PT BANK SINARMAS TBK

JADWALTanggal Efektif : 29 Juni 2022 Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi : 8 Juli 2022Masa Penawaran Umum : 1 – 5 Juli 2022 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 8 Juli 2022Tanggal Penjatahan : 6 Juli 2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 11 Juli 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK SINARMAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BANK SINARMAS TBKKegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor:Sinar Mas Land Plaza – Menara 1, Lantai 1 dan 2

Jl. MH. Thamrin No. 51Jakarta 10350 – IndonesiaTelepon : (021) 3199 0101Faksimili : (021) 3199 0401

Website: www.banksinarmas.comEmail: [email protected]

Jaringan Kantor68 Kantor Cabang, 191 Kantor Cabang Pembantu, 61 KFO Funding, 10 KFO Lending, 22 Kantor Fungsional UMK,

31 Kantor Cabang Syariah, 12 Kantor Kas Syariah, dan 13 Unit Pelayanan Kas Syariah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTANOBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)(“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI SUBORDINASI”)Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada saat tanggal jatuh tempo.Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 8 Juli 2027.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN APAPUN (BAIK JAMINAN UMUM MAUPUN JAMINAN KHUSUS), TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN KE DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF (F) PERATURAN OJK NOMOR 11/2016, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN EMITEN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5.3 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR ISTIMEWA, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI DARI:

PT KREDIT RATING INDONESIA irA (Single A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIAEMISI OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA PT BCA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANATPT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat No. SKL.121/2022/PRESDIR tanggal 7 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”). Perseroan berencana untuk mencatat Obligasi Subordinasi pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No.S-03584/BEI.PP2/04-2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Subordinasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Penerbitan Obligasi Subordinasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan bagian Pengawas Perbankan melalui Surat OJK No. S-46/PB.33/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi Subordinasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI SUBORDINASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

i

DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN .................................................................................................................. iii

RINGKASAN ........................................................................................................................................ xiv

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ..................................................................................1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA ............................................................................................16

III. PERNYATAAN UTANG ...............................................................................................................18

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..................................................................................24

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .............................................................29

VI. FAKTOR RISIKO ........................................................................................................................46

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ................52

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ............................................................................................................53

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....................................................................................532. KEGIATAN USAHA .............................................................................................................543. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM ..............................................554. PERIZINAN PERSEROAN ..................................................................................................575. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI .................................576. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN .............................................................717. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM ..................................................................778. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM ..........................................................................................789. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ........................................................8210. PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ..................................8711. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG) ................8812. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) ..........11913. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ........................................................................12414. SUMBER DAYA MANUSIA ...............................................................................................12515. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....................................................................................................12816. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN ........................................12817. PERSAINGAN USAHA .....................................................................................................13118. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN ..........................................13219. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP ENTITAS DALAM SATU KONGLOMERASI KEUANGAN ........................................................................................13220. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI..........................................................................13321. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN ...............................................................13422. PROSPEK USAHA PERSEROAN ....................................................................................13523. STRATEGI USAHA ...........................................................................................................13524. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ..............................................................13625. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS ..................................................................................136

ii

IX. PERPAJAKAN ..........................................................................................................................137

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .............................................................................................139

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI .................................................................................................................................140

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .............................................................................1431. RIWAYAT SINGKAT ...........................................................................................................1432. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT ...1443. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .............................................................1454. KEGIATAN USAHA ...........................................................................................................1465. PENGALAMAN PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK DI PASAR MODAL .........1476. TUGAS POKOK WALI AMANAT ......................................................................................1507. PENGGANTIAN WALI AMANAT ......................................................................................1508. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT .......................................................1509. INFORMASI .......................................................................................................................153

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI ....................................................................................154

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .................................................................................................................................159

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................161

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ..............175

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal 1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris

dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau

lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“ATM” : Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

“ATMR” : Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada asset tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR.

“Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“BI” : Berarti Bank Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jis Undang-Undang No.3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

“BOPO” : Berarti rasio atau perbandingan antara biaya/beban operasional dengan pendapatan operasional.

“Bunga Obligasi Subordinasi”

: Berarti bunga Obligasi Subordinasi dari masing-masing Seri Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Bursa Efek” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan.

“CAR” : Berarti Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan total aset Perseroan.

iv

“Daftar Pemegang Rekening”

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Subordinasi oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing Seri Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“DPK” : Berarti Dana Pihak Ketiga, dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

“GWM” : Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Perseroan dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Perseroan.

“Dokumen Emisi” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Di KSEI, Persetujuan Prinsip dari BEI, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

“Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Emisi” : Berarti penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Force Majeure” : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“FKP” : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi.

v

“FPPO” : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi.

“Harga Penawaran” : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi Subordinasi.

“Hari Bursa” : Berarti hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa(-bursa) efek tersebut.

“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

“Jaminan” : Berarti jaminan untuk menjamin pelunasan jumlah terutang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Jumlah Terutang” : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

“KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik.

“KPNO” : Berarti Kantor Pusat Non Operasional.

“Kemenkumham” : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Konfirmasi Tertulis” : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Subordinasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

“KSEI”: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi Subordinasi bertugas mengadministrasikan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.

vi

“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat Persetujuan OJK.

“LDR” : Berarti Loan to Deposito Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh bank terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terdapat pada bank.

“LFR” : Berarti Loan to Funding Ratio, yaitu rasio yang telah memasukkan komponen surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR, sehingga formula LDR menjadi: kredit/(DPK + surat berharga yang diterbitkan bank).

“Manajer Penjatahan” : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Subordinasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi Subordinasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

“Masa Penawaran” : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi.

“Masyarakat” : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

“Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

”NIM” : Berarti singkatan dari Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

”NPL” : Berarti singkatan dari Non Performing Loan yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Bank Indonesia.

”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan”

: Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dan/atau obligasi tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dari masing-masing tahap Obligasi Subordinasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Subordinasi Berkelanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.

vii

“Obligasi Subordinasi” atau ”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022”

: Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui penawaran umum Obligasi Subordinasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi.

”OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pemerintah” : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Pemegang Obligasi Subordinasi”

: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

“Pemegang Rekening” : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.

“Pemeringkat” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.

“Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi Subordinasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi.

“Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

“Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022”

: Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu pada POJK No. 36/2014.

“Pengakuan Utang” : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 78 tertanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

viii

“Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi”

: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi”

: Berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi”

: Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 21, tertanggal 6 April 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan UUPM serta Peraturan OJK.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 36, tertanggal 6 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 3 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 77 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Perwaliamanatan”

: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 35, tertanggal 6 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 2 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 76 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI”

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dengan Nomor: SP-043/OBL/KSEI/0322 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

“Persetujuan Prinsip Dari BEI”

: Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03584/BEI.PP2/04-2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

ix

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi”

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 34, tertanggal 6 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 1 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum I Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 75 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

“Peraturan No. IX.A.1” : Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Peraturan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

“Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Peraturan No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“POJK No. 19/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

“POJK No. 20/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 49/2020” Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

x

“POJK No. 1/2019” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

“POJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 9/2017” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

“POJK No. 42/2017” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan.

“POJK No. 4/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

“POJK No. 6/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03.2016.

“POJK No. 11/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

“POJK No. 18/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

“POJK No. 55/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

“POJK No. 45/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

“POJK No. 33/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 34/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 36/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

xi

“POJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“POJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“POJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“POJK No. 11/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Pelaporan Bank umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

“Perseroan” : Berarti PT Bank Sinarmas Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

“Perusahaan Asosiasi” : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.

“Pokok Obligasi Subordinasi”

: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

“Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi Subordinasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi Subordinasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No. 9/2017.

“Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

“Prospektus Ringkas” : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

“ROA” : Berarti singkatan dari Return on Assets yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sesudah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.

xii

“ROE” : Berarti singkatan dari Return on Equity yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.

“Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Subordinasi, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

“RUPSLB” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

“SABH” : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan pengganti haknya.

“Satuan Pemindahbukuan”

: Berarti satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

“Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi”

: Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

“Tanggal Emisi” : Berarti tanggal distribusi Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi Subordinasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Kepastian tanggal Emisi Obligasi Subordinasi akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi”

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Subordinasi masing-masing Seri Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.

xiii

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi”

: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal Obligasi Subordinasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi.

“Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi Subordinasi yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

“UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

“Undang-Undang Perbankan”

: Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan-perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.

“UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“Wali Amanat” : Berarti PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

xiv

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu;b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah

sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaseptasi oleh Bank yang berlakunya tidak lebih lama

dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama

dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertifikat Bank Indonesia; v. Obligasi;vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik

dengan menggunakan surat, saran telekomunikasa maupun dengan wesel tunjuk, cek atau saran lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat atau surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat

di bursa efek; k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak

memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia; n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidan keuangan, seperti

sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredir, denan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketuntuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

p. Bertindak sebagai pendiri dan pension dana pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiunn yang berlaku;

xv

q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

r. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Prospek Usaha

Meski masih dibayangi pandemi, kondisi fundamental industri perbankan nasional yang relatif masih kuat dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi lebih kondusif memberi harapan akan meningkatkan permintaan kredit. Berikut beberapa hal yang akan dilakukan Bank sepanjang tahun 2022 :1. Melonggarkan penyaluran kredit tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian, sehingga pertumbuhan

kredit yang mulai berjalan sejak bulan Agustus 2021 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Outstanding kredit diproyeksi akan bertumbuh dua digit, di tengah perekonomian yang diprediksi akan terus membaik. Penyaluran kredit dengan pola kerjasama dengan perusahaan-perusahaan fintech, e-commerce, serta skema open banking menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh Bank.

2. Menempatkan kelebihan likuiditas pada portofolio surat berharga yang telah terbukti memainkan peran yang penting dalam mendukung profitabilitas Bank.

3. Menjaga cost of fund agar tetap rendah, dan mulai naik bertingkat hingga akhir tahun 2022.4. Mengakselerasi digitalisasi guna menciptakan peluang untuk melakukan inovasi serta

pengembangan atas produk dan layanan yang ada.5. Merealisasikan program-program keuangan berkelanjutan yang telah direncanakan antara lain

seperti meningkatkan program inklusi keuangan. Strategi Usaha

Untuk kelangsungan usaha serta guna tercapainya kinerja yang berkelanjutan, Perseroan selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari internal maupun eksternal. Pergeseran pola konsumen ke arah digital telah mendorong Perseroan untuk terus memperkuat infrastruktur pelayanan, mengembangkan produk funding serta lending yang dapat diakses secara online.

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi Subordinasi : Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022

Target Dana Penawaran Umum yang Akan Dihimpun

: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi : 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun

Periode Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

xvi

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi

: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Jaminan : Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan apapun (baik jaminan umum maupun jaminan khusus), termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan ke dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf (f) peraturan ojk nomor 11/2016, dan merupakan kewajiban Emiten yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 5.3 perjanjian perwaliamanatan. Hak pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang Saham Perseroan.

Hasil Pemeringkatan Efek : irA (Single A) dari PT Kredit Rating Indonesia

Pembelian Kembali (buy back) Obligasi Subordinasi

: Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (buy back)untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi (“sinking fund”)

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (sinking fund) untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

: Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

: RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

Wali Amanat : PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

xvii

3. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki obligasi yang masih terutang.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP I TAHUN 2022

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan yang diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) dalam rangka mendukung rencana penyaluran kredit dengan tenor yang lebih panjang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan BAE yaitu PT Sinartama Gunita, adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Saham @ Rp100,00

%Jumlah Saham Jumlah Rupiah

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor 19.716.162.403 1.971.616.240.300 100,00Pemegang Saham1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk 11.826.853.600 1.182.685.360.000 59,992. PT Shinta Utama 610.844.074 61.084.407.400 3,103. Masyarakat 7.278.464.729 727.846.472.900 36,91Saham Dalam Portepel 40.283.837.597

6. DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasian (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan31 Desember

2021 2020Jumlah Aset 52.671.981 44.612.045Jumlah Liabilitas 38.799.669 32.557.921Jumlah Dana Syirkah Temporer 6.512.896 5.997.280Jumlah Ekuitas 7.359.416 6.056.844

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN(dalam jutaan Rupiah)


2021 2020Pendapatan Operasional 3.340.796 3.875.933Beban Operasional 3.181.278 3.759.333Laba Sebelum Pajak 159.518 116.600Laba Bersih 127.748 118.522Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif (106.403) 263.870

xviii

RASIO-RASIO PENTING


2021(Tidak Diaudit)

2020(Tidak Diaudit)

Rasio PertumbuhanPendapatan Operasional (13,80)% (8,52)%Laba Bersih 7,78% 1.655,36%Jumlah Aset 18,07% 22,03%Jumlah Liabilitas 17,53% 26,47%Jumlah Ekuitas 21,51% (0,29)%

Rasio UsahaLaba sebelum pajak/Jumlah pendapatan operasional 4,77% 3,01%Jumlah pendapatan operasional/Jumlah aset 6,34% 8,69%Laba bersih/Jumlah pendapatan operasional 3,82% 3,06%Laba bersih/Jumlah aset (ROA) 0,34% 0,30%Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE) 2,02% 2,25%

Rasio KeuanganNIM 5,79% 6,25%CAR 29,12% 17,29%LDR 41,22% 56,97%NPL Netto 1,18% 1,39%BOPO 97,12% 111,70%GWM Rupiah Utama 5,30% 4,34%GWM Rupiah Sekunder 35,22% 29,79%GWM Valuta Asing 4,01% 4,02%

Penjelasan lebih lanjut mengenai Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Profil Risiko Perseroan senantiasa menjaga profil risiko berada pada tingkat yang baik. Secara berkala, Perseroan menilai profil risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing risiko.

b. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

Risiko kredit, yaitu risiko yang timbul apabila kelancaran pembayaran kembali pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman mengalami gangguan, yang apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

xix

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

• Risiko Operasional• Risiko Hukum• Risiko Likuiditas• Risiko Pasar, yang terdiri dari Risiko Suku Bunga dan Suku Nilai Tukar• Risiko Reputasi• Risiko Kepatuhan• Risiko Stratejik• Risiko Persaingan Usaha• Risiko Perubahan Teknologi

Risiko Umum

• Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global• Risiko Kebijakan Pemerintah• Risiko Ketentuan Negara Lain

Risiko pada Konglomerasi Keuangan Perseroan

Perseroan ditunjuk menjadi Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. Perseroan, selaku entitas utama telah melakukan pengelolaan risiko pada konglomerasi keuangan sinarmas terutama pada 8 (delapan) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, risko reputasi dan tambahan 2 (dua) risiko berupa risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

c. Risiko Bagi Investor

Pembeli Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:• Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang

antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.• Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga

Obligasi Subordinasi serta hutang pokok Obligasi Subordinasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan

• Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan dalam hal Perseroan dalam kondisi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau point of non-viability sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan SEOJK No.20/2016.

• Dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.34 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11 dan POJK No. 34.

• Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yaitu pendapatan bunga bersih dimana suku bunga pasar mengalami peningkatan sehingga imbal hasil (suku bunga) yang diterima oleh investor menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko.

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak.

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMASDENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,-

(TIGA TRILIUN RUPIAH)(“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN”)

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan tersebut akan diterbitkan:

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP I TAHUN 2022DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR

Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 8 Juli 2027.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI :

PT KREDIT RATING INDONESIA

irA (Single A)

PT BANK SINARMAS TBKKantor:

Sinar Mas Land Plaza – Menara 1, Lantai 1 dan 2Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350 – IndonesiaTelepon : (021) 3199 0101Faksimili : (021) 3199 0401

Website: www.banksinarmas.comEmail: [email protected]

Jaringan Kantor68 Kantor Cabang, 191 Kantor Cabang Pembantu, 61 KFO Funding, 10 KFO Lending, 22 Kantor Fungsional UMK, 31 Kantor Cabang Syariah, 12 Kantor Kas Syariah, dan 13 Unit Pelayanan Kas Syariah yang tersebar

di 34 provinsi di Indonesia dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

2

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022

JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI, BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 8 Juli 2027.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi Subordinasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi1 8 Oktober 20222 8 Januari 20233 8 April 20234 8 Juli 20235 8 Oktober 20236 8 Januari 20247 8 April 20248 8 Juli 20249 8 Oktober 202410 8 Januari 202511 8 April 202512 8 Juli 202513 8 Oktober 2025

3

Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi14 8 Januari 202615 8 April 202616 8 Juli 202617 8 Oktober 202618 8 Januari 202719 8 April 202720 8 Juli 2027

HARGA PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI

Harga Penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan apapun (baik jaminan umum maupun jaminan khusus), termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan ke dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf (f) peraturan ojk nomor 11/2016, dan merupakan kewajiban Emiten yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 5.3 perjanjian perwaliamanatan. Hak pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang Saham Perseroan.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi Subordinasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

4

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Surat No. RC-003/KRI-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 Perihal Peringkat PT Bank Sinarmas Tbk, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

irA (single A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 5 April 2022 sampai dengan 1 April 2023.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa

alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pasal ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan

yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan;b. mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan

atas dasar permintaan/perintah dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia);

5

c. melakukan penggabungan dan/atau, konsolidasi pemisahan, akuisisidan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: i. semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan

dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi;

ii. perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalahbergerak dalam bidang perbankan; atau

iii. disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia.2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini akan diberikan

oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen

pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta-secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:a. Menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin dan mentaati semua ketentuan yang berlaku,

berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksananya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputuan Menteri Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. Menyetorkan dana (in good funds) untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Denda akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi sebagaimana diatur di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor 11/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (cummulative), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 11/2016;

6

d. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

e. Memberikan kepada Wali Amanat keterangan secara tertulis yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;

f. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yangberlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

g. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrumen hutang lain yang sejenis;

h. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

i. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan; j. Menyampaikan kepada Wali Amanat: i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek

keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuanyang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di-atas; ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan

Obligasi Subordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;

iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;

iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan denganpenyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;

v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan denganpenyerahan laporan ke Bursa Efek;

vi. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukandalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

k. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:i. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan RapatUmum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;

ii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas

7

kejadian tersebut dan tindakan atau langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

iv. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi ini;

v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

l. Melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 (sebelas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pemeringkatan Atas EfekBersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

8

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok

Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali kelalaian atas pembayaran tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasikannya pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/2016; atau

b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e. sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Kementerian Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau

g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam: a. Angka 1 huruf a, c, d, e, g, dan h Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung

terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

9

b. Angka 1 huruf f Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. Angka 1 huruf b Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO Subordinasi menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO Subordinasi tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.Apabila RUPO Subordinasi tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka, apabila diperlukan, akan dilaksanakan RUPO Subordinasi berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.Jika RUPO Subordinasi berikutnya memutuskan bahwa Perseroan dinyatakan dalam keadaan lalai (wanprestasi), maka Wali Amanat harus melakukan penagihan kepada Perseroan dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO Subordinasi tersebut.

3. Apabila:1. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau instansi lain yang berwenang

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau 2. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun,

semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau

3. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau4. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau5. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan

dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang yang memutuskan bahwa Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo seketika;

6. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO Subordinasi bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi -Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Ketentuan-ketentuan dalam Angka 1 dan Angka 2 Pasal ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure.

10

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO Subordinasi, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan:1. RUPO Subordinasi diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan Pasal ini,

antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi

Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 20/2020;

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat dan/atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan PeraturanOJK Nomor 20/2020;

e. mengambil keputusan sehubungan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat; dan

f. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUPO Subordinasi dapat diselenggarakan atas permintaan:a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili

lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

b. Perseroan; c. Wali Amanat; ataud. OJK.Permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO Subordinasi.Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO Subordinasi, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

3. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO Subordinasi: a. Pengumuman RUPO Subordinasi wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO Subordinasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c. Pemanggilan RUPO Subordinasi kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO Subordinasi kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

11

d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO Subordinasi; - agenda RUPO Subordinasi;- pihak yang mengajukan usulan RUPO Subordinasi;- Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO

Subordinasi; dan- kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan -keputusan RUPO

Subordinasi.e. RUPO Subordinasi kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas)

Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO Subordinasi sebelumnya.

4. Tata Cara RUPO Subordinasi:a. Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak

menghadiri RUPO Subordinasi dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

b. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI.

c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO Subordinasi wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO Subordinasi sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO Subordinasi yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO Subordinasi.

e. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO Subordinasi, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah ObligasiSubordinasi yang dimilikinya.

f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau atau penyertaan modal pemerintah.

h. Pemegang Obligasi Subordinasi dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPO Subordinasi namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

i. sebelum pelaksanaan RUPO Subordinasi:- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari

Afiliasinya kepada Wali Amanat;- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah

Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang

hadir dalam RUPO Subordinasi berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

j. RUPO Subordinasi dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO Subordinasi dan

menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO Subordinasi.

12

m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO Subordinasi dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO Subordinasi tersebut.

n. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO Subordinasi tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf m diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO Subordinasi dan materi RUPO Subordinasi serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO Subordinasi.

5. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Angka4.g Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO Subordinasi untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila RUPO Subordinasi dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan

ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi kedua.

(iii) RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga.

(v) RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yangsah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

b. Bila RUPO Subordinasi dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dankeputusan sebagai berikut:(i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.


(iii) RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadirioleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga.

(v) RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadirioleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambilkeputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

13

c. Bila RUPO Subordinasi dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:(i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.


(iii) RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga.

(v) RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadirioleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUP Subordinasi.

6. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Angka 4.g Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO Subordinasi yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi;

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi kedua;

c. RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi;

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga;

e. RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasidan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;

f. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi keempat;

g. RUPO Subordinasi keempat dapat dilangsungkan apabila apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

h. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO Subordinasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

7. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan pemanggilan RUPO Subordinasi, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO Subordinasi dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

8. Penyelenggaraan RUPO Subordinasi wajib dibuatkan berita acara secara notaril oleh Notaris.

14

9. Keputusan RUPO Subordinasi mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO Subordinasi. Keputusan RUPO Subordinasi mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.

10. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO Subordinasi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO Subordinasi tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

11. Apabila RUPO Subordinasi yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu ObligasiSubordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO Subordinasi atau tanggal lain yang diputuskan RUPO Subordinasi (jika RUPO Subordinasi memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO Subordinasi.

12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO Subordinasi dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO Subordinasi ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TbkSinarmas MSIG Tower Lt. 9

Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 21Kel. Karet, Kec. Setiabudi

Jakarta Selatan 12920Telepon : (021) 5228737Faksimili : (021) 5228738

Email: [email protected]. : Divisi Treasury Grup Kustodian & Wali Amanat

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

15

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;b. Telah menjadi Emiten atau perusahan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris No. 252/IV/2022/YW/MSId tertanggal 06 April 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar No. SP.003/2022/PRESDIR tertanggal 14 Maret 2022 yang telah ditandatangani Perseroan.

d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan irA (Single A) dari PT Kredit Rating Indonesia.

16

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan yang diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) dalam rangka mendukung rencana penyaluran kredit dengan tenor yang lebih panjang.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi akan diubah, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan dari RUPO serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Rencana penggunaan dana hasil PUB I Obligasi Subordinasi Tahap I Perseroan, tidak memenuhi kualifikasi sebagai:(i) Transaksi Material, karena tidak tergolong dalam Definisi “Transaksi Material” pada POJk No.

17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material (“POJK No. 17/2020”), mengingat nilai Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 17/2020; dan/atau

(ii) Transaksi Afiliasi, karena Rencana penggunaan dan tersebut tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020”); dan/atau

(iii) Transaksi Benturan Kepentingan, karena bukan merupakan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai POJK No. 9/ 2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,946% (nol koma sembilan empat enam persen) dari nilai Emisi Obligasi Subordinasi yang terdiri dari:

• Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi terdiri dari:- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) : 0,350%;- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) : 0,100%; dan- Biaya jasa penjualan (selling fee) : 0,100%

• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:- Biaya jasa Akuntan Publik : 0,065%- Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,090%; dan- Biaya jasa Notaris : 0,016%

17

• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:- Biaya jasa Wali Amanat : 0,030%; dan- Biaya jasa Pemeringkat Efek : 0,070%;

• Biaya pencatatan di BEI : 0,005%• Biaya pungutan OJK : 0,050%• Biaya lain-lain (pencetakan, iklan dan public expose) sekitar : 0,070%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

18

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas seluruhnya berjumlah Rp38.799.669 juta. Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Yelly Warsono.

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan Jumlah

LiabilitasLiabilitas segera 116.189

Simpanan Pihak berelasi 7.972.890 Pihak ketiga 29.988.665 Jumlah 37.961.555

Simpanan dari bank lain Pihak ketiga 79.243 Jumlah 79.243

Utang Pajak 29.745Liabilitas akseptasi 250.424Beban yang masih harus dibayar 23.094Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 27.840Liabilitas lain-lain 311.579

Jumlah Liabilitas 38.799.669

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut: 1. Liabilitas Segera

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas segera sebesar Rp116.189 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan 31 Desember 2021

Liabilitas sehubungan dengan jaringan ATM 43.819Beban akrual 26.600Liabilitas administrasi kredit 16.358Liabilitas simas poin 13.829Kiriman uang 8.998Liabilitas pembayaran online 1.570Lain-lain 5.015Jumlah 116.189

19

2. Simpanan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki simpanan sebesar Rp37.961.555 juta, dengan rincian sebagai berikut:


Giro 17.941.034Tabungan 10.374.815Deposito berjangka 9.645.706Jumlah 37.961.555

Suku bunga giro per tahun

Rupiah 0,00 - 6,00Mata uang asing 0,00 - 0,05

Saldo giro yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan, bank garansi dan letter of credit pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar nihil.

Suku bunga tabungan per tahun

Rupiah 0,00 - 5,00

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo tabungan yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan dan bank garansi sebesar Rp2.904.

Suku deposito per tahun

Rupiah 0,50 - 6,50Mata uang asing 0,00 - 1,75

Saldo deposito berjangka yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan, bank garansi dan letters of credit pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.286.553.

3. Simpanan dari Bank Lain

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki simpanan dari bank lain berupa giro sebesar Rp79.243 juta.

4. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp29.745 juta, dengan rincian sebagai berikut:


Pajak kini 3.989Pajak penghasilan

Pasal 4 16.126Pasal 23 dan 26 1.278Pasal 25 410Pasal 21 4.094

Jumlah pajak penghasilan 25.897Pajak Pertambahan Nilai 3.848Jumlah 29.745

20

5. Liabilitas Akseptasi

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas akseptansi sebesar Rp250.424 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jangka waktu perjanjian


Rupiah1 bulan atau kurang 1.5171-3 bulan 34.9953-6 bulan 28.681Jumlah 65.193

Mata uang asing1-3 bulan 38.2153-6 bulan 147.016Jumlah 185.231

Jumlah Liabilitas Akseptansi 250.424

b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo


Rupiah1-3 bulan 58.8693-6 bulan 6.324Jumlah 65.193

Mata uang asing1-3 bulan 178.3503-6 bulan 6.881Jumlah 185.231

Jumlah Liabilitas Akseptansi 250.424

6. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban akrual bunga dan bagi hasil sebagai berikut:


Pihak berelasiRupiah

Deposito 408Giro 455Tabungan 12Jumlah 875

Mata uang asingDeposito 4Giro 6Jumlah 10

Jumlah pihak berelasi 885Pihak ketiga

RupiahDeposito 18.813Tabungan 1.587Giro 1.365Jumlah 21.765

21


Mata uang asingDeposito 437Giro 7Jumlah 444

Jumlah pihak ketiga 22.209Jumlah 23.094

7. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Mulai tanggal 2 Februari 2021, Perseroan melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) dan peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diberlakukan, perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Untuk pendanaan imbalan kerja jangka panjang tersebut, Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Imbalan tersebut akan dibayarkan pada saat karyawan pensiun, cacat tetap atau diberhentikan.

Perseroan telah menunjuk PT Asuransi Simas Jiwa untuk mengelola program pensiun tersebut melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa, yang pendiriannya telah disahkan menurut Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-61/NB.1/2018 tanggal 16 Oktober 2018 mengenai Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Simas Jiwa.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen, dengan laporan terakhir tertanggal 28 Februari 2022.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja (iuran Perseroan) jangka panjang tersebut sebanyak 4.416 karyawan pada tahun 31 Desember 2021.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:


Nilai kini kewajiban imbalan pasti 70.020Nilai wajar aset program (42.180)Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang 27.840

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:


Usia pensiun normal (tahun) 55Tingkat diskonto tahunan 7,14%Tingkat kenaikan gaji tahunan 2,38%Tingkat perputaran karyawan:

sampai dengan usia 40 tahun 9%sampai dengan saat usia 55 tahun 0%

Tabel mortalita TMI 4

22

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

KeteranganDampak terhadap liabilitas imbalan pasti

Asumsi Kenaikan Asumsi Penurunan AsumsiTingkat diskonto 1% (6.027) 6.998Tingkat pertumbuhan gaji 1% 7.273 (6.345)

8. Liabilitas lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas lain-lain sebesar Rp311.579 juta, dengan rincian sebagai berikut:


Liabilitas sewa *) 99.004Setoran jaminan 42.280Setoran penyelesaian AYDA 34.376Setoran penyelesaian hapus buku 32.800Kewajiban penyaluran subsidi dari Pemerintah 24.749Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi **) 24.233Pendapatan diterima dimuka 20.727Liabilitas terkait asuransi kredit 20.388Pendapatan yang ditangguhkan 6.048Dana kebajikan 876Liabilitas derivatif 19Lain-lain 6.079Jumlah 311.579

*) Dampak dari penerapan PSAK No. 73 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020 **) Dampak dari penerapan PSAK No. 71 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020

9. Komitmen dan Kontinjensi

a. Komitmen pembelian dan penjualan tunai mata uang asing


Pembelian tunai mata uang asing(spot dan forward)

Dolar Amerika Serikat 62.768Penjualan tunai mata uang asing

(spot dan forward)Dolar Amerika Serikat 61.998Dolar Singapura 513Yen Jepang 619Jumlah 63.130

Pada tanggal 31 Desember 2021, transaksi spot dan forward di atas akan selesai masing-masing dalam 1 hari sampai 19 hari.

23

b. Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rangka ekspor-impor, pemberian garansi dan pemberian kredit kepada debitur dengan rincian sebagai berikut:


KomitmenLiabilitas Komitmen

Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan 450.891Irrevocable letters of credit 129.619

Jumlah 580.510KontinjensiTagihan Kontinjensi

Pendapatan bunga dalam penyelesaian 90.928Liabilitas Kontijensi

Bank garansi 1.206.274Jumlah – bersih (1.115.346)

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SERTA TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO TAPI BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

24

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan Akuntan Publik Maria Leckzinska untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan).

LAPORAN POSISI KEUANGAN



2021 2020ASET

Kas 571.425 629.712

Giro pada Bank Indonesia 2.137.244 1.623.067

Giro pada bank lain - pihak ketiga 3.151.343 2.158.349 Cadangan kerugian penurunan nilai (3.516) (1.543) Jumlah - bersih 3.147.827 2.156.806

Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain Bank Indonesia 9.592.917 1.905.327 Cadangan kerugian penurunan nilai - (9) Jumlah - bersih 9.592.917 1.905.318

Efek-efek Pihak berelasi 9.758 7.000 Pihak ketiga 14.572.865 9.176.566 Jumlah 14.582.623 9.183.566 Cadangan kerugian penurunan nilai (92) (263) Jumlah - bersih 14.582.531 9.183.303

Efek yang dibeli dengan janji jual kembali - pihak ketiga 1.673.712 4.587.757 Bunga diterima dimuka yang belum diamortisasi (725) (1.671) Jumlah bersih 1.672.987 4.586.086

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah Pihak berelasi 401.988 71.120 Pihak ketiga 17.529.788 20.406.172 Jumlah 17.931.776 20.477.292 Cadangan kerugian penurunan nilai (1.617.907) (1.598.919) Jumlah - bersih 16.313.869 18.878.373

Tagihan akseptasi Pihak ketiga 249.811 273.417 Cadangan kerugian penurunan nilai (2.646) (119.840) Jumlah - bersih 247.165 153.577

25



2021 2020Penyertaan modal sementara - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan

nilai sebesar Rp53.695 pada tanggal 31 Desember 2020 - 281.405

Pendapatan yang masih akan diterima 315.777 243.768

Biaya dibayar dimuka 1.601.446 1.935.587

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.181.611 dan Rp932.341 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 1.540.865 1.584.298

Aset ijarah - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp51.169 dan Rp80.038 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 396.386 463.152

Aset pajak tangguhan - bersih 64.120 54.930

Aset lain-lain - bersih 487.422 932.663

Jumlah Aset 52.671.981 44.612.045

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

Liabilitas

Liabilitas segera 116.189 193.249

Simpanan Pihak berelasi 7.972.890 5.200.137 Pihak ketiga 29.988.665 25.563.779 Jumlah 37.961.555 30.763.916

Simpanan dari bank lain Pihak ketiga 79.243 61.198 Jumlah 79.243 61.198

Efek yang dijual dengan janji beli kembali - pihak ketiga - 1.042.913

Utang Pajak 29.745 71.082

Liabilitas akseptasi 250.424 153.617

Beban yang masih harus dibayar 23.094 41.183

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 27.840 29.288

Liabilitas lain-lain 311.579 201.475

Jumlah Liabilitas 38.799.669 32.557.921

Dana Syirkah Temporer

Simpanan Pihak berelasi 1.009.811 719.407 Pihak ketiga 5.497.552 5.273.232 Jumlah 6.507.363 5.992.639

Simpanan dari bank lain Pihak ketiga 5.533 4.641Jumlah Dana Syirkah Temporer 6.512.896 5.997.280

26



2021 2020EKUITASModal saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar – 60.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor – 17.461.803.306 dan 17.461.803.306 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 1.746.180 1.746.180

Tambahan modal disetor - bersih 2.368.655 2.368.655

Dana setoran modal 1.408.975 -

Komponen ekuitas lainnya 407.324 637.954

Saldo laba Ditentukan penggunaannya 8.500 8.000 Tidak ditentukan penggunaannya 1.419.782 1.296.055

Jumlah Ekuitas 7.359.416 6.056.844Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas 52.671.981 44.612.045

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN



2021 2020

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALPendapatan bunga 2.622.909 2.632.465Pendapatan bagi hasil 695.070 667.796Beban bunga (687.603) (905.187)Beban bagi hasil (214.579) (206.870)Pendapatan bunga - bersih 2.415.797 2.188.204

Pendapatan Operasional Lainnya Provisi dan komisi selain dari kredit 649.365 598.706 Keuntungan kurs mata uang asing - bersih 39.385 67.970 Keuntungan efek-efek yang diukur dari kenaikan nilai wajar melalui laba rugi - bersih 5.883 2.491 Keuntungan dari penjualan efek yang diukur melalu laba rugi - bersih 177.855 372.456 Lain-lain 52.511 646.106Jumlah Pendapatan Operasional 3.340.796 3.875.933

Beban Operasional Lainnya Kerugian penurunan nilai aset keuangan 832.151 1.366.010 Umum dan administrasi 1.147.080 1.125.180 Tenaga kerja 761.502 758.862 Penyusutan aset tetap 252.403 245.687 Biaya komisi 45.021 43.948 Lain-lain 143.121 219.646Jumlah Beban Operasional 3.181.278 3.759.333LABA SEBELUM PAJAK 159.518 116.600

BEBAN PAJAKKini 33.571 48.580Tangguhan (1.801) (50.502)

31.770 (1.922)LABA BERSIH 127.748 118.522

27



2021 2020PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek yang

diukur melalui penghasilan komprehensif lain (237.193) 163.441 Pajak sehubungan dengan pos yang akan direklasifikasi 6.563 (10.848)

(230.630) 152.593

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - bersih setelah dampak pajak tangguhan

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti (4.347) (8.944) Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi 826 1.699

(3.521) (7.245)

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN (234.151) 145.348JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF (106.403) 263.870

LABA BERSIH PER SAHAM (dalam Rupiah penuh) Dasar 6,75 6,80

RASIO KEUANGAN

Keterangan

31 Desember2021

(Tidak Diaudit)

2020

(Tidak Diaudit)Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Operasional (13,80)% (8,52)%Laba Bersih 7,78% 1.655,36%Jumlah Aset 18,07% 22,03%Jumlah Liabilitas 17,53% 26,47%Jumlah Ekuitas 21,51% (0,29)%

Rasio Usaha

Laba sebelum pajak/Jumlah pendapatan operasional 4,77% 3,01%Jumlah pendapatan operasional/Jumlah aset 6,34% 8,69%Laba bersih/Jumlah pendapatan operasional 3,82% 3,06%Laba bersih/Jumlah aset (ROA) 0,34% 0,30%Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE) 2,02% 2,25%

Rasio Keuangan

NIM 5,79% 6,25%CAR 29,12% 17,29%LDR 41,22% 56,97%NPL Netto 1,18% 1,39%BOPO 97,12% 111,70%GWM Rupiah Utama 5,30% 4,34%GWM Rupiah Sekunder 35,22% 29,79%GWM Valuta Asing 4,01% 4,02%

28

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya Pembatasan

Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021

(Tidak Diaudit)NIM Tidak ada 5,79

CAR >10% 29,12%

NPL Netto <5% 1,18%

29

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan berdiri pada 18 Agustus 1989 dengan nama PT Bank Shinta Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Buniarti Tjandra S.H., No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 di Jakarta. Pada 15 September 1989 terjadi perubahan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama.

Pada tahun 1995, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa yang memberikan pelayanan perbankan terhadap transaksi valuta asing. Pada tahun 1998, Perseroan meningkatkan modal disetor menjadi Rp50 miliar.

Kemudian pada tahun 2005, PT Sinarmas Multiartha Tbk, perusahaan financial services yang berada di bawah kelompok usaha Sinarmas mengambil alih 21% saham di PT Bank Shinta Indonesia. Dengan demikian, pada Desember 2006 Perseroan mengalami pergantian nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 2006 dari Triphosa Lily Ekadewi, S.H., notaris di Jakarta.

Perseroan memperoleh izin pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) pada 2009, berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.11/13/KEP.Dpg/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Sinarmas. Di tahun yang sama pula, Bapepam (sekarang OJK) juga memberikan pengesahan kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat.

Pada 13 Desember 2010, Perseroan melaksanakan Penawaran Saham Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Struktur permodalan Perseroan meningkat Rp160 miliar, dari Rp568 miliar menjadi Rp728 miliar.

Perseroan memiliki 68 Kantor Cabang, 191 Kantor Cabang Pembantu, 61 KFO Funding, 10 KFO Lending, 22 Kantor Fungsional UMK, 31 Kantor Cabang Syariah, 12 Kantor Kas Syariah, dan 13 Unit Pelayanan Kas Syariah dan 846 ATM yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Diterapkan pada tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi

Acuan Suku Bunga – Tahap 2- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku

Bunga – Tahap 2- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19

30

Diterapkan pada tahun 2020

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan :- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan- PSAK No. 73, Sewa

Penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73Perseroan menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Atas penerapan PSAK No. 71, Perseroan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba sebagai berikut:


Keterangan Saldo laba belum ditentukan penggunaannyaSaldo 31 Desember 2019 1.768.702Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK No. 71:

Giro pada bank lain:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (140)Penempatan pada bank lain:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (199)Efek-efek:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (4.368)Cadangan kerugian kredit ekspektasian-efek efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komphensif lain (1.935)

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (688.208)Tagihan akseptasi:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (73)Estimasi komitmen & kontijensi:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (25.354)Dampak pajak terkait 136.853Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian PSAK No. 71 1.185.278

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Perseroan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

PSAK No. 71: Instrumen KeuanganPerseroan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian kredit ekspektasian yang diatur oleh PSAK No. 71 yang mensyaratkan pembentukan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Hal tersebut menyebabkan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan sebesar Rp720.277 dengan dampak pajak terkait sebesar Rp136.853 yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba 1 Januari 2020.

31

PSAK No. 73: SewaPada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan ‘sewa operasi’ berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 15%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna Perseroan meningkat sebesar Rp121.819 juta yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar dimuka sebesar Rp24.059 juta dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 97.760 juta. Selain itu, liabilitas sewa Perseroan meningkat sebesar Rp97.760 juta yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp89.056 juta dan reklasifikasi dari beban akrual sewa operasi sebesar Rp8.704 juta.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK No. 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK No. 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:


Keterangan JumlahKomitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019 112.368Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga inkremental (14.608)Ditambah:

Kewajiban sewa yang dicatat sebagai beban akrual 8.704Dikurangi:

Sewa jangka pendek (8.704)Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020 97.760

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:- tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah

diidentifikasi mengandung sewa.- liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan

suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan

sebagai sewa jangka pendek.- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.- menggunakan tinjauan ke belakang (hindsight) dalam menentukan masa sewa jika kontrak

mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.- menerapkan pengecualian untuk sewa dengan aset yang bernilai rendah.Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited), dengan opini tanpa modifikasian yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

32

3.1 Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil, Beban Operasional Lainnya, Laba Sebelum Pajak dan Laba Bersih

Pendapatan bunga dan bagi hasil serta beban bunga dan bagi hasil untuk semua instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara akrual dengan menggunakan suku bunga efektif.

Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dan bagi hasil untuk biaya transaksi terkait aset keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga dan bagi hasil untuk biaya transaksi terkait liabilitas keuangan.

Jika penurunan nilai diakui untuk aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang atau tersedia untuk dijual, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah pengakuan penurunan nilai tersebut diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan pada saat perhitungan kerugian penurunan nilai.

Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil, Beban Operasional Lainnya, Laba Sebelum Pajak dan Laba Bersih Perseroan dapat ditampilkan dalam grafik berikut:

2,188

3,759

117 119

2,416

3,181

160 128

Pendapatan Bunga - Bersih Beban Operasional Lainnya Laba Sebelum Pajak Laba Bersih

Perbandingan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil, Beban Operasional Lainnya, Laba Sebelum Pajak, Laba Bersih

(dalam miliar Rupiah)

2020 2021

a. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Berikut ini adalah tabel perkembangan pendapatan bunga Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:



2021 2020Pendapatan Bunga

Rupiah 2.440.399 2.380.725 Mata Uang Asing 182.510 251.740

Total Pendapatan Bunga 2.622.909 2.632.465

33



2021 2020Pendapatan Bagi Hasil

Rupiah 694.484 667.237 Mata Uang Asing 586 559

Total Pendapatan Bagi Hasil 695.070 667.796 Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil 3.317.979 3.300.261

b. Beban Bunga dan Bagi Hasil

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban bunga Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:



2021 2020Beban Bunga

Rupiah 673.930 891.859 Mata Uang Asing 13.673 13.328

Total Beban Bunga 687.603 905.187

Beban Bagi HasilRupiah 214.579 206.870

Total Beban Bagi Hasil 214.579 206.870 Total Beban Bunga dan Bagi Hasil 902.182 1.112.057

c. Beban Operasional Lainnya

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:



2021 2020Umum dan Administrasi 1.147.080 1.125.180Tenaga kerja 761.502 758.862Kerugian penurunan nilai aset keuangan 832.151 1.366.010Penyusutan Aset Tetap 252.403 245.687Biaya Komisi 45.021 43.948Lain-Lain 143.121 219.646Total 3.181.278 3.759.333

d. Hasil Operasi

Berikut ini adalah tabel ringkasan hasil operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:



2021 2020PENDAPATAN BUNGA BERSIH 2.415.797 2.188.204PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 924.999 1.687.729Jumlah Pendapatan Operasional 3.340.796 3.875.933BEBAN OPERASIONAL LAINNYAKerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan 832.151 1.366.010Umum dan Administrasi 1.147.080 1.125.180Tenaga Kerja 761.502 758.862

34



2021 2020Penyusutan Aset Tetap 252.403 245.687Biaya Komisi 45.021 43.948Lain-Lain 143.121 219.646Jumlah Beban Operasional 3.181.278 3.759.333LABA SEBELUM PAJAK 159.518 116.600Jumlah Beban Pajak 31.770 (1.922)LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 127.748 118.522Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain (234.151) 145.348JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF (106.403) 263.870

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.318 miliar, tumbuh tipis apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3.300 miliar. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil tidak bertumbuh tinggi karena kenaikan aset produktif terbesar ada di Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia yang mencatatkan pendapatan bunga yang lebih rendah dari tahun 2020, seiring dengan menurunnya suku bunga pada fasilitas simpanan Bank Indonesia dan BI term deposit.

Portofolio Efek-Efek yang bertambah 58,79% menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp891 miliar, naik 82,46% atau Rp403 miliar dari tahun 2020. Namun demikian pendapatan dari Kredit dan Pembiayaan turun 14,70% atau Rp390 miliar seiring dengan menurunnya nominal penyaluran kredit dan pembiayaan, yang menyebabkan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan bertumbuh tipis.

Beban Bunga dan Bagi Hasil

Beban Bunga dan Bagi Hasil tercatat sebesar Rp902 miliar, turun 18,87% dari posisi akhir tahun 2020 yang sebesar Rp1.112 miliar. Pada tahun 2021, suku bunga Simpanan dijaga pada level yang cukup rendah. Rata-rata biaya bunga Simpanan untuk sepanjang tahun 2021 adalah 2,07%, turun 109bps dari tahun 2020 yang sebesar 3,16%. Dengan pengelolaan tingkat suku bunga yang baik, Beban Bunga dan Bagi Hasil tetap terjaga meskipun terdapat pertumbuhan sebesar 20,98% pada Simpanan dan Simpanan Dana Syirkah Temporer dibandingkan tahun 2020.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan diluar bunga yang dibukukan oleh Perseroan pada akhir tahun 2021 berjumlah Rp925 miliar. Nilai ini lebih rendah 45,19% atau Rp763 miliar apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yakni pertama, Keuntungan dari Penjualan Efek yang Diperdagangkan menurun Rp194 miliar dibandingkan tahun 2020 dimana terjadi penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) yang signifikan sebagai dampak dari berbagai stimulus fiskal maupun moneter pada awal pandemi. Kedua, pendapatan Lain-Lain turun Rp594 miliar, dikarenakan penurunan pada klaim asuransi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga, Keuntungan Kurs Mata Uang Asing turun sebesar Rp29 miliar dipengaruhi oleh spread yang mengecil sehingga mengurangi pendapatan dari transaksi valuta asing.

Beban Operasional Lainnya

Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.181 miliar, menurun sebesar 15,37% atau berkurang Rp578 miliar dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp3.759 miliar. Penurunan pada beban operasional Bank dikontribusi oleh menurunnya kerugian penurunan nilai aset keuangan yang berkurang sebesar Rp534 miliar yang dikarenakan terdapat pelunasan beberapa kredit besar serta penyelesaikan beberapa kredit bermasalah. Beban penyisihan penghapusan aset non produktif juga menurun sebesar Rp56 miliar. Selain kedua biaya yang telah disebutkan, pos-pos Beban Operasional Lainnya stabil jika dibandingkan dengan tahun 2020.

35

Laba Sebelum Pajak

Menurunnya Beban Operasional Lainnya serta bertumbuhnya Pendapatan Bunga Bersih pada tahun 2021 mendorong peningkatan pada laba sebelum pajak menjadi Rp160 miliar atau meningkat sebesar 36,81% dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yang sebesar Rp117 miliar.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 meningkat sebesar 7,78% menjadi Rp128 miliar dibandingkan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp119 miliar.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 menurun sebesar 140,32% atau Rp370 miliar dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

3.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



2021 2020Aset 52.671.981 44.612.045Liabilitas 38.799.669 32.557.921Dana Syirkah Temporer 6.512.896 5.997.280Ekuitas 7.359.416 6.056.844

44,612

32,558

5,997 6,057

52,672

38,800

6,513 7,359

Aset Liabilitas Dana Syirkah Temporer Ekuitas

Perbandingan Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas(dalam miliar Rupiah)

2020 2021

36

a. Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset per posisi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp52.672 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp8.060 miliar atau 18,07% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp44.612 miliar. Pertumbuhan aset Perseroan sejalan dengan total aset industri perbankan yang juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,18%.

Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia serta efek-efek yang meningkat sebesar Rp13.086 miliar, menjadi pendorong utama kenaikan pada total aset. Kenaikan pada pos-pos ini berkaitan erat dengan total simpanan dan simpanan dana syirkah temporer yang bertumbuh sebesar Rp7.713 miliar sementara total kredit dan aset ijarah serta efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berkurang sebesar Rp5.544 miliar.

Total kredit dan aset ijarah turun Rp2.613 miliar dari akhir tahun 2020 dikarenakan menjelang akhir tahun 2021 terdapat pelunasan beberapa debitur besar serta dilakukannya hapus buku. Penyaluran kredit yang meningkat pelan pada segmentasi diluar korporasi belum dapat menutupi penurunan portofolio yang terjadi akibat pelunasan debitur korporasi.

Untuk menjaga kestabilan pendapatan bunga, portofolio efek-efek terus ditingkatkan dengan menitikberatkan pada surat berharga Pemerintah yang aman dan likuid. Kelebihan dana yang belum dapat ditempatkan pada surat berharga, dialihkan pada fasilitas simpanan BI dan BI term deposit, sedangkan giro pada BI dan giro pada Bank Lain bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya total simpanan.

b. Liabilitas


Dalam 2 (dua) tahun terakhir, liabilitas Perseroan memperlihatkan tren pertumbuhan yang memuaskan. Total liabilitas per posisi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.313 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp6.757 miliar atau 17,53% dibandingkan dengan akhir tahun 2020 yang sebesar Rp38.555 miliar. Peningkatan liabilitas Perseroan terutama disebabkan meningkatnya total simpanan dan simpanan dana syirkah temporer sebesar 20,98% atau bertambah Rp7.713 miliar. Total simpanan dari Bank Lain juga bertumbuh sebesar 29,49% atau Rp18 miliar dari akhir tahun 2020. Pada akhir tahun 2021, rata-rata biaya bunga untuk simpanan adalah sebesar 2,07%, lebih rendah dari akhir tahun 2020 sebesar 3,16%.

c. Ekuitas


Jumlah ekuitas Bank Sinarmas pada akhir tahun 2021 mencapai Rp7.359 miliar, mengalami peningkatan 21,51% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp6.057 miliar. Kenaikan pada ekuitas disebabkan adanya konversi waran seri III sebesar Rp1.409 miliar serta dari kenaikan pada laba yang dihasilkan di tahun 2021. Namun disisi lain, juga terdapat penurunan pada nilai wajar mark to market obligasi dari posisi akhir tahun 2020.

37

3.3 Arus Kas

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode yang disebutkan:



2021 2020Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 7.837.071 2.116.579Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (114.928) (242.578)Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 1.329.009 203.099Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas 9.051.152 2.077.100Kas dan Setara Kas Awal Tahun 6.316.455 4.213.323Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 85.322 26.032Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 15.452.929 6.316.455

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2021, perseroan memperoleh arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp7.837 miliar, berbeda dengan tahun 2020 dimana perseroan menggunakan arus kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp2.117 miliar. Perolehan arus kas dari aktivitas operasi berasal dari kelebihan pendapatan dibanding beban yang bersifat cash sebesar Rp 1.255 miliar, serta kenaikan pada pos simpanan sebesar 7.198 miliar.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 mencapai Rp115 miliar, menurun 52,62% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp243 miliar. Penggunaan arus kas sebesar Rp 115 miliar dalam bentuk perolehan aset tetap mayoritas merupakan pengadaan perangkat keras dan lunak dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi informasi perseroan di era digitalisasi.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sepanjang tahun 2021, perseroan memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.329 miliar, meningkat 554,37% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp203 miliar. Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan disebabkan hasil eksekusi waran seri 3 pada tahun 2021 sebesar Rp 1.409 miliar, meningkat signifikan dibandingkan hasil eksekusi waran pada tahun 2020 sebesar Rp 300 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemegang saham untuk terus memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga rasio KPMM Perseroan meningkat dari 17,29% pada tahun 2020 menjadi 29,12% di 2021.

3.4 Likuiditas dan Sumber Dana serta Rasio Penting Perseroan

Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah. Ini dilakukan antara lain dengan menjaga simpanan wajib sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, serta memantau kondisi likuiditas setiap hari.

Perseroan selalu melakukan upaya yang optimal dalam menjaga likuiditas dengan terus meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dan menjalin hubungan dengan bank-bank lain maupun lembaga keuangan bukan bank. Peningkatan pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan menjaga dan memperbaiki kualitas servis yang diberikan serta mengembangkan produk-produk yang ada. Perseroan juga melakukan berbagai program promosi dan edukasi yang tidak hanya fokus pada akuisisi nasabah baru tapi juga meningkatkan jumlah dana (customer deepening), membangunkan nasabah-nasabah yang selama ini tertidur atau kurang aktif (reactivation program) dan meningkatkan loyalitas nasabah dengan menawarkan produk-produk finansial yang berguna dalam perencanaan keuangan masa depan (cross selling).

38

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan berkaitan dengan retensi nasabah dan penggalangan nasabah baru, adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan pertumbuhan nasabah baru di segmen menengah ke atas dengan meluncurkan program promosi akuisisi nasabah baru dan pemberian fasilitas penyewaan SDB (safe deposit box) secara cuma-cuma untuk jumlah dana tertentu, sehingga dikemudian hari dapat dilakukan cross selling produk baru lainnya khususnya produk wealth management.

• Mengembangan program up selling dan cross selling untuk meningkatkan potensi pengembangan dana serta potensi penjualan produk lainnya dari nasabah existing sehingga dapat meningkatkan product holding per nasabah nya.

• Melakukan kerjasama dan layanan untuk nasabah di segmen business banking seperti: payroll, virtual account, dan internet banking yang akan meningkatkan pertumbuhan nasabah, dana, serta transaksi bagi Perseroan.

• Mengembangkan kerjasama kartu ATM/Debit co-branding untuk menigkatkan akuisisi pertumbuhan nasabah dari para anggota komunitas atau follower-nya.

• Mengembangkan layanan agen banking untuk meningkatkan akses dan pelayanan bank yang mudah terjangkau oleh nasabah baik melalui kerjasama dengan agen individu maupun korporasi.

• Mengembangkan program promo bersama antara fasilitas yang dimiliki oleh Perseroan saat ini seperti : SDB (safe deposit box), layanan mobile dan internet banking, ATM/BRM dengan dana kelolaan nasabah untuk meningkatkan : jumlah transaksi, kepemilikan produk, dan kemudahan akses transaksi bagi nasabah

Dalam hal Bank mengukur Risiko Likuiditas, Bank menggunakan beberapa indikator antara lain Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Liquidity Coverage ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

GWM merupakan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia atau surat berharga yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). PLM merupakan persentase kepemilikan surat berharga Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka, antara lain SBI, SDBI, dan SBN.

RIM adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh bank. RIM Bank Sinarmas posisi Desember 2021 sebesar 49.96%.

Sesuai dengan yang dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun batasan terkait RIM sesuail ketentuan regulator adalah sebagai berikut:

• Batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen)• Batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen)• KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen)• Parameter Disinsentif Bawah :

Sebesar 0.1 jika Bank memiliki NPL Bruto < 5% dan 14% < KPMM ≤ 19%Sebesar 0.15 jika Bank memiliki NPL Bruto < 5% dan KPMM > 19%

• Parameter DIsinsentif Atas sebesar 0.2 Jika Bank memiliki memiliki KPMM < 14%

Dalam rangka menjaga kondisi likuiditas Bank maka Bank melakukan penerapan Basel III dimana Bank melakukan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta mengelola Rasio Kecukupan Likuiditas sesuai ketentuan regulator. Rasio LCR dan NSFR Bank posisi Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 259.35% dan 166.01% atau berada diatas minimum ketentuan yang berlaku yaitu 100%, sehingga dapat dikatakan Bank memiliki likuditas yang baik sehingga risiko likuiditas Bank tetap terjaga.

39

Sumber Dana

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari hasil kegiatan operasional Perseroan dan aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, simpanan dari bank lain maupun pendanaan dari produk pasar modal. Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi dalam memenuhi kegiatan operasional Perseroan.

Sumber dana likuiditas material yang belum digunakan Perseroan berasal dari kas dan setara kas serta investasi jangka pendek yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan usaha Perseroan dan aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan simpanan dari bank lain.

Rasio Penting PerseroanAnalisa keuangan dilakukan dengan melihat beberapa rasio-rasio keuangan yang menentukan tingkat kesehatan dari suatu Bank. Beberapa rasio-rasio adalah sama dengan rasio-rasio yang digunakan oleh BI dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank, yaitu: rasio kecukupan modal (CAR= capital adequacy ratio), kualitas aset (asset quality), manajemen, kelangsungan pendapatan dan likuiditas.

A. Kecukupan Modal (Capital Adequacy)

Modal adalah salah satu unsur terpenting dalam usaha perbankan. Semakin tinggi modal, maka kemampuan Bank dalam melakukan operasionalnya akan makin kuat dan memberikan keleluasaan lebih besar dalam mengembangkan aset produktifnya. Makin tinggi modal maka rasio kecukupan modal (CAR= capital adequacy ratio) akan semakin tinggi.

Posisi rasio kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 29,12% dan 17,29%. Rasio kecukupan modal per 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Rasio kecukupan modal untuk Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



2021 2020I. Komponen Modal

A. Modal Inti 6.943.147 5.571.952B. Modal Pelengkap (94.553) 292.736

II. Jumlah Modal 6.848.594 5.864.688III. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik 17.777.390 23.688.232Risiko pasar 76.368 4.946.970Risiko operasional 5.668.202 5.281.034

Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar dan operasional 23.521.960 33.916.236IV. Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang tersedia

KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit 38,52% 24,76%KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar 38,36% 20,48%KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional 29,21% 20,24%KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional dan pasar 29,12% 17,29%

V. Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan 10% 9%

Pertumbuhan rasio KPMM pada tahun 2021 disebabkan oleh konversi waran seri III sebesar Rp1.409 miliar. Di samping itu, pada tahun 2021 terdapat perubahan metodologi dalam menghitung ATMR Risiko Pasar dimana dilakukan perubahan metode perhitungan dengan tidak memperhitungkan atau tidak dikenakan risiko suku bunga pada posisi surat berharga dan instrument derivative yang terkait surat berharga untuk portofolio atau posisi surat berharga AFS atau HTS dari risiko spesifik dan risiko umum mengikuti ketentuan Regulator POJK No. 11/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.38 /SEOJK.03/2016 yang menyebabkan adanya penurunan ATMR Risiko Pasar.

40

B. Kualitas Aset Produktif

Penentuan Kualitas kredit Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kualitas kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut :


Kredit Yang Diberikan dan Piutang/Pembiayaaan Syariah

31 Desember2021 2020

Jumlah % Jumlah %Lancar 14.923.159 83,22% 17.296.287 84,47%Dalam Perhatian Khusus 2.159.066 12,04% 2.187.626 10,68%Kurang Lancar 56.535 0,32% 18.915 0,09%Diragukan 370.935 2,07% 218.727 1,07%Macet 422.081 2,35% 755.737 3,69%Jumlah Bruto 17.931.776 100,00% 20.477.292 100,00%Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai (1.617.907) (1.598.919)Jumlah Kredit yang diberikan - bersih 16.313.869 18.878.373

Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif



2021 2020Giro pada bank lain – bersih 3.147.827 2.156.806Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia – bersih 9.592.917 1.905.318Efek-efek – bersih 14.582.531 9.183.303Efek yang dibeli dengan janji jual kembali – bersih 1.672.987 4.586.086Kredit yang diberikan – bersih 16.313.869 18.878.373Tagihan Akseptasi – bersih 247.165 153.577Penyertaan Modal Sementara - 281.405Aset Ijarah – bersih 396.386 463.152Jumlah Aset Produktif 45.953.682 37.608.020

Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif Bermasalah


Kredit Yang Diberikan31 Desember

2021 2020Kurang Lancar 57.046 19.169Diragukan 370.935 218.804Macet 422.081 875.537Jumlah Bruto 850.062 1.113.510

Berikut Tabel Perkembangan Rasio Aset Produktif

Rasio31 Desember

2021(Tidak Diaudit)

2020(Tidak Diaudit)

Aset Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Total Aset Produktif 1,80% 3,70%Rasio NPL Netto 1,18% 1,39%

41

Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif dan NPL netto Perseroan cenderung mengalami perbaikan dibanding periode sebelumnya. Perseroan terus aktif melakukan berbagai upaya penanganan kredit bermasalah guna mendukung kinerja Perseroan. Beberapa upaya/strategi yang diambil Perseroan dalam rangka meningkatkan kualitas kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1) Penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Jasa Penagihan Pihak Ketiga khususnya untuk kredit yang tidak memiliki agunan dan Debitur/Nasabah yang tidak kooperatif dalam penyelesaian kreditnya).

2) Restrukturisasi kredit melalui beberapa skema dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memilih skema restrukturisasi yang layak diberikan kepada Debitur/Nasabah antara lain rescheduling, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga/denda, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penambahan fasilitas kredit.

3) Pengambilalihan agunan atau penjualan aset milik Debitur/Nasabah atau Penjamin secara sukarela apabila upaya Collection (penagihan) ataupun Restrukturisasi tidak berhasil.

4) Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan yang telah diserahkan kepada Perseroan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) atau Pengadilan Negeri dengan berkerja sama dengan Kantor Balai Lelang.

5) Melakukan upaya Litigasi atas Debitur bermasalah yang menurut penilaian Perseoran perlu melalui proses peradilan.

Selain upaya tersebut di atas, guna memitigasi risiko yang timbul dalam aktivitas perkreditan, Perseroan terus meningkatkan rasio kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

C. Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK )

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap:a. modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait; ataub. modal inti (tier 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum serta perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, telah menetapkan BMPK suatu Bank adalah maksimum sebesar 10% dari modal Bank bila diberikan kepada pihak terkait dengan Bank, serta maksimum sebesar 25% dari modal inti Bank bila diberikan kepada selain pihak terkait dengan Bank.

Perseroan senantiasa berusaha untuk menaati peraturan OJK dengan menjaga BMPK terhadap pihak terkait maupun selain pihak terkait sesuai dengan prinsip good corporate governance dan penerapan manajemen risiko. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK. Berdasarkan laporan posisi tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan selain pihak terkait Bank. Berikut adalah tabel BMPK Perseroan dari tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 untuk pihak terkait Bank:



2021 2020Penyediaan dana kepada pihak berelasi 544.263 249.582Penyediaan dana kepada pihak berelasi yang diperhitungkan dalam BMPK 133.178 190.365Persentase BMPK pihak berelasi (%) 1,9% 3,3%Ketentuan BMPK dari BI (%) 10% 10%

Dengan rasio-rasio tersebut di atas, maka penilaian atas unsur BMPK Perseroan adalah SEHAT.

42

D. Giro Wajib Minimum (GWM)

Sepanjang tahun 2020 dan 2021, BI menentukan bahwa bank-bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia sebesar 3,50% dari jumlah dana simpanan masyarakat dalam mata uang Rupiah yang berlaku untuk unit konvensional dan unit usaha syariah dan 4,00% dari jumlah dana simpanan masyarakat dalam mata uang valuta asing untuk unit konvensional serta 1,00% dari jumlah dana simpanan masyarakat dalam mata uang valuta asing untuk unit usaha syariah.

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 untuk GWM Primer adalah sebesar Rp1.452.134 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 untuk GWM Primer adalah sebesar Rp1.812.980 juta. GWM Perseroan untuk mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar ekuivalen Rp378.967 juta dan Rp306.855 juta.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

Keterangan31 Desember 2021

(Tidak Diaudit)31 Desember 2020

(Tidak Diaudit)% %

GWM yang wajib dibentuk Rupiah GWM Primer Konvensional 3,50 3,50 Syariah 3,50 3,50 GWM Sekunder (PLM) Konvensional 6,00 6,00 Giro RIM 0,00 0,00 Mata uang asing Konvensional 4,00 4,00 Syariah 1,00 1,00GWM yang telah dibentuk Rupiah GWM Primer Konvensional 5,64 4,18 Syariah 3,70 4,91 GWM Sekunder (PLM) Konvensional 35,22 29,79 Giro RIM 0,00 0,00 Mata uang asing Konvensional 4,01 4,02 Syariah 2,04 4,46

E. Rentabilitas (Earning Sustainability)

i. Kelangsungan Pendapatan

Pendapatan utama Perseroan adalah dari pendapatan bunga. Kualitas aset produktif Perseroan berperan penting karena berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendapatan bunga yang diterima. Pengalokasian dana pada pelbagai instrumen aset produktif juga diperlukan guna mengurangi risiko konsentrasi.

Sumber pendanaan turut berperan dalam menjaga kelangsungan pendapatan dari segi seberapa cepat Perseroan dapat menghimpun dana dengan tingkat suku bunga yang wajar.

Tingkat kelangsungan pendapatan dapat dicerminkan dari rasio : Imbal hasil ekuitas (Return on Equity) dan Imbal hasil aset (Return on Asset).

43

ii. Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)

Imbal hasil ekuitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Perhitungan imbal hasil ekuitas didapat dari membagi laba bersih perseroan dengan rata-rata modal inti. Imbal hasil ekuitas untuk laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 2,02% dan 2,25%.

iii. Imbal Hasil Aset (Return on Assets)

Imbal hasil aset atau Return on Assets (ROA) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA diukur dengan membagi laba sebelum pajak Perseroan dengan rata-rata dari aset. Imbal hasil aset untuk laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,34% dan 0,30%.

iv. Net Interest Margin (NIM)

Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5,79% dan 6,25%. Perseroan bertekad untuk meningkatkan rasio NIM dengan pertumbuhan kredit yang berkualitas serta memperbaiki komposisi/struktur dana pihak ketiga.

v. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 97,12% dan 111,70%. Perseroan berencana untuk menurunkan rasio BOPO melalui pertumbuhan pendapatan serta mengoptimalkan biaya-biaya operasional.

4. BELANJA MODAL

Sumber dana Perseroan mengenai pembelian barang modal CAPEX berasal dari ekuitas Perseroan dimana diantaranya terdapat setoran modal dan laba yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan. Pembelian barang modal saat ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pembelian biasanya menggunakan mata uang IDR dan USD dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap maupun sekali bayar. Perseroan belum melakukan transaksi lindung nilai pada transaksi yang menggunakan mata uang asing. Perseroan tidak melakukan pembelian barang modal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Tidak terdapat pengikatan untuk melakukan pembelian barang modal namun belum terealisasi.

Pembelian barang modal untuk tahun 2021 sebesar Rp115.564 juta. Sumber pendanaan berasal dari kas internal Perseoran.

Berikut tabel pembelian barang modal Perseroan.



2021 2020Tanah - -Bangunan 588 799Inventaris Kantor *) 114.647 241.427Kendaraan Bermotor 329 731Jumlah 115.564 242.957

Catatan:*) Termasuk pembelian barang untuk kebutuhan teknologi informasi

44

5. MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroaan menyadari bahwa dengan perkembangan Perseroan dan tingkat kompleksitas bisnis serta situasi lingkungan eksternal dan internal Perseroan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance) maka Perseroan memerlukan manajemen risiko yang baik. Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan manajen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan dimana pada akhirnya akan memberikan manfaat seperti peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan.

Penerapan manajemen risiko perseroan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang di hadapi Perseroan. Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan memandang pentingnya peran Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Selain itu kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko menjadi bagian lain yang wajib menjadi perhatian dalam rangka manajemen risiko yang efektif di perseroan.

Selain itu Perseroan juga berusaha mengikuti dan menyesuaikan perkembagan manajemen risiko baik secara domestik maupun internasional secara terus-menerus. Perseroan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi bagi Perseroan adanya potensi risiko secara lebih dini sehingga Perseroan dapat melakukan mitigasi yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangaSn dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Pembahasan mengenai Manajemen Risiko yang dilakukan Perseroan atas risiko usaha Perseroan diungkapkan pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha.

6. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak melakukan ikatan material dengan pihak lain terkait investasi barang modal.

7. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

Sejak awal tahun 2020, perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2021 dan 2020 telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perseroan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri keuangan, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

45

8. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG TERCERMIN DI LAPORAN KEUANGAN

OJK sebagai regulator telah mengeluarkan kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang terdiri dari penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk plafon sampai dengan Rp10.000 serta kebijakan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi akibat Covid-19 selama masa berlakunya POJK tersebut. Perseroan telah menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut dengan membuat maupun menyesuaikan ketentuan perkreditan yang mendukung upaya perbaikan kualitas portofolio kredit di masa pandemi, diantaranya dengan mengeluarkan Standar Operating Procedure (SOP) Penanganan Kredit/Pembiayaan yang terdampak penyebaran Virus Covid-19. Secara berkesinambungan melakukan restrukturisasi atas debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. 9. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING / SUKU BUNGA

Dalam rangka meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga acuan, Perseroan memiliki strategi maupun langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap usaha Perseroan. Hal-hal yang dilakukan Perseroan antara lain analisis risiko dan pemberian limit terhadap aktivitas transaksi valas maupun terkait suku bunga, monitoring Posisi Devisa Neto, pemantauan Value at Risk (VaR), pemantauan posisi gap aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, dan melakukan stress test dengan beberapa skenario diantaranya skenario severe (skenario terburuk).

46

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal.

Perseroan secara umum berada pada kondisi sehat sehingga Perseroan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dengan penjelasan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. ProfilRisiko Perseroan senantiasa menjaga profil risiko berada pada tingkat yang baik. Secara berkala, Perseroan menilai profil risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing risiko.

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko.

Penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yang dihadapi Perseroan yaitu: 1. Risiko kredit2. Risiko pasar3. Risiko likuiditas4. Risiko operasional5. Risiko kepatuhan6. Risiko strategis7. Risiko hukum8. Risiko reputasi

Per posisi 31 Desember 2021, Penilaian Profil Risiko Perseroan secara self assessment dinilai peringkat 2 (dua) Low to Moderate. Secara umum selama Triwulan IV – Desember 2021, Perseroan mampu mengelola ke 8 (delapan) risiko dengan baik dan dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Bank. CAR dan Modal Perseroan berada jauh di atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko Perseroan sehingga dapat dikatakan kecukupan modal Bank sangat memadai dan/atau sangat mampu mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi bank sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank dalam mendukung ekspansi usaha Bank ke depan.

b. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan

RisikoutamayangmempunyaipengaruhsignifikanterhadapkelangsunganusahaPerseroan:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi liabilitasnya, yang timbul dari aktivitas fungsional Perusahaan seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (trade finance).

47

Dalam hal pemberian kredit, ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, antara lain kelemahan analisa, pelanggaran pada prinsip kehati-hatian, atau adanya faktor eksternal lain yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan peningkatan pembiayaan bermasalah dan Perseroan harus menyediakan pencadangan lebih besar yang dapat menurunkan kinerja/modal Perseroan.

Dampak Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja debitur Perseroan. Jika Pandemi Covid-19 berkepanjangan akan mempengaruhi kondisi keuangan, prospek dan kegiatan operasional debitur Perseroan sehingga berdampak pada kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada Perseroan.

Penyaluran kredit dalam jumlah besar atau terkonsentrasi pada satu atau kelompok debitur, atau sektor ekonomi dan industri tertentu dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah dan berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, oleh karena itu Perseroan telah menetapkan limit atas risiko konsentrasi kredit tersebut sehingga potensi tingkat risiko dijaga sesuai tolerance level. Sekitar 38.49% penyaluran kredit perseroan terkonsentrasi pada sektor Perdagangan besar dan eceran, dan 10.21% pada sektor rumah tangga, keduanya merupakan sektor terbesar perseroan. Eksposur Perseroan terhadap segmen Korporasi (71.50%) memiliki proporsi tertinggi dibandingkan segmen Commercial, Small Medium Enterprise (SME), Micro, dan Consumer.

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan berpotensi menghadapi risiko likuiditas sehubungan dengan sebagian besar pendanaan bersumber dari dana jangka pendek seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan tenor di bawah 1(satu tahun), sedangkan penyaluran dana teroptimalisasi pada jangka waktu yang relatif lebih panjang seperti Kredit dan Surat Berharga yang dimiliki. Terdapat faktor-faktor yang menimbulkan Risiko likuiditas diantaranya adanya maturity mismatch yang tidak dapat kendalikan oleh Perseroan, kurangnya akses pendanaan Perseroan di pasar uang sehingga dapat berdampak terhadap permodalan.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance). Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala. Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perseroan terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan suku bunga di pasar. Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aset dan beban bunga dari kewajiban. Komposisi portofolio Perseroan berupa aset, kewajiban dan rekening administratif memiliki tingkat suku bunga dan jangka waktu penyesuaian suku bunga yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Hal ini mengakibatkan Perseroan berpotensi rentan terhadap perubahan suku bunga pasar. Kondisi rendahnya tingkat suku bunga saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan kredit kepada Bank yang membantu pertumbuhan kredit dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan suku bunga di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

48

Risiko Nilai Tukar

Sebagai salah satu Bank Devisa, transaksi Perseroan berkaitan erat dengan fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aset maupun kewajiban. Fluktuasi mata uang asing berpotensi berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan memiliki posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Perseroan harus meng-cover risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing dimana akan berdampak secara finansial pada permodalan Bank.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan / atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada Bank, baik yang menimbulkan kerugian finansial ataupun kerugian lainnya, seperti, kerugian dalam hal reputasi dan kepercayaan publik yang akan berdampak bagi kredibilitas dan kemampuan Perseroan untuk bertransaksi, menjaga likuiditas dan memperoleh bisnis baru.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari kelemahan aspek hukum, yang dapat disebabkan akibat tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh peraturan dalam penerbitan obligasi sehingga terjadi tuntutan hukum yang dapat berakibat negatif pada kinerja Perseroan.

1. adanya tuntutan hukum; 2. kelemahan perjanjian akibat tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan pengikatan

jaminan secara sempurna; 3. Tidak terpenuhinya aspek hukum yang berlaku. Pengukuran risiko untuk Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat tidak dapat dilaksanakannya suatu perikatan, tidak terpenuhinya, ketidakpatuhan dan ketiadaan atau perubahan peraturan. Setiap kejadian Risiko Hukum dan potensi kerugiannya didokumentasikan dan dilaporkan. Ketidakberhasilan dalam pengelolaan risiko hukum akan berdampak pada timbulnya potensi tuntutan hukum dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan beban biaya yang memiliki dampak terhadap modal dan kinerja perusahaan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang disebabkan oleh publikasi negatif terkait Perusahaan dan/atau persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Apabila terdapat ketidakpuasan stakeholder terhadap Perseroan, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan dan selanjutnya mempengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan menurut POJK No 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum merupakan risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, dan nilai waralaba sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan, dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis Perseroan.

49

Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan biaya modal dan operasional Perseroan, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba. Setiap ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dapat menimbulkan teguran, denda atau sanksi dari regulator yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level strategis.

Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam penyusunan strategi perseroan terutama terkait pengelolaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I, maka dapat menyebabkan munculnya risiko stratejik yang berdampak bagi perseroan antara lain pada kondisi keuangan serta hasil usaha Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada perbankan terkait produk dan jasa layanan keuangan, menuntut Perseroan senantiasa melakukan inovasi, penyempurnaan dan peningkatan produk dan layanannya dengan memperhatikan kebutuhan nasabah, penetapan pricing yang kompetitif dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah sehubungan dengan Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam jasa keuangan, yang akan berdampak terhadap pencapaian strategi bisnis Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi di industri perbankan telah mengubah strategi bisnis Bank dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Kebutuhan nasabah saat ini yang memiliki mobilitas tinggi dan rutin menuntut pengembangan teknologi ke arah digitalisasi merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Inovasi produk berbasis digital banking harus terus dikembangkan seiring dengan tuntutan nasabah yang menghendaki kemudahan dalam bertransaksi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung meningkatnya transaksional perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan

2. Melengkapi kebijakan dan prosedur untuk mendukung peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG) Bank khususnya di bidang teknologi informasi

3. Melakukan pengembangan untuk mendukung penguatan (kelancaran dan keamanan) sistem pembayaran, pelaporan dan administrasi jasa

4. Meningkatkan kemampuan dan kehandalan TI untuk mendorong terwujudnya layanan digital bank sebagai tindakan antisipasi kebutuhan layanan nasabah yang berbasis elektronik.

