka harmonisasi kepentingan komersial Bank dengan ketaatan Bank pada peraturan yang berlaku. Selain itu, Bank secara berkala juga melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempunyai dampak signifikan terhadap Bank untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank.
e) Menetapkan prosedur untuk memastikan kesesuaian pedoman internal Bank terhadap ketentuan yang berlaku antara lain dengan secara aktif menginformasikan penerbitan peraturan baru oleh otoritas terkait serta melakukan review terhadap perubahan maupun kesesuaian dari pedoman internal tersebut.
f) Setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank akan di review oleh Satuan Kerja kepatuhan bedasarkan petunjuk dari Direktur Kepatuhan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang‐undangan lain yang berlaku.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
33
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
g) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku;
i) Melakukan tugas‐tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
g) Salah satu cara untuk meminimalkan risiko kepatuhan dilakukan dengan
meningkatkan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi sehingga dipahami bahwa tanggung jawab untuk memitigasi risiko kepatuhan berada pada setiap lini bisnis dan tidak tebatas pada Satuan Kerja Kepatuhan saja.
h) Dalam setiap pertemuan yang dihadiri Dewan Direksi, maupun dalam arahan
yang diberikan kepada para karyawan, Direktur Kepatuhan selalu memberikan pandangan dari sisi kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, terhadap permasalahan kepatuhan, Direktur Kepatuhan akan melakukan penilaian dari segi kepatuhan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan melakukan konsultasi lebih lanjut ke Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang lainnya jika diperlukan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank serta keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i) Tugas‐tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dalam memastikan
kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, juga dilakukan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut : • Memantau pelaksanaan prinsip‐prinsip kehati‐hatian antara lain namun
tidak terbatas pada pemenuhan terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Penilaian Kualitas Aktiva, Penyisihan Penghapusan Aset, dan Giro Wajib Minimum.
• Memastikan bahwa pengaduan nasabah telah diselesaikan dengan baik, antara lain dengan melakukan kaji ulang terhadap laporan pengaduan
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
34
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
• Bekerja sama dengan Departemen Sumber Daya manusia dalam merencanakan pelatihan kepada karyawan Bank, baik internal maupun eksternal, terkait dengan ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan dan peraturan perundang‐undangan tersebut dengan melibatkan pihak otoritas penerbit peraturan maupun pihak lainnya yang memiliki keahlian sebagai instruktur pelatihan.
2. Penunjukkan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi telah: a) Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen
formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;
nasabah yang dibuat oleh Customer Voice Team (CVT) • Melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan‐laporan periodik
kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. • Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan / prosedur internal Bank untuk
memastikan bahwa kebijakan / prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Dengan dibantu Satuan Kerja Kepatuhan, melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing.
Penunjukan Direktur Kepatuhan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui surat No. 10/111/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 Juli 2008 serta telah disahkan dalam RUPS. Direksi telah: a) Direksi telah memberikan persetujuan terhadap Pedoman Kepatuhan
(Compliance Manual) dan setiap perubahan dari kebijakan maupun prosedur manual di setiap departemen. Pengkinian terhadap Pedoman Kepatuhan terakhir dilakukan pada bulan Oktober 2013 (Revisi ke‐9). Pedoman Kepatuhan telah mencakup sistem, kerangka pikir, serta kode etik kepatuhan.
Direksi juga memberikan persetujuan terhadap Program Kepatuhan setiap
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
35
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;
c) Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.
4. Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab antara lain:
a) Membuat langkah‐langkah dalam rangka mendukung terciptanya
Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
tahun. Program Kepatuhan ini merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap tahun. Pelaksanaan kebijakan dan program tersebut juga dikontrol serta dipantau oleh Direksi.
b) Seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur telah diinformasikan ke seluruh jenjang organisasi terkait melalui Lotus Notes yang dapat diakses oleh semua karyawan.
c) Direksi menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dengan menetapkan langkah untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan; mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah untuk menunjang peran Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain meliputi: a) Menetapkan langkah‐langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya
Kepatuhan. Langkah‐langkah yang dilakukan antara lain melalui pembuatan sistem, program, kerangka kerja serta kebijakan kepatuhan.