Mengingat bahwa Perusahaan juga memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka pengelolaan risiko tidak hanya dilakukan pada 8 (delapan) risiko, akan tetapi terdapat tambahan 2 (dua) jenis risiko lainnya yang dikelola yaitu:

50

1. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Perusahaan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

Risiko investasi UUS Sinarmas telah dilakukan pengelolaan secara cukup baik. UUS juga terus meningkatkan proses pengelolaan dalam pembiayaan terutama pada proses analisa pembiayaan, pemantauan, dan sistem administrasi pembiayaan UUS.

2. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Pengelolaan risiko imbal hasil UUS PT Bank Sinarmas telah dikelola secara baik dan PT Bank Sinarmas terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan tingkat imbal hasil sesuai dengan ekspektasi nasabah.

Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi makro ekonomi atau Global merupakan faktor ekternal yang memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan menentukan kinerja perbankan yang sehat termasuk perseroan. Risiko Kondisi makro ekonomi atau Global dapat diukur melalui rasio pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang berlaku dan nilai tukar yang akan berdampak antara lain pada tingkat non-performing loan (NPL) atau gagal bayar oleh para debitur dan potensi terjadinya risiko likuiditas perseroan tinggi.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dan regulator dalam industri perbankan dari waktu ke waktu akan berdampak pada strategi dan aktivitas bisnis Perseroan.

Risiko Ketentuan Negara Lain

Risiko ketentuan negara lain timbul ketika terdapat perubahan kebijakan negara lain atau ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi international yang dapat berdampak pada strategi dan aktivitas bisnis Perseroan. Dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan suku bunga bank sentral negara lain, perkembangan situasi geopolitik maupun kebijakan pada aktivitas perdagangan international dan faktor lainnya yang dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan.

Risiko pada Konglomerasi Keuangan Perseroan

PT Bank Sinarmas Tbk, ditunjuk menjadi Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. PT Bank Sinarmas Tbk, selaku entitas utama telah melakukan pengelolaan risiko pada konglomerasi keuangan sinarmas terutama pada 8 (delapan) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, risko reputasi dan tambahan 2 (dua) risiko berupa :

1. Risiko Transaksi Intra grupRisiko Transaksi Intra grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Dalam pengelolaan transaksi

51

intragrup tersebut Perusahaan selalu mengedepankan prinsip-prinsip antara lain seperti adanya persetujuan untuk setiap transaksi sesuai dengan kewenangan di masing-masing entitas, transaksi dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan prinsip arm lenght serta sesuai dengan prosedur maupun ketentuan regulator.

2. Risiko AsuransiRisiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan Perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Risiko Asuransi dikelola mengingat didalam konglomerasi keuangan terdapat lembaga jasa keuangan berupa Perusahaan asuransi. Risiko asuransi pada konglomerasi telah dikelola dengan baik sehingga tetap terjaga.

c. Risiko Bagi Investor

Pembeli Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi serta hutang pokok Obligasi Subordinasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

3. Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan dalam hal Perseroan dalam kondisi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau point of non-viability sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan SEOJK No.20/2016.

4. Dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.34 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11 dan POJK No. 34.

5. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yaitu pendapatan bunga bersih dimana suku bunga pasar mengalami peningkatan sehingga imbal hasil (suku bunga) yang diterima oleh investor menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

52

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 9 Mei 2022 atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan Akuntan Publik Maria Leckzinska untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

53

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Shinta Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No.52 tanggal 18 Agustus 1989 jo Akta Perubahan No. 91 tanggal 15 September 1989 yang keduanya dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-9142 HT.01.01.TH.89 tanggal 27 September 1989 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1506/1989 tanggal 21 Oktober 1989, serta telah diumumkan dalam Tambahan No.6448 Berita Negara Republik Indonesia No.49 tanggal 21 Juni 2005 (”Akta Pendirian”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Saham @ Rp500.000,00

%Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 60.000 30.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh- Toto Hermijanto 15.750 7.875.000.000 75,00- Hendra Hermijanto 2.625 1.312.500.000 12,50- Indra Hermijanto 2.625 1.312.500.000 12,50

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 21.000 10.500.000.000 100,00Saham Dalam Portepel 39.000 19.500.000.000

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 21 Nopember 2006, dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi, SH., MKn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dengan Surat Keputusan No. W7-03960 HT. 01.04-TH 2006 tanggal 20 Desember 2006 nama PT Bank Shinta Indonesia berubah menjadi PT Bank Sinarmas. Perubahan nama tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/4/KEP.GBI/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinarmas.

Perseroan berubah statusnya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyesuaikan seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 6 April 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-22745.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 (“Akta No. 31/2010”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah sehubungan dengan persetujuan untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017) dan persetujuan perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0062375.AH.01.02.Tahun 2020 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03.0384896 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0150773.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 10 September 2020.

54

2. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0062375.AH.01.02.Tahun 2020 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03.0384896 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0150773.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 10 September 2020, Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu;b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah

sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaseptasi oleh Bank yang berlakunya tidak lebih lama

dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama

dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertifikat Bank Indonesia; v. Obligasi;vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik

dengan menggunakan surat, saran telekomunikasa maupun dengan wesel tunjuk, cek atau saran lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat atau surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat

di bursa efek; k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak

memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia; n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidan keuangan, seperti

sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredir, denan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketuntuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

p. Bertindak sebagai pendiri dan pension dana pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiunn yang berlaku;

q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

r. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

55

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur Permodalan Tahun 2020

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 143 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris berkedudukan di kota administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar BSIM telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0323905 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0125925.AH.01.11.Tahun 2020 keduanya tertanggal 03 Agustus 2020, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

(1) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan dilaksanakannya konversi waran seri II dari 17.461.803.206 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00;

(2) Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:1. “Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 29,1% atau sejumlah

17.461.803.306 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00 telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nomnal saham yang disebutkan dibawah ini.”

2. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:a. PT Sinar Mas Multiartha Tbk sejumlah 10.150.092.040 saham atau dengan nilai nominal

sebesar Rp1.105.009.204.000,00b. PT Shinta Utama sejumlah 610.844.074 saham atau dengan nilai nominal sebesar

Rp61.084.407.400,00;c. Masyarakat sejumlah 6.700.867.192 saham atau dengan nominal sebesar

Rp670.086.719.200,00;d. Sehingga seluruhnya berjumlah 17.461.803.306 saham atau dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00



Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor 17.461.803.306 1.746.180.330.600,00 100,00Pemegang Saham1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk 10.150.092.040 1.015.009.204.000,00 58,132. PT Shinta Utama 610.844.074 61.084.407.400,00 3,503. Masyarakat 6.700.867.192 670.086.719.200,00 36,37Saham Dalam Portepel 42.538.196.694 4.253.819.669.400,00

Catatan:• Jumlah Saham yang diterbitkan sejumlah 1.099.490.445 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan

puluh ribu empat ratus empat puluh lima) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

• Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) di Jakarta dengan surat No.114/2016/PRESDIR-CorSec pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai ”UUPM”) yang antara lain adalah Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

• Periode Pelaksanaan Waran Seri III adalah 26 Novemver 2016 – 12 Mei 2021. Namun, sehubungan dengan Hari Libur Cuti Bersama Idul Fitri 1442 H, Perseroan telah menginformasikan kepada seluruh pemegang Waran Seri III Perseroan, bahwa sesuai pengumuman Pencatatan Bursa Efek Indonesia akhir masa berlaku dan akhir pelaksanaan Waran seri III jatuh pada hari libur maka terdapat penyesuaian tanggal akhir masa berlaku dan akhir pelaksanaan Waran Seri III Perseroan yang semula jatuh pada tanggal 12 Mei 2021 menjadi 17 Mei 2021.

56


Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 56 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris berkedudukan di kota administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0326858 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0092456.AH.01.11.Tahun 2021 keduanya tertanggal 25 Mei 2021, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:(1) Menyetujui untuk meningkatakan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan

dengan dilaksanakannya konversi waran seri III dari 17.461.803.306 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00 menjadi 19.716.162.403 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.971.616.240.300,00;

(2) Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:1. “Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 32,86% atau sejumlah

19.716.162.403 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.971.616.240.300,00 telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta ninali nomnal saham yang disebutkan dibawah ini.”

2. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:a. PT Sinar Mas Multiartha Tbk sejumlah 11.826.853.600 saham atau dengan nilai nominal

sebesar Rp1.182.685.360.000,00b. PT Shinta Utama sejumlah 610.844.074 saham atau dengan nilai nominal sebesar

Rp61.084.407.400,00;c. Masyarakat sejumlah 7.278.464.729 saham atau dengan nominal sebesar

Rp727.846.472.900,00;d. Sehingga seluruhnya berjumlah 19.716.162.403 saham atau dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp1.971.616.240.300,00

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor 19.716.162.403 1.971.616.240.300,00 100,00Pemegang Saham1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk 11.826.853.600 1.182.685.360.000,00 59,992. PT Shinta Utama 610.844.074 61.084.407.400,00 3,103. Masyarakat 7.278.464.729 727.846.472.900,00 36,91Saham Dalam Portepel 40.283.837.597 4.028.383.759.700,00

Berdasarkan Laporan Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021, jumlah HMETD yang di exercise oleh Pemegang Saham Utama Perseroan sebanyak 1.676.761.560, berdasarkan Laporan Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021 dan jumlah HMETD yang di exercise oleh pemegang saham publik sebanyak 577.597.537.

Tidak ada penerbitan HMETD kembali, pencantuman di akta didasarkan pada penambahan jumlah saham dikarenakan adanya exercise waran seri III dari hasil penerbitan HMETD di tahun 2016.

57


Tidak Terdapat perubahan struktur permodalan. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor 19.716.162.403 1.971.616.240.300 100,00Pemegang Saham1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk 11.826.853.600 1.182.685.360.000 59,992. PT Shinta Utama 610.844.074 61.084.407.400 3,103. Masyarakat 7.278.464.729 727.846.472.900 36,91Saham Dalam Portepel 40.283.837.597

4. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan yang telah aktif melaksanakan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan rincian sebagai berikut:1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/KMK.013/1990 Tentang Pemberian

Izin Usaha PT Bank Shinta Indonesia Di Jakarta yang menerangkan memberikan izin kepada PT Bank Shinta Indonesia Jo. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/4/KEP.GBI/2007 Tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinarmas yang menerangkan pemberian izin usaha PT Bank Shinta Indonesia tetap berlaku bagi PT Bank Sinarmas.

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120202792959 yang diterbiktan di Jakarta , tanggal 25 Juli 2019 dan dicetak tanggal 3 Juni 2022, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 64121 – Bank Umum Konvensional.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak 01.344.613.3-054.0004. Izin Usaha Unit Usaha Syariah PT Bank Sinarmas, sebagaimana termaktub dalam Keputusan

Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP.DpG/2009 tanggal 27 Oktober 20095. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-245/MK.03/1994 tanggal 15 April

1994 perihal Penunjukan PT. Bank Shinta Indonesia sebagai Bank Persepsi Penerimaan Pajak;6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-34/MK.03/1996 tanggal 23 Januari 1996 perihal

Penunjukan PT Bank Shinta sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara7. Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-21/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 mengenai

Persetujuan Perusahaan sebagai Kustodian di Pasar Modal

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

a. Perjanjian Sewa Menyewa (sebagai pihak yang menyewakan dan penyewa)

Perseroan Sebagai Penyewa

Perjanjian Pembagian Penanggungan Biaya Gedung Sinarmas Jl Abdul Rivai No. 2, Bandung, No. 004/PKS-Rivai/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pembagian Penanggungan Biaya Gedung Sinarmas Jl Abdul Rivai No. 2 Bandung No. 005/PKS-Rivai/IV/2021 tanggal 26 April 2021 keduanya dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut”

58

Para Pihak : 1. PT Bank Sinarmas (“PT Bank Sinarmas”)2. PT Sinarmas Sekuritas (“PT Sinarmas Sekuritas”)3. PT Asuransi Sinarmas (“PT ASM”)4. PT Asuransi Jiwa Sinarmas – MSIG (“PT AJS_MSIG”)5. PT Kalibesar Raya Utama (“PT KRU”)6. PT Asuransi Simas Jiwa (“PT ASJ”)7. PT Sinarmas Multi Finance (“PT SMMF”)

Ruang Lingkup : Para Pihak adalah pihak – pihak yang menggunakan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Abdul Rivai No.2 Bandung sempat dikenal pula sebagai Gedung Sinarmas yang digunakan dalam menjalankan aktifitas/kegiatan usahanya secara bersama - sama

Total Pembagian Biaya : Rp1.515.530,- (satu juta lima ratus lima belas lima ratus tiga puluh Rupiah)

Objek Sewa Perseroan : Lantai 6 seluas 628.18m2Jangka Waktu : Sampai dengan 03 Januari 2023Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik IndonesiaYurisdiksi Penyelesaian Sengketa

: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sifat Hubungan Afiliasi : Memiliki kesamaan pemegang saham pengendali yaitu PT Sinarmas Multiartha Tbk.

NO.AKTA SEWA MENYEWA YANG

MENYEWAKAN LOKASI JANGKA WAKTU NILAI

Nomor Tanggal1. 101/PKS-SEWA/

S M M F / S M M F -BSM/VI/2021

02-06-2021 PT Sinarmas Multifinance

Ruangan seluas 115m2

yang terletak di Bangunan Gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Timor Raya KM. 09 RT. 016, RW.06, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kupang, NTT.

Sampai dengan 31 Desember

2022

Rp30.360.000,00/ tahun

2. KPNO/PKS/001 /VI/2011 yang telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 090/A D D - I / S M M F -BSIM/V/2021


Lantai 1 seluas 113 m2

dan lantai 2 seluas 63 m2

sehingga seluruhnya seluas 176 m2 yang terletak di Jl. P. Sudirman RT.002 RW.02 Ngadilangkung, Kabupaten Malang, Jawa Timur

31 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember

2022

Rp17.036.800,00

3. KPNO/PKS/010 /VII/2011 yang telah diubah dalam Addendum II No. 110/ADD-II//SMMF-BSIM/VII/2021


Lantai 1 seluas 35,75 m2 terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Mpu Nala No. 85, Mojokerto, Jawa Timur.

Sampai dengan 31 Desember

2022

Rp5.419.700,00/ tahun

4. KPNO/PKS/010 /IX/2011

jo.

KPNO/PKS/011 /IX/2011 yang telah diubah dengan Addendum Pertama antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 106/ADD-I/SMMF-BSIM/VI/2021


Jl. Basuki Rahmat No.61, Banyuwangi, Jawa Timur.

03-10-2021

s.d.

31-12-2022

Rp15.360.000,00/ tahun,

59



Nomor Tanggal5. KPNO/PKS/007 /

IX/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l i t f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 145/ADD-I/SMMF-BSIM/XI/2021


Jl. Niaga Raya, Kawasan Industri, Jababeka, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi.

03-10-2021

s.d.

31-12-2022

Rp16.800.000,00/ tahun

6. KPNO/PKS/008 /IX/2011 yang telah diubah oleh Addendum II Perjanjian No. 011/A D D - I I / S M M F -BSIM/III/2022


Lantai 1 seluas 218,16 m2 dan Lantai 2 seluas 108 m2 terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Otista RT.095/RW26, Karanganyar, Subang, Jawa Barat.

10 Tahun

(03-10-2021

s.d.

31-12-2022)

Rp71.755.200,00/ tahun

7. K P N O /PKS/002/X/2011 terakhir telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 108/ADD-I/SMMF-BSIM/VII/2021



terletak di Jl. Letda Sujono No. 252, Kel. Medan Estate, Deli Serdang, Medan Sumatera Utara.

10 Tahun

(03-10-2011

s.d.

31-12-2022)

Rp23.462.400,00/ tahun

8. K P N O /PKS/003/X/2011 yang telah diubah oleh Addendum I Perjanjian No. 048/A D D - 1 / S M M F -BSIM/XI/2020


Lantai 1 seluas 64 m2 Lantai 2 seluas 67,65 m2 terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Medan Binjai, Kel. Mulyo Rejo, Sunggal, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

10 Tahun

(03-10-2011

s.d.

31-12-2022)

Lantai 1:

Rp14.080.000,00/ tahun

Lantai 2:

Rp14.883.000,00/ tahun

9. K P N O /PKS/004/X/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Gedung antara PT Sinar Mas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 006/ADD-III/SMMF-B S I M / I I I / 2 0 2 2 tanggal 24 Maret 2022



terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Amir Mahmud No. 491, Cimahi Jawa Barat.

31 Oktober 2021 sampai dengan

31 Desember 2022

Rp11.785.286,00/ tahun

10. K P N O /PKS/005/X/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 142/ADD-I/SMMF-BSIM/XI/2021


Jl raya Laswi No. 592, Gunungleutik, Ciparay blok Paledang, Bandung, Jawa Barat

03-10-2021

s.d.

31-12-2022

Rp7.680.000,00/ tahun

60



Nomor Tanggal11. K P N O /

PKS/009/X/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 116/ADD-I/SMMF-BSIM/VIII/2021


Jl. Raya Cileunyi RT. 005 RW. 03, Kel. Cimekar, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung.

17-10-2021

s.d

31-12-2022

Rp4.060.000,00 / tahun

12. K P N O /PKS/018/X/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinar Mas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 127/ADD-I/SMMF-BSIM/IX/2021


Lantai 1 seluas 131 m2 di Jl. A. Yani, RT. 001/RW.01, Kel. Kandanggampang, Kec. Purbalingga.

01-11-2021

s.d.

31-12-2022

Rp24.012.300,00 / tahun

13. K P N O /PKS/021/X/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 141/ADD-II/SMMF-BSIM/XI/2021


Lantai 1 seluas 256,31 m2 terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Muwardi No.173, RT.002, RW.003, Kuniwangi, Bojongherang, Cianjur, Jawa Barat

07-11-2021

s.d

31-12-2022

Rp46.981.623,00 / tahun

14. K P N O /PKS/028/X/2011 jo. No.021/A D D - I / S M M F -BSIM/V/2022


Lantai 1 dan lantai 2 seluruhnya seluas 68 m2 yang terletak di Jl. Raya Pondok Kelapa Blok J13 No. 7, RT.005 RW. 09, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

s.d. 31-12-2022 Rp3.000.000,00/ tahun

15. KPNO/PKS/002 /XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum Keempat Perjanjian Sewa Menyewa No.013 /ADD- IV /S M M F - B S M /III/2022



terletak di Jl. M.T. Haryono No. 40, RT. 06, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan.

01 November 2021 – 31

Desember 2022

Rp9.644.410,00/ tahun

16. KPNO/PKS/003 /XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum II No. 010/ADD-II/SMMF-BSIM/III/2022


Ruangan seluas 376,5m2 terletak di Jl. Sumatera No.25 RT.031, RW. 03, Kel. Madiun Lor, Kec. Mangunhardjo, Madiun, Jawa Timur.

01 November 2021 s.d

31 Desember 2022

Rp82.830.000,00/ tahun

61




XI/2011

jo.

KPNO/PKS/002 /XII/2011 yang telah diubah oleh Addendum Keempat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No.117/ADD-IV /SMMF-BS IM/VIII/2021


Jl. R.A. Kosasih No. 118, Sukabumi, Jawa Barat.

01-11-2021

s.d

31-12-2022

Rp88.269.400,00/ tahun

18. KPNO/PKS/006 /XI/2011 telah ubah dalam Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas Multi Finance Dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 112/ADD-III/SMMF-BSIM/VII/2021


Jl. Ngurah Rai No. 8 Kel. Kendran, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali.

01-11-2021

s.d.

31-12-2022

Rp65.340.000,00/ tahun

19. KPNO/PKS/007 /XI/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Keempat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinar Mas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 137/ADD-IV/S M M F - B S I M .XI.2021


Seluruh ruangan lantai 1 seluas 200,26 m2 dan lantai 2 seluas 79,40 m2 yang terletak di Jl. Kamboja (Jl. Perikani) RT02 RW01 Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

01-11-2021

s.d.

31-12-2022

Rp28.868.400,00/ tahun

20. KPNO/PKS/011 /XI/2011 yang terkahir diubah dengan Addendum kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinar Mas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 153/ADD-II/SMMF-BSIM/VIII/2021

03 Agustus 2021

PT Sinarmas Multifinance


terletak di bangunan eJ l 4 lantai yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.163, RT009 RW 01, Kel. Kepatihan Wetan, Kec. Jebres, Surakarta, Solo, Jawa Tengah.

08 November 2021 s.d

31 Desember 2022

Rp93.392.224,00/ tahun

21. KPNO/PKS/017 /XI/2011 telah diubah dalam Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 124/ADD-I/SMMF-BSIM/IX/2021


Ruangan seluas 76,93m2 yang terletak di Komp.Dewi Sartika, Jl. Dewi Sartika, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Sulawesi Tengah.

01-12-2021

s.d

30-12-2022

Rp7.939.176,00/ tahun

62




XI/2011 yang telah diubah 3 kali dalam Addendum II Akta No. KPNO/PKS/008/I/2017


Lantai 1 dari bangunan l yang terletak di Jl. Raya Palembang Betung 1261, Kel. Alang-Alang, Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan.

2-12-2021 s.d

31 -12 -2022

Rp2.044.140,00/ tahun

23. KPNO/PKS/021 /XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum II Perjanjian No. 015/A D D - I I / S M M F -BSIM/II/2022


Jl. Raya Cikajang No.10, Garut, Jawa Barat.

02 Desember 2021 s.d

31 Desember 2022

Rp432.000,00/ tahun

24. KPNO/PKS/022 /XI/2011


Ruangan seluas 120m2 terletak di Jl Salak Raya Timur No. 97, RT 08/03, Kel Lingkar Timur, Kec Singaranpati, Bengkulu

02-12-2021

sampai dengan

31 Desember 2022

Rp11.616.000,00/ tahun

25. KPNO/PKS/023 /XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sinarmas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No.120/ADD-I I I /SMMF-BSIM//IX/2021


Jl. Wolter Mongonsidi No. 14 D, Wanguler, Bitung, Manado, Sulawesi Utara.

01-12-2021

s.d

31-12-2022

Rp2.083.500,00/ tahun

26. KPNO/PKS/026 /XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum No.014/A D D - I / S M M F -BSIM/III/2022


Lantai 1 seluas 81 m2 dari bangunan yang terletak di Jl. Sentot Alibasa RT.015 RW. 05, Kel. Payo Selincah, Kec. Jambi Timur, Jambi.

02 Desember 2021 s.d

31 Desember 2022

Rp14.847.300,00/ tahun

27. KPNO/PKS/027 /XI/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 113/ADD-II/SMMF-BSIM/VII/2021


Jl. Hang Jebat, RT.08 RW. 05, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau.

02-12-2021

s.d

31-12-2022

Rp8.040.000,00/ tahun

28. KPNO/PKS/032 /XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No.152/ADD-I I / S M M F - B S I M /XII/2021



terletak di bangunan di Komp. Ruko kartosura Blok F, Jl. A. Yani, Kartosura, Solo, Jawa Tengah.

02-12-2021

s.d

31-12-2022

Rp16.320.000,00/ tahun

63




XI/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/ADD-I/SMMF-BSIM/III/2022



terletak di bangunan eJ l yang terletak di Jl. MT. Haryono No.38 RT. 05 RW. 02, Desa Cipeujeh Wetan, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon, Jawa Barat.

02 Desember 2021 hingga

31 Desember 2022

Rp5.349.500,00/ tahun

30. KPNO/PKS/034 /XI/2011


Lantai 1 dari bangunan eJ l yang terletak di Jl. Sutomo No.76, Padang, Sumatera Barat.

10 Tahun

(31-11-2011 s.d. 01-12-2021)*

Rp6.000.000,00/ tahun

31. KPNO/PKS/038 /XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum II Perjanjian No. KPNO/PKS/017 /VIII/2015


lantai 1 seluas 138 m2 dan ruangan lantai 3 seluas 98 m2 terletak di bangunan eJ l yang terletak di Jl. Jemur Andayani 11, Surabaya, Jawa Timur

10 Tahun

(01-12-2011 s.d. 01-12-2021)*

Rp17.888.800,00/ tahun

32. K P N O /PKS/014/V/2013 jo.Addendum I Akta No. KPNO/PKS/002/I/2017


Jl. PB. Sudirman No.14, Kel.Jember Lor, Kec. Patrang.Kab. Jember

10 Tahun

(16-05-2013

s.d.

16-05-2023)

Rp45.793.125,00/ tahun

33. KPNP/PKS/020 /II/2015 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/004/III/2017


Jl. Untung Suropati, RT. 07/ RW 03, Sumbang, Bojonegoro

10 Tahun

(2-03-2015

s.d.

1-03-2025)

Rp6.406.686,00/ tahun

34. KPNO/PKS/040 /VII/2010 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/014/VIII/2017


Jl. Jaksa Agung Suprapto No.40 Ruko Blok B3 Rampal Claket, Malang

15 Tahun

(19-07-2010

s.d.

18-07-2025)

Rp8.559.200,00/ tahun

35. KPNO/PKS/019 /XII/2012 jo. Addendum II Akta No. KPNO/PKS/001/I/2017


Jl. Wahidin No.62, Semarang, Jawa Tengah

02 -01- 2016 s.d.

15 -12- 2022

Rp150.540.000,00/ tahun

36. KPNO/PKS/002 /I V / 2 0 1 3 jo.Addendum I Akta No. KPNO/PKS/001/V/2017


Jl. RM. Said Rt.005 Rw.02, Kel.Punggawan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah

10 Tahun

(16-04-2013

s.d.

15-04-2023)

Rp12.375.000,00/ tahun

37. KPNO/PKS/012 /VIII/2017


Jl. Pemuda No. 95, Kel. Pucung Rejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang

10 Tahun

(19-09-2017

s.d.

18 -09- 2027)

Rp2.765.000,00/ tahun

64




VII/2010 jo. Addendum II Akta No. KPNO/PKS/12A/I/2017


J l . S . P a r m a n No.77,Purwokerto, Jawa Tengah

10 Tahun

(01-01-2014

s.d.

01-01-2024)

Rp33.655.200,00/ tahun

39. KPNO/PKS/053 /VII/2010 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/005/II/2017


Jl Sutisna Senjaya No.65 Tasikmalaya.

15 Tahun

(19-07-2010

s.d.

18 Juli 2025)

Rp11.993.750,00/ tahun

40. KPNO/PKS/037 /IV/2013 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/005/IV/2017


Jl. A.H. Nasution No. 88, Bandung, Jawa Barat

10 Tahun

(30-04-2013

s.d.

30-04-2023)

Rp14.665.640,00/ tahun

41. KPNO/PKS/017 /IX/2011 terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas No. 148/A D D - I I / S M M F -BSIM/XI/2021


Jl.Raya Timur No.17 Rt.02 Rw.14,Cikiray,Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.

01-11-2021

hingga

31-12-2022

Rp13.080.000,00/ tahun

42. KPNO/PKS/006 /VI/2017


Jl. Pangeran Cakrabuana, Komplek Pekuwon No.3 A,Kel. Kemantren, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon

10 Tahun

(01-02-2017

s.d.

01-02- 2027)

Rp10.954.000,00/ tahun

43. KPNO/PKS/017 /III/2017


Jl. Raya Ciomas, RT. 001/ RW. 003, Pagelaran, Ciomas, Bogor

10 Tahun

(01-05-2017

s.d.

30 -04-2027)

Rp10.054.800,00/ tahun

44. KPNO/PKS/009 /XII/2012 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/009/I/2017


Jl.Kapt. F Tendean No. 4, Tebing Tinggi, Sumatera Utara

10 Tahun

(15-12-2012

s.d.

15-12-2022)

Rp6.040.320,00/ tahun

45. KPNO/PKS/004 /XII/2012 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/003/III/2017


Jl.HOS Cokroaminoto No.72 C, Kisaran , Rantau Prapat

10 Tahun

(17-12-2012

s.d.

17 -12-2022)

Rp8,400.000,00/ tahun

46. K P N O /PKS/004/V/2013 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/002/VI/2017


Jl.Gagak Hitam/ Ring road No. 107 C, Medan, Sumatera Utara

10 Tahun

(02-05-2013

s.d.

02-05-2023)

Rp9.680.000,00/ tahun

65




II/2013 jo. Addendum III Akta No. KPNO/PKS/013/VI/2017


Jl.Jend.A.Yani Rt.19,Rw 07, Kel.Tangga Takat, Kec. Seberang UluII, Palembang, Sumatera Selatan

9 Tahun

(14-03-2014

s.d.

12-02-2023)

Rp12.568.500,00/ tahun

48. KPNO/PKS/033 /VIII/ jo.Addendum I Akta No. KPNO/PKS/024/VII/2017

31 Juli 2017 PT Sinarmas Multifinance

Jl. Mpu Tantular No.8 Denpasar, Bali

10 Tahun

(15-08-2017

s.d.

14-08-2027)

Rp125.840.000,00/ tahun

49. KPNO/PKS/019 /III/2017


Jl. Merdeka Ruko JDF No. 1, Kel. Karang Mulia-Nabire

10 Tahun

(01-07-2017

s.d.

30-06-2027)

Rp14.109.375,00/ tahun

50. K P N O /PKS/012/V/2013 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/007/IV/2017


Jl.Kelapa Rt.01 Rw.04 Kel. Lagaligo,Kec. Wara,Kota Palopo,Sulsel

10 Tahun

(17-05-2013

s.d.

17-05-2023)

Rp16.137.000,00/ tahun

51. K P N O /PKS/017/V/2013 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/001/VI/2017


Jl. Urip Sumoharjo, RT. 02 RW. 01, Lingkuangan Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat 91511 Relokasi Ej l. KS Tubun, Kel. Rimiku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju , Sulawesi Barat

10 Tahun

(16-05-2013

s.d.

16-05-2023)

Rp54.505.500,00/ tahun

52. KPNO/PKS/002 /IX/2012 jo. Addendum I Akta No. KPNO/PKS/011/VI/2017


Jl.Ahmad Yani Rt.001 Rw.06 Kel.Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku

10 Tahun

(10-08-2012

s.d.

10-08-2022)

Rp53.550.000,00/ tahun

53. K P N O /PKS/003/X/2015


Jl Sultan Agung No. 105-106 Semarang

10 Tahun

(06-10-2015

s.d.

06-10-2025)

Rp8.474.625,00/ tahun

54. KPNO/PKS/004B/VIII/2017


Jl By Pass Ngurah Rai No 188, Mumbul Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Badung, Nusa Dua Denpasar, Bali

10 Tahun

(18 Agustus 2017 s.d

18 Agustus 2027)

Rp538.044.000,00/ tahun

55. K P N O /PKS/002/X/2015


Jl Achmad Adnawijaya No.77, Bogor Utara

10 Tahun

(06-10-2015

s.d.

06-10-2025)

Rp5.761.000,00/ tahun

66




VII/2010 yang telah diubah oleh Addendum II Perjanjian No. 092/A D D - I I / S M M F -BSIM/V/2021

19 Juli 2010 PT Sinarmas Multifinance

Ruangan Lantai 1 seluas 189,7 m2 yang terletak di Ruko Sultan Agung No. 9, Jl. Sultan Agung No. 105-106, Semarang – Jawa Tengah.

19 Juli 2010 –

18 Juli 2025

Rp8.474.625,00/ tahun

57. KPNO/PKS/001 /VI/2021

02 Juni 2021 PT Sinarmas Multifinance

Bangunan Seluas 138 m2 terletak di Jl. Timor Raya KM.09, RT.016, RW.06, Kel. Oesapa, Kec. Kalapa Lima, Kupang, NTT

2 Aoruk 2021 –

31 Desember 2022

Rp30.360.000,00/ tahun

58. SMS : 028A/PS/SMS-BSM/XII/2013

Bank : KPNO/PKS/017/XII/2013

30 -12- 2013 PT Sinarmas Sekuritas

Jl. Mesjid Raya, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu

06.01.2014 – 18.07.2025

Rp40.211.437,00/ tahun

59. SMS : 007/PKS/SMS-BSIM/V/2013

Bank : KPNO/PKS/086/II/2014

24 -5-2013 PT Sinarmas Sekuritas

Jl. Jend. Basuki Rachmand No.58, Kauman, Koljen, Malang

24.05.2013 – 23.05.2023

Rp102.630.000,00/ tahun

60. SMS : 029/PS/SMS-BSM/VII/2010

Bank : KPNO/PKS/006/VII/2010


Jl. Jend. Basuki Rachmand No.58, Kauman, Koljen, Malang

19.07.2010 – 18.07.2025

Rp89.760.000,00




Jl. Pengayoman / edelweys 45-1, Madale, Pankukkang, Makassar

19.07.2010 – 18.07.2025

Rp119.987.500,00



Diubah dengan adendum

SMS : 025a/PS/SMS-BSM/I/2014

Bank : KPNO/PKS/016/XII/2013

19 Juli 2010 PT Sinarmas Sekuritas

Jl. MT. Haryono No.88, Kel. Wowawangu, Kec. Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara

19.07.2010 – 18.07-2025

Rp61.900.000,00/ tahun

63. SMS : 024/PS/SMS-BSM/X/2011

Bank :KPNO/PKS/015/X/2011

Terakhir diubah menjadi

Bank :KPNO/PKS/008/XI/2016

11-11- 2016 PT Sinarmas Sekuritas

Jl. Basuki Rahmat, Limba 8, Kota Selatan, Kota Gorontalo

01.11.2011 – 31.10.2021*

Rp38.839.920,00/ tahun

64. SMS : 024a/PS/SMS-BSM/VII/2010


19 Juli 2010 PT Sinarmas Sekuritas

Jl. Padjajaran No.38A Bogor, Jawa Barat

19.07.2010 – 18.07.2025

Rp43.680.000,00

67



Nomor Tanggal65. P e r j a n j i a n

Sewa Menyewa No. KPNO/PKS/002/X/10 yang terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. KPNO/PKS/013 /XII/2020

17 Desember 2020

PT AB Sinar Mas Multifinance

Jl. Basuki Rahmat No.42, Desa Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

15-10-2020

s.d.

14-10-2030

Rp29.327.020,00/

tahun

66. A d d e n d u m Pertama Perjanjian Sewa Menyewa N o . K P N O /PKS/013/V/2017

30 Mei 2017 Indra Widjaja Jl Abdul Rivai No.2, Bandung, Jawa Barat, Lantai 6 seluas 196.7m2

31 Mei 2017 –

30 Mei 2022*

Rp51.376.000,00

67. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 016/A D D - I / S M M F -BSIM/III/2022

30 Maret 2022


Jl Perintis Kemerdekaan KM 11 Ruko Permata RT 01/03, Tamalanrea, Biringkanaya, Makassar

02 Desember 2021 –

31 Desember 2022

Rp12.434.400,00/

tahun

Catatan:*Sedang dalam proses perpanjangan

Peruntukan masing-masing obyek sewa tersebut di atas adalah untuk kantor dan kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan Sebagai Yang Menyewakan

No. Nomor Tanggal Lokasi Penyewa Jangka Waktu Nilai

1. KPNO/PKS/006/IX/2021

09-11-2021

Lantai 3 seluas 180m2 DAN Lantai 4 seluas 192m2 terletak di jalan Dr Cipto No. 39, RT 01/01, Pekalongan, Jawa Tengah.


Sampai dengan 29 April 2021*

Rp56.395.200,00

2. KPNO/PKS/018/VII/2010

19-07-2010

Lantai 4 seluas 232 m2 dari bangunan gedung yangterletak di Jl. Diponegoro No. 64 Surabaya.


15 Tahun19-07-2010 s.d. 18-07-

2025

Rp71.920.000,00


19-07-2010

Lantai 2 seluas 181 m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.86 Jember.


15 Tahun19-07-2010 s.d. 18-07-

2025

Rp27.150.000,00


19-07-2010

Lantai 3 seluas 160 m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Damar No.67 A RT 001/004 Olo Ladang Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Utara.


15 Tahun19-07-2010 s.d. 18-07-

2025

Rp17.600.000,00


19-07-2010

Lantai 3 seluas 100m2 dari bangunan gedung 3 lantai yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.4-C, Rantau Prapat, Labuhan Ratu.


15 Tahun(19-07-2010 s.d. 18-07-

2025)

Rp50.000.000,00

6. KPNO/PKS/025/I/2012

24-01-2012

Lantai 2 seluas 16 m2 dari bangunan gedung 2 lantai yang terletak di Jl. IG Ngurah Rai RT.001 RW 01, Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Jawa Timur.


10 Tahun(24-01-2012 s.d. 24-01-

2022)*

Rp4.347.000,00

7. KPNO/PKS/013/III/2012

30-03-2012

Lantai 3 seluas 68 m2 dari bangunan gedung 3 lantai yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto RT.004 RW.07, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Pematang SIantar, Sumatera Selatan.


10 Tahun(01-04-2012 s.d. 01-04-

2022)*

Rp50.000.000,00

68


8. KPNO/PKS/005/VI/2012

19-06-2012

Lantai 2 seluas 178 m2 dari bangunan gedung 2 lantai terletak di Jl. Letjen Soewarto, Kel. Hegarsari, Kec. Pataruman, Banjar, Jawa Barat.


10 Tahun(19-06-2012 s.d. 19-06-

2022)

Rp35.600.000,00

9. KPNO/PKS/002/VIII/2012

01-08-2012

Lantai 3 seluas 90 m2 dari bangunan gedung 3 lantai terletak di Jl. RA Kartini 236/Kav.7 Kel. Sidomor, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur.


10 Tahun(01-08-2012 s.d. 01-08-

2022)

Rp5.400.000,00

10. KPNO/PKS/005/X/2012

05-10-2012

Lantai 2 seluas 220m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Diponegoro No. 77A-10 RT.001 RW 02, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidoarjo, Salatiga, Jawa Tengah.


10 Tahun05-10-2012 s.d. 05-10-

2022

Rp9.053.000,00

11. KPNO/PKS/022/I/2012

16-01-2012

Ruangan seluas 34 m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Sudirman No.70-71 RT.03 RW.10 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan.


10 Tahun16-01-2012 s.d. 16-01-

2022*

Rp12.580.000,00

12. KPNO/PKS/011/XII/2011

22-12-2011

Ruang lantai 3 seluas 252 m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.2, Banjar Anyar, Kediri Tabanan,Bali.


10 Tahun(22-12-2011 s.d. 21-12

2021)*

Rp16.380.000,00

13. Bank : KPNO/PKS/030/VII/2010SMS : 028/PS/SMS-BSM/VII/2010

09-9-2010 Jl. Mesjid Raya Lolu Utara, Palu Selatan, Palu

PT Sinarmas Sekuritas

19.07.2010 – 18.07.2025

Rp31.385.500,00

14. Bank : KPNO/PKS/002?III/2014SMS : 007/PKS/SMS-BSIM/I/2014

30-1-2014 Jl. Pengayoman No. 182, Kel. Masale, Kec. Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan


01.02.2014 – 31.01.2025

Rp170.193.750,00

15. KPNO/PKS/033A/III/2011

03-3-2011 Jl. Jendral Sudirman No.1B-C, Pasar Baru, Balikpapan


03.03.2011 – 03.03.2026

Rp4.879.600,00/ tahun

16. KPNO/PKS/014A/IV/2016

26-4-l 2016

Jl. Letjen Soepono, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210


26.04.2016 – 25.04.2026

Rp16.671.135,00/ tahun

17. KPNO/PKS/013/V/2012

01-8-2012 Jl. Boulevard Barat blok LA1 No. 30-1, Kel. Kelapa Gading, Jakarta Utara


01.08.2012 – 01.08.2022

Rp7.200.000,00

18. Bank : KPNO/PKS/013/VII/2010SMS : 023/PS/BSM-SMS/VII/2010Diubah dengan adendum Bank : KPNO/PKS/014/XI/2014SMS : 002/PS/BSM-SMS/XI/2014

27-11-2014

Jl. Tantara Pelajar No.3-5, Komp. Ruko Top Square blok A6, Magelang


19.07.2010 – 18.07.2025

Rp3.911.280,00/ tahun

19. Bank : KPNO/PKS/012/VII/2010SMS : 024/PS/BSM-SMS/VII/2010

19-7-2010 Jl. Gajah Mada no.1A-B, Pontianak PT Sinarmas Sekuritas

19.07.2010 – 18.07.2025

Rp12.279.600,00/ tahun

20. Bank : KPNO/PKS.015/III/2014

25-3-2014 Jl. Raya Solo Baru No.10 F-G, Komp. Super Maklmur 2, Sukoharjo, Jawa Tengah


01.04.2014 – 01.04.2024

Rp4.718.000,00/ tahun

21. KPNO/PKS/008/XII/2011

22-12-2012

Jl. Diponegoro No.64, Surabaya, Jawa Timur


01.01.2012 – 01.01.2022*

Rp71.920.000,00/ tahun

69


22. Bank : KPNO/PKS/011/VII/2010SMS : 022/PS/BSM-SMS/VII/2010

19-7-2010 Jl. Boulevard Barat blok LA1 No. 30-1, Kel. Kelapa Gading, Jakarta Utara


19.07.2010 – 18.07.2025

Rp13.747.500,00/ tahun

23. 009APKS/BSM-SAM/XII/2017

27-12-2017

Jl. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, NTB

PT Sinarmas Asset Management

05.01.2018 – 04.01.2023 Rp1.500.000,00/

tahun24. KPNO/PKS/028/

VII/201830-7-2018 Jl. Dr. Cipto No.39, RT 001, RW

001, Keputran, Pekalongan TimurPT Sinarmas Asset Management

11.07.2018 – 10.07.2028

Rp2.872.100,00/ tahun

25. 010/PKS/BSM-SAM/XII/2012terakhir diubah berdasarkan adendum 010B/PKS/-BSM-SAM/I/2018

22-1-2018 Komp. Ruko Nagoya Hill blok P No.12A, Batam

PT Sinarmas Asset Management

29.01.2019 – 28.01.2028

Rp5.000.000,00/tahun

Catatan:*Sedang dalam proses perpanjangan

b. Perjanjian Asuransi

Jenis Polis : Polis Asuransi KreditNo Polis : C4190000010357Penanggung : PT Asuransi Simas InsurtechTertanggung : PerseroanPenanggungan : Kredit yang diberikan Tertanggung kepada para DebiturNilai Pertanggungan : Rp30.000.000.000.000,00Jangka Waktu : 15 November 2019 sampai dengan 15 November 2025

Cover Note : No. 1381/PAREQ/MKT-ASM/V/2022 tanggal 22 Mei 2022Polis sedang dalam proses pencetakan.

Nama Tertanggung : PT Bank Sinarmas, TBKPenanggung : PT Asuransi SinarmasAlamat Tertanggung : Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta PusatPeriode Pertanggungan : 01 Mei 2022 s/d 01 Mei 2023Total Pertanggungan : Rp956.551.930.941,00Obyek Pertanggungan : OfficeAlamat Risiko : Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 45 Peunayong, Banda Aceh

Jl. Sisingamangaraja, Kel. Bakaran Baru, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan BatuJl. Damar No. 67 A RT/RW. 001/004 Olo Ladang Padang Barat, Kota Padang, Sumatera BaratJl. Basuki Rachmat Ruko No. 2 & 3 RT 033 RW 009 Kel. 20 Ilir D.II, Kec Kemuning, Kota Palembang Sumatera Selatan 30127Jl. Jend Sudirmand No. 121 No. 21, Kel. Pangkal Lalang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Bangka Belitung 33412Komp. Ruko Nagoya Hill Blok P No. 12A, BatamJl. Hayam Wuruk No. 146, Jelutung, Jambi 36133BSD HQ Office, Jl. Pahlawan Seribu, CBD BSD LOT 12 A, TangerangJl. Padjajaran No. 38 A, Bogor Jawa BaratJl. Fachrudin No. 18 Lt. 5, Tanah Abang, JakartaJl Raya Pasar Minggu Kav 16 Pancoran, Jakarta Selatan 12780JL Abdul Rivai No. 2, Bandung

70

JL Kertabumi No.18 A, Karawang, Jawa Barat Jl Gang Tengah No. 9, Semarang, Jawa TengahJl Balapan Kemakmuran No. 11, Kliteran, Gondokusuman, YogyakartaJl Wates KM 2 No. 2A, Kadipiro, Ngestihajo, Kasihan, Bantul, YogyakartaJl DR Cipto No. 39, Keputaran, PekalonganJl Diponegoro No. 64, SurabayaJl. Achmad Yani No. 85, Kab. Jember, Jawa TimurRuko Centra Eropa Bllok AB 7 No. 38, Kompleks Balikpapan Baru, Kel Damai, Kec Balikpapan SelatanJl. SA Maulana RT.011, Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tandung Redeb, Kab. Berau, Kaltim 73311Jl A Yani KM 37,5, Sungai Paring, Martapura, Banjar, Kalimantan SelatanJl Raya Pendidikan, TidungJl Manggis Np. 1, MakassarJl Veteran No. 40, Ujung Sabban, Pare - PareKJl Sam Ratulangi No. 18, Manado, Sulawesi UtaraJl KH Agus Salim, Desa Limba B, Kec. Kota SelatanJl. Ahmad Yani No. 2, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali Jl Mpu Tantular No. 8 Denpasar, Balo Jl Pejanggik No. 24, Kel Mataram Barat, Selaparan, Mataram, NTBJl A Yani KLD 1, Klauknlik, Sorong Kota, Papua BaratJl Raya Mandala No. 428, Kel Mandala, Merauke, PapuaJl Yos Sudarso, Manokwari, Manokwari Barat, Papua BaratJl. Sri Ratu Safiatuddin No. 45 Peunayong, Banda AcehJl. Sisingamangaraja, Kel. Bakaran Baru, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu 21421Jl. Damar No. 67 A RT.001/003 Olo Padang Barat, Kota Padang, Sumatera BaratJl. Basuki Rachmat Ruko No. 2 & 3 RT 033 RW 009 Kel. 20 Ilir D.II, Kec. Kemuning, Kota Palembang Sumatera Selatan 30127Jl. Jendral Sudirman No. 21, Kel. Pangkal Lalang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Bangka Belitung 33412Komp. Ruko Nagoya Hill Blok P No. 12A, BatamJl Riau No. 105, PekanbaruBSD HQ Office, Jl. Pahlawan Seribu, CBD BSD LOT 12 A TangerangJl. Padjajaran No. 38 A, Bogor, Jawa BaratJl. Fachrudin No. 18 Lt. 5, Tanah Abang, Jakarta 10250South Residence Tower, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16 Pancoran Jakarta Selatan 12780Jl Abdul Rivai No. 2, BandungJl. Kertabumi No. 18A Karawang, Jawa BaratJl Gang Tengah No. 9, Semarang, Jawa TengahJl. Balapan Kemakmuran No. 11, Kliteran, Gondokusuman, Yogyakarta Jl Wates KM 2 No. 2A, Kadipiro, Ngestihajo, Kasihan, Bantul, YogyakartaJl. DR Cipto No. 39, Keputran, PekalonganJl Diponegoro No. 64, Surabaya Jl Ahmad Yani No. 85, Kab Jember, Jawa TimurRuko Centra Eropa Blok AB7 No. 38, Kompleks Balikpapan Baru, Kel Damai, Balikpapan SelatanJl SA Maulana RT 011, Kleurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau, Kaltim

71

JL A Yani KM 37,5, Sungai Paring, Kec Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan SelatanJl Raya Pendidikan, TidungJl Manggis No. 1, MakasarJl Veteran No. 40, Kec Ujung Sabban, PareJl Sam Ratulangi No. 18, ManadoJl KH Agus Salim No. 11, Desa Limba B, Kec Kota SelatanJl Ahmad Yani No 2, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, BaliJl Mpu Tantular No. 8, Denpasar, BaliJl Pejanggik No. 24, Mataram Barat, Selaparan, Mataram, NTBJl A Yani KLD I, Klaukublik, Sorong Kota, Papua BaratJl Raya Mandala No. 428, Kel Mandala, Kec Merauke, Merauke, PapuaYos Sudarso, Manokwari, Manokwari Barat, Papua

Seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

6. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.584.298 juta.

No Penggunaan No HGB Jangka Waktu Alamat Luas

Tanah

1 Kantor HGB No. 48/Gianyar 4/3/2041 Jl.Dharma Giri No.40 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali

135 m2

2 kantor dan disewakan HGB No. 701/Banjar Anyar 3/1/2030 Jl.Ahmad Yani No.2,desa Banjar Anyar,

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 460 m2

3 Kantor HGB No. 1109/Sungailiat 6/16/2041

Ruko Town Square No.C3, Jl.Muhidin, kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kotamadya Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

78 m2

4 Kantor HGB No. 1823/Cibeber 2/11/2028

Komplek Cilegon GREEN Megablock blok b1 No.5, Jl. Raya Cilegon (jl.Raya A.Yani), Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cilegon, Propinsi Banten

75 m2

5 Kantor HGB No. 02587/Pakualam 12/11/2029

Komplek Perumahan Alam Sutra Jl.Jalur Sutera Kav 29 D No.25, Kelurahan Pakuala, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tanggerang Selatan, Propinsi Banten

90 m2

6 Kantor HGB No. 00002/Lengkong Gudang 7/15/2027

Wisma BCA Wing A/ground floor, Jl.Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten

202,82 m2

7 Kantor HGB No. 174/Gerendeng 12/1/2041Jl.Otto Iskandar Dinata no.25B,kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten

61 m2

8 kantor dan disewakan

HGB No. 03915/Lubuk Baja Kota dan HGB No. 03942/

Lubuk Baja Kota

28/11/2034 dan

28/11/2034

Komplek Ruko Nagoya Hill Blok P No.12-A & 12-B,Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau

140 m2

9 Kantor HGB No. 2074/Bintaro 1/2/2038 Jl.Bintaro Utama 1 Blok E No.12, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

80 m2

10 Kantor HGB No. 1473/Duri Pulo 11/23/2030Jl.K.H.Hasyim Ashari No.34 A, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

140 m2

72


Tanah


HGB No. 5133/Kelapa Gading Timur dan HGB No. 5134/Kelapa Gading Timur

2/21/2024

Komplek Kelapa Gading Permai Blok A.LA1 No.30-31, Jl. Raya Boulevard Gading Barat, kelurahan Kelpa Gading Timur, kecamatan Kelapa Gading, kota Jakarta Utara, propinsi DKI Jakarta

160 m2

12 Kantor HGB No. 11.952/sunter agung 11/1/2039

Jl.Danau Sunter Utara Blok.R Kav No.74,kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta

95 m2

13 Kantor HGB No. 4081/Cideng 6/19/2036 Komplek Ruko Roxy Mas Blok B1 No.3, Kelurahan Cideng, Kecamatan Cideng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

144 m2

14 Kantor

SHMSRS No. 1340/I/D.60A dengan luas 10.06m2

SHMSRS No. 1341/I/D.60B dengan luas 10.06m2

SHMSRS No. 1342/i/d.61 dengan luas 15.45m2

SHMSRS No.1343/I/D.62A dengan luas 9.95m2

SHMSRS No. 1344/I/D 62B dengan luas 9.95m2

16/07/2028

ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok D. No.60A,60B,61,62A,62B,Jl Mangga Dua,kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta

15 Kantor HGB No. 3124/Jati 7/13/2038 Jl.Paus No.83A, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta

150m2

16 Kantor HGB No. 2787/Kembangan Selatan 3/13/2029

Komplek Rukan Puri Niaga Jl.Puri Kencana Blok M8-3T, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

86 m2

17 Kantor HGB No. 758/Jembatan Besi 5/22/2028

Komplek Rukan Season City Blok D no.3, Jl.Prof.DR.Latumenten, Kelurahan Jembetan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta

73 m2

18 Kantor

Surat Penunjukkan Tempat Untuk Tempat Usaha Pertama No. 6734/1.824.552.1 yang diterbitkan oleh Perusahaan Daerah Pasar

Jaya dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin Direksi Perusahaan Daerah

Pasar Jaya

Pasar Tanah Abang Blok A Basement 1 los F no.89,Jl. Fachrudin No.1, kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

19 Kantor HGB No. 3568/Tanjung Duren Utara 7/3/2041

Jl.Tanjung Duren Raya No.25 A, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petambuaran, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta

139 m2

20 Kantor HGB No. 534/Cipete Utara 31/3/2039

Komplek Pertokoan Duta Mas Blok A.2 No.2, Jl.R.S. Fatmawati, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

83 m2

21 Kantor HGB No. 91/Cijagra 9/24/2041Jalan Buah Batu No.248 B, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

100 m2

22 Kantor HGB No. 4/Pakemitan 9/24/2041

Jalan AH.Nasution No.46A,Komplek Ruko BTP (Bandung Timur Plaza)No. A-11, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

68 m2

23 Kantor HGB No.38/Jamika 9/24/2034Jalan Jamika No.42 A,kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

67 m2

24 Kantor HGB No. 3010/Rahayu 3/8/2028Komplek Taman Kopo Indah II, Blok 1A No.69, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, propinsi Jawa Barat

148 m2

73


Tanah

25 Kantor HGB No. 39/Jayagiri 3/25/2031Jalan Raya Lembang No.319, Kelurahan Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat

152 m2

26 Kantor HGB No. 60/Maleber 9/24/2042Jalan Rajawali Barat No.65, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

162 m2

27 Kantor HGB No. 4759/Desa Sekejati 1/4/2028

Jalan Soekarno-Hatta,Komplek MTC Blok B No.11, Kelurahan Segerjati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

100 m2

28 Kantor HGB No.286/Karanganyar 09/5/2025

Komplek Ruko Kapitol No. 91, Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astansa Anyar, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

73 m2

29 Kantor HGB Mo. 29/Hegarsari 12/7/2041Jalan Letjen Suwarto No.97, Kelurahan Hengarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat

192 m2

30 Kantor HGB No. 3208/Lambang Sari 4/19/2036 Perumahan Grand Wisata, Celebration Boulevard, AA-15/23, Lambang Sari, Tambun, Bekasi 17510

71 m2

31 Kantor HGB No. 556/Hegarmukti 9/4/2028Ruko Spanish Square Blok A No.2, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

60 m2

32 Kantor HGB No. 723/Pabaton 2/28/2041Komplek Ruko Pasar Anyar No.A-64,Jl.Dewi Sartika, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat

66 m2

33 Kantor HGB No. 714/Pabaton 9/10/2037Jln. Jendral Sudirman Komplek Ruko H No.15, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat

59 m2

34 Kantor HGB No. 1653/Ciangsana 3/30/2029Ruko Sentara Eropa Blok SEA No.3,Desa Ciangsang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat

63 m2

35 Kantor HGB No. 00228/Dawuan Timur 12/18/2042

Jln.Ahmad Yani, Komplek Ruko Central Cikampek No.5, Kelurahan Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat

130 m2

36 Kantor HGB No. 00775/Depok 6/23/2037Komplek Ruko ITC Depok No.1 Jl.Margonda Raya, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat

88 m2

37 Kantor HGB No.150/Kertajaya 8/8/2031

Jalan Raya Padalang No.463 E, Kelurahan Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat

108 m2

38 Kantor HGB No. 01035/Nagrikaler 7/29/2034Jalan Ibrahim Singadilaga No.86, RT.06/10, kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwarkata, Propinsi Jawa Barat

122 m2

39 Kantor HGB No. 122/Soreang 6/29/2041

Jalan Soreang - Banjaran No.402, Kampung Ciburial Timur, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat

99 m2

40 Kantor HGB No.65/Kebonjati 9/24/2038Jalan Ahmad Yani No.253 Ruko No.3, Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

79 m2

41 Kantor HGB No. 672/Pekalangan 9/24/2033

Jalan Pangeran Suryanegara. Komplek Ruko Grand Center No. D-6, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat

101 m2

42 Kantor HGB No. 00457/Brebes 10/4/2041Jalan Ahmad Yani (Rt.03/Rw.21), Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah

190 m2

74


Tanah

43 Kantor HGB No. 01202/Padangsari 12/5/2041Jalan Kamfer No.11A, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah

103 m2

44 Kantor HGB No. 231/Barongan 9/24/2026Jl.Jendral Sudirman No.6,Desa Barongan, Kelurahan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah

204 m2

45 kantor dan disewakan HGB No. 00848/Kemirirejo 10/10/2027

Komplek Ruko Top Square Blok A.6 No.3-5, Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kotamadya Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah

114 m2

46 kantor dan disewakan HGB No. 00176/Keputran 9/13/2027

Jalan Dr.Cipto No.39, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalogan Timur, Kotamadya Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.

560 m2

47 Kantor HGB No. 00036/Kebondalem 4/8/2041

Jalan Ahmad Yani Utara No.6 (Rt.04/Rw.08), Kelurahan Kebon dalam, Kecamatan pemalang, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah.

118 m2


HGB No. 473/Sidorejo Lor dan HGB No. 474/Sidorejo

Lor12/29/2040

JL. Diponegoro No.77 (Rt.01/Rw.02),Desa, Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Salatiga, Propinsi Jawa Tengah.

344 m2

49 Kantor HGB No. 00223/Gayamsari 4/19/2041

Jalan Brigjend Sudiarto No.198 H(jl. Majapahit) Komplek Mall Majamas, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah

120 m2

50 Kantor HGB No. 984/Ungaran 2/23/2024

komplek Ungaran Square Ruko No.10,Jalan Diponegoro No.745, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah

114 m2

51 Kantor HGB N0. 5/Sarirejo 9/26/2041Jalan Raya Semarang-Kendal No.304, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah

215 m2

52 kantor dan disewakan HGB No. 1506/Madegondo 7/10/2028

JL Raya Solo Baru No.10 FG,Komp Super Makmur 2,Sukoharjo Solo,Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukaharjo-Jawa Tengah

262 m2

53 kantor dan disewakan HGB No. 352/Adiwerna 5/24/2041

Jalan Adiwena No.16(Rt.12/Rw.06), Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah

165 m2

54 Kantor HGB No. 499/Desa Temanggung I 7/5/2041

Jl. Tentara Pelajar No.6,Desa Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah

227 m2

55 Kantor HGB No. 69/Sidomoro 3/26/2040Komplek Ruko Jalan RA Kartini No 236 Kav 7, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

94 m2

56 kantor HGB No. 510/Kepatihan 7/19/2037

Jalan Achmad Yani No.85,RT: 2 RW:V Lingkungan Tembaan, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur

277 m2

57 kantor dan disewakan HGB No. 1075/Dr.Sutomo 9/25/2025

Jalan Diponegoro No.64 Rt.002 Rw.15, Kelurahan Dr sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota surabaya, Propinsi Jawa Timur

843 m2

58 Kantor HGB No. 914/Nyamplungan 7/28/2036Jalan Kembang Jepun No.86, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur

68 m2

59 kantor HGB No. 188/Jepun dan HGB No. 189/Jepun 3/1/2041

Jalan I Gusti Ngurah Rai No.63, Rt:00 Rw:00,Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur

482 m2

75


Tanah

60 Kantor HGB No. 793/Klandasan Ilir 10/8/2030Jl.Jend.Sudirman No.07, Kelurahan Klandasan Ilir,Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur

150 m2

61 kantor dan disewakan HGB No. 73/Tengah 16/4/2037

Jl.R Soeprapto, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat

280 m2

62 Kantor HGB No. 3946/Palangka 12/5/2041Jalan Tjilik Riwut KM 1 No.3, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkan Raya, Propinsi Kalimantan Tengah

129 m2

63 kantor HGB No. 1868/Parit Tokaya 11/29/2026

Jalan Gajah Mada 1A-B,Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

492 m2

64 KantorHGB No. 196/

Sungai Pinang Luar 4/23/2038

Jl. K.H Ahmad Dahlan Ruko No.3, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimatan Timur

126 m2

65 Kantor HGB No. 794/Mentawai Hulu 7/7/2041

Jalan Ahmad Yani No.157 RT.23 RW.10, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimatan Tengah

122 m2


HGB No.458/Cakranegara Barat 6/10/2037

Jl.Pejanggik, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

94 m2

67 kantor dan disewakan HGB No. 104/Klaligi 5/3/2037

Jl. Jend.Ahmad Yani No.35, Kelurahan Klaligi, Kecamatan Sorong, Kotamadya Sorong, Propinsi Papua

125 m2

68 Kantor HGB No. 20025/ Desa Losari 9/23/2035Jl.Manggis No.1(JL. Arif Rate),Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

300 m2

69 kantor

HM atas Satuan Rumah Susun No. 21745/Pattunuang dan HM atas Satuan Rumah Susun No. 21746/Pattunuang

1/28/2027

Komplek MTC Karebosi Lantai G Blok A No.11-12,Jalan A. Yani, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

6,84 dan 6,24

70 Kantor HGB No. 541/Macege 5/31/2042Jl. Langsat No.59, Kelurahan Macega, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan

125 m2

71 Kantor HGB No.2300/Sei Rengas II 11/5/2027Jalan Asia No.214C,Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

63 m2

72 Kantor HGB No.534/Glugur Darat I 12/14/2027Jalan Gunung Krakatau No.46B, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

64 m2

73 Kantor HGB No. 296/Sukajadi 7/2/2040Sultan Syarif Kasim No.239, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau

120 m2

74 Kantor HGB No. 49/Rawasari 3/31/2041Jl.Pattimura No. 43, KelurahanRawa Sari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi

196 m2

75 Kantor HGB No. 32/Kalianda 9/22/2041Jalan Kusuma Bangsa RT.001/01,Desa Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung

85 m2

76 Kantor HGB No. 1/Jawa Kiri 15/03/2035Jalan Yos Sudarso No.66A, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan

109 m2

77 kantor dan disewakan HGB No. 23/Bungo Barat 4/26/2030

Jl.Prof.Muhammad Yamin No.32, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

310 m2

76


Tanah

78 kantor dan disewakan HGB No. 110/Olo 12/9/2037

Jalan Damar No.67A RT.001/004, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat

356 m2

79 Kantor HGB No. 519/24 Ilir 7/27/2032

Jalan Letkol Iskandar,Komplek Ilir Barat Permai Blok D1 No.21, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatre Selatan

64 m2

80 Kantor HGB No. 246/Kampung 15 Ilir 5/3/2042

Jalan Segaran No.545, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Propinsi Sumatra Selatan

59 m2

81 Kantor HGB No.1079/Melayu09/06/2031 Jalan HOS Cokroaminoto No.54, Kelurahan

Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pemantang Siantar, Propinsi Sumatera Utara

64 m2


HGB No. 45/Muara Dua dan HGB No. 46/Muara Dua 8/10/2041

Jalan Sudirman No.70-71 RT.03/10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan

216 m2

83 Kantor HGB No.3/Cendana 8/1/2027

Jalan Imam Bonjol No.4C, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Lambunan, Propinsi Sumatera Utara

152 m2

84 Kantor HGB No. 46/Pangkalan Kasai 9/3/2039

Jalan Raya Pangkalan Kasai, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau

189 m2

85 kantor HGB No.03933/Purwomartani 12/13/2047

Jl. Yogya-Solo Km.10.5, Desa Purwomartini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta

180 m2

86 Kantor HGB No. 214/Prawirodirjan 9/12/2041

Gondomanan Square, Jl. Brigjen Katamso No.37, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta

149 m2

87 Kantor HGB No.02158/Kedung Baruk 10/13/2025 Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 15 Kel. Kedung

Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya 60298 105


HGB No.02071/Kapuas Kanan Hulu 6/15/2047 Jl. MT. Haryono - Sintang, Pontianak 614

89 Kantor HGB No.2064/

Klampisngasem dan HGB No.2065/Klampisngasem

3/10/2027 Jl. Klampis Jaya D-3A dan D11, Klmapir Ngasem, sukolilo, Surabaya 137

90 Kantor HGB No.1600/Petojo Utara dan HGB No.1601/Petojo

Utara10/23/2022 Harmoni Plaza B14-15, Petojo Utara Gambir,

Jakarta Pusat 144

91 Kantor HGB No.00579/Tg.Redep 3/9/2037 Jl. SA. Maulana No. 2 Kelurahan Tanjung Redep, Berau Kalimantan Timur 250

92 Kantor HGB No.10347/Pegangsaan

Dua dan HGB No. 10348/Pegangsaan Dua

12/08/2034 dan

10/09/2034

Ruko Kelapa Gading, Jl. Boulevard Raya Blok PA 11 No. 3-4, Kelapa Gading, Jakarta Utara 72

93 Kantor HGB No.3107/Grogol Utara 12/13/2027 Ruko Permata Hijau Jl. Permata Hijau Blok CC 6 No. 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 244

94 Kantor HGB No.39/Dwi Warga Tunggal Jaya 9/24/2049

Jalan Lintas Sumatera,Kampung Dwiwargatunggaljaya,Desa Dwi Warga Tunggal,Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

141.75

77

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan:

Individu yang menjadi pengendali dan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, adalah Indra Widjaja.

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018 melalui notaris.

78

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham.

Nama Pengurus Perseroan PT Sinar Mas Multiartha Tbk. PT Shinta UtamaTjendrawati Widjaja KU - -Sammy Kristamuljana KI - -Rusmin KI - -Frenky Tirtowijoyo DU - -Halim D - -Hanafi Himawan D - -Soejanto Soetjijo D - -Miko Andidjaja D - -Indra Widjaja - KU KHowen Widjaja - K -Fuganto Widjaja - K -Robinson Simbolon - KI -Drs Halim Alamsyah SH - KI -Burhanuddin Abdullah - DU -Agus Leman Gunawan - D -Dani Lihardja - D -Felix - D DFerita - D -

Keterangan : KU = Komisaris Utama K = Komisaris KI = Komisaris IndependenDU = Direktur Utama D = Direktur

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Sinar Mas Multiartha, Tbk (“SMMA”)

Riwayat Singkat SMMA

PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (selanjutnya disebut “SMMA”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Internas Arta Leasing Company sebagaimana termaktub dalam Akta No. 60 tanggal 21 Oktober 1982 jo Akta No. 48 tanggal 10 September 1983, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto SH., notaris di Jakarta. Anggaran dasar SMMA dan perubahannya sebagaimana disebutkan di atas telah diumumkan dalam Tambahan No. 1039 Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1986 (“Akta Pendirian”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar SMMA adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU-0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020.

Catatan:Perubahan nama PT Internas Arta Leasing Company menjadi PT Internas Artha Finance Company termaktub dalam Akta No. 15 tanggal 1 Mei 1989, dibuat oleh Benny Kristianto, SH., notaris di Jakarta, Perubahan tersebut di atas telah diumumkan dalam Tambahan No. 2903 Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 1991, kemudian SMMA mengubah nama menjadi PT Sinar Mas Multiartha serta seluruh anggaran dasar dalam rangka penawaran umum saham perdana (Go Public) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 218 tanggal 25 Pebruari 1995 jo. Akta No. 315 tanggal 26 April 1995 berturut-turut dibuat oleh dan di hadapan Veronica Lily Dharma, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5358 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 1995.

79

Anggaran Dasar SMMA diubah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk. No. 35 tanggal 12 Juni 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0941442 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3518980.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK-04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”) dan merubah:

Pasal 9 Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 Tempat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Pimpinan RUPS, Pasal 11 Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS. Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 13 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan, Pasal 14 Direksi, Pasal 15 Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, Pasal 16 Rapat Direksi, Pasal 17 Dewan Komisaris, Pasal 18 Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 19 Rapat Dewan Komisaris dan diluar POJK No. 32/2014 untuk akurasi data telah diubah Pasal 23 Ketentuan Penutup.

Maksud dan Tujuan SMMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU-0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020, maksud dan tujuan SMMA adalah bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMMA dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana berikut:a. Menjalankan usaha – usaha di bidang keuangan dan asuransi, meliputi:

- Aktivitas perusahaan holding, yakni mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan susidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perundingan (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

b. Menjalankan usaha – usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi:- Aktivitas kantor pusat, yaitu mencangkup pengawasan dan pengelolaan unit – unit perusahaan

lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit – unit dalam kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit – unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik, dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

- Aktivitas Konsultasi Manjemen Lainnya, yaitu mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan irganisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural econos pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akutansi, program akutansi biaya, prisedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain – lain.

80

c. Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa atau kontrak, yaitu mencakup usaha agen

yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang – barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam pedagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industry kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industry, kapal, pesawat; furniture, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdaganagan besar mobil dan sepeda motor, dimasukan dalam golongan 451 sampai dengan 454;

- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang: Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)

Kegiatan usaha SMMA pada saat didirikan yaitu di bidang sewa pembiayaan, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Saat ini, kegiatan usaha utama SMMA adalah bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SMMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Multiartha Tbk No.16 tanggal 6 Oktober 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani,SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan bukti pemberitahuan dari Menkumham dengan suratnya No.AHU-AH.01.03-0398317 dan didaftarkan dalam daftar perseroan pada Depkumham di bawah No.AHU-0173988.AH.01.11 Tahun 2020, keduanya tanggal 15 Oktober 2020, berikut ini susunan pemegang saham SMMA:

KETERANGAN Jumlah Saham Rupiah %Modal Dasar : - Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) 142.474.368 712.371.840.000 - Saham Seri B (Nominal Rp 100,00) 21.371.155.200 2.137.115.520.000 Jumlah Modal Dasar 21.513.629.568 2.849.487.360.000 Modal ditempatkan dan disetor penuh* : - Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) 142.474.368 712.371.840.000 2,28- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00) 6.225.190.349 622.519.034.900 97,72Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.367.664.717 1.334.890.874.900 100,00Pemegang Saham - Bank Of Singapore Limited S/A PT. Sinar Mas Cakrawala 3.255.000.000 51,12- PT Sinar Mas Cakrawala 495.000.000 7,77- Masyarakat (di bawah 5%) 2.617.664.717 41,11Total 1.334.890.874.900 100,00Saham dalam Portepel - Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) - Saham Seri B (Nominal Rp 100,00) 15.145.964.851 1.514.596.485.100

Catatan:*) Jumlah nilai nominal saham atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak diketahui karena telah terjadi percampuran saham seri A dan Seri B sehungan dengan dilakukannya Company Listing atas saham SMMA.

81

Susunan Pemegang Saham SMMA berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) per 31 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN Jumlah Saham Rupiah %Modal Dasar : - Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) 142.474.368 712.371.840.000 - Saham Seri B (Nominal Rp 100,00) 21.371.155.200 2.137.115.520.000 Jumlah Modal Dasar 21.513.629.568 2.849.487.360.000 Modal ditempatkan dan disetor penuh* : - Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) 142.474.368 712.371.840.000 2,28- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00) 6.225.190.349 622.519.034.900 97,72Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.367.664.717 1.334.890.874.900 100,00Pemegang Saham - PT Sinar Mas Cakrawala 3.750.686.475 58,90- Masyarakat (di bawah 5%) 2.616.978.242 41,10Total 1.334.890.874.900 100,00Saham dalam Portepel - Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) - Saham Seri B (Nominal Rp 100,00) 15.145.964.851 1.514.596.485.100

CATATAN: *) Jumlah nilai nominal saham atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak diketahui karena telah terjadi percampuran saham seri A dan Seri B sehubungan dengan dilakukannya Company Listing atas saham SMMA.

Tahun 2020Tidak terdapat perubahan struktur permodalan SMMA pada tahun 2020.

Tahun 2021Tidak terdapat perubahan struktur permodalan SMMA pada tahun 2021.

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMMA

Sebagaimana termaktub dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang dikeluarkan oleh Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta, dalam suratnya No. 25/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, diman telah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari “PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2022 (“Rapat”) telah diputuskan untuk:susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:Komisaris Utama : Indra WidjajaKomisaris : Howen WidjajaKomisaris : Fuganto WidjajaKomisaris Independen : Robinson SimbolonKomisaris Indpenden : Ketut Sanjaya

Direksi:Direktur Utama : Burhanuddin AbdullahDirektur : Agus Leman GunawanDirektur : Dani LihardjaDirektur : FelixDirektur : FeritaDirektur : Lili Wijata

82

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Sinarmas Tbk No. 60 tanggal 14 Juni 2022 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar telah diterim dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0021777 tanggal 14 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0111166.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022, susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BSIM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :Komisaris Utama : Tjendrawati WidjajaKomisaris Independen : Sammy KristamuljanaKomisaris Independen : Rusmin

Direksi :Direktur Utama : Frenky TirtowijoyoDirektur : HalimDirektur : Hanafi HimawanDirektur : Soejanto SoetjijoDirektur : Miko AndidjajaDirektur : Uzan TedjamuliaDirektur : Ekajaya Ongny Putra*Direktur : Kapil Sharma*** pengangkatan Saudara Ekajaya Ongny Putra sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif setelah mendapatkan persetujuan

dari Otoritas Jasa Keuangan.** pengangkatan Saudara Kapil Sharma sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif setelah mendapatkan persetujuan dari

Otoritas Jasa Keuangan dan regulator terkait.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia/OJK dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor.33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik, juga telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia/OJK.

83

Berikut ini adalah riwayat singkat zdari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Tjendrawati Widjaja Komisaris Utama, 58 Tahun Warga Negara Indonesia Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Desember 2009 dan efektif menjabat sejak tanggal 20 April 2010 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga tahun 1986.

Riwayat Pekerjaan :- Direktur Utama Bank Sinarmas (2003 – 2010)- Direktur Credit dan Marketing Bank Shinta (2002 – 2003)- Group Leader Credit dan Marketing pada tahun (2001 – 2002)

HubunganAfiliasi:Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Sammy Kristamuljana Komisaris Independen, 67 TahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat menjadi Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2012 dan efektif menjabat sejak tanggal 3 Juli 2012 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia tahun 1980.- Master of Science in Management, ADL Management Education Institute,

Cambridge, MA, USA tahun 1988.- Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Strategi dan Bisnis Internasional,

City University of London tahun 1998.

Riwayat Pekerjaan :- Rektor Universitas Prasetya Mulya (2004 – 2012)- Fasilitator Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD) (2003 –

2012)- Chief of Accountant PT BDNI (1980 – 1983)


84

Rusmin Komisaris Independen, 62 TahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Juni 2014 dan efektif menjabat sejak tanggal 19 Juni 2014 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :- Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN tahun 1986.- Master College of Business and Public Affairs Murray State University,

USA tahun 1994.- Doktor dari Curtin Business School dari Curtin University of Technology,

Australia tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan :- Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (2019 – sekarang)- Anggota Komite Audit BNI Sekuritas (2012 – 2014).- Anggota Komite Audit Bank Windu Kentjana (2009 – 2012)


DIREKSI

Frenky Tirtowijoyo Direktur Utama, 45 tahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 8 September 2017 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :- Bachelor of Business Administration in Finance dari Texas A&M University

tahun 1998. - Master of Business Administration dari National University of Singapore

pada tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan :- Direktur Bank Sinarmas (2015 – 2017)- Senior Manager CDD Operations & Approver pada Standard Chartered

Bank Singapore (2013 – 2014)- Senior Manager Consumer Banking Operations Standard Chartered

Bank Indonesia (2006 – 2007)- Assistant Vice President pada Legacy Texas Bank (2003 – 2005)


85

Halim Direktur Sharia, 59 tahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2012 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia, Bandung tahun 1985.

Riwayat Pekerjaan :- Group Head Human Capital Management & Branch Network Development

(2011 – 2012)- Kepala Wilayah Bank Sinarmas (2008 – 2011)- Project Officer Bank Sinarmas (2007 – 2008)


HanafiHimawan Direktur Compliance & Risk Management, 62 tahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2013 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1986.

Riwayat Pekerjaan :- Group Head Compliance Bank Sinarmas (2012 – 2013)- Direktur Utama di PT NISP Asset Management (2011 – 2012)- Direktur di PT NISP Sekuritas (2007 – 2011)


86

Soejanto Soetjijo Direktur Digital Banking, 57 tahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 24 Maret 2015 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1990.