b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan serta melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing. Hasil dari Compliance Self Reviewing tersebut juga disampaikan kepada Departmen Manajemen Risiko sebagai bahan pertimbangan dalam membuat profil risiko.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
36
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku;
d) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku;
e) Melakukan upaya‐upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku;
c) Menilai draft/rancangan kebijakan baru, ketentuan internal, sistem atau
prosedur, dan berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.
d) Secara aktif menginformasikan setiap penerbitan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang‐undangan lainnya kepada seluruh karyawan dan Dewan Direksi. Jika diperlukan, mengadakan study meeting dengan bagian terkait. Apabila terdapat pengkinian dan penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank, Satuan Kerja Kepatuhan akan melakukan review berdasarkan sudut pandang kepatuhan (compliance point of view) untuk memastikan kesesuaian ketentuan tersebut terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
e) Melakukan kajian terhadap sistem dan prosedur internal Bank dengan
memeriksa kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur Satuan Kerja atas ketentuan dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku berdasarkan metode secara acak. Jika terdapat perubahan atau pengeluaran sistem internal dan prosedur Bank, Bagian Kepatuhan harus memastikan bahwa sistem dan prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan memberikan pandangan dari sisi kepatuhan jika diperlukan.
Selain hal tersebut di atas, peran Satuan Kerja Kepatuhan terkait dengan manajemen risiko kepatuhan, juga dilakukan melalui penilaian analisis risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan level risiko inheren dan level kualitas penerapan manajemen risiko dengan pendekataan berbasis risiko sesuai
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
37
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
f) Melakukan tugas‐tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
dengan ketentuan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan beberapa aktivitas terkait penerapan manajemen risiko kepatuhan yang meliputi : - melakukan identifikasi Risiko Kepatuhan - melakukan pengukuran Risiko Kepatuhan - memantau Risiko Kepatuhan - mengontrol Risiko Kepatuhan
f) Tugas lain dari Satuan Kerja Kepatuhan antara lain: • memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank
Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang. • melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai hal‐hal yang
terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai peraturan yang berlaku serta sosialisasi atas budaya kepatuhan Bank antara lain melalui program e‐learning terhadap seluruh karyawan Bank.
• bertindak sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Bank • Satuan Kerja Kepatuhan juga memberikan opini dan saran terhadap
berbagai aktivitas usaha Bank melalui sudut pandang kepatuhan yang didasarkan kepada peraturan perundang‐undangan khususnya yang terkait dengan aktivitas Perbankan.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
Mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugasnya, antara lain, meliputi: • Rencana Kerja Kepatuhan Bank tahun 2014 sebagai bagian Rencana Bisnis
Bank periode 2014 – 2016 ke Bank Indonesia pada 2 Desember 2013 melalui surat No. BSMI/BI/PLD/2013/420.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
38
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
3. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
• Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk periode Juli – Desember 2012 melalui surat No. BSMI/BI/COD/2013/032 tanggal 29 Januari 2013 dan untuk periode Januari – Juni 2013 melalui surat No. BSMI/BI/COD/2013/272 tanggal 30 Juli 2013. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk periode Juli – Desember 2013 disampaikan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Januari 2014.
• Selama periode pelaporan tidak terdapat laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang‐undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Laporan tersebut memuat pelaksanaan tugas dari Fungsi Kepatuhan, risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, potensi risiko kepatuhan yang mungkin dihadapi Bank dimasa yang akan datang, serta mitigasi atas risiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bank. Selain itu, sesuai dengan PBI yang mengatur mengenai pelaksanaan APU & PPT bagi Bank, Laporan sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup rencana kegiatan pengkinian data dan realisasi pengkinian data nasabah Bank Pada tahun 2013, telah terjadi pelanggaran yaitu: - Terkait dengan rasio kepatuhan dimana Bank dikenakan sanksi kewajiban
membayar atas pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum yaitu melalui surat No. 15/102/DPB2/IDAB2/Rahasia tanggal 14 Maret 2013 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Pelanggaran Ketentuan Giro Wajib Minimum. Namun seperti telah dijelaskan oleh Bank melalui surat No.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
39
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
BSMI/BI/TRD/2013/099 tanggal 14 Maret 2013 perihal Giro Wajib Minimum Rupiah Periode 8‐15 Maret 2013 posisi tanggal 11 & 12 Maret 2013, kekurangan Giro Wajib Minimum (IDR) tersebut bukan disebabkan karena Bank mengalami kesulitan likuiditas, namun semata‐mata disebabkan oleh kesalahan manusia (operasional risk). Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank mengubah prosedur manual Bank terkait dengan pengelolaan Giro Wajib Minimum.
‐ Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar atas kesalahan pelaporan dalam Crash Program Sistem Informasi Debitur yaitu melalui surat No. 15/84/DPB2/IDAB2/Rahasia tanggal 23 Juli 2013 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Kesalahan Pelaporan dalam Crash Program Sistem Informasi Debitur (SID). Namun seperti telah dijelaskan oleh Bank melalui surat No. BSMI/BI/LAD/2013/222 tanggal 21 Juni 2013 perihal Konfirmasi Kesalahan Pelaporan SID, kesalahan pelaporan bukan semata adanya kesalahan di pihak bank namun terdapat pula kelemahan pada sistem SID yang sebelumnya, terutama pada tidak jelasnya pedoman SID serta kelemahan pada proses validasi. Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank telah melakukan perbaikan pada data SID dan mengirimkan laporan perbaikan dimaksud kepada Bank Indonesia serta melakukan upaya‐upaya yang dipandang perlu untuk menghindari terulangnya kesalahan serupa.
‐ Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan pelaporan
pengunduran diri dan pengangkatan anggota dewan komisaris yaitu melalui surat No. 15/29/DPB2/PB2‐7 dari Bank Indonesia tanggal 13 November 2013 perihal Pengunduran Diri Sdr. Hiroshie Irie dan pengangkatan Sdr. Airo Shibuya sebagai Wakil Komisaris Utama.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
40
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
4. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.
Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank meningkatkan pengetahuan staff terkait dengan pelaporan yang dilakukan kepada Bank Indonesia
‐ Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar atas kesalahan pelaporan LBU
Form 11 sebanyak 2 item yaitu melalui surat No.15/4/DPB2/PB2‐7/Rahasia dari Bank Indonesia tanggal 11 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) posisi 31 Mei 2013. Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank telah melakukan perbaikan dengan meningkatkan pengetahuan staff terkait dengan pelaporan yang dilakukan kepada Bank Indonesia
‐ Terkait dengan Perpajakan, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar melalui surat Kantor Pajak No.00127/101/12/091/13 tanggal 18 Juli 2013 perihal Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 atas keterlambatan pembayaran pajak penghasilan (PPh pasal 21) untuk periode bulan Januari 2013 dan Maret 2014. Atas kesalahan tersebut, Bank telah melakukan pembayaran denda keterlambatan dimaksud. Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank meningkatkan pengetahuan staff terkait dengan perpajakan khisisnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
Dalam pelaksanaannya, Bank berkomitmen untuk selalu meningkatkan budaya kepatuhan dan praktek kepatuhan dalam setiap kegiatan usahanya dan setiap pengambilan keputusan akan selalu dilandaskan atas prinsip kehati‐hatian.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
41
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Bank memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB), dengan: a) Menyusun Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter); b) Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI); c) Menyusun panduan audit internal.
3. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
4. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SKAI merupakan lembaga independen atau terpisah dari satuan kerja operasional dan satuan kerja lainnya. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Bank dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Bank telah membentuk Internal Audit Department (IAD) yang merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Dan telah menyusun Piagam Audit Internal serta panduan audit internal yang dikaji ulang secara berkala. SKAI merupakan kelembagaan independen atau terpisah dari satuan kerja operasional dan satuan kerja lainnya. Kriteria atau kualifikasi tertentu sebagai auditor telah ditentukan oleh Bank untuk mendukung program rekrutmen auditor. Kualifikasi sumber daya manusia telah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan sesuai fokus pemeriksaan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam perencanaan pemeriksaan sebagai bagian dari penerapan Pemeriksaan Berbasis Risiko.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi bertanggung jawab atas:
a) Terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Bank dalam setiap tingkatan manajemen.
Struktur pengendalian internal yang meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi di dalam Bank telah dibentuk oleh Bank termasuk Satuan Kerja Audit Internal yang merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
42
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL
b) Tindak lanjut temuan audit internal Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
2. Bank menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh
aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
3. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.