Riwayat Pekerjaan :- Direktur Utama pada PT Bank Capital Indonesia Tbk (2013 – 2014)- Direktur di PT MNC Finance (2005 – 2012)- Kepala Divisi Pemasaran dan Kredit Komersil Bank Kesawan (2002 –

2004)


Miko Andidjaja Direktur Business, 50 tahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Desember 2018 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :- Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Atmajaya pada tahun 1995- Master of Business Administration dari University of East London, UK

pada tahun 1998

Riwayat Pekerjaan :- National Sales dan Distribution Head di Bank Sinarmas (2015 – 2018)- Privilege Banking Business Head di Bank UOB Indonesia (2014 – 2015)- Deposit/Funding, Investment and Insurance (DIII) Sales Head di Bank

UOB Indonesia (2010 – 2013)


87

Uzan Tedjamulia Direktur Operations, 57 tahunWarga Negara Indonesia

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pengangkatan :Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPST tanggal 14 Juni 2022 dengan akhir periode jabatan hingga dilaksanakannya RUPS Tahunan 2023.

Riwayat Pendidikan :- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Institut Teknologi Nasional Malang

pada tahun 1990

Riwayat Pekerjaan :- Posisi Terakhir sebagai Group Head Sharia Strategic Initiatives di Bank

Sinarmas(2016 – 2022)- National Commercial Business Head di Bank OCBC NISP (2013 - 2015)- Posisi Terakhir Sebagai Regional Business Head di Bank International

Indonesia (1990 – 2013)


Hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

NamaJabatan Hubungan

KekeluargaanPerseroan SMMA SUTjendrawati Widjaja KU - -Sammy Kristamuljana KI - -Rusmin KI - -Frenky Tirtowijoyo DU - -Halim D - -Hanafi Himawan D - -Soejanto Soetjijo D - -Miko Andidjaja D - -Uzan Tedjamulia D - -Indra Widjaja - KU K √Howen Widjaja - K - √Fuganto Widjaja - K - √Robinson Simbolon - KI -Drs Halim Alamsyah SH - KI -Burhanuddin Abdullah - DU -Agus Leman Gunawan - D -Dani Lihardja - D -Felix - D DFerita - D -

*) Indra Widjaja adalah ayah kandung dari Howen Widjaja dan Fuganto Widjaja

10. PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan banyak hal, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun kebijakan internal seperti skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, kinerja Bank, dan kemampuan keuangan. Selain itu, remunerasi diberikan berdasarkan kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Formulasinya mengacu pada kebijakan internal Perseroan.

88

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variable meliputi bonus serta benefit termasuk yang bersifat jangka panjang. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja serta kondisi keuangan Perseroan.

Jumlah gaji dan tunjangan termasuk remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan 31 Desember 2021 31 Desember 2020Dewan Komisaris 4.074 4.312Direksi 16.430 17.442

Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja Perseroan seta kinerja keseluruhan Perseroan.

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

Perseroan memiliki komitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Perseroan memandang tata kelola perusahaan yang baik merupakan unsur penting dalam menjalankan kegiatan usaha dan berperan dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan. Perseroan memastikan bahwa asas GCG diterapkan dalam setiap aspek bisnis pada seluruh struktur organisasi Perseroan. Sejalan dengan regulasi, penerapan dilakukan dari tingkat jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga unit organisasi terbawah dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Untuk memastikan proses tata kelola dilaksanakan secara baik, Perseroan secara berkala melakukan review dan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di seluruh lini organisasi Perseroan.

Asas dalam Penerapan GCG

Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Perseroan diuraikan sebagai berikut:

Asas Prinsip Dasar Penerapan oleh PerseroanTransparasi Menyediakan informasi material dan relevan

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Keterbukaan informasi Perseroan yang antara lain berisi tentang penjelasan kinerja melalui website: Selain itu, Perseroan juga menyampaikan keterbukaan informasi secara berkala dan tertentu kepada regulator.

Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu, pengelolaan perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Perseroan telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.

Responsibilitas Perseroan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen

Seluruh organ dalam Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).

Independensi Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, Perseroan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Seluruh organ dalam Perseroan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Perseroan memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

89

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, Perseroan juga mengacu pada 4 dasar aspek tata kelola, yaitu governance commitment, governance structure, governance process, dan governance outcome. Governance commitment merupakan perwujudan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh lini organisasi untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola Perseroan. Governance structure terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses penerapan prinsip tata kelola (governance process) yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders) Perseroan.

11.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mengemukakan pendapat dan ikut andil dalam pengambilan keputusan penting. RUPS juga menjadi forum evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan seluruh aspek operasional perusahaan, baik dari kinerja ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Pada tahun berjalan, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 14 Juni 2022. Secara ringkas, RUPST telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yangberakhir pada

31 Desember 2021.2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku

yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 127.748.416.323,00 yang akan digunakan sebesar Rp500.000.000,00 untuk danacadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.- Menyetujui sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp127.248.416.323,00 akan dipergunakan

untuk memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

4. - menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

- Menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya dari Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan besaran minimal sama dengan tahun 2021 dan maksimal peningkatan 20% dari tahun 2021.

90

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)- Biaya Penawaran Umum sebesar Rp5.285.225.170,63 (lima miliar dua ratus delapan puluh

lima juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah koma enam tiga).- Realisasi Penggunaan Dana untuk Alokasi Modal Inti sebesar Rp104.182.890.971,26 (seratus

empat miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma dua enam).

- Pada bulan Mei 2022, Bank Sinarmas telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp50.488.780.903,53 untuk melakukan pembelian Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahun 2022 Seri A.

- Sisa dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp275.752.717.754,59 (dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah koma lima sembilan).

7. Menyetujui perubahan penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp275.752.717.754,59 yang semula ditujukan untuk pemenuhan alokasi modal inti, akan digunakan untuk modal kerja.

8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

11.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

Secara umum, tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut;1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.2. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap

kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.3. Dewan Komisaris bertugas malakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umunya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

5. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:a. Penyedia dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian kredit bank umum; danb. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Peraturan atau peraturan perundang-

undangan. 6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian

dan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

7. Dalam pelaksanaan audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai,

efektif, dan efisien; b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang

diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap

kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

91

8. Tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain dengan mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intenal (SKAI). Dalam kaitan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.

9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intemal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan, dengan:

a. Mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan. 12. Dewan Komisaris paling sedikit melakukan:

a. Pengawasan terhadap penerapan pelaksanaan kebijakan remunerasi; danb. Evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud huruf a13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan

Restrukturasi Kredit. 14. Dalam kondisi tetentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

15. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

16. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:a. Komite Audit;b. Komite Pemantau Risiko; dan c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

17. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif.

18. Setiap Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng (kolegial) atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

19. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 1. Menganalisis, memberi masukan, dan bersama-sama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank

(RBB) termasuk melakukan pengkajian dan persetujuan perubahan RBB untuk disampaikan kepada OJK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan OJK.

2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB yang juga dilaporkan kepada OJK secara berkala melalui laporan realisasi RBB.

3. Dewan Komisaris juga memantau, menganalisis dan memberi masukan atas rencana strategis Bank.

4. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank, dalam setiap rapat Dewan Komisaris, rapat Komite-Komite yang juga mengundang unit-unit bisnis untuk menyampaikan kinerja masing-masing serta dalam Rapat Direksi.

92

5. Sejalan dengan regulasi yang berlaku, pengawasan aktif terhadap manajemen risiko menjadi fokus Dewan Komisaris, termasuk melakukan selfassessment tingkat Kesehatan Bank menggunakan Risk Based-Bank Rating (RBBR). Pada tahun 2021, melalui Komite Pemantau Risiko, memantau pengelolaan risiko, kualitas aktiva, status kesehatan Bank, dan hasil stress test serta mengkaji kebijakan-kebijakan manajemen risiko Bank yang diwajibkan termasuk kebijakan Rencana Kontijensi Pendanaan, mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.

6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.

7. Dewan Komisaris telah melakukan review atas: (i) Laporan Pengawasan setiap semester, (ii) Laporan Assessment GCG, dan (iii) transaksi pihak terkait dan menyetujui beberapa kebijakan internal yang memerlukan persetujuan hingga tingkat Dewan Komisaris.

8. Memantau risiko operasional Bank yang meliputi kredit bermasalah (Non-Performing Loan – NPL), impaired loans, dan fraud.

9. Terkait Sumber Daya Manusia, Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi untuk menerapkan kenaikan upah, apabila terjadi perubahan tarif UMP (Upah Minimum Propinsi) berdasarkan Surat Keputusan masing-masing Kepala Daerah dan memberikan rekomendasi terkait dengan kenaikan gaji berkala dan pemberian bonus terhadap karyawan Bank Sinarmas, khususnya mengenai besarnya persentase kenaikan secara umum dan besarnya kenaikan bonus berdasarkan hasil penilaian Performance Appraisal.

10. Melalui Komite Audit melakukan review atas laporan keuangan mencakup penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, review atas kecukupan laporan publikasi dan pelaporan kepada otoritas, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank.

11. Fungsi pengasawan risiko telah dijalankan melalui Komite Pemantau Risiko yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko.

12. Menganalisis, memberi masukan, dan bersama-sama Direksi menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2021 dan realisasi RAKB tahun 2020 untuk disampaikan kepada OJK

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman Dewan Komisaris Perseroan, ketentuan rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila

dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)

kali dalam 4 (empat) bulan.4. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

5. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

7. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

8. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Corporate Secretary dan/atau Sekretaris Komisaris

93

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa, disajikan pada tabel dibawah ini:

Nama Jumlah Kehadiran %Tjendrawati Widjaja 7 100Sammy Kristamuljana 7 100Rusmin 6 86

Kontrak Terkait Imbalan Kerja

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memberikan kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

11.3. Direksi

Direksi merupakan organ dalam tata kelola perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi Perseroan senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, objektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan dan Pedoman Direksi Perseroan, secara umum Direksi mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha

Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.4. Direksi bertanggung jawab dalam menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin

terselenggaranya fungsi audit intern Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen. 5. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:

a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perseroan.

b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.

c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.

d. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

7. Direksi bertanggung jawab terhadap Non Performing Loan (NPL) Perseroan.8. Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Direksi paling sedikit wajib membentuk:

a. Satuan Kerja Audit Intern.b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.c. Satuan Kerja Kepatuhan

9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

94

11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

12. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

13. Direksi wajib: a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi. b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan

lainnya. 14. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota

Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan. 15. Merumuskan, menyusun, mensosialisasikan, dan mengevaluasi visi, misi, etos kerja, dan nilai

perusahaan. 16. Seluruh kebijakan tertulis Perusahaan baik dalam bentuk surat keputusan (“SK”) maupun surat

edaran (“SE”) wajib disetujui dan ditandatangani oleh anggota Direksi sesuai dengan ketentuan internal Perseroan beserta perubahannya.

17. Mengoordinasikan perumusan dan penyusunan strategi perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek (Rencana Bisnis Bank) serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

18. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan strategi program Penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

19. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perseroan yang telah ditetapkan.

20. Menetapkan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja di bawahnya dengan memperhatikan rekomendasi Direktur yang membawahkan Human Capital (HC).

21. Mengatur dan menetapkan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan uraian tugas yang jelas bagi setiap pejabat maupun pegawai, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang.

22. Pengalihan tugas sementara anggota Direksi dapat dilakukan dengan ketentuan:a. Apabila Direktur Utama cuti atau berhalangan hadir maka tugas-tugas Direktur Utama

dilaksanakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang Direktur lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

b. Direktur lainnya sebagaimana dijelaskan dalam huruf (a) merupakan Direktur Alternate adalah Direktur yang menerima pengalihan tugas sementara Direktur dikarenakan cuti/berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan internal yang berlaku.

c. Selain Direktur Alternate juga terdapat piket harian Direksi yang mana masing-masing Direktur tertentu harus selalu berada di kantor pada hari kerja dan standby pada hari-hari tertentu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam ketentuan internal yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 1. Memperkuat infrastruktur pelayanan secara digital melalui penambahan fitur pada aplikasi mobile

banking SimobiPlus untuk mendukung pertumbuhan transaksi online. Beberapa tambahan fitur baru yang dapat diakses melalui SimobiPlus adalah pembukaan rekening online, pembukaan Tabungan Rencana online, fitur Personal Financial Management (PFM), virtual credit card, digital loan, top up shopeepay dan penerimaan pembayaran PBB Sumut.

2. Memperluas jangkauan pemasaran lewat mobile banking dan internet banking.3. Menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial untuk meningkatkan penyaluran kredit

baik kredit modal kerja dan investasi untuk segmen usaha mikro, kecil, menengah maupun kredit konsumtif.

95

4. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko kredit agar potensi risiko kredit dapat dimitigasi dan kualitas kredit debitur tetap terkelola. Upaya perbaikan difokuskan pada proses inisiasi kredit melalui perbaikan kebijakan, pemantauan kredit sampai dengan penanganan kredit bermasalah pada seluruh segmen kredit baik korporat, ritel, mikro, maupun konsumsi.

5. Melakukan penanganan kredit bermasalah sepanjang tahun 2021 secara optimal, baik melalui penagihan intensif maupun eksekusi jaminan.

6. Menjaga keseimbangan portofolio aset dan kewajiban untuk mendapatkan net interest margin/ spread yang optimal dengan tingkat risiko yang terukur dan terkendali.

7. Memperkuat Sumber Daya Manusia melalui rekrutmen untuk posisi-posisi strategis serta membentuk unit-unit baru.

8. Mencegah penyebaran virus di lingkungan kantor melalui split operation unit critical dan work from home.

Rapat Direksi

Ketentuan rapat Direksi mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan pedoman tersebut, rincian ketentuan rapat Direksi adalah: 1. Anggota Direksi wajib mengikuti rapat rutin. Apabila berhalangan hadir maka wajib memberitahukan

kepada Direksi lainnya/Corporate Secretary. 2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap

bulan.3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang

1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan

memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 5. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama (primus inter pares), dalam hal Direktur Utama berhalangan

hadir maka dipilih oleh dan dari salah satu anggota Direksi yang hadir untuk memimpin rapat.6. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari

½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.7. Sebelum rapat dimulai, seluruh peserta rapat harus menandatangani absensi rapat yang selanjutnya

akan didokumentasikan oleh Corporate Secretary. 8. Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat.9. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan

suara terbanyak, dengan ketentuan jumlah suara paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila pada saat pemungutan suara terbanyak diperoleh hasil perbandingan yang sama maka hak suara yang dimiliki pimpinan rapat akan menentukan hasil keputusan tersebut.

11. Setiap hasil keputusan rapat, wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 12. Hasil keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota

Direksi yang hadir dan disampaikan oleh seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik oleh Corporate Secretary.

13. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

96

Frekuensi Rapat Direksi

Jumlah kehadiran anggota Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021, disajikan pada tabel dibawah ini:

Nama Jumlah Kehadiran %Frenky Tirtowijoyo 33 94Loa Johnny Mailoa** 35 100Halim 32 91Hanafi Himawan 33 94Soejanto Soetjijo 33 94Miko Andidjaja 35 100Uzan Tedjamulia* - -

* Diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 14 Juni 2022** Berhenti sebagai Direktur sejak 14 Juni 2022

Ruang lingkup tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Membawahi

Frenky Tirtowijoyo Direktur Utama

• Coordinator of all Directors• Internal Audit• Payment & Transaction• Human Capital Management• Finance & Performance Management• Information Technology, Data Management & IT Security• Corporate Secretary• Corporate Liaison

Halim Direktur Sharia• Sharia Business Unit• Sharia Strategic Initiatives• General Affair

Hanafi Himawan Direktur Compliance & Risk Management

• Compliance• Risk Management• Corporate Credit Analyst• Credit Management• Legal• Anti Fraud• Loan Recovery

Soejanto Soetjijo Direktur Digital Banking

• Digital Sales & Marketing• Business Intelligence• Digital Factory• Card & Consumer Loan Center• Digital Loan• Artificial Intelligence & Decision Science

Miko Andidjaja Direktur Business

• Operations• Deposit Investment Product Development• Sales & Distribution • Micro, Small & Medium Enterprise Business• KAM, Agent Banking & SND Enablement• Branch Network Development• Electronic Channel Operations• Contact Center & Telemarketing• Business Resilience & Continuity Management

Uzan Tedjamulia Direktur Operations

• Operations• Business Resilience & Continuity Management• Branch Network Development• Electronic Channel Operations• General Affair• Credit Administrasi Control

97

Pelatihan Direksi

Agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Pelatihan dari masing-masing anggota Direksi yang diikuti pada semester I - 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Nama Pelatihan Tanggal Pelatihan PenyelenggaraFrenky Tirtowijoyo Refreshment Manajemen Risiko Publik Online dengan

Materi ”Economic & Banking Outlook in 2022 & How We Can Adapt in New Normal Era”

12 Januari 2022 Badan Sertifikasi Manajemen dan Risiko

(BSMR)Halim Forum Group Discussion Sinergi Perbankan dan

Keuangan Syariah terhadap Tenaga Pengajar dan Tenaga Pengajar PP Muhammadiyah

11 Februari 2022 Bank Sinarmas

Seminar “Pola Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dalam Kajian Akulturasi Budaya

18 Februari 2022 Asbisindo

Forum Group Discussion tentang Peraturan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di dalam PERMENKO terbaru

11 Maret 2022 Bank Sinarmas

Hanafi Himawan Undangan Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit bagi Sektor Perbankan

13 Januari 2022 Kementerian Keuangan

Undangan Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit bagi Sektor Perbankan

24 Februari 2022 Lembaga Pengembangan

Perbankan IndonesiaPenerbitan dan Undangan Sosialisasi Ketentuan Makroprudensial Bank Indonesia

9 Maret 2022 Bank Indonesia

Webinar, “Bauran Kebijakan Nasional di tengah Dinamika Ekonomi Global, Dampak Ketegangan Geopolitik dan Tantangan Sacrring Effect”

13 Mei 2022 Bank Indonesia

Soejanto Soetjijo Executive Overview of Islamic Bank (PDPS Executive) 8 Februari 2022 LPPIExecutive Overview of Islamic Bank (PDPS Executive) 10 Februari 2022 LPPIExecutive Overview of Islamic Bank (PDPS Executive) 11 Februari 2022 LPPI

Miko Andidjaja Refreshment UKMR - ACTION PLAN MITIGASI RISIKO PASCA COVID-19 (ORM APPROACH)

4 Februari 2022 PT.Arfaidhams Secret

Kontrak Terkait Imbalan Kerja

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memberikan kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

11.4. Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Perseroan No SK.074/2020/PRESDIR tentang Susunan Anggota Remunerasi dan Nominasi PT Bank Sinarmas, Tbk yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2020, berikut ini susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : RusminAnggota : Tjendrawati Widjaja : Christina Suryadinata

Rusmin, Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Independen Perseroan)

Riwayat hidup Rusmin dapat dilihat pada Bab VIII sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

98

Tjendrawati Widjaja, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Utama Perseroan)

Riwayat hidup Tjendrawati Widjaja dapat dilihat pada Bab VIII sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Christina Suryadinata, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, menjabat sebagai Group Head Human Capital Management. Bergabung di Perseroan sejak September 2016. Sebelumnya, berkarir di Bank Permata sebagai Head of Network & Consumer Lending Business Finance. Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan Bandung tahun 1999.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite remunerasi dan nominasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Terkait dengan fungsi remunerasi:1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran

dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan pada masa yang akan datang;

2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham;b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;5. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, komite remunerasi wajib

berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

Terkait dengan fungsi nominasi:1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris;

4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah kehadiran komite remunerasi dan nominasi pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021, disajikan pada tabel dibawah ini:

Nama Jabatan Total Rapat Presentase KehadiranRusmin Ketua 5 100Tjendrawati Widjaja Anggota 5 100Christina Suryadinata Anggota 5 100

99

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan rapat dan telah terlaksananya program-program komite. Selama 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menerapkan kenaikan upah, apabila terjadi perubahan tarif UMP (Upah Minimum Propinsi) berdasarkan Surat Keputusan masing-masing Kepala Daerah.

2. Memantau implementasi penerapan UMP sebagaimana tercantum dalam poin 1.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait calon Direktur dan Pihak Independen

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

5. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi.6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kenaikan gaji berkala dan

pemberian bonus terhadap karyawan Bank Sinarmas, khususnya mengenai besarnya persentase kenaikan secara umum dan besarnya kenaikan bonus berdasarkan hasil penilaian Performance Appraisal.

7. Melakukan rapat-rapat membahas permasalahan terkait dengan remunerasi dan nominasi.

11.5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana termaktub dalam Surat Keuputusan Nomor SK.084/2021/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Sinarmas, Tbk yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2021, berikut ini susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Sammy KristamuljanaAnggota : Robert A. Simanjuntak : Reynold M. Batubara

Sammy Kristamuljana, Ketua Komite Audit (Komisaris Independen Perseroan)

Riwayat hidup Sammy Kristamuljana dapat dilihat pada Bab VIII sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Robert A. Simanjuntak, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986, gelar M.Sc. Economic dari Universitas Birmingham dan Ph.D. Economic dari Universitas Birmingham, Inggris. Pengalaman kerja beliau antara lain Peneliti dan Konsultan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, LPEM-FEUI (1986-2005); Tenaga Ahli Panitia Anggaran DPR-RI (2003-2004); Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, MPKP-FEUI (1999-2004); Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (2005-2009); Wakil Ketua Dewan Pembina, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, KPPOD (2009-sekarang); Komisaris Independen, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2010-2012), Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal – TADF (2009-2014); Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Universitas Indonesia (1986-sekarang); Komisaris, PT Antam Tbk (2014-sekarang); Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal, Kemen Keuangan RI (2014-sekarang); Komisaris Independen Ketua Komite Audit, PT. Dian Swastatika Sentosa (2020-sekarang); anggota Komite Audit, PT SMART Tbk. (2020-sekarang) dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (2021-sekarang).

100

Reynold M. Batubara, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1983 dan Registered Public Accountant, Certified Internal Audit dan Certified Quality Assessment from The Institute of Internal Auditors (IIA). Pengalaman kerja beliau antara lain: senior audit, Arthur Young International (1980-1987); senior audit, Moret, Enrst & Young Nederland, Amsterdam (1987-1990); manajer audit, Enrst & Young International (1990-1993); kepala audit internal, Standard Chartered Bank (1993-1994); Country Head Group Audit, ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994-2006); konsultan, New Frontier Solution (2008), Komisaris, PT Paramitra Multi Finance (2010-2011); anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko, PT Maybank Syariah Indonesia (2008-2019); anggota Komite Audit, PT Elnusa Tbk (2013-2020); anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, PT Bank BNP Paribas Indonesia (2016-2021); Komisaris, PT Smartfren Telecom Tbk (2009-2021); anggota Komite Audit, PT Chandra Asri Tbk (2015-2021); anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko, PT Bank Net Indonesia Syariah (2020-2021); Komisaris, PT Paramitra Alfa Sekuritas (2009-sekarang); anggota Komite Audit, PT ATLAS Resources Tbk (2012-sekarang); anggota Komite Audit, PT Asuransi Etiqa International (2019-sekarang); anggota Komite Pemantau Risiko, PT Elnusa Tbk (2020-sekarang); anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (2021-sekarang).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengendalian dan pengkajian terhadap organisasi internal bank yang meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan serta proses audit internal dan eksternal, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit mengemban tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik

dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;

6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;

7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

8. Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

9. Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor Akuntan Publik dengan standar audit;c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dand. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik

dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris.

10. Memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;11. Memberikan rekomendasi terkait Piagam Audit Intern;12. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Perseroan;13. Mengevaluasi kinerja SKAI;14. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas

Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan;

101

15. Memastikan SKAI bekerja secara independen;16. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang

lingkup, dan anggaran SKAI;17. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;

18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;

19. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;20. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern

dalam melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;21. Melakukan penelaahan terhadap Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern;22. Menelaah laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat

membahayakan kelangsungan usaha Perseroan;23. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;24. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan Perseroan;25. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Jumlah kehadiran komite audit pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021, disajikan pada tabel dibawah ini:

Nama Jabatan Total Rapat Presentase KehadiranRusmin Ketua 6 100Ketut Sanjaya Anggota 6 100Rusli Prakarsa Anggota 6 100Susunan Anggota Komite Audit Per 1 Oktober 2021Sammy Kristamuljana Ketua 3 100Robert A. Simanjuntak Anggota 3 100Reynold M. Batubara Anggota 3 100

*terdapat perubahan susunan Anggota Komite Audit per tanggal 1 Oktober 2021

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit tel ah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan rapat dan telah terlaksananya program-program komite. Selama 2021, Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik guna pembahasan temuan-temuan Akuntan Publik

dalam pelaksanaan audit tahun 2020.2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) atas audit tahun 2020.3. Memberi Rekomendasi Penunjukan KAP untuk audit tahun buku 2021.4. Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik guna membahas sifat dan lingkup audit tahun 2021.5. Melakukan evaluasi terhadap program kerja SKAI tahun 2021.6. Mengadakan rapat-rapat membahas hasil pemeriksaan SKAI atas kantor-kantor cabang dan unit

kerja sebagaimana program kerja SKAI tahun 2021.7. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk menindaklanjuti hasil temuan SKAI.8. Melakukan monitoring tindaklanjut rekomendasi Komite Audit kepada manajemen terhadap hasil

temuan SKAI.9. Memberikan rekomendasi kepada SKAI terhadap cakupan rencana audit tahunan.10. Memberikan persetujuan atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok – pokok hasil audit intern setiap

semester untuk disampaikan ke OJK.11. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan akuntansi terbaru dan kegiatan korporasi

yang akan dilaksanakan.

102

11.6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI berperan sebagai mitra bisnis strategis bagi semua tingkatan manajemen dan berfungsi memberikan assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK. 0240/2021/PRESDIR-HCRS tanggal 26 Januari 2021, Perseroan mengangkat:

Frieda Junia (Kepala Audit Internal)

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pendidikan Nasional (1996) serta memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Level 4. Beliau mengawali karir di bidang perbankan pada Bank International Indonesia tahun 1996, selanjutnya kembali mengembangkan karir dalam bidang perbankan pada Bank Commonwealth, Bank OCBC NISP, Deutcshe Bank AG, dan pada tahun 2021 bergabung dengan Bank Sinarmas.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Penetapan tugas dan tanggung jawab SKAI, antara lain mengacu pada POJK No. 1/POJK.03/2019 penerapan fungsi audit intern pada bank umum dan Piagam Audit Intern Bank Sinarmas. Rinciannya adalah sebagai berikut:1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan

cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

3. Memberikan informasi dan saran perbaikan yang objektif tentang kegiatan yang di-review kepada semua tingkatan manajemen serta melakukan pemantauan secara intensif atas realisasi perbaikan (rectification) dan rencana tindak lanjut perbaikan (corrective action plan) yang telah diputuskan oleh manajemen.

4. Memiliki program pengembangan sumber daya manusia untuk mempertahankan anggota SKAI yang profesional, yang memiliki pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar audit intern.

5. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit (quality assurance), yang dilakukan melalui supervisi terhadap pekerjaan auditor intern dan mewajibkan auditor untuk me-review kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta memperhatikan penilaian mutu kegiatan audit yang dilakukan pihak ekstern.

6. Menjalankan tugas Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

11.7. Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatian Peraturan OJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.085/2021/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2021, berikut ini susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan antara lain sebagai berikut:

Ketua : RusminAnggota : Tjendrawati Widjaja : Robert A. Simanjuntak : Reynold M. Batubara

103

Rusmin, Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen Perseroan)

Riwayat hidup Rusmin dapat dilihat pada Bab VIII sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Tjendrawati Widjaja, Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen Perseroan)

Riwayat hidup Tjendrawati Widjaja dapat dilihat pada Bab VIII sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Robert A. Simanjuntak, Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat hidup Robert A. Simanjuntak dapat dilihat pada Bab VIII sub bab Tata Kelola Perusahaan, mengenai Komite Audit.

Reynold M. Batubara, Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat hidup Reynold M. Batubara dapat dilihat pada Bab VIII sub bab Tata Kelola Perusahaan, mengenai Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terkait pengendalian dan pengkajian atas profil risiko bank secara komprehensif, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko & kebijakan internal

lainnya, dengan pelaksanaan kebijakan Bank2. Mengevaluasi implementasi proses Manajemen Risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan

dan pengendalian) sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi

3. Evaluasi proses manajemen risiko tersebut antara lain namun tidak terbatas :- Kualitas Aktiva beserta action plan/strategi penanganan kredit bermasalah- Pengembangan pengukuran/metodologi yang digunakan- Tindak lanjut atas temuan audit mengenai manajemen risiko- Kebijakan regulator serta Market Practice terkait manajemen risiko- Memantau stress testing secara berkala guna mengetahui dampaknya terhadap permodalan

bank- Isu manajemen risiko signifikan lainnya

4. Mengevaluasi dan memantau strategi agar selalu mampu mempertahankan peringkat Tingkat Kesehatan Bank (Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan) pada peringkat 2 (dua) atau SEHAT

5. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan (risk appetite & risk tolerance).

6. Mengevaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 20207. Memonitoring realisasi Rencana Bisnis Tahun 20218. Memberikan rekomendasi dan memonitoring penusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 9. Melakukan pengawasan terhadap proses mitigasi risiko (action plan) secara aktif yang dilakukan

oleh risk taking unit, system pengendalian internal, serta pengawasan terhadap pengembangan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja Bank.

10. Pemantauan penerapan strategi anti fraud

104

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Jumlah kehadiran komite pemantau risiko pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021, disajikan pada tabel dibawah ini:

Nama Jabatan Total Rapat Presentase KehadiranSammy Kristamuljana Ketua 3 100Tjendrawati Widjaja Anggota 3 100Ketut Sanjaya Anggota 3 100Rusli Prakarsa Anggota 3 100Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Per 1 Oktober 2021*Rusmin Ketua 2 100Tjendrawati Widjaja Anggota 2 100Robert A. Simanjuntak Anggota 2 100Reynold M. Batubara Anggota 2 100

*terdapat perubahan susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per tanggal 1 Oktober 2021

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan rapat dan telah terlaksananya program-program komite. Selama 2021, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko & kebijakan internal

lainnya, dengan pelaksanaan kebijakan Bank.2. Mengevaluasi implementasi proses Manajemen Risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan

dan pengendalian) sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.

3. Evaluasi proses manajemen risiko tersebut antara lain namun tidak terbatas :- Kualitas Aktiva beserta action plan/strategi penanganan kredit bermasalah.- Pengembangan pengukuran/metodologi yang digunakan.- Tindak lanjut atas temuan audit mengenai manajemen risiko.- Kebijakan regulator serta Market Practice terkait manajemen risiko.- Memantau stress testing secara berkala guna mengetahui dampaknya terhadap permodalan

bank.- Isu manajemen risiko signifikan lainnya.

4. Mengevaluasi dan memantau strategi agar selalu mampu mempertahankan peringkat Tingkat Kesehatan Bank (Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan) pada peringkat 2 (dua) atau SEHAT.

5. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan (risk appetite & risk tolerance).

6. Mengevaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.7. Memonitoring realisasi Rencana Bisnis Tahun 2021.8. Memberikan rekomendasi dan memonitoring penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022.9. Melakukan pengawasan terhadap proses mitigasi risiko (action plan) secara aktif yang dilakukan

oleh risk taking unit, system pengendalian internal, serta pengawasan terhadap pengembangan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja Bank.

10. Pemantauan penerapan strategi anti fraud.11. Pemantauan perkembangan restrukturisasi kredit Covid-19 serta strategi dalam rangka

mempertahankan kinerja Bank.

105

11.8. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai Entitas Utama, Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi. Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tertuang dalam Surat Keputusan No.SK.001/2020/DIRUT-EU tanggal 31 Januari 2020 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite tata kelola terintegrasi memiliki wewenang sebagai berikut:1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui:

a. Penilaian kecukupan pengendalian intern:1. Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem

pengendalian internal (internal control system) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (best practice) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

3. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

4. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait pengendalian internal terintegrasi yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi• Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

• Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

• Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

• Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan intern dan ekstern yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan rapat dan telah terlaksananya program-program komite. Selama 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola

Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi

2. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

106

11.9. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risko merupakan komite yang beranggotakan Direksi serta Pejabat Eksekutif Perseroan. Komite Manajemen Risiko bersifat Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.016/2021/DIR1-SKMR tanggal 05 Maret 2021 tentang Susunan, Wewenang & Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko, komite ini berwenang dan bertanggung jawab melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama sekurang-kurangnya meliputi:1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen

risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.

3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

4. Menjalankan fungsi yang lain seperti yang diarahkan oleh Presiden Direktur dan/atau Komite Pemantau Risiko.

Terkait dengan Pandemi Covid 19, Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan tugas yaitu:1. Memantau dan mengevaluasi strategi yang sudah dilaksanakan oleh Bank dalam rangka memitigasi

dampak Pandemi Covid 19.2. Memantau Pelaksanaan Proses Restrukturisasi Kredit yang terdampak Pandemi Covid 19.

Berikut merupakan Susunan Komite Manajemen Risiko :Ketua (Merangkap Anggota) : Direktur yang membawahi bidang Kepatuhan & Manajemen RisikoSekretaris dan Anggota tetap : Risk Management Group HeadAnggota Tetap : Seluruh Direktur Compliance Group HeadAnggota Tidak Tetap : Anggota Tidak Tetap : Anggota tidak tetap adalah kepala-kepala unit

kerja yang membidangi namun tidak terbatas pada bidang sebagai berikut:• Bidang Audit Internal• Bidang Perkreditan • Bidang Treasury & Investasi• Bidang Finance & Accounting • Bidang Operations • Bidang Information Technology• Bidang Liability• Bidang Syariah• Bidang Legal• Bidang Human Capital • Bidang Digital Banking• Bidang Sales & Distribution

107

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan rapat dan telah terlaksananya program-program komite. Selama 2021, Komite Manajemen Risiko telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko,

tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

2. Menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.

3. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

4. Menjalankan fungsi yang lain seperti yang diarahkan oleh Presiden Direktur dan/atau Komite Pemantau Risiko.

5. Memantau dan mengevaluasi strategi yang sudah dilaksanakan oleh Bank dalam rangka memitigasi dampak Pandemi Covid 19.

6. Memantau Pelaksanaan Proses Restrukturisasi Kredit yang terdampak Pandemi Covid 19.

11.10. Asset & Liability Management (ALMA) Working Group & Asset & Liability Committee (ALCO)

ALMA dan ALCO merupakan komite di tingkat eksekutif yang membantu efektivitas kinerja Direksi. ALMA terkait dengan proses pengelolaan aset dan liabilitas secara berkesinambungan untuk mencapai keuntungan yang optimal dengan meminimalisasi risiko sekecil mungkin. Sedangkan ALMA mengoordinasikan portofolio aset dan liabilitas Perseroan guna memaksimalkan profit dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ALMA, Perseroan membentuk komite yang disebut Asset & Liability Committee (ALCO). ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas, memenuhi likuiditas Perseroan dan meminimalisasi idle funds. Pembentukan ALCO bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas Perseroan secara optimum dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.012/2021/DIR2-TRS tanggal 26 April 2021 tentang Susunan Anggota dan Wewenang Komite Asset & Liability Management (ALMA) Working Group dan Asset & Liability Committee (ALCO), berikut ini anggota Pemutus ALCO yaitu :Ketua : President DirectorWakil Ketua : Corporate Banking Director Retail Banking DirectorAnggota : Sharia Director Compliance & Risk Management Director Digital Banking Director

Uraian pengalaman kerja masing-masing anggota Pemutus ALCO dapat dilihat dalam sub bab bahasan Profil Direksi.

108

Tugas dan Tanggung Jawab ALMA & ALCO

ALMA & ALCO bertanggung jawab untuk mengarahkan dan menentukan rencana, kebijakan, strategi, struktur neraca, likuiditas, profitabilitas, dan risiko yang terkait dengan risiko valuta asing dan tingkat suku bunga melalui proses pengawasan, identifikasi dan pengukuran paparan risiko dengan memperhatikan prinsip kehatihatian. Secara garis besar, ALCO melakukan tinjauan, analisa, dan memberi rekomendasi saat diperlukan dalam hal-hal yang menyangkut rasio kualitatif dan kuantitatif, likuiditas dan indikator pasar sebagai berikut:1. Mengkaji ulang penetapan harga (pricing) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan

serta merekomendasikan tingkat suku bunga aset dan liabilitas berdasarkan ketetapan regulator yang berlaku dan untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimal.

2. Memberi arahan strategi mengenai struktur modal perusahaan, pengalokasian modal di antara berbagai bisnis unit, menetapkan dan menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman likuiditas dalam pendanaan untuk memaksimumkan pendapatan, dan memastikan permintaan dan sumber dana.

3. Memberi alasan dalam upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (gap/mismatch) antara aset dan liabilitas pada suatu periode, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, repricing, suku bunga dan jangka waktu serta jatuh tempo.

4. Memberi arahan dalam mengelola aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga (interest rate sensitive assets and liabilities) dalam kondisi pergerakan suku bunga yang berfluktuasi untuk mengoptimalkan laba atau meminimalkan kerugian.

5. Memantau dan memastikan agar dalam kegiatannya, Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain mencakup kecukupan permodalan (Capital Adequency Ratio), pemenuhan Giro Wajib Minimum dan pelaporan Suku Bunga Dasar Kredit.

6. Memantau risiko portofolio investasi bank serta strategi lindung nilai (hedging) yang dilakukan terhadap modal yang ditanamkan dalam mata uang asing maupun instrumen investasi lainnya.

7. Menetapkan limit terhadap aktivitas Treasury Konvensional dan Treasury UUS untuk mengindari konsentrasi portofolio pada instrumen dan counter parties tertentu serta menetapkan kebijakan dan pengarahan terhadap treasury dalam mengelola likuiditas.

8. Meninjau dan mengkinikan rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan) secara berkala.

9. Menyusun kebijakan dan memberikan usulan dalam pengelolaan dan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Perseroan.

10. Memberikan wewenang kepada ketua dan sekretaris ALMA & ALCO untuk menyusun dan menetapkan tata tertib.

11. Memberikan kewenangan kepada ALMA & ALCO untuk mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat, apabila terjadi perubahan pada situasi ekonomi dan suku bunga pasar uang.

Laporan Pelaksanaan Tugas ALMA & ALCO

ALMA & ALCO telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan rapat dan telah terlaksananya program-program komite. Selama 2021, ALMA & ALCO telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Memacu pertumbuhan portofolio pinjaman pada beberapa produk kunci. 2. Memastikan tingkat likuiditas Bank selalu berada pada level yang optimum. 3. Melakukan pemantauan atas strategi pricing pendanaan secara aktif dengan mempertimbangkan

tingkat kebutuhan pendanaan, kondisi dan kompetisi di pasar serta tingkat pricing pendanaan yang ditetapkan oleh regulator.

4. Menjaga secara aktif rasio likuiditas, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

109

11.11. Komite Kredit/Pembiayaan

Untuk menjamin pemberian kredit/pembiayaan yang objektif dengan kualitas yang baik, maka pada prinsipnya setiap keputusan kredit/pembiayaan didasarkan pada hasil keputusan bersama, yaitu hasil keputusan Komite Kredit/Pembiayaan. Komite Kredit/Pembiayaan merupakan Komite yang terdiri dari anggota Direksi Perseroan dan pejabat terkait yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk memutuskan jumlah eksposur Perseroan dalam bentuk aktiva produktif sesuai dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditetapkan.

Komite Kredit/Pembiayaan di Perseroan terdiri dari komite kredit/pembiayaan korporasi sesuai dengan Surat Keputusan: SK.078/2021/DIR1-CCA tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit Korporasi

(Konvensional): 1) Dewan Komisaris (Sesuai Limit Kewenangan)2) Presiden Direktur3) Direktur Korporasi 4) Corporate Banking 1 and Commercial Business Management Group Head

komite kredit/pembiayaan Commercial business sesuai dengan Surat Keputusan: SK.048/2021/DIR1-CMG tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit

Commercial Business, komite kredit sebagai berikut :1) Dewan Komisaris (Sesuai Limit Kewenangan)2) Presiden Direktur3) Corporate Banking Director4) Corporate Banking 1 and Commercial Business Management Group Head

komite kredit/pembiayaan Micro, Small & Medium Enterprise Loan sesuai dengan Surat Keputusan : SK.037/2021/DIR1-CMG tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit/

Pembiayaan Small & Medium Enterprise Loan, komite kredit sebagai berikut: 1) Presiden Direktur2) Retail Banking Director 3) SME Group Head

SK.007/2021/DIR1-CMG tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Pembiayaan SCF Smartfren oleh Kantor Cabang Syariah Jakarta komite kredit:1) Presiden Direktur2) Corporate Banking Director3) Corporate Banking 1 and Commercial Business Management Group Head

SK.041/2021/DIR1-CMG tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Pembiayaan Micro Loan Syariah dengan komite:1) Sharia Financing Business & Enablement Division Head2) Branch Manager Sharia

SK.030/2020/DIR2-CMG tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit/Pembiayaan Micro & Small Business komite tertinggi adalah Branch Manager dan Micro Loan Manager1) Micro Loan Manager2) Branch Manager

Komite kredit/pembiayaan Consumer loan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SK.012/2022/DIR1-CMG tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit/

Pembiayaan Credit card, komite kredit adalah : 1) Digital Banking Director2) Card & Loan Center Group Head

110

SK.061/2021/DIR1-CMG tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit/Pembiayaan Consumer Loan Via Kantor Cabang, komite kredit adalah1) Digital Banking Director2) Card & Consumer Loan Center Group Head3) Sales & National Distribution Group Head / Sharia Financing Business & Enablement Group

Head

Komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan susunan keanggotaan mengacu pada prinsip Four Eyes Principle serta seluruh anggota komite mempunyai pengalaman di industri perbankan.

11.12. Komite Human Capital

Komite Human Capital dibentuk dengan tujuan menjaga independensi dan menerapkan prinsip manajemen risiko dalam pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, demosi & pengunduran diri untuk karyawan setingkat department head ke atas. Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan No.SK.005/2020/PRESDIR-HCSS tentang Susunan dan Wewenang Human Capital Committee.

Komite Human Capital bertanggung jawab untuk:1. Memutuskan promosi, mutasi, dan demosi untuk karyawan dengan jabatan setingkat Departemen

Head atau lebih tinggi.2. Memutuskan pengunduran diri bagi Pejabat Eksekutif.Komite Human Capital mengadakan rapat untuk mengambil keputusan maupun kebijakan terkait

pelaksanaan tanggung jawab komite, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rapat wajib diselenggarakan apabila ada permasalahan kekaryawanan yang membutuhkan

keputusan yang mendesak. 2. Sekretaris Komite mengirimkan undangan dan melampirkan materi yang akan dibahas dalam rapat

Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat Komite berlangsung.3. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 dari jumlah anggota

Komite. 4. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Human Capital Comittee.5. Hasil rapat harus dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh Sekretaris Komite dan diedarkan

kepada semua anggota Komite dalam 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan rapat Human Capital Comittee

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital

Komite Human Capital melakukan proses pengambilan keputusan dalam rapat Human Capital Committee secara musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting). Namun apabila kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan rapat, maka masing-masing anggota Komite memberikan persetujuannya dalam bentuk Form Keputusan Human Capital Committee yang disirkulasikan kepada seluruh anggota.

Komite Human Capital telah melakukan pengambilan keputusan bagi 242 karyawan terkait promosi, mutasi, dan demosi sepanjang tahun 2021.

11.13. Komite Information Technology (IT)

Komite Information Technology (IT) merupakan komite di tingkat eksekutif yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan sistem teknologi informasi bersinergi dengan strategi Perseroan. Keberadaan Komite IT bertujuan untuk meningkatkan daya saing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

111

Susunan anggota dan kepengurusan Komite IT

Wewenang dan tanggung jawab serta susunan Anggota dan Kepengurusan Komite IT ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.SK.117/2021/PRESDIR-IT tanggal 16 Desember 2021 tentang Information Technology Steering Committee Charter dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Direktur UtamaWakil Ketua : Pejabat tertinggi yang membidangi Information Security, Data Management, &

Information TechnologySekretaris : Pejabat tertinggi yang membidangi Information TechnologyAnggota : Direktur yang membidangi Compliance & Risk Management Direktur yang membidangi Sharia

Direktur yang membidangi Corporate BankingDirektur yang membidangi Digital BankingDirektur yang membidangi Retail BankingPejabat tertinggi yang membidangi OperationsPejabat tertinggi yang membidangi Sharia Business UnitPejabat tertinggi yang membidangi Deposit Investment Product Development Pejabat tertinggi yang membidangi Digital FactoryPejabat tertinggi yang membidangi Business IntelligencePejabat tertinggi yang membidangi Artificial Intelligence & Decision SciencePejabat tertinggi yang membidangi Digital LoanPejabat tertinggi yang membidangi Payment & TransactionPejabat tertinggi yang membidangi Micro, Small & Medium Enterprise BusinessPejabat tertinggi yang membidangi Treasury & Financial InstitutionPejabat tertinggi yang membidangi Card & Consumer Loan CenterPejabat tertinggi yang membidangi Electronic Channel Operations

Uraian pengalaman kerja masing-masing susunan Anggota dan Kepengurusan Komite IT mempunyai pengalaman di industri perbankan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Information Technology

Komite IT memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi meliputi, namun tidak terbatas pada:1. Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam

memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:

a. Peta jalan (road map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung Strategi Bisnis Bank. Peta jalan (road map) terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;

b. Sumber Daya yang dibutuhkan;c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan; dand. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan

manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.3. Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga

menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian core banking application, server production, dan topologi jaringan.

4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (project charter). Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

5. Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank .

112

6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank .

7. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keuangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI .

8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu, dan

9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

11.14. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Perseroan ditunjuk menjadi Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang beranggotakan Direksi serta Pejabat Eksekutif yang tergabung didalam Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan Sinar Mas.

Keanggotaan dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi didasarkan atas SK No: 007/2021/DIRUT-EU tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama yaitu berupa: 1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan.

Susunan anggota dan kepengurusan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Wewenang dan tanggung jawab serta susunan Anggota dan Kepengurusan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.SK.007/2021/DIRUT-EU tanggal 09 Maret 2021 tentang Susunan, Wewenang & Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Direktur Entitas Utama yang membawahi Manajemen Risiko Terintegrasi (sekaligus Anggota Tetap)

Sekretaris : Risk Management Group Head Entitas Utama (sekaligus Anggota Tetap)Anggota Tetap : 1. Direktur Utama dari Entitas Utama

2. Seluruh Direktur Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan Sinar Mas yang membawahi fungsi Manajemen Risiko

3. Compliance Group Head Entitas UtamaAnggota Tidak Tetap : 1. Internal Audit Group Head Entitas Utama

2. Satuan Kerja yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas

11.15. Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh unit kerja Corporate Secretary dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.015/2017/PRESDIR tanggal 16 Mei 2017. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dalam memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material secara akurat dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Posisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Retno Tri Wulandari yang diangkat sejak 16 Mei 2017.

113

Nama Retno Tri WulandariUsia 37 tahunRiwayat Pendidikan Sarjana Akuntansi, STEKPI Jakarta, 2005Riwayat Pekerjaan • Compliance Assistance, ABN AMRO Bank NV/RBS 2005-2010

• Personal Assistance to Compliance Director, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, 2014

• Personal Assistance to Presiden Director & Risk Management Human Capital Director PT. Bank Sinarmas Tbk., 2014-2017

Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Sekretaris Perusahaan merupakan mediator yang menghubungkan Perseroan dengan para pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga mengemban misi dalam mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada para pemangku kepentingan. Ketentuan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, terutama merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Uraiannya adalah:1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik

b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktuc. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisarise. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham OJK dan pemangku kepentingan lainnya

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2021, kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan antara lain:

Pendidikan/Pelatihan Tanggal dan Tempat Penyelenggaraan PenyelenggaraPenerapan KSEI: e-Proxy and e-Voting Platform 20-Jan-21, melalui teknologi zoom PTKSEILeadership Isn't About You. Its About Enpowering Other People 9-Feb-21, melalui teknologi zoom ICSABe More Persuasive in Digital Era through The Right Public Speaking

30-Mar-21, melalui teknologi zoom ICSA

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) 13-Apr-21, melalui teknologi zoom AEITujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) 14-Apr-21, melalui teknologi zoom AEI"Tugas dan Fungsi Organ dalam Tata Kelola Perusahaan 30-Apr-21, melalui teknologi zoom ICSAIDX-GRI-CDP sustainability learning series 2-Jun-21, melalui teknologi zoom IDX-GRI-CDPIDX-GRI-CDP sustainability learning series 3-Jun-21, melalui teknologi zoom IDX-GRI-CDPKeuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 15-Jun-21, melalui teknologi zoom LPPISosialisasi SE OJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Laporan Tahunan Emiten / Perusahaan Publik

1-Sep-21, melalui teknologi zoom OJK

Tata Kelola Komunikasi Corporate Secretary di tengah Direksi dan Dewan Komisaris

9-Sep-21, melalui teknologi zoom ICSA

Operational Risk Management di Era Pandemi Covid-19 30-Sep-21, melalui teknologi zoom RDSChanging Guide to Anti Procrastination 5-Oct-21, melalui teknologi zoom BSIMUMKM Go Online 5-Nov-21, melalui teknologi zoom BSIM

Alamat Sekretaris Perusahaan : Roxy Square Lt. 2 Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat 11440, IndonesiaNo. Telepon : (021) 3199 0101Alamat E-mail : [email protected]

114

11.16. Manajemen Risiko

1. Risiko Kredit

Perseroan melakukan upaya mitigasi terhadap potensi risiko kredit yang timbul karena kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit dan counterparty credit risk. Adapun Mitigasi yang dilakukan dilakukan oleh perseroan adalah sebagai berikut :• Perseroan melakukan penerapan Four-eyes principle dalam proses pemberian kredit dan

pengkajian risiko kredit yang efektif pada segmen Corporate, Commercial, Sme, Micro, Consumer dan Chanelling Joint Financing, guna memastikan pelaksanaan fungsi review dan evaluasi dilakukan secara transparan dan independen.

• Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dan selektif dalam pemberiaan kredit. Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor usaha yang potensial bertahan, masih memiliki prospek, dan membaik di masa pandemi, dan pemberian kedit kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha serta memiliki jaminan aset tetap. Perseroan senantiasa menjaga kualitas NPL (Non performing Loan).

• Melakukan upaya restrukturisasi covid kepada debitur yang terdampak pandemi covid-19 yang sesuai dengan kriteria debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi covid-19

• Secara berkesinambungan melakukan upaya menyelesaikan kredit bermasalah dengan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

• Melakukan stress testing secara berkala untuk mengukur dampak perubahan dari skenario yang ditetapkan terhadap kondisi permodalan, likuiditas, kualitas asset dan laba Perseroan, sehingga diharapkan Modal Perseroan masih kuat dalam menghadapi kemungkinan potensi risiko kerugian yang akan terjadi dan dapat menjadi penyangga (buffer) apabila terjadi kondisi krisis keuangan dalam berbagai skenario yang memburuk.

• Melakukan pengkinian dan monitoring Penetapan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance 2022 kredit dan surat berharga disesuaikan dengan Rencana Bisnis Perseroan, perubahan strategi dari Unit Bisnis, upaya mengendalikan terkonsentrasinya penyediaan dana dan memperhatikan dampak risikonya terhadap kecukupan permodalan.

• Mengupayakan peningkatan outstanding kredit sesuai Rencana Bisnis Perseroan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha, agunan fixed asset dan/atau skema penjaminan kredit melalui lembaga penjaminan untuk meminimalkan risiko kredit

• Mengelola dan melakukan monitoring terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);• Mengembangkan metodologi, credit scoring, dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam

proses penyaluran Kredit secara digital.

Dalam hal mitigasi risiko kredit yang dilakukan Perseroan atas menurunnya kinerja debitur dampak dari penyebaran Covid-19, perseroan melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang cukup sesuai dengan ketentuan regulator dimana Perseroan melakukan penambahan pembentukan CKPN agar mencapai 100% sesuai dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance Perusahaan agar siap menghadapi kemungkinan risiko kredit yang akan terjadi.

Dalam mengelola risiko kredit, Perseroan menyempurnakan metodologi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pelaporan informasi risiko yang efektif, dan mengkaji secara berkala kerangka manajemen risiko yang ada untuk meminimalisasi berbagai risiko usaha yang dihadapi, Perseroan menetapkan kebijakan yang mendukung proses pemberian kredit dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. Kebijakan dan prosedur tersebut dievaluasi/dikaji secara berkala untuk disesuaikan perubahan kondisi serta arah kebijakan Perseroan agar potensi risiko dapat dimitigasi.

Proses pemantauan kualitas kredit sampai dengan penanganan kredit bermasalah terus ditingkatkan dengan berbagai strategi yang dimonitor secara periodik untuk memastikan agar kualitas portofolio kredit tetap terjaga. Dalam hal penanganan Pembiayaan Bermasalah, Perusahaan telah melakukan sejumlah action diantaranya melakukan restrukturisasi kredit, eksekusi Hak Tanggungan, AYDA dan pemasaran jaminan melalui media digital dan non digital. Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit. Selain itu, mengelola sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, serta mempersiapkan kebijakan dan prosedur kerja.

115

2. Risiko Pasar

Perseroan melakukan upaya mitigasi terhadap risiko pasar yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan suku bunga. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:- Memastikan bahwa pengukuran eksposur risiko pasar mencakup seluruh eksposur pasar saat ini

maupun potensi pada masa depan.- Memastikan eksposur risiko pasar berada dalam limit risiko yang telah ditetapkan.- Penerapan manajemen risiko suku bunga pada banking book (IRRBB) diterapkan untuk

mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang yang mempengaruhi nilai ekonomis dari asset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Pengelolaan risiko suku bunga dilengkapi dengan analisa sensitivitas secara periodik untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang signifikan.

- Validasi dan Evaluasi terhadap Risiko Pasar diantaranya meliputi keakurasian dan konsistensi model, asumsi dan metodologi yang digunakan dalam pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala.

- Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

- Memastikan bahwa sistem informasi Manajemen Risiko Pasar mencakup, diantaranya:o Pemantauan perubahan faktor pasar (suku bunga, nilai tukar dan variabel lain) secara hariano Dapat mengidentifikasi Risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan

perbaikan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap rentabilitas dan modal Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Perseroan melakukan upaya mitigasi terhadap risiko likuiditas yang timbul akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:- Memastikan bahwa perseroan memiliki Aset Likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk meng-

cover kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang.- Perseroan melakukan diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan serta analisa terkait

kestabilan sumber dana.- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko untuk risiko

likuiditas termasuk limit-limit risiko likuiditas.- Perseroran memiliki indikator peringatan dini sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan

mitigasi risiko likuiditas.- Perseroan memiliki strategi dalam menghadapi kondisi krisis dimana dijelaskan dalam kebijakan

rencana pendanaan darurat.- Perseroan memiliki alat pengukuran terkait risiko likuiditas, yaitu

o Rasio Likuiditaso Profil Maturitaso Proyeksi Arus Kaso Stress Testing

- Validasi dan Evaluasi terhadap Risiko Likuiditas diantaranya meliputi keakurasian dan konsistensi model, asumsi dan metodologi yang digunakan dalam pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala.

- Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

- Memastikan bahwa sistem informasi Manajemen Risiko Likuiditas menyediakan informasi, diantaranya:o Arus kas dan profil maturitas aset, kewajiban dan rekening administratif.o Dapat mengidentifikasi Risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan

perbaikan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap rentabilitas dan modal Perseroan.

116

Pemantauan terhadap likuiditas Perusahaan dilakukan secara harian dan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen dimana hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Manajemen. Pemantauan antara lain dilakukan terhadap komposisi posisi keuangan Perusahaan, aktivitas dana keluar dan dana masuk yang tercermin dari transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS), Bank Indonesia Fast Payment (BI FAST) dan Sistem Kliring Nasional (SKN), aktivitas money market, posisi aset likuid baik primer maupun sekunder, serta rasio-rasio likuiditas seperti rasio kecukupan aset likuid, LCR, NSFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Pemantauan terhadap pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dilakukan secara harian untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu menjaga GWM dan PLM sesuai yang telah ditentukan oleh regulator.

PT Bank Sinarmas senantiasa melakukan pemantauan dan menjaga likuiditas Perusahaan dengan membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) yang berperan sebagai komite manajemen asset dan liabilitas yang berfungsi untuk memonitor situasi likuiditas Perusahaan. Selain itu ALCO bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Perusahaan sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan dikeluarkannya POJK No.12/POJK.03/2021 pada Juli 2021 tentang Bank Umum dimana berdasarkan modal inti yang dimiliki PT Bank Sinarmas maka Bank dapat dikelompokkan menjadi Kelompok Buku Modal Inti (KBMI) 2 (dua) dengan demikian wajib melakukan perhitungan dan menyampaikan pelaporan LCR dan NSFR sejak diberlakukannya POJK tersebut.

Kewajiban Bank dalam melakukan perhitungan dan menyampaikan pelaporan ini telah disampaikan dan disosialisasikan kepada ALCO member dan ALMA member yang meliputi unit bisnis dan unit pendukung, serta kepada Direksi Bank. Kesiapan Bank dalam rangka memenuhi pelaporan LCR dan NSFR, Bank telah melakukan beberapa strategi dan tindak lanjut antara lain berupa membangun sistem yang digunakan untuk menghasilkan perhitungan LCR dan NSFR dengan tujuan semua perhitungan dilakukan secara otomasi guna menyampaikan informasi risiko yang akurat, efektif, sesuai ketentuan yang diatur oleh regulator, dan tepat waktu serta meminimal potensi terjadinya risiko operasional.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional dapat disebabkan karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Pengelolaan risiko operasional didukung dengan struktur organisasi Bank yang antara lain meliputi: a. Kewenangan Direksi dan Komisaris, memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait dengan risiko

operasional telah sesuai dengan strategi manajemen risiko Bank serta menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.

b. Komite Manajemen Risiko memastikan bahwa framework manajemen risiko yang disusun dapat memitigasi potensi risiko yang akan dihadapi oleh Bank.

c. Risk Management Group memastikan bahwa potensi risiko yang dihadapi oleh Bank telah diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan sesuai dengan strategi manajemen risiko. SKMR juga memberikan analisa serta rekomendasi terhadap adanya eksposur potensi risiko operasional, sehingga potensi risiko tersebut dapat dimitigasi.

d. Satuan Kerja Audit Internal, memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi telah dikelola dengan baik serta memastikan keefektifan pelaksanaan manajemen risiko dan internal kontrol oleh unit-unit bisnis.

e. Branch Internal Control, memastikan efektivitas fungsi internal kontrol pada cabang sehingga dapat memitigasi potensi risiko operasional.

f. Unit Kerja, merupakan risk owner yang bertanggung jawab untuk pengelolaan manajemen risiko pada aktivitas operasional harian.

117

Dalam rangka mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional, Bank menggunakan operational risk tools Loss Event Database (LED) yang digunakan untuk menyusun database kejadian operasional yang terjadi, serta untuk mengukur besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejadian operasional tersebut.

Sebagai bagian dari proses pengukuran risiko operasional, melalui LED tersebut diharapkan Bank dapat menguantifikasi besarnya modal yang diperlukan untuk memenuhi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian dalam aktivitas operasional Bank sesuai dengan Loss Event Classification versi Basel.

Bank juga membangun dan mengembangkan perangkat risiko operasional lainnya seperti Risk Control Self-Assessment (RCSA) yang bertujuan untuk meningkatkan risk awareness kepada seluruh unit kerja termasuk cabang terhadap risiko operasional. RCSA dilakukan secara bertahap baik pada cabang/unit kerja di Kantor Pusat. Secara berkelanjutan dan berkala, Bank juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RCSA agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Bank Sinarmas juga memiliki perangkat risiko operasional berupa Key Risk Indicators (KRI). Key Risk Indicators (KRI) adalah salah satu perangkat untuk mengelola risiko operasional yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memberikan suatu indikator (early warning signal) dan menganalisa risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional Bank. Dengan adanya tools KRI ini, maka Bank dapat memantau posisi risiko operasional Bank untuk menentukan tindakan mitigasi risiko yang diperlukan.

Untuk memitigasi potensi risiko operasional, terdapat sejumlah hal yang dilakukan oleh Bank, antara lain: a. Melakukan kajian secara berkala terhadap kebijakan, prosedur serta limit yang dimiliki oleh Bank. b. Divisi Operational Risk Management melakukan penyusunan laporan terkait hasil dari pelaksanaan

LED, RCSA maupun KRI, dimana di setiap laporan tersebut terdapat rekomendasi mitigasi risiko kepada unit kerja terkait maupun tindak lanjut atas kejadian yang pernah terjadi sebelumnya.

c. Pemenuhan secara berkelanjutan untuk setiap kebutuhan SDM pada Bank baik pada business unit maupun supporting unit dan peningkatan kualitas dari SDM tersebut seperti melalui training.

d. Terdapat kajian terhadap setiap Produk dan/atau Aktivitas Bank sehingga dapat dilakukan identifikasi risiko serta dapat dipersiapkan juga langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan.

e. Adanya penerapan strategi anti fraud oleh Divisi Anti Fraud yang berfungsi mengendalikan risiko fraud, baik dari internal maupun eksternal, termasuk dengan adanya penerapan strategi anti fraud.

f. Pelaksanaan internal control yang memadai antara lain melalui pemisahan yang jelas terhadap tugas dan tanggung jawab (adanya four eyes principle), serta menjalankan fungsi dual control oleh Pejabat yang berwenang.

BIC dan Branch Auditor yang ada di Kantor Cabang secara rutin telah melaksanakan tugasnya meskipun dalam lingkup yang terbatas pada aktivitas transaksional, dan secara berkala SKAI Kantor Pusat juga melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasional cabang dan kantor yang menjadi kewenangannya.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum diidentifikasi sebagai risiko yang timbul dari kelemahan aspek hukum, antara lain akibat dari tindakan hukum, tidak adanya peraturan yang mendukung atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum, seperti kegagalan untuk mematuhi persyaratan hukum suatu perjanjian dan celah-celah dalam pengikatan jaminan.

Perkembangan dan dinamika transaksi memerlukan peningkatan optimalisasi atas peran dan fungsi Legal yang ada. Dalam setiap aktivitas, baik perkreditan, operasional maupun treasury, Bank juga selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan aktivitas perikatan perjanjian dengan nasabah/debitur dan kelengkapan dokumen legalitas sebagai bentuk pengendalian risiko.

118

Sejumlah upaya yang telah dilakukan Bank untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan terkait perjanjian, antara lain dengan melakukan reviu ulang dan pemutakhiran perjanjian kerja sama yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan, program pelatihan bagi karyawan, sosialisasi guna membangun budaya sadar risiko hukum dan kepatuhan pada seluruh aspek lini bank serta efektivitas terhadap pengendalian internal.

6. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level strategis.

Secara umum, untuk posisi 31 Desember 2021, pos-pos keuangan sudah mencapai realisasi yang baik seperti Total Aset, Surat Berharga, Dana Pihak Ketiga serta Laba Bersih. Secara bertahap dan berkesinambungan telah dilakukan penyempurnaan pada seluruh proses aktivitas bisnis Perseroan untuk lebih mengakselerasi pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditentukan.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I, Perseroan telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka memitigasi potensi risiko yang dapat terjadi antara lain dengan melakukan sejumlah strategi terkait risiko kredit, risiko investasi, risiko pasar dan risiko lainnya. Perseroan juga telah memperkuat permodalan terleihat dari tren peningkatan Modal (yoy) sehingga dapat mendukung pelaksanaan produk & aktivitas Perseroan.

Terkait dengan kondisi Pandemi Covid 19 yang masih dialami pada Tahun 2021, Perseroan tetap melakukan sejumlah strategi dalam rangka mempertahankan kinerja Perseroan seperti mengambil langkah antisipatif penyebaran virus di lingkungan kantor dengan melakukan split operation unit critical, work from home, dan tindakan pencegahan lainnya. Dari sisi bisnis, Perseroan juga selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dengan pemberian kredit secara lebih selektif, adanya pelaksanaan restrukturisasi serta menjaga likuiditas dan permodalan Perseroan pada level yang memadai sehingga aktivitas operasional & bisnis Perseroan dapat berjalan dengan lancar.

Disamping itu, pada tahun 2022 terdapat strategi pengembangan bisnis Perseroan lainnya seperti rencana spin off UUS menjadi BUS pada September 2022, Penyertaan Modal ke Fintec DANA, Penerbitan Obligasi Sub Ordinasi Berkelanjutan tahap 1 tahun 2022 sebesar Rp 1 Triliun serta Pengembangan Digital Banking salah satunya berupa Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemberian kredit melalui platform mobile banking (Digital Loan).

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku.

Bank secara berkala menyempurnakan kebijakan dan prosedur serta limit-limit yang mengacu kepada ketentuan regulator serta institusi terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Perbankan, dan lainnya. Bank melakukan kajian kembali secara berkala terhadap kebijakan, prosedur dan limit. Kajian tersebut untuk mengukur kesesuaiannya dengan skala dan kompleksitas Bank serta untuk meningkatkan kehati-hatian dan mitigasi risiko kepatuhan.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Sinarmas Bank melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko kepatuhan, antara lain: i. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara efektif untuk memastikan dan memantau

kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan secara eksternal maupun internal. ii. Melakukan penilaian secara aktif dan berkala terhadap kecukupan kebijakan Pedoman dan

Prosedur Internal yang dimiliki oleh Bank untuk memastikan kesesuaiannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

119

iii. Proaktif melakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan peraturan-peraturan Regulator yaitu baik dalam bentuk sosialisasi langsung, juga dilakukan penyempurnaan materi sosialisasi ketentuan terbaru melalui media internal dengan menambahkan rangkuman dari ketentuan tersebut.

Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan (compliance analysis) atas rencana dan pengembangan produk dan aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat timbul akibat adanya pemberitaan negatif yang menyangkut operasional Bank, atau persepsi negatif tentang Bank.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pengelolaan risiko reputasi yang memadai, Bank antara lain memiliki unit kerja Contact Center untuk memberikan layanan informasi perbankan serta menerima keluhan/pengaduan nasabah, Corporate Secretary memberikan informasi yang perlu disampaikan kepada publik/ stakeholders terkait aktivitas Bank, serta petugas Bank di kantorkantor cabang yang setiap saat dapat memberikan informasi kepada nasabah.

Selain itu, pengendalian risiko reputasi juga dilakukan antara lain dengan melalui pemantauan yang dilakukan oleh Unit Kerja Corporate Secretary terhadap berita yang berkaitan dengan Bank Sinarmas di media massa, Bank juga secara aktif melakukan Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bank telah menerapkan prinsip transparansi dalam tata cara penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada kantor cabang/unit kerja serta kepada nasabah. Hal itu sesuai dengan ketentuan regulator tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, termasuk dalam hal apabila terjadi krisis.

Bank telah memiliki sistem informasi manajemen untuk pencatatan dan administrasi pengaduan nasabah, terutama terkait dengan pengaduan mengenai produk dan layanan Bank. Aplikasi ini membantu Bank untuk menyelesaikan pengaduan dengan baik sesuai Service Level Agreement (SLA).

Transparansi produk yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan regulator mengenai transparansi produk melalui website Bank, serta upaya peningkatan standar layanan nasabah dengan melakukan training service excellence kepada petugas Bank. Selain itu, Bank memiliki unit kerja Service Quality yang bertugas untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas bank kepada nasabah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk memastikan pelayanan yang berkualitas, cabang melakukan role play minimal 1 (satu) minggu sekali serta Mystery Call yang berkoordinasi dengan unit kerja Service Quality, Mystery Shopper yang dilakukan oleh unit kerja Service Quality maupun petugas yang ditunjuk oleh unit kerja tersebut. Selain itu, melalui unit Service Quality, Bank juga melakukan sosialisasi terkait kebijakan di bidang layanan.

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan akan mempengaruhi para pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan akan memiliki nilai apabila keberadaannya mampu memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingannya. Perseroan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai perwujudan tanggung jawab Perseroan terhadap para pemangku kepentingan. Dalam penerapan kegiatan TJSL Perseroan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan. Perseroan bertanggung jawab atas kebijakan, tindakan, keputusan maupun kegiatan operasional Perseroan sesuai prinsip akuntabilitas. Perseroan juga memiliki

120

keterbukaan informasi sesuai prinsip transparansi. Prinsip keberlanjutan diterapkan Perseroan melalui pengembangan produk dan operasional Perseroan dengan mempertimbangkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam menjalanan kegiatan TJSL/CSR, Perseroan senantiasa mengutamakan peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, pemenuhan regulasi, keamanan dan kenyamanan atas layanan, legitimasi dan transparansi. Perseroan berkomitmen untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar dan karyawannya. Secara aktif, seluruh keluarga besar Perseroan bersama-sama menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi aktifitas penghimpunan masyarakat membuat Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan TJSL dengan maksimal. Oleh karena itu, Perseroan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan digital sebagai sarana pendukung kegiatan TJSL terutama kegiatan edukasi dan donasi agar senantiasa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu misi keuangan berkelanjutan Perseroan adalah peranan TJSL untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perseroan telah menyusun kegiatan TJSL dalam RAKB 2021 yang akan diimplementasikan selama periode 2021-2025. Kegiatan TJSL memiliki dampak positif mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Perseroan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan dengan merujuk pada empat pilar sebagai berikut :

2021 2020 2019Edukasi dan Literasi Keuangan19 Agustus 2021 - Bertajuk Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia, sesuai dengan program OJK, Perseroan menggelar edukasi literasi keuangan secara virtual ke Taman Bacaan Lentera Pustaka di Kaki Gunung Salak Bogor

Januari - Desember 2020 Menyelenggaraan edukasi “Penerapan Keuangan Berkelanjutan Melalui Penerapan Teknologi Olah Limbah Peternakan Sapi Beserta Pemanfaatanya” di Desa Sukajaya, Lembang, Jawa Barat.

16 Desember 2019 - Melaksanaan kegiatan literasi keuangan dengan tema “Gerakan Ayo Menabung” bersama 500 santri di Pondok Pesantren Daarul Falah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi target pembukaan rekening Simpanan Pelajar.

13 November 2021 - Perseroan bekerja sama dengan e-Commerce Shopee kembali mengadakan Pelatihan UMKM Go Online via webinar zoom dan live streaming di youtube Perseroan

18 Agustus 2020 - Bersama dengan PT Sinarmas Asset Management, Bank menyelenggarakan webinar “Optimisme dalam Memacu Ekonomi di Era Pandemi. Pembicara dalam webinar ini, yaitu Frenky Tirtowijoyo (Direktur Utama Perseroan, Jamial Salim (Direktur Sinarmas Asset Management), dan Robert A Simanjuntak (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia).

-

Pendidikan Januari - Desember 2021 -Sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kegemaran membaca, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera, Perseroan memberikan CSR kepada Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka

18 Agustus 2020 - Dalam rangka menyambut HUT yang ke 31 serta sebagai bentuk solidaritas, Perseroan bersama dengan Yayasan Muslim Sinar Mas menyalurkan CSR Kendaraan Minibus kepada Yayasan Pendidikan Arifah Gowa, Sulawesi Selatan.-

16 Desember 2019 - Memberikan bantuan berupa 500 ransel SIMPEL, 40 donasi pendidikan (beasiswa).

7 Mei 2021 -Perseroan bekerjasama dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Demak dalam memberikan bantuan tanggung jawab sosial berupa CSR 84 karton minyak goreng Masku

Agustus 2019 - Melakukan pengembangan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat melalui pendistribusian 10.000 buku untuk masyarakat Indonesia.

121

2021 2020 2019April dan Juni 2021 - Perseroan melalui KC Gresik, bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ishlah - Bungah Gresik dalam memberikan bantuan tanggung jawab sosial berupa 2.400 liter Minyak GorengJuni 2021 - Perseroan melalui KC Lampung, bekerjasama dengan Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Lampung Timur dalam memberikan bantuan tanggung jawab sosial berupa CSR 83 karton minyak goreng Filma Mei 2021 - Perseroan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah dalam memberikan bantuan tanggung jawab sosial berupa CSR 360 liter Minyak Goreng Filma.Kesehatan30 Maret 2021 dan 24 November 2021 - Perseroan bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan kegiatan donor darah yang terselenggara sebanyak dua kali

- 24 Januari 2019, 1 April 2019, 24 Juli 2019, dan 12 November 2019 -Mengadakan kegiatan donor darah yang rutin diselenggarakan setiap tiga bulan sekali. Melalui

Agustus 2021 - Sumbangan Masker ke BaznasSeptember 2021 - Berpartisipasi dalam proyek rumah oksigen gotong royong untuk membantu masyarakatyang membutuhkan isolasi covid secara terpusat. Bank memberikan donasi fasilitaskesehatan berupa satu rumah isolasi berisi 125 tempat tidur kepada rumah oksigengotong royong di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.Pemberdayaan MasyarakatJanuari - Desember 2021 -Meneruskan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Melalui Penerapan Teknologi Olah Limbah Peternakan Sapi Beserta Pemanfaatanya” di Desa Sukajaya, Lembang, Jawa Barat.

- 17 Mei 2019 - Memberikan bantuan sarana pertanian berupa mesin penanam padi dan mesin perontok padi kepada para petani di Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Sragen, Jawa Tengah.

13 November 2021 - Perseroan bekerja sama dengan e-Commerce Shopee kembali mengadakan Pelatihan UMKM Go Online via webinar zoom dan live streaming di youtube PerseroanDonasi Lainnya April - Mei 2021 - Menyalurkan bingkisan Ramadhan 1442 H.

April 2020 - Menyalurkan paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, gula, mie instan, dak minyak goreng 1 liter kepada ojek online yang terdampak Covid-19.

16 Oktober 2019 - Mengadakan bazar minyak goreng murah untuk masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Daarul Falah di Mataram, Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.000 liter dengar harga Rp8.000,- per liternya.

Januari 2021 - Bantuan Sosial untuk Bencana di Berbagai Daerah tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat, dan gunung meletus di Jawa Timur dan Yogyakarta (Gunung Semeru dan Gunung Merapi).

22 Agustus 2020 - Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank menyalurkan bantuan berupa hands free wastafel di 2 lokasi, yakni Pasar Nyanggelan Panjer dan Pasar Renon, Denpasar, Bali.

Januari - Desember 2019 -Menyalurkan sebanyak 3.142 mushaf Al-Quran kepada masjid-masjid, sekolah, dan pondok pesantren di Indonesia.

122

2021 2020 2019Februari 2021 - Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar, Perseroan melalui KC Bandung Abdul Rivai memberikan bantuan CSR kepada UKM Textil Majalaya yang terdampak pandemi Covid-19 berupa 167 karton minyak goreng FilmaFebruari 2021 -Perseroan melalui KC Karawang, menyalurkan bantuan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Perseroan KC Karawang yang terdampak banjir berupa CSR 50 dus makanan ringan dan 50 dus air mineral

14 Agustus 2020 - Bersama dengan Tzu Chi Sinar Mas, Bank memberikan bantuan kaki palsu.

19 Maret 2019 - Menyalurkan bantuan untuk korban dan warga yang terdampak bencana banjir di Pekalongan dan Sentani, Papua.

April - Juni 2021 - Perseroan bekerjasama dengan Yayasan Santri Indonesia Kabupaten Demak dalam memberikan bantuan tanggung jawab sosial berupa CSR 417 karton minyak goreng Filma5 April 2021 - Perseroan melalui KC Bima, menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kota Bima dan sekitarnya yang terdampak banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung yang memicu abrasi pantai di Wilayah Kabupaten Bima berupa CSR 100 paket sembako yang masing-masing terdiri dari beras 3 kg, telur 7 butir, mie kering dan minyak goreng sebanyak 1 gelas22 April 2021 - Perseroan melalui KC Kupang, menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kota Kupang yang terdampak Badai Seroja yang melanda pada tanggal 4 April 2021Mei 2021 - Perseroan melalui KC Ambon, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FKLJKD) Provinsi Maluku dalam memberikan bantuan CSR dalam meningkatkan kapasitas UMKM dan masyarakat pra sejahtera berupa 100 paket sembako yang masing-masing terdiri dari 3 kg beras premium, 3 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, 1 kg terigu dan 1 kaleng susuJuli 2021 - Bantuan Minyak Goreng Kepada Warga Kota Malang yang Terdampak oleh Pandemi Covid-19Juli 2021 - Bantuan Hewan Qurban Kepada Kepolisian Daerah LampungJanuari - Desember 2021 - Bantuan Minyak Goreng Filma Kepada Masyarakat yang Tidak MampuOktober 2021 - Bantuan CSR ke Kepolisian Sektor Telanaipura JambiOktober 2021 - Bantuan CSR 2.508 Liter Minyak Goreng kepada jajaran TNI & PolriDesember 2021 - CSR bantuan untuk masyarakat sekitar KC Makassar yang terdampak banjir

123

2021 2020 2019Aktivitas Sosial LainnyaJuni dan November 2021 -Menyelenggarakan “Penuangan Celengan Bambu Tzu Chi” di setiap Kanwil/KC/KCP/KK Perseroan

- 24 - 28 Mei 2019 - Menggelar buka puasa, takjil berkah ramadhan, dan sahur bersama anak yatim

April 2021 - Dalam Rangka mengisi Kegiatan Suci Bulan Ramadhan 1442 H, Perseroan Unit Usaha Syariah bekerjasama dengan Kompas TV dan Pegiat Industri Keuangan Syariah Lainnya mengadakan program Tausyiah “Mutiara Ramadan” yang disiarkan selama 1 bulan penuh setiap hari menjelang shalat subuh dan sebelum berbuka puasa

- April - Mei 2019 -Menyelenggarakan Program “Secangkir Kebahagiaan 2019”. Program ini diadakan melalui media sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Setiap 1 like, share, dan follow media sosial akan diganti dengan 1 kg beras.

April 2021 - Di Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah bekerjasama dengan Tempo.co mengadakan program Tausyiah “Kultum Ramadan Tempo Bersama Bank Sinarmas Syariah” dengan tema ‘Kekuatan Do’a’. Dipandu oleh Ustadz Syam Elmarusyi S.Sos.i S.Q. Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial14 November 2021 -Dalam rangka membantu memberikan pendidikan yang berkualitas secara gratis untuk anak jalanan, dhuafa, dan yatim piatu di Banten khususnya di Maja, Perseroan melalui Unit Usaha Syariah berpartisipasi dalam pembangunan kelas Sekolah Alam Nurani Insani di Maja, Banten

124

13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

125

14. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting untuk perkembangan bisnis Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa melakukan pengembangan karyawan melalui program pelatihan berdasarkan kompetensi sesuai masing-masing level jabatan serta kebutuhan maupun strategi bisnis Perseroan dengan mempertimbangkan isu-isu perekonomian/bisnis makro maupun internal Perseroan. Fokus kegiatan pelatihan dan pengembangan adalah:

1. Leadership Program Perseroan melaksanakan program pelatihan kompetensi kepemimpinan (leadership) bagi karyawan yang telah menduduki posisi pimpinan untuk memastikan kompetensi karyawan sesuai dengan peran yang diharapkan oleh Perseroan.

2. Kompetensi PerbankanSelain memenuhi kompetensi yang diwajibkan oleh regulator seperti Manajemen Risiko, Tresuri, Audit Intern, AAJI, WAPERD, dan sebagainya, Perseroan juga senantiasa melaksanakan program-program pelatihan yang mendukung langsung kelancaran operasional bisnis Perseroan dalam bidang perkreditan, pendanaan, transaksi operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.

3. Kompetensi Informasi dan Teknologi DigitalSeiring dengan strategi digital layanan perbankan, Perseroan menyadari bahwa selain penyiapan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM merupakan faktor penentu keberhasilan transformasi digital. Untuk itu Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif peningkatan kompetensi terkait informasi dan teknologi serta layanan dan produk digital melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi bertaraf internasional.

4. Pengembangan e-learning. Perseroan memberikan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk dapat melakukan pengembangan diri tanpa terikat batasan waktu dan tempat melalui proses pelatihan secara online. Pemanfaatan platform e-learning internal maupun eksternal, senantiasa dioptimalisasi untuk memastikan kegiatan peningkatan kompetensi yang kondusif dan efektif.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberi perhatian bagi pemeliharaan kesejahteraan karyawan baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental dengan menyediakan asuransi kesehatan tambahan selain yang diwajibkan Pemerintah, ruang menyusui, ruang refreshing (function room), ruang makan bersama, perpustakaan, dan ruangan ibadah baik yang disediakan oleh Perseroan maupun bekerjasama dengan pengelola gedung. Selain itu Perseroan juga memfasilitasi minat dan hobi karyawan yang disalurkan melalui berbagai komunitas karyawan.

126

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan termasuk Direksi dan Komisaris per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, status karyawan, aktivitas utama, usia dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Uraian31 Desember

2021 2020Komisaris 3 3Top Management 55 50Middle Management 711 679Firstline Management 1.536 1.494Staff 2.910 3.074Non Staff 1.708 1.657Jumlah 6.923 6.957

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian31 Desember

2021 2020Pascasarjana 188 161Sarjana 4.472 4.519Diploma 549 565SMA 1.662 1.661Lain-lain 52 51Jumlah 6.923 6.957

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Uraian31 Desember

2021 2020<20 tahun 6 1520 – 30 tahun 2.715 3.07031 – 40 tahun 3.178 3.02241 – 50 tahun 869 715>50 tahun 155 135Jumlah 6.923 6.957

Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian31 Desember

2021 2020Tetap 4.453 4.351Kontrak 782 971Alih Daya 1.688 1.635Jumlah 6.923 6.957

Komposisi Karyawan Menurut Jenis Kelamin

Uraian31 Desember

2021 2020Laki-laki 4.117 4.086Perempuan 2.806 2.871Jumlah 6.923 6.957

127

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama31 Desember

2021 2020Pemasaran 1.445 1.403Operasional 1.738 1.938Penagihan 208 203Human Resources (HR) dan General Affair (GA) 139 145Keuangan dan Akuntansi 69 72Manajemen Risiko 26 29Audit Internal 84 94Legal 30 25Teknologi Informasi (IT) 349 303Satuan Kerja Lainnya 1.147 1.110Alih Daya 1.688 1.635Jumlah 6.923 6.957

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi31 Desember

2021 2020Jawa Barat 875 908 Banten 163 186 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2,720 2,693 Daerah Istimewa Yogyakarta 80 90 Jawa Tengah 611 573 Jawa Timur 529 527 Bengkulu 93 86 Jambi 136 143 Nanggroe Aceh Darussalam 22 19 Sumatera Utara 165 183 Sumatera Barat 68 73 Riau 153 163 Sumatera Selatan 174 171 Kepulauan Bangka Belitung 64 65 Kepulauan Riau 45 46 Lampung 82 79 Kalimantan Selatan 85 75 Kalimantan Barat 102 100 Kalimantan Timur 76 78 Kalimantan Tengah 48 46 Kalimantan Utara 21 24 Sulawesi Tengah 32 32 Sulawesi Selatan 121 120 Sulawesi Utara 40 41 Gorontalo 20 19 Sulawesi Barat 8 10 Sulawesi Tenggara 32 27 Nusa Tenggara Barat 106 111 Bali 113 122 Nusa Tenggara Timur 48 54 Maluku 21 21 Maluku Utara 12 14 Papua 32 36 Papua Barat 26 22 Jumlah 6.923 6.957

128

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan serikat kerja. Perseroan juga tidak memiliki tenaga ahli dengan kompetensi spesifik yang tanpa keberadaannya dapat mengganggu kelancaran usaha Perseroan.

Perseroan juga tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perkara pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Pajak, maupun perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang melibatkan masing-masing Perseroan dan/atau masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta tidak ada gugatan kepailitan atau PKPU yang telah diajukan terhadap Perseroan dan/atau somasi/klaim yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB I Tahap I.

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN

Kegiatan Usaha

PT Bank Sinarmas Tbk menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan anggaran dasar yang disahkan dalam Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 di Jakarta.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan Usaha perbankan sebagai berikut :

Penghimpunan Dana

Perseroan senantiasa melakukan peningkatan layanan dengan melakukan inovasi terhadap berbagai produk tabungan, giro, dan deposito untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan dan simpanan nasabah. Masing-masing produk memiliki segmen pasar.

Untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan digital yang semakin pesat, di tahun 2021 Perseroan meluncurkan Tabungan Simas Digi bagi nasabah baru Perseroan, dimana pembukaan rekening 100% online melalui mobile banking SimobiPlus, tanpa perlu adanya interaksi langsung tatap muka.

Produk Penghimpunan Dana

Jenis Tabungan UraianTabungan Simas Bisnis Tabungan untuk kegiatan usaha nasabah, baik nasabah perorangan maupun

non-perorangan.

Tabungan Simas Diamond

Tabungan premium yang memberikan berbagai benefit untuk nasabah.

Tabungan Simas Gold Tabungan reguler dengan tarif rendah dan menawarkan berbagai promo menarik sepanjang tahun.

Tabungan Simas Payroll

Tabungan untuk kebutuhan pembayaran payroll karyawan.

Tabungan Simas Digi Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah baru, pembukaan rekening 100% online dan mudah, serta memberikan benefit bebas biaya.

129

Jenis Tabungan UraianSimas Tabungan Rencana (Simas TARA)

Tabungan dengan setoran bulanan untuk perencanaan keuangan nasabah (saving goals) yang dilengkapi dengan layanan autodebit.

Tabungan co-branding Tabungan dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga.

Tabungan RDP2P Tabungan untuk kebutuhan transaksi nasabah dengan perusahaan financial technology.

Tabungan Simas Investor

Tabungan dengan benefit menarik khusus diperuntukan bagi nasabah investor yang memiliki rekening RDN di Bank Sinarmas.

Simas Valas Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam valuta asing nasabah.

TabunganKu

Tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat.

Simpanan Pelajar Tabungan yang khusus diperuntukan bagi pelajar, mulai dari PAUD sampai dengan SMA atau sederajat untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Simas Basic Savings Account

Tabungan dengan layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusi) untuk memperluas akses layanan perbankan masyarakat.

Perseroan menyediakan produk simpanan Giro dengan berbagai pilihan mata uang, yaitu IDR, USD, SGD, EUR, AUD, JPY, dan CNY bagi nasabah perorangan maupun non-perorangan. Bagi pengguna baru, Bank menawarkan produk Giro Promo yang memberikan keuntungan bebas biaya transaksi dan jasa giro khusus.

Perseroan meningkatkan fitur dan layanan deposito dengan tenor lebih panjang hingga 36 bulan yang tersedia dalam mata uang IDR, USD, AUD, JPY, dan CNY.

Sebagai bagian dari digitalisasi, Bank Sinarmas juga menyediakan layanan berupa pembukaan rekening deposito yang efisien, mudah, dan praktis melalui mobile banking SimobiPlus dan Internet Banking. Deposito online menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif dengan nominal penempatan yang rendah sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit merupakan aktivitas pembiayaan kepada nasabah, yang mencakup pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Perseroan membagi nasabah-nasabah dalam kegiatan penyaluran kredit menjadi beberapa segmentasi: mikro SME, commercial, dan corporate.

Pada tahun 2021, produk unggulan consumer adalah KTA Payroll. Produk ini menjadi unggulan di tengah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar ke perekonomian Indonesia. Perbankan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, sedangkan nasabah membutuhkan dana untuk memenuhi operasional sehari-hari. Oleh karena itu, Perseroan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang pembayaran gaji nya dilakukan melalui Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melihat kredibilitas dari Perusahaan tempat nasabah bekerja dan ketangguhannya selama masa pandemi ini.

Perbankan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, sedangkan nasabah membutuhkan dana untuk memenuhi operasional sehari-hari. Hal ini membuat nasabah menjaminkan aset likuid miliknya untuk mendapatkan pendanaan.

130

Produk Penyaluran Kredit

Segmen Produk UraianMikro Simas KUK dan KUR

Terdiri dari:KUR Mikro KUR Kecil KUR Khusus sebagai supporting program kredit pemerintah dengan plafon kredit maksimal Rp500 juta/nasabah

Simas KUK

Plafon yang diberikan maksimal Rp1 miliar/nasabah dan bisa melakukan penambahan fasilitas kredit (top up) hingga Rp2 miliar.

Agri Fokus pemberian kredit produktif kepada para petani/peternak.

KTA Sawit Fokus pada pemberian kredit ke para petani sawit untuk kebutuhan pembelian sarana produksi.

Consumer KTA Payroll Kredit tanpa agunan berjangka waktu 1-5 tahun untuk karyawan dari perusahaan yang pembayaran payroll melalui Bank Sinarmas.

KTA Dana Darurat Kredit tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah existing yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak. Kredit ini berjangka waktu 14 hari dengan nominal Rp1,7 juta.

Kredit Multiguna (KMG) Kredit untuk tujuan multiguna, yang terdiri dari: KMG dengan jaminan fixed asset

Kredit Kepemilikan Mobil (KPM)

Kredit yang ditujukan untuk pembelian mobil baru, berjangka waktu 1 sd 3 th. Bank Sinarmas bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mau meningkatkan loyalitas / mer-retain karyawan berprestasi dengan memberikan benefit berupa fasilitas COP.

Retail Supply Chain Financing & Distributor Financing.

Fasilitas pembiayaan kepada perusahaan dalam satu rantai bisnis yang sama dengan plafond kredit Rp2 miliar hingga lebih kecil dari Rp150 miliar. Produk ini merupakan produk unggulan pada tahun buku berjalan.

Produk kerja sama kredit/pembiayaandengan Fintech

Fasilitas kredit dengan skema referal dari perusahaan fintech dengan plafon maksimal Rp2 miliar.

Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi

Fasilitas kredit/pembiayaan produktif kepada pelaku usaha dengan plafon maksimal Rp20 miliar.

Korporat Modal Kerja Fasilitas kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk modal kerja usaha dengan plafond > 75 Miliar.

Investasi Fasilitas kredit yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun yang diberikan kepada debitur perorangan maupun badan usaha untuk tujuan investasi dengan plafond > 75 Miliar,

Konsumsi Melalui skema Channeling & Joint Financing dalam rangka kerja sama (linkage program) dengan korporasi multifinance.

Commercial Modal Kerja Fasilitas kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk modal kerja usaha dengan plafond > 15 M sd 75 M

Investasi Fasilitas kredit yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun yang diberikan kepada debitur perorangan maupun badan usaha untuk tujuan investasi

Konsumsi Fasilitas kredit dengan jaminan tunai (back to back / perluasan agunan) dengan tujuan konsumtif

Supply Chain Financing & Distributor Financing

Fasilitas pembiayaan kepada perusahaan dalam satu rantai bisnis. Produk ini merupakan produk unggulan pada tahun buku berjalan.

131

Treasury

Perseroan merupakan Bank Devisa, dengan fokus utama segmen usaha Treasury pada kegiatan perdagangan valuta asing. Bank memiliki produk valuta asing unggulan plain vanilla, seperti today (TOD), tomorrow (TOM) dan SPOT, serta plain vanilla derivatives, seperti forward dan swap.

Pada tahun 2021, segmen usaha Treasury memperkenalkan produk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Perkembangan transaksi valas di dunia perbankan makin berkembang dan bervariasi. Sebagai respon dan langkah awal perluasan bisnis valas, Divisi Treasury sales mengembangkan mekanisme pelayanan transaksi valas baru, yakni Order Dealing Automated (ODA) khusus untuk mata uang dari negara-negara G-7 bagi nasabah retail.

Ekspor-Impor

Perseroan memiliki sejumlah produk pembiayaan perdagangan ekspor, di antaranya Letter of Credit, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), serta Export Bills Collection (DP & DA). Selain itu, Bank juga menyediakan pembiayaan yang dapat digunakan sebagai modal kerja dalam bentuk post export financing seperti diskonto dan negosiasi. Produk pembiayaan ekspor Perseroan memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 1. Layanan transaksi ekspor dilakukan melalui Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication (SWIFT), sehingga proses penerimaan dan penerusan instrumen L/C-SKBDN berlangsung dengan aman dan relatif lebih cepat.

2. Perseroan telah memiliki kerja sama yang baik dengan bank korespondensi terpercaya di kota-kota bisnis di seluruh dunia untuk memperlancar proses transaksi.

Unit Usaha Syariah

Perseroan memperoleh izin untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP.DpG/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Unit Usaha Syariah (UUS). Kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud terdapat dalam anggaran Dasar Perseroan.

Kecenderungan Usaha

Pada tanggal laporan Keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan operasional, profitabilitas, likuiditas, sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi Keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi kondisi keuangan masa datang. 17. PERSAINGAN USAHA

Perseroan sebagai bank konvensional, menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum yang ada di Indonesia dalam penguasaan pasar. Berdasarkan data keuangan bank-bank pada akhir tahun 2021, yang di unduh melalui situs OJK dan diolah oleh internal Bank Sinarmas, peringkat Bank adalah sebagai berikut:

No KategoriBank Sinarmas

Total BankNominal (dalam miliar Rupiah) Peringkat

1 Total Aset 52.672 27 962 Total Kredit & Pembiayaan 18.328 37 963 Total Dana Pihak Ketiga 44.469 26 964 Total Modal Inti 6.943 29 96

Kemampuan Perseoran dalam bersaing dapat dilihat dari pergerakan pangsa pasar berdasarkan aset yang dimiliki, kredit yang disalurkan, dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan terhadap Bank Umum.

132

No KategoriPangsa Pasar Bank Sinarmas terhadap Bank Umum

2020 20211 Total Aset 0,49% 0,52%2 Total Kredit & Pembiayaan 0,38% 0,32%3 Total Dana Pihak Ketiga 0,55% 0,59%

Guna bersaing dalam hal menyediakan produk dan layanan konvensional maupun digital, Perseroan memperkuat teknologi, melakukan pengembangan pada SimobiPlus, serta berkolaborasi dengan perusahaan finansial teknologi.

SimobiPlus merupakan brand Mobile Banking dari Bank Sinarmas yang dapat di download dan diakses melalui PlayStore (Android), AppStore (iOS), dan AppGallery (Huawei), diluncurkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi nasabah untuk bertransaksi. Hanya dalam satu aplikasi nasabah sudah dapat mengakses uang elektronik, tabungan, giro, deposito, RDN, kartu kredit, Reksa Dana, Bancassurance, kredit, dan seluruh produk finansial lainnya. Transaksi yang tersedia di SimobiPlus juga sangat lengkap, mulai dari informasi rekening, pembukaan rekening, pengajuan kartu kredit dan pinjaman, hingga transaksi finansial lainnya seperti transfer, pembayaran tagihan, pembayaran QRIS, pembelian / top-up produk investasi.

Seluruh pengembangan SimobiPlus dilakukan secara inhouse oleh karyawan internal Bank Sinarmas, serta penggunaan sistem dan teknologi informasi yang terus beradaptasi dengan teknologi terkini di industri. SimobiPlus secara konsisten dan berkesinambungan akan selalu melakukan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan meningkatkan daya saing dengan mobile banking lainnya, salah satu nya adalah rencana bekerjasama dengan perusahaan finansial teknologi yang sudah memiliki track record yang baik, untuk pengembangan transaksi finansial maupun layanan keuangan lainnya.

18. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki unit kerja khusus untuk menangani Riset dan Pengembangan. Fungsi Riset dan Pengembangan terkait produk dan strategi pemasaran dijalankan sendiri oleh masing-masing unit kerja di Pusat dan Cabang. Karenanya biaya Riset dan Pengembangan tidak dibukukan pada pos khusus melainkan termasuk dalam biaya operasional Perseroan. 19. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP ENTITAS DALAM SATU KONGLOMERASI

KEUANGAN

Perseroan merupakan Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas, dimana Konglomerasi Keuangan Sinar Mas memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung didalamnya. Dilihat dari komposisi transaksi intra-grup konglomerasi dimana terdapat beberapa transaksi antara satu LJK dengan lainnya, antara lain transaksi penempatan dana (simpanan), keagenan produk, sewa menyewa, pemberian kredit, kerjasama asuransi (asuransi aset tetap, asuransi kesehatan, asuransi kredit dan reasuransi), transaksi obligasi, transaksi valas dan unit penyertaan/pengelolaan reksadana. Keseluruhan transaksi tersebut dalam konglomerasi tidak signifikan apabila dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh konglomerasi. Berdasarkan laporan transaksi intra-grup posisi 31 Desember 2021, seluruh total transaksi intra-grup plus fee based dibandingkan total aset konglomerasi keuangan sebesar 16.02%.

Dalam melakukan transaksi intra-grup, Perseroan serta LJK dalam konglomerasi keuangan didukung dengan dokumen perjanjian dan kewajaran transaksi (prinsip arm’s lenght) dilakukan dengan sangat baik sehingga transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

133

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang meliputi antara lain:

a. Transaksi aset dan liabilitas dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Keterangan

31 Desember 2021 31 Desember 2020

JumlahPersentase terhadap jumlah

aset/liabilitas/dandana syirkah temporer

JumlahPersentase terhadap jumlah

aset/liabilitas/dandana syirkah temporer

(Rp juta) (%) (Rp juta) (%)Aset

Efek-efek 9.758 0,02 7.000 0,02Kredit 401.988 0,76 71.120 0,16Pendapatan yang masih akan

diterima 170 0,00 108 0,00Biaya dibayar dimuka 649 0,00 1.813 0,00Aset lain-lain 32.219 0,06 53.944 0,12

LiabilitasLiabilitas segera 434 0,00 1.370 0,00Simpanan 7.972.890 20,55 5.200.137 15,97Beban yang masih harus dibayar 885 0,00 3.553 0,01

Dana Syirkah TemporerSimpanan 1.009.811 15,50 719.407 12,00

b. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo kredit channeling dan saldo kredit joint financing disalurkan melalui pihak berelasi.

c. Pendapatan bunga dan bagi hasil yang diterima dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.384 juta dan Rp989 juta, atau masing-masing 0,05% dan 0,03% dari jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil.

d. Beban bunga dan bagi hasil yang dibayar kepada pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp77.550 juta dan Rp110.238 juta, atau masing-masing 8,60% dan 9,91%, dari jumlah beban bunga dan bagi hasil.

e. Beban umum dan administrasi yang dibayar kepada pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp30.107 juta dan Rp33.026 juta, atau masing-masing 2,67% dan 2,94% dari jumlah beban umum dan administrasi.

f. Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021

Keterangan Direksi Dewan Komisaris Personil Manajemen Kunci lainnya

% Rp juta % Rp juta % Rp jutaGaji dan imbalan kerja jangka pendek 100,00 16.430 100,00 4.074 97,97 168.306Imbalan pesangon - - - - 2,03 3.494Jumlah 100,00 16.430 100,00 4.074 100,00 171.800

Keterangan

31 Desember 2020

Direksi Dewan Komisaris Personil Manajemen Kunci lainnya

% Rp juta % Rp juta % Rp jutaGaji dan imbalan kerja jangka pendek 100,00 17.442 100,00 4.312 97,73 123.658Imbalan pesangon - - - - 2,27 2.872Jumlah 100,00 17.442 100,00 4.312 100,00 126.530

134

g. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo transaksi komitmen dan kontinjensi (berupa letter of credit dan bank garansi) dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp167.737 juta dan Rp171.156 juta. Saldo jaminan tunai dari pihak berelasi sehubungan dengan transaksi letter of credit dan bank garansi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.245 juta dan Rp 19.940 juta.

h. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset tetap Perusahaan, kecuali tanah diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas dengan nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp996.485 juta dan Rp1.028.519 juta.

21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN

Perseroan menawarkan produk dan jasa perbankan melalui jaringan kantor yang ada di Indonesia. Perseroan memiliki 68 Kantor Cabang, 191 Kantor Cabang Pembantu, 61 KFO Funding, 10 KFO Lending, 22 Kantor Fungsional UMK, 31 Kantor Cabang Syariah, 12 Kantor Kas Syariah, dan 13 Unit Pelayanan Kas Syariah dan 846 ATM yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bank senantiasa memperkuat fondasi dasar untuk merealisasikan tujuan Bank Sinarmas untuk menjadi payment and transaction Bank dengan jaringan distribusi terlengkap dan terintegrasi, Bank terus menciptakan kerja nyata dan kolaborasi dalam segala aspek usahanya. Berbagai langkah strategis, inovasi yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas SDM juga terus dikembangkan sepanjang tahun 2021 yang didukung oleh implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, untuk memperkuat landasan usaha Bank Sinarmas di masa yang akan datang.

Di bidang pendanaan, penghimpunan dana secara konsisten diarahkan pada peningkatan porsi dana-dana murah (CASA) dan pertumbuhan nasabah baru. Pertumbuhan penghimpunan dana khususnya giro dan tabungan diharapkan dapat diperoleh melalui produk dan aktivitas yang sudah berjalan maupun pengembangan atas produk-produk yang telah ada. Bank melakukan campaign atau promo, baik promo yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak biller atau mitra yang bertujuan untuk meningkatkan user, usage, maupun pendapatan fee based. Bank juga akan terus mengembangkan produk dan layanan dalam kerangka financial solution sesuai dengan customer life cycle dan kebutuhan nasabah melalui layanan seluruh channel touch point yang ada serta melakukan kerjasama (co-branding) dengan beberapa partner yang telah memiliki jaringan luas dan ternama akan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai ekuitas Bank Sinarmas dan partner.

Sedangkan dari segi pembiayaan diarahkan pada penyaluran kredit dengan skema Supply Chain Financing (SCF) atau fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada satu mata rantai bisnis, kredit produktif beragunan fixed asset dengan fokus utama pada sektor industri produksi dan perdagangan, penyaluran Kredit Tanpa Agunan kepada karyawan perusahaan yang telah bekerjasama untuk pembayaran payroll melalui Bank Sinarmas, memaksimalkan penyaluran kredit kepada pelaku-pelaku UMKM melalui produk program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Selain itu Bank juga melakukan kemitraan dengan perusahaan Financial Technology dalam rangka melakukan meningkatkan penyaluran kredit konsumtif dan kredit produktif.

Selama masa pandemi virus Covid-19, Bank melakukan penguatan serta perbaikan proses pemantauan kualitas kredit, closed monitoring melalui call report serta memberikan langkah penanganan (restrukturisasi) secara efektif kepada debitur yang terdampak pengaruh ekonomi dan/atau sosial pandemi virus Covid-19 yang disesuaikan dengan kondisi dan atau usaha debitur.

Untuk meningkatkan pertumbuhan fee based income, disamping aktivitas cross dan up-selling untuk produk Bancassurance, Reksadana, maupun produk treasury di seluruh jaringan kantor melalui regional treasury marketing (RTM), Bank juga meningkatkan akses channel pemasaran lewat mobile banking serta internet banking agar memberikan kemudahan transaksi perbankan bagi nasabah selama masa pandemi ini. Kemudahan akses transaksi lewat seluruh touch point e-channel maupun jaringan kantor telah meningkatkan transaksi nasabah lewat jaringan ATM/CRM, mesin EDC, serta QRIS, yang dilakukan lewat mobile banking dan internet banking. Dengan sinergi antara program promosi, edukasi dan gathering dengan nasabah, mendukung peningkatan user dan usage terhadap produk dan layanan

135

Bank serta meningkatkan jumlah dan produktivitas tenaga penjual melalui program pengembangan terpadu dan memberikan pelatihan secara berkala mengenai produk untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi.

22. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan tumbuh 5,2% sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% dengan asumsi program vaksinasi terus dilakukan dan tidak terjadi gelombang baru Covid-19. Sementara target pertumbuhan ekonomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 juga berada pada level 5,2% meningkat dari tahun lalu di level 3,6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif di tahun 2022 didukung oleh longgarnya mobilitas sejalan dengan penurunan angka kasus harian Covid-19 ini memberikan dampak positif bagi industri perbankan sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan target pertumbuhan kredit tahun 2022 menjadi 7,5% dibanding realisasi bulan sebelumnya sebesar 5,2% ditengah likuiditas perbankan yang masih longgar

Meski demikian terdapat tantangan yang perlu diwaspadai diantaranya prediksi perlambatan ekonomi global, Amerika Serikat dan China ditengah konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan kasus Covid-19 yang meningkat, serta rencana penyesuaian kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang diprediksi akan diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan negara Emerging Market dan domestik. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan turun dari 5,6% di 2021, menuju 4,0% di 2022, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksi turun dari 8,1% menjadi 4,8%, sedangkan di Eropa turun dari 5,2% menjadi 3,9%.

Namun demikian di tengah tantangan tersebut indikator makroekonomi domestik menunjukkan pemulihan dimana tren inflasi masih rendah berada dibawah target BI, neraca perdagangan surplus, arus modal asing yang masih mencatatkan inflow ke pasar keuangan Indonesia dan kurs rupiah yang stabil membuat Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga acuan hingga akhir Semester I 2022.

Walaupun masih dibayangi pandemi, kondisi fundamental industri perbankan nasional yang relatif masih kuat dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi lebih kondusif memberi harapan akan meningkatkan permintaan kredit. Berikut beberapa hal yang akan dilakukan Bank sepanjang tahun 2022 :1. Melonggarkan penyaluran kredit tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian, sehingga pertumbuhan

kredit yang mulai berjalan sejak bulan Agustus 2021 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Outstanding kredit diproyeksi akan bertumbuh dua digit, di tengah perekonomian yang diprediksi akan terus membaik. Penyaluran kredit dengan pola kerjasama dengan perusahaan-perusahaan fintech, e-commerce, serta skema open banking menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh Bank.

2. Menempatkan kelebihan likuiditas pada portofolio surat berharga yang telah terbukti memainkan peran yang penting dalam mendukung profitabilitas Bank.

3. Menjaga cost of fund agar tetap rendah, dan mulai naik bertingkat hingga akhir tahun 2022.4. Mengakselerasi digitalisasi guna menciptakan peluang untuk melakukan inovasi serta

pengembangan atas produk dan layanan yang ada.5. Merealisasikan program-program keuangan berkelanjutan yang telah direncanakan antara lain

seperti meningkatkan program inklusi keuangan.

23. STRATEGI USAHA

Kebijakan strategis berperan penting dalam menjaga kelangsungan usaha untuk memastikan terdapat rencana dan kebijakan jangka panjang guna tercapainya kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan selalu beradaptasi dengan perubahan kondisi, baik dari sisi internal maupun eksternal agar dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi, baik terhadap sisi operasional maupun kinerja Perusahaan.

136

Pandemi Covid-19 telah mempercepat pergeseran pola konsumen kearah digital. Hal ini pun turut dirasakan oleh Perseroan, dimana jumlah transaksi yang dilakukan melalui mobile banking SimobiPlus meningkat secara signifikan. Perseroan juga terus berinovasi dalam pengembangan infrastruktur pelayanan secara digital, baik dari sisi penambahan biller maupun penambahan fitur pada aplikasi mobile banking seperti pembukaan rekening online, pembukaan Tabungan Rencana online, dan Personal Financial Management (PFM).

Karena digitalisasi perbankan telah menjadi keniscayaan, strategi Perseroan kedepannya adalah terus mengembangkan ekosistem digital untuk melayani dan mengantisipasi kebutuhan nasabah baik dari sisi lending maupun funding, serta terus mengembangkan fitur dan fungsi SimobiPlus agar menjadi sebuah aplikasi mobile banking yang memiliki fungsi dan fitur lengkap, memudahkan dalam bertransaksi serta user friendly.

Beberapa strategi lain yang dilakukan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:1. Melakukan beberapa corporate actions yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan usaha

dengan cara berkolaborasi dengan pihak ketiga, memperkuat jaringan ekosistem digital, serta memperkuat permodalan.

2. Membangun kehidupan finansial nasabah yang berkualitas, aman, dan terpercaya. Perseroan akan mengedukasi nasabah terhadap layanan keuangan, mengembangkan produk-produk finansial baru yang berguna dalam perencanaan keuangan masa depan nasabah, meningkatkan jumlah asset under management per nasabah melalui customer deepening, serta reactivation program terhadap nasabah-nasabah yang dormant.

3. Mengembangkan sistem pembayaran dan elektronik banking guna kemudahan akses untuk setor dan tarik tunai, serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyaluran kredit dengan menggunakan aplikasi digital.

24. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1. No. Pendaftaran : IDM000650499Jangka Waktu : sampai dengan 21 Desember 2025Etiket Merek :

2. No. Pendaftaran : IDM000403607Jangka Waktu : sampai dengan 12 Agustus 2021

saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Etiket Merek :

25. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG

MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

137

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,

b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,

c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.

d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan

b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP No. 9/2021”). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

138

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

139

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Nominal(Rp)

Persentase(%)

Penjamin Pelaksana Emisi:PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 400.000.000.000 80,00PT BCA Sekuritas 50.000.000.000 10,00PT Mandiri Sekuritas 50.000.000.000 10,00

Jumlah 500.000.000.000 100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua. baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau

Dewan Komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung,

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung

oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar Obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan risk premium (sesuai dengan rating dari Obligasi).

140

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Mirawati Sensi Idris Intiland Tower. 7th Floor Jl. Jend. Sudirman. Kav 32 Jakarta 10220 Indonesia Telepon : (021) 5708111 Faksimili: (021) 5722737

STTD No. : STTD.AP-113/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Yelly WarsonoKeanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0148Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)Surat Penunjukan : No. SKL.028/2022/PRESDIR tanggal 12 Januari

2022

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Lasut Pane & Partners Jl. Hang Tuah Raya No.29 Kebayoran Baru. Jakarta 12120 Telepon: (021) 720 4279. 722 4105 Faksimili: (021) 720 4275

STTD No. : STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Marjan E. PaneNama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM)No Anggota Asosiasi : 93007

141

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 8 Agustus 2018 dan Surat Edaran No. Ref:01/DS-HKHPM/0119 Perihal: Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, tanggal 7 Januari 2019.

Surat Penunjukan : No.023/2022/PRESDIR tanggal 12 Januari 2022

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Sinarmas MSIG Tower Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Kel. Karet, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12920 Telepon: (021) 5228737 Faksimili : (021) 5228738

STTD No. : No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Surat Penunjukan : No. SKL.027/2022/PRESDIR tanggal 12 Januari 2022

Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi. dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi Subordinasi.

142

Notaris : Aulia Taufani, SH. Menara Sudirman Lantai 17D Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta 12190 - Indonesia Telepon: (+62 21) 5289 2366 Faksimili: (+62 21) 520 4780

STTD No. : STTD.N-5/PM.22/2018 Tanggal 20 Februari 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, SH.Anggota IkatanNotaris Indonesia No. : 0060219710719Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.Surat Penunjukan : No. 024/2022/PRESDIR tanggal 12 Januari 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perusahaan : PT Kredit Rating IndonesiaPemeringkat Efek Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 11 Jl. MH Thamrin No. 51 Kav. 22 Jakarta Pusat 10350 Telepon : (021) 3983 4411

Ruang lingkup tugas Perusahaan Pemeringkat Efek dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 antara lain melakukan Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

143

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (“bank bjb”), selaku Wali Amanat.

Perseroan dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam POJK No.19/2020 sesuai dengan Surat No. 1059/TRE-KWA/2022 tanggal 04 April 2022 dan Surat No. 1060/TRE-KWA/2022 tanggal 04 April 2022. Bank bjb sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (due diligence) terhadap rencana penerbitan Obligasi Subordinasi Perseroan yang dinyatakan dalam Surat No. 1061/TRE-KWA/2022 tanggal 04 Maret 2022, dengan memperhatikan POJK No.20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp2.500.000,-.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “Bank Jabar” dengan logo baru.

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang kemudian dikenal dengan sebutan Bank Jabar Banten.

144

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Jabar BantenNomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 Bank Jabar Banten telah resmi berubah menjadi bank bjb.

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana tertuang di Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 153 tanggal 30 Maret 2022 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0229651 tanggal 21 April 2021.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Susunan Pemegang Saham bank bjb per 31 Desember 2021 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit adalah sebagai berikut:

No. PEMEGANG SAHAM

KEPEMILIKAN

JUMLAH LEMBAR SAHAM

TOTAL DALAM RUPIAH

(jutaan Rupiah)

% KEPEMILIKAN (TOTAL SAHAM)

MODAL DASARNilai nominal Rp250 persaham - Seri A - Seri B

9.600.000.0006.400.000.000

2.400.0001.600.000

Total Modal Dasar 16.000.000.000 5.000.000MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUHSAHAM SERI A

A. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 3.756.415.785 939.104 38,18%Provinsi Jawa Barat 3.756.415.785 939.104 38,18%

B. Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat 2.363.812.461 590.953 24,02%

Pemerintah Kota se-Jawa Barat 583.201.465 145.800 5,93%1 Kota Bandung 116.000.006 29.000 1,18%2 Kota Cirebon 17.837.704 4.460 0,18%3 Kota Sukabumi 38.545.063 9.635 0,39%4 Kota Bekasi 62.493.022 15.624 0,64%5 Kota Bogor 46.737.809 11.684 0,48%6 Kota Cimahi 104.000.000 26.000 1,06%7 Kota Depok 93.777.672 23.444 0,95%8 Kota Tasikmalaya 62.810.189 15.703 0,64%9 Kota Banjar 41.000.000 10.250 0,42%

Pemerintah Kabupaten se-Jawa Barat 1.780.610.996 445.153 18,10%1 Kabupaten Bandung 712.485.914 178.122 7,24%2 Kabupaten Cirebon 56.121.123 14.030 0,57%3 Kabupaten Karawang 56.863.937 14.216 0,58%4 Kabupaten Ciamis 32.721.097 8.180 0,33%5 Kabupaten Tasikmalaya 130.953.800 32.738 1,33%6 Kabupaten Sukabumi 86.889.260 21.722 0,88%7 Kabupaten Subang 44.937.610 11.235 0,46%8 Kabupaten Indramayu 87.986.270 21.997 0,89%9 Kabupaten Bekasi 73.550.504 18.387 0,75%

10 Kabupaten Sumedang 46.052.684 11.513 0,47%11 Kabupaten Bogor 202.523.232 50.631 2,06%12 Kabupaten Cianjur 102.416.760 25.604 1,04%13 Kabupaten Kuningan 28.797.110 7.199 0,29%14 Kabupaten Majalengka 35.462.669 8.866 0,36%15 Kabupaten Garut 26.366.698 6.592 0,27%16 Kabupaten Purwakarta 51.219.171 12.805 0,52%17 Kabupaten Bandung Barat 5.263.157 1.316 0,05%

145

No. PEMEGANG SAHAM

KEPEMILIKAN

JUMLAH LEMBAR SAHAM

TOTAL DALAM RUPIAH

(jutaan Rupiah)

% KEPEMILIKAN (TOTAL SAHAM)

C. Pemerintah Provinsi Banten 520.589.856 130.147 5,29%Provinsi Banten 520.589.856 130.147 5,29%

D. Pemerintah Kota & Kab. se-Banten 773.896.559 193.474 7,87%Pemerintah Kota 185.749.520 46.437 1,89%

1 Kota Tangerang 125.117.942 31.279 1,27%2 Kota Cilegon 60.631.578 15.158 0,62%

Pemerintah Kabupaten se-Banten 588.147.039 147.037 5,98%

1 Kabupaten Serang 151.092.304 37.326 1,54%2 Kabupaten Tangerang 289.306.189 72.326 2,94%3 Kabupaten Lebak 37.586.022 9.397 0,38%4 Kabupaten Pandeglang 110.162.524 27.541 1,12% TOTAL SAHAM SERI A 7.414.714.661 1.853.679 75,36% SAHAM SERI B MASYARAKAT 2.424.072.500 606.018 24,64% TOTAL SAHAM SERI B 2.424.072.500 606.018 24,64% TOTAL 9.838.787.161 2.459.697 100,00%

JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL- Seri A - Seri B

2.185.285.3393.975.927.500

546.321 993.982

Total Jumlah Saham dalam Portepel 6.161.212.839 1.540.303

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Akta No. 154 tanggal 30 Maret 2022 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0007373 tanggal 21 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama (Independen) : Farid RahmanKomisaris : DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, SE, ME*Komisaris : Ir. H. Muhadi, MScKomisaris Independen : H. Tubagus Raditya Indrajaya*Komisaris Independen : Fahlino Fauzi Sjuib, SE, MAKomisaris Independen : Diding Sakri*

Dewan Direksi Direktur Utama : Yuddy RenaldiDirektur Kepatuhan : Cecep Trisna Direktur Keuangan : Nia KaniaDirektur IT, Treasury dan International Banking : Rio LanasierDirektur Konsumer dan Ritel : SuartiniDirektur Operasional : Tedi SetiawanDirektur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari

* berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

146

4. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Anggaran Dasar tahun 2022, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvesional yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertifikasi deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.2. Memberikan kredit.3. Menerbitkan Surat Pengakuan Utang.4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan perintah

nasabahnya :a. Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakuknya tidak

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;b. Surat pengakuan Utang dan kertas dagang lainnnya; yang masa berlakunya tidak lebih lama

dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;c. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);e. Obligasi;f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu ) tahun;g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga

yang tidak tercatat oleh Bursa Efek.11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat.12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi

ketentuan yang di tetapkan oleh yang berwenang.13. Melakukan kegiatan pernyertaan modal pada Bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan

lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.14. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit,

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.15. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun

yang berlaku.16. Menyelenggarakan usaha – usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank bjb, atau bank bjb sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

Selain Penghimpunan dan Penyaluran dana, bank bjb melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti Reksa dana, Bancasurannce, Trade Finance & Services, Produk Treasury, Kiriman Uang dan Western Union, Inkaso, BPDnet Online, bjb DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing), Jaminan Bank (Bank Garansi), Fasilitas Safe Deposit Box (SDB), Mobile Banking (M-ATM Bersama), Layanan Nasabah bjb Precious, Jasa layanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan, Ibadah Haji (BPIH), Layanan Weekend Banking, Layanan Mobil Edukasi dan juga Jasa Pasar Modal (Jasa Kustodian dan Jasa Wali Amanat).

147

bank bjb terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai Wali Amanat No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016. Selain itu, juga melayani Jasa Agen Jaminan, Agen Pembayar dan Jasa Agen Rekening Penampungan.

Sebagai Bank Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah go public, bank bjb telah memiliki imej yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi bank nasional. Saat ini bank bjb telah memiliki jaringan kantor yang menyebar di 14 provinsi, terutama Jawa Barat serta Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dari sisi produk, layanan electronic banking (bjb DIGI) telah medorong berkembangnya berbagai produk bank bjb. Untuk mengoptimalkan layanannya bagi seluruh nasabah, bank bjb telah memperluas jaringan layanan perbankan di Indonesia. Saat ini kantor-kantor cabang bank bjb juga dapat dijumpai di berbagai kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Tegal, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Selain itu, bank bjb juga mengembangkan jaringan di bawahnya untuk membawa dirinya semakin dekat dengan nasabah. Hingga tanggal 31 Desember 2021, bank bjb memiliki 65 kantor cabang, 874 kantor cabang pembantu 65 kantor cabang, 874 kantor cabang pembantu, 346 kantor kas dan 213 payment point, 51 Mobil Kas, 29 Cash Recycle Machine, 1.743 ATM,18 layanan precious, 6 Sentra UMKM/PESAT, 13 weekend banking.

5. PENGALAMAN PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK DI PASAR MODAL

Pada 4 Januari 2016, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk berperan aktif sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau sejak tahun 2016 antara lain sebagai berikut :I. Obligasi / Sukuk

- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri A- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri B- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2021- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022- Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C

148

- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B- Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A- Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B- Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A- Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri A- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri A- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri B- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri C- Obligasi Dengan Opsi Konvesi Wika Realty Tahun 2019

II. MTN- Perum PNRI MTN I Tahun 2018- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri B- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri A- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri B- MTN IV Perum Perumnas Tahun 2019- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B- MTN VIII Perum Perumnas Tahun 2019- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B- MTN IX Perum Perumnas Tahun 2019- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas

Tahun 2020 Seri A- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas

Tahun 2020 Seri B- LTN Subordinasi I Bank Artha Graha Internasional Tahap I Tahun 2020- MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021- MTN Capital Financial Indonesia I Tahun 2021- MTN Capital Strategic Invesco I Tahun 2022- MTN City Retail Developments I Tahun 2021- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri A- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri B- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri C- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri A- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri B- MTN V Hotel Indonesia Natour Tahun 2019- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri A- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri B

149

- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri A- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri B- MTN III LEN Industri Tahun 2016- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri A- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri B- MTN II Len Industri Tahun 2019 Seri A- MTN Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2021- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B- MTN II MNC Leasing Tahun 2018- MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018- MTN Pacific Strategic Financial I Tahun 2021- MTN Pan Pacific Investama I Tahun 2022- MTN II PTPN V Tahun 2021- MTN IV PTPN XIII Tahun 2016- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri A- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri B- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri C- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri D- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri A- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri B- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri D- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri E- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri A- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri B- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018 Seri A- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri A- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri B- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri C- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri D- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri E- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap I Seri A- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri A- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri D- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri C- MTN II PT PNM Venture Capital tahun 2020- Sukuk Mudharabah I PT PNM Ventura Syariah Tahun 2021- MTN XIV PP Properti Tbk- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri A- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri B- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri C- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri A- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri B- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri C- MTN I SKL Tahun 2017 Terkait KIK DRPT Seri A- MTN II Tunas Baru Lampung Tahun 2017- MTN III Tunas Baru Lampung Tahun 2018- MTN Waskita Toll Road Tahun 2019- MTN II Waskita Toll Road Tahun 2019- MTN PT Waskita Karya Realty Tahun 2021- MTN PT Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2021- MTN IX Wika Realty Tahun 2019

150

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No.20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.

c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan

d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.

f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali

Amanat.j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian bank bjb pada tanggal laporan posisi kuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

151


KETERANGAN 31 Desember 2021

31 Desember 2020

31 Desember 2019

ASETKas 3.747.644 3.689.045 3.160.771Giro pada Bank Indonesia 11.900.072 8.046.403 6.512.341Giro pada bank lain - pihak ketiga 2.691.297 881.541 535.268Cadangan kerugian penurunan nilai (66) (71) (66)Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - pihak ketiga 11.428.774 5.818.892 7.919.924Cadangan kerugian penurunan nilai (2.268) (2.662) ( 2.193)Tagihan derivatif 3.967Surat berharga - pihak ketiga 16,.972.982 11.479.763 8.855.293Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3,129,03 10.121.400 3.162.245Wesel ekspor dan tagihan lainnya - pihak ketiga 642.937 740.396 908.060Kredit yang diberikan- Pihak berelasi 278.132 217.937 261.564- Pihak ketiga 95.534.914 89.232.997 81.625.682Cadangan kerugian penurunan nilai (1.809.372) (1.755.670) ( 705.300)Pembiayaan dan piutang syariah - setelah dikurangi margin ditangguhkan - pihak ketiga 6.418.869 5.761.509 5.402.059

Cadangan kerugian penurunan nilai (129,.348) (157.093) ( 131.102)Tagihan akseptasi 162.367 52.772 156,084Penyertaan saham 42.124 42.124 42,124Cadangan kerugian penurunan nilai (1.303) (1.303) (1.303)Aset tetap- Harga perolehan 6,.375.513 5.970.602 4.609.769- Akumulasi penyusutan (1.819.155) (1.555.254) (1,.65.544)Aset pajak tangguhan - neto 118.601 100.932 128.13Bunga yang masih akan diterima 1.029.390 793.066 650.516Aset lain-lain - neto 1.640.994 1.456.676 1.712.169TOTAL ASET 158.356.097 140.934.002 12.536.474

LIABILITAS, DANA SYIRKAHTEMPORER DAN EKUITASLIABILITASLiabilitas segera 1.804.558 1.830.150 1.816.918Simpanan nasabah- Pihak berelasi 11.003.476 9.272.176 12.981.014- Pihak ketiga 102.761.034 90.526.300 70.583.379Simpanan nasabah - Syariah- Pihak berelasi 183 1 1- Pihak ketiga 614.933 480.093 425.410Simpanan dari bank lain- Pihak berelasi 98.556 94.279 423.938- Pihak ketiga 1.782.921 2.024.805 1.132.690Liabilitas derivative - 10 -Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - - 3.792.336Liabilitas akseptasi 163.983 52.802 156.084Efek utang yang diterbitkan - neto 2.403.547 3.236.456 3.487.485Pinjaman yang diterima - pihak ketiga 12.161.667 11.300.357 8.791.601Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 23.756 29.765 369Utang pajak 129.213 77.354 44.323Bunga yang masih harus dibayar 168.674 221.713 178.516Liabilitas pajak tangguhan – neto - - 169.389Liabilitas imbalan kerja 203.356 206.046 209.983Liabilitas lain-lain 1.647.025 1.331.870 731.131Obligasi subordinasi 2.988.492 1.992.707 996.424TOTAL LIABILITAS 137.955.374 122.676.884 105.920.991

152



31 Desember 2020

31 Desember 2019

Dana syirkah temporerBukan bank- Pihak berelasi 58.009 7.059 2.639- Pihak ketiga 7.205.229 6.174.398 5.360.099Bank- Pihak ketiga 53.452 69.861 210.116Total dana syirkah temporer 7.316.690 6.251318 5.572.854

EKUITASEkuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas indukModal sahamModal ditempatkan dan disetor penuh 2.459.697 2.459.697 2.459.697Tambahan modal disetor 1.058.541 1.058.541 1.058.541Surplus dari revaluasi aset tetap 2.201.402 2.080.964 2.020.781Keuntungan (Kerugian) dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijualPengukuran kembali program imbalan pasti (8.577) 116.935 (1.514)- Setelah pajak tangguhan (146.439) (138.470) (179.115)Saldo laba-Telah ditentukan penggunaannya 3.813.887 3.073.730 3.725.378- Belum ditentukan penggunaannya 3.657.863 3.308.127 2.909.072Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 13.036.374 11.959.524 11.992.840Kepentingan non-pengendali 47.659 46.276 49.789TOTAL EKUITAS 13.084.033 12.005.800 12.042.629TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS 158.356.097 140.934.002 123.536.474



Tahun-tahun yang berakhir pada

31 Desember 2020

31 Desember 2019

PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAHPendapatan bunga dan syariah 13.146.261 12.548.614 12.011.703Pendapatan provisi dan komisi pembiayaan syariah 68.182 72.064 79.727BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH (5.313.916) (6.123.414) (6.008.924)PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO 7.900.527 6.497.264 6.082.506

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYAProvisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan 802.774 641.022 599.296Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku 391.947 247.051 267.980Keuntungan transaksi valuta asing - neto 58.686 54.658 13.143Keuntungan dari penjualan surat berharga yang diperdagangkan - neto 325.132 424.289 58.092Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto - 92.475 25.851Lain-lain 139.708 (1.346) 50.341

BEBAN OPERASIONAL LAINNYABeban umum dan administrasi (2.701.546) (2.499.005) (2.281.455)Beban tenaga kerja dan tunjangan (2.922.119) (2.639.268) (2.024.828)Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto Kerugian (626.103) (142.226) (321.837)Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto (58.176) - -Pemulihan/(penyisihan) kerugian komitmen dan kontinjensi 6.010 2.853 (149)Lain-lain (718.225) (465.641) (409.447)LABA OPERASIONAL 2.598.615 2.212.126 2.059.493BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO (11.033) (44.098) (81.531)

153



Tahun-tahun yang berakhir pada

31 Desember 2020

31 Desember 2019

LABA SEBELUM PAJAK 2.587.582 2.168.028 1.977.962BEBAN PAJAK (568.928) (478.032) (413.470)LABA TAHUN BERJALAN 2.018.654 1.689.996 1.564.492Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugiPengukuran kembali atas program imbalan pasti (14.041) 56.551 (10.160)Revaluasi aset tetap 120.438 60.183 86.990Pajak penghasilanAkun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi Keuntungan (Kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

6.262

(125.512)

(15.958)

118.449

1.935

(1.514)Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan –setelah pajak (12.853) 219.225 77.251TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2.005.801 1.909.221 1.641.743LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:Pemilik entitas induk 2.031.858 1.687.218 1.558.651Kepentingan non-pengendali (13.204) 2.778 5.841TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:Pemilik entitas induk 2.018.815 1.906.495 1.635.851Kepentingan non pengendali (13.014) 2.726 5.892LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH) 206.52 171.49 156.83

9. INFORMASI

Alamat PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk adalah sebagai berikut :

PT BPD Jawa Barat dan Banten TbkSinarmas MSIG Tower Lt.9Jl. Jend. Sudirman Kav.21Kel. Karet, Kec. Setiabudi

Jakarta Selatan 12920Telepon : (021) 5228737Faksimili : (021) 5228738

Email: [email protected]. : Divisi Treasury

Grup Kustodian & Wali Amanat

154

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Subordinasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi (FPPO Subordinasi) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO Subordinasi yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi Subordinasi dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Subordinasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI Nomor: SP-043/OBL/KSEI/0322 tanggal 1 April 2022 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo

Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Juli 2022.

b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

155

c. Pengalihan kepemilikan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi Subordinasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO Subordinasi yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi Subordinasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 6 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

156

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek

atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi Subordinasi dan bukti jati diri.

b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing Seri Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi pada rekening sebagai berikut:

PT Bank Sinarmas TbkCabang KFO Thamrin

No. Rekening: 005-5054-347a/n: PT Aldiracita Sekuritas

Indonesia

PT Bank Central Asia TbkCabang Thamrin

No. Rekening: 206-3871222a/n: PT BCA Sekuritas

PT Bank Permata SyariahCabang Arteri Pondok IndahNo. Rekening: 00971134003a/n: PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2022 pk 12.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

157

11. Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

(i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

(ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional.

Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum

dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

2. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

3. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

4. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

158

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i), dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

(i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

(ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

(iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

(iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

159

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 1 – 5 Juli 2022 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi melalui e-mail berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI/ PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT Aldiracita Sekuritas IndonesiaMenara Tekno, 9th Floor

Jl. H. Fachrudin No. 19 RT.1/RW.7Jakarta Pusat 10250

Telepon: (021) 3970 5858Faksimile: (021) 3970 5850

Email: [email protected]: www.aldiracita.com

PT BCA SekuritasMenara BCA,

Grand Indonesia, 41st FloorJl. MH Thamrin No.1

Jakarta 10310Telepon: (021) 2358 7222

Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300Email: [email protected]

www.bcasekuritas.co.id

PT Mandiri SekuritasMenara Mandiri I. Lantai 24-25Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55.

Jakarta 12190Tel: (021) 526 3445Fax: (021) 527 5701

Email: [email protected]


XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

161


Kepada: Otoritas Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Menara Tekno, Lt. 9 Jl. H. Fachrudin No. 19 RT.1/RW.7 Jakarta Pusat 10250 U.p.: Direksi

PT Bank SinarmasTbk Sinar Mas Land, Menara I, Lt.9 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350

PT BCA Sekuritas Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41 Jl. MH Thamrin No.1 Jakarta 10310

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Sinarmas MSIG Tower Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Kel. Karet, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12920

PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri I. Lt. 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55. Jakarta 12190

No. 010/LPP/VI/2022 20 Juni 2022

Dengan hormat,

Pendapat hukum ini (“Pendapat Hukum”) diterbitkan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dan

pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang berupa obligasi dan sukuk sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36 POJK.04/2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat

Utang Dan/Atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”) dan POJK No. 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“POJK

No.7/2017”) oleh PT Bank Sinarmas Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara

Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) jo. Surat OJK Nomor: S-

557/PM.221/2022 tanggal 20 April 2022 perihal: Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I PT Bank

Sinarmas Tbk., dengan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank

Sinarmas Tahun 2022 (“PUB I”) dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun

Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

Bank Sinarmas No. 34 tanggal 6 April 2022 jis. Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahun 2022 No. 1 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum II Pernyataan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahun 2022 No. 75 tanggal

20 Juni 2022 seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

(“PPUBOSB I”) yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam periode 2 (dua) tahun yang pertama kali dilakukan

melalui penerbitan obligasi subordinasi tahap I diterbitkan dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank

Sinarmas Tahap I Tahun 2022 (“Obligasi Subordinasi I Tahap I”) dengan jumlah pokok obligasi sebesar

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

| PENDAPAT HUKUM

Obligasi Subordinasi I Tahap I ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai pokoknya, dan diterbitkan

tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban Perseroan kepada para pemegang Obligasi Subordinasi I Tahap

I.

Bunga Obligasi Subordinasi I Tahap I sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dibayarkan setiap 3

(tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga dari seri Obligasi

Subordinasi I Tahap I sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2022, sedangkan

pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal

8 Juli 2027.

Obligasi Subordinasi I Tahap I akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI), sebagaimana termaktub dalam

Surat BEI No. S-03584/BEI.PP2/04-2022 tanggal 28 April 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek

Bersifat Utang.

Obligasi Subordinasi I Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, termasuk tidak dijamin oleh negara

Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan ke dalam program penjaminan bank yang

dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta tidak diproteksi atau dijamin oleh Perseroan atau Perusahan Anaknya sebagaimana

diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (f) Peraturan OJK Nomor 11/2016 serta memenuhi persyaratan lainnya dalam

Pasal 19 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 11/2016 dan merupakan kewajiban Emiten yang disubordinasi sesuai

dengan ketentuan Pasal 5.3 Perjanjian Perwaliamanatan. Hak pemegang Obligasi Subordinasi I Tahap I adalah

pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di

kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik

yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi I Tahap I memiliki hak

tagih yang lebih rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang

bukan Pemegang Obligasi Subordinasi I Tahap I tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang

Saham Perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan bagian Pengawas Perbankan melalui Surat OJK No. S-46/PB.33/2022 tanggal 29 Maret

2022 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Produk dan/atau Aktivitas Baru Penawaran Umum

Berkelanjutan I Obligasi Subordinasi Tahap I PT Bank Sinarmas Tbk, menyatakan tidak berkeberatan atas rencana

Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2022.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang Jangka Panjang dari PT Kredit Rating

Indonesia IrA sesuai dengan suratnya Nomor RC-003/KRI-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022.

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan

seluruhnya oleh Emiten untuk modal Perseroan dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit. Obligasi

Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) yang memiliki fitur Write Down dalam hal

Perseroan berpotensi mengalami Peristiwa Terganggunya Kelangsungan Usaha (Point Of Non-Viability) serta

peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan Peraturan OJK -11/2016

sebagaimana diubah dengan POJK 34/POJK.03/2016., sebagaimana dirinci dalam prospektus yang diterbitkan

sehubungan dengan Obligasi Subordinasi I Tahap I (“Prospektus”).

Obligasi Subordinasi I Tahap I dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Aldiracita Sekuritas

Indonesia, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (”Penjamin

164

| PENDAPAT HUKUM

Pelaksana Emisi Tahap I”) dan sebagai penjamin emisi Obligasi (”Penjamin Emisi Obligasi Tahap I”) dan

menjamin secara penuh (full commitment) sesuai dengan bagian yang disepakatinya sebagaimana termaktub

dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022

No. 36 tanggal 6 April 2022 jis. Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 3 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 77 tanggal 20 Juni 2022, seluruhnya

dibuat di hadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“PPEO Tahap I”).

Perseroan telah menunjuk PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. sebagai wali amanat (selanjutnya disebut “Wali

Amanat”) dan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk telah menerima penunjukan tersebut dengan hak dan

kewajiban sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 35 tanggal 6 April 2022 jis. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 2 tanggal 10 Mei 2022 dan

Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun

2022 No. 76 tanggal 20 Juni 2022 seluruhnya yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota

Administrasi Jakarta Selatan (“PWA Tahap I”).

Kami telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjalankan tugas sebagai konsultan hukum independen berdasarkan

surat penunjukan Perseroan dengan suratnya No. SKL.023/2022/PRESDIR tanggal 12 Januari 2022, dan telah

memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan

Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh

Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas

nama : Marjan E. Pane, S.H., STTD No. STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka PUB I, adalah untuk memeriksa aspek

hukum Perseroan dan Dokumen Emisi (sebagaimana didefinisikan di bawah) serta menerbitkan pendapat dari

segi hukum atas Perseroan dengan merujuk pada POJK 7/2017 dengan memperhatikan Standar Profesi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-undang No. 8

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”). Pendapat hukum diterbitkan berdasarkan hasil uji tuntas hukum atas

Perseroan sebagaimana termaktub dalam laporan uji tuntas hukum tanggal 10 Mei 2022 (“Laporan Uji Tuntas

Hukum/LUTH”), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak

terbatas pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya (UUPerbankan), Undang-undanag No. 21 Tahun

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya (UUOJK), UUPM berikut peraturan-

peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Laporan Uji Tuntas Hukum/LUTH terdiri dari:

BAB I. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

BAB II. Maksud dan Tujuan

BAB III. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

BAB IV. Pemegang Saham

BAB V. Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan

BAB VI. Izin-Izin Dan Dokumen Operasional berikut Lampirannya

BAB VII. Kekayaan Perseroan berikut Lampirannya.

165

| PENDAPAT HUKUM

BAB VIII. Perjanjian

BAB IX. Perkara

BAB X. Dokumen Emisi

Sehubungan dengan rencana PUB I dan Obligasi Subordinasi I Tahap I telah ditandatangani akta-akta sebagai

berikut, yaitu:

i. PPUBOSB I;

ii. PWA Tahap I;

iii. PPEO Tahap I;

iv. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI tanggal 1 April 2022 Nomor Pendaftaran SP-

043/OBL/KSEI/0322

v. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 21 tanggal 1 April 2022 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris

di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan KSEI; dan

vi. Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No.78

tertanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Dokumen-dokumen tersebut di atas bersama-sama disebut “Dokumen Emisi”.

Pendapat Hukum diberikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

i. selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan sebagaimana termaktub dalam LUTH,

tidak ada dokumen-dokumen korporasi Perseroan lainnya termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak

lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang diserahkan kepada kami;

ii. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;

iii. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami

adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang berwewenang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

iv. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-

dokumen yang disampaikan adalah benar; dan

v. semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi I Tahap I,

telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kami selaku konsultan hukum yang independen menyampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Shinta Indonesia yang didirikan di Jakarta Pusat sebagaimana

termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 jo Akta Perubahan No. 91 tanggal

15 September 1989 yang keduanya dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, SH., Notaris di Jakarta dan telah

diumumkan dalam Tambahan No. 6448 Berita Negara Republik Indonesia No.49 tanggal 21 Juni 2005.

Perseroan telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

pada saat pendirian.

Perseroan diubah namanya menjadi PT Bank Sinarmas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataaan

Keputusan Rapat No.1 tanggal 21 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi, SH., MKn.,

166

| PENDAPAT HUKUM

Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-

03960.HT.04-TH 2006 tanggal 20 Desember 2006.

Dalam rangka Go Public, anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan

BAPEPAM dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran

Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dalam rangka perubahan status Perseroan dari

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (go public) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan

Keputusan Rapat No.31 tanggal 6 April 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti dari

Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat

Keputusan No.AHU-22745.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010, karenanya sah dan mengikat, termasuk

ketentuan dalam Pasal 4 UUPT beserta penjelasannya dan Pasal 154 UUPT beserta penjelasannya yang

membatasi keberlakuan Peraturan XI.J.1 Angka 4 huruf c dan d.

Anggaran Perseroan kemudian diubah dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 33/POJK.04/2014,

sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank

Sinarmas Tbk No. 82 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., Magister

Kenotriatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahaan

anggaran dsarnya telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

AH.01.03-0925696 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftar dalam daftar perseroan No. AHU-

3494622.AH.01.011.TAHUN2015 tanggal 20 April 2015, karenanya sah dan mengikat.

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,

guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017) dan persetujuan perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan

dalam rangka penyesuaian terhadap POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 yang

dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah

memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan

keputusannya No. AHU-0062375.AH.01.02.Tahun 2020 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar

telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI No.AHU-AH.01.03.0384896 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-

0150773.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 10 September 2020, karenanya sah dan mengikat.

Terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 56 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat di hadapan

Aulia Taufani, SH., Notaris berkedudukan di kota administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan

perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0326858 dan telah didaftarkan dalam

daftar Perseroan No. AHU-0092456.AH.01.11.Tahun 2021 keduanya tertanggal 25 Mei 2021, mengenai

perubahan pasal 4 ayat (2), karenanya dan sah mengikat.

2. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan sebagaimana tercantum dalam

Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran

Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH.,

Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan

anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-

167

| PENDAPAT HUKUM

0062375.AH.01.02.Tahun 2020 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-

AH.01.03.0384896 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0150773.AH.01.11.Tahun 2020

ketiganya tertanggal 10 September 2020 dan dengan merujuk pada Pasal 4 UUPT dan Penjelasannya, serta

Pasal 154 UUPT dan Penjelasannya, maka ketentuan mengenai kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan) berlaku dan karenanya ketentuan

mengenai kegiatan usaha dalam Akta No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat, telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan sah

dan mengikat.

Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan telah sesuai dengan

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a hanya

memberikan layanan penerbitan NIB, sedangkan pasal 5 ayat (3) mengenai perizinan berusaha sebagaimana

diatur pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh OJK atau Bank Indonesia. Dengan diterbitkannya NIB dan

diperolehnya izin berusaha oleh OJK atau Bank Indonesia, maka pelaksanaan kegiatan usaha oleh Perseroan

sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 199 tanggal 31 Agustus 2020 adalah

sah dan mengikat.

Semua izin dan persetujuan yang diperlukan Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagai bank

umum telah diperoleh, masih berlaku, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia dan/atau OJK Perbankan.

3. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah disusun

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf b.1. POJK No. 7/2017, telah dilakukan secara berkesinambungan, serta telah dilakukan sesuai

dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah

serta mengikat Perseroan.

Kepemilikan saham dalam Perseroan oleh para pemegang sahamnya telah dilakukan sesuai dengan

anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing pemegang saham dan peraturan perundang-

undangan yang mengikat masing-masing pemegang saham tersebut, karenanya kepemilikan saham oleh

masing-masing pemegang saham Perseroan adalah sah dan mengikat dan para pemegang saham tersebut

dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Saham para pemegang

saham Perseroan tidak sedang dijaminkan.

Perseroan telah ditetapkan sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Grup Sinarmas

berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-95/PB.33/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

Sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Grup Sinarmas, Perseroan telah menerapkan

Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada konglomerasi keuangannya sesuai dengan POJK No.

18/POJK.03/2016 dan telah menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (self assesssment) Pelaksanaan Tata

Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Semester II Tahun 2021 dalam rangka memenuhi

POJK 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, pada tanggal

14 Februari 2022 dan telah diterima oleh OJK pada tanggal 15 Februari 2022.

168

| PENDAPAT HUKUM

Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan Sinar Mas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk.

Individu yang menjadi pengendali dan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, adalah Indra Widjaja. Perseroan telah

melaporkan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) secara elektronik melalui AHU Online pada

tanggal 3 Agustus 2020 melalui notaris, sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018.

Kepemilikan saham dalam Perseroan oleh SMMA telah sesuai dengan Pasal 33 POJK Nomor

12/POJK.03/2021, yaitu paling tinggi sejumlah modal sendiri bersih SMMA.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan

sebesar paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Total persentase cadangan yang telah disisihkan oleh Perseroan dibandingkan jumlah modal ditempatkan

dan disetor adalah sebesar Rp 8.500.000.000 atau 0,43%, jumlah tersebut belum mencapai paling sedikit

20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor karenanya berlaku pasal 70 ayat 4

yaitu bahwa jika cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh

cadangan lain.

4. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah diangkat oleh Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan telah diberitahukan kepada

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan Peraturan OJK No.

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”),

serta telah memenuhi persyaratan mengenai kemampuan dan kepatutan, karenanya sah bertindak dalam

kedudukannya masing-masing sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris berdasarkan dan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama

Lembaga Jasa Keuangan, kecuali pengangkatan Ekajaya Ongny Putra dan Kapil Sharma terhitung efektif

setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan regulator terkait.

Dalam menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan, telah diangkat Komite Audit, Unit Audit Internal dan

Piagam Audit serta Sekretaris Perusahaan. Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan POJK No.

55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan pengangkatan

Unit Audit Internal dan pembentukan Piagam Audit telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta pengangkatan Sekretaris

Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau

Perusahaan Publik. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan POJK No.

34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Satuan Kerja

Audit Internal Perseroan dibentuk sesuai dengan POJK No. 55/POJK-03/2016 Tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi Bank Umum serta telah disesuaikan dengan peraturan OJK Pasar Modal.

Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Sinarmas telah Menyusun Kebijakan

Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Revisi 3.0 yang berlaku sejak tanggal 27 Januari

2021 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. SK.001/2021/DIRUT-EU tanggal 27 Januari 2021.

Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi.

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tertuang dalam Surat Keputusan

No.SK.001/2020/DIRUT-EU tanggal 31 Januari 2020 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi

Keuangan Sinarmas.

169

| PENDAPAT HUKUM

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan telah memutuskan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Keuangan Sinar Mas Financial Services sebagaimana termaktub

dalam Surat Keputusan No. 007/2021/DIRUT-EU Tentang Susunan, Wewenang & Tanggung Jawab Komite

Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas tanggal 9 Maret 2021.

5. Para karyawan Perseroan dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Peraturan Perusahaan Perseroan tahun 2021 – 2023 telah memperoleh pengesahan dari instansi terkait,

karenanya sah dan mengikat para pihak di dalamnya.

Upah Minimum yang dibayarkan oleh Perseroan tidak melanggar upah minimum berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-

undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Perseroan belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003. Konsekuensi hukum belum dibentuknya Lembaga bipartit adalah pasal 109

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu berupa sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Menteri atau

pejabat yang ditunjuk.

6. Tingkat Kesehatan Perseroan untuk Semester II Posisi 31 Desember 2021 adalah Sehat, sebagaimana telah

dilaporkan kepada OJK Direktorat Pengawasan Bank 3 pada tanggal 24 Januari 2022 dengan surat Perseroan

No. SKL. 017/2022/DIR1-RMG.

Perseroan telah memenuhi kewajiban Modal Inti Minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK Nomor

12/POJK.03/2020.

7. Kekayaan Perseroan berupa tanah dan bangunan terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya Perseroan

dapat menjalankan haknya atas kekayaan tersebut. Tanah dan bangunan tersebut tidak berada dalam

sengketa atau diagunkan.

Bangunan yang didirikan di atas Tanah milik Perseroan telah diasuransikan, dan berdasarkan Surat

Pernyataan Direksi Perseroan, nilai pertanggungan adalah cukup untuk melindungi risiko yang

dipertanggungkan.

8. Kekayaan berupa HAKI yang telah didaftarkan atas nama Perseroan dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan karenanya dapat dipergunakan secara sah oleh Perseroan sebagai

pemiliknya. Kekayaan berupa HAKI tidak sedang dijaminkan dan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa.

9. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain yang masih berlaku, telah

ditandatangani oleh pihak yang berwenang, karenanya sah serta mengikat bagi para pihak didalamnya dan

dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.

10. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisarisnya untuk melakukan PUB I termasuk

tahapan-tahapannya, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.

007/2022/PRESKOM tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana disyaratkan dalam

Anggaran Dasar Perseroan, karenanya sah dan mengikat.

170

| PENDAPAT HUKUM

11. Tidak terdapat pembatasan (negative covenants) dalam perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat

merugikan hak-hak pemegang saham publik dan hak-hak pemegang Obligasi Subordinasi maupun yang

dapat menghalangi rencana penerbitan PUB I Tahap I beserta penggunaan dananya.

12. Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, tidak ada perkara pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara,

Pajak, maupun perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang melibatkan Perseroan dan/atau masing-

masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta tidak ada gugatan kepailitan atau PKPU yang

telah diajukan terhadap Perseroan dan/atau somasi/klaim yang secara material dapat mempengaruhi

kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB I Tahap I.

13. Perseroan telah mengajukan izin penyelenggaraan kepada pengawas bank atas rencana Penawaran Umum

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) POJK Nomor

13/POJK.03/2021, melalui surat Perseroan No. SKL.034/2022/PRESDIR tanggal 17 Januari 2022 Perihal:

Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Produk dan/atau Aktivitas Baru Penawaran Umum Berkelanjutan I

Obligasi Subordinasi Bank Sinarmas.

14. Perseroan memilih fitur write down tanpa kompensasi yang telah disampaikan dalam surat Perseroan Nomor

SKL.034/2022/PRESDIR tanggal 17 Januari 2022 kepada OJK Pengawas Perbankan dengan memenuhi

semua syarat yang ditentukan dalam Romawi II angka 10 SEOJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 dengan alasan

jika memilih fitur konversi maka akan berakibat terdilusinya saham Perseroan yang dapat merugikan

kepentingan pemodal dan/atau pemegang Obligasi Subordinasi Tahap I apabila Perseroan mengalami kondisi

terganggu kelangsungan usahanya dan/atau hal-hal sebagaimana diatur dalam Romawi II angka 2 SEOJK

Nomor 20/SEOJK.03/2016 sebagaimana dicantumkan dalam PWA Tahap I. Fitur write down tanpa

kompensasi telah disetujui oleh OJK Pengawas Perbankan melalui Surat OJK No. S-46/PB.33/2022 tanggal

29 Maret 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Produk dan/atau Aktivitas Baru Penawaran

Umum Berkelanjutan I Obligasi Subordinasi – Tahap I PT Bank Sinarmas Tbk.

15. Tidak terdapat perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain termasuk pemegang sahamnya yang dapat

menghambat dilakukannya write down pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan Obligasi Subordinasi

harus di write down.

16. Dokumen Emisi telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dibuat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar masing-masing pihak, dan karenanya sah dan

mengikat bagi para pihak di dalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan

ketentuan di dalamnya dan tidak ada hubungan afiliasi antara para pihak dalam Dokumen Emisi dengan

Perseroan.

PWA Tahap I telah dibuat sesuai POJK No. 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dan karenanya sah dan mengikat.

Tidak ada hubungan afiliasi maupun hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi, PT Kredit Rating Indonesia dengan Perseroan

Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Subordinasi I Tahap I sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

17. Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014 khususnya pasal 5 yaitu memiliki peringkat

idnA(Single A) yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak

171

| PENDAPAT HUKUM

investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana tercantum

dalam Pasal 6 POJK No. 36/2014.

18. Rencana Penggunaan dana hasil Penerbitan Obligasi Subordinasi I Tahap I setelah dikurangi dengan biaya

Penawaran Umum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan

Obligasi Subordinasi I Tahap I adalah sah dan mengikat Perseroan.

Penggunaan dana ini tidak merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan

(“POJK No. 42/2020”) maupun Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan

Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), karenanya Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk

memenuhi POJK No. 42/2020 maupun POJK No. 17/2020 dalam merealisasikan dana tersebut. Penggunaan

dana untuk modal kerja tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, karenanya tidak tunduk pada POJK

17/2020.

Dalam melaporkan hasil penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Tahap I, Perseroan

wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

Perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Tahap I hanya dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015, sebagaimana diatur dalam POJK No.