4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.
5. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.
dengan audit serta pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen Bank. Tindak lanjut temuan audit intern Bank telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Bank telah membentuk SKAI untuk melaksanakan fungsi audit intern secara efektif pada aktivitas perbankan berdasarkan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk Based Audit). Pihak eksternal yang independen telah melakukan kaji ulang secara berkala atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap peraturan Bank Indonesia setiap tiga tahun. Hasil kaji ulang terakhir mencakup profiling SKAI terhadap ketentuan SPFAIB dan Manajemen Risiko bagian Audit TI berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Kaji ulang terakhir telah dilaksanakan oleh pihak ekstern independen yang terpilih (KPMG) pada bulan Juli 2011. Hasil kaji ulang yang dimaksud menyebutkan bahwa kinerja dan kepatuhan SKAI telah memadai dan sesuai dengan ketentuan SPFAIB serta Manajemen Risiko bagian Audit TI sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia. Kaji ulang oleh pihak ekstern independen untuk periode berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2014. Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai dan sesuai dengan implementasi Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk Based Audit). Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
43
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL 6. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.
7. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
8. SKAI telah Melaksanakan tugas sekurang‐kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan Sistem Pengendalian Internal Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank; c) kualitas kinerja.
9. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
10. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
Rencana pendidikan dan pelatihan auditor telah ditentukan serta dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu, pengetahuan dan ketrampilan auditor. SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen sehingga dapat melaksanakan tugas/audit secara objektif dan bebas dalam cakupan bidang audit. Audit telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja SKAI berikut pemantauan hasil audit telah dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan hasil kerja dan pemantauan hasil audit telah dilaporkan dan dikaji ulang secara berkala kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris maupun kepada Komite Audit. SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern/struktur yang melputi kebijakan‐kebijakan, organisasi, prosedur‐prosedur, metode‐metode dan peraturan dalam masing‐masing departemen meliputi kecukupan, efektifitas dan kualitas kerja. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Presiden Direktur, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Bank Indonesia termasuk kepada auditee (departemen atau unit yang diaudit). SKAI telah memantau, menganalisa dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan dari auditee secara berkesinambungan. SKAI telah meminta kepada auditee untuk segera melakukan tindakan perbaikan atau menyusun langkah tindak lanjut apabila penyelesaiannya memerlukan waktu serta menentukan upaya pencegahan agar hal tersebut tidak berulang di kemudian hari.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
44
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL 11. SKAI telah menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan
prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
SKAI telah menyusun, melakukan kaji ulang secara berkala serta melakukan pengkinian sebagaimana yang diperlukan terhadap pedoman dan prosedur kerja sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkini.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan
pelaksanaan fungsi audit internal Bank kepada RUPS.
2. Temuan‐temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.
3. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.
4. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang
pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing‐masing unit kerja.
b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip‐prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.
Direksi telah bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang terangkum dalam laporan yang disampaikan kepada RUPS. Temuan‐temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh departemen yang diaudit serta dianalisa dan dipantau secara berkala oleh SKAI. Tidak terjadi temuan yang berulang. SKAI telah bertindak secara obyektif yaitu independen, menyusun laporan audit secara lengkap, dibuat sesuai dengan standar audit yang berlaku, berdasarkan analisis yang cermat serta tidak memihak. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk Based Audit) dimana program audit telah
dibuat berdasarkan penilaian tingkat risiko dari masing‐masing departemen atau unit kerja.
b) Program audit dan ruang lingkup telah memadai dan sesuai dengan prinsip‐prinsip SPFAIB.
c) Jumlah dan kualitas auditor intern telah sesuai dengan yang dibutuhkan.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
45
VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang‐kurangnya memenuhi aspek‐aspek: • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tertuang dalam engagement letter yang telah didokumentasikan dengan baik.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai dengan peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara
independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia
mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
Bank menunjuk KAP Sidharta & Widjaja (KPMG) untuk audit laporan keuangan tahun 2012 dan tahun 2013. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai dengan peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris KAP Sidharta & Widjaja (KPMG) mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Akuntan Publik telah melakukan pertemuan dengan BI (pengawas Bank) untuk membahas kondisi Bank.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
46
VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL
6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen professional.