30/2015, dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sesuai dengan tujuan penggunaan dana,

dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

19. Obligasi Subordinasi I Tahap I tidak dijamin dengan jaminan khusus (baik jaminan umum maupun jaminan

khusus), termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak

dimasukkan ke dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan

atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak diproteksi atau

dijamin oleh Perseroan atau Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (f) Peraturan

OJK Nomor 11/2016 serta memenuhi persyaratan lainnya dari Pasal 19 ayat (1) Peraturan OJK Nomor

11/2016, dan merupakan kewajiban Emiten yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5.3 Perjanjian

Perwaliamanatan. Hak pemegang Obligasi Subordinasi I Tahap I adalah pari passu tanpa hak preferen

dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-

hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun

yang akan ada di kemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi I Tahap I memiliki hak tagih yang lebih

rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan

Pemegang Obligasi Subordinasi I Tahap I tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang

Saham Perseroan.

20. Ketentuan dalam Prospektus khususnya BAB I PENAWARAN UMUM, BAB II PENGGUNAAN DANA YANG

DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM, BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN,

KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA serta BAB XII KETERANGAN

TENTANG WALI AMANAT, yang berhubungan dengan hukum adalah sesuai dengan pemeriksaan dari segi

hukum yang kami lakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 9/POJK.04/2017 Tentang

Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

dan POJK No. 7/2017.

172

| PENDAPAT HUKUM

Pendapat Hukum berlaku sejak tanggal yang tercantum pada awal Pendapat Hukum yaitu tanggal 20 Juni 2022

yang menggantikan dan mencabut pendapat hukum tanggal 6 April 2022, yang keberlakuannya sampai

diterbitkannya Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi

dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku

khususnya di bidang Pasar Modal dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Hormat kami, LASUT PANE & PARTNERS

__________________ Marjan E. Pane Partner

173


XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

175


177

178

PT BANK SINARMAS Tbk PT BANK SINARMAS Tbk

Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position

31 Desember 2021, 2020 dan 2019 December 31, 2021, 2020 and 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, (Figures are Presented in Millions of Rupiah,

kecuali Dinyatakan Lain) unless Otherwise Stated)

Catatan/

Notes 2021 2020 2019

ASET ASSETS

Kas 571.425 629.712 615.219 Cash

Giro pada Bank Indonesia 4 2.137.244 1.623.067 2.060.593 Demand deposits with Bank Indonesia

Demand deposits with other banks - Giro pada bank lain - pihak ketiga 5 3.151.343 2.158.349 360.934 third parties

Cadangan kerugian penurunan nilai (3.516) (1.543) - Allowance for impairment lossesJumlah - bersih 3.147.827 2.156.806 360.934 Net

Penempatan pada Bank Indonesia 6 Placements with Bank Indonesia anddan bank lain 9.592.917 1.905.327 1.039.622 other banksCadangan kerugian penurunan nilai - (9) - Allowance for impairment lossesJumlah - bersih 9.592.917 1.905.318 1.039.622 Net

Efek-efek 7 Securities Pihak berelasi 9.758 7.000 42.711 Related partiesPihak ketiga 14.572.865 9.176.566 5.541.583 Third partiesJumlah 14.582.623 9.183.566 5.584.294 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (92) (263) - Allowance for impairment lossesJumlah - bersih 14.582.531 9.183.303 5.584.294 Net

Efek-efek yang dibeli dengan janji jual 8 Securities purchased under agreementskembali - pihak ketiga 1.673.712 4.587.757 108.681 to resell - third partiesBunga diterima dimuka yang belum diamortisasi (725) (1.671) (16) Unamortized interest receivedJumlah bersih 1.672.987 4.586.086 108.665 Net

Kredit yang diberikan dan piutang/ 9pembiayaan syariah Loan and receivables/sharia financing

Pihak berelasi 401.988 71.120 10.676 Related partiesPihak ketiga 17.529.788 20.406.172 22.486.576 Third partiesJumlah 17.931.776 20.477.292 22.497.252 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (1.617.907) (1.598.919) (1.182.755) Allowance for impairment lossesJumlah - bersih 16.313.869 18.878.373 21.314.497 Net

Tagihan akseptasi 10 Acceptance receivablesPihak ketiga 249.811 273.417 385.012 Third partiesCadangan kerugian penurunan nilai (2.646) (119.840) (119.800) Allowance for impairment lossesJumlah - bersih 247.165 153.577 265.212 Net

Penyertaan modal sementara - setelah dikurangi 11 Temporary Equity Particition - net ofcadangan kerugian penurunan nilai sebesar allowance for impairment losses ofRp 53.695 dan Rp 16.755 masing-masing pada Rp 53,695 and Rp 16,755 as of tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 - 281.405 318.345 December 31, 2020 and 2019, respectively

Pendapatan yang masih akan diterima 12 315.777 243.768 220.625 Accrued income

Biaya dibayar dimuka 13 1.601.446 1.935.587 1.724.015 Prepaid expenses

Aset tetap - setelah dikurangi 14 Property and equipment - net ofakumulasi penyusutan sebesar accumulated depreciation of Rp 1,181,611Rp 1.181.611, Rp 932.341 dan Rp 688.484 Rp 932,341 and Rp 688,484 as ofmasing-masing pada tanggal December 31, 2021, 2020 and 2019,31 Desember 2021, 2020 dan 2019 1.540.865 1.584.298 1.399.242 respectively

Ijarah assets - net ofAset Ijarah - setelah dikurangi 16 accumulated depreciation of Rp 51,169

akumulasi penyusutan sebesar Rp 80,038 and Rp 168,136 as of Rp 51.169, Rp 80.038 dan Rp 168.136 masing-masing December 31, 2021, 2020 and 2019,pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 396.386 463.152 628.023 respectively

Aset pajak tangguhan - bersih 34 64.120 54.930 - Deferred tax assets - net

Aset lain-lain - bersih 17 487.422 932.663 920.270 Other assets - net

JUMLAH ASET 52.671.981 44.612.045 36.559.556 TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan See accompanying notes to financial statements bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. which are an integral part of the financial statements.

181



31 Desember 2021, 2020 dan 2019 December 31, 2021, 2020 and 2019



Catatan/

Notes 2021 2020 2019

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

DAN EKUITAS AND EQUITY

Liabilitas Liabilities

Liabilitas segera 18 116.189 193.249 131.750 Liabilities immediately payable

Simpanan 19 DepositsPihak berelasi 7.972.890 5.200.137 3.692.251 Related partiesPihak ketiga 29.988.665 25.563.779 20.959.946 Third parties

Jumlah 37.961.555 30.763.916 24.652.197 Total

Simpanan dari bank lain 20 Deposits from other banksPihak berelasi - - 26.433 Related partiesPihak ketiga 79.243 61.198 773.826 Third parties

Jumlah 79.243 61.198 800.259 Total

Efek-efek yang dijual dengan janji beli Securities sold under agrements to repurchasekembali - pihak ketiga 21 - 1.042.913 236.699 - third parties

Utang pajak 22 29.745 71.082 38.428 Taxes payable

Liabilitas akseptasi 10 250.424 153.617 265.212 Acceptances payables

Beban yang masih harus dibayar 23 23.094 41.183 30.775 Accrued expenses

Liabilitas pajak tangguhan - bersih 34 - - 123.277 Deferred tax liabilities - net

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 40 27.840 29.288 13.032 Long-term employee benefits liability

Liabilitas lain-lain 24 311.579 201.475 94.290 Other liabilities

Jumlah Liabilitas 38.799.669 32.557.921 26.385.919 Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer 25 Temporary Syirkah Funds

Simpanan DepositsPihak berelasi 1.009.811 719.407 240.764 Related partiesPihak ketiga 5.497.552 5.273.232 3.326.896 Third parties

Jumlah 6.507.363 5.992.639 3.567.660 Total

Simpanan dari bank lain Deposits from other banksPihak ketiga 5.533 4.641 531.514 Third parties

Jumlah Dana Syirkah Temporer 6.512.896 5.997.280 4.099.174 Total Temporary Syirkah Funds

Ekuitas Equity

Modal saham - nilai nominal Rp 100 Capital stock - Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham (in full Rupiah) par value per share Modal dasar - 60.000.000.000 saham Authorized - 60,000,000,000 shares Modal ditempatkan dan disetor - Issued and paid-up shares

17.461.803.306 saham, 17.461.803.306 saham 17,461,803,306, 17,461,803,306 shares dan 16.981.803.206 saham masing-masing and 16,981,803,206 sharespada tanggal 31 Desember 2021, as of December 31, 20212020 dan 2019 26 1.746.180 1.746.180 1.698.180 2020 and 2019, respectively

Tambahan modal disetor - bersih 26 2.368.655 2.368.655 2.116.655 Additional paid-in capital - net

Dana setoran modal 27 1.408.975 - - Advance for share subscription

Komponen ekuitas lainnya 7,14 407.324 637.954 483.426 Other equity components

Saldo laba Retained earningsDitentukan penggunaannya 41 8.500 8.000 7.500 AppropriatedTidak ditentukan penggunaannya 1.419.782 1.296.055 1.768.702 Unappropriated

Jumlah Ekuitas 7.359.416 6.056.844 6.074.463 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH

DAN EKUITAS 52.671.981 44.612.045 36.559.556 FUNDS AND EQUITY


182


Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 For the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019



Catatan/

Notes 2021 2020 2019

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL OPERATING REVENUES AND EXPENSES

Pendapatan bunga 28 2.622.909 2.632.465 2.781.204 Interest revenues Pendapatan bagi hasil 28 695.070 667.796 579.656 Profit sharing incomeBeban bunga 29 (687.603) (905.187) (967.014) Interest expense Beban bagi hasil 29 (214.579) (206.870) (183.343) Profit sharing expenses

Interest Revenues and Profit Sharing Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih 2.415.797 2.188.204 2.210.503 Income - Net

Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating RevenuesProvisi dan komisi selain dari Fees and commissions other than

kredit 2 649.365 598.706 976.899 from loansKeuntungan kurs mata uang asing - bersih 39.385 67.970 28.221 Gain on foreign exchange - netKeuntungan efek-efek yang diukur dari kenaikan Gain on increase in fair value of securities

nilai wajar melalui laba rugi - bersih 5.883 2.491 5.593 through profit and loss - netKeuntungan dari penjualan efek-efek yang diukur Gain on sale of fair value of securities

melalui laba rugi - bersih 2 177.855 372.456 2.632 through profit and loss - netLain-lain 32 52.511 646.106 1.012.935 Others

Jumlah Pendapatan Operasional 3.340.796 3.875.933 4.236.783 Total Operating Revenues

Beban Operasional Lainnya Other Operating ExpensesKerugian penurunan nilai aset keuangan 832.151 1.366.010 2.024.718 Impairment losses on financial assetsUmum dan administrasi 30 1.147.080 1.125.180 1.043.445 General and administrative expensesTenaga kerja 31 761.502 758.862 677.630 Personnel expensesPenyusutan aset tetap 14 252.403 245.687 138.558 Depreciation - property and equipmentBiaya komisi 45.021 43.948 75.488 Commission expenseLain-lain 33 143.121 219.646 195.051 Others

Jumlah Beban Operasional 3.181.278 3.759.333 4.154.890 Total Operating Expenses

LABA SEBELUM PAJAK 159.518 116.600 81.893 PROFIT BEFORE TAX

BEBAN PAJAK 34 TAX EXPENSE

Kini 33.571 48.580 16.101 CurrentTangguhan (1.801) (50.502) 59.040 Deferred

31.770 (1.922) 75.141

LABA BERSIH 127.748 118.522 6.752 PROFIT FOR THE YEAR

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Pos yang akan direklasifikasi Item that will be reclassified subsequently to ke laba rugi profit or lossLaba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan Unrealized gain (loss) on change in fair value

nilai wajar dari efek-efek yang diukur melalui of securities at fair value through other penghasilan komprehensif lain 7 (237.193) 163.441 - comprehensive income

Pajak sehubungan dengan pos yang Tax relating to items that will beakan direklasifikasi 34 6.563 (10.848) - reclassified

Laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok Unrealized gain on increasetersedia untuk dijual 7 - - 116.175 in fair value of AFS securities

Pajak sehubungan dengan pos yang Tax relating to items that will beakan direklasifikasi 34 - - 12.699 reclassified

(230.630) 152.593 128.874

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - bersih setelah dampak pajak tangguhan Items that will not be reclassified to profit or lossRevaluasi aset tetap 14 - - 86.307 Gain on revaluation of property and equipmentPengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Remeasurement of long-term employee

jangka panjang 40 (4.347) (8.944) (5.187) benefits liability Pajak sehubungan dengan pos yang tidak Tax relating to items that will not be

akan direklasifikasi 34 826 1.699 1.297 reclassified(3.521) (7.245) 82.417

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) TOTAL OTHER COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF LAIN (234.151) 145.348 211.291 INCOME (LOSS)

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF (106.403) 263.870 218.043 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

LABA BERSIH PER SAHAM EARNINGS PER SHARE

(dalam Rupiah penuh) 35 (in full Rupiah)

Dasar 6,75 6,80 0,43 Basic

Dilusian - 6,00 0,34 Diluted


183


Laporan Perubahan Ekuitas Statement of Changes in Equity


(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) (Figures are Presented in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Laba (Rugi) yang

Belum Direalisasi

atas Perubahan Surplus

Nilai Wajar Efek/ Revaluasi

Tambahan Modal Dana Setoran Unrealized Gain (Loss) Aset Tetap/

Disetor - Bersih/ Modal/ on Change in Revaluation Ditentukan Tidak Ditentukan

Catatan/ Modal Saham/ Addition Paid Advance for Shares Fair Value of Surplus of Property Penggunaanya/ Penggunaanya/ Jumlah Ekuitas/

Notes Capital Stock in Capital Subscriptions Securities and Equipment Appropriated Unappropriated Total Equity

Saldo pada tanggal 1 Januari 2021/Balance as of January 1, 2021 1.746.180 2.368.655 - 244.211 393.743 8.000 1.296.055 6.056.844

Pembentukan cadangan umum/Appropriation for general reserve 41 - - - - - 500 (500) -

Penambahan dana setoran modalAdvance for shares subscriptions 26,27 - - 1.408.975 - - - - 1.408.975

Laba tahun berjalan/Profit for the year - - - - - - 127.748 127.748

Penghasilan (rugi) komprehensif lain/Other comprehensive income (loss)

Rugi yang belum direalisasi atas perubahannilai wajar efek-efek yang diukur pada nilaiwajar melalui penghasilan komprehensif lain/

Unrealized loss on change in fair value of

securities measured at fair value through

other comprehensive income - - - (230.630) - - - (230.630) Pengukuran kembali liabilitas imbalan

kerja jangka panjang/Remeasurement of long - term

employee benefits liability 40 - - - - - - (3.521) (3.521)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2021/Balance as of December 31, 2021 1.746.180 2.368.655 1.408.975 13.581 393.743 8.500 1.419.782 7.359.416


Komponen Ekuitas Lainnya/Other Equity Components

Saldo Laba/Retained Earnigs

184





Laba (Rugi) yang

Belum Direalisasi



Tambahan Modal Unrealized Gain (Loss) Aset Tetap/

Disetor - Bersih/ on Change in Revaluation Ditentukan Tidak Ditentukan

Catatan/ Modal Saham/ Addition Paid Fair Value of Surplus of Property Penggunaanya/ Penggunaanya/ Jumlah Ekuitas/

Notes Capital Stock in Capital Securities and Equipment Appropriated Unappropriated Total Equity

Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 -

sebelum dampak penyesuaian/

Balance as of December 31, 2019 -

before adjustments 1.698.180 2.116.655 89.683 393.743 7.500 1.768.702 6.074.463

Penyesuaian dampak penerapan PSAK No. 71 :/Impact of initial adoption of PSAK No. 71 : 48 - - 1.935 - - (583.424) (581.489)

Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 -

setelah dampak penyesuaian/

Balance as of January 1, 2020 -

after adjustments 1.698.180 2.116.655 91.618 393.743 7.500 1.185.278 5.492.974

Pembentukan cadangan umum/Appropriation for general reserve 41 - - - - 500 (500) -

Penambahan modal saham dari konversi Waran Seri IIIAdditional issuance of capital stock

from conversion of Series III Warrants 26,27 48.000 252.000 - - - - 300.000 Laba tahun berjalan/

Profit for the year - - - - - 118.522 118.522 Penghasilan (rugi) komprehensif lain/Other comprehensive income (loss)

Keuntungan yang belum direalisasi atasperubahan nilai wajar efek-efek yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain/

Unrealized gain on changes of securities at fair

value of securities measured at fair value

through other comprehensive income - - 152.593 - - - 152.593 Pengukuran kembali liabilitas imbalan


employee benefits liability 40 - - - - - (7.245) (7.245)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020/Balance as of December 31, 2020 1.746.180 2.368.655 244.211 393.743 8.000 1.296.055 6.056.844




185





Laba (Rugi) yang

Belum Direalisasi



Tambahan Modal Unrealized Gain (Loss) Aset Tetap/

Disetor - Bersih/ on Change in Revaluation Ditentukan Tidak Ditentukan

Catatan/ Modal Saham/ Addition Paid Fair Value of Surplus of Property Penggunaanya/ Penggunaanya/ Jumlah Ekuitas/

Notes Capital Stock in Capital Securities and Equipment Appropriated Unappropriated Total Equity

Saldo pada tanggal 1 Januari 2019/Balance as of January 1, 2019 1.538.180 1.276.655 (39.191) 307.436 7.000 1.766.340 4.856.420

Pembentukan cadangan umum/Appropriation for general reserve 41 - - - - 500 (500) -

Penambahan modal saham dari konversi Waran Seri III/Additional issuance of capital stock

from conversion of Series III Warrants 26,27 160.000 840.000 - - - - 1.000.000 Laba tahun berjalan/

Profit for the year - - - - - 6.752 6.752 Penghasilan (rugi) komprehensif lain/Other comprehensive income

Keuntungan yang belum direalisasi atasperubahan nilai wajar efek-efek yang diukurmelalui penghasilan komprehensif lain/

Unrealized gain on changes of securities at fair

value of securities measured at fair value

through other comprehensive income - - 128.874 - - - 128.874 Pengukuran kembali liabilitas imbalan


employee benefits liability 40 - - - - - (3.890) (3.890) Surplus revaluasi aset tetap/

Revaluation surplus of property & equipment 14 - - - 86.307 - - 86.307

Saldo pada tanggal 31 Desember 2019/Balance as of December 31, 2019 1.698.180 2.116.655 89.683 393.743 7.500 1.768.702 6.074.463




186


Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows




Catatan/

Notes 2021 2020 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Pendapatan bunga 12,28 2.561.339 2.607.985 2.796.025 Interest revenues Pendapatan bagi hasil 12,28 831.025 889.051 834.304 Profit sharing incomePendapatan operasional lainnya 32 879.110 1.616.957 1.992.442 Other operating incomeBeban bunga 23,29 (701.963) (900.725) (966.144) Interest expense Beban bagi hasil 23,29 (218.308) (200.924) (185.156) Profit sharing expensesKeuntungan (kerugian) selisih kurs

mata uang asing - bersih (51.509) 41.936 82.657 Gain (loss) on foreign exchange - netPembayaran pajak penghasilan badan 34 (55.055) (33.586) (7.523) Payment of corporate income taxBeban umum dan administrasi 30 (1.152.875) (1.114.117) (1.094.752) General and administrative expensesBeban tenaga kerja 31 (761.502) (758.862) (677.630) Salaries expenseBeban operasional lainnya 33 (75.138) (185.182) (147.958) Other operational expenses

Arus kas operasional sebelum perubahan Operating cash flow before changes in operating aset dan liabilitas operasi 1.255.124 1.962.533 2.626.265 assets and liabilities

Penurunan (kenaikan) aset operasi: Decrease (increase) in operating assets :Penempatan pada bank lain dan Bank

Indonesia 6 - 138.825 (70.547) Placements with other banks and Bank IndonesiaEfek-efek 7 (5.630.368) (3.709.120) (2.265.221) Securities Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 8 2.913.099 (4.477.421) 381.147 Securities purchased under agreements to resellKredit yang diberikan 9 2.048.171 2.013.671 (3.770.905) Loans Pembiayaan syariah 9 (153.724) (1.484.933) (366.607) Sharia financingPembayaran tagihan akseptasi 10 23.606 111.595 (32.755) Payment of acceptance receivablesPenyertaan modal sementara 11 - - (335.100) Temporary InvestmentBiaya dibayar dimuka 13 334.141 (234.858) (1.464.455) Prepaid expensesAset ijarah 16 (79.628) (55.047) (256.853) Ijarah assets Aset lain-lain 17 238.815 (235.898) (243.322) Other assets

Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi: Increase (decrease) in operating liabilities :Liabilitas segera 18 (77.060) 61.499 (60.291) Liabilities immediately payableSimpanan 19 7.197.639 6.111.718 2.662.768 DepositsSimpanan dari bank lain 20 18.045 (739.061) (21.239) Deposits from other banksUtang pajak 22,34 (19.853) 17.660 (4.572) Taxes payableEfek yang dijual dengan janji beli kembali 21 (1.042.913) 806.214 236.699 Securities sold under agrements to repurchaseLiabilitas akseptasi 10 96.807 (111.595) 32.755 Acceptances payablesLiabilitas lain-lain 24 199.554 42.691 394 Other liabilities

Kenaikan (penurunan) dana syirkah Increase (decrease) in syirkah temporer: 25 temporary funds:

Simpanan 514.724 2.424.979 1.258.662 DepositsSimpanan dari bank lain 892 (526.873) 481.036 Deposits from other banks

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)Aktivitas Operasi 7.837.071 2.116.579 (1.212.141) Net Cash Provided by (Used for) Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Hasil penjualan aset tetap 14 636 379 221 Proceeds from sale of property and equipment Perolehan aset tetap 14 (115.564) (242.957) (240.196) Acquisitions of property and equipment

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (114.928) (242.578) (239.975) Net Cash Used in Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds from additional issuance of capital stockHasil konversi waran 26,27 1.408.975 300.000 1.000.000 through conversion of warrantsPembayaran liabilitas sewa 24 (79.966) (96.901) - Proceeds from lease liabilities

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 1.329.009 203.099 1.000.000 Net Cash Provided by Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND KAS DAN SETARA KAS 9.051.152 2.077.100 (452.116) CASH EQUIVALENTS

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 6.316.455 4.213.323 4.719.849 BEGINNING OF THE YEAR

Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 85.322 26.032 (54.410) Effect on foreign exchange rate changes

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 15.452.929 6.316.455 4.213.323 THE YEAR


187


Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows




Catatan/

Notes 2021 2020 2019

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN SUPPLEMENTAL DISCLOSURES

Kas dan Setara Kas terdiri dari: Cash and Cash Equivalents Consist of :Kas 571.425 629.712 615.219 CashGiro pada Bank Indonesia 4 2.137.244 1.623.067 2.060.593 Demand deposits with Bank IndonesiaGiro pada bank lain 5 3.151.343 2.158.349 360.934 Demand deposits with other banks Penempatan pada Bank Indonesia

dan bank lain - jangka waktu jatuh Placements with Bank Indonesia and other banktempo tiga bulan atau kurang sejak - original maturities of three months or less tanggal perolehan 6 9.592.917 1.905.327 900.797 from the acquisition date

Efek-efek - jangka waktu jatuh tempotiga bulan atau kurang sejak tanggal Securities - original maturities of three months or perolehan 7 - - 275.780 less from the acquisition date

Jumlah Kas dan Setara Kas 15.452.929 6.316.455 4.213.323 Total Cash and Cash Equivalents


188

PT BANK SINARMAS Tbk Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK SINARMAS TbkNotes to Financial Statements

For the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019

(Figures are Presented in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum 1. General

a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Bank Sinarmas Tbk (“Perusahaan”) didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Bank Shinta Indonesia, berdasarkan Akta No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Tjandra, S.H., notaris di Jakarta, dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9142.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 September 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 21 Juni 2005, Tambahan No. 6448.

PT Bank Sinarmas Tbk (“the Company”) was established in 1989 as PT Bank Shinta Indonesia, based on Notarial Deed No. 52 dated August 18, 1989 of Buniarti Tjandra, S.H., public notary in Jakarta, as amended by Notarial Deed No. 91 dated September 15, 1989, of the same notary. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-9142.HT.01.01-TH.89 dated September 27, 1989 and published in Supplement No. 6448 of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 49 dated June 21, 2005.

Pada tanggal 26 Januari 2007, Perusahaan berganti nama menjadiPT Bank Sinarmas. Perubahan nama tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang didokumentasikan dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 2006 dari Triphosa Lily Ekadewi, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. W7-03960 HT.01.04-TH.2006 tanggal 20 Desember 2006. Perubahan nama tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/4/KEP.GBI/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinarmas.

On January 26, 2007, the Company has changed its name into PT Bank Sinarmas. The said change was approved by the stockholders in the Extraordinary Stockholders’ Meeting, which resolution was stated in Notarial Deed No. 1 dated November 21, 2006 of Triphosa Lily Ekadewi, S.H., public notary in Jakarta. The amendment to the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. W7-03960 HT.01.04-TH.2006 dated December 20, 2006. Such change in name was approved by Bank Indonesia based on its Decision Letter No. 9/4/KEP.GBI/2007 dated January 22, 2007, wherein the Business License Under the Name of PT Bank Shinta Indonesia was changed to Business License Under the Name of PT Bank Sinarmas.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 8 Oktober 2009 dari Endang Saritomo Utari, S.H., notaris di Jakarta, terdapat perubahan Anggaran Dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan syariah dan perpanjangan masa jabatan direksi dan komisaris. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-22484. Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009.

The Company’s Articles of Association has been amended, as stated in Deed No. 1 dated October 8, 2009 from Endang Saritomo Utari, SH, notary in Jakarta, concerning the conduct of business activities to be based on principles of Islamic banking and the extension of terms of office of the directors and commissioners. These amendments were approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-AH.01.10-22484. Year 2009 dated December 11, 2009.

189





Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 April 2010 yang didokumentasikan dalam Akta No. 31 tanggal 6 April 2010 dari Sutjipto, S.H., Mkn, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) dengan nama PT Bank Sinarmas Tbk.

In the General Shareholders' Meeting held on April 6, 2010, which was stated in the Deed. No. 31 dated April 6, 2010 from Sutjipto, SH., Mkn, public notary in Jakarta, the Shareholders approved the splitting of the number of shares through decrease in par value per share from Rp 500,000 (in full Rupiah) per share into Rp 100 (in full Rupiah) per share and changing the status of the Company to become a Public Company under the new name PT Bank Sinarmas Tbk.

Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-22745.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 serta telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat No. SKL.121/2010/PRESDIR-CorpSec tanggal 7 Mei 2010.

The related amendments of the Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-22745.AH.01.02 Tahun 2010 dated May 4, 2010 and were reported to Bank Indonesia by Letter No. SKL.121/2010/PRESDIR-CorpSec dated May 7, 2010.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I, Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Perusahaan memiliki 1 kantor cabang utama, 67 kantor cabang, 71 kantor fungsional operasional, 22 kantor fungsional UMK, 191 kantor cabang pembantu, 31 kantor cabang syariah, 12 kantor kas syariah, dan 3 mobil kas keliling yang semuanya berlokasi di Indonesia.

The Company’s head office is located at Sinarmas Land Plaza, Tower I, Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. The Company has 1 main branch, 67 branches, 71 functional sub-branch, 22 functional UMK offices, 191 sub-branches, 31 sharia branches, 12 sharia cash offices and 3 cash cars, all located in Indonesia.

PT Sinar Mas Multiartha (SMMA) Tbk, merupakan entitas induk Perusahaan yang didirikan di Indonesia.

The immediate holding entity of the Company is PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), a limited liability company incorporated in Indonesia.

Pemegang saham akhir (ultimate shareholder) Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah PT Sinarmas Cakrawala.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the ultimate shareholder of the Company is PT Sinarmas Cakrawala.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk menjalankan usaha di bidang perbankan.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities is to engage mainly in general banking business.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1990, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 156/KMK.013/ 1990 tanggal 16 Februari 1990. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/156/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1995, Perusahaan memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa.

The Company started its commercial operations on February 16, 1990, based on the business license granted by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. 156/KMK.013/1990 dated February 16, 1990. Pursuant to Bank Indonesia’s Decree No. 27/156/KEP/DIR dated March 22, 1995, the Company is authorized to operate as a Foreign Exchange Bank.

190





Perusahaan memperoleh izin usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP.DpG/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

The Company obtained its business license activities to be based on principles of islamic banking through decision letter of Deputy Governor of Bank Indonesia No. 11/13/KEP.DpG/2009 dated October 27, 2009.

Pada tanggal 30 Januari 2012, Perusahaan memperoleh Surat Keputusan No. KEP21/BL/2012 dari Ketua badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai persetujuan Perusahaan sebagai kustodian di pasar modal. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, kegiatan kustodian belum dimulai.

On January 30, 2012, the Company received a Decision Letter No. KEP-21/BL/2012 from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency regarding the approval for the Company as a custodian in capital market. As of date of completion of the financial statements, the custodian activity has not started yet.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan b. Public Offering of Shares

Pada tanggal 29 November 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-10683/BL/2010 untuk penawaran umum perdana atas 1.600 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham pada harga penawaran Rp 150 (dalam Rupiah penuh) per saham dimana melekat 1.920.000.000 waran Seri I (Catatan 26). Setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perusahaan berhak memperoleh 6 (enam) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaannya sebesar Rp 150 (dalam Rupiah penuh), yang dapat dilakukan mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015.

On November 29, 2010, the Company obtained the Notice of Effectivity from the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam – LK) or currently Financial Services Authority (OJK) in his letter No. S-10683/BL/2010 for the initial public offering (IPO) of the 1,600 new shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share at offering price of Rp 150 (in full Rupiah) per share with attached 1,920,000,000 Series I Warrants (Note 26). Each holder of five (5) new shares of the Company is entitled to six (6) warrants where each one (1) warrant entitles the holder to purchase one (1) new share of the Company at exercise price of Rp 150 (in full Rupiah) per share, which can be exercised from June 13, 2011 until December 13, 2015.

Penawaran umum perdana saham Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 12/52/DPB3/TPB 3 - 1 tanggal 5 Agustus 2010. Saham-saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2010.

The IPO was approved by Bank Indonesia in its Letter No. 12/52/DPB3/TPB 3 - 1dated August 5, 2010. On December 13, 2010, the Company’s shares and warrants have been listed to the Indonesia Stock Exchange.

191





Pada tanggal 15 Juni 2012, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam dan LK (sekarang OJK) melalui surat No. S-7561/BL/2012 untuk Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas 1.203.186.138 lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 250 (dalam Rp penuh) per saham dimana melekat 2.996.614.532 waran Seri II (Catatan 26). Setiap pemegang 400 saham lama berhak atas 53 HMETD untuk membeli 53 saham, dimana pada setiap 53 saham baru melekat 132 Waran Seri II yang diberikan oleh Perusahaan secara cuma-cuma. Waran Seri II diberikan sebagai insentif kepada pemegang saham untuk melakukan pembelian saham baru yang bernilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250 (dalam Rupiah penuh) per saham yang dapat dilakukan selama masa laku pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 29 Juni 2017 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaannya.

On June 15, 2012, the Company obtained the Notice of Effectivity from the Chairman Bapepam – LK in his letter No. S-7561/BL/2012 for the Limited Public Offering I with preemptive rights to Stockholders for 1,203,186,138 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share at exercise price of Rp 250 (in full Rupiah) per share with attached 2,996,614,532 Series II Warrants (Note 26). Every holder of 400 existing shares has 53 pre-emptive rights to purchase 53 new shares, wherein for every 53 new shares, 132 Series II Warrants is attached, free of charge. Series II Warrants are given as incentives to stockholders to purchase new shares at a par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share, with exercise price of Rp 250 (in full Rupiah) per share, which can be exercised from January 11, 2013 until June 29, 2017, wherein every one (1) Series II Warrant is entitled to purchase one (1) new share at the exercise price.

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 13 Juni 2014 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk menerbitkan 1.312.411.310 lembar saham pada harga yang akan ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Pada tanggal 31 Oktober 2014 dan 24 November 2014, Perusahaan melaksanakan PMTHMETD tahap 1 dan 2 masing-masing sebanyak 888.888.888 dan 7.646.526 lembar saham dengan harga pelaksanaan masing-masing sebesar Rp 270 (dalam Rupiah penuh). Jumlah dana yang diperoleh dari pemegang saham dalam pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar Rp 242.064.

In accordance with the Notarial Deed No. 45 dated June 13, 2014 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning the Extraordinary Stockholders’ Meeting (ESM), the Company’s stockholders approved the issuance of 1,312,411,310 shares at a price to be determined by Directors with approval from Board of Commisioners by “Rights Issue Without Pre-Emptive Rights”. On October 31, 2014 and November 24, 2014, the Company issued 888,888,888 shares and 7,646,526 shares, respectively, at Rp 270 (in full Rupiah) per share. The total proceeds in relation to this “Rights Issue Without Pre-Emptive Rights” amounted to Rp 242,064.

192





Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-202/D.04/2016 untuk Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) kepada Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas 1.099.490.445 lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 400 (dalam Rupiah penuh) per saham dimana melekat 4.397.961.780 waran Seri III. Setiap pemegang 13 saham lama berhak atas 1 HMETD untuk membeli 1 saham baru, dimana pada setiap 1 saham baru melekat 4 Waran Seri III yang diberikan oleh Perusahaan secara cuma-cuma. Waran Seri III diberikan sebagai insentif kepada pemegang saham untuk melakukan pembelian saham baru yang bernilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 625 (dalam Rupiah penuh) per saham yang dapat dilakukan selama masa laku pelaksanaan yaitu mulai tanggal 28 November 2016 sampai dengan 12 Mei 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaannya.

On April 27, 2016, the Company obtained the Notice of Effectivity from Financial Services Authority (OJK) in its letter No. S-202/D.04/2016 for the limited initial public offering II (PUT II) with preemptive rights to Stockholders for 1,099,490,445 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share at exercise price of Rp 400 (in full Rupiah) per share with attached 4,397,961,780 Series III Warrants. Every holder of 13 existing shares has 1 pre-emptive right to purchase 1 new share, wherein for every 1 new share, 4 Series III Warrants are attached, free of charge. Series III Warrants are given as incentives to stockholders to purchase new shares at a par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share, with exercise price of Rp 625 (in full Rupiah) per share, which can be exercised from November 28, 2016 until May 12, 2021, wherein every one (1) Series III Warrant is entitled to purchase one (1) new share at the exercise price.

Sebanyak 98,99%, 98,87% dan 98,83% saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau sebanyak 19.517.921.842 saham, 17.263.895.026 saham dan 16.783.894.926 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

98.99%, 98.87% and 98.83% of the Company’s issued shares representing 19,517,921,842 shares, 17,263,895,026 shares and 16,783,894,926 shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively, are listed in the Indonesian Stock Exchange.

c. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris c. Employees, Directors and Board of

Commissioners Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company’s management consists of the following:

2021 2020 2019

Dewan Komisaris Board of CommissionersKomisaris Utama Tjendrawati Widjaja Tjendrawati Widjaja Tjendrawati Widjaja President CommissionerKomisaris Independen Sammy Kristamuljana Sammy Kristamuljana Sammy Kristamuljana Independent CommissionerKomisaris Independen Rusmin Rusmin Rusmin Independent Commissioner

Direksi Board of DirectorsDirektur Utama Frenky Tirtowijoyo Frenky Tirtowijoyo Frenky Tirtowijoyo President Director Direktur Loa Johnny Mailoa Loa Johnny Mailoa Loa Johnny Mailoa DirectorDirektur Halim Halim Halim DirectorDirektur Hanafi Himawan Hanafi Himawan* Hanafi Himawan ** DirectorDirektur Soejanto Soetjijo Soejanto Soetjijo Soejanto Soetjijo DirectorDirektur Miko Andidjaja Miko Andidjaja Miko Andidjaja Director

* Tidak lagi menjadi Direktur independen pada RUPSLB * No longer an Independent Director at the ESM31 Agustus 2020 on August 31, 2020

** Pada tanggal 31 Desember 2019 merupakan ** As of December 31, 2019 is an Independent DirectorDirektur Independen

193





Susunan keanggotaan komite-komite yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The members of the committees of the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

2021 2020 2019

Komite Audit Audit CommitteeKetua Sammy Kristamuljana* Rusmin Rusmin ChairmanAnggota Robert A Simanjuntak* Ketut Sanjaya Ketut Sanjaya Members

Reynold M Batubara* Rusli Prakasa Rusli Prakasa

Komite Remunerasi Remuneration and dan Nominasi Nomination CommitteeKetua Rusmin Rusmin Rusmin ChairmanAnggota Tjendrawati Widjaja Tjendrawati Widjaja Tjendrawati Widjaja Members

Christina Suryadinata Christina Suryadinata Christina Suryadinata

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring CommitteeKetua Rusmin** Sammy Kristamuljana Sammy Kristamuljana ChairmanAnggota Tjendrawati Widjaja Tjendrawati Widjaja Tjendrawati Widjaja Members

Robert A Simanjuntak** Ketut Sanjaya Ketut SanjayaReynold M Batubara** Rusli Prakasa Rusli Prakasa

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory BoardKetua Ahmadi Bin Sukarno Ahmadi Bin Sukarno Ahmadi Bin Sukarno ChairmanAnggota Moch.Bukhori Muslim Moch.Bukhori Muslim Moch.Bukhori Muslim Member

* Efektif per tanggal 1 Oktober 2021 menjabat sebagai Komite Audit * Effective as of October 1, 2021 serves in the Audit Committee** Efektif per tanggal 1 Oktober 2021 menjabat sebagai Komite Peman ** Effective as of October 1, 2021, serves in the Risk Monitoring Committee

Kepala Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Frieda Junia, dan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Darwanti Juliastuti.

As at December 31, 2021, the head of the Company’s Internal Audit is Frieda Junia and at December 31, 2020, and 2019 is Darwanti Juliastuti.

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah Retno Tri Wulandari.

As at December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company’s Corporate Secretary is Retno Tri Wulandari, respectively.

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris, Direksi, Group Head, Kepala Kantor Wilayah, Wakil Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Pimpinan Cabang dan Koordinator Pimpinan Cabang Pembantu.

Key management personel of the Company consists of Commissioners, Directors, Group Head, Heads of Regional Offices, Deputy Heads of Regional Offices, Heads of Divisions, Branch Managers and Coordinator Branch Manager.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 5.282, 5.410 dan 5.294, masing-masing untuk tahun 2021, 2020 dan 2019.

The Company had an average total number of employees (unaudited) of 5,282, 5,410 and 5,294, for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan d. Completion of Financial Statements

Laporan keuangan PT Bank Sinarmas Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 25 Maret 2022. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Bank Sinarmas Tbk for the year ended December 31, 2021 were completed and authorized for issuance on March 25, 2022 by the Company’s Directors who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

194





2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran

Laporan Keuangan a. Basis of Financial Statements

Preparation and Measurement

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and Board of Sharia Accounting of IAI, and OJK Regulation No. VIII.G.7. regarding “Presentation and Disclosures of Public Companies’ Financial Statements”. Such financial statements are an English translation of the Company’s statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan secara konsisten, kecuali untuk dampak penerapan PSAK yang efektif diterapkan sejak 1 Januari 2020 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 48 atas laporan keuangan.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted, except for the impact of the adoption of PSAK which had been adopted effective January 1, 2020 as disclosed in Note 48 to the financial statements.

Lihat ke Catatan 48 atas laporan keuangan untuk penjelasan kebijakan akuntansi yang diterapkan efektif 1 Januari 2020 serta dampaknya terhadap laporan keuangan.

Please refer to Note 48 to the financial statements for the new accounting policies adopted effective January 1, 2020 and the corresponding impact on the financial statements.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan efek-efek dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan yang tidak dijaminkan serta yang tidak dibatasi pencairannya.

The statement of cash flows is prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, and placement with Bank Indonesia and other banks and securities with original maturities of three months or less from the acquisition date and are not used as collateral and are not restricted.

195





Laporan keuangan Perusahaan untuk unit usaha syariah disusun berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101 (Amandemen 2018) “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Amandemen 2019) “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 “Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106 “Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 107 (Amandemen 2016) “Akuntansi Ijarah”, PSAK No. 110 (Amandemen 2020) “Akuntansi Sukuk”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (“PAPSI”) dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The Company’s financial statements of sharia business unit are prepared based on PSAK (Statement of Financial Accounting Standard) No. 101 (Amendment 2018) “Presentation of Sharia Financial Statement”, PSAK No. 102 (Amendment 2019) “Murabahah Accounting”, PSAK No. 105 “Mudharabah Accounting”, PSAK No. 106 “Musyarakah Accounting”, PSAK No. 107 (Amendment 2016) “Ijarah Accounting”, PSAK No. 110 (Amendment 2020), “Sukuk Accounting”, Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (“PAPSI”) and general accounting principles assigned by the Indonesian Institute of Accountants, including accounting and reporting principles designated by Bank of Indonesian (BI) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Company.

b. Penjabaran Mata Uang Asing b. Foreign Currency Translation

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan Functional and Reporting Currencies Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsional).

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in the Company operates (the functional currency).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan.

The financial statements are presented in Rupiah which is the Company’s functional and presentation currency.

Transaksi dan Saldo Transactions and Balances Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

196





Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs konversi yakni kurs Reuters pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (WIB), yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Company for monetary assets and liabilities were the prevailing Reuters spot rate at 16:00 Western Indonesian Time as follows:

2021 2020 2019

(dalam Rupiah penuh)/ (dalam Rupiah penuh)/ (dalam Rupiah penuh)/(in full Rupiah) (in full Rupiah) (in full Rupiah)

Poundsterling Inggris 19.250,85 19.012,46 18.238,13 Great Britain Poundsterling Euro 16.112,45 17.234,43 15.570,61 EuroDolar Amerika Serikat 14.252,50 14.050,00 13.882,50 United States DollarDolar Singapura 10.554,67 10.606,18 10.315,04 Singapore DollarDolar Australia 10.346,60 10.752,46 9.725,38 Australian DollarDolar New Zealand 9.732,32 10.087,90 9.335,29 New Zealand DollarYuan China 2.236,50 2.157,00 1.994,18 China YuanDolar Hong Kong 1.828,03 1.812,29 1.782,74 Hong Kong DollarYen Jepang 123,77 135,96 127,81 Japanese Yen

c. Transaksi Pihak Berelasi c. Transactions with Related Parties

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

A person or entity is considered a related party of the Company if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 “Related Party Disclosures.

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

d. Kas dan Setara Kas d. Cash and Cash Equivalents

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

e. Instrumen Keuangan e. Financial Instruments

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang mengantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Effective on January 1, 2020, Company has applied PSAK No. 71, which replaces PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

197





Aset Keuangan Financial Assets Sebelum 1 Januari 2020 Prior to January 1, 2020 Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal berdasarkan intensi manajemen untuk memegang instrumen keuangan tersebut.

The Company classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial assets are classified into financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity, and available for sale. Classifications of financial assets are determined at initial recognition based on the management’s intention to hold the financial assets.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2019, the Company has financial assets under loans and receivables, held to maturity (HTM), financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial assets at available for sale (AFS) financial assets.

1. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang 1. Loans and Receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any allowance for any impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada bank lain dalam bentuk call money, efek-efek berupa tagihan atas wesel ekspor, efek yang dibeli dengan janji jual kembali, kredit yang diberikan dan piutang, tagihan akseptasi, pendapatan yang masih akan diterima, dan aset lain-lain

As of December 31, 2019, this category includes cash, demand deposits with Bank Indonesia and other banks, placements with other banks in the form of call money, securities in the form of export bills receivable, securities purchased under agreements to resell, loan and receivables, acceptances receivable, accrued income, and other assets.

198





2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 2. HTM Investments

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (tainting rule) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities for which the Company’s management has the positive intention and ability to hold to maturity. When the Company sells or reclassifies other than an insignificant amount of HTM investments before maturity, the entire category would be tainted and reclassified as AFS financial assets.

Investasi ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai.

These investments are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment in value.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk deposit facility dan term deposit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi.

As of December 31, 2019, this category includes placement with Bank Indonesia in the form of deposit facility and term deposits, Bank Indonesia Certificates (SBI), Government bonds and corporate bonds.

3. Aset keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui laba rugi 3. Financial Assets at FVPL

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat (kelompok diperdagangkan). Derivatif juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Financial assets at FVPL include financial assets that are acquired fo the purpose of selling in the near term (held for trading). Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

199





Pada tanggal 31 Desember 2019, efek-efek berupa obligasi korporasi, Reksadana, dan obligasi Pemerintah serta aset lain-lain berupa tagihan derivatif diklasifikasikan dalam kategori ini.

As of December 31, 2019, securities in the form of corporate bonds, mutual funds, and Government bonds and other assets in form of derivative receivable are included in this category.

4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual 4. AFS Financial Assets

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrument keuangan yang lain, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui pada bagian ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke laba rugi.

AFS financial assets are those which are designated as such or not classified in any of the other categories and are subsequently measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity until the investment is derecognized, or determined to be impaired, at which time the cumulative gain or loss is reclassified to profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi investasi efek-efek dalam bentuk obligasi korporasi, obligasi Pemerintah dan reksadana.

As of December 31, 2019, this category includes securities in the form of corporate bonds, Government bonds and mutual funds.

Sejak 1 Januari 2020 From January 1, 2020 Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

The Company classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

(a) Model bisnis Perusahaan dalam

mengelola aset keuangan; dan (a) The Company’s business model for

managing the financial assets; and (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari

aset keuangan. (b) The contractual cash flow

characteristics of the financial assets. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Perusahaan terdiri dari aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company’s financial assets consist of financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss and financial assets at fair value through other comprehensive income.

200





1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

1. Financial assets at amortized cost

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek yang dibeli dengan janji jual kembali, kredit yang diberikan dan piutang, tagihan akseptasi, pendapatan yang masih akan diterima dan aset lain-lain.

As of December 31, 2021 and 2020, this category includes cash, demand deposits with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, securities purchased under agreements to resell, loan and receivables, acceptance receivables, accrued income and other assets.


wajar melalui laba rugi 2. Financial assets at fair value through

profit or loss Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

201





Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, efek-efek berupa obligasi Pemerintah, obligasi korporasi, dan reksadana diklasifikasikan dalam categori ini.

As of December 31, 2021 and 2020, securities in the form of Government bond and Corporate bonds, and mutual funds are classified in this category.


wajar melalui penghasilan komprehensif lain

3. Financial assets at fair value through other comprehensive income

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

A financial asset shall be measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

a. Aset keuangan dikelola dalam

model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

a. The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and

b. Persyaratan kontraktual dari aset

keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

b. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan berupa surat berharga utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya diukur pada nilai wajar dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, dimana pada saat itu akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke laba rugi. Keuntungan atau kerugian penurunan nilai dan selisih kurs dan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Debt securities financial assets which are initially measured at fair value through comprehensive income are subsequently measured at fair value less allowance for impairment, with unrealized gains or losses recognized in other comprehensive income until the financial assets are derecognized or reclassified, at which time the cumulative gain or loss is reclassified to profit or loss. Gains or losses from impairment and foreign exchange and interest calculated using effective interest method are recognized in profit or loss.

202





Aset keuangan berupa instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke saldo laba.

Equity securities financial assets which are initially measured at fair value through comprehensive income are subsequently measured at fair value, with unrealized gains or losses recognized in other comprehensive income. At the time the financial assets are derecognized or reclassified, the cumulative gain or loss is reclassified to retained earnings.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi investasi efek-efek dalam bentuk obligasi Pemerintah dan korporasi.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company’s securities in the form Government and corporate bonds.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Financial Liabilities and Equity Instruments

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Financial liabilities and equity instruments of the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Instrumen Ekuitas Equity Instruments Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities.

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lain-lain. Liabilitas keuangan lain-lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Prior to January 1, 2020, the Company classifies its financial liabilities in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial liabilities are classified into financial liabilities at fair value through profit or loss and other liabilities. Other liabilities are measured at amortized cost.

203





Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas lain-lain.

As of December 31, 2019, the Company has financial liabilities under other financial liabilities of category.

Sejak 1 Januari 2020, Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

From January 1, 2020, financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada

biaya perolehan diamortisasi 1. Financial liabilities at amortized cost

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan métode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi liabilitas segera, simpanan, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, beban yang masih harus dibayar serta liabilitas lain-lain dalam bentuk setoran jaminan L/C dan bank garansi yang dimiliki oleh Perusahaan (2019: sebagai liabilitas keuangan lain-lain).

As of December 31, 2021 and 2020, the Company’s liabilities immediately payable, deposits, deposits from other banks, securities sold under agrements to repurchase, acceptances payables, accrued expenses and other payables in the form of security deposit L/C and bank guarantee are included in this category (2019: as other financial liabilities).

204





2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

2. Financial liabilities at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perusahaan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Financial liabilities are classified in this category if these result from trading activities or derivative transactions that are not accounted for as accounting hedges, or when the Company elects to designate a financial liability under this category.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi.

Changes in fair value are recognized directly in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi liabilitas derivatif.

As of December 31, 2021 and 2020, derivative liabilities is included in this category.

Instrumen Keuangan Derivatif Derivative Financial Instruments Dalam usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif berupa kontrak tunai dan berjangka mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif diukur dan disajikan di laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan menggunakan harga pasar. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba/rugi.

In the normal course of business, the Company enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency spot and forward contracts and foreign currency swaps. Derivative financial instruments are measured and presented on statement of financial position at their fair values. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative. Gains or losses as a result of fair value changes are recognized in profit or loss.

Saling Hapus Instrumen Keuangan Offsetting of Financial Instruments Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan Reclassifications of Financial Assets Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Perusahaan mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Company reclassifies its financial assets when, and only when, the Company changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

205





Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Asset Sebelum 1 Januari 2020 Prior to January 1, 2020 Perusahaan menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sebagai berikut:

The Company applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments, as follows:

1. Aset keuangan pada biaya perolehan

diamortisasi 1. Assets Carried at Amortized Cost

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset’s original effective interest rate. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to profit or loss.

206





Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

2. Aset keuangan tersedia untuk dijual

(diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain)

2. AFS Financial Assets

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laba rugi. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

In case of equity investments classified as AFS, assessment of any impairment would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investments below its cost. Where there is evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss is removed from equity and recognized in profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through profit or loss. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui dalam laba rugi, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laba rugi.

In the case of debt instruments classified as AFS, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Interest continues to be accrued at the original effective interest rate on the reduced carrying amount of the asset and is recorded as part of interest income. If, in subsequent year, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

207





Sejak 1 Januari 2020 From January 1, 2020

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan mengacu pada perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Perusahaan menggunakan pendekatan 3 tahapan dalam mengukur penurunan nilai (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan sejak awal atau fasilitas tersebut gagal bayar pada tanggal pelaporan.

The Company uses 3 stages approach to measure impairment for financial assets (Stage 1, Stage 2 and Stage 3) by determining whether a significant increase in credit risk has occurred on financial asset since initial recognition or whether the facility is defaulted on the reporting date.

1. Tahap 1 - Kerugian kredit

ekspektasian (“ECL”) 12 bulan 1. Stage 1 - 12-months expected credit

losses Tahap 1 mencakup aset keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

Stage 1: includes financial assets that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL are recognized.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai Tahap 1 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan kurang atau sama dengan 30 hari.

Financial assets categorised as Stage 1 is financial assets with days overdue less or equal than 30 days.

2. Tahap 2 - Peningkatan risiko kredit

yang signifikan 2. Stage 2 - Significant increase in

credit risk Tahap 2 mencakup aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit, namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL lifetime dihitung.

Stage 2: includes financial assets that have had a significant increase in credit risk but do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL are recognized.

208





Aset keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dikategorikan sebagai Tahap 2 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan dari 31-90 hari. Aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi, juga dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sehingga akan dikategorikan sebagai Tahap 2.

Financial assets considered to experience significant increase in credit risk and categorised as Stage 2 is financial assets with days overdue 31- 90 days. Financial instrument that has proposed restructure program, will be considered to experience significant increase in credit risk, so will be categorised as Stage 2.

3. Tahap 3 - Eksposur yang mengalami

penurunan nilai kredit atau gagal bayar

3. Stage 3 - Credit impaired (or defaulted) exposures

Tahap 3 mencakup aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah impaired (gagal bayar).

Stage 3 includes financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has debtors that already are impaired (defaulted).

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai Tahap 3 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan lebih dari 90 hari.

Financial assets categorized as Stage 3 is financial assets with days overdue more than 90 days.

Faktor utama dalam menentukan apakah aset keuangan memerlukan ECL 12 bulan (Tahap 1) atau ECL lifetime (Tahap 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). Penentuan kriteria peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada tanggal pelaporan.

The key factor in determining whether a financial asset needs 12-month (Stage 1) or lifetime ECL (Stage 2) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk (SICR). Determining significant increase in credit risk (SICR) criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk at reporting date.

PSAK No. 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi forward-looking dari Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD).

PSAK No. 71 requires inclusion of information about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions. The estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period. The calculation of ECL requires estimation of forward-looking Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Exposure at Default (EAD).

209





1. Probability of Default (“PD”) 1. Probability of Default (“PD”) Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (Tahap 1) atau sepanjang umur (Tahap 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada suatu titik waktu (point in time) dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporated with the impact of forwardlooking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

2. Loss Given Default (“LGD”) 2. Loss Given Default (“LGD”)

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Perusahaan mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari seluruh aset yang dikelola oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi masa depan.

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward-looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Company expects to receive. The Company estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of all assets managed by the Company, taking into account forward-looking economic assumptions.

3. Exposure of Default (“EAD”) 3. Exposure of Default (“EAD”)

Perkiraan nilai eksposur laporan posisi keuangan pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang hampir pasti terjadi (committed), pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan.

The expected statement of financial position exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, with the impact of forward-looking economic assumptions.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Aset Keuangan 1. Financial Assets

Aset keuangan (atau bagian dari suatu aset keuangan, atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

a. Hak kontraktual atas arus kas

yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;

210





b. Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

b. The Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; or

c. Perusahaan telah mentransfer

haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

c. The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Liabilitas Keuangan 2. Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

f. Pengukuran Nilai Wajar f. Fair Value Measurement

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. di pasar utama untuk aset atau

liabilitas tersebut atau; 1. in the principal market for the asset or

liability or; 2. jika tidak terdapat pasar utama, di

pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

The Company must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

211





Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

Level 1 – harga kuotasian (tanpa

penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;

Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Giro Wajib Minimum (GWM) g. Minimum Liquidity Reserve

Pada tanggal 31 Desember 2021, GWM Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Mata Uang Asing, dengan perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang berlaku efektif 21 Desember 2021, dimana GWM Rupiah sebesar 3% serta valuta asing sebesar 4%. GWM dipenuhi secara harian sebesar 1,5% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 3%.

On December 31, 2021, the Company’s Statutory Reserves are in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation ("PBI") regarding the Statutory Reserves for Commercial Banks at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies, with latest amendments in accordance with Regulation of the Board of Governors No. 23/27/PADG/ 2021 dated December 21, 2021 concerning the Seventh Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, effective December 21, 2021, whereby the Rupiah Statutory Reserves is 3% and foreign currencies is 4%. Statutory Reserves are met on a daily basis by 1.5% and on average for a given reporting period of 3%.

212





Pada tanggal 31 Desember 2020, GWM Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Mata Uang Asing, dengan perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang berlaku efektif 1 Agustus 2020, dimana GWM Rupiah sebesar 3,5% serta valuta asing sebesar 4%. GWM dipenuhi secara harian sebesar 1,5% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 3%.

On December 31, 2020, the Company’s Statutory Reserves are in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation ("PBI") regarding the Statutory Reserves for Commercial Banks at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies, with latest amendments in accordance with Regulation of the Board of Governors No. 22/19/PADG/ 2020 dated July 29, 2020 concerning the Sixth Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, effective August 1, 2020, whereby the Rupiah Statutory Reserves is 3.5% and foreign currencies is 4%. Statutory Reserves are met on a daily basis by 1.5% and on average for a given reporting period of 3%.

Pada tanggal 31 Desember 2019, GWM Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Mata Uang Asing, dengan perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang berlaku efektif 1 Juli 2019, dimana GWM Rupiah sebesar 6% serta valuta asing sebesar 8%. GWM dipenuhi secara harian sebesar 3% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 3%.

On December 31, 2019, the Company’s Statutory Reserves are in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation ("PBI") regarding the Statutory Reserves for Commercial Banks at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies, with latest amendments in accordance with Regulation of the Board of Governors No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 concerning the Second Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, effective July 1, 2019, whereby the Rupiah Statutory Reserves is 6% and foreign currencies is 8%. Statutory Reserves are met on a daily basis by 3% and on average for a given reporting period of 3%.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan

Bank Lain h. Placements with Bank Indonesia and

Other Banks Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk call money, deposit facility, dan term deposit.

Placements with Bank Indonesia and other banks represent investments in call money, deposit facility, and term deposit.

213





Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur biaya perolehan diamortisasi (2019: penempatan pada bank lain sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang sedangkan penempatan pada Bank Indonesia sebagai aset keuangan dalam kelompok investasi dimiliki hingga jatuh tempo). Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi pengukuran instrumen keuangan.

Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as financial assets at amortized cost (2019: placements with other bank are classified as financial assets in loans and receivables category, and placement with Bank Indonesia are classified as financial assets in held to maturity category). Refer to Note 2e for the accounting policy of financial instrument.

i. Efek-efek i. Marketable Securities

Efek-efek selain Sukuk Securities other than Sukuk

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, reksadana, surat utang jangka menengah, tagihan wesel ekspor, dan efek-efek pasar uang dan pasar modal lainnya.

Marketable securities consist of Bank Indonesia Certificate, Bank Indonesia Deposit Certificate, bonds, mutual funds, medium term notes, export bills receivable, and other money market and capital market securities.

Obligasi terdiri dari Obligasi Pemerintah dan Obligasi Korporasi yang dibeli dari pasar.

Bonds consist of Government Bonds and Corporate Bonds purchased from the market.

Efek-efek dan Obligasi Pemerintah diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan biaya perolehan diamortisasi (2019: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo). Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas pengukuran instrumen keuangan.

Marketable securities and Government Bonds are classified as financial assets at fair value through profit loss, other comprehensive income, and at amortised cost (2019: classified as financial assets at held for trading, loans and receivables, available for sale, and held to maturity). Refer to Note 2e for the accounting policy of financial instrument.

Investasi Sukuk Investment in Sukuk

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat.

Investment in sukuk measured at cost are initially recognized at cost, including transaction costs. The difference between the acquisition cost and nominal value is amortized on straight-line basis over the term of sukuk and recognized in profit or loss. An impairment loss is recognized in profit or loss when the recoverable amount is less than the carrying amount.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Investment in sukuk measured at fair value through profit or loss are initially recognized at cost, excluding transaction costs. After initial recognition, the difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

214





Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain.

Investment in sukuk measured at fair value through other comprehensive income are initially recognized at cost, including transaction costs. After initial recognition, the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized on straight-line basis over the term sukuk and recognized in profit or loss. Gains or losses from changes in fair value is recognized in other comprehensive income. When the investments in sukuk are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. An impairment loss is recognized in profit or loss when the recoverable amount is less than the carrying amount, after taking into account the balance in other comprehensive income.

j. Kredit yang diberikan dan piutang/

pembiayaan syariah j. Loan and receivables/sharia financing

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Loans represent provision of cash or cash equivalents based on agreements with borrowers, where borrowers required to repay their debts with interest after specified periods.

Sebelum 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Sejak 1 Januari 2020 kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Catatan 2e).

Before January 1, 2020 loans are classified as financial assets in loans and receivables category. After January 1, 2020, loans are classified as financial assets at amortized cost (Note 2e).

Termasuk dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan syariah yang terdiri dari piutang murabahah, piutang qardh, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan piutang ijarah.

Loans include sharia financing which consist of murabahah receivables, qardh receivables, musyarakah financing, mudharabah financing and ijarah receivables.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (marjin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah is an agreement for the sale and purchase of goods with sales price equivalent to cost plus agreed margin, and the seller should inform the purchased cost to buyer.

Qardh adalah akad pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Qardh is a loan/borrowing funds without profit wherein the borrower return the principal of the loan at lump sum or on installment over certain period.

215





Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah is an agreement between investors (musyarakah partners) to have a join-venture in a partnership, at an agreed nisbah sharing portion, while losses will be proportionately distributed based on the capital contribution. These funds including cash or non-cash assets which are allowed by sharia.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah selaku pengelola dana (mudharib), menjalankan usaha dengan penentuan awal keuntungan dan kerugian (nisbah). Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik (obyek sewa) dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

Mudharabah is an agreement between the bank as an owner of funds (shahibul maal) and customer as a fund manager (mudharib) to run a business with pre-defined terms of nisbah (gain or loss). Ijarah is a lease agreement between lessor and lessee to get margin from leased object.

Pembiayaan syariah disajikan sebesar jumlah pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai dengan jumlah minimum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 19/POJK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Diseases 2019.

Sharia financing is presented in the amount of financing minus the allowance for impairment losses with a minimum amount based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 as amended by POJK No. 19/POJK.03/2018 concerning changes to the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2014 concerning Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and OJK Circular No. 8/SEOJK.03/2015 date March 10, 2015 concerning Assets Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020 dated March 13, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Counter Cyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Diseases 2019.

Pembiayaan syariah dengan akad murabahah disajikan sebesar jumlah pembiayaan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 102 (Amandemen 2019).

Sharia financing with murabahah contract is presented at the financing amount less allowance for impairment losses in accordance with PSAK No. 102 (Amendment 2019).

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

For uncollected loans, the loans are written off by reversing the journal of allowance for impairment losses. Loans granted can be written-off after all the necessary procedures have been performed and the amount of the loss has been determined.

216





Kriteria debitur yang dapat dihapus bukukan meliputi:

Criteria of the debtor that can be written off include:

1. Fasilitas kredit telah mengalami

penurunan nilai; 1. The credit facilities have been

impaired; 2. Fasilitas kredit telah dibentuk

cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari pokok kredit;

2. The credit facility has been established with allowance for impairment losses amounted to 100% of the loan principal;

3. Telah dilakukan berbagai upaya

penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;

3. Efforts for billing and recovery have been made, but to no avail;

4. Usaha debitur sudah tidak mempunyai

prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar;

4. The entity debtor no longer has prospects or has bad performance or no ability to pay;

5. Hapus buku dilakukan terhadap semua

kewajiban kredit, termasuk dari fasilitas pinjaman non tunai sehingga penghapusan tidak dapat dilakukan pada beberapa kewajiban kreditnya (penghapusan sebagian);

5. The write–off are perfomed for all loan obligations, including those from non-cash loan facility so that the write-offs can not be done on some of its loan obligations (partial write-off);

Apabila aset yang dijaminkan diambil alih, maka Perusahaan akan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai dan mengakui agunan yang diambil alih yang diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

If the tangible assets are taken over, then the Company should reverse journal on allowance for impairment losses and recognizes foreclosed properties that are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Ketika terjadi penerimaan kembali kredit yang dihapus buku, Perusahaan mencatat penerimaan kembali tersebut dengan mengkreditkan pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

When there is a collection from previous write-off loan, the Company records this recovery as a credit to recovery of impairment losses on financial assets.

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Loan restructuring may involve a modification of the terms of the loans, conversion of loans into equity or other financial instruments and/or a combination of both.

Dalam restrukturisasi kredit yang mengkonversi kredit menjadi saham, Perusahaan memperoleh penyertaan modal sementara. Dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehatihatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, pelepasan atau divestasi atas penyertaan modal sementara wajib dilakukan apabila penyertaan modal sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif.

In restructuring credit that converted credit become shares, the Company obtains participation of temporary investment. In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/11/PBI/2013 on the Precautionary Principle Capital Investment Activity, release or divestment to participation of temporary investment is mandatory if the participation of temporary investment has exceeded the maximum period of 5 (five) years or the company where investment of temporary investment have obtained a cumulative profit.

217





Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui sebagai laba/rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognised as profit/loss. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest revenue, in accordance with the restructuring scheme.

k. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi k. Acceptance Receivables and Payables

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai asset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (2019: sebagai kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang). Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan.

Acceptance receivables are classified as financial assets at amortized cost (2019: as loans and receivables). Refer to Note 2e for the accounting policy for financial instrument.

Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (2019: sebagai liabilitas keuangan lain-lain). Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan.

Acceptance payables are classified as financial liabilities at amortised cost (2019: as other financial liabilities). Refer to Note 2e for the accounting policy for financial instrument.

l. Efek yang Dibeli dengan Janji Jual

Kembali dan Efek yang Dijual dengan Janji Beli Kembali

l. Securities Purchased Under Agreements to Resell and Securities Sold Under Agreements to Repurchase

Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali (Reverse Repo)

Securities Purchased Under Agreements to Resell (Reverse Repo)

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali yang disepakati dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati (pendapatan bunga yang ditangguhkan) dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek itu dibeli hingga saat dijual kembali.

Securities purchased under resale agreements (reverse repo) are presented as receivables at the agreed resale price net of the difference between the purchase price and agreed resale price (unearned interest income) and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the agreed resale price are amortised using effective interest rate as interest income over the period, commencing from the acquisition date to the resale date.

Sebelum 1 Januari 2020, efek yang dibeli dengan janji jual kembali diklasifikasikan sebagai kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Sejak 1 Januari 2020, efek yang dibeli dengan janji jual kembali diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Catatan 2e).

Prior to January 1, 2020, securities purchased under resale agreement are classified as loans and receivable. Since January 1, 2020, securities purchased under resale agreement are classified as financial assets at amortized cost (Note 2e).

218





Efek yang Dijual dengan Janji Beli Kembali (Repo)

Securities Sold Under Agreements to Repurchase (Repo)

Efek yang dijual dengan janji beli kembali (repo) diakui sebagai liabilitas sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dengan nasabah dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga sesuai dengan jangka waktu sejak efek dijual hingga dibeli kembali. Efek yang dijual tetap dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan karena kepemilikan efek tetap berada pada pihak Perusahaan sebagai penjual.

Securities sold under agreements to repurchase (repo) are recognized as liabilities at the repurchase price agreed with the customer less unamortized interest expense. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest expense and recognized as interest expense over the period from the sale of securities until it is repurchased. Securities sold are recorded as assets in statements of financial position since the ownership of the securities remains with the Company as the seller.

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2019 : sebagai liabilitas keuangan lain-lain). Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan.

Securities sold under repurchase agreements are classified in financial liabilities measured at amortized cost category (2019: as other financial liabilities) Refer to Note 2e for accounting policy for financial instruments.

m. Kontrak Jaminan Keuangan dan Tagihan

Komitmen Lainnya m. Financial Guarantee Contracts and Other

Commitments

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen utang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit, fasilitas-fasilitas perbankan lainnya dan penyediaan dana yang belum ditarik.

Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss incurred because a specified debtor defaulted to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and other institutions on behalf of customers to secure loans, other banking facilities and undrawn provision of loans.

Pengakuan awal jaminan keuangan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai wajar pada saat jaminan diberikan. Nilai wajar jaminan keuangan pada saat berlakunya transaksi pada umumnya sama dengan premi yang diterima karena diberikan dengan syarat dan kondisi normal dan nilai wajar awal diamortisasi sepanjang umur jaminan keuangan.

Financial guarantees are initially recognized in the financial statements at fair value on the date the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely to equal the premium received because all guarantees are agreed on arm’s length terms and the initial fair value is amortised over the life of the financial guarantees.

Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara biaya perolehan diamortisasi dengan nilai kini pembayaran yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi besar kemungkinan terjadinya), dan selisihnya dibebankan sebagai beban operasional lainnya dalam laba rugi.

Subsequently, they are measured at the higher of amortized amount and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable) and the difference is charged to other operating expense in the profit or loss.

219





Sebelum 1 Januari 2020, cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan kerugian historis, mulai 1 Januari 2020, cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen berdasarkan dari model kerugian ekspektasian (Catatan 2e).

Prior to January 1, 2020, allowance for impairment losses on financial guarantee contracts and other commitments bills with credit risk is calculated based on historical loss, from Januari 1, 2020, allowance for impairment losses on certain commitment are based on expected losses model (Note 2e).

n. Aset Tetap n. Property and Equipment

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Property and equipment, except for land and buildings, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and impairment, if any.

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai revaluasian dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Land is stated at the revalued amount less accumulated impairment losses, if any.

Bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Buildings are stated at the revalued amount less accumulated impairment losses, if any.

Nilai revaluasian tanah dan bangunan ditentukan oleh penilai independen. Pada saat model revaluasi diterapkan, akumulasi penyusutan bangunan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap biaya perolehan dan nilai tercatat neto setelah dieliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian. Kenaikan nilai akibat revaluasi dikreditkan ke akun “Surplus revaluasi aset tetap” sebagai “Komponen ekuitas lainnya” di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Penurunan nilai yang menghapuskan kenaikan nilai sebelumnya atas aset yang sama diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan penurunan nilai lainnya langsung dibebankan ke laba rugi. Surplus revaluasi aset tetap akan dipindahkan dari “Komponen ekuitas lainnya” ke “Saldo laba” pada saat aset dihentikan penggunaannya.

Revaluation amount of land and buildings was determined by an independent appraiser. At the time of the applying of revaluation model, accumulated depreciation of buildings on the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the building. Revaluation surplus is credited to the account "Revaluation surplus of property and equipment" included in "Other equity components" in the equity section of the statement of financial position and statement of changes in equity. Impairment reversing the previously increase in value of the same asset is recognized in other comprehensive income, while other impairment is directly charged to profit or loss. Revaluation surplus of property and equipment will be transferred from "Other equity components" to "Retained earnings" at the time the asset is derecognized.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including non-refundable import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

220





Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Revaluation will be perfomed regularly to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using the fair value at the end of the reporting period.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to profit or loss in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed on a straight-line basis over the property and equipment’s useful lives, as follows:

Tahun/Years %

Bangunan 20 5 Buildings Inventaris kantor 10 10 Office equipment Kendaraan bermotor 4 25 Vehicles Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or losses arising from derecognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset’s residual values, useful life and depreciation method are reviewed and adjusted, if appropriate, at each financial year end.

o. Aset Ijarah o. Ijarah Assets

Aset ijarah, yakni kendaraan bermotor, mesin, alat berat dan piranti lunak, disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan jangka waktu sewa atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek, dimana pada akhir masa akad, aset tersebut akan dihibahkan ke penyewa.

Ijarah assets, such as motorcycle, machinery, heavy equipment and software, are depreciated or amortized over the lease term or the economic life of assets, whichever is shorter, where at the end of the year, these assets are assigned to customer.

221





Untuk akad ijarah muntahiyah bitamlik (sewa pembiayaan), apabila pada saat perpindahan kepemilikan aset ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara hibah, maka jumlah tercatat aset ijarah diakui sebagai beban.

For the ijarah muntahiyah bitamlik contracts (lease financing), if at the time of transfer of ownership of the asset from the owner to the lessee by grant, then the carrying amount is recognized as an ijarah asset expense.

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

Lease income during lease term is recognized when the benefits of assets have been handed over to the lessee.

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait yakni beban penyusutan, pemeliharaan, dan perbaikan. Pendapatan ijarah neto disajikan sebagai bagian dari “pendapatan bagi hasil” dalam laba rugi.

Ijarah income is presented net of related expenses such as, depreciation, maintenance and repairs expenses. Ijarah net income is presented as part of " profit sharing income" in profit or loss.

p. Agunan yang Diambil Alih p. Foreclosed Properties

Agunan kredit yang diberikan, berupa tanah dan aset lainnya, yang telah diambil alih oleh Perusahaan disajikan dalam perkiraan “Aset lain-lain”.

Collaterals on loans in the form of land and other assets foreclosed by the Company, are presented under “Other Assets” account.

Agunan yang diambil alih dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan ke laba rugi tahun berjalan.

Foreclosed properties are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. The difference between the value of the foreclosed properties and the outstanding loan principal, if any, is charged to the current year profit or loss.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

The difference between the carrying value of the foreclosed property and the proceeds from its sale is recognized as a gain or loss in the period the property was sold.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan agunan yang diambil alih dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

The costs of maintenance and renovation of foreclosed properties are charged to profit or loss when incurred.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

The carrying amount of the property is written-down to recognize a permanent dimunition in value of the foreclosed property, which is charged to the current year profit or loss.

Manajemen melakukan evaluasi secara berkala atas nilai agunan yang diambil alih. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

Management evaluates periodically the value of foreclosed assets. If there are permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognize the decline and losses charged to the profit or loss for the year.

222





q. Transaksi Sewa q. Lease Transactions Sebagai Pesewa As Lessor Sewa Operasi Operating Lease Sewa dimana Perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laba rugi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

Leases where the Company retains substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income.

Sebagai Penyewa As Lessee Sebelum 1 Januari 2020 Prior to January 1, 2020 Penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan dalam laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Payments made under operating leases are charged profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Sewa dimana Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Leases whereby the Company has substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease’s commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Unsur bunga sebagai biaya keuangan dibebankan dalam laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Each finance lease payment is allocated between the finance and liability. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

223





Sebagai Penyewa As Lessee Sejak 1 Januari 2020 From January 1, 2020 Perusahaan menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai ‘sewa operasi’

The Company has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as operating lease’.

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- Perusahaan memiliki hak untuk

mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and

- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

1. Perusahaan memiliki hak untuk

mengoperasikan aset; 1. The Company has the right to

operate the asset;

2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

224





Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk

pembayaran tetap secara substansi; - fixed payments, including in-substance

fixed payments; - pembayaran sewa variabel yang

bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;

- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;

- jumlah yang diperkirakan akan

dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;

- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;

- harga eksekusi opsi beli jika

Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan

- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and

- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

225





Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan asset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

r. Biaya Dibayar Dimuka r. Prepaid Expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan s. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji periode penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset’s recoverable amount.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may not longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset will be reversed only if the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

226





t. Liabilitas Segera t. Liability Immediately Payable Liabilitas segera adalah liabilitas Perusahaan kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Obligation due immediately represents the Company’s liabilities to other parties that immediately payable in accordance with terms of the relevant agreements.

Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (Catatan 2e).

Obligations due immediately are stated at the amortized cost (Note 2e).

u. Simpanan dan Simpanan dari Bank Lain u. Deposits and Deposits from Other Banks

Simpanan dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2019: liabilitas keuangan lain-lain) menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2e).

Deposits and deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortized cost (2019: other financial liabilities) using the effective interest method (Note 2e).

Simpanan merupakan liabilitas kepada nasabah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

Deposits are liabilities to customers in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Demand deposits represent deposits of customers which may be used as instruments of payment, and which may be withdrawn at any time by checks, or other orders of payment or transfers.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan. Penarikan atas tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen sejenis, tetapi menggunakan formulir penarikan tersendiri yang hanya berlaku di bank yang bersangkutan dan/atau menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Savings deposits represent deposits of customers which may only be withdrawn when certain agreed conditions at the account opening are met. They may not be withdrawn by checks or other equivalent instruments, except by using specific withdrawal slip which can only be validated at the depository bank and/or by using Automatic Teller Machine (ATM) card.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan nasabah pada saat penempatannya, dimana nasabah akan dikenakan penalti apabila melakukan penarikan sebelum tanggal jatuh temponya.

Time deposits represent deposits of customers which may only be withdrawn after a certain period of time in accordance with the agreement with the customers at the time of placement, or the customers will be fined or penalized if withdrawals are made before maturity.

Simpanan termasuk simpanan syariah dan investasi tidak terikat yang terdiri dari giro dan tabungan Wadiah yang merupakan titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan dimana pemilik dana mendapatkan pendapatan bonus.