7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan management letter
kepada Bank Indonesia.
Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen professional dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Akuntan Publik telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank Indonesia.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan
permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.
2. Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
Hasil pemeriksaan oleh kantor akuntan publik (KAP) untuk tahun buku 2012 tidak terdapat permasalahan yang signifikan yang dihadapi Bank. Hasil tersebut telah disampaikan KAP kepada BI dengan tepat waktu. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
47
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk
mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
Bank telah membentuk Risk Management Department, Internal Audit Department dan Compliance Department guna mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik. Bank juga telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai dan direview secara berkala, paling kurang satu kali dalam setahun.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas,
diantaranya: a) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan
kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
b) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risko dan Strategi
Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor‐faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan
arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan
Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko, diantaranya: • Dewan Komisaris menyetujui berbagai kebijakan manajemen risiko termasuk
strategi dan kerangka manajemen risiko pada Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko, yang sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance Bank, yang juga dicantumkan dalam Rencana Kerja Bank (dilaporkan ke BI setiap tahun).
• Dewan Komisaris mengevaluasi berbagai kebijakan terkait Manajemen Risiko
dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun.
• Dewan Komisaris mengevaluasi laporan Direksi mengenai penerapan
kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahannya pada rapat Dewan Komisaris serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
48
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko‐risiko Bank secara efektif.
2. Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas, diantaranya: a) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan
kerangka kerja Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;
b) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
c) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor‐faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
secara berkala (setiap triwulan).
Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko yaitu: • Direksi menyusun dan kemudian menetapkan berbagai kebijakan, strategi
dan kerangka manajemen risiko secara tertulis termasuk limit risiko dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance serta kecukupan modal Bank setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
• Direksi menyusun, menetapkan, melakukan kaji ulang dan mengkinikan berbagai prosedur dan alat dalam penerapan proses manajemen risiko.
• Mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan setiap jenjang jabatan telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi.
• Direksi melakukan kaji ulang dan melakukan pengkinian berbagai kebijakan dan strategi manajemen risiko (tercantum pada Rencana Kerja Bank yang disampaikan kepada BI) paling kurang satu kali dalam satu tahun.
• Direksi menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko, misalnya pada Risk Management Department, Internal Audit Department, Compliance
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
49
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
f) Bertanggung jawah atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan‐laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;
g) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulakn oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah‐langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
h) Memastikan pelaksanaan langkah‐langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;
i) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
j) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
k) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan
Department serta semua department yang ada di Bank.
• Direksi melaksanakan berbagai kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi juga memberikan berbagai arahan berdasarkan laporan dan analisa yang dilakukan oleh RMD.
• Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi antara BOC dan BOD yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.
• Hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit Department (IAD) disampaikan kepada Presiden Direktur. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit itu kemudian juga dilaporkan kepada Presiden Direktur.
• Direksi berusaha menanamkan dan mengembangkan budaya manajemen
risiko pada seluruh jenjang organisasi, baik melalui berbagai rapat dengan direksi, pelatihan, dan study meeting yang dilakukan di setiap departemen.
• Direksi memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur yang cukup dalam pengelolaan dan pengendalian risiko.
• Direksi telah membentuk Risk Management Department yang independen
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
50
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL secara independen yang dicerminkan antara lainnya adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
3. Bank telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan handal.
dan terpisah dari risk taking unit, guna melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko dengan prinsip kehati‐hatian.
Bank telah menerapkan berbagai sistem pengendalian internal guna memitigasi berbagai risiko yang dihadapi Bank, seperti, pembuatan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur internal Bank, pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengeksekusi suatu transaksi, keamanan pada sistem IT, dll. Namun berdasarkan temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh SMBC (pemegang saham mayoritas Bank) auditor di tahun 2013, masih terdapat beberapa kelemahan dalam system pengendalian internal Bank.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank menerapkan menajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan
dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
2. Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
Manajemen risiko yang diterapkan Bank telah sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha dan kemampuan Bank. Namun, masih perlu ditingkat khususnya mengenai penetapan batasan atau guidelines terkait pemberian kredit ke suatu sektor industri tertentu. Hal ini dianggap perlu sebagai pedoman Bank dalam melakukan diversifikasi sektor kredit sehingga dapat mengendalikan risiko konsentrasi kredit ke suatu sektor tertentu.
Direksi melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disampaikan melalui berbagai laporan terkait manajemen risiko oleh RMD. Direksi kemudian juga akan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko tersebut kepada Dewan Komisaris melalui rapat koordinasi BOC dan BOD secara berkala.
Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank masih tergolong konvensional dan merupakan aktivitas bisnis yang biasa ditawarkan oleh Bank pada umumnya.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
51
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Direksi juga memastikan bahwa aktivitas bisnis Bank tidak menimbulkan potensi kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau menganggu kesinambungan operasional Bank.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)
52
IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan,
sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
2. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati‐hatian.
3. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan
manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud secara berkala sesuai dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. Bank selalu melakukan pemantauan terhadap BMPK. Keputusan Manajemen tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau
penyediaan dana besar telah : a) Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati‐hatian maupun perundang undangan yang berlaku.
b) Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK selama tahun 2013. Telah dilaksanakan. Per tanggal 31 Desember 2013, 25 debitur grup terbesar
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)
53
IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah disampaikan
secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.
Bank mencapai 83,93% dari total portofolio dan portofolio kredit terbesar berdasarkan sektor industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang mencapai 39,05%. Namun demikian, penyaluran kredit ke sektor industri manufaktur ini dilakukan secara tersebar ke beberapa sub sektor seperti industri otomotif dan komponennya, makanan dan minuman, industri karet dan komponennya yang terbuat dari karet dan plastik dan industri logam dasar, serta beberapa sub sektor lain. Sektor industri terbesar kedua adalah jasa perantara keuangan yaitu sebesar 29,52% terhadap total portofolio kredit. Walaupun risiko konsentrasi kredit pada Bank cenderung tinggi, Bank telah memitigasi risiko terhadap debitur inti melalui jaminan dengan deposit, Standby L/C, Letter of Guarantee dan akan terus menerus dimonitor secara berkala. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL
54
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan
transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
yang didukung oleh SIM yang memadai.
4. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber
daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai.
Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang dilakukan oleh departemen terkait. Sehingga kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melekat pada manual dan prosedur departemen terkait tersebut seperti: transparansi tentang Laporan tahunan, Laporan Pelaksanaan GCG dan SBDK melekat pada manual dan prosedur Planning Department (PLD). Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank mempunyai sistem informasi yang memadai yang senantiasa diperbaharui untuk menyesuakan dengan teknologi terkini baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Bank secara terus menerus mengembangkan sistem utama bank (T24) untuk mendukung pelaporan untuk kebutuhan internal maupun external, dan sistem pelaporan baru IFTI dan XBRL. Bank memiliki data warehouse untuk menyediakan data yang dibutuhkan untuk pelaporan ke otoritas. Bank memilki sistem informasi yang mencukupi yang didukung oleh staf yang kompeten di bidang Teknologi Informasi (TI), serta mampu untuk mengoperasikan dan mengembangkan sistemnya sendiri, baik di Pusat Data maupun di Pusat Pemulihan Bencana. Bank juga telah mulai melakukan data replikasi secara realtime untuk sistem‐sistem utama antara Pusat Data dengan Pusat Pemulihan bencana o Dibentuknya kebijakan keamanan TI. o Dibentuknya organisasi keamanan bidang TI yang akan membantu bank
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL
55
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL
melakukan pengawasan terhadap masalah yang berhubungan dengan keamanan TI.
o Akses yang aman terhadap pusat data TI. o Bank melakukan pemisahan access terhadap sistem baik dari sisi user
maupun fungsinya o Pembangunan pusat pemulihan bencana: Bank telah mengembangkan pusat
pemulihan bencananya dengan menambahkan kapasitas ruang kerja, sehingga bank dapat melakukan operasi dari pusat pemulihan bencana setera dengan operasi dari Pusat Data bank.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐keuangan
kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi
persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan
informasi‐informasi produk kepada nasabah; c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi
sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat
perubahan‐perubahan informasi produk; e) Informasi‐informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat
Bank telah mempublikasikan kondisi keuangan dan non‐keuangan di website Bank dan surat kabar termasuk laporan keuangan di harian Media Indonesia secara triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu: Informasi secara tertulis mengenai produk Bank dapat dilihat di website Bank. Petugas Bank telah menjelaskan informasi produk tersebut pada saat nasabah melakukan transaksi pertama kali. Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan‐perubahan informasi produk melalui BSMI news. Informasi‐informasi produk dapat terbaca dengan jelas (melalui website Bank)
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL
56
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL dimengerti;
f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;
g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;
h) Nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.
3. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
4. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
5. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank
yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank.
7. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil
penilaian (self assessment) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:
dan dapat dimengerti. Layanan informasi produk Bank dapat dilihat dengan mudah melalui website Bank. Tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah terdapat dalam formulir pembukaan rekening. Persetujuan nasabah atas penyebaran data pribadi nasabah kepada pihak tertentu terdapat dalam formulir pembukaan rekening. Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan melalui BSMI News (pada bulan Juli 2008 dan Februari 2010) dan website Bank. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank akan segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia dan homepage Bank apabila Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Dalam hal Bank menerima hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan terdapat perbedaan Peringkat hasil penilaian (self assessment) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank, maka Bank akan merevisi dan menyampaikan Peringkat
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL
57
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat hasil penilaian
(self assessment) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;
b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memilki homepage wajib mempublikasikannya pula pda homepage Bank.
hasil penilaian (self assessment) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat
waktu kepada pemegang saham dan sekurang‐kurangnya kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
2. Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan
cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi: a) Laporan Tahunan (keuangan dan non‐keuangan); b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang‐kurangnya dalam
1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.
3. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan ke Pemegang Saham, Bank Indonesia dan pihak‐pihak lain sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan di homepage Bank dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di homepage Bank dan harian Media Indonesia. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL
58
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian (self assessment) serta paling kurang mencakup. a) Cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil
penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GCG; b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan
keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;
c) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;
d) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;
e) Paket/kebijakan renumerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;
f) Share option yang dimilki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; i) Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
penyelesaian oleh Bank; j) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; k) Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank; l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik
nominal maupun penerimaan. 4. Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan Bank secara lengkap dan
atau sesuai hasil penilaian (self assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian (self assessment) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG ke Pemegang Saham,
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL
59
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage
secara tepat waktu.
6. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.
7. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan
penggunaan data pribadi nasabah.
Bank Indonesia dan pihak‐pihak lain sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage secara tepat waktu. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK
60
XI. RENCANA STRATEGIS BANK A. Governance Structure KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi
(corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
Bank telah menyusun Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik dan pemilik dengan pertimbangan tertentu akan memberikan dukungan penuh apabila Bank sangat memerlukan tambahan permodalan.
B. Governance Process KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis,
komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati‐hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
2. Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris
3. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Rencana Bisnis Bank kepada:a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
4. Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.
5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan
Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi
kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati‐hatian;
Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati‐hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Komisaris. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB, Bank telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK
61
XI. RENCANA STRATEGIS BANK c) penerapan manajemen risiko; d) azas perbankan yang sehat.
6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank.
7. Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah‐langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank oleh Komisaris dilakukan melalui evaluasi realisasi rencana Bisnis Bank dalam rapat Koordinasi dengan Direksi. Namun sehubungan dengan terdapatnya beberapa proyek untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank maka keterlibatan peran Komisaris dalam segi pengawasan perlu ditingkatkan. Pemilik menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah‐langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank seperti tercermin dalam pemberian tambahan pinjaman subordinasi untuk memperkuat permodalan Bank (Tier II Capital) pada bulan Desember 2013.
C. Governance Outcome KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
Komisaris.
2. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
3. Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang
berkesinambungan.
4. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.
Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK
62
XI. RENCANA STRATEGIS BANK 5. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif
dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).
6. Rencana strategis Bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur
yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
7. Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.
8. Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang
memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana strategis Bank telah disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam penyusunan rencana strategis, Bank telah memasukkan infrastruktur yang mendukung pencapaian rencana tersebut, antara peningkatan SDM, pengembangan IT dan produk/jasa dan pengkinian kebijakan dan prosedur jika diperlukan Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. Pemilik mempunyai kemampuan mengatasi kondisi permodalan Bank jika memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.