Deposits include sharia deposits and unrestricted investments consisting of wadiah giro and saving is entrusted funds in the form of savings where income fund owners get a bonus.

227





Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, call money kurang dari atau 90 hari, dan deposito berjangka dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian masing-masing.

Deposits from other banks are liabilities to other banks in the form of demand deposits, call money less than or 90 days and time deposits with original maturities of each agreement.

v. Dana Syirkah Temporer v. Temporary Syirkah Funds

Dana syirkah temporer terdiri dari giro dan tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Temporary syirkah funds consist of Mudharabah demand and savings deposits, Mudharabah time deposits and Mudharabah Interbank Investment Certificates.

Giro dan tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Perusahaan.

Mudharabah demand and savings deposits are stated at the amount deposited by depositors in the Company.

Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Perusahaan.

Mudharabah time deposits are stated at the nominal amount set forth in the agreements between the holders of time deposit and the Company.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Perusahaan tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana, kecuali kerugian yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi dari manajemen Perusahaan. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (current and other non-investment accounts).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Company does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses incurred due to the Company’s management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders’ equity, because it has maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders’ such as voting rights and the rights of realised profit from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

w. Biaya Emisi Saham w. Share Issuance Costs

Biaya emisi saham dikurangkan dari bagian tambahan modal disetor yang timbul dari penerbitan saham dan tidak diamortisasi.

Share issuance costs are deducted from the additional paid-in capital resulting from the issuance of shares and are not amortized.

228





x. Pengakuan Pendapatan Bunga, Beban Bunga, Pendapatan dan Beban Bagi Hasil Syariah

x. Recognition of Interest Revenues, Interest Expense, Sharia Revenues and Revenue Sharing Distribution

Pendapatan dan Beban Bunga Interest Revenues and Expenses Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui di dalam laba rugi secara akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Pendapatan dan Beban Bagi Hasil Profit Sharing Income and Expenses Pendapatan syariah terdiri dari keuntungan murabahah, pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik (sewa), dan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Sharia revenue consists of income from murabahah, income from muntahiyah bittamlik ijarah (lease), and profit sharing of mudharabah and musyarakah financing.

Keuntungan murabahah dan pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

Income from Murabahah and revenue from ijarah muntahiyah bittamlik are recognized over the contract period on an accrual basis. Revenues from the profit sharing of mudharabah financing are recognized when received or within the period of entitlement based on profit sharing agreement.

Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah, beban bonus wadiah dan beban bagi hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah.

Expenses based on sharia consists of profit sharing expense of mudharabah, wadiah bonus expense and profit sharing expense of Certificate of Sharia Interbank Mudharabah Investment.

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Provisi dan Komisi y. Recognition of Revenues and Expenses

on Commissions and Fees Provisi dan Komisi Terkait Instrumen Keuangan

Fees and Commissions Related to Financial Instruments

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang terkait dengan perolehan instrumen keuangan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual, atau terkait jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, dicatat sebagai bagian dari nilai wajar aset atau liabilitas keuangan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif.

Commission income and expense and fees associated with the acquisition of financial instruments categorized as held to maturity, loans and receivables, and available for sale, or related to a period of time that the amount is significant, are recorded as part of the fair value of financial assets or financial liabilities and amortized over the time period using the effective interest rate.

229





Provisi dan Komisi Lainnya Fees and Commission Provisi dan komisi lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan perolehan instrumen keuangan dan jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu transaksi yang bersangkutan. Sedangkan, pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya yang tidak signifikan langsung diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Fees and commissions that are not related to the acquisition or issuance of financial instrument and have maturity terms in which amounts are significant, are deferred and amortized using the straight-line method over the term of the relevant transaction. Meanwhile, provision fees income and expenses and commissions that are not significant are recognized immediately as income or expenses on the transaction date.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya, meliputi pendapatan yang tidak terkait dengan kredit, seperti jasa banca assurance, pendapatan terkait dengan ekspor impor dan bank garansi, dan pendapatan yang diakui pada saat jasa diberikan.

Revenues from commission and other fees not related to credit, such as banca assurance services, and revenues associated with import and export bank guarantee, are recognized as revenue when the services are rendered.

z. Pendapatan dan Beban Operasional

Lainnya z. Other Operating Revenue and Expenses

Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat terjadinya.

Other operating revenues are recognized when earned.

Beban operasional lainnya diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

Other operating expenses are recognized when incurred using the accrual method.

aa. Pajak Penghasilan aa. Income Tax

Pajak Kini Current Tax Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak Tangguhan Deferred Tax Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direview pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

230





Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

bb. Laba per Saham bb. Earnings per Share

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan laba bersih dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic earning per share is computed by dividing net profit with the weighted average number of outstanding common shares during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing net profit by the weighted average number of shares outstanding during the year as adjusted for the effects of all dilutive potential common shares.

cc. Imbalan Kerja cc. Employee Benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits liability Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liability Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan manfaat pasti yang dibentuk dengan pendanaan khusus melalui program dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, funded defined-benefit plans through a certain pension fund which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

231





Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja iuran pasti melalui dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Jumlah iuran yang terutang diakui sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, defined-contribution plans through a certain pension fund which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension. The contribution payable is accrued as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and an expense in profit or loss.

Jika ada bagian iuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, maka iuran tersebut disajikan sebesar nilai kini liabilitas yang didiskontokan.

If a part of the contributions falls due in a period in excess of twelve (12) months from the consolidated statement of financial position date, the contributions are presented at its discounted amount.

Manfaat iuran pasti ditentukan berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan investasi.

Defined-contribution plans benefits are determined based on accumulated contributions and returns on investments.

dd. Informasi Segmen dd. Segment Information

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan.

Operating segments are identified based on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reported to the chief operating decision maker in the context of allocation of resources to the segments and assessment of its performance.

ee. Provisi ee. Provisions

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Company has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

232





ff. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan ff. Events After the Reporting Period Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

The events that occurred after the reporting period that provide additional information regarding the Company's financial position at the balance sheet date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. The events that occurred after the reporting period that does not require adjustment (non-adjusting events), if the amount of material, are disclosed in the financial statements.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan

Asumsi Manajemen 3. Management Use of Estimates, Judgments

and Assumptions

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

In the application of the Company’s accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts of and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan Judgments

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

The following judgments are made by management in the process of applying the Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Mata Uang Fungsional a. Functional Currency

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

The functional currency of the Company is the currency of the economic environment in which it operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales price of its good and services, and the currency in which fund from financing acitivities are generated.

233





b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Note 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset

Keuangan c. Allowance for Impairment of Financial

Assets

Sebelum 1 Januari 2020 Prior to January 1, 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Company assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management’s decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

234





Sejak 1 Januari 2020 From January 1, 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

At each financial position reporting date, the Company shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Company shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

The Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Company shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Nilai tercatat aset keuangan Perusahaan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (tidak termasuk akun Syariah) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The carrying values of the Company’s financial assets at amortized cost (excluding sharia accounts) as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

2021 2020

Kas 563.453 619.073 CashGiro pada Bank Indonesia 1.918.310 1.352.607 Demand deposits with Bank IndonesiaGiro pada bank lain - bersih 3.147.827 2.156.806 Demand deposits with other banks Penempatan pada bank lain Placement with other bank

dan Bank Indonesia 8.422.917 1.502.318 and Bank IndonesiaEfek-efek - bersih 702.715 444.980 SecuritiesEfek yang dibeli dengan Securities purchased under

janji jual kembali 1.672.987 4.586.086 agreements to resellKredit yang diberikan - bersih 11.386.910 14.064.458 Loans - netTagihan akseptasi - bersih 247.165 153.577 Acceptance receivablesPendapatan yang masih

akan diterima 287.880 226.309 Accrued incomeAset lain-lain - bersih 115.329 167.834 Other assets - net

Jumlah 28.465.493 25.274.048 Total

Nilai Tercatat/Carrying value

235





Nilai tercatat aset keuangan Perusahaan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman diberikan dan piutang (tidak termasuk akun Syariah) tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The carrying values of the Company’s financial assets under category of held-to-maturity and loans and receivables (excluding Sharia accounts) as of December 31, 2019 are as follows:

Nilai Tercatat/Carrying value

Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturityPenempatan pada bank lain Placement with other bank

dan Bank Indonesia 874.597 and Bank IndonesiaEfek-efek 1.744.255 Securities

Pinjaman diberikan dan piutang Loans and receivablesKas 604.312 CashGiro pada Bank Indonesia 1.873.238 Demand deposits with Bank IndonesiaGiro pada bank lain 360.934 Demand deposits with other banks Penempatan pada bank lain Placement with other bank

dan Bank Indonesia 138.825 and Bank IndonesiaEfek-efek 994.975 SecuritiesEfek yang dibeli dengan Securities purchased under

janji jual kembali 108.665 agreements to resellKredit yang diberikan - bersih 17.856.241 Loans - netTagihan akseptasi - bersih 265.212 Acceptance receivablesPendapatan yang masih

akan diterima 201.829 Accrued incomeAset lain-lain - bersih 108.187 Other assets - net

Jumlah 25.131.270 Total

d. Komitmen Sewa d. Lease Commitments

Komitmen sewa operasi – Perusahaan sebagai penyewa

Operating lease commitments – the Company as lessee

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan, kendaraan, dan sewa mesin ATM. Perusahaan menentukan bahwa sewa ruangan dan kendaraan memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

The Company has entered into various lease agreements for commercial spaces, vehicles and ATM machines. The Company has determined that commercial spaces, and vehicles leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

Komitmen sewa operasi – Perusahaan sebagai pesewa

Operating lease commitments – the Company as lessor

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

The Company has entered into lease of commercial space agreements. The Company has determined that these are operating leases since the Company bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

236





e. Pajak Penghasilan e. Income Taxes

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which the results of the examination occurred.

Estimasi dan Asumsi Estimates and Assumptions Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas

Keuangan a. Fair Value of Financial Assets and Financial

Liabilities

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

Nilai wajar aset keuangan diungkapkan pada Catatan 39.

The fair value of financial assets are set out in Note 39.

b. Revaluasi Aset Tetap b. Revaluation of Property and Equipment

Perusahaan mengukur tanah dan bangunan pada nilai revaluasi, dan perubahan nilai wajar aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perusahaan memakai jasa penilai independen untuk menentukan nilai wajar aset. Teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai wajar tanah dan bangunan diungkapkan dalam Catatan 14.

The Company measures land and buildings at revalued amounts, and changes in fair value of these assets are recognized in other comprehensive income. The Company engaged an independent appraiser to determine the fair value of these assets using the position. Valuation techniques used to determine the fair value of land and buildings are disclosed in Note 14.

237





c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap c. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

The useful life of each of the item of the Company’s property and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan pada Catatan 14.

The carrying values of these assets are disclosed in Note 14.

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang d. Long-term Employee Benefits

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca-kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 40 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 40 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company’s assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company’s assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefit liability.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan pada Catatan 40.

The carrying value of long-term employee benefit liability is disclosed in Note 40.

238





e. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan e. Impairment of Non-financial Assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Company’s operations.

Nilai tercatat aset non-keuangan berupa aset tetap dan aset lain-lain (agunan yang diambil alih) diungkapkan pada Catatan 14 dan 17.

The carrying value of these assets in the form of property and equipment, and other assets (foreclosed properties) are set out in Notes 14 and 17.

f. Aset Pajak Tangguhan f. Deferred Tax Assets

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements’ carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 34.

Deferred tax assets are disclosed in Note 34.

4. Giro pada Bank Indonesia 4. Demand Deposits with Bank Indonesia

2021 2020 2019

Rupiah 1.815.220 1.470.607 1.742.347 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 322.024 152.460 318.246 Foreign currency (Note 38)

Jumlah 2.137.244 1.623.067 2.060.593 Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 termasuk dalam giro pada Bank Indonesia adalah giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp 218.934, Rp 270.460 dan Rp 187.355.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, this account includes current accounts based on the principles of Islamic banking amounting to Rp 218,934, Rp 270,460 and Rp 187,355, respectively.

239





Rasio GWM Perusahaan untuk mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah:

The Company’s minimum liquidity reserves ratio for foreign and Rupiah currencies as of December 31, 2021, 2020 and 2019 (unaudited) are as follows:

2021 2020 2019

GWM yang telah dibentuk Company's liquidity reserveRupiah Rupiah

GWM Primer Primary reserveKonvensional dan syariah 5,30 4,34 - Conventional and shariaKonvensional 5,64 4,18 6,62 ConventionalSyariah 3,7 4,91 4,63 Sharia

GWM Sekunder/PLM Secondary reserveKonvensional 35,22 29,79 10,07 Conventional

Mata uang asing Foreign currencyKonvensional dan syariah 4,01 4,02 - Conventional and shariaKonvensional 4,01 4,02 8,01 ConventionalSyariah 2,04 4,46 84,00 Sharia

5. Giro pada Bank Lain 5. Demand Deposits with Other Banks

2021 2020 2019

Pihak ketiga Third PartiesRupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk 147.818 168.792 91.372 PT Bank Central Asia TbkPT Maybank Indonesia Tbk 84.351 52.903 1.053 PT Maybank Indonesia TbkStandard Chartered Bank, Standard Chartered Bank,

cabang Jakarta 6.135 7.675 5.423 Jakarta branchLain-lain (di bawah Rp 1.000) 65 69 70 Others (under Rp 1,000)Jumlah 238.369 229.439 97.918 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)PT Bank Central Asia Tbk 1.720.652 168.687 20.444 PT Bank Central Asia TbkBank of Amerika, Merrill Lynch, Bank of Amerika, Merrill Lynch,

Amerika Serikat 356.473 799.554 18.193 United States of AmericaStandard Chartered Bank, Standard Chartered Bank,

Amerika Serikat 295.889 279.298 20.923 United States of AmericaPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 209.104 307.334 12.935 PT Bank Mandiri (Persero) TbkDeutsche Bank Trust Company Deutsche Bank Trust Company

Americas, Amerika Serikat 162.333 189.353 18.315 Americas, United States of AmericaUnited Overseas Bank, Singapura 55.670 28.890 35.723 United Overseas Bank, SingaporePT Bank CIMB Niaga Tbk 37.666 21.324 - PT Bank CIMB Niaga TbkDeutsche Bank AG, Jerman 17.558 58.710 25.320 Deutsche Bank AG, GermanySumitomo Mitsui Banking Sumitomo Mitsui Banking

Corporation, Jepang 14.059 3.385 6.072 Corporation, JapanOversea Chinese Banking Oversea Chinese Banking

Corporation, Singapura 11.453 9.164 10.193 Corporation, SingaporeBank of China, Cabang Jakarta 10.754 37.518 28.241 Bank of China, Jakarta BranchAktif Bank, Turki 6.455 6.926 6.270 Aktif Bank, TurkeyPT Bank ICBC Indonesia 4.631 7.069 9.101 PT Bank ICBC IndonesiaBank of China, China 2.584 1.912 3.351 Bank of China, ChinaStandard Charted Bank, Inggris 1.620 862 3.865 Standard Charted Bank, Great BritainKookmin Bank, Korea Selatan 1.412 1.286 449 Kookmin Bank, South KoreaDBS Bank, Hong Kong 1.310 1.684 1.372 DBS Bank, Hong KongBanco De Sabadell SA, Spanyol 1.263 4.044 6.734 Banco De Sabadell SA, SpainPT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, Singapura 857 706 1.126 (Persero) Tbk, SingaporeBank of China, Australia - - 33.507 Bank of China, AustraliaLain-lain (di bawah Rp 1.000) 1.231 1.204 882 Others (under Rp 1,000)Jumlah mata uang asing 2.912.974 1.928.910 263.016 Total foreign currencies

Jumlah 3.151.343 2.158.349 360.934 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (3.516) (1.543) - Allowance for impairment losses

Jumlah - Bersih 3.147.827 2.156.806 360.934 Net

240





Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas giro pada bank lain dikelompokkan sebagai Lancar dan tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, all demand deposits with other banks are classified as current and there are no demand deposits with other banks which are restricted.

2021 2020 2019

Suku bunga rata-rata per tahun Average interest rate per anumRupiah 1,00% 1,00% 1,00% RupiahMata uang asing 0,02% 0,18% 0,63% Foreign currencies

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on demand deposit with other banks are as follows:

Tahap 1/ Tahap 2/ Tahap 3/ Jumlah/Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance at the beginning Saldo awal tahun 1.543 - - 1.543 of the yearPembentukan tahun berjalan 1.973 - - 1.973 Provision for current year

Saldo akhir tahun 3.516 - - 3.516 Balance at the end of the year

2021


Balance at the beginning Saldo awal tahun - - - - of the yearDampak penerapan awal PSAK No. 71 140 - - 140 Impact of PSAK No. 71Saldo awal PSAK No. 71 140 - - 140 Balance at the beginning after PSAK No. 71 Pembentukan

tahun berjalan 1.403 - - 1.403 Provision for current year


2020

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian untuk penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 is enough to cover possible losses arising.

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank

Lain 6. Placements with Bank Indonesia and Other

Banks

Suku Bunga PihakRata-rata/ Ketiga/

Jangka Waktu/ Average Interest ThirdJenis Penempatan Term Rate Parties Type of Placement

%Rupiah Rupiah

Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank IndonesiaDeposit facility 3 hari/days 2,75 5.130.000 Deposit facilityTerm deposit 4 hari/days 2,84 899.787 Term deposits


Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia

Term deposit 3 hari/days 0,02 3.563.130 Term deposits


Cadangan kerugian penurunan nilai - Allowance for impaiment losses

Jumlah - Bersih 9.592.917 Net

2021

241







%Rupiah Rupiah

Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank IndonesiaDeposit facility 5 hari/days 3,00 1.102.825 Deposit facility

Penempatan pada bank lain Placements with other banks Call money 30 hari/days 3,90 100.000 Call money



Term deposit 5 hari/days 0,05 702.502 Term deposits


Cadangan kerugian penurunan nilai (9) Allowance for impaiment losses

Jumlah - Bersih 1.905.318 Net

2020



%Rupiah Rupiah

Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank IndonesiaDeposit facility 2 hari/days 4,25 26.200 Deposit facility


Term deposit 2-91 hari/days 1,80 874.597 Term depositsPenempatan pada bank lain Placements with other banks

Call money 184 hari/days 2,25 138.825 Call money


Jumlah 1.039.622 Totals

2019

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, penempatan pada bank lain dalam bentuk call money, penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk deposit facility dan term deposit dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

As of December 31, 2021 and 2020, placements with other banks in the form of call money, placement with Bank Indonesia in the form of deposit facility and term deposit are classified as at amortized cost.

Pada tanggal 31 Desember 2019, penempatan pada bank lain dalam bentuk call money, dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, sedangkan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk deposit facility dan term deposit dikategorikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

As of December 31, 2019, placements with other banks in the form of call money are classified as loans and receivables, while placement with Bank Indonesia in the form of deposit facility and term deposit are classified as held to maturity.

242





Penempatan pada bank lain dalam mata uang Rupiah dan asing merupakan penempatan pada:

Details of placements with other banks in Rupiah and foreign exchange are as follows:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahCall money Call money

PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. - 100.000 - Banten Tbk.

2021 2020 2019US$ US$ US$

Mata uang asing Foreign ExchangeCall money Call money

PT Bank J Trust Indonesia - - 10.000.000 PT Bank J Trust Indonesia

Nama Bank Name of Bank

Nama Bank Name of Bank

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dikelompokkan sebagai Lancar dan tidak terdapat saldo yang dijaminkan maupun yang diblokir.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, all placements with Bank Indonesia and other banks are classified as Current and there are no pledged as collateral or considered as blocked.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks are as follows:


Balance at the beginning Saldo awal tahun 9 - - 9 of the yearPemulihan tahun berjalan (9) - - (9) Reversal for current year

Saldo akhir tahun - - - - Balance at the end of the year

2021


Balance at the beginning Saldo awal tahun - - - - of the yearDampak penerapan awal PSAK No. 71 199 - - 199 Impact of PSAK No. 71Saldo awal PSAK No. 71 199 - - 199 Balance at the beginning after PSAK No. 71Pemulihan tahun berjalan (190) - - (190) Reversal for current year

Saldo akhir tahun 9 - - 9 Balance at the end of the year

2020



Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan tidak memiliki dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, bank beku operasi atau likuidasi.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company did not have undisbursed funds in the troubled bank, frozen bank operations or liquidation.

243





7. Efek-Efek 7. Securities a. Jenis dan tujuan investasi efek-efek adalah

sebagai berikut: a. The details of securities by type and

purpose of investments are as follows:

2021 2020 2019

Pihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Note 36)Rupiah Rupiah

Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturityObligasi korporasi - - 25.000 Corporate bonds

Diukur pada nilai wajar melalui At fair value through other penghasilan komprehensif lain comprehensive incomeObligasi korporasi - 7.000 - Corporate bonds

Tersedia untuk dijual Available for saleObligasi korporasi - - 7.000 Corporate bonds

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivable

Tagihan atas wesel ekspor - - 10.711 Export bills receivable

Diukur pada biaya perolehan diamortisasi At amortized costTagihan atas wesel ekspor 9.758 - - Export bills receivable

Jumlah - pihak berelasi 9.758 7.000 42.711 Total - related parties

Pihak ketiga Third partiesRupiah Rupiah

Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi At fair value through profit and lossObligasi Pemerintah - 1.052 115.178 Government bonds

Diukur pada nilai wajar melalui At fair value through other penghasilan komprehensif lain comprehensive incomeObligasi korporasi 4.001.753 2.157.968 - Corporate bondsObligasi Pemerintah 8.110.530 5.147.812 - Government bonds

Jumlah diukur pada nilai wajar melalui Total at fair value through other penghasilan komprehensif lain 12.112.283 7.305.780 - comprehensive income

Tersedia untuk dijual Available for saleObligasi korporasi - - 234.081 Corporate bondsObligasi Pemerintah - - 769.085 Government bonds

Jumlah tersedia untuk dijual - - 1.003.166 Total avalaible for sale

Diukur pada biaya perolehan diamortisasi At amortized costObligasi Pemerintah 2.084.695 1.082.089 - Government bonds Obligasi korporasi 10.363 58.875 - Corporate bonds

Jumlah biaya perolehan di amortisasi 2.095.058 1.140.964 - Total at amortized cost

Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturitySertifikat Bank Indonesia - - 14.532 Certificate of Bank IndonesiaBunga diterima dimuka yang Unamortized interest received

belum diamortisasi - - (28) in advanceNilai bersih - - 14.504 Net

Obligasi Pemerintah - - 1.938.512 Government bonds Obligasi korporasi - - 924.921 Corporate bonds

Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo - - 2.877.937 Total held-to-maturity

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivableTagihan atas wesel ekspor - - 932.261 Export bills receivable

Jumlah Rupiah 14.207.341 8.447.796 4.928.542 Total Rupiah

244





2021 2020 2019

Pihak ketiga Third partiesMata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)

Diukur pada nilai wajar melalui At fair value through profit and loss - laba rugi tradingUnit reksadana - 69.407 68.234 Mutual funds

Diukur pada biaya perolehan diamortisasi At amortized costObligasi Pemerintah 14.460 14.261 - Government BondObligasi korporasi 83.868 83.102 - Corporate bonds

Jumlah diukur pada biaya perolehan diamortisasi 98.328 97.363 - Total at amortized cost

Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity Obligasi Pemerintah - - 161.479 Government BondsObligasi korporasi - - 20.751 Corporate bonds

Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo - - 182.230 Total held-to-maturity

Diukur pada nilai wajar melalui At fair value through other penghasilan komprehensif lain comprehensive incomeObligasi korporasi 161.908 562.000 - Corporate bondObligasi Pemerintah 105.288 - - Government Bonds

Jumlah diukur pada nilai wajar melalui Total at fair value through other penghasilan komprehensif lain 267.196 562.000 - comprehensive income

Tersedia untuk dijual Available for saleObligasi Pemerintah - - 223.250 Government bondsObligasi korporasi - - 87.324 Corporate bonds

Jumlah Tersedia untuk dijual - - 310.574 Total available for sale

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivableTagihan atas wesel ekspor - - 52.003 Bills receivable

Jumlah-mata uang asing 365.524 728.770 613.041 Total-foreign currencies

Jumlah-pihak ketiga 14.572.865 9.176.566 5.541.583 Total-third parties

Jumlah 14.582.623 9.183.566 5.584.294 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (92) (263) - Allowance for impairment losses

Jumlah - Bersih 14.582.531 9.183.303 5.584.294 Net

b. Efek-efek yang diukur pada biaya

perolehan diamortisasi pada 31 Desember 2021 dan 2020 dan dimiliki hingga jatuh tempo pada 31 Desember 2019 berdasarkan jangka waktu dan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

b. The details of securities measured at amortized cost on December 31, 2021 and 2020 and held-to-maturity on December 31, 2019 based on contractual and remaining maturity as follows:

Lebih dari Lebih dari

Sampai dengan 1-5 tahun/ 5 tahun/ 1 tahun/ More than 1 year More than Jumlah/

1 year or less until 5 years 5 years Total

Berdasarkan jangka waktu Based on contractual maturityRupiah Rupiah

Obligasi Pemerintah 202.572 1.033 1.881.090 2.084.695 Government bonds Obligasi korporasi - - 10.363 10.363 Corporate bonds Jumlah - Rupiah 202.572 1.033 1.891.453 2.095.058 Total - Rupiah

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Obligasi korporasi - - 83.868 83.868 Corporate bondsObligasi Pemerintah - - 14.460 14.460 Government bonds Tagihan atas wesel ekspor 9.758 - - 9.758 Export bills receivablesJumlah - mata uang asing 9.758 - 98.328 108.086 Total - foreign currencies

Jumlah 212.330 1.033 1.989.781 2.203.144 Total

Berdasarkan jatuh tempo Based on remaining maturityRupiah Rupiah

Obligasi Pemerintah 202.572 160.342 1.721.781 2.084.695 Government bonds Obligasi korporasi - - 10.363 10.363 Corporate bonds Jumlah - Rupiah 202.572 160.342 1.732.144 2.095.058 Total - Rupiah

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Obligasi korporasi - - 83.868 83.868 Corporate bondsObligasi Pemerintah - - 14.460 14.460 Government bonds Tagihan atas wesel ekspor 9.758 - - 9.758 Export bills receivablesJumlah - mata uang asing 9.758 - 98.328 108.086 Total - foreign currencies

Jumlah 212.330 160.342 1.830.472 2.203.144 Total

2021

245





Lebih dari Lebih dari Sampai dengan 1-5 tahun/ 5 tahun/

1 tahun/ More than 1 year More than Jumlah/ 1 year or less until 5 years 5 years Total


Obligasi Pemerintah 160.000 1.041 921.048 1.082.089 Government bonds Obligasi korporasi - 48.500 10.375 58.875 Corporate bonds Jumlah - Rupiah 160.000 49.541 931.423 1.140.964 Total - Rupiah

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Obligasi korporasi - - 83.102 83.102 Corporate bondsObligasi Pemerintah - - 14.261 14.261 Government bonds Jumlah - mata uang asing - - 97.363 97.363 Total - foreign currencies

Jumlah 160.000 49.541 1.028.786 1.238.327 Total


Obligasi Pemerintah 160.000 1.041 921.048 1.082.089 Government bonds Obligasi korporasi 48.500 - 10.375 58.875 Corporate bonds Jumlah - Rupiah 208.500 1.041 931.423 1.140.964 Total - Rupiah

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Obligasi korporasi - - 83.102 83.102 Corporate bondsObligasi Pemerintah - - 14.261 14.261 Government bonds Jumlah - mata uang asing - - 97.363 97.363 Total - foreign currencies

Jumlah 208.500 1.041 1.028.786 1.238.327 Total

2020

Lebih dari Lebih dari Sampai dengan 1-5 tahun/ 5 tahun/

1 tahun/ More than 1 year More than Jumlah/ 1 year or less until 5 years 5 years Total


Sertifikat Bank Indonesia 14.504 - - 14.504 Certificate of Bank IndonesiaObligasi korporasi - 304.460 645.461 949.921 Corporate bonds Obligasi Pemerintah - 37.824 1.900.688 1.938.512 Government bonds Jumlah - Rupiah 14.504 342.284 2.546.149 2.902.937 Total - Rupiah

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Obligasi Pemerintah - - 161.479 161.479 Government bonds Obligasi korporasi - - 20.751 20.751 Corporate bondsJumlah - mata uang asing - - 182.230 182.230 Total - foreign currencies

Jumlah 14.504 342.284 2.728.379 3.085.167 Total


Sertifikat Bank Indonesia 14.504 - - 14.504 Certificate of Bank IndonesiaObligasi korporasi 153.495 260.964 535.462 949.921 Corporate bonds Obligasi Pemerintah 29.984 58.173 1.850.355 1.938.512 Government bonds Jumlah - Rupiah 197.983 319.137 2.385.817 2.902.937 Total - Rupiah

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Obligasi Pemerintah - 13.401 148.078 161.479 Government bonds Obligasi korporasi - - 20.751 20.751 Corporate bondsJumlah - mata uang asing - 13.401 168.829 182.230 Total - foreign currencies

Jumlah 197.983 332.538 2.554.646 3.085.167 Total

2019

246





c. Suku bunga per tahun efek-efek adalah sebagai berikut:

c. Interest rates per annum of securities are as follows:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahSertifikat Bank Indonesia - - 7,00 Bank Indonesia CertificateObligasi Pemerintah 5,50 - 10,50 5,50 - 9,00 5,63 - 12,80 Government bondsObligasi korporasi 4,25 - 11,00 7,40 - 11,30 7,40 - 10,65 Corporate bondsTagihan atas wesel ekspor - - 6,10 – 11,00 Export bills receivable

Mata uang asing Foreign currencyObligasi Pemerintah 1,75 - 7,75 - 3,30 - 6,63 Government bondsObligasi korporasi 2,30 - 7,00 6,00 - 7,00 4,13 – 7,75 Corporate bondsTagihan atas wesel ekspor 2,75 - 2,30 – 2,75 Export bills receivable

d. Nilai wajar dari obligasi (termasuk obligasi

Pemerintah) yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.349.135 dan Rp 1.306.776. Nilai wajar dari obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.260.186.

d. The fair values of amortized cost bonds (including Government Bonds) as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 2,349,135 and Rp 1,306,776. The fair values of held to maturity bonds as of December 31, 2019, amounted to Rp 3,260,186.

e. Berikut ini adalah ikhtisar peringkat dan

pemeringkat efek-efek untuk tujuan investasi yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

e. The following is an overview of the ratings and ratings of securities for investment purposes owned by the Bank as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

Peringkat/ Pemeringkat/ Peringkat/ Pemeringkat/ Peringkat/ Pemeringkat/

Rating Rater Rating Rater Rating Rater

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk idAAA Pefindo idAAA Pefindo idAAA Pefindo

PT Aneka Gas Industri A-idn Fitch - - - -PT Astra Sedaya Finance idAAA Pefindo idAAA Pefindo idAAA Pefindo PT Bank CIMB Niaga Tbk idAAA Pefindo idAAA Pefindo idAAA Pefindo PT Bank KB Bukopin Tbk AAidn Fitch - - - -PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk idA Pefindo - - - -PT Barito Pacific Tbk idA Pefindo idA Pefindo idA Pefindo PT BFI Finance Indonesia Tbk A+idn Fitch A+idn Fitch A+idn Fitch PT Bussan Auto Finance idAA Pefindo - - - -PT Chandra Asri Petrochemical Tbk idAA- Pefindo idAA- Pefindo - - PT Federal International Finance idAAA Pefindo - - - -PT Hutama Karya (Persero) idA Pefindo - - - -PT Indofood Sukses Makmur Tbk idAA+ Pefindo idAA+ Pefindo idAA+ Pefindo PT Indonesia Asahan Aluminium BBB- Standard & Poor's - - - -PT Indomobil Finance Indonesia idA Pefindo - - idA Pefindo PT Japfa Comfeed Tbk A+idn Fitch A+idn Fitch - - PT Mandiri Tunas Finance idAA+ Pefindo - - - -PT Maybank Indonesia Finance AA+idn Fitch - - - -PT Mayora Indah Tbk idAA Pefindo IdAA Pefindo - - PT Merdeka Copper Gold Tbk idA Pefindo - - - -PT Pembangunan Perumahan (Persero idA Pefindo - - - -PT Pertamina BBB Standard & Poor's BBB Standard & Poor's - - PT Perusahaan Listrik Negara idAAA Pefindo idAAA Pefindo idAAA Pefindo PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk idAAA Pefindo idAAA Pefindo - - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk AA-idn Fitch - - - - PT Wijaya Karya Tbk idA Pefindo idA Pefindo - - Sukuk Ijarah PT Aneka Gas Industri A-idn(sy) Fitch - - - - Sukuk Ijarah PT Perusahaan

Listrik Negara idAAA(sy) Pefindo idAAA(sy) Pefindo idAAA(sy) Pefindo Sukuk Mudharabah PT Wijaya

Karya Tbk idA(sy) Pefindo idA Pefindo - -

Penerbit/Issuer

2021 20192020

247





Peringkat/ Pemeringkat/ Peringkat/ Pemeringkat/ Peringkat/ Pemeringkat/Rating Rater Rating Rater Rating Rater

PT Clipan Finance Indonesia Tbk - - idAA- Pefindo idAA- Pefindo PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - - idA+ Pefindo idA+ Pefindo PT Nusantara Indah Cemerlang - - irAA Kredit Rating Indonesia - - PT Tower Bersama Tbk - - AA+idn Fitch - - Sukuk Ijarah PT Indosat Tbk - - idAAA(sy) Pefindo idAAA(sy) Pefindo Sukuk Mudharabah PT Bank

CIMB Niaga Tbk - - idAAA Pefindo idAAA Pefindo PT Angkasa Pura (Persero) - - - - idAAA Pefindo PT Indosat Tbk - - - - idAAA Pefindo PT Nippon Indosari Corpindo Tbk - - - - idAA- Pefindo PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills - - - - idA Pefindo PT Rajawali Nusantara Indonesia - - - - idBBB Pefindo Sukuk Ijarah PT Rajawali

Nusantara Indonesia - - - - idBBB(sy) Pefindo Sukuk Ijarah PT XL Axiata Tbk - - - - AAAidn Fitch

Penerbit/Issuer

2021 20192020

f. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020

dan 2019, efek-efek dikelompokkan sebagai lancar.

f. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, securities are classified as current.

g. Perubahan cadangan kerugian penurunan

nilai efek-efek adalah sebagai berikut: g. The changes in allowance for impairment

losses on securities are as follows:


Balance at the beginning Saldo awal tahun 263 - - 263 of the yearPemulihan tahun berjalan (171) - - (171) Reversal for current year


2021


Balance at the beginning Saldo awal tahun - - - - of the yearDampak penerapan awal PSAK No. 71 4.368 - - 4.368 Impact of PSAK No. 71Saldo awal PSAK No. 71 4.368 - - 4.368 Balance at the beginning after PSAK No. 71Pemulihan tahun berjalan (4.105) - - (4.105) Reversal for current year


2020

Mata Uang Asing/Rupiah/ Foreign Jumlah/Rupiah Currencies Total

Balance at the beginning Saldo awal tahun 39.462 - 39.462 of the yearPemulihan tahun berjalan (39.462) - (39.462) Reversal for current year

Saldo akhir tahun - - - Balance at the end of the year

2019



248





h. Tidak terdapat penghapusan efek-efek selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

h. There are no securities written-off for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019.

i. Selama tahun 2019, Perusahaan

mereklasifikasi efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual dengan nominal sebesar Rp 287.590.

i. During 2019, the Company reclassified the securities held to maturity to available for sale with nominal amounting to Rp 287,590.

8. Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali –

Pihak Ketiga 8. Securities Purchased under Agreement to

Resell – Third Parties

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, efek-efek yang dibeli dengan janji jual kembali adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, securities purchased under agreement to resell are:

Biaya diterima dimukaTanggal yang belum direalisasi/

Pihak Lawan/ Jenis/ Jangka waktu/ jatuh tempo/ Nilai nominal/ Unamortized interest Nilai bersih/Counterparty Type Term Due Date Nominal value received Net Value

Rupiah

BI VR0058 7 hari/days 7 Januari 2022/January 7, 2022 471.817 (275) 471.542BI FR0070 7 hari/days 6 Januari 2022/January 6, 2022 344.195 (167) 344.028BI VR0062 7 hari/days 5 Januari 2022/January 5, 2022 516.788 (201) 516.587BI FR0070 7 hari/days 4 Januari 2022/January 4, 2022 171.941 (50) 171.891BI VR0043 7 hari/days 3 Januari 2022/January 3, 2022 168.971 (32) 168.939

Jumlah/Total 1.673.712 (725) 1.672.987

2021



Rupiah

BI VR0034 7 hari/days 5 Januari 2021/January 5, 2021 2.294.012 (954) 2.293.058BI VR0035 7 hari/days 4 Januari 2021/January 4, 2021 2.293.745 (717) 2.293.028

Jumlah/Total 4.587.757 (1.671) 4.586.086

2020



Rupiah

BI FR0063 91 hari/days 2 Januari 2020/January 2, 2020 108.681 (16) 108.665

Jumlah/Total 108.681 (16) 108.665

2019

249





Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas efek yang dibeli dengan janji jual kembali pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Management believes that there is no impairment in the value of securities purchased under agreement to resell as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Efek yang dibeli dengan janji jual kembali pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diselesaikan pada tanggal jatuh tempo.

Securities purchased under agreement to resell as of December 31, 2021, 2020 and 2019, have been realized.

9. Kredit yang Diberikan dan

Piutang/Pembiayaan Syariah 9. Loans and Receivables/Sharia Financing

a. Jenis Kredit dan Piutang/Pembiayaan

Syariah a. By Types of Loans and Receivables/Sharia

Financing

Tahap 1/ Tahap 2/ Tahap 3/ Syariah/ Jumlah/Stage 1 Stage 2 Stage 3 Sharia Total


Pinjaman karyawan 53.590 - - - 53.590 Loans to employeesPinjaman tetap 328.081 - - - 328.081 Fixed loansPinjaman cicilan 9.854 - - - 9.854 Installment loansPinjaman konsumsi 3.337 - - - 3.337 Consumer loans

Jumlah 394.862 - - - 394.862 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman tetap 7.126 - - - 7.126 Fixed loans

Jumlah - pihak berelasi 401.988 - - - 401.988 Total - related parties


Pinjaman cicilan 3.003.929 1.738.240 631.770 - 5.373.939 Installment loansPembiayaan musyarakah - - - 3.726.232 3.726.232 Sharia receivables - musyarakahPinjaman tetap 2.304.916 32.984 184.929 - 2.522.829 Fixed loansPinjaman konsumsi 1.804.734 80.631 20.490 - 1.905.855 Consumer loansPinjaman anjak piutang 1.207.885 - - - 1.207.885 FactoringPiutang syariah - murabahah - - - 809.950 809.950 Sharia receivables - murabahahPembiayaan mudharabah - - - 583.031 583.031 Sharia receivables - mudharabahPinjaman rekening koran 269.855 1.438 450 - 271.743 OverdraftPiutang syariah - qardh - - - 193.650 193.650 Sharia receivables - qardhPinjaman karyawan 33.008 198 1.115 - 34.321 Loans to employeesPiutang syariah - ijarah - - - 242 242 Sharia receivables - ijarah

Jumlah 8.624.327 1.853.491 838.754 5.313.105 16.629.677 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman cicilan 71.262 763.965 - - 835.227 Installment loansPinjaman tetap 64.884 - - - 64.884 Fixed loans

Jumlah 136.146 763.965 - - 900.111 Total

Jumlah - pihak ketiga 8.760.473 2.617.456 838.754 5.313.105 17.529.788 Total - third parties

Jumlah 9.162.461 2.617.456 838.754 5.313.105 17.931.776 Total

Cadangan kerugian penurunan nilai (103.041) (505.853) (622.868) (386.145) (1.617.907) Allowance for impairment losses

Jumlah - bersih 9.059.420 2.111.603 215.886 4.926.960 16.313.869 Net

2021

250





Tahap 1/ Tahap 2/ Tahap 3/ Syariah/ Jumlah/Stage 1 Stage 2 Stag e 3 Sharia Total


Pinjaman karyawan 39.837 - - - 39.837 Loans to employeesPinjaman tetap 7.216 - - - 7.216 Fixed loansPinjaman rekening koran 5.404 - - - 5.404 OverdraftPinjaman cicilan 5.394 - - - 5.394 Installment loansPiutang syariah - mudharabah - - - 3.183 3.183 Sharia receivable - mudharabahPinjaman konsumsi 2.342 - - - 2.342 Consumer loansPinjaman anjak piutang 719 - - - 719 Factoring

Jumlah 60.912 - - 3.183 64.095 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman tetap 7.025 - - - 7.025 Fixed loans

Jumlah - pihak berelasi 67.937 - - 3.183 71.120 Total - related parties


Pinjaman cicilan 4.352.093 2.118.514 897.369 - 7.367.976 Installment loansPembiayaan musyarakah - - - 2.987.938 2.987.938 Sharia receivables - musyarakahPinjaman tetap 2.621.434 75.522 3.498 - 2.700.454 Fixed loansPinjaman konsumsi 1.587.963 530.176 36.112 - 2.154.251 Consumer loansPembiayaan mudharabah - - - 1.227.771 1.227.771 Sharia receivables - mudharabahPinjaman anjak piutang 1.143.016 - - - 1.143.016 FactoringPiutang syariah - murabahah - - - 678.633 678.633 Sharia receivables - murabahahPinjaman rekening koran 278.670 28.226 13.050 - 319.946 OverdraftPiutang syariah - ijarah - - - 251.988 251.988 Sharia receivables - ijarahPinjaman karyawan 33.957 99 94 - 34.150 Loans to employeesPiutang syariah - qardh - - - 9.868 9.868 Sharia receivables - qardhPinjaman investasi 438 499 - - 937 Investment loans

Jumlah 10.017.571 2.753.036 950.123 5.156.198 18.876.928 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman cicilan 931.486 88.362 - - 1.019.848 Installment loansPinjaman tetap 147.739 361.657 - - 509.396 Fixed loans

Jumlah 1.079.225 450.019 - - 1.529.244 Total

Jumlah - pihak ketiga 11.096.796 3.203.055 950.123 5.156.198 20.406.172 Total - third parties

Jumlah 11.164.733 3.203.055 950.123 5.159.381 20.477.292 Total



2020

2019


Pinjaman konsumsi 5.464 Consumer loansPinjaman karyawan 2.546 Loans to employeesPinjaman cicilan 2.209 Installment loansPiutang syariah - mudharabah 457 Sharia receivable - mudharabahJumlah 10.676 Total

Jumlah - pihak berelasi 10.676 Total - related parties


Pinjaman cicilan 8.444.983 Installment loansPinjaman tetap 4.025.413 Fixed loansPinjaman konsumsi 3.439.556 Consumer loansPembiayaan musyarakah 1.561.378 Sharia receivables - musyarakahPinjaman anjak piutang 1.236.478 FactoringPiutang syariah - murabahah 1.085.950 Sharia receivables - murabahahPembiayaan mudharabah 838.867 Sharia receivables - mudharabahPinjaman rekening koran 168.333 OverdraftPiutang syariah - qardh 153.313 Sharia receivables - qardhPinjaman karyawan 71.726 Loans to employeesPiutang syariah - ijarah 34.483 Sharia receivables - ijarahJumlah 21.060.480 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman cicilan 798.592 Installment loansPinjaman tetap 627.504 Fixed loansJumlah 1.426.096 Total

Jumlah - pihak ketiga 22.486.576 Total - third parties


Cadangan kerugian penurunan nilai (1.182.755) Allowance for impairment losses

Jumlah - bersih 21.314.497 Net

251





2021 2020 2019


Pinjaman tetap 328.081 7.216 - Fixed loansPinjaman karyawan 53.590 39.837 2.546 Loans to employeesPinjaman cicilan 9.854 5.394 2.209 Installment loansPinjaman konsumsi 3.337 2.342 5.464 Consumer loansPinjaman rekening koran - 5.404 - OverdraftPiutang syariah - mudharabah - 3.183 457 Sharia receivable - mudharabahPinjaman anjak piutang - 719 - FactoringJumlah 394.862 64.095 10.676 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman tetap 7.126 7.025 - Fixed loans

Jumlah - pihak berelasi 401.988 71.120 10.676 Total - related parties


Pinjaman cicilan 5.373.939 7.367.976 8.444.983 Installment loansPembiayaan musyarakah 3.726.232 2.987.938 1.561.378 Sharia receivables - musyarakahPinjaman tetap 2.522.829 2.700.454 4.025.413 Fixed loansPinjaman konsumsi 1.905.855 2.154.251 3.439.556 Consumer loansPinjaman anjak piutang 1.207.885 1.143.016 1.236.478 FactoringPiutang syariah - murabahah 809.950 678.633 1.085.950 Sharia receivables - murabahahPembiayaan mudharabah 583.031 1.227.771 838.867 Sharia receivables - mudharabahPinjaman rekening koran 271.743 319.946 168.333 OverdraftPiutang syariah - qardh 193.650 251.988 153.313 Sharia receivables - qardhPinjaman karyawan 34.321 34.150 71.726 Loans to employeesPiutang syariah - ijarah 242 9.868 34.483 Sharia receivables - ijarahPinjaman investasi - 937 - Investment loansJumlah 16.629.677 18.876.928 21.060.480 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Pinjaman tetap 835.227 509.396 627.504 Fixed loansPinjaman cicilan 64.884 1.019.848 798.592 Installment loansJumlah 900.111 1.529.244 1.426.096 Total

Jumlah - pihak ketiga 17.529.788 20.406.172 22.486.576 Total - third parties

Jumlah 17.931.776 20.477.292 22.497.252 Total

Cadangan kerugian penurunan nilai (1.617.907) (1.598.919) (1.182.755) Allowance for impairment losses

Jumlah - bersih 16.313.869 18.878.373 21.314.497 Net

b. Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas b. By Economic Sectors and Collectibility

Kredit dan piutang/pembiayaan syariah berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Loans and receivables/sharia financing based on economic sectors and collectability are as follow:


Rupiah RupiahPerdagangan besar dan eceran 1.719.129 817.880 390.562 4.125.494 7.053.065 Wholesale and retailIndustri pengolahan 1.471.729 16.376 2.492 3.116 1.493.713 ManufacturingRumah tangga 1.755.434 80.945 21.281 622 1.858.282 HouseholdPertanian, perburuan dan kehutanan 579.192 53.062 782 821.845 1.454.881 Agriculture, hunting and forestryTransportasi, pergudangan dan Transportation, warehousing

komunikasi 435.770 877.130 484 15.136 1.328.520 and communicationReal estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 135.214 - 195.006 133.377 463.597 and servicing companiesPerantara keuangan 1.696.515 - - 2.766 1.699.281 Financial intermediaryJasa kemasyarakatan, sosial budaya, Recreation and other

hiburan dan perorangan lainnya 567.573 3.739 749 1.208 573.269 individual servicesPertambangan dan penggalian 3.990 - 190.406 27.868 222.264 Mining and excavation Listrik, gas dan air 348.744 - - 163 348.907 Electricity, gas and waterKonstruksi 147.490 612 - 1.561 149.663 Construction Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7.334 - - 150.000 157.334 Health and social servicesPenyediaan akomodasi dan penyediaan Accommodation and food and

makan minum 88.525 3.191 36.666 1.098 129.480 beveragePerikanan 17.140 202 - - 17.342 FisheryJasa pendidikan 10.801 - - - 10.801 Education servicesJasa perorangan yang melayani

rumah tangga 1.421 36 - 1.457 Individual household service Lain-lain 33.188 318 326 28.851 62.683 OthersJumlah 9.019.189 1.853.491 838.754 5.313.105 17.024.539 Subtotal

2021

Jenis Types of Loans

252






Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Real estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan - 763.965 - - 763.965 and servicing companiesIndustri pengolahan 129.778 - - - 129.778 ManufacturingRumah tangga 7.126 - - - 7.126 HouseholdTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 6.368 - - - 6.368 and communicationJumlah 143.272 763.965 - - 907.237 Subtotal

Jumlah 9.162.461 2.617.456 838.754 5.313.105 17.931.776 Total



2021



Rupiah RupiahPerdagangan besar dan eceran 2.002.638 1.110.241 192.606 3.718.393 7.023.878 Wholesale and retailIndustri pengolahan 1.515.951 571.617 3.632 46.522 2.137.722 ManufacturingRumah tangga 1.530.124 531.945 35.729 10.786 2.108.584 HouseholdPertanian, perburuan dan kehutanan 889.584 111.143 1.646 735.301 1.737.674 Agriculture, hunting and forestryTransportasi, pergudangan dan Transportation, warehousing

Komunikasi 1.188.073 54.425 548 10.020 1.253.066 and communicationReal estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 211.964 210.704 454.159 144.789 1.021.616 and servicing companiesPerantara keuangan 1.699.470 2.295 526 8.853 1.711.144 Financial intermediaryJasa kemasyarakatan, sosial budaya, Recreation and other

Hiburan dan perorangan lainnya 486.618 58.856 972 1.736 548.182 individual servicesPertambangan dan penggalian 2.998 799 190.284 297.761 491.842 Mining and excavation Listrik, gas dan air 369.248 161 - 175 369.584 Electricity, gas and waterKonstruksi 101.368 7.400 36.162 23.240 168.170 Construction Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 5.784 2.916 - 150.050 158.750 Health and social servicesPenyediaan akomodasi dan penyediaan Accommodation and food and

makan minum 42.398 78.107 29.615 2.050 152.170 beveragePerikanan 12.367 5.399 63 175 18.004 FisheryJasa pendidikan 751 4.111 31 4 4.897 Education servicesJasa perorangan yang melayani

rumah tangga 308 1.660 - 157 2.125 Individual household service Lain-lain 18.837 1.259 4.150 9.369 33.615 OthersJumlah 10.078.481 2.753.038 950.123 5.159.381 18.941.023 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Real estat, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 931.486 - - - 931.486 and servicing companiesIndustri pengolahan 116.453 424.951 - - 541.404 ManufacturingPerdagangan besar dan eceran 28.100 25.068 - - 53.168 Wholesale and retailRumah tangga 7.025 - - - 7.025 HouseholdTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 3.186 - - - 3.186 and communicationJumlah 1.086.250 450.019 - - 1.536.269 Subtotal

Jumlah 11.164.731 3.203.057 950.123 5.159.381 20.477.292 Total



2020


Dalam

PerhatianKhusus/ Kurang

Lancar/ Special Lancar/ Diragukan/ Macet/ Jumlah/Current Mention Substandard Doubful Loss Total

Rupiah RupiahPerdagangan besar dan eceran 4.646.484 652.000 6.424 652.806 358.248 6.315.962 Wholesale and retailIndustri pengolahan 2.028.705 3.798 1.954 - 5.097 2.039.554 ManufacturingRumah tangga 2.366.626 910.555 46.492 29.292 43.159 3.396.124 HouseholdPertanian, perburuan dan kehutanan 1.650.919 2.512 400 15 1.768 1.655.614 Agriculture, hunting and forestryTransportasi, pergudangan dan Transportation, warehousing

Komunikasi 1.720.366 916 95 - 13.782 1.735.159 and communicationReal estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 353.098 755.860 129.429 297.502 40.393 1.576.282 and servicing companiesPerantara keuangan 1.583.504 412.385 3.879 144.676 7.035 2.151.479 Financial intermediaryJasa kemasyarakatan, sosial budaya, Recreation and other

Hiburan dan perorangan lainnya 531.187 3.480 456 640 843 536.606 individual servicesPertambangan dan penggalian 345.036 199.212 246 2.005 - 546.499 Mining and excavation Listrik, gas dan air 397.426 12 - - - 397.438 Electricity, gas and waterKonstruksi 209.570 36.627 - 9.789 900 256.886 Construction Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 160.721 442 - - 53 161.216 Health and social servicesPenyediaan akomodasi dan penyediaan Accommodation and food and

makan minum 146.620 3.306 358 289 1.639 152.212 beveragePerikanan 12.729 13.916 75 - 334 27.054 FisheryJasa pendidikan 4.654 274 - - - 4.928 Education servicesJasa perorangan yang melayani

rumah tangga 4.613 102 - - 389 5.104 Individual household service Lain-lain 112.025 707 98 49 160 113.039 OthersJumlah 16.274.283 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 21.071.156 Subtotal

2019


253





DalamPerhatianKhusus/ Kurang

Lancar/ Special Lancar/ Diragukan/ Macet/ Jumlah/Current Mention Substandard Doubful Loss Total


jasa perusahaan 656.533 - - - - 656.533 and servicing companiesIndustri pengolahan 541.892 - - - - 541.892 ManufacturingPerdagangan besar dan eceran 192.916 - - - - 192.916 Wholesale and retailTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 20.801 - - - - 20.801 and communicationPertambangan dan penggalian 13.954 - - - - 13.954 Mining and excavation Jumlah 1.426.096 - - - - 1.426.096 Subtotal

Jumlah 17.700.379 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 22.497.252 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (85.386) (286.909) (89.774) (273.899) (446.787) (1.182.755) Allowance for impairment losses

Jumlah - bersih 17.614.993 2.709.195 100.132 863.164 27.013 21.314.497 Net

2019


Kredit dan piutang/pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas:

Loans and receivables/sharia financing based on collectibility:

Dalam

PerhatianKhusus/ Kurang

Lancar/ Special Lancar/ Diragukan/ Macet/ Jumlah/Current Mention Substandard Doubtful Loss Total


Rumah tangga 53.631 60 - - - 53.691 HouseholdPerantara keuangan 332.753 - - - - 332.753 Financial intermediaryPerdagangan besar dan eceran 5.081 - - - - 5.081 Wholesale and retailReal estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan - - - - - - and servicing companiesTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi - - - - - - and communicationIndustri pengolahan - - - - - - ManufacturingPertanian, perburuan dan kehutanan - - - - - - Agriculture, hunting and forestryLain-lain 3.337 - - - - 3.337 OthersJumlah 394.802 60 - - - 394.862 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Rumah tangga 7.126 - - - - 7.126 Household

Jumlah - pihak berelasi 401.928 60 - - - 401.988 Total - related parties


Perdagangan besar dan eceran 5.644.638 1.011.496 9.642 164.431 217.777 7.047.984 Wholesale and retailIndustri pengolahan 1.486.716 4.504 595 - 1.898 1.493.713 ManufacturingRumah tangga 1.485.536 297.740 9.570 10.801 944 1.804.591 HouseholdPertanian, perburuan dan kehutanan 1.451.958 2.141 - 345 437 1.454.881 Agriculture, hunting and forestryPerantara keuangan 1.366.528 - - - - 1.366.528 Financial intermediaryTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 1.327.573 463 - - 484 1.328.520 and communicationReal estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 268.591 - - 195.006 - 463.597 and servicing companiesJasa kemasyarakatan, sosial budaya, Recreation and other

hiburan dan perorangan lainnya 570.194 2.326 140 237 372 573.269 individual servicesPertambangan dan penggalian 22.680 - - - 199.584 222.264 Mining and excavation Listrik, gas dan air 348.907 - - - - 348.907 Electricity, gas and waterKonstruksi 149.051 612 - - - 149.663 Construction Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 157.334 - - - - 157.334 Health and social servicesPenyediaan akomodasi dan Accommodation and food and

penyediaan makan minum 90.553 2.042 36.503 - 382 129.480 beveragePerikanan 17.342 - - - - 17.342 FisheryJasa pendidikan 10.801 - - - - 10.801 Education servicesJasa perorangan yang melayani rumah

tangga 1.421 36 - - - 1.457 Individual household service Lain-lain 56.525 2.418 85 115 203 59.346 OthersJumlah 14.456.348 1.323.778 56.535 370.935 422.081 16.629.677 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Real estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan - 763.965 - - - 763.965 and servicing companiesIndustri pengolahan 58.515 71.263 - - - 129.778 ManufacturingTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 6.368 - - - - 6.368 and communicationJumlah 64.883 835.228 - - - 900.111 Subtotal

Jumlah - pihak ketiga 14.521.231 2.159.006 56.535 370.935 422.081 17.529.788 Total - third parties

Jumlah 14.923.159 2.159.066 56.535 370.935 422.081 17.931.776 Total

Cadangan kerugian penurunan nilai (257.523) (726.793) (19.499) (261.815) (352.277) (1.617.907) Allowance for impairment losses


2021


254








Rumah tangga 43.042 - - - - 43.042 HouseholdPerantara keuangan 7.434 - - - - 7.434 Financial intermediaryPerdagangan besar dan eceran 5.912 - - - - 5.912 Wholesale and retailReal estat, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 3.000 - - - - 3.000 and servicing companiesTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 1.462 - - - - 1.462 and communicationIndustri pengolahan 720 - - - - 720 ManufacturingPertanian, perburuan dan kehutanan 183 - - - - 183 Agriculture, hunting and forestryLain-lain 2.342 - - - - 2.342 OthersJumlah 64.095 - - - - 64.095 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Rumah tangga 7.025 - - - - 7.025 Household

Jumlah - pihak berelasi 71.120 - - - - 71.120 Total - related parties


Perdagangan besar dan eceran 6.263.617 559.127 1.152 165.454 28.616 7.017.966 Wholesale and retailIndustri pengolahan 1.623.242 509.772 - - 3.988 2.137.002 ManufacturingRumah tangga 1.538.856 456.860 16.937 18.331 34.558 2.065.542 HouseholdPertanian, perburuan dan kehutanan 1.729.548 6.297 323 362 961 1.737.491 Agriculture, hunting and forestryPerantara keuangan 1.695.773 1.926 166 5.506 339 1.703.710 Financial intermediaryTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 1.250.386 670 - - 548 1.251.604 and communicationReal estat, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 369.380 195.006 71 - 454.159 1.018.616 and servicing companiesJasa kemasyarakatan, sosial budaya, Recreation and other

hiburan dan perorangan lainnya 543.795 3.272 258 156 701 548.182 individual servicesPertambangan dan penggalian 301.330 228 - - 190.284 491.842 Mining and excavation Listrik, gas dan air 369.584 - - - - 369.584 Electricity, gas and waterKonstruksi 129.449 2.559 - - 36.162 168.170 Construction Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 158.555 195 - - - 158.750 Health and social servicesPenyediaan akomodasi dan Accommodation and food and

penyediaan makan minum 121.587 735 - 28.818 1.030 152.170 beveragePerikanan 17.766 31 - 69 138 18.004 FisheryJasa pendidikan 4.861 5 - 31 - 4.897 Education servicesJasa perorangan yang melayani rumah

tangga 2.014 - - - 111 2.125 Individual household service Lain-lain 26.199 924 8 - 4.142 31.273 OthersJumlah 16.145.942 1.737.607 18.915 218.727 755.737 18.876.928 Subtotal


jasa perusahaan 931.486 - - - - 931.486 and servicing companiesIndustri pengolahan 116.453 424.951 - - - 541.404 ManufacturingPerdagangan besar dan eceran 28.100 25.068 - - - 53.168 Wholesale and retailTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 3.186 - - - - 3.186 and communicationJumlah 1.079.225 450.019 - - - 1.529.244 Subtotal

Jumlah - pihak ketiga 17.225.167 2.187.626 18.915 218.727 755.737 20.406.172 Total - third parties

Jumlah 17.296.287 2.187.626 18.915 218.727 755.737 20.477.292 Total



2020


255








Rumah tangga 4.755 - - - - 4.755 HouseholdPertanian, perburuan dan kehutanan 457 - - - - 457 Agriculture, hunting and forestryLain-lain 5.464 - - - - 5.464 Others

Jumlah - pihak berelasi 10.676 - - - - 10.676 Total - related parties


Perdagangan besar dan eceran 4.646.484 652.000 6.424 652.806 358.248 6.315.962 Wholesale and retailRumah tangga 2.361.871 910.555 46.492 29.292 43.159 3.391.369 HouseholdPerantara keuangan 1.583.504 412.385 3.879 144.676 7.035 2.151.479 Financial intermediaryIndustri pengolahan 2.028.705 3.798 1.954 - 5.097 2.039.554 ManufacturingTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 1.720.366 916 95 - 13.782 1.735.159 and communicationPertanian, perburuan dan kehutanan 1.650.462 2.512 400 15 1.768 1.655.157 Agriculture, hunting and forestryReal estat, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services

jasa perusahaan 353.098 755.860 129.429 297.502 40.393 1.576.282 and servicing companiesPertambangan dan penggalian 345.036 199.212 246 2.005 - 546.499 Mining and excavation Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, Recreation and other

hiburan dan perorangan lainnya 531.187 3.480 456 640 843 536.606 individual servicesListrik, gas dan air 397.426 12 - - - 397.438 Electricity, gas and waterKonstruksi 209.570 36.627 - 9.789 900 256.886 Construction Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 160.721 442 - - 53 161.216 Health and social servicesPenyediaan akomodasi dan Accommodation and food and

penyediaan makan minum 146.620 3.306 358 289 1.639 152.212 beveragePerikanan 12.729 13.916 75 - 334 27.054 FisheryJasa perorangan yang melayani rumah

tangga 4.613 102 - - 389 5.104 Individual household service Jasa pendidikan 4.654 274 - - - 4.928 Education servicesLain-lain 106.561 707 98 49 160 107.575 OthersJumlah 16.263.607 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 21.060.480 Subtotal


jasa perusahaan 656.533 - - - - 656.533 and servicing companiesIndustri pengolahan 541.892 - - - - 541.892 ManufacturingPerdagangan besar dan eceran 192.916 - - - - 192.916 Wholesale and retailTransportasi, pergudangan, dan Transportation, warehousing

komunikasi 20.801 - - - - 20.801 and communicationPertambangan dan penggalian 13.954 - - - - 13.954 Mining and excavation Jumlah 1.426.096 - - - - 1.426.096 Subtotal

Jumlah - pihak ketiga 17.689.703 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 22.486.576 Total - third parties

Jumlah 17.700.379 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 22.497.252 Total



2019


c. Jangka Waktu c. By Maturity

Jangka waktu kredit dan piutang/ pembiayaan syariah diklasifikasikan berdasarkan periode sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya:

The classifications of loans and receivables/sharia financing based on contractual maturity, as stated in the agreements, and based on remaining maturity are as follows:

256





Berdasarkan Periode Perjanjian Kredit: Based on Contractual Maturity:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahKurang dari atau sama dengan 1 tahun 4.130.678 4.451.486 6.721.668 1 year or lessLebih dari 1 - 2 tahun 2.273.525 3.373.578 2.150.230 More than 1 year until 2 yearsLebih dari 2 - 5 tahun 5.354.647 5.296.419 7.285.113 More than 2 years until 5 yearsLebih dari 5 tahun 5.265.689 5.819.540 4.914.145 More than 5 yearsJumlah 17.024.539 18.941.023 21.071.156 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Kurang dari atau sama dengan 1 tahun 59.900 473.209 481.764 1 year or lessLebih dari 1 - 2 tahun 12.110 40.026 145.740 More than 1 year until 2 yearsLebih dari 2 - 5 tahun 763.965 991.054 725.391 More than 2 years until 5 yearsLebih dari 5 tahun 71.262 31.980 73.201 More than 5 yearsJumlah 907.237 1.536.269 1.426.096 Subtotal

Jumlah 17.931.776 20.477.292 22.497.252 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (1.617.907) (1.598.919) (1.182.755) Allowance for impairment losses


Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo: Based on Remaining Period until Maturity:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahKurang dari atau sama dengan 1 tahun 6.342.328 9.001.425 9.099.615 1 year or lessLebih dari 1 - 2 tahun 1.704.205 1.262.920 2.440.685 More than 1 year until 2 yearsLebih dari 2 - 5 tahun 5.916.878 4.238.531 5.735.951 More than 2 years until 5 yearsLebih dari 5 tahun 3.061.128 4.438.147 3.794.905 More than 5 yearsJumlah 17.024.539 18.941.023 21.071.156 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Kurang dari atau sama dengan 1 tahun 72.010 516.421 378.680 1 year or lessLebih dari 1 - 2 tahun - - 248.824 More than 1 year until 2 yearsLebih dari 2 - 5 tahun 763.965 1.019.848 37.736 More than 2 years until 5 yearsLebih dari 5 tahun 71.262 - 760.856 More than 5 yearsJumlah 907.237 1.536.269 1.426.096 Subtotal

Jumlah 17.931.776 20.477.292 22.497.252 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (1.617.907) (1.598.919) (1.182.755) Allowance for impairment losses


d. Suku bunga/timbal hasil per tahun atas

kredit diberikan dan piutang/pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

d. Interest rates per annum on loans and receivables/sharia financing are as follows:

2021 2020 2019

% % %

Rupiah 0,00 - 46,29 0,00 - 59,54 5,00 - 67,08 RupiahDolar Amerika Serikat 0,76 - 12,00 1,25 - 12,00 7,00 - 12,00 United States Dollar

e. Jumlah kredit yang dijamin dengan

jaminan tunai pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 387.055, Rp 550.299 dan Rp 611.700 (Catatan 19).

e. Loans collateralized by cash collateral as of December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 387,055, Rp 550,299 and Rp 611,700, respectively (Note 19).

257





f. Saldo kredit channeling pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 227.301, Rp 993.083 dan Rp 2.603.809 dimana sebesar Rp 198.448, Rp 993.083 dan Rp 2.603.794 dari saldo kredit channeling disalurkan melalui pihak berelasi (Catatan 36).

f. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balance of the Company’s loan channeling amounted to Rp 227,301, Rp 993,083 and Rp 2,603,809, respectively, of which Rp 198,448, Rp 993,083 and Rp 2,603,794 were disbursed through related parties (Note 36).

g. Saldo kredit joint financing pada tanggal

31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 1.485.740, Rp 933.105 dan Rp 470.352 dimana sebesar Rp 1.393.166, Rp 933.105 dan Rp 470.352 dari saldo kredit joint financing disalurkan melalui Pihak Berelasi (Catatan 36).

g. The balance of the joint financing credit as of December 31, 2021, 2020 and 2019 was Rp 1,485,740, Rp 933,105 and Rp 470,352, respectively, of which Rp 1,393,166, Rp 933,105, and Rp 470,352 where the credit balance of joint financing is channeled through Related Parties (Note 36).

h. Kredit yang diberikan kepada karyawan

merupakan kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya yang dibebani bunga 0%-15% untuk kredit dibawah 1 tahun dan 0%-26,40% untuk kredit antara 1 sampai dengan 10 tahun.

h. Loans to employees represent distributed loans for purchases of cars, houses and other necessities with 0%-15% interest rate for loans with term below 1 year and 0%-26.40% per annum for loan with terms ranging between 1 to 10 years.

i. Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah kredit yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 1.408.067, Rp 1.743.629 dan Rp 1.888.271.

i. For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, total restructured loans amounted to Rp 1,408,067, Rp 1,743,629 and Rp 1,888,271, respectively.

j. Saldo kredit dan piutang/pembiayaan

syariah pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berdasarkan klasifikasi kolektibilitas adalah sebagai berikut:

j. The collectibility classification of loans and receivables/sharia financing as of December 31, 2021, 2020 and 2019 as follows:


Lancar/ Special Lancar/ Diragukan/ Macet/ Jumlah/Jenis Current Mention Substandard Doubtful Loss Total Types of Loans

Rupiah RupiahPihak berelasi (Catatan 36) 394.802 60 - - - 394.862 Related parties (Note 36)Pihak ketiga 14.456.348 1.323.778 56.535 370.935 422.081 16.629.677 Third partiesJumlah 14.851.150 1.323.838 56.535 370.935 422.081 17.024.539 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Pihak berelasi (Catatan 36) 7.126 - - - - 7.126 Related parties (Note 36)Pihak ketiga 64.883 835.228 - - - 900.111 Third partiesJumlah 72.009 835.228 - - - 907.237 Subtotal

Jumlah 14.923.159 2.159.066 56.535 370.935 422.081 17.931.776 Total

2021

258







Rupiah RupiahPihak berelasi (Catatan 36) 64.095 - - - - 64.095 Related parties (Note 36)Pihak ketiga 16.145.942 1.737.607 18.915 218.727 755.737 18.876.928 Third partiesJumlah 16.210.037 1.737.607 18.915 218.727 755.737 18.941.023 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Pihak berelasi (Catatan 36) 7.025 - - - - 7.025 Related parties (Note 36)Pihak ketiga 1.079.225 450.019 - - - 1.529.244 Third partiesJumlah 1.086.250 450.019 - - - 1.536.269 Subtotal

Jumlah 17.296.287 2.187.626 18.915 218.727 755.737 20.477.292 Total

2020



Rupiah RupiahPihak berelasi (Catatan 36) 10.676 - - - - 10.676 Related parties (Note 36)Pihak ketiga 16.263.607 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 21.060.480 Third partiesJumlah 16.274.283 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 21.071.156 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Pihak ketiga 1.426.096 - - - - 1.426.096 Third parties

Jumlah 17.700.379 2.996.104 189.906 1.137.063 473.800 22.497.252 Total

2019

k. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020

dan 2019, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

k. The details of non-performing loans as of December 31, 2021, 2020 and 2019, based on economic sectors according to Bank Indonesia regulation are as follows:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahPerdagangan besar dan eceran 391.849 195.222 1.017.478 Wholesale and retailPertambangan dan penggalian 199.584 190.284 2.251 Mining and excavationReal estate, usaha persewaan, dan Real estate, leasing services and

jasa perusahaan 195.006 454.230 467.324 servicing companyPenyediaan akomodasi dan Accomodation and Food

penyediaan makan minum 36.885 29.848 2.286 BeverageRumah tangga 21.315 69.826 118.943 HouseholdIndustri pengolahan 2.493 3.988 7.051 ManufacturingPertanian, perburuan dan kehutanan 782 1.646 2.183 Agriculture, hunting and forestryJasa kemasyarakatan, sosial budaya, Services in social, art, culture,

hiburan, dan perorangan lainnya 749 1.115 1.939 recreation and other individualTransportasi, pergudangan Transportation, warehousing and

dan komunikasi 484 548 13.877 communicationKonstruksi - 36.162 10.689 ConstructionPerantara keuangan - 6.011 155.590 Financial intermediaryPerikanan - 207 409 FisheryJasa perorangan yang melayani

rumah tangga - 111 389 Individual household serviceJasa pendidikan - 31 - Education servicesJasa kesehatan dan kegiatan sosial - - 53 Health and social servicesLain-lain 404 4.150 307 Others

Jumlah 849.551 993.379 1.800.769 Total

l. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020

dan 2019, kredit non-performing yang telah dihentikan pembebanan bunganya masing-masing adalah sebesar Rp 849.551, Rp 993.379 dan Rp 1.800.769.

l. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, interest not accrued on non-performing loans amounted to Rp 849,551, Rp 993,379 and Rp 1,800,769, respectively.

259





m. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah sebagai berikut:

m. The changes in allowance for impairment losses on loans are as follows:


Saldo awal 195.599 435.172 622.682 345.466 1.598.919 Beginning balanceSaldo awal kerugian kredit ekspektasian Beginning balance of expected

pada fasilitas kredit yang belum ditarik 33.439 18 20 - 33.477 credit losses on undrawn facilitiesAset keuangan yang baru diperoleh 265.480 226.823 98.499 - 590.802 Recenlty acquired financial assetsPerubahan bersih pada eksposur Net change in exposure

dan pengukuran kembali (255.284) (43.539) (31.274) 18.253 (311.844) and reamesurementTransfer ke kerugian kredit

ekspektasian 12 bulan Transfer to 12-month expected credit (Tahap 1) 302.527 (344.750) (8.172) - (50.395) losses (Stage 1)

Transfer ke kerugian kreditekspektasian sepanjang umurnya Transfer to lifetime expected credit(Tahap 2) (411.005) 665.869 (197.614) - 57.250 losses (Stage 2)

Transfer ke penurunan kredit Transfer to credit impairment (Tahap 3) (5.103) (433.740) 739.027 - 300.184 losses (Stage 3)

Penerimaan kembali pinjamanyang telah dihapusbukukan - - 35.952 37.958 73.910 Recovery

Penghapusbukuan selamatahun berjalan - - (636.203) (15.532) (651.735) Write-off during the year

Selisih kurs (6) - - - (6) Exchange difference rateSaldo akhir kerugian kredit ekspektasian Expected credit losses on

pada fasilitas kredit yang belum ditarik (22.606) - (49) - (22.655) undistributed credit facilities

Saldo akhir 103.041 505.853 622.868 386.145 1.617.907 Balance at the end of the year

2021


Saldo awal - - - - 1.182.755 Beginning balanceDampak penerapan awal PSAK No. 71 177.215 375.356 160.841 - 713.411 Impact of PSAK No. 71 implementationSaldo awal setelah PSAK No. 71 377.056 426.493 876.039 216.578 1.896.166 Beginning balance after PSAK No. 71Aset keuangan yang baru diperoleh 221.304 2.055 205.203 - 428.562 Recenlty acquired financial assetsPerubahan bersih pada eksposur Net change in exposure

dan pengukuran kembali (63.979) (72.278) 482.323 253.203 599.269 and reamesurementTransfer ke kerugian kredit

ekspektasian 12 bulan Transfer to 12-month expected credit (Tahap 1) 132.030 (299.421) (18.549) - (185.940) losses (Stage 1)

Transfer ke kerugian kreditekspektasian sepanjang umurnya Transfer to lifetime expected credit(Tahap 2) (436.890) 1.100.565 (339.907) - 323.768 losses (Stage 2)

Transfer ke penurunan kredit Transfer to credit impairment (Tahap 3) (481) (722.224) 880.212 - 157.507 losses (Stage 3)

Penerimaan kembali pinjamanyang telah dihapusbukukan - - 49.315 32.363 81.678 Recovery

Penghapusbukuan selamatahun berjalan - - (1.511.934) (156.678) (1.668.612) Write-off during the year

Selisih kurs (2) - - - (2) Exchange difference rateKerugian kredit ekspektasian pada Expected credit losses on

fasilitas kredit yang belum ditarik (33.439) (18) (20) - (33.477) undistributed credit facilities

Saldo akhir 195.599 435.172 622.682 345.466 1.598.919 Balance at the end of the year

2020

Mata Uang Asing/

Foreign Jumlah/Rupiah currency Total

Balance at the beginning Saldo awal of the year

Individual 338.113 - 338.113 IndividualKolektif 292.258 215 292.473 Collective

Pencadangan (pemulihan) Provision (reversal) tahun berjalan during the yearIndividual 1.742.524 - 1.742.524 IndividualKolektif 294.626 (104) 294.522 Collective

Penerimaan kembali kredit hapus buku RecoveryIndividual 5.126 - 5.126 IndividualKolektif 23.102 - 23.102 Collective

Penghapusan (1.513.131) - (1.513.131) Write-offSelisih kurs penjabaran - 26 26 Exchange rate difference

Saldo akhir 1.182.618 137 1.182.755 Balance at the end of the year

2019

260





Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible loans.

n. Mutasi kredit yang dihapus buku selama

tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

n. The movement of loans written-off for 2021, 2020 and 2019 follows:

Mata Uang Mata Uang Mata Uang Asing/ Asing/ Asing/

Foreign Jumlah/ Foreign Jumlah/ Foreign Jumlah/Rupiah currency Total Rupiah currency Total Rupiah currency Total

Beginning balance at theSaldo awal tahun 3.923.679 76.861 4.000.540 2.408.513 75.945 2.484.458 1.168.952 78.667 1.247.619 beginning yearMutasi selama tahun berjalan Movement during the year

Penghapusan 651.735 - 651.735 1.668.612 - 1.668.612 1.513.131 - 1.513.131 Write-offPenerimaan kembali (73.910) - (73.910) (81.678) - (81.678) (28.228) - (28.228) RecoveryHapus tagih (48.015) - (48.015) (71.768) - (71.768) (245.342) - (245.342) Deleted notesSelisih kurs penjabaran - 1.108 1.108 - 916 916 - (2.722) (2.722) Exchange rate difference

Saldo akhir 4.453.489 77.969 4.531.458 3.923.679 76.861 4.000.540 2.408.513 75.945 2.484.458 Balance at the end of the year

20192021 2020

o. Jaminan pemberian kredit umumnya

berupa tanah, bangunan, mesin, persediaan dan deposito berjangka.

o. Loan collaterals are generally in the form of land, buildings, machinery, inventories and time deposits.

p. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah

kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 5,00%, 1,64% dan 1,92%.

p. The ratios of small business loans to total loans at December 31, 2021, 2020 and 2019 are 5.00%, 1.64% and 1.92%, respectively.

10. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi 10. Acceptance Receivables and Payables

Tagihan Akseptasi Acceptance Receivables

a. Berdasarkan jangka waktu perjanjian: a. By term of agreements:

2021 2020 2019

Rupiah Rupiah1 bulan atau kurang 1.517 7.508 - 1 month or less1-3 bulan 34.958 8.427 17.988 1-3 months3-6 bulan 28.610 74.970 53.332 3-6 monthslebih dari 6 bulan - 119.800 182.686 More than 6 months

Jumlah 65.085 210.705 254.006 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)1-3 bulan 38.186 41.208 5.193 1-3 months3-6 bulan 146.540 21.504 122.174 3-6 monthslebih dari 6 bulan - - 3.639 More than 6 months

Jumlah 184.726 62.712 131.006 Total

Jumlah 249.811 273.417 385.012 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (2.646) (119.840) (119.800) Allowance for impaiment losses

Jumlah - bersih 247.165 153.577 265.212 Total - net

261





b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

b. Based on remaining maturity:

2021 2020 2019

Rupiah Rupiah1 bulan atau kurang - 153.968 156.176 1 month or less1-3 bulan 58.795 23.493 82.983 1-3 months3-6 bulan 6.290 33.244 14.847 3-6 monthsJumlah 65.085 210.705 254.006 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)1 bulan atau kurang - 40.816 69.226 1 month or less1-3 bulan 177.877 17.628 56.418 1-3 months3-6 bulan 6.849 4.268 5.362 3-6 monthsJumlah 184.726 62.712 131.006 Total

Jumlah 249.811 273.417 385.012 TotalCadangan kerugian penurunan nilai (2.646) (119.840) (119.800) Allowance for impaiment losses

Jumlah - bersih 247.165 153.577 265.212 Total - net

c. Kolektibilitas tagihan akseptasi pada

tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

c. Collectibility of acceptance receivables as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are follows:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahPihak ketiga Third parties

Lancar 65.085 31.906 134.206 CurrentDalam perhatian khusus - 58.999 - Special mentionMacet - 119.800 119.800 Loss

Jumlah 65.085 210.705 254.006 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)Pihak ketiga Third parties

Lancar 184.726 35.710 131.006 CurrentDalam perhatian khusus - 27.002 - Special mention

Jumlah 184.726 62.712 131.006 Total

Jumlah 249.811 273.417 385.012 Total

d. Manajemen berpendapat bahwa jumlah

cadangan kerugian penurunan nilai untuk tagihan akseptasi pada tanggal31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi tersebut.

d. Management believes that the allowance for impairment losses on acceptance receivables as of December 31, 2021, 2020 and 2019 is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible acceptance receivables.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan

nilai tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

e. The changes in allowance for impairment losses on acceptance receivable are as follows:


Balance at the beginning Saldo awal tahun 40 - 119.800 119.840 of the yearPembentukan tahun berjalan 2.606 - - 2.606 Provision for current yearPenghapusan - - (119.800) (119.800) Write-off


2021

262






Balance at the beginning Saldo awal tahun - - 119.800 119.800 of the yearDampak penerapan awal PSAK No. 71 73 - - 73 Impact of PSAK No. 71Saldo awal PSAK No. 71 73 - 119.800 119.873 Balance at the beginning after PSAK No. 71Pemulihan tahun berjalan (33) - - (33) Reversal for current year

Saldo akhir tahun 40 - 119.800 119.840 Balance at the end of the year

2020

Mata Uang

Asing/Rupiah/ Foreign Jumlah/Rupiah Currencies Total

Balance at the beginning Saldo awal tahun 109.007 - 109.007 of the yearPembentukan tahun berjalan 10.793 - 10.793 Provision for current year

Saldo akhir tahun 119.800 - 119.800 Balance at the end of the year

2019

Liabilitas Akseptasi Acceptance Payables

a. Berdasarkan jangka waktu perjanjian: a. By term of agreements:

2021 2020 2019

Rupiah Rupiah1 bulan atau kurang 1.517 7.508 - 1 month or less1-3 bulan 34.995 8.427 17.988 1-3 months3-6 bulan 28.681 74.970 53.333 3-6 monthslebih dari 6 bulan - - 62.885 More than 6 months Jumlah 65.193 90.905 134.206 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)1-3 bulan 38.215 41.208 5.193 1-3 months3-6 bulan 147.016 21.504 122.174 3-6 monthslebih dari 6 bulan - - 3.639 More than 6 months Jumlah 185.231 62.712 131.006 Total

Jumlah 250.424 153.617 265.212 Total

b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan

saat jatuh tempo: b. Based on remaining maturity:

2021 2020 2019

Rupiah Rupiah1 bulan atau kurang - 34.168 36.376 1 month or less1-3 bulan 58.869 23.493 82.983 1-3 months3-6 bulan 6.324 33.244 14.847 3-6 monthsJumlah 65.193 90.905 134.206 Total

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currency (Note 38)1 bulan atau kurang - 40.816 69.226 1 month or less1-3 bulan 178.350 17.628 56.418 1-3 months3-6 bulan 6.881 4.268 5.362 3-6 monthsJumlah 185.231 62.712 131.006 Total

Jumlah 250.424 153.617 265.212 Total

263





11. Penyertaan Modal Sementara 11. Temporary Equity Participation Perusahaan melakukan penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan pada PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) sebesar Rp 335.100 yang merupakan konversi utang ALIF kepada Perusahaan, yang dicantumkan dalam Akta Penyertaan Modal Sementara tanggal 27 Desember 2019 dari Aulia Taufani S.H., notaris di Jakarta Selatan. Penyertaan modal sementara ini, kepemilikan Perusahaan pada ALIF adalah sebesar 37,12%, dengan rincian sebagai berikut:

The Company entered into a temporary equity participation in the framework of financing restructuring at PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) in the amount of Rp 335,100 which is the conversion of ALIF debt to the Company, which was included in the Temporary Investment Deed of December 27, 2019 from Aulia Taufani S.H., notary in South Jakarta. This temporary equity participation, the Company's ownership in ALIF is 37.12%, as follow:

2021 2020 2019

Nilai nominal - 335.100 335.100 Nominal valueCadangan kerugian penurunan nilai - (53.695) (16.755) Allowance for impairment losses

Nilai bersih - 281.405 318.345 Net value

Penjualan saham tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ALIF pada tanggal 27 Desember 2019.

The sale of shares was previously approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALIF on December 27, 2019.

Perusahaan membukukan penyertaan modal sementara pada ALIF dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 yang telah diubah dengan POJK No. 19/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sementara dan menyelesaikannya dalam waktu 5 tahun.

The Company booked temporary equity participation in ALIF by referring to the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2014 which has been amended by POJK No. 19/POJK.03/2018 concerning Quality Assets of Sharia Commercial Bank Assets and Sharia Business Units, where banks can restructure financing in the form of temporary equity participation and settle it within 5 years.

Penyertaan modal sementara pada PT Al Ijarah Indonesia Finance tersebut akan dilepaskan melalui penjualan. Perusahaan berkeyakinan bahwa penyertaan modal sementara tersebut dapat dilepaskan dalam waktu dekat.

Temporary investment in PT Al Ijarah Indonesia Finance will be released through sale. The Company believes that the temporary investment may be released in the near future.

Perusahaan berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk penyertaan modal sementara pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul.

The Company believes that the allowance for impairment losses for temporary equity participation as of December 31, 2020 and 2019 are sufficient to cover possible losses that might arise.

264





12. Pendapatan yang masih akan diterima 12. Accrued Income

2021 2020 2019

Konvensional Interest from:Kredit 59.957 89.623 122.290 LoansEfek-efek 227.922 136.589 78.307 SecuritiesPenempatan pada bank lain - 98 1.232 Placements with other banks

Jumlah 287.879 226.310 201.829 Total

Syariah ShariaPiutang syariah 23.595 13.661 13.697 Sharia receivablesEfek-efek 4.303 3.797 4.984 SecuritiesPenempatan pada bank lain - - 115 Placements with other banks

Jumlah 27.898 17.458 18.796 Total

Jumlah 315.777 243.768 220.625 Total

13. Biaya Dibayar Dimuka 13. Prepaid Expenses

2021 2020 2019

Asuransi 1.396.300 1.702.047 1.459.152 InsurancePemeliharaan perangkat lunak dan keras 74.950 71.166 47.640 Software and hardware maintenancePromosi dan pengembangan usaha 56.151 79.230 86.102 Promotion and operating developmentRenovasi cabang baru 29.115 46.669 65.114 New branches renovation costsSewa 19.140 15.656 41.964 RentalProgram kepemilikan kendaraan karyawan 11.789 10.039 13.252 Vehicle ownership programLain-lain 14.001 10.780 10.791 Others

Jumlah 1.601.446 1.935.587 1.724.015 Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, asuransi dibayar dimuka termasuk asuransi kredit kepada PT Asuransi Simas Insurtech, pihak berelasi (Catatan 36) masing-masing sebesar Rp 1.335.383, Rp 1.683.743 dan Rp 1.458.333, dengan masa manfaat sampai dengan 15 November 2025.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, prepaid insurance includes insurance credit to PT Asuransi Simas Insurtech, a related party (Note 36) amounted to Rp 1,335,383, Rp 1,683,743 and Rp 1,458,333, respectively with benefits until November 15, 2025.

Asuransi dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid insurance is amortized over its useful life using the straight-line method.

14. Aset Tetap 14. Property and Equipment

Aset tetap terdiri dari: Fixed assets consist of the following:

Perubahan selama tahun berjalan/Changes during the year

1 Januari 2021/ Penambahan/ Pengurangan/ 31 Desember 2021/January 1, 2021 Additions Deductions December 31, 2021

Kepemilikan langsung: Direct ownership:Nilai revaluasian: Revalued amount:

Tanah 371.133 - - 371.133 LandBangunan 251.549 588 - 252.137 Buildings

Biaya perolehan: At cost:Inventaris kantor 1.683.310 114.647 (953) 1.797.004 Office equipmentKendaraan bermotor 22.659 329 (1.880) 21.108 Vehicles

Subtotal 2.328.651 115.564 (2.833) 2.441.382 Subtotal

265







Kepemilikan langsung: Direct ownership:Aset hak-guna Right-of-use assets

Bangunan 133.007 55.332 (868) 187.471 BuildingsKendaraan 54.981 38.814 (172) 93.623 Vehicles

Subtotal 187.988 94.146 (1.040) 281.094 Subtotal

Jumlah 2.516.639 209.710 (3.873) 2.722.476 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciationNilai revaluasian: Revalued amount:

Bangunan 17.289 17.096 - 34.385 Buildings

Biaya perolehan: At cost:Inventaris kantor 803.676 150.618 (899) 953.395 Office equipmentKendaraan bermotor 24.169 488 (1.880) 22.777 Vehicles

Subtotal 845.134 168.202 (2.779) 1.010.557 Subtotal

Aset hak-guna Right-of-use assetsBangunan 69.938 66.560 (221) 136.277 BuildingsKendaraan 17.269 17.641 (133) 34.777 Vehicles

Subtotal 87.207 84.201 (354) 171.054 Subtotal

Jumlah 932.341 252.403 (3.133) 1.181.611 Total

Nilai Tercatat 1.584.298 1.540.865 Net Book Value




Tanah 371.133 - - 371.133 LandBangunan 250.750 799 - 251.549 Buildings

Biaya perolehan: At cost:Inventaris kantor 1.442.693 241.427 (810) 1.683.310 Office equipmentKendaraan bermotor 23.150 731 (1.222) 22.659 Vehicles

Subtotal 2.087.726 242.957 (2.032) 2.328.651 Subtotal

Aset hak-guna Right-of-use assetsBangunan *) - 133.007 - 133.007 Buildings *)Kendaraan *) - 54.981 - 54.981 Vehicles*)

Subtotal - 187.988 - 187.988 Subtotal

Jumlah 2.087.726 430.945 (2.032) 2.516.639 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciationNilai revaluasian: Revalued amount:

Bangunan - 17.289 - 17.289 Buildings

Biaya perolehan: At cost:Inventaris kantor 663.787 140.497 (608) 803.676 Office equipmentKendaraan bermotor 24.697 694 (1.222) 24.169 Vehicles

Subtotal 688.484 158.480 (1.830) 845.134 Subtotal

Aset hak-guna Right-of-use assetsBangunan *) - 69.938 - 69.938 Buildings *)Kendaraan *) - 17.269 - 17.269 Vehicles*)

Subtotal - 87.207 - 87.207 Subtotal

Jumlah 688.484 245.687 (1.830) 932.341 Total


*) Penerapan PSAK No. 73 yang efektif pada 1 Januari 2020 *) Implementation of PSAK No. 73 effective on January 1,(Catatan 48) 2020 (Note 48)

266






Estimasi Akumulasi Penyusutan/

1 Januari 2019/ Penambahan/ Pengurangan/ Estimated Accumulated Surplus Revaluasi/ 31 Desember 2019/January 1, 2019 Additions Deductions Depreciation Revaluation Surplus December 31, 2019


Tanah 342.693 14.988 - - 13.452 371.133 LandBangunan 232.289 10.179 - (64.573) 72.855 250.750 Buildings

Biaya perolehan: At cost:Inventaris kantor 1.231.240 214.879 (3.426) - - 1.442.693 Office equipmentKendaraan bermotor 23.523 150 (523) - - 23.150 Vehicles

Jumlah 1.829.745 240.196 (3.949) (64.573) 86.307 2.087.726 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation:Nilai revaluasian: Revalued amount:

Bangunan 48.477 16.096 - (64.573) - - Buildings

Biaya perolehan: At costInventaris kantor 545.489 121.295 (2.997) - - 663.787 Office equipmentKendaraan bermotor 24.035 1.167 (505) - - 24.697 Vehicles

Jumlah 618.001 138.558 (3.502) (64.573) - 688.484 Total


Jumlah beban penyusutan yang dibebankan pada laba rugi pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 252.403, Rp 245.687 dan Rp 138.558.

Depreciation expense charged to profit or loss 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 252,403, Rp 245,687 and Rp 138,558, respectively.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang jatuh tempo antara tahun 2041 dan 2049.

The Company owns several parcels of land, with legal rights in the Form of Proprietary Rights (Hak Milik) and Building Use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB), with terms between ten (10) to thirty (30) years to mature between 2041 and 2049.

Selama tahun 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan menjual aset tetapnya dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 15, Rp 68 dan Rp 196 pada harga jual masing-masing sebesar Rp 636, Rp 379 dan Rp 221. Keuntungan bersih penjualan aset tetap tersebut dibukukan pada akun Pendapatan Operasional Lainnya (Catatan 32).

In 2021, 2020 and 2019, the Company sold its property and equipment with a net book value of Rp 15, Rp 68 and Rp 196, for Rp 636, Rp 379 and Rp 221, respectively. The related gain on sale of property and equipment is recognized in Other Operating Revenue (Note 32).

Selama tahun 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan menghapus aset tetap dengan nilai tercatat Rp 39, Rp 134 dan Rp 251. Kerugian atas penghapusan aset tetap tersebut dibukukan pada akun Beban Operasional Lainnya (Catatan 33).

In 2021, 2020 and 2019, property and equipment with a net book value of Rp 39, Rp 134 and Rp 251, had been written-off. Losses on the write-off of property and equipment is recognized in Other Operating Expenses account (Note 33).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset tetap Perusahaan, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, huru-hara, pencurian dan risiko lainnya pada PT Asuransi Sinar Mas, pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 996.485, Rp 1.028.519 dan Rp 1.010.664 (Catatan 36). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's property and equipment, except land, are insured against fire, earthquake, riots, theft and other risks with PT Asuransi Sinar Mas, a related party, for Rp 996,485, Rp 1,028,519 and Rp 1,010,664, respectively (Note 36). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

267





Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no contractual commitments in the acquisition of property and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat dan/atau metode penyusutan aset tetap.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no changes on the estimated useful life and/or the method of depreciation of property and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak ada aset tetap Perusahaan yang ditempatkan sebagai jaminan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no property and equipment pledged as collateral.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap tersebut pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Management believes that there is no impairment in value of the aforementioned assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no property and equipment that are not used temporary.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no property and equipment that come from grants.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no property and equipment that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset tetap Perusahaan dengan nilai perolehan Rp 323.825, Rp 202.939 dan Rp 177.198 telah disusutkan penuh, namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company’s property and equipment with acquisition of Rp 323,825, Rp 202,939 and Rp 177,198 has been fully depreciated, but is still used to support the Company’s operations.

Tanah dan bangunan Perusahaan direvaluasi dengan menggunakan posisi tanggal 31 Oktober 2019, dengan laporan penilai dari KJPP Firmansyah & Rekan, penilai independen, dengan laporan No. 00176/2.0115-00/PI/07/0249/1/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Firmansyah, S.T..MAPPI (Cert). Penilaian ditentukan menggunakan metode sebagaimana dijelaskan pada Catatan 15. Surplus revaluasi setelah memperhitungkan pajak tangguhan dikreditkan pada akun “Komponen ekuitas lainnya” dalam laporan perubahan ekuitas.

The Company’s land and buildings are revalued using the position as of October 31, 2019, based on appraisal report of KJPP Firmansyah dan Rekan, independent valuers, with report No. 00176/2.0115-00/PI/07/0249/1/II/2020 dated February 19, 2020, which signed by Firmansyah S.T..MAPPI (Cert). Fair value has been determined as described in Note 15. The revaluation surplus net of applicable deferred taxes was credited to “Other equity components” in the statements of changes in equity.

268





Jika tanah dan bangunan dinyatakan pada metode biaya, nilai tercatat akan menjadi:

If land and buildings were stated on the historical cost basis, the amount would be as follows:

2021 2020 2019

594.020 371.264 370.465 Cost(139.398) (89.971) (78.156) Accumulated depreciation

454.622 281.293 292.309 Net book value

Biaya perolehanAkumulasi penyusutan

Nilai tercatat

Dampak dari penerapan PSAK No. 73 terhadap rincian kelas aset pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The impact of application PSAK No. 73 to the details of asset class for year 2020 are as follows:

Perubahan selama tahun berjalan/

Changes during the yearSaldo awal yang

Saldo awal/ disesuaikan/Balance Dampak PSAK 73/ Adjusted Penambahan/ Pengurangan/ 31 Desember 2020/

at beginning Impact of PSAK 73 balance Additions Deductions December 31, 2020

Biaya perolehan dan nilai At cost and right-of-useaset hak guna: assets value:Bangunan - 84.230 84.230 48.777 - 133.007 BuildingsKendaraan bermotor - 37.589 37.589 17.392 - 54.981 Vehicles

Jumlah - 121.819 121.819 66.169 - 187.988 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Bangunan - - - 69.938 - 69.938 BuildingsKendaraan bermotor - - - 17.269 - 17.269 Vehicles

Jumlah - - - 87.207 - 87.207 Total

Nilai Tercatat - 100.781 Net Book Value

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 79.966 dan Rp 96.901.

Total cash disbursements for rent during the year ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 79,966 and Rp 96,901, respectively.

15. Nilai Wajar Aset Non Keuangan 15. Fair Value of Non – Financial Assets

2021 2020 2019

Pengukuran nilai wajar berulang Recurring fair value measurementsLand and buildings (under property and

Tanah dan bangunan (aset tetap) 621.883 621.883 621.883 equipment)

Pengukuran nilai wajar berulang aset non keuangan termasuk dalam Level 2 hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2.

The fair value measurement for recurring non-financial assets falls within Level 2 of the fair value hierarchy outlined in Note 2.

Informasi tentang pengukuran nilai wajar yang menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 2) adalah sebagai berikut:

The information about fair value measurements using significant unobservable input (Level 2) are as follows:

Keterangan/Description Teknik penilaian/Valuation technique

Aset tetap (tanah dan bangunan)/ Metode perbandingan data pasar denganProperty and equipment (land and penyesuaian faktor yang dianggap relevan/

buildings) Market-comparable approach withadjustments for relevant factors

Tanah dan bangunan telah dinilai oleh penilai independen.

Land and buildings have been revalued by independent valuers.

269





Seluruh aset dimanfaatkan pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya

All assets are used based on their highest and best use.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan dalam Catatan 14 mencerminkan keuntungan belum direalisasi yang diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Revaluation surplus of land and buildings in Note 14 represent gain recognized in other comprehensive income.

16. Aset Ijarah 16. Ijarah Assets

Akun ini merupakan obyek sewa dari transaksi Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa dengan hibah.

This account represents objects of the Ijarah Muntahiyah Bittamlik lease transactions with an option to transfer the object property being leased by the grant.


Changes during the yearPengalihan padaakhir masa akad/

Transfer to the1 Januari 2021 Penambahan/ lease at end 31 Desember 2021/

January 1, 2021 Additions of contract December 31, 2021

Biaya perolehan 543.190 79.628 (175.263) 447.555 Cost

Akumulasi pemyusutan 80.038 146.394 (175.263) 51.169 Accumulated depreciation

Nilai tercatat 463.152 (66.766) - 396.386 Net book value







Nilai tercatat 628.023 (164.871) - 463.152 Net book value







Nilai tercatat 623.776 4.247 - 628.023 Net book value

270





17. Aset Lain-lain – Bersih 17. Other Assets – Net

2021 2020 2019

Agunan yang diambil-alih 460.505 874.311 634.527 Foreclosed assetsUang muka pembelian aset 141.665 111.485 163.836 Advances for purchase of assetsTagihan sehubungan dengan ATM bersama 45.764 85.858 36.951 Receivables related to ATM bersamaSetoran jaminan 35.573 38.067 37.788 Security depositsBarang cetakan dan materai 23.438 27.921 30.662 Printing materials and stamp dutyUang muka renovasi gedung kantor 2.421 2.336 12.469 Advances for building renovationTagihan komisi asuransi 2.327 30.693 20.007 Insurance commission receivablesTagihan sehubungan dengan penyelesaian Claims in connection with the settlement

Bank Indover 808 864 781 of Indover BankTagihan sehubungan dengan jaringan Receivables related to principal network

principal kartu kredit 63 219 351 credit cardProperti terbengkalai - - 89.099 Abandoned propertiesPulsa elektronik - - 15.054 Electronic pulsesLain-lain 49.222 30.476 57.227 OthersJumlah 761.786 1.202.230 1.098.752 Subtotal

Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses aset lain-lain (274.364) (269.567) (178.482) other assets

Jumlah - bersih 487.422 932.663 920.270 Net

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, nilai tercatat agunan yang diambil-alih adalah sebesar Rp 186.949, Rp 605.608 dan Rp 545.925, setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 273.556, Rp 268.703 dan Rp 88.602.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the carrying value of foreclosed properties are Rp 186,949, Rp 605,608 and Rp 545,925, respectively, after allowance for impairment losses amounting to Rp 273,556, Rp 268,703 and Rp 88,602 respectively.

Berikut adalah rincian agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai berdasarkan kolektibilitasnya sesuai ketentuan Bank Indonesia:

The classification of foreclosed assets and abandoned properties subject to Bank Indonesia regulation is as follows:

2021 2020 2019

Lancar 85.697 457.457 303.162 CurrentKurang lancar 13.773 18.118 116.529 SubstandardDiragukan 264.467 290.199 303.886 DoubtfulMacet 96.568 108.537 49 Loss

Jumlah 460.505 874.311 723.626 Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai aset lain–lain adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses – other assets are as follows:

2021 2020 2019

Saldo awal 269.567 178.482 38.213 Beginning balancePembentukan tahun berjalan 4.853 91.002 140.313 Provision for current yearSelisih kurs penjabaran (56) 83 (44) Foreign exchange differences

Saldo akhir 274.364 269.567 178.482 Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya aset tersebut.

Management believes that the allowance of impairment losses for other assets is adequate to cover possible losses that will arise from these assets.

271





18. Liabilitas Segera 18. Liabilities Immediately Payable

2021 2020 2019

Liabilitas sehubungan dengan jaringan ATM 43.819 74.052 55.240 Payable related to ATM networkBeban akrual 26.600 29.700 12.680 Accrued expensesLiabilitas administrasi kredit 16.358 22.937 25.153 Loans administration payableLiabilitas simas poin 13.829 - - Simas poin payable

Transfer checks for collectionKiriman uang 8.998 14.376 22.522 and clearingLiabilitas pembayaran online 1.570 3.144 1.687 Online payment payableLiabilitas jasa produksi - 33.794 - Production service payableLain-lain 5.015 15.246 14.468 Others

Jumlah 116.189 193.249 131.750 Total

19. Simpanan 19. Deposits

Simpanan terdiri dari: Deposits consist of the following:

2021 2020 2019

Giro 17.941.034 8.790.759 6.993.896 Demand depositsTabungan 10.374.815 9.785.026 8.598.609 SavingDeposito berjangka 9.645.706 12.188.131 9.059.692 Time deposit

Jumlah 37.961.555 30.763.916 24.652.197 Jumlah

a. Giro terdiri atas: a. Demand deposits consist of:

2021 2020 2019

Konvensional ConventionalPihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Note 36)

Rupiah 3.662.007 1.680.794 1.161.081 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 3.502.078 2.075.786 841.188 Foreign currencies (Note 38)Jumlah 7.164.085 3.756.580 2.002.269 Subtotal

Pihak ketiga Third partiesRupiah 7.592.572 3.507.430 2.817.054 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 3.148.922 1.503.507 2.100.644 Foreign currencies (Note 38)Jumlah 10.741.494 5.010.937 4.917.698 Subtotal

Jumlah 17.905.579 8.767.517 6.919.967 Total

Syariah ShariaGiro Wadiah Demand deposits - WadiahPihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Note 36)

Rupiah 143 28 28 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 316 316 251 Foreign currencies (Note 38)Jumlah 459 344 279 Subtotal

Pihak ketiga Third partiesRupiah 34.681 22.665 73.557 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 315 233 93 Foreign currencies (Note 38)Jumlah 34.996 22.898 73.650 Subtotal

Jumlah 35.455 23.242 73.929 Total

Jumlah 17.941.034 8.790.759 6.993.896 Total

272





2021 2020 2019% % %

Interest rates per annum on Suku bunga giro per tahun demand deposits

Rupiah 0,00 - 6,00 0,00 - 6,00 0,00 - 6,00 RupiahMata uang asing 0,00 - 0,05 0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 Foreign currencies

Saldo giro yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan, bank garansi dan letter of credit pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar nihil, nihil dan Rp 12.473 (Catatan 9 dan 37).

Demand deposits blocked to guarantee loans, bank guarantee and letters of credit at December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to nil, nil, and Rp 12,473, respectively (Notes 9 and 37).

b. Tabungan terdiri atas: b. Savings deposit consists of:

2021 2020 2019

Konvensional ConventionalRupiah Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Note 36)Tabungan Sinarmas 21.110 26.274 28.462 Sinarmas SavingTabungan Sinarmas Gold 14.260 14.322 17.432 Sinarmas Gold SavingTabungan Sinarmas Diamond 37.805 31.093 19.724 Sinarmas Diamond SavingTabunganku 657 477 509 Tabunganku

Jumlah 73.832 72.166 66.127 Subtotal

Pihak ketiga Third partiesTabungan Sinarmas 2.410.842 1.769.803 1.536.931 Sinarmas SavingTabungan Sinarmas Gold 5.266.121 5.449.956 4.911.043 Sinarmas gold SavingTabungan Sinarmas Diamond 1.622.199 1.694.750 1.350.895 Sinarmas Diamond SavingTabunganku 753.339 633.329 595.036 Tabunganku

Jumlah 10.052.501 9.547.838 8.393.905 Subtotal

Jumlah 10.126.333 9.620.004 8.460.032 Total

2021 2020 2019

Syariah ShariaRupiah Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Note 36)Tabungan Wadiah 271 255 246 Wadiah Saving

Pihak ketiga Third partiesTabungan Wadiah 248.211 164.767 138.331 Wadiah Saving

Jumlah 248.482 165.022 138.577 Total

Jumlah 10.374.815 9.785.026 8.598.609 Total

2021 2020 2019

% % %Suku bunga tabungan per tahun Interest rates per annum on

saving depositsRupiah 0,00 - 5,00 0,00 - 6,00 0,00 - 6,00 Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo tabungan yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan dan bank garansi sebesar Rp 2.904, Rp 3.790 dan Rp 3.740 (Catatan 9).

Deposit blocked to guarantee loan and the bank guarantee as of December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 2,904, Rp 3,790 and Rp 3,740, respectively (Note 9).

273





c. Deposito berjangka terdiri atas: c. Time deposits consist of:

2021 2020 2019

Pihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Notes 36)Rupiah 489.911 1.310.014 1.346.371 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 244.332 60.778 276.958 Foreign currencies (Note 38)Jumlah 734.243 1.370.792 1.623.329 Subtotal

Pihak ketiga Third partiesRupiah 7.842.848 9.648.782 7.044.939 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 1.068.615 1.168.557 391.424 Foreign currencies (Note 38)Jumlah 8.911.463 10.817.339 7.436.363 Subtotal

Jumlah 9.645.706 12.188.131 9.059.692 Total

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

The details of time deposits based on maturities are as follows:

Berdasarkan periode deposito berjangka: Based on contractual maturity:

Pihak berelasi Pihak berelasi Pihak berelasi(Catatan 36)/ Pihak (Catatan 36)/ Pihak (Catatan 36)/ Pihak

Related ketiga/ Related ketiga/ Related ketiga/parties Third Jumlah/ parties Third Jumlah/ parties Third Jumlah/

(Note 36) parties Total (Note 36) parties Total (Note 36) parties Total

Rupiah RupiahKurang dari 1 bulan 104.040 135.486 239.526 141.355 672.100 813.455 285.695 95.790 381.485 Less than 1 month1 bulan 322.625 5.123.261 5.445.886 593.099 6.373.735 6.966.834 977.801 5.110.911 6.088.712 1 month 3 bulan 8.104 1.137.871 1.145.975 79.941 1.650.487 1.730.428 46.713 1.050.796 1.097.509 3 months6 bulan 17.767 288.473 306.240 457.269 487.380 944.649 9.709 416.117 425.826 6 months12 bulan 37.343 1.128.642 1.165.985 38.350 465.080 503.430 26.453 371.325 397.778 12 monthsLebih dari 12 bulan 32 29.115 29.147 - - - - - - More than 12 monthsJumlah 489.911 7.842.848 8.332.759 1.310.014 9.648.782 10.958.796 1.346.371 7.044.939 8.391.310 Subtotal

Mata uang asing Foreign currencies (Catatan 38) (Note 38)Kurang dari 1 bulan 14.181 3.113 17.294 18.336 68.413 86.749 152.457 128.162 280.619 Less than 1 month1 bulan 223.025 358.343 581.368 35.347 764.035 799.382 121.625 145.452 267.077 1 month 3 bulan - 148.028 148.028 - 219.576 219.576 2.807 4.856 7.663 3 months6 bulan - 470.012 470.012 70 20.955 21.025 69 8.624 8.693 6 months12 bulan 7.126 89.119 96.245 7.025 95.578 102.603 - 104.330 104.330 12 monthsLebih dari 12 bulan - - - - - - - - - More than 12 monthsJumlah 244.332 1.068.615 1.312.947 60.778 1.168.557 1.229.335 276.958 391.424 668.382 Subtotal

Jumlah 734.243 8.911.463 9.645.706 1.370.792 10.817.339 12.188.131 1.623.329 7.436.363 9.059.692 Total

20192021 2020

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

Based on remaining maturity:




Rupiah Rupiah1 bulan atau kurang 453.550 5.638.464 6.092.014 755.318 7.616.680 8.371.998 1.286.497 5.772.289 7.058.786 1 month or less1 - 3 bulan 9.851 1.018.856 1.028.707 521.711 1.377.663 1.899.374 27.921 834.477 862.398 1 - 3 months3 - 6 bulan 1.025 236.492 237.517 5.500 367.105 372.605 6.500 260.203 266.703 3 - 6 months6 - 12 bulan 25.453 931.262 956.715 27.485 287.334 314.819 25.453 177.970 203.423 6 months or more12 bulan atau lebih 32 17.774 17.806 - - - - - - 6 months or moreJumlah 489.911 7.842.848 8.332.759 1.310.014 9.648.782 10.958.796 1.346.371 7.044.939 8.391.310 Subtotal

Mata uang asing Foreign currencies(Catatan 38) (Note 38)1 bulan atau kurang 237.206 708.816 946.022 53.682 953.737 1.007.419 276.858 274.606 551.464 1 month or less1 - 3 bulan - 263.520 263.520 71 112.164 112.235 100 5.002 5.102 1 - 3 months3 - 6 bulan - 10.245 10.245 - 10.008 10.008 - 10.409 10.409 3 - 6 months6 - 12 bulan 7.126 86.034 93.160 - - - - 101.407 101.407 6 months or more12 bulan atau lebih - - - 7.025 92.648 99.673 - - - 6 months or moreJumlah 244.332 1.068.615 1.312.947 60.778 1.168.557 1.229.335 276.958 391.424 668.382 Subtotal

Jumlah 734.243 8.911.463 9.645.706 1.370.792 10.817.339 12.188.131 1.623.329 7.436.363 9.059.692 Total

20192021 2020

274





2021 2020 2019% % %

Interest rates per annum on Suku bunga deposito per tahun time deposits

Rupiah 0,50 - 6,50 0,00 - 7,50 0,00 - 8,00 RupiahMata uang asing 0,00 - 1,75 0,00 - 2,25 0,00 - 1,50 Foreign currencies

Saldo deposito berjangka yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan, bank garansi dan letters of credit pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar Rp 1.286.553, Rp 459.443 Rp 356.884 (Catatan 9 dan 37).

Total time deposits which are blocked to guarantee loans, bank guarantee and letters of credit as of December 31, 2021, 2020 and 2019, amounted to Rp 1,286,553, Rp 459,443 and Rp 356,884, respectively (Notes 9 and 37).

20. Simpanan dari Bank Lain 20. Deposits from Other Banks

2021 2020 2019

Giro 79.243 58.198 28.160 Demand depositsDeposito berjangka - 3.000 - Time depositsCall money - - 772.099 Call money

Jumlah 79.243 61.198 800.259 Total

a. Giro terdiri dari: a. Demand deposits consist of:

2021 2020 2019

Konvensional ConventionalPihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Note 36)

Mata uang asing (Catatan 38) - - 8.334 Foreign currencies (Note 38)Pihak ketiga Third parties

Rupiah 35.335 12.996 19.822 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 43.881 44.589 - Foreign currencies (Note 38)

Jumlah 79.216 57.585 19.822 Total

Jumlah 79.216 57.585 28.156 Total

Syariah ShariaPihak ketiga Third parties

Rupiah RupiahWadiah 27 613 4 Wadiah

Jumlah 79.243 58.198 28.160 Total

2021 2020 2019

% % %

Suku bunga per tahun Interest rate per anumRupiah 0,00 - 3,00 0,00 - 3,00 0,00 - 3,00 RupiahMata uang asing 0,00 - 0,01 - - Foreign currencies

b. Deposito berjangka merupakan deposito

berjangka yang ditempatkan oleh pihak ketiga dalam Rupiah.

b. Time deposits are deposits in Rupiah placed by third parties.

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

The details of time deposits based on maturities are as follows:

Berdasarkan periode deposito berjangka Based on contractual maturity:

275





2021 2020 2019

1 bulan - 200 - 1 month 6 bulan - 600 - 6 month12 bulan - 2.200 - 12 month

Jumlah - 3.000 - Total



2021 2020 2019

1 bulan atau kurang - 200 - 1 month or less1-3 bulan - 600 - 1-3 months3-6 bulan - 2.200 - 3-6 months

Jumlah - 3.000 - Total

Suku bunga per tahun: Interest rate per annum:

2021 2020 2019% % %

1 bulan - 5,25 - 1 month 6 bulan - 5,25 - 6 months 12 bulan - 5,25 - 12 months

c. Call Money terdiri dari : c. Call Money consists of :

2021 2020 2019

Konvensional ConventionalPihak berelasi (Catatan 36) Related parties (Notes 36)

Mata uang asing (Catatan 38) - - 18.099 Foreign currencies (Note 38)

Pihak ketiga (kurang dari 1 bulan) Third parties (less than 1 month)Rupiah - - 754.000 Rupiah

Jumlah - - 772.099 Total

21. Efek-efek yang Dijual dengan Janji beli

Kembali – Pihak Ketiga

21. Securities Sold under Agreement to Repurchased – Third Parties

Pada tanggal 31 Desember 2020 and 2019, efek-efek yang dijual dengan janji beli kembali adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, securities sold under agreement to repurchased are:

Tanggal Pihak Lawan/ Jenis/ Jangka waktu/ jatuh tempo/ Nilai bersih/Counterparty Type Term Due Date Net value

RupiahBI PBS015 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 109.208 BI PBS015 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 109.207 BI PBS015 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 54.603 BI PBS015 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 54.603 BI PBS015 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 54.603 BI FR076 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 50.587 BI FR076 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 50.587 BI FR084 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 158.993 BI PBS005 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 47.501 BI PBS005 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 47.501 BI PBS005 7 hari/days 6 Januari 2021/January 6, 2021 47.501

Jumlah/Total 784.894

Mata uang asing (Catatan 38)/Foreign currency (Note 38)

Bank Maybank FR085 187 hari/days 19 Januari 2021/January 19, 2021 258.019

Jumlah/Total 1.042.913

2020

276





Tanggal Pihak Lawan/ Jenis/ Jangka waktu/ jatuh tempo/ Nilai bersih/Counterparty Type Term Due Date Net value

RupiahBI FR 043 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 32.709 BI FR 070 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 20.853 BI FR 040 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 11.735 BI FR 059 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 9.545 BI FR 071 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 10.941 BI FR 068 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 10.447 BI FR 068 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 10.447 BI FR 068 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 10.447 BI FR 072 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 20.223 BI FR 072 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 10.112 BI FR 045 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 22.943 BI FR 075 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 9.471 BI FR 075 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 47.355 BI FR 075 7 hari/days 7 Januari 2020/January 7, 2020 9.471

Jumlah/Total 236.699

2019

22. Utang Pajak 22. Taxes Payable

Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consists of:

2021 2020 2019

Pajak kini (Catatan 34) 3.989 25.883 10.840 Current tax (Note 34)Pajak penghasilan Income tax

Pasal 4 16.126 26.764 17.776 Article 4Pasal 23 dan 26 1.278 548 1.033 Articles 23 and 26Pasal 25 410 - 49 Article 25Pasal 21 4.094 17.164 7.588 Article 21Jumlah pajak penghasilan 25.897 70.359 37.286 Total income tax

Pajak Pertambahan Nilai 3.848 723 1.142 Value Added Tax

Jumlah 29.745 71.082 38.428 Total

23. Beban yang masih harus dibayar 23. Accrued Expenses

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban akrual bunga dan bagi hasil sebagai berikut:

Accrued expenses consist of interest and profit sharing payables of :

2021 2020 2019


Deposito 408 3.234 2.648 Time depositsGiro 455 251 151 Demand depositsTabungan 12 34 25 Savings depositsJumlah 875 3.519 2.824 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Deposito 4 19 43 Time depositsGiro 6 15 9 Demand depositsJumlah 10 34 52 Subtotal

Jumlah pihak berelasi 885 3.553 2.876 Total related parties

277





2021 2020 2019


Deposito 18.813 33.000 24.304 Time depositsTabungan 1.587 2.545 888 Savings depositsGiro 1.365 1.176 2.582 Demand depositsJumlah 21.765 36.721 27.774 Subtotal

Mata uang asing (Catatan 38) Foreign currencies (Note 38)Deposito 437 867 95 Time depositsGiro 7 42 30 Demand depositsJumlah 444 909 125 Subtotal

Jumlah pihak ketiga 22.209 37.630 27.899 Total third parties

Jumlah 23.094 41.183 30.775 Total

24. Liabilitas Lain-lain 24. Other Liabilities

2021 2020 2019

Liabilitas sewa *) 99.004 74.580 - Lease liabilities *)Setoran jaminan 42.280 47.441 52.191 Margin deposits

Deposit for foreclosed Setoran penyelesaian AYDA 34.376 10 3.042 assets settlementSetoran penyelesaian hapus Deposit for write-off

buku 32.800 - - settlementKewajiban penyaluran subsidi dari Obligation to distribute subsidies

Pemerintah 24.749 - - from the GovernmentEstimasi kerugian komitmen Estimated losses on commitment and

dan kontinjensi **) 24.233 33.716 - contingencies **)Pendapatan diterima dimuka 20.727 28.296 26.583 Prepaid revenueLiabilitas terkait asuransi kredit 20.388 10.338 - Liability related to insurance creditPendapatan yang ditangguhkan 6.048 1.900 1.157 Deferred incomeDana kebajikan 876 196 5.957 Benevolence fundsLiabilitas derivatif 19 169 - Derivatives liabilitiesLain-lain 6.079 4.829 5.360 Others

Jumlah 311.579 201.475 94.290 Total

*) Dampak dari penerapan PSAK No. 73 *) Impact of implementation of PSAK No. 73yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020 starting on January 1, 2020

**) Dampak dari penerapan PSAK No. 71 **) Impact of implementation of PSAK No. 71yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020 starting on January 1, 2020

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The changes in estimated losses on commitment and contingencies are as follows:


Balance at the beginning Saldo awal tahun 33.678 18 20 33.716 of the yearPembentukan tahun berjalan - - 29 29 Provision for current yearPemulihan tahun berjalan (9.494) (18) - (9.512) Recoverable for current year

Saldo akhir tahun 24.184 - 49 24.233 Balance at the end of the year

2021


Balance at the beginning Saldo awal tahun - - - - of the yearDampak penerapan awal PSAK No. 71 25.354 - - 25.354 Impact of PSAK No. 71Saldo awal PSAK No. 71 25.354 - - 25.354 Balance at the beginning after PSAK No. 71Pembentukan tahun berjalan 8.324 18 20 8.362 Provision for current year

Saldo akhir tahun 33.678 18 20 33.716 Balance at the end of the year

2020

278





25. Dana Syirkah Temporer 25. Temporary Syirkah Funds Akun ini merupakan investasi tidak terikat dalam bentuk giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan sertifikat investasi mudharabah antarbank.

This account represents unrestricted investment in the form of mudharabah demand deposit, mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits and mudharabah interbank Investment certificate.

a. Simpanan a. Deposits

2021 2020 2019

Giro mudharabah 1.189.574 456.031 324.290 Mudharabah demand depositsTabungan mudharabah 1.267.324 605.869 425.016 Mudharabah saving depositsDeposito berjangka mudharabah 4.050.465 4.930.739 2.818.354 Mudharabah time deposit

Jumlah 6.507.363 5.992.639 3.567.660 Total

Giro mudharabah terdiri atas: Mudharabah demand deposits consist of:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahPihak berelasi (Catatan 36) 150.463 7.828 5.989 Related parties (Note 36)Pihak ketiga 1.039.111 448.203 318.301 Third parties

Jumlah 1.189.574 456.031 324.290 Total

2021 2020 2019

Tingkat nisbah per tahun Ration level per annumRupiah 0,00 - 4,00 0,00 - 5,75 0,00 - 6,00 Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak ada saldo giro mudharabah yang diblokir dalam rangka jaminan piutang dan pembiayaan syariah.

No Mudharabah demand deposits blocked to guarantee the sharia receivables and sharia financing as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Tabungan mudharabah terdiri atas: Mudharabah saving deposits consist of:

2021 2020 2019

Rupiah RupiahPihak berelasi (Catatan 36) 524.172 637 510 Related parties (Note 36)Pihak ketiga 743.152 605.232 424.506 Third parties

Jumlah 1.267.324 605.869 425.016 Total

2021 2020 2019

Tingkat nisbah per tahun Ratio level per annumRupiah 0,00 - 4,75 0,00 - 4,75 0,00 - 4,75 Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak ada saldo tabungan mudharabah yang diblokir dalam rangka jaminan piutang dan pembiayaan syariah.

No mudharabah saving deposits are blocked to guarantee the sharia receivables and sharia financing as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

279





Deposito berjangka mudharabah terdiri atas:

Mudharabah time deposits consist of:

2021 2020 2019

Pihak berelasi (Catatan 36) Related Parties (Notes 36)Rupiah 334.107 709.888 234.265 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 1.069 1.054 - Foreign currencies (Note 38)Jumlah 335.176 710.942 234.265 Subtotal

Pihak ketiga Third PartiesRupiah 3.714.223 4.217.234 2.584.089 RupiahMata uang asing (Catatan 38) 1.066 2.563 - Foreign currencies (Note 38)Jumlah 3.715.289 4.219.797 2.584.089 Subtotal

Jumlah 4.050.465 4.930.739 2.818.354 Total

Klasifikasi deposito berjangka mudharabah berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

The details of mudharabah time deposits based on maturities are as follows:

Berdasarkan periode deposito berjangka: Based on contractual maturity:




Rupiah RupiahKurang dari 1 bulan - - - 224.000 393.200 617.200 180.000 1.281.155 1.461.155 Less than 1 month1 bulan 334.075 2.492.692 2.826.767 482.059 1.810.041 2.292.100 53.208 400.698 453.906 1 month 3 bulan 32 484.863 484.895 3.829 1.355.316 1.359.145 1.042 339.185 340.227 3 months6 bulan - 259.675 259.675 - 258.569 258.569 - 100.607 100.607 6 months12 bulan - 476.993 476.993 - 400.108 400.108 15 462.444 462.459 12 monthsJumlah 334.107 3.714.223 4.048.330 709.888 4.217.234 4.927.122 234.265 2.584.089 2.818.354 Subtotal

Mata uang asing Foreign currenciesKurang dari 1 bulan - - - - - - - - - Less than 1 month1 bulan 1.069 456 1.525 1.054 631 1.685 - - - 1 month 3 bulan - - - - - - - - - 3 months6 bulan - - - - 1.932 1.932 - - - 6 months12 bulan - 610 610 - - - - - - 12 monthsJumlah 1.069 1.066 2.135 1.054 2.563 3.617 - - - Subtotal

Jumlah 335.176 3.715.289 4.050.465 710.942 4.219.797 4.930.739 234.265 2.584.089 2.818.354 Total

20192021 2020






Rupiah Rupiah1 bulan atau kurang 334.075 2.716.549 3.050.624 709.676 2.431.651 3.141.327 234.218 1.892.605 2.126.823 1 month or less1 - 3 bulan 32 466.625 466.657 212 1.239.611 1.239.823 32 179.357 179.389 1 - 3 months3 - 6 bulan 407.821 407.821 - 199.606 199.606 - 61.237 61.237 3 - 6 months6 - 12 bulan 123.228 123.228 - 346.366 346.366 15 450.890 450.905 6 - 12 monthsJumlah 334.107 3.714.223 4.048.330 709.888 4.217.234 4.927.122 234.265 2.584.089 2.818.354 Subtotal

Mata uang asing Foreign currencies1 bulan atau kurang 1.069 456 1.525 1.054 631 1.685 - - - 1 month or less1 - 3 bulan - - - - - - - - - 1 - 3 months3 - 6 bulan - 569 569 - 1.932 1.932 - - - 3 - 6 months6 - 12 bulan - 41 41 - - - - - - 6 - 12 monthsJumlah 1.069 1.066 2.135 1.054 2.563 3.617 - - - Subtotal

Jumlah 335.176 3.715.289 4.050.465 710.942 4.219.797 4.930.739 234.265 2.584.089 2.818.354 Total

20192021 2020

280





2021 2020 2019

Tingkat nisbah per tahun Ratio level per annumRupiah 2,00 - 6,50 2,50 - 8,00 2,25 - 8,00 RupiahUSD 1,15 - 1,73 1,44 - 3,83 - USD

Saldo deposito berjangka mudharabah yang diblokir dalam rangka jaminan piutang dan pembiayaan syariah pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar Rp 3.459, Rp 279.960 dan Rp 577.090 (Catatan 9).

Total mudharabah time deposits which are blocked to guarantee sharia receivables and financing as of December 31, 2021, 2020 and 2019, amounted to Rp 3,459, Rp 279,960 and Rp 577,090, respectively (Note 9).

b. Simpanan dari Bank Lain b. Deposits from Other Banks

2021 2020 2019

Rupiah Rupiah Pihak ketiga Third parties

Giro mudharabah 5.533 4.641 6.514 Mudharabah demand depositsSertifikat investasi mudharabah Certificate of sharia interbank

antar bank syariah - - 525.000 mudharabah investment

Jumlah 5.533 4.641 531.514 Total

2021 2020 2019

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun Revenue sharing per annumRupiah 0,75 0,02 0,00 - 0,03 Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2019, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah ditempatkan oleh pihak ketiga dalam Rupiah dengan jangka waktu kurang dari 1 bulan dengan bagi hasil per tahun sebesar 0,00% - 4,95%.

As of December 31, 2019, certificate of sharia interbank mudharabah investment is placed by third parties in Rupiah for a period of less than 1 month with the profit sharing of 0.00% - 4.95% per annum.

26. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor 26. Capital Stock and Additional Paid-in Capital

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The details of the Company’s capital stock and stockholders as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Jumlah Lembar Persentase JumlahSaham/ Kepemilikan/ Modal Disetor/

Number of Percentage of Total Paid-upShares Ownership Capital Stock

% Rp

PT Sinar Mas Multiartha Tbk 10.150.092.040 58,13% 1.015.009 PT Sinar Mas Multiartha TbkPT Shinta Utama 610.844.074 3,50% 61.084 PT Shinta UtamaMasyarakat 6.700.867.192 38,37% 670.087 Public

Jumlah 17.461.803.306 100,00% 1.746.180 Total

2021

Pemegang Saham Name of Stockholders

281







% Rp

PT Sinar Mas Multiartha Tbk 10.150.092.040 58,13% 1.015.009 PT Sinar Mas Multiartha TbkPT Shinta Utama 610.844.074 3,50% 61.084 PT Shinta UtamaTjendrawati Widjaja, Tjendrawati Widjaja,

Komisaris Utama 458.300 0,00% 46 President CommissionerHalim, Direktur 609.146 0,00% 61 Halim, DirectorMasyarakat 6.699.799.746 38,37% 669.980 Public

Jumlah 17.461.803.306 100,00% 1.746.180 Total

2020




% Rp

PT Sinar Mas Multiartha Tbk 10.150.092.040 59,77 1.015.009 PT Sinar Mas Multiartha TbkPT Shinta Utama 499.109.806 2,94 49.911 PT Shinta UtamaTjendrawati Widjaja, Tjendrawati Widjaja,

Komisaris Utama 458.300 0,00 46 President CommissionerHalim, Direktur 609.146 0,00 61 Halim, DirectorMasyarakat 6.331.533.914 37,29 633.153 Public

Jumlah 16.981.803.206 100,00 1.698.180 Total

2019


PT Shinta Utama dan PT Sinar Mas Multiartha, Tbk telah menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam keikutsertaan Perusahaan dalam program penjaminan Pemerintah.

PT Shinta Utama and PT Sinar Mas Multiartha, Tbk signed and conveyed letters of statement on the recognition of the Company’s liabilities as required in the Company’s participation in the Government guarantee program.

Selama tahun 2021, terdapat peningkatan modal disetor Perusahaan sebesar Rp 1.408.975 disebabkan oleh eksekusi Waran Seri III sebesar 225.436 (Catatan 27). Perusahaan telah menerima surat dari OJK No. S-16/PB.331/2022, tanggal 11 Februari 2022 terkait pencatatan Waran Seri III tersebut dalam administrasi pengawasan OJK (Catatan 50) sehingga susunan pemegang saham Perusahaan setelah memperoleh surat tersebut menjadi sebagai berikut:

During 2021, the Company's paid-in capital was increased amounting to Rp 1,408,975 due to execution of Series III Warrants amounting to 225,436 (Note 27). The company has received a letter from OJK No. S-16/PB.331/2022, date February 11, 2022 related to the recording of the Series III Warrants in the OJK supervising administration (Note 50) thus the composition of the Company's shareholders after obtaining the letter as follows:

Jumlah Lembar Persentase Jumlah

Saham/ Kepemilikan/ Modal Disetor/Number of Percentage of Total Paid-up

Shares Ownership Capital Stock% Rp

PT Sinar Mas Multiartha Tbk 11.826.853.600 59,99% 1.182.685 PT Sinar Mas Multiartha TbkPT Shinta Utama 610.844.074 3,10% 61.084 PT Shinta UtamaHalim, Direktur 612.146 0,00% 61 Halim, DirectorMasyarakat 7.277.852.583 36,91% 727.786 Public

Jumlah 19.716.162.403 100,00% 1.971.616 Total


282





Perubahan lembar saham untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

The changes in number of outstanding shares for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows:

JumlahSaham/

Number of shares issued

Jumlah saham pada tanggal 1 Januari 2019 15.381.803.206 Balance of shares as of January 1, 2019

Penambahan modal disetor melalui Additional issuance from the konversi Waran Seri III (Catatan 27) 1.600.000.000 conversion of Series III Warrants (Note 27)

Jumlah saham pada tanggal 31 Desember 2019 16.981.803.206 Balance of shares as of December 31, 2019

Penambahan modal disetor melalui Additional issuance from the konversi Waran Seri III (Catatan 27) 480.000.100 conversion of Series III Warrants (Note 27)

Jumlah saham pada tanggal 31 Desember 2020 Balance of shares as of December 31, 2020dan 2021 (Catatan 50) 17.461.803.306 and 2021 (Note 50)

Perubahan tambahan modal disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The movements in additional paid-in capital until December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

2021 2020 2019

Penawaran Umum Perdana tahun 2010 80.000 80.000 80.000 Initial Public Offering in 2010Biaya emisi saham tahun 2010 (4.678) (4.678) (4.678) Shares issuance cost in 2010Konversi Waran Seri I tahun 2011 89.918 89.918 89.918 Conversion of Series I Warrants in 2011 Konversi Waran Seri I tahun 2012 90 90 90 Conversion of Series I Warrants in 2012Penawaran Umum Terbatas I tahun 2012 180.478 180.478 180.478 Limited Public Offering I in 2012Biaya emisi saham tahun 2012 (3.776) (3.776) (3.776) Shares issuance cost in 2012Konversi Waran Seri I tahun 2013 371 371 371 Conversion of Series I Warrants in 2013Konversi Waran Seri II tahun 2013 423.821 423.821 423.821 Conversion of Series II Warrants in 2013Konversi Waran Seri I tahun 2014 935 935 935 Conversion of Series I Warrants in 2014Konversi Waran Seri II tahun 2014 1.151 1.151 1.151 Conversion of Series II Warrants in 2014Peningkatan modal tanpa Hak Additional issuance through right issue

Memesan Efek Terlebih without pre-emptive rights to the Dahulu (HMETD) 152.411 152.411 152.411 existing shareholders

Biaya emisi saham tahun 2014 (227) (227) (227) Shares issuance cost in 2014Konversi Waran Seri I 4.397 4.397 4.397 Conversion of Series I Warrants Konversi Waran Seri II 3.313 3.313 3.313 Conversion of Series II Warrants Konversi Waran Seri II 1.576 1.576 1.576 Conversion of Series II Warrants Penawaran Umum Terbatas II tahun 2016 326.782 326.782 326.782 Limited Public Offering I in 2016 Selisih antara aset dan liabiltas Difference netween tax amnesty

pengampunan pajak 5.234 5.234 5.234 assets and liabilitiesBiaya emisi saham tahun 2016 (5.285) (5.285) (5.285) Shares issuance cost in 2016Konversi Waran Seri II 19.264 19.264 19.264 Conversion of Series II Warrants Konversi Waran Seri III 880 880 880 Conversion of Series III Warrants Konversi Waran Seri III tahun 2019 840.000 840.000 840.000 Conversion of Series III Warrants in 2019Konversi Waran Seri III tahun 2020 252.000 252.000 - Conversion of Series III Warrants in 2020Jumlah tambahan modal disetor Total additional paid-in capital as of

pada tanggal 31 Desember 2021 2.368.655 2.368.655 2.116.655 December 31, 2021

Manajemen Permodalan Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is required by OJK to meet Capital Adequacy Ratio (CAR).

283





Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau rasio Kewajiban Pemenuh Modal Minimum (KPMM), sesuai dengan standar industri. Peraturan OJK untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (diukur sebagai 10% pada tahun 2021 dan 9% pada tahun 2020 dan 2019, dari aset tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these Capital Adequacy Ratios (CAR) remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK regulation for such measurement is primarily based on monitoring the capital requirement (measured as 10% in 2021 and 9% in 2020 and 2019, respectively, of risk-weighted assets) to available capital resources.

Perusahan telah memenuhi ketentuan OJK yang berlaku tentang KPMM.

The Company has complied with OJK regulation regarding CAR.

Perusahaan wajib memperhitungkan Risiko Pasar karena telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur oleh OJK yang berlaku, yaitu jumlah aset sebesar Rp 10.000.000 atau lebih. Perhitungan dilakukan menggunakan metode standar sesuai dengan Peraturan OJK.

In the calculations of CAR, the Company has considered Market Risk using The standard method as stipulated in OJK Regulation, since the Company has a total assets of more than Rp 10,000,000.

Perhitungan rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The calculation of CAR as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

2021 2020 2019

I. Komponen Modal I. Capital Stock ComponentA. Modal Inti 6.943.147 5.571.952 5.474.321 A. Core CapitalB. Modal Pelengkap (94.553) 292.736 228.253 B. Supplementary Capital

II. Jumlah modal 6.848.594 5.864.688 5.702.574 II. Total

III. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) III. Risk Weighted AssetsRisiko kredit setelah memperhitungkan Credit risk after considering

risiko spesifik 17.777.390 23.688.232 26.712.423 specific riskRisiko pasar 76.368 4.946.970 925.317 Market riskRisiko operasional 5.668.202 5.281.034 4.906.465 Operational risk

Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar Total risk weight assets for credit,dan operasional 23.521.960 33.916.236 32.544.205 market and operational risk

IV.Rasio Kewajiban Penyediaan Modal IV.Capital Adequacy Ratio (CAR)Minimum (KPMM) yang tersedia

KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit 38,52% 24,76% 21,35% CAR with credit risk

KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar 38,36% 20,48% 20,63% CAR with credit and market risk

KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional 29,21% 20,24% 18,04% CAR with credit and operational risk

KPMM dengan memperhitungkan risiko CAR with credit, operational andkredit dan operasional dan pasar 29,12% 17,29% 17,52% market risk

V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan berdasarkan V. Minimum Capital Adequacy Ratio

profil risiko 10% 9% 9% based on the profile risk

284





27. Waran 27. Warrants Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan menerbitkan Waran Seri III secara cuma-cuma sejumlah 4.357.096.148 waran yang melekat pada saham yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II. Setiap pemegang satu (1) saham baru Perusahaan berhak memperoleh empat (4) waran dimana setiap satu (1) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu (1) saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaannya sebesar Rp 625 (dalam Rupiah penuh) dan dapat dikonversi menjadi saham mulai tanggal 28 November 2016 sampai dengan 12 Mei 2021.

On April 27, 2016, the Company issued attached 4,357,096,148, Series III Warrants, free of charge, to be issued in the Limited Public Offering II. Each holder of one (1) new shares of the Company is entitled to four (4) warrants where each one (1) warrant entitles the holder to purchase one (1) new share of the Company at an exercise price at Rp 625 (in full Rupiah) per share and can be exercised from November 28, 2016 until May 12, 2021.

Selama tahun 2021, 2020 dan 2019, sebanyak 2.254.359.097, 480.000.100 dan 1.600.000.000 Waran Seri III telah dikonversi masing-masing menjadi 2.254.359.09 saham, 480.000.100 saham dan 1.600.000.000 saham dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 1.408.975, Rp 300.000 dan Rp 1.000.000.

In 2021, 2020 and 2019, 2,254,359,097, 480,000,100 and 1,600,000,000 Series III Warrants had been converted to 2,254,359,097 shares, 480,000,100 shares and 1,600,000,000 shares, respectively, with total proceeds of Rp 1,408,975, Rp 300,000 and Rp 1,000,000, respectively.

Jumlah Waran Seri III yang belum dikonversikan menjadi saham sebanyak 2.275.390.640 dan 2.755.390.740 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Pada tanggal masa laku Waran Seri III berakhir yaitu 12 Mei 2021, sebanyak 21.031.543 Waran Seri III tidak dikonversikan menjadi modal.

As of December 31, 2020 and 2019, there are 2,275,390,640 and 2,755,390,740, respectively, unexercised Series III Warrants. At the expiry date of the Series III Warrants, which is on May 12, 2021, a total of 21,031,543 were not converted into share capital.

28. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil 28. Interest Revenue and Profit Sharing Income

2021 2020 2019

Pendapatan bunga Interest incomeRupiah Rupiah

Kredit yang diberikan 1.454.405 1.813.183 2.214.301 LoansEfek-efek 835.546 414.782 263.402 Securities Penempatan pada bank lain Placements with other banks

dan Bank Indonesia 74.723 109.967 70.579 and Bank IndonesiaEfek yang dibeli dengan Securities purchased under

janji jual kembali 67.195 39.995 42.332 agreements to resellGiro pada bank lain 8.530 2.798 3 Demand deposits with other banksJumlah 2.440.399 2.380.725 2.590.617 Subtotal

Mata uang asing Foreign currenciesKredit yang diberikan 159.839 204.005 132.856 LoansEfek-efek 21.905 44.374 23.147 SecuritiesPenempatan pada bank lain Placements with other banks

dan Bank Indonesia 366 2.643 31.999 and Bank IndonesiaGiro pada bank lain 400 718 2.585 Demand deposits with other banksJumlah 182.510 251.740 190.587 Subtotal

Jumlah 2.622.909 2.632.465 2.781.204 Subtotal

285





2021 2020 2019

Pendapatan bagi hasil Profit sharing incomeRupiah Rupiah

Piutang syariah 647.120 634.024 549.242 Sharia receivablesEfek-efek 33.147 28.716 29.015 Securities Penempatan pada bank lain Placements with other banks

dan Bank Indonesia 14.217 4.497 892 and Bank IndonesiaJumlah 694.484 667.237 579.149 Subtotal

Mata uang asing Foreign currenciesEfek-efek 586 559 507 Securities

Jumlah 695.070 667.796 579.656 Subtotal

Jumlah 3.317.979 3.300.261 3.360.860 Total

29. Beban Bunga dan Bagi Hasil 29. Interest Expense and Profit Sharing Expense

2021 2020 2019

Beban bunga Interest expensesRupiah Rupiah

Deposito berjangka 359.232 517.878 589.652 Time depositsTabungan 169.392 239.642 240.543 Savings depositsGiro 77.205 72.011 59.973 Demand depositsPremi penjaminan Pemerintah Premium on Government

(Catatan 45c) 66.422 56.299 57.112 guarantee (Note 45c)Simpanan dari bank lain 1.109 3.156 6.224 Deposits from other banksEfek yang dijual dengan janji beli Securities sold under agrements to

kembali 570 2.873 178 repurchaseJumlah 673.930 891.859 953.682 Subtotal

Mata uang asing Foreign currencies Deposito berjangka 11.350 8.032 9.251 Time depositsGiro 2.161 2.914 2.313 Demand depositsEfek yang dijual dengan janji beli Securities sold under agrements to

kembali 154 1.487 - repurchaseSimpanan dari bank lain 8 895 1.768 Deposits from other banksJumlah 13.673 13.328 13.332 Subtotal

Jumlah 687.603 905.187 967.014 Total

Beban bagi hasil Profit sharing expenseRupiah Rupiah

Deposito berjangka 159.045 170.839 159.380 Time depositsTabungan 19.061 14.137 14.605 Savings depositsGiro 18.423 9.750 5.375 Demand depositsPremi penjaminan Pemerintah Premium on Government

(Catatan 45c) 17.927 8.025 - guarantee (Note 45c)Simpanan dari bank lain 123 4.119 3.983 Deposits from other banks

Jumlah 214.579 206.870 183.343 Subtotal

Jumlah 902.182 1.112.057 1.150.357 Total

286





30. Beban Umum dan Administrasi 30. General and Administrative Expenses

2021 2020 2019

Asuransi 389.029 299.799 46.278 InsuranceUmum 269.606 355.985 410.587 GeneralPerbaikan dan pemeliharaan 184.551 165.627 141.804 Repairs and maintenanceKomunikasi 97.992 93.382 99.906 CommunicationsPromosi 45.057 46.351 38.942 PromotionsSewa gedung 39.042 42.491 103.021 Building rentTransportasi 30.781 30.371 55.068 TransportationCetakan dan alat tulis 29.722 30.295 45.583 Printing and stationeryListrik dan air 24.113 25.284 28.206 Electricity and waterImbalan kerja jangka panjang Long term employee benefits

(Catatan 40) 17.693 12.998 18.111 expense (Note 40)Pendidikan dan pengembangan 11.690 12.648 33.378 Education and trainingJasa profesional 5.196 5.096 8.153 Professional feesPerjalanan dinas 2.608 4.853 14.408 Travel

Jumlah 1.147.080 1.125.180 1.043.445 Total

31. Beban Tenaga Kerja 31. Personnel expenses

2021 2020 2019

Gaji 487.495 458.784 422.197 SalariesTunjangan Hari Raya 40.964 40.013 35.275 Allowances for Hari RayaTunjangan lainnya 233.043 260.065 220.158 Other allowances

Jumlah 761.502 758.862 677.630 Total

32. Pendapatan Operasional Lainnya – Lain-lain 32. Other Operating Revenue - Others

2021 2020 2019

Pendapatan dari klaim asuransi 20.579 635.914 1.000.563 Revenue From Insurance ClaimKeuntungan dari perubahan Gain from changes job

undang-undang cipta kerja (Catatan 40) 18.265 - - creation law (Note 40)Keuntungan penjualan AYDA - bersih 5.037 - - Gain on sale of foreclosed assets - netPendapatan Safe Deposit Box 4.989 4.818 4.159 Income from Safe Deposit BoxKeuntungan penjualan aset tetap Gain on sale of property and

(Catatan 14) 621 311 25 equipment (Note 14)Lain-lain 3.020 5.063 8.188 Others

Jumlah 52.511 646.106 1.012.935 Total

33. Beban Operasional Lainnya – Lain-lain 33. Other Operating Expenses – Others

2021 2020 2019

Kerugian penurunan nilai aset lain-lain 135.433 175.939 121.918 Impairment loss on other assetsBeban tanggung jawab sosial 4.575 5.480 6.234 Corporate social responsibiltyKerugian dari tindakan kecurangan 483 219 23.117 Loss from fraudKerugian penjualan AYDA - bersih - 22.823 23.783 Loss on sale of foreclosed assets - netBiaya dan denda 56 6.014 17.342 Charge and penaltyHapus buku aset tetap Loss on the write-off of property

(Catatan 14) 39 134 251 and equipment (Note 14)Lain-lain 2.535 9.037 2.406 Others

Jumlah 143.121 219.646 195.051 Total

287





34. Pajak Penghasilan 34. Income Tax

a. Beban pajak terdiri dari: a. Tax expense consists of the following:

2021 2020 2019

Pajak kini 33.571 48.580 16.101 Current taxPajak tangguhan (1.801) (50.502) 59.040 Deferred tax

Jumlah 31.770 (1.922) 75.141 Total

b. Pajak Kini b. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconcilliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income as follow:

2021 2020 2019

Laba sebelum pajak menurut laporan Profit before tax per statements of laba rugi dan penghasilan profit and loss and otherkomprehensif lain 159.518 116.600 81.893 comprehensive income

Perbedaan temporer: Temporary differences:Pemulihan (pencadangan) penurunan nilai Provision for (reversal of) impairment

aset - bersih 56.766 152.954 (40.087) losses on assets - netAmortisasi diskonto instrumen Amortization of discount on

keuangan 453 (2.860) (856) financial instrumentsImbalan kerja jangka panjang - bersih (5.795) 7.312 1.738 Long-term employee benefitsAset-hak guna 15.637 1.596 - Right-of-use assetsCadangan bonus (33.794) 33.794 - Bonus allowance

Depreciation of property and Penyusutan aset tetap (40.543) (82.711) (65.674) equipmentJumlah (7.276) 110.085 (104.879) Net

Perbedaan tetap: Permanent differences:Natura 13.834 14.281 14.931 Benefits-in-kindLain-lain 10.615 14.721 72.462 OthersJumlah 24.449 29.002 87.393 Total

Laba kena pajak 176.691 255.687 64.407 Taxable Income

Rincian beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable are computed as follows:

2021 2020 2019

Beban pajak kini 33.571 48.580 16.101 Current tax expenseDikurangi pembayaran pajak dimuka

Pajak penghasilan pasal 25 29.582 22.697 5.261 Less prepaid income tax - Article 25

Utang pajak kini (Catatan 22) 3.989 25.883 10.840 Current tax payable (Note 22)

Laba kena pajak dan beban pajak kini tahun 2020 dan 2019 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and current tax expenses of the Company in 2020 and 2019 are in accordance with the corporate income tax returns filed in the Tax Office.

288





c. Pajak Tangguhan c. Deferred Tax

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company’s deferred tax assets and liabilities are as follows:

Penghasilan Dampak komprehensif penerapan

1 Januari lain/ PSAK 71/ 31 Desember2021/ Other Impact of 2021/

January 1, Laba rugi/ comprehensive implementation December 31,2021 Profit or loss income of PSAK 71 2021

Aset pajak tangguhan: Deferred tax assets:Amortisasi diskonto instrumen Amortization of discount

keuangan (92) 86 - - (6) of financial instrumentImbalan kerja jangka panjang 5.564 (1.101) 826 - 5.289 Long-term employee benefitLaba yang belum direalisasi atas

kenaikan nilai wajar dari efek-efek Unrealized gain on increase atyang diukur melalui penghasilan fair value through other

komprehensif lain 1.438 - 6.563 - 8.001 comprehensive incomeJumlah 6.910 (1.015) 7.389 - 13.284 Total

Deferred tax liability:Liabilitas pajak tangguhan: Depreciation of property and

Penyusutan aset tetap (111.353) (7.703) - - (119.056) equipmentAset hak-guna 303 2.971 - - 3.274 Right-of-used assetsCadangan tunjangan bonus 6.420 (6.420) - - - Accrued bonus Cadangan kerugian penurunan Allowances for impairment

nilai aset 152.650 13.968 - - 166.618 losses on earning assets Jumlah 48.020 2.816 - - 50.836 Total

Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih 54.930 1.801 7.389 - 64.120 Deferred tax assets (liabilities) - net

Dikreditkan (dibebankan) ke/Credited (charged) to

Penghasilan Dampak komprehensif penerapan

1 Januari lain/ PSAK 71/ 31 Desember2020/ Other Impact of 2020/

January 1, Laba rugi/ comprehensive implementation December 31,2020 Profit or loss income of PSAK 71 2020


keuangan 592 (684) - - (92) of financial instrumentImbalan kerja jangka panjang 3.258 607 1.699 - 5.564 Long-term employee benefitLaba yang belum direalisasi atas

kenaikan nilai wajar dari efek-efek Unrealized gain on increase atyang diukur melalui penghasilan fair value through other

komprehensif lain 16.166 (3.880) (10.848) - 1.438 comprehensive incomeJumlah 20.016 (3.957) (9.149) - 6.910 Total


Penyusutan aset tetap (125.840) 14.487 - - (111.353) equipmentAset hak-guna - 303 - - 303 Right-of-used assetsCadangan tunjangan bonus - 6.420 - - 6.420 Accrued bonus Cadangan kerugian penurunan Allowances for impairment

nilai aset (17.453) 33.250 - 136.853 152.650 losses on earning assets Jumlah (143.293) 54.460 - 136.853 48.020 Total

Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih (123.277) 50.503 (9.149) 136.853 54.930 Deferred tax assets (liabilities) - net


289





Penghasilankomprehensif

1 Januari lain/ 31 Desember2019/ Other 2019/

January 1, Laba rugi/ comprehensive December 31,2019 Profit or loss income 2019


keuangan 645 (53) - 592 of financial instrumentImbalan kerja jangka panjang 11.830 (9.869) 1.297 3.258 Long-term employee benefitLaba yang belum direalisasi atas

kenaikan nilai wajar dari efek-efek Unrealized gain on increase indalam kelompok tersedia untuk dijual 2.773 694 12.699 16.166 fair value of AFS securities

Jumlah 15.248 (9.228) 13.996 20.016 Total


Penyusutan aset tetap (87.537) (38.303) - (125.840) equipmentCadangan kerugian penurunan Allowances for impairment

nilai aset produktif (5.944) (11.509) - (17.453) losses on earning assets Jumlah (93.481) (49.812) - (143.293) Total

Jumlah liabilitas pajak tangguhan - Bersih (78.233) (59.040) 13.996 (123.277) Deferred tax liabilities - net


Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax per statements of profit loss and other comprehensive income follows:

2021 2020 2019

Laba sebelum beban pajak menurut Profit before tax per statements laporan laba rugi dan penghasilan of profit and loss and komprehensif lain 159.518 116.600 81.893 other comprehensive income

Beban pajak penghasilan dengan tarif pajakyang berlaku 30.308 22.154 20.474 Income tax expense at prevailing tax rate

Pengaruh pajak atas perbedaan tetap: Tax effects of permanent differences:Natura 2.628 2.713 3.732 Benefits-in-kindLain-lain 2.017 2.797 18.115 OthersJumlah - bersih 4.645 5.510 21.847 Net

Pengaruh perubahan tarif pajakpenghasilan - -29.586 19.558 Effect on change in tax rates

Koreksi atas pajak tangguhan (3.183) - 13.262 Adjustment on deferred tax

Jumlah (penghasilan) beban pajak 31.770 -1.922 75.141 Total tax (income) expense

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 and on May 16, 2020 was stipulated as Law No. 2 Year 2020 related to State Financial Policies and Financial System Stability to cope with Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang

berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan

Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years, and

Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year.

290





Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

Perusahaan sebagai wajib pajak perusahaan publik dalam negeri dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan yang disebutkan di atas, yakni menjadi 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021.

The Company as a domestic public company tax payer which meeting certain requirements of Government Regulation, can avail of further 3% reduction from the tax rate as mentioned above, i.e. 19% for 2020 and 2021 fiscal years.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021, telah dihitung menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku pada saat realisasi.

The Company’s deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2021, have been calculated using the tax rates that are estimated to be valid at the time of realization.

35. Laba per Saham Dasar 35. Earnings per Share

2021 2020 2019

Laba bersih 127.748 118.522 6.752 Net income

Weighted average number of shares Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk outstanding for computation of basic

perhitungan laba per saham dasar 18.922.287.596 17.425.081.883 15.829.171.545 earnings per share

Laba bersih per saham Earnings per share (dalam Rupiah penuh) (in full Rupiah)Dasar 6,75 6,80 0,43 BasicDilusian - 6,00 0,34 Diluted

Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar untuk perhitungan laba per saham dilusian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah memperhitungkan efek berpotensi saham biasa yang dilutif Waran Seri III.

The weighted average of shares outstanding for computation of diluted earnings per share for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 has considered the effects of dilutive potential shares of Series III Warrants.

36. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi 36. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Sifat Pihak Berelasi Nature of Relationship

Selain karyawan kunci, pihak berelasi dengan Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang berada dalam Grup Sinar Mas:

Other than the key management personnel, the related parties of the Company represent companies under the Sinar Mas Group:

a. Pemegang saham (termasuk pemegang

saham akhir) Perusahaan. PT Sinarmas Multiartha Tbk dan PT Shinta Utama.

a. Stockholders (include ultimate stockholder). PT Sinarmas Multiartha Tbk and PT Shinta Utama.

b. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki

secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Perusahaan.

b. Companies owned by stockholders, either directly or indirectly.

c. Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan

oleh anggota keluarga dekat pemegang saham dan manajemen kunci Perusahaan.

c. Companies controlled by close family members of stockholders and key management personnel.

291





Transaksi Pihak Berelasi Transactions with of Related Parties

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties involving the following:

a. Transaksi aset dan liabilitas dengan pihak

berelasi adalah sebagai berikut: a. Accounts involved in transactions with

related parties are as follows:

Persentase Persentase Persentase terhadap jumlah terhadap jumlah terhadap jumlah aset/liabilitas/dan aset/liabilitas/dan aset/liabilitas/dan

dana syirkah temporer dana syirkah temporer dana syirkah temporerPercentage of Percentage of Percentage of

Jumlah/ total assets/liabilities/ Jumlah/ total assets/liabilities/ Jumlah/ total assets/liabilities/ Total syirkah temporary funds Total syirkah temporary funds Total syirkah temporary funds

% % %

Aset Assets

Efek-efek 9.758 0,02 7.000 0,02 42.711 0,12 Securities Kredit 401.988 0,76 71.120 0,16 10.676 0,03 LoansPendapatan yang masih

akan diterima 170 0,00 108 0,00 570 0,00 Accrued incomeBiaya dibayar dimuka 649 0,00 1.813 0,00 15.840 0,04 Prepaid expensesAset lain - lain 32.219 0,06 53.944 0,12 24.995 0,07 Other assets

Liabilitas LiabilitiesLiabilities Immediately

Liabilitas segera 434 0,00 1.370 0,00 536 0,00 payableSimpanan 7.972.890 20,55 5.200.137 15,97 3.692.251 13,99 DepositsSimpanan dari bank lain - - - - 26.433 0,10 Deposits from other banksBeban yang masih

harus dibayar 885 0,00 3.553 0,01 2.876 0,01 Accrued expenses

Dana Syirkah temporer Dana Syirkah temporerSimpanan 1.009.811 15,50 719.407 12,00 240.764 5,87 Deposits

20192021 2020

b. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020

dan 2019 saldo kredit channeling dan saldo kredit joint financing disalurkan melalui pihak berelasi (Catatan 9).

b. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, loan channeling and joint financing were disbursed through related parties (Note 9).

c. Pendapatan bunga dan bagi hasil yang

diterima dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.384, Rp 989 dan Rp 329, atau masing-masing 0,05%, 0,03% dan 0,01% dari jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil (Catatan 28).

c. Interest income and profit sharing from related parties amounted to Rp 1,384, Rp 989 and Rp 329, or 0.05%, 0.03% and 0.01%, respectively, of total interest income and profit sharing for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 28).

d. Beban bunga dan bagi hasil yang dibayar

kepada pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 77.550, Rp 110.238 dan Rp 118.936, atau masing-masing 8,60%, 9,91% dan 10,34%, dari jumlah beban bunga dan bagi hasil (Catatan 29).

d. Interest expense and profit sharing paid to related parties amounted to Rp 77,550, Rp 110,238 and Rp 118,936 or 8.60%, 9.91% and 10.34%, respectively of total interest expense and profit sharing for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 29).

e. Beban umum dan administrasi yang

dibayar kepada pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 30.107, Rp 33.026 dan Rp 103.978 atau masing-masing 2,67%, 2,94% dan 9,96% dari jumlah beban umum dan administrasi (Catatan 30).

e. General and administrative expenses incurred with related parties amounted to Rp 30,107, Rp 33,026 and Rp 103,978 or 2.67%, 2.94% and 9.96%, respectively, of total general and administrative expenses for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 30).

292





f. Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya adalah sebagai berikut:

f. The Company provides compensation to the key management personnel. The renumeration of directors and other members of key management during the years were as follows:

% Rp % Rp % Rp

Gaji dan imbalan kerja Salaries and other short-termjangka pendek 100,00 16.430 100,00 4.074 97,97 168.306 employee benefits

Imbalan pesangon - - - - 2,03 3.494 Termination benefits

Jumlah 100,00 16.430 100,00 4.074 100,00 171.800 Total

Personnel

Komisaris/

DirectorsDireksi/

2021

Dewan manajemenPersonil

Board ofCommissioners

kunci lainnya/Management

% Rp % Rp % Rp



Jumlah 100,00 17.442 100,00 4.312 100,00 126.530 Total


Personnel

Komisaris/

DirectorsDireksi/

2020



% Rp % Rp % Rp



Jumlah 100,00 18.961 100,00 4.732 100,00 112.777 Total

DirectorsDireksi/

2019




Personnel

Komisaris/

g. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo transaksi komitmen dan kontinjensi (berupa letter of credit dan bank garansi) dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 167.737, Rp 171.156 dan Rp 167.200 (Catatan 37). Saldo jaminan tunai dari pihak berelasi sehubungan dengan transaksi letter of credit dan bank garansi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 20.245, Rp 19.940 dan Rp 14.525.

g. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the total commitments and contingent transactions (which consist of letters of credit and bank guarantees) with related parties amounted to Rp 167,737, Rp 171,156 and Rp 167,200, respectively (Note 37). The outstanding margin deposits from related parties relating to the letters of credit and bank guarantees amounted to Rp 20,245, Rp 19,940 and Rp 14,525 as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

h. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020

dan 2019, aset tetap Perusahaan, kecuali tanah diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas dengan nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp 996.485, Rp 1.028.519 dan Rp 1.010.664 (Catatan 14).

h. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, all property and equipment, except for land, are insured with PT Asuransi Sinar Mas with a total coverage amounted to Rp 996,485, Rp 1,028,519 and Rp 1,010,664, respectively (Note 14).

293





i. Perusahaan menandatangani asuransi kredit dengan PT Asuransi Simas Insurtech, dengan manfaat sampai dengan 15 November 2025. (Catatan 13).

i. The Company signed credit insurance with PT Asuransi Simas Insurtech, with benefits until November 15, 2025 (Note 13).

j. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020

dan 2019, tidak terdapat anggota atau kelompok pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan dan manajemen kunci lainnya.

j. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no major members or groups of shareholders who are also employees and other key management.

37. Komitmen dan Kontinjensi 37. Commitments and Contingencies a. Komitmen pembelian dan penjualan tunai

mata uang asing a. Spot and forward purchases and sales of

foreign currencies

2021 2020 2019

Pembelian tunai mata uang asing Spot and forward contracts (spot dan forward) to purchased of foreign currencies

Dolar Amerika Serikat 62.768 73.763 88.848 U.S.Dollar

Penjualan tunai mata uang asing Spot and forward contracts (spot dan forward) to sell foreign currencies

Dolar Amerika Serikat 61.998 63.083 105.545 U.S.DollarDolar Singapura 513 - - Singapore DollarYen Jepang 619 - - Japanese YenJumlah 63.130 63.083 105.545 Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, transaksi spot dan forward di atas akan selesai masing-masing dalam 1 hari sampai 19 hari, 1 hari sampai 19 hari, dan 1 hari sampai 83 hari.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the above spot and forward and transactions are normally settled in 1 day to 19 days, 1 day to 19 days and 1 day to 83 days, respectively.

b. Perusahaan memiliki tagihan dan liabilitas

komitmen dan kontinjensi dalam rangka ekspor-impor, pemberian garansi dan pemberian kredit kepada debitur dengan rincian sebagai berikut:

b. The Company has commitments and contingent receivables and liabilities under export-import transaction, guarantees given, and loans given to debtors as follows:

2021 2020 2019

Komitmen Commitments

Liabilitas Komitmen Commitment Liabilities

Fasilitas kredit kepada debitur Unused loan commitments granted yang belum digunakan 450.891 481.473 443.001 to debtorsIrrevocable letters of credit 129.619 116.778 118.901 Irrevocable letters of credit

Jumlah 580.510 598.251 561.902 Total

Kontinjensi Contingencies

Tagihan Kontinjensi Contingent ReceivablesPendapatan bunga dalam

penyelesaian 90.928 93.790 84.754 Past due interest revenues

Liabilitas Kontinjensi Contingent LiabilitiesBank garansi 1.206.274 1.118.585 1.488.089 Bank guarantees

Jumlah - bersih (1.115.346) (1.024.795) (1.403.335) Net

294





Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo transaksi komitmen dan kontinjensi berupa letters of credit dan bank garansi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 167.737, Rp 171.156 dan Rp 167.200 (Catatan 36).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, commitment and contingent transactions consisting of letters of credit and bank guarantees with related parties amounted to Rp 167,737, Rp 171,156 and Rp 167,200, respectively (Note 36).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jangka waktu untuk letter of credit masing-masing berkisar antara 1 – 19 bulan, 1 – 20 bulan dan 1 – 18 bulan, sedangkan untuk bank garansi masing-masing berkisar antara 1 – 61 bulan, 1 – 61 bulan dan 1 – 52 bulan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the average terms of letters of credit are from 1 month until 19 months, 1 month until 20 months and from 1 month until 18 months, respectively, while for bank guarantees are from 1 month until 61 months, 1 month until 61 months and 1 month until 52 months, respectively.

Saldo Letter of Credit yang dijamin dengan jaminan tunai pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 9.926, Rp 26.555 dan Rp 12.473 (Catatan 19).

Letters of credit outstanding secured by cash collateral as of December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 9,926, Rp 26,555 and Rp 12,473, respectively (Note 19).

Saldo bank garansi yang dijamin dengan jaminan tunai pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 and 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 438.842, Rp 373.369 dan Rp 411.177 (Catatan 19).

Bank guarantees secured by cash collateral as of December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 438,842, Rp 373,369 and Rp 411,177, respectively (Note 19).

38. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing 38. Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

a. Posisi aset dan liabilitas dalam mata uang

asing adalah sebagai berikut: a. The balances of monetary assets and

liabilities denominated in foreign currencies at balance sheet dates are as follows:

Ekuivalen Rp/Equivalent Rp

2021 2020 2019

Aset AssetsKas USD 56.368 59.589 38.636 Cash

SGD 18.505 22.248 20.789 EUR 9.389 27.788 11.839 AUD 2.281 11.661 7.727 JPY 2.400 7.810 2.308 HKD 2.875 4.842 1.574 CNY 2.629 3.686 2.455 GBP 856 2.037 1.054

Demand deposits with Bank Giro pada Bank Indonesia USD 322.024 152.460 318.246 IndonesiaGiro pada bank lain USD 2.752.061 1.751.869 93.296 Demand deposits with other banks

EUR 25.276 69.680 38.323 CNY 18.450 46.961 40.983 SGD 62.348 32.964 45.420 AUD 36.306 20.678 33.507 JPY 14.059 3.385 6.072 HKD 1.493 1.865 1.550 GBP 1.620 862 3.865 NZD 1.361 646 -

295





Ekuivalen Rp/Equivalent Rp

2021 2020 2019

Aset AssetsPenempatan pada bank lain Placements with other banks and

dan Bank Indonesia USD 3.563.130 702.502 1.013.422 Bank IndonesiaEfek-efek USD 351.465 728.770 623.752 Securities

EUR 23.817 - - Kredit USD 907.237 1.536.269 1.426.096 LoansTagihan akseptasi USD 181.581 62.712 128.045 Acceptance receivable

CNY 3.145 - 2.961 Pendapatan yang masih akan diterima USD 29.286 21.682 13.479 Accrued income

EUR 292 - - Aset lain-lain USD 2.103 760 5.209 Other assets

EUR 808 864 781

Jumlah Aset 8.393.165 5.274.590 3.881.389 Total

Liabilitas LiabilitiesLiabilitas segera USD 4.672 3.153 2.292 Liabilities immediately payable

SGD 315 317 308 Simpanan USD 7.734.447 4.589.967 3.393.714 Deposits

EUR 52.569 87.116 49.373 SGD 91.614 53.208 82.883 CNY 45.471 42.994 45.016 AUD 37.313 33.983 37.274 JPY 2.428 1.884 1.601 NZD 736 25 697

Simpanan dari bank lain USD 40.334 40.795 23.005 Deposits from other banksEUR 3.547 3.794 3.428

Surat berharga yang dijual denganjanji dibeli kembali USD - 258.019 - Securities - Repo

Liabilitas akseptasi USD 182.078 62.712 128.045 Acceptance payableCNY 3.153 - 2.961

Beban yang masih harus dibayar USD 454 941 174 Accrued expensesAUD - 2 2 CNY - - 1

Liabilitas lain-lain USD 29.139 10.636 2.691 Other liabilitiesCNY 316 313 365 SGD 12 12 -

Jumlah Liabilitas 8.228.598 5.189.871 3.773.830 Total liabilities

Dana Syirkah Temporer Temporary syirkah fundsSimpanan USD 2.135 3.617 - Deposits

Aset - Bersih 162.432 81.102 107.559 Net - Assets

b. Posisi Devisa Neto (PDN) b. Net Open Position (NOP)

Berikut ini disajikan rincian posisi devisa neto Perusahaan sebagaimana disampaikan Perusahaan kepada Bank Indonesia:

The Company’s net open position as submitted to Bank Indonesia follows:

2021

BersihAbsolut/

Aset/ Liabilitas/ NetMata Uang Assets Liabilities Absolute Currencies

Dolar Amerika Serikat 8.042.036 8.055.715 13.679 United States DollarDolar Singapura 80.798 92.454 11.656 Singapore DollarEuro 59.928 55.764 4.164 EuroYuan China 24.178 48.940 24.762 China YuanDolar Australia 38.544 37.314 1.230 Australian DollarYen Jepang 16.456 3.046 13.410 Japanese Yen Poundsterling Inggris 2.475 - 2.475 Great Britain Poundsterling Dolar Hong Kong 4.366 - 4.366 Hong Kong DollarDolar New Zealand 1.361 737 624 New Zealand Dollar

Jumlah 8.270.142 8.293.970 76.366 Total

Rekening Administratif/

and Administrative Account

Laporan Posisi Keuangan dan

Statements of Financial Position

296





2020

BersihAbsolut/


Dolar Amerika Serikat 5.035.908 5.034.241 1.667 United States DollarDolar Singapura 55.183 53.537 1.646 Singapore DollarEuro 97.439 90.910 6.529 EuroYuan China 50.603 43.307 7.296 China YuanDolar Australia 32.333 33.986 1.653 Australian DollarYen Jepang 11.194 1.884 9.310 Japanese Yen Poundsterling Inggris 2.898 7 2.891 Great Britain Poundsterling Dolar Hong Kong 6.706 - 6.706 Hong Kong DollarDolar New Zealand 646 26 620 New Zealand Dollar

Jumlah 5.292.910 5.257.898 38.318 Total





2019

BersihAbsolut/


Dolar Amerika Serikat 3.743.770 3.668.140 75.630 United States DollarDolar Singapura 66.209 83.203 16.994 Singapore DollarEuro 50.162 52.801 2.639 EuroYuan China 46.399 48.344 1.945 China YuanDolar Australia 41.234 37.276 3.958 Australian DollarYen Jepang 8.380 1.601 6.779 Japanese Yen Poundsterling Inggris 4.919 7 4.912 Great Britain Poundsterling Dolar Hong Kong 3.124 - 3.124 Hong Kong DollarDolar New Zealand - 697 697 New Zealand Dollar

Jumlah 3.964.197 3.892.069 116.678 Total





Posisi devisa neto pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Rasio PDN Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang dilaporkan pada Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar 1,11%, 0,68% dan 2,26%.

Net open position as of December 31, 2021, 2020 and 2019 is computed in accordance with the Bank Indonesia Regulation. The NOP ratios submitted by the Company to Bank Indonesia as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are 1.11%, 0.68% and 2.26%, respectively.

297





39. Pengukuran Nilai Wajar 39. Measurement of Fair Value Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas (tidak termasuk akun syariah):

The following table presents the fair value measurement of assets and liabilities (excluding sharia accounts):

Input signifikanyang tidak

Input signifikan dapatHarga kuotasian yang dapat diobservasi dalam pasar aktif/ diobservasi (Level 3)/

(Level 1)/ (Level 2)/ Significant Quoted prices Significant unobservable

Nilai Tercatat/ in active markets observable inputs inputsCarrying Values (Level 1) (Level 2) (Level 3)

Aset yang diukur pada nilai wajar: Assets measured at fair value:

Aset keuangan yang diukur pada penghasilan komprehensif lain Finansial assets at OCIEfek-efek 10.191.987 10.191.987 - - Securities

Aset tetap yang dicatat pada nilai Property and equipment revaluasi carried revalued amountTanah dan bangunan 588.887 - 621.883 - Land and buildings

Aset yang nilai wajarnya disajikan: Assets for which fair values are disclosed:

Diukur pada biaya perolehan diamortisasi Measured at amortized costPenempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia

dan bank lain 8.442.917 - 8.442.917 - and other bankEfek-efek 702.715 702.715 - SecuritiesEfek yang dibeli dengan janji Securities bought under agreements

jual kembali 1.672.987 - 1.672.987 - to repurchase Kredit yang diberikan - bersih 11.386.910 - 11.386.910 - Loans - netTagihan akseptasi - bersih 247.165 247.165 - Acceptance receivable - net

- Liabilitas yang diukur pada nilai wajar:

Liabilitas keuangan yang diukur pada Liabilities measured at fair value:nilai wajar melalui laba rugi Financial liabilities at FVPLLiabilitas derivatif 19 19 - - Derivatif liabilities

Fair value measurement using:

2021Pengukuran nilai wajar menggunakan:/





Aset yang diukur pada nilai wajar: Assets measured at fair value:Aset keuangan yang diukur pada

nilai wajar melalui laba rugi Financial assets at FVPLEfek-efek 70.459 70.459 - - Securities

Aset keuangan yang diukur pada penghasilan komprehensif lain Finansial assets at OCIEfek-efek 6.114.622 6.114.622 - - Securities

Aset tetap yang dicatat pada nilai Property and equipment revaluasi carried revalued amountTanah dan bangunan 605.393 - 621.883 - Land and buildings

Aset yang nilai wajarnya disajikan: Assets for which fair values are disclosed:Diukur pada biaya perolehan

diamortisasi Measured at amortized costPenempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia

dan bank lain 1.502.318 - 1.502.318 - and other bankEfek-efek 444.980 - 444.980 - SecuritiesEfek yang dibeli dengan janji Securities bought under agreements

jual kembali 4.586.086 - 4.586.086 - to repurchase Kredit yang diberikan - bersih 14.064.458 - 14.064.458 - Loans - netTagihan akseptasi - bersih 153.577 - 153.577 - Acceptance receivable - net

Liabilitas yang diukur pada nilai wajar:Liabilitas keuangan yang diukur pada Liabilities measured at fair value:

nilai wajar melalui laba rugi Financial liability at FVPLLiabilitas derivatif 169 - 169 - Derivatif liabilities



298









Aset yang diukur pada nilai wajar: Assets measured at fair value:Aset keuangan yang diukur pada

nilai wajar melalui laba rugi Financial assets at FVPLEfek-efek 183.412 183.412 - - SecuritiesTagihan Derivatif 104 - 104 - Derivative Receivable

Aset keuangan tersedia untuk dijual AFS financial assetsEfek-efek 1.320.740 1.320.740 - - Securities

Aset tetap yang dicatat pada nilai Property,plant and equipment revaluasi carried revalued amountTanah dan bangunan 621.883 - 621.883 - Land and buildings

Aset yang nilai wajarnya disajikan: Assets for which fair values are disclosed:Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables

Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesiadan bank lain 138.825 - 138.825 - and other banks

Efek-efek 994.975 - 994.975 - SecuritiesEfek yang dibeli dengan janji Securities bought under agreements

jual kembali 108.665 - 108.665 - to repurchase Kredit yang diberikan - bersih 17.856.628 - 17.856.628 - Loans - netTagihan akseptasi - bersih 265.212 - 265.212 - Acceptance receivable - net

Dimiliki hingga jatuh tempo HTM investmentsPenempatan pada Bank Indonesia dan Placements with Bank Indonesia and

bank lain 874.597 - 874.597 - other banksEfek-efek 1.744.255 - 1.744.255 - Securities



Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (bid price) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Instrumen yang termasuk dalam hirarki.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm’s lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity’s specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

299





Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan termasuk:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

Kuotasi harga pasar atau kuotasi harga

penjual untuk instrumen sejenis; Quoted market prices or dealer quotes for

similar instruments; Nilai wajar swap suku bunga dihitung dari

nilai kini estimasi arus kas masa depan berdasarkan kurva hasil yang dapat diobservasi;

The fair value of interest rate swaps is calculated as the present value of the estimated future cash flows based on observable yield curves;

Nilai wajar kontrak mata uang asing berjangka ditentukan berdasarkan kurs tukar berjangka pada tanggal pelaporan;

The fair value of forward foreign exchange contracts is determined using forward exchange rates at the reporting date; and

Teknik penilaian lainnya, seperti analisa arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Nilai wajar tidak diungkapkan untuk instrumen keuangan Perusahaan yang nilai tercatatnya telah mendekati estimasi nilai wajarnya serta instrumen keuangan yang nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal karena tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif atau tidak memiliki jatuh tempo yang pasti.

The fair value of financial instruments are no longer disclosed when the carrying values approximates the fair value and financial instruments with determinable fair value because they have no quoted price in active market or do not have specific due date.

40. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 40. Long-term Employee Benefits Liability Mulai tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) dan peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diberlakukan, perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Starting from February 2, 2021, the Company calculated the employee benefit liabilities based on the Law No. 11 of 2020 on Job Creation (the “Job Creation Law”) and Government Regulation No. 35 of 2021 regarding fixed-term employement contract, outsourcing, work time and rest time, and employment termination. Before Government Regulation No. 35 of 2021 was enacted, the calculation of employee benefit liabilities was based on Law No. 13 of 2003.

Untuk pendanaan imbalan kerja jangka panjang tersebut, Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Imbalan tersebut akan dibayarkan pada saat karyawan pensiun, cacat tetap atau diberhentikan.

To fund these long-term employee benefits, the Company operates a defined benefit pension plan for all qualified permanent employees. The benefits will be paid at the time the employee retires, is permanently disabled or is terminated.

Perusahaan telah menunjuk PT Asuransi Simas Jiwa untuk mengelola program pensiun tersebut melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa, yang pendiriannya telah disahkan menurut Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-61/NB.1/2018 tanggal 16 Oktober 2018 mengenai Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Simas Jiwa.

The Company has appointed PT Asuransi Simas Jiwa to manage the pension program through the Simas Jiwa Financial Institution Pension Fund, the establishment of which was approved according to Decision of the Financial Services Authority Commissioner Board No. KEP-61 / NB.1 / 2018 dated October 16, 2018 concerning Ratification of the Pension Fund Regulation from the Financial Institution Pension Fund (DPLK) Simas Life.

300





Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen, dengan laporan terakhir tertanggal 28 Februari 2022.

The latest actuarial calculation of the long-term employee benefits liability is performed by PT Ricky Leonard Jasatama, an independent actuary, with the latest report dated February 28, 2022.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja (iuran Perusahaan) jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 4.416, 4.132 karyawan dan 3.910 karyawan tahun 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Number of eligible employees (Company contribution) is 4,416, 4,132 and 3,910 for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The liabilities amount included in the statement of financial position arising from the Group’s obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:

2021 2020 2019

Nilai kini kewajiban imbalan pasti 70.020 76.983 63.361 Present value of funded defined-benefitNilai wajar aset program (42.180) (47.695) (50.329) Fair value of plan assetsJumlah liabilitas imbalan kerja

jangka panjang 27.840 29.288 13.032 Total long-term employee benefits liability

Jumlah-jumlah yang diakui dalam Iaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Amount recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans are as follows:

2021 2020 2019

Biaya jasa kini 13.584 15.291 16.216 Current service costsBiaya jasa lalu - 679 66 Past service costsBiaya bunga neto 4.109 (2.972) 1.829 Net interest expenseKomponen biaya imbalan pasti Components of defined benefit costs

yang diakui di laba rugi (Catatan 30) 17.693 12.998 18.111 recognized in profit or loss (Note 30)

Penyesuaian liabilitas imbalan kerja Adjustment of employee benefit liabilitiessebagai dampak penerapan as result of implementation of theUndang-Udang Cipta Kerja (Catatan 32) (18.265) - - Job Creation Law (Note 32)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti- Remeasurement on the defined benefit kerugian/(keuntungan) aktuarial sebagai liability actuarial losses/(gains) as other

penghasilan komprehensif lain 4.347 8.944 5.187 comprehensive income

Jumlah 3.775 21.942 23.298 Total

Biaya imbalan pasti sebesar Rp 17.693, Rp 12.998 dan Rp 18.111, untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disajikan sebagai bagian dari “Beban umum dan administrasi” (Catatan 30).

The defined benefit costs Rp 17,693, Rp 12,998 and Rp 18,111 for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are presented as part of "General and administrative expenses" (Note 30).

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefit obligations recognized in the statement of financial position follows:

2021 2020 2019

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liabilityawal tahun 29.288 13.032 59.153 at beginning of the year

Beban imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liabilitytahun berjalan 17.693 12.998 18.111 expense during the year

Penyesuaian liabilitas imbalan kerja Adjustment of employee benefit liabilitisebagai dampak penerapan as a result of the implementation ofUndang-Undang Cipta Kerja (18.265) - - the Job Creation Law

Pembayaran selama tahun berjalan (5.223) (5.686) (16.374) Payments made during the yearKeuntungan (kerugian) komprehensif lain 4.347 8.944 5.187 Other comprehensive gains (losses)Iuran Perusahaan - - (53.045) Company contributionLiabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liability

akhir tahun 27.840 29.288 13.032 reserve at end of the year

301





Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets as follow:

2021 2020 2019

Saldo awal tahun 47.695 50.329 - Balance at the beginning of the yearPendapatan bunga - 7.306 2.144 Interest incomeKontribusi pemberi kerja - - 53.045 Contributions from the employerPembayaran Imbalan (8.451) (7.339) - Benefits paidKerugian (Keuntungan) aktuaria-aset program 2.936 (2.602) (4.860) Actuarial gain-assets program

Saldo akhir tahun 42.180 47.695 50.329 Balance at the end of the year

Investasi aset program terdiversfikasi dengan baik, sehingga kegagalan salah satu investasi tidak memiliki dampak material terhadap keseluruhan aset program. Porsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen ekuitas, meskipun Perusahaan juga berinvestasi pada properti, obligasi, instrumen lindung nilai dan kas. Perusahaan meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in equities, although the Group also invests in property, bonds, hedge funds and cash. The Company believes that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

Principal actuarial assumptions used in the valuation of the long-term employment benefits are as follows:

2021 2020 2019

Usia pensiun normal (tahun) 55 55 55 Normal retirement age (years)Tingkat diskonto tahunan 7,14% 6,95% 7,80% Annual discount rateTingkat kenaikan gaji tahunan 2,38% 2,38% 2,38% Annual increase of salary rateTingkat perputaran karyawan: Employee turn over

sampai dengan usia 40 tahun 9% 9% 9% up to the age of 40 years old sampai dengan saat usia 55 tahun 0% 0% 0% up to the age of 55 years old

Tabel mortalita TMI 4 TMI 4 TMI 3 Mortality rate table

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows:

Perubahan Kenaikan PenurunanAsumsi/ Asumsi/ Asumsi/

changes in assumptions

Increased assumptions

Decreased assumptions

Tingkat diskonto 1% (6.027) 6.998 Discount rateTingkat pertumbuhan gaji 1% 7.273 (6.345) Salary growth rate

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/2021

Impact on long-term employee benefit








302












41. Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya 41. Appropriated Retained Earnings

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam Akta No. 6 tanggal 29 Juni 2021 dari Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebesar Rp 500 untuk cadangan umum.

In the General Meeting of Shareholders, which was stated in Deed No. 6 dated June 29, 2021 from Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the stockholders agree to appropriate retained earnings amounting to Rp 500 for general reserve.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam Akta No. 141 tanggal 31 Agustus 2020 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebesar Rp 500 untuk cadangan umum.

In the General Meeting of Shareholders, which was stated in Deed No. 141 dated August 31, 2020 from Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, the stockholders agree to appropriate retained earnings amounting to Rp 500 for general reserve.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam Akta No. 84 tanggal 28 Juni 2019 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebesar Rp 500 untuk cadangan umum.

In the General Meeting of Shareholders, which was stated in Deed No. 84 dated June 28, 2019 from Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, the stockholders agree to appropriate retained earnings amounting to Rp 500 for general reserve.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo laba yang ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum adalah masing-masing sebesar Rp 8.500, Rp 8.000 dan Rp 7.500.

As fo December 31, 2021, 2020 and 2019, outstanding appropriated retained earnings for general reserve amounted to Rp 8,500, Rp 8,000 and Rp 7,500, respectively.

42. Kontinjensi 42. Contingencies Perusahaan menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Perusahaan bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut.

The Company is a party to certain lawsuits or claims arising from their ordinary course of business. The Company’s management and legal counsels believe that the eventual liabilities under these lawsuits or claims, if any, will not have a material effect on the financial statements, thus, no provision has been made for these contingent liabilities.

303





43. Informasi Segmen 43. Segment Information a. Segmen Usaha a. Operating Segments

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yakni pemasaran dan kredit, treasuri, dan ekspor-impor. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Perusahaan, sebagai berikut:

The Company’s segment information is presented based on it’s business activities, namely marketing and credit, treasury, and trade finance. These business activities are the basis on which the Company reports its operating segment information, as follows:

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Statement of profit or loss and comprehensive income:

Pemasaran Pemasarandan Kredit/ dan Kredit/Marketing Treasuri/ Ekspor-impor/ Marketing Treasuri/ Jumlah/and Credit Treasury Trade Finance and Credit Treasury Total

Pendapatan RevenuesInterest revenues and

Pendapatan bunga dan bagi hasil 1.614.244 1.008.642 23 647.120 47.950 3.317.979 profit sharing incomePendapatan operasional lainnya 317.836 225.586 11.436 140.459 96 695.413 Other operating revenues

Jumlah Pendapatan 1.932.080 1.234.228 11.459 787.579 48.046 4.013.392 Total Revenues

Beban ExpensesInterest expense and

Beban bunga dan bagi hasil 685.762 1.841 - 214.456 123 902.182 profit sharing expenseBeban operasional lainnya 694.318 5.578 4.585 355.192 - 1.059.673 Other operating expenses

Jumlah Beban 1.380.080 7.419 4.585 569.648 123 1.961.855 Total Expenses

Pendapatan segmen - bersih 2.051.537 Segment revenues - netPendapatan yang tidak dapat

dialokasikan 229.587 Unallocated revenuesBeban yang tidak dapat dialokasikan 2.121.606 Unallocated expenses

Laba sebelum pajak 159.518 Income before taxBeban pajak (31.770) Tax expense

Laba bersih 127.748 Net Income

2021

Commercial Bank Sharia Business UnitBank Umum/ Unit Usaha Syariah/



Pendapatan bunga dan bagi hasil 2.017.187 594.282 20.995 634.024 33.773 3.300.261 profit sharing incomePendapatan operasional lainnya 73.454 445.240 9.455 104.746 221 633.116 Other operating revenues

Jumlah Pendapatan 2.090.641 1.039.522 30.450 738.770 33.994 3.933.377 Total Revenues


Beban bunga dan bagi hasil 896.776 8.411 - 202.751 4.119 1.112.057 profit sharing expenseBeban operasional lainnya 1.262.896 7.048 339 349.953 - 1.620.236 Other operating expenses

Jumlah Beban 2.159.672 15.459 339 552.704 4.119 2.732.293 Total Expenses

Pendapatan segmen - bersih 1.201.084 Segment revenues - netPendapatan yang tidak dapat

dialokasikan 1.054.614 Unallocated revenuesBeban yang tidak dapat dialokasikan 2.139.098 Unallocated expenses

Laba sebelum pajak 116.600 Income before taxBeban pajak 1.922 Tax expense


2020


304







Pendapatan bunga dan bagi hasil 2.347.157 420.414 13.633 549.242 30.414 3.360.860 profit sharing incomePendapatan operasional lainnya 102.331 38.848 14.556 79.450 323 235.508 Other operating revenues

Jumlah Pendapatan 2.449.488 459.262 28.189 628.692 30.737 3.596.368 Total Revenues


Beban bunga dan bagi hasil 958.844 8.170 - 179.361 3.982 1.150.357 profit sharing expenseBeban operasional lainnya 1.965.126 (37.144) 10.959 273.191 - 2.212.132 Other operating expenses

Jumlah Beban 2.923.970 (28.974) 10.959 452.552 3.982 3.362.489 Total Expenses

Pendapatan segmen - bersih 233.879 Segment revenues - netPendapatan yang tidak dapat

dialokasikan 1.790.772 Unallocated revenuesBeban yang tidak dapat dialokasikan 1.942.758 Unallocated expenses

Laba sebelum pajak 81.893 Income before taxBeban pajak (75.141) Tax expense


2019


Laporan posisi keuangan: Statement of financial position:


Aset Assets

Aset segmen 11.702.889 29.413.972 247.973 5.347.211 1.952.656 48.664.701 Segment assetsAset yang tidak dapat dialokasikan 4.007.280 Unallocated assets

Jumlah Aset 52.671.981 Total Assets


Liabilitas segmen 37.901.032 29.330 252.535 289.787 1 38.472.685 Segment liabilitiesLiabilitas yang tidak dapat dialokasikan 326.984 Unallocated liabilities

Dana Syirkah Temporer 6.507.363 5.533 6.512.896 Temporary Syirkah Funds

Jumlah Liabilitas dan Dana Total Liabilities and TemporarySyirkah Temporer 45.312.565 Syirkah Funds

2021Bank Umum/

Commercial BankUnit Usaha Syariah/

Sharia Business Unit


Aset AssetsAset segmen 14.657.437 18.563.794 154.441 5.509.118 1.028.449 39.913.239 Segment assetsAset yang tidak dapat dialokasikan 4.698.806 Unallocated assets


Liabilitas LiabilitiesLiabilitas segmen 30.843.436 1.061.390 153.856 197.816 612 32.257.110 Segment liabilitiesLiabilitas yang tidak dapat dialokasikan 300.811 Unallocated liabilities


Jumlah Liabilitas dan Dana Total Liabilities and Temporary Syirkah Temporer 38.555.201 Syirkah Funds

2020Bank Umum/



305






Aset AssetsAset segmen 18.510.643 7.422.592 1.472.628 4.321.837 602.233 32.329.933 Segment assetsAset yang tidak dapat dialokasikan 4.229.623 Unallocated assets


Liabilitas LiabilitiesLiabilitas segmen 25.401.001 13.274 265.212 216.112 4 25.895.603 Segment liabilitiesLiabilitas yang tidak dapat dialokasikan 490.316 Unallocated liabilities


Jumlah Liabilitas dan Dana Total Liabilities and TemporarySyirkah Temporer 30.485.093 Syirkah Funds

2019Bank Umum/



b. Segmen Geografis b. Geographical Segments

Pendapatan bunga dan bagi hasil berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

Interest revenues and profit sharing based on geographical segments are as follows:

2021 2020 2019

DKI Jakarta 2.789.395 2.603.666 2.382.647 Jakarta - Capital CityPulau Jawa (diluar Jakarta) 228.657 301.792 442.444 Java island (excluding Jakarta)Pulau Sumatera 154.822 196.091 254.227 Sumatera islandPulau Kalimantan 62.331 81.035 102.332 Kalimantan islandPulau Sulawesi dan Maluku 46.020 66.263 102.798 Sulawesi and Maluku islandsPulau Bali dan Lombok 36.751 51.247 75.389 Bali and Lombok islandsPulau Papua 3 167 1.023 Papua island

Jumlah 3.317.979 3.300.261 3.360.860 Total

Nilai tercatat aset segmen dan tambahan atas aset tetap berdasarkan wilayah geografis atau lokasi aset tersebut adalah sebagai berikut:

The carrying values of segment assets and additions to property and equipment classified based on geographical region or location of the assets are as follows:

Nilai Tercatat Aset Segmen/ Penambahan Aset Tetap/

Carrying Values of Segment Assets Additions to Property and Equipment2021 2020 2019 2021 2020 2019

DKI Jakarta 44.443.098 35.353.168 26.864.460 110.206 236.549 231.769 Jakarta - Capital CityPulau Jawa Java island

(diluar Jakarta) 1.957.377 1.969.750 2.451.837 2.456 2.925 4.240 (excluding Jakarta)Pulau Sumatera 1.231.292 1.315.872 1.468.965 1.926 2.087 1.978 Sumatera islandPulau Kalimantan 323.852 519.491 620.442 291 554 741 Kalimantan IslandPulau Sulawesi dan Maluku 394.142 420.132 508.716 284 314 562 Sulawesi and Maluku islandsPulau Bali dan Lombok 314.898 334.726 405.332 260 467 525 Bali and Lombok islandsPulau Papua 42 100 10.181 141 61 381 Papua island

Jumlah 48.664.701 39.913.239 32.329.933 115.564 242.957 240.196 Total

306





44. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

44. Financial Risk Management Objectives andPolicies

Perusahaan menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal Perusahaan telah mengalami perkembangan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha Bankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (Good Corporate Governance). Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, Perusahaan telah mengimplementasikan kerangka menajemen risiko yang memadai mengacu pada pilar-pilar dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan ketentuan otoritas yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan, yang meliputi:

The Company realizes that the Company external and internal environment has developed, followed by the increasingly complex risks of Banking business activities and the increasing need for good corporate governance practices. In response to these conditions, the Company has implemented an adequate risk management framework referring to the pillars and provisions contained in the rules and regulations of the authorities which are adjusted to the objectives, policies, size and complexity of the business as well as the Company's capabilities, which include:

a. Pengawasan Aktif dari Dewan Komisaris

dan Direksi; a. Active Oversight from the Board of

Commissioners and Directors; b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan

penetapan limit b. Adequacy of policies, procedures, and

determination of limits c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,

pengawasan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;

c. Adequacy of the identification, measurement, supervision and risk control processes, as well as the risk management information system;

d. Sistem pengendalian internal. d. Internal control system.

Kerangka tersebut digunakan Perusahaan sebagai bagian integral dari menetapkan strategi, struktur organisasi, kebijakan dan pedoman serta memperkuat infrastruktur manajemen risiko guna mempertahankan tingkat kesehatan bank dan memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi dapat diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dimitigasi dan dilaporkan dengan baik serta aktivitas usaha yang dilakukan Perusahaan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Perusahaan atau dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

This framework is used by the Company as an integral part of establishing strategy, organizational structure, policies and guidelines as well as strengthening risk management infrastructure to maintain the soundness of the bank and ensure that all risks faced can be properly identified, measured, controlled, mitigated and reported as well as business activities conducted by the Company does not cause losses that exceed the Company's capabilities or may interfere with the Company's business continuity.

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsolidasi baik dari sisi konvensional dan Unit Usaha Syariah (UUS), antara lain terkait pengelolaan risiko atas produk-produk Dana Pihak Ketiga, portofolio kredit dan pembiayaan, pengelolaan likuiditas, dan aktivitas operasional.

Risk management is carried out on a consolidated basis, both from the conventional and Sharia Business Unit (UUS) aspects, including related to deposits products, credit and financing portfolios, liquidity management, and operational activities.

Perusahaan telah menerapkan konsep 3 (tiga) Baris Pertahanan (three lines of defenses), membagi fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko menjadi tiga kelompok, yaitu Pemilik risiko (risk owner), pengawas risiko (risk overseer), dan penyedia pemastian independen. Di samping itu, organisasi dapat pula melibatkan pihak eksternal sebagai lapis tambahan.

The Company has implemented the concept of 3 (three) lines of defense, dividing the functions within the organization involved in risk management into three groups, namely risk owner, risk overseer, and independent assurance provider. In addition, the organization can also involve external parties as an additional layer.

307





Lapis pertama adalah pemilik risiko yang bertanggung jawab mengelola risiko, dan menerapkan pengendalian internal dalam pekerjaan sehari-hari, serta melakukan tindakan korektif dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian. Lapis kedua adalah fungsi atau unit organisasi yang membantu membangun, memantau pengendalian lapis pertama, dan memastikan lapis pertama melakukan tanggung jawabnya dengan memadai. Fungsi ini dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (risk management group), satuan kerja kepatuhan (compliance group), dan penjaminan mutu (quality assurance). Lapis ketiga adalah audit internal yang memastikan secara independen pelaksanaan dari Lapis pertama dan Lapis kedua terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Untuk Lapis tambahan dilakukan oleh auditor eksternal dan regulator yang memberikan tambahan informasi penerapan manajemen risiko bank kepada para pemangku kepentingan.

The first layer is the risk owner who is responsible for managing risk, and implementing internal controls in daily work, as well as taking corrective actions in overcoming weaknesses in processes and controls. The second layer is a function or organizational unit that helps build, monitor the first layer of controls, and ensure that the first layer carries out its responsibilities adequately. This function is carried out by the risk management group, the compliance group and quality assurance. The third layer is internal audit, which independently ensures the implementation of the first and second layers of governance, risk management and internal control. Additional layers are carried out by external auditors and regulators who provide additional information on the implementation of bank risk management to stakeholders.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, maka Perusahaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketentuan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum telah membentuk Komite Manajemen Risiko dimana keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari Mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tugas antara lain penyusunan kebijakan, strategis, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, serta perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.

In order to implement an effective Risk Management process and system, the Company as mandated in the Regulatory Provisions concerning the Implementation of Commercial Bank Risk Management has established a Risk Management Committee where the membership of the Risk Management Committee consists of the majority of the Board of Directors and Bank Executive Officers. The Risk Management Committee was formed with the tasks of, among others, formulating policies, strategies, and guidelines for the implementation of Risk Management, as well as improving or perfecting the implementation of Risk Management based on the results of the evaluation of the implementation of Risk Management.

Selanjutnya Perusahaan juga telah membentuk Risk Management Group (RMG) yang bertanggung independen terhadap Satuan Kerja Operasional (risk taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Pembentukan Risk Management Group telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas bisnis perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab Risk Management Group (Satuan Kerja Manajemen Risiko) antara lain mencakup:

Furthermore, the Company has also established a Risk Management Group (RMG) which is independent of the Operational Work Unit (risk taking unit) and the work unit that carries out the internal control function, and in carrying out its duties is directly responsible to the Director of Risk Management and Compliance. The establishment of the Risk Management Group has been adjusted to the needs and complexity of the company's business. The duties and responsibilities of the Risk Management Group (Risk Management Work Unit) including:

a. Memberikan masukan kepada Direksi

dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;

a. Provide input to Directors in the development of policies, strategies and risk management framework;

308





b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;

b. Develop procedures and tools for the identification, measurement, monitoring, and controlling risks;

c. Mendesain dan menerapkan perangkat

yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;

c. Design and implement the necessary tools in the application of risk management;

d. Memantau implementasi kebijakan,

strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi;

d. Monitor the implementation of policies, strategies and risk management framework recommended by the Risk Management Committee and approved by the Directors;

e. Memantau posisi/eksposur risiko secara

keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan;

e. Monitor overall risk position/exposure, or one by one, including monitoring of compliance with risk tolerance and limits set;

f. Melakukan stress testing guna mengetahui

dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Perusahaan secara keseluruhan;

f. Perform stress testing to determine the impact of the implementation of policies and strategies of risk management of the portfolio or overall performance of the Company;

g. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk

baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Perusahaan. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Perusahaan untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Perusahaan secara keseluruhan;

g. Evaluate the proposed activity and/or a new product developed by a particular unit of the Company. The assessment focused primarily on aspects of the Company’s ability to manage activities and/or new product including the complete system and the procedures used and their impact on the overall risk exposure of the Company;

h. Memberikan rekomendasi kepada satuan

kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Perusahaan;

h. Provide recommendations to the working unit of business and/or to the Risk Management Committee related to the implementation of risk management, regarding the amount or maximum risk exposure of the Company to be maintained;

i. Mengevaluasi akurasi dan validitas data

yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur risiko bagi Perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan intern;

i. Evaluating the accuracy and validity of data used by the Company to measure risks for the Company that using models for internal purposes;

j. Menyusun kebijakan dan mengevaluasi

secara berkala terkait pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai;

j. Develop policies and periodically evaluate related to the establishment of allowance for impairment losses;

309





k. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama, Direktur Manajemen Risiko, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat;

k. Prepare and submit the risk profile report to the Managing Director, Director of Risk Management, and Risk Management Committee on a regular basis or at least on a quarterly basis. The frequency of reporting should be increased if market conditions change rapidly;

l. Melaksanakan kaji ulang secara berkala

dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Perusahaan, untuk memastikan:

l. Conduct periodic review with a frequency tailored to the needs of the Company’s need to ensure:

1. kecukupan kerangka manajemen risiko; 1. Adequacy of the risk management

framework; 2. keakuratan metodologi penilaian risiko;

dan 2. the accuracy of the risk assessment

methodology; and 3. kecukupan sistem informasi manajemen

risiko. 3. Adequacy of the risk management

information system.

Pandemi Covid 19 berdampak terhadap aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan selama Triwulan IV 2021 antara lain tercermin pada Risiko Kredit dan Risiko Operasional. Dalam upaya Perusahaan untuk meminimalkan risiko kredit di masa pandemi, Perusahaan melakukan beberapa upaya antara lain:

The Covid 19 pandemic had an impact on the business and operational activities of the Company during the fourth quarter of 2021, among others, reflected in Credit Risk and Operational Risk. In the Company's efforts to minimize credit risk during the pandemic, the Company made several efforts, including:

Melakukan pengkinian Kebijakan/Standar

Operating Procedure (SOP), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK) untuk menyempurnakan proses kredit secara end to end disesuaikan dengan perubahan faktor atau stratejik bisnis, eksposur risiko, profil risiko dan ketentuan regulator yang berlaku,

Updating Policies/Standar Operating Procedure (SOP), Circular Letter, Circular Letter to improve the credit process end-to-end adjusted to changes in business factors or strategies, risk exposure, risk profile and applicable regulatory provisions,

Melakukan pengkinian Penetapan Limit

Risk Appetite dan Risk Tolerance 2021 kredit dan surat berharga disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank, perubahan strategi dari Unit Bisnis, upaya mengendalikan terkonsentrasinya penyediaan dana dan memperhatikan dampak risikonya terhadap kecukupan permodalan,

Updating the Determination of Risk Appetite Limits and Risk Tolerance 2021 for credit and securities adjusted to the Bank's Business Plan, changes in the strategy of the Business Units, efforts to control the concentration of provision of funds and paying attention to the impact of risks on capital adequacy,

Melakukan kaji ulang dan/atau perubahan scoring guidelines (rentang risiko) Profil Risiko Kredit untuk parameter cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas kredit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan, Risiko yang melekat pada Perusahaan, peraturan yang ditetapkan otoritas serta praktek perbankan yang sehat sejalan dengan penerapan PSAK No. 71,

Reviewing and/or changing the scoring guidelines (risk range) Credit Risk Profile for allowance parameters on credit adjusted to the size and complexity of the Company's business, the risks inherent in the Company, regulations set by the authorities and sound banking practices in line with the implementation of PSAK No. 71,

310





Mengupayakan peningkatan outstanding kredit sesuai Rencana Bisnis Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha, agunan fixed asset dan/atau skema penjaminan kredit melalui lembaga penjaminan untuk meminimalkan risiko kredit,

Strive to increase credit outstanding in accordance with the Bank's Business Plan by applying the precautionary principle to debtors who still have business prospects, fixed asset collateral and/or credit guarantee schemes through guarantee institutions to minimize credit risk,

Melakukan peningkatan frekuensi dan kualitas pemantauan kredit, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penagihan kredit bermasalah, serta memantau kondisi usaha debitur yang terdampak Covid-19,

Increase the frequency and quality of credit monitoring, increase the effectiveness and efficiency of non-performing loan collections, and monitor the business conditions of debtors affected by Covid-19,

Memantau pemenuhan dokumen covenant kredit sesuai yang disyaratkan pada Offering Letter dan segera ditindaklanjuti apabila terjadi penyimpangan,

Monitor the fulfillment of credit covenant documents as required in the Offering Letter and immediately follow up if there are deviations,

Memantau progress penyelesaian nasabah Non Performing Loan dengan upaya restrukturisasi dan memantau ketepatan pembayaran setelah restrukturisasi dilakukan, penagihan yang intensif (lisan atau tertulis), dilakukan lelang/agunan yang diambil alih (AYDA) dan hapus buku,

Monitoring progress of settlement of Non Performing Loan customers with restructuring efforts and monitoring the accuracy of payments after restructuring, intensive collection (oral or written), conducting auctions/foreclosed assets and writing off books,

Melakukan Pengurangan Eksposur Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti,

Reducing Credit Concentration Exposure to Core Debtors,

Melakukan Perhitungan Pembentukan CKPN berdasarkan PSAK No. 71 disesuaikan dengan kolektibilitas, Day Past Due, dan stage debitur serta secara gradual Perusahaan meningkatkan rasio CKPN untuk mengcover NPL,

Calculation of allowance for impairment assets formation based on PSAK No. 71 adjusted to collectability, Day Past Due, and debtor stage and gradually the Company increases the ratio of allowance to cover NPL,

Secara berkesinambungan melakukan

restrukturisasi atas debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19,

Continuously restructure debtors affected by Covid-19 by referring to POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020 and POJK No. 17/POJK.03/2021 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19,

Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dan selektif dalam pemberiaan kredit. Perusahaan menyalurkan kredit ke sektor-sektor usaha yang potensial bertahan, masih memiliki prospek, dan membaik di masa pandemi, dan pemberian kedit kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha serta memiliki jaminan aset tetap.

The Company applies the principle of prudence and is selective in providing credit. The Company disburses credit to business sectors that have the potential to survive, still have prospects, and are improving during the pandemic, and provide credit to debtors who still have business prospects and have collateral fixed asset.

311





Dari sisi operasional, Perusahaan melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan risiko operasional yang berasal dari sumber-sumber risiko antara lain:

From an operational perspective, the Company makes several efforts to minimize operational risk from risk sources, including:

Proses Internal: Melakukan kaji ulang berkala terhadap kebijakan, prosedur, melakukan proses risk assurance terhadap aktivitas operasional Perusahaan, memberikan rekomendasi perbaikan serta monitoring terhadap implementasinya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

Internal Process: Conduct periodic reviews of policies, procedures, carry out risk assurance processes for the Company's operational activities, provide recommendations for improvement and monitoring of its implementation, as well as follow up on the results of internal/external audits.

Sistem dan Teknologi: Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi telah dilaksanakan secara memadai dalam hal pengelolaan pengamanan informasi, pengamanan terhadap data Perusahaan, dan uji coba terhadap pengembangan sistem aplikasi.

System and Technology: The implementation of risk management processes in the use of Information Technology has been carried out adequately in terms of managing information security, securing the Company’s data, and testing the development of application systems.

Manusia: Perusahaan memastikan

kecukupan kuantitas SDM yang diperlukan dan secara berkala berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan/training, sosialisasi, refreshment risk/fraud awareness serta Deklarasi Anti Fraud dan Pakta Integritas yang dilakukan secara online.

Humans: The company ensures the adequacy of the required quantity of human resources and periodically seeks to improve the quality of human resources through online training/training, socialization, refreshment risk/fraud awareness as well as the online Anti-Fraud Declaration and Integrity Pact.

Faktor eksternal: Perusahaan melakukan pengkinian pedoman bagi pengelolaan kelangsungan usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operational yang mungkin terjadi dari situasi darurat/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem melalui Business Continuity Management (BCM) dan Disaster Recovery Center (DRC).

External factors: The Company has updated guidelines for comprehensive business continuity management with the aim of anticipating operational risks that may occur from emergency/critical situations due to natural disasters such as floods, earthquakes and other factors such as fires, system disturbances through Business Continuity Management (BCM) dan Disaster Recovery Center (DRC).

Selama Triwulan IV–2021, seluruh aktivitas operasional Perusahaan terkendali dan berjalan dengan baik. Selain itu, di masa Pandemi ini, Perusahaan semakin memperkuat permodalan tercermin dengan jumlah ekuitas sebesar Rp 7.359.416 dan CAR sebesar 29,12% pada tanggal 31 Desember 2021.

During Quarter IV-2021, all of the Company's operational activities were under control and running well. In addition, during this Pandemic, the Company has further strengthened its capital as reflected in the total equity amounting to Rp 7,359,416 and CAR of 29.12% as of December 31, 2021.

Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yang antara lain sebagai berikut:

The Company manages 8 (eight) risks as follows:

312





Risiko Kredit Credit Risk Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi liabilitasnya, yang timbul dari aktivitas fungsional Perusahaan seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (trade finance).

Credit risk is the risk that occurs as a result of failure of the counterparty to meet its obligations, which arise from the Company's functional activities such as credit (provision of funds), treasury, investment and trade finance.

Dalam mengelola risiko kredit, Perusahaan menetapkan limit agar eksposur kredit sesuai dengan appetite yang telah ditentukan. Ketentuan limit dibedakan antar setiap segmentasi yaitu Corporate 1, Corporate 2, Channeling/Joint Financing, Lembaga Keuangan, Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (SME), Komersial, Konsumsi, yang berlaku untuk konvensional maupun syariah.

In managing credit risk, the Company sets a limit so that credit exposure is in accordance with the predetermined appetite. Limit provisions are distinguished between each segmentation, namely Corporate 1, Corporate 2, Channeling/Joint Financing, Financial Institutions, Micro, Small and Medium Enterprise (SME), Commercial, Consumer, which apply to both conventional and sharia.

Divisi Risk Management (Satuan Kerja Manajemen Risiko) berupaya secara bertahap menyempurnakan metodologi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pelaporan informasi risiko yang efektif, dan mengkaji secara berkala kerangka manajemen risiko yang ada untuk meminimalisasi berbagai risiko usaha yang dihadapi.

The Risk Management division seeks to gradually refine the methodology for effective identification, measurement, monitoring and reporting of risk information, and periodically reviews the existing risk management framework to minimize the various business risks it faces.

Selama Triwulan IV 2021, Perusahaan secara berkesinambungan telah dan/atau akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses kredit antara lain:

During Quarter IV 2021, the Company has continuously and/or will make improvements in the credit process, including:

Melakukan review dan perubahan terhadap

Risk Appetite dan Risk Tolerance Kredit dan Surat Berharga baik itu Konsentrasi Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi dan Konsentrasi Kredit Berdasarkan Industri Tertentu yang disesuaikan dengan strategi bisnis Perusahaan;

Conduct reviews and changes to the Risk Appetite and Risk Tolerance of Credit and Securities, both Credit Concentration based on Economic Sector and Credit Concentration Based on Certain Industries adjusted to the Company's business strategy;

Optimalisasi fungsi Early Warning oleh Credit Manajemen Grup (CMG) dan Corporate Credit Analyst (CCA) untuk mendeteksi dini kinerja, prospek dan kemampuan membayar debitur untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan/atau penurunan kolektibilitas yang berdampak pada penambahan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN);

Optimizing the Early Warning function by Credit Manajemen Grup (CMG) dan Corporate Credit Analyst (CCA) to detect early performance, prospects and ability to pay debtors to minimize the risk of default and/or decrease in collectibility which has an impact on the addition of allowance of impairment asset formation;

Peningkatan fungsi Credit Administration and Control (CAC) dalam memastikan dan memperkuat fungsi Monitoring atas pemenuhan kepatuhan terhadap covenant dan kelengkapan dokumen;

Improvement of the Credit Administration and Control (CAC) function in ensuring and strengthening the Monitoring function on fulfill compliance of covenant and document completeness;

313





OJK sebagai regulator telah mengeluarkan kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang terdiri dari penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk plafon sampai dengan Rp 10.000 serta kebijakan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi akibat Covid-19 selama masa berlakunya POJK tersebut. Perusahaan telah menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut dengan membuat maupun menyesuaikan ketentuan perkreditan yang mendukung upaya perbaikan kualitas portofolio kredit di masa pandemi, diantaranya dengan mengeluarkan Standar Operating Procedure (SOP) Penanganan Kredit/Pembiayaan yang terdampak penyebaran Virus Covid-19;

OJK as the regulator has issued a National Economic Stimulus policy as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease, which consists of an assessment of credit quality based on the accuracy of principal and/or interest payments for a ceiling of up to Rp 10,000 and a policy to improve credit quality to be smooth after being restructured due to the Covid-19 pandemic. 19 during the validity period of the POJK. The company has followed up on the issuance of the POJK by making or adjusting credit provisions that support efforts to improve the quality of the credit portfolio during the pandemic, including by issuing Standar Operating Procedure (SOP) for Handling Credit/Financing affected by the spread of the Covid-19 Virus;

Melakukan pengkinian kebijakan, SOP, Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK) untuk menyempurnakan proses kredit secara end to end disesuaikan dengan perubahan faktor atau stratejik bisnis, eksposur risiko, profil risiko dan ketentuan regulator yang berlaku;

Updating policies, SOP, circular letter a decision letter to improve the end-to-end credit process adjusted to changes in business factors or strategies, risk exposure, risk profile and applicable regulatory provisions;

Memantau pemenuhan dokumen covenant kredit sesuai yang disyaratkan pada Offering Letter dan segera ditindaklanjuti apabila terdapat covenant yang tidak dapat dipenuhi dan memastikan mitigasi atas penyimpangan covenant telah memadai dan prudent guna meminimalkan risiko yang akan dihadapi oleh Perusahaan;

Monitor the fulfillment of credit covenant documents as required in the Offering Letter and immediately follow up if there are covenants that cannot be fulfilled and ensure that the mitigation of covenant deviations is adequate and prudent in order to minimize the risks that will be faced by the Company;

Memantau progress penyelesaian debitur bermasalah dan melakukan penagihan yang intensif, lelang/agunan yang diambil alih (AYDA), dan pemasaran jaminan melalui media digital dan non digital serta hapus buku;

Monitor the progress of settlement of troubled debtors and carry out intensive billing, auction/foreclosed asset, and marketing of collateral through digital and non-digital media as well as write-offs;

Secara bertahap melakukan pengurangan eksposur konsentrasi kredit kepada debitur inti guna memenuhi Risk Appetite dan Risk Tolerance yang sudah ditentukan oleh Perusahaan;

Gradually reducing exposure to credit concentration to core debtors in order to meet the Risk Appetite and Risk Tolerance that have been determined by the Company;

Pembentukan CKPN secara bulanan berdasarkan metode PSAK No. 71 dan secara bertahap melakukan penambahan pembentukan CKPN agar memadai sesuai dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance Perusahaan agar siap menghadapi kemungkinan risiko kredit yang akan terjadi;

Establishment of allowance of impairment asset on a monthly basis based on PSAK No. 71 Method and gradually adding allowance of impairment asset formation in order to reach adequate in accordance with the Company's Risk Appetite and Risk Tolerance so that it is ready to face possible credit risks that will occur;

314





Melakukan stress testing guna mengetahui dampak pemurunan kolekbilitas debitur bermasalah terhadap NPL, penambahan pembentukan CKPN, modal dan CAR Perusahaan;

Conducting stress testing to determine the impact of reducing the collectibility of problem debtors on NPL, increasing the formation of allowance of impairment asset, capital and CAR of the Company;

Melakukan pengkinian dan/atau reviu perhitungan pembentukan CKPN menggunakan sistem berdasarkan kualitas atau kolekbilitas debitur, hari tunggakan Debitur (DPD) dan stage secara bulanan mengikuti ketentuan PSAK No. 71;

Updating and/or reviewing the Calculation of the Formation of allowance of impairment asset using a system based on Debtor Quality or Collectibility, Debtor arrears days (DPD) and stages on a monthly basis following the provisions of PSAK No. 71;

Melakukan kaji ulang dan/atau perubahan scoring guidelines (rentang risiko) profil kredit untuk parameter CKPN atas kredit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan, risiko yang melekat pada Perusahaan, aturan yang ditetapkan otoritas serta praktek Perbankan yang sehat dan sejalan dengan penerapan PSAK No. 71;

Reviewing and/or changing the scoring guidelines (risk range) of Credit Profile for allowance of impairment asset parameters on loans adjusted to the size and complexity of the Company's business, risks inherent in the Company, rules set by the authorities as well as sound banking practices and in line with the implementation of PSAK No. 71;

Telah dilakukan pengkinian atas nilai parameter CKPN yaitu Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Credit Conversion Factor (CCF). Pengkinian parameter dilakukan agar nilai parameter-parameter tersebut mengacu pada karakteristik debitur Perusahaan dan makro ekonomi yang terkini, sehingga pembentukan CKPN Perusahaan lebih memadai, dimana perubahan ini berlaku sejak 1 Januari 2020.

The allowance of impairment asset parameter values have been updated, namely Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Credit Conversion Factor (CCF). Parameter updates are carried out so that the values of these parameters refer to the characteristics of the Company's debtors and the latest macro-economy, so that the formation of the Company's allowance of impairment asset is more adequate, where this change is effective from January 1, 2020.

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Credit risk is managed through the establishment of policies and processes covering criteria for granting credit and credit approval, pricing, monitoring, managing non-performing loans and portfolio management.

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan pedoman tertulis terkait dengan kegiatan perkreditan yang antara lain, mengatur prosedur analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan dan pengawasan kredit, dan restrukturisasi kredit. Kebijakan dan prosedur tersebut dievaluasi/dikaji secara berkala untuk disesuaikan perubahan kondisi serta arah kebijakan Perusahaan agar potensi risiko dapat dimitigasi.

The Company already has written policies and guidelines on its lending activities in order to manage, among others, credit analysis procedures, credit approval procedures, credit recording and monitoring procedures, and credit restructuring. Policies and procedures are reviewed periodically to suit the size and complexity of the Company's business.

315





Proses pemantauan kualitas kredit sampai dengan penanganan kredit bermasalah terus ditingkatkan dengan berbagai strategi yang dimonitor secara periodik untuk memastikan agar kualitas portofolio kredit tetap terjaga. Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit. Selain itu, mengelola sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, serta mempersiapkan kebijakan dan prosedur kerja.

The process of monitoring credit quality up to handling non-performing loans continues to be improved with various strategies that are monitored periodically to ensure that the quality of the loan portfolio is maintained. Effective credit management can minimize losses and optimize the use of capital allocated for credit risk. In addition, managing human resources in quantity and quality, as well as preparing work policies and procedures.

Proses underwriting kredit telah dikaji ulang dengan melakukan revisi maupun menerbitkan beberapa kebijakan perkreditan di setiap segmen kredit termasuk kewenangan dalam memutus kredit, monitoring kredit, ketentuan penanganan kredit/pembiayaan yang terdampak penyebaran Covid-19 dan lainnya.

The credit underwriting process has been reviewed by revising or issuing several credit policies in each credit segment including the authority to decide credit, credit monitoring, provisions for handling credit/financing affected by the spread of Covid-19 and others.

Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan kredit yang sehat, Perusahaan juga mengadakan training dan workshop antara lain mengenai Analisa Kredit, Sustainable Financing, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Sharing Session Internal terkait kredit/pembiayaan dengan pembahasan diantaranya terkait isu-isu legal, pencadangan kredit, penanganan kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19, mekanisme penilaian agunan, ketentuan Internal Perusahaan, Credit Analyst, Produk Trade Finance, training Pembahasan Kredit Bermasalah, Training strategi Perbankan di momentum kebangkitan kredit dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Sharing Knowledge Business P2P Lending, Sosialisasi Pendalaman Hasil Riset OJK Institute – Intermediasi Perbankan Di Era Pandemi & Peran Fintech Lending Dalam Mendorong Inklusi Keuangan, Analisis Kredit pada Perbankan, dan Credit Risk Management For Banks.

In addition, to support healthy credit growth, the Company also holds training and workshops, including on Credit Analysis, Sustainable Financing, Sustainable Finance Action Plans, Internal Sharing Sessions related to credit/financing with discussions including legal issues, credit reserves, credit handling for debtors affected by Covid-19, collateral assessment mechanisms, Internal Company provisions, Credit Analyst , Trade Finance Products, Non-performing Loan Discussion training, Banking strategy training in the momentum of credit revival in the context of National Economic Recovery, Knowledge Sharing Business P2P Lending, Dissemination of Research Results Deepening OJK Institute – Banking Intermediation in the Era of Pandemic & Role of Fintech Lending in Encouraging Financial Inclusion, Credit Analysis in Banking, and Credit Risk Management For Banks.

Dalam penerapan transformasi digital yang berimpact pada proses underwriting, Perusahaan telah memiliki risk strategy untuk setiap produk digital loan yang dituangkan ke dalam Risk Engine dan telah dilakukan implementasi One Limit System untuk mengukur repayment capacity setiap applicant, serta dilakukan analisa performance monitoring. Perusahaan juga telah melakukan tinjauan atas pengembangan scoring dan dilakukan validasi model secara berkala.

In implementing a digital transformation that has an impact on the underwriting process, the Company has a risk strategy for each digital loan product that is poured into the Risk Engine and has implemented a One Limit System to measure the repayment capacity of each applicant, as well as a performance monitoring analysis. The Company has also reviewed the scoring development and conducted model validation on a regular basis.

316





Selain itu, terkait dengan masa Pandemi Covid-19, Perusahaan juga telah menyusun strategi dan action plan untuk aktivitas perkreditan, yang akan lebih fokus pada debitur saat ini (exist) terutama yang terdampak dan akselerasi proses restrukturisasi bagi debitur yang terdampak, penghentian sementara penyaluran kredit (untuk segmen non korporasi) dan fokus pada supervisi perpanjangan kredit serta secara selektif menerapkan pembatasan pencairan terhadap kelonggaran tarik fasilitas kredit dan memberikan penyaluran kredit kepada debitur-debitur yang memiliki jaminan/agunan yang memadai dan dan sektor–sektor yang masih memiliki prospek usaha.

In addition, in relation to the Covid-19 Pandemic, the Company had also prepared strategies and action plans for lending activities, which will be focused more on existing debtors especially those affected, and accelerate the restructuration process for affected debtors, temporary suspension of lending (for non-corporate segments) and focusing on supervising credit extensions and selectively applying disbursement restrictions on unused credit facility and providing credit disbursements to debtors who have adequate collateral and sectors which still holds business prospects.

Dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah, Perusahaan telah melakukan sejumlah action diantaranya melakukan restrukturisasi kredit, eksekusi hak tanggungan, pengambilalihan agunan dan pemasaran jaminan melalui media digital dan non digital.

In terms of handling non-performing loan, the Company has taken a number of actions including restructuring credit, executing mortgage rights, foreclosed assets, and sale a collateral through digital and non-digital media.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan telah mengimplementasikan PSAK No. 71 dalam hal pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit sesuai dengan penetapan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Perusahaan telah membangun infrastruktur dan sistem IT yang dapat melakukan proses Classification dan Measurement, perhitungan Impairment (kolektif dan individu), serta Disclosure Reporting. Cakupan penurunan nilai berdasarkan PSAK No. 71 telah memperhitungkan kerugian di masa mendatang (expected credit loss model).

Since January 1, 2020, the Company has implemented PSAK No. 71 in terms of allowance for impairment losses on credit in accordance with the decree of the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI). The Company has built IT infrastructure and systems that can perform Classification and Measurement process, Impairment calculations (collective and individual), and Disclosure for Reporting. The scope for impairment under PSAK No. 71 considerate the future losses (expected credit loss model).

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dengan menggunakan metode Expected Credit Loss sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71 menghitung penurunan nilai pada Portofolio (1) Kredit; (2) Treasury; (3) Trade Finance baik untuk on balance sheet maupun off balance sheet setiap bulan. Perusahaan melakukan permodelan PD, LGD, EAD dan Forward Looking Macroeconomic information untuk semua segmentasi portofolio instrumen keuangan sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

The allowances for impairment losses with the Expected Credit Loss method in accordance with PSAK No. 71 provisions calculating the impairment of the Portfolio (1) Credit; (2) Treasury; (3) Trade Finance on both on balance sheet and off balance sheet every month. The Company performs modeling of PD, LGD, EAD, and Forward-Looking Macroeconomic Information for all segmentation of financial instrument portfolios in accordance with the methodology determined by the the Company.

317





Pengukuran Cadangan Kerugian Kredit Ekpektasian

Allowances for Expected Credit Losses Measurement

Mulai 1 Januari 2020, perhitungan Perusahaan mengacu pada PSAK No. 71 yang memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai. Berbeda dengan PSAK No. 55 sebelumnya yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, PSAK No. 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Perusahaan mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD, LGD dan EAD yang digunakan sebagai komponen perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Starting from January 1, 2020, the Company refers to PSAK No. 71 which introduces the expected credit loss method of measuring the loss on a financial instrument due to impairment. Different from PSAK No. 55 that recognizes a credit loss at the same time the credit loss event occurs, PSAK No. 71 requires immediate recognition of the effect of changes in expected credit losses after the initial recognition of the financial asset. The Company develops risk parameter modeling such as PD, LGD, and EAD which are used as components of calculating expected credit losses.

PSAK No. 71 mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan aset keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (tahap 1, tahap 2 dan tahap 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekpektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (tahap 1) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (tahap 2). Pada setiap tanggal pelaporan, entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal.

PSAK No. 71 requires entities to classify financial assets into three stages of impairment (stage 1, stage 2 and stage 3) by determining whether there is a significant increase in credit risk. The Company measures the allowance for losses of an expected 12 months credit loss for financial assets with low credit risk at the reporting date (stage 1) and lifelong credit losses for financial assets with a significant increase in credit risk (stage 2). At each reporting date, the entity assesses whether the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition. In making that assessment, an entity compares the risk of default on initial recognition and considers reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition.

Secara umum, aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR). Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

In general, financial assets in arrears of 30 days or more and haven’t been impaired are always considered to have a significant increase in credit risk (SICR). Financial assets are only deemed to be impaired and expected credit losses over their lifetime are recognized, if there is observable objective evidence of impairment, including, among other things, default or difficulty.

318





Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Perusahaan memperhitungkan pengaruh dari proyeksi makroekonomi. Selain itu, Perusahaan juga menentukan bobot probabilitas untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makro tersebut. Berbagai variabel makroekonomi digunakan dalam permodelan PSAK No. 71 tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian variabel dengan data historis pembuatan model penurunan nilai. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan proyeksi makroekonomi tersebut direviu oleh Perusahaan secara berkala. Variabel yang digunakan Perusahaan antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), nilai inflasi, nilai kurs dan lain-lain. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik, Perusahaan senantiasa melakukan identifikasi dan pemantauan secara berkelanjutan dan tetap berjaga-jaga untuk melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi.

In calculating the estimated credit loss, the Company calculates the effect of macroeconomic projection. In addition, the Company also determines the weights of probability for the possibility of such macro scenario. Various macroeconomic variables are used in the modeling of PSAK No. 71 depending on the results of statistical analysis of the suitability of the variables with historical data as the foundation of the impairment model. The calculation of the expected credit losses and macroeconomic projections are reviewed by the Company periodically. The variables used by the Company including Gross Domestif Product (GDP), inflation value, exchange rate, and others. In connection with the COVID-19 pandemic which has caused global and domestic economic uncertainty, the Company continues to carry out identification and monitoring on an ongoing basis and remains vigilant to establish an allowance for impairment losses for debtors who have obtained restructuring facilities.

Berikut adalah eksposur maksimum instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The maximum exposure of financial instruments related to credit risk as shown in the statement of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:



Diukur pada nilai wajar melalui At Fair value through otherpenghasilan komprehensif lain comprehensive incomeEfek-efek Securities

Obligasi korporasi 4.163.661 - - - 4.163.661 Corporate bondsDiukur pada biaya perolehan dimortisasi Measured at amortized cost

Giro pada bank lain - pihak ketiga 3.151.343 - - - 3.151.343 Demand deposits with other banksEfek-efek Securities

Obligasi korporasi 83.868 - - 10.364 94.232 Corporate bondsTagihan atas wesel ekspor 9.758 - - - 9.758

Kredit yang diberikan (termasuk Loan (including financing pembiayaan prinsip syariah) 9.887.005 1.892.912 838.754 5.313.105 17.931.776 based on sharia principles)

Tagihan akseptasi 249.811 - - - 249.811 Acceptance receivablePendapatan yang masih akan diterima 287.879 - - 27.898 315.777 Acrued incomeAset lain-lain 115.329 - 808 - 116.137 Other assets

Jumlah 17.948.654 1.892.912 839.562 5.351.367 26.032.495 Total

Komitmen dan Kontinjensi Commitment and Contingencies

Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan 450.891 - - - 450.891 Unused loan commitment to debtor

Bank garansi 1.206.274 - - - 1.206.274 Bank guaranteeIrrevocable letters of credit 129.619 - - - 129.619 Irrevocable letters of credit

Jumlah 1.786.784 - - - 1.786.784 Total

2021

319







Diukur pada nilai wajar melalui At Fair value through laba rugi profit and loss

Efek-efek SecuritiesReksadana 69.407 - - - 69.407 Mutual funds

Diukur pada nilai wajar melalui At Fair value through otherpenghasilan komprehensif lain comprehensive incomeEfek-efek Securities

Obligasi korporasi 2.726.968 - - - 2.726.968 Corporate bondsDiukur pada biaya perolehan dimortisasi Measured at amortized cost

Giro pada bank lain - pihak ketiga 2.158.349 - - - 2.158.349 Demand deposits with other banksPenempatan pada bank lain Placements with other banks

Call money 100.000 - - - 100.000 Call moneyEfek-efek Securities

Obligasi korporasi 131.602 - - 10.375 141.977 Corporate bondsKredit yang diberikan (termasuk Loan (including financing

pembiayaan prinsip syariah) 11.164.733 3.203.055 950.123 5.159.381 20.477.292 based on sharia principles)Tagihan akseptasi 153.617 - 119.800 - 273.417 Acceptance receivablePendapatan yang masih akan diterima 226.310 - - 17.458 243.768 Acrued incomeAset lain-lain 167.834 - 864 - 168.698 Other assets

Jumlah 16.898.820 3.203.055 1.070.787 5.187.214 26.359.876 Total

Komitmen dan Kontinjensi Commitment and Contingencies

Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan 481.473 - - - 481.473 Unused loan commitment to debtor

Bank garansi 1.118.584 - - - 1.118.584 Bank guaranteeIrrevocable letters of credit 116.778 - - - 116.778 Irrevocable letters of credit

Jumlah 1.716.835 - - - 1.716.835 Total

2020

Jumlah Bruto/ Jumlah Neto/Gross amounts Net amounts


Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit and loss

Efek-efek SecuritiesReksadana 68.234 68.234 Mutual funds

Aset Lain-lain Other assetsTagihan Derivatif 104 104 Derivative Receivable

Tersedia untuk dijual Available for saleEfek-efek Securities

Obligasi korporasi 328.405 328.405 Corporate bondsDimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity

Efek-efek SecuritiesObligasi korporasi 984.804 984.804 Corporate bonds

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivablesGiro pada bank lain 360.934 360.934 Demand deposits from other banksPenempatan pada bank lain Placements with other banks

Call money 138.825 138.825 Call moneyTagihan atas wesel ekspor 994.975 994.975 Export bills receivable

Kredit yang diberikan (termasuk Loan (including financing pembiayaan prinsip syariah) 22.497.252 21.314.497 based on sharia principles)

Tagihan akseptasi 385.012 265.212 Acceptance receivablePendapatan yang masih akan diterima 220.625 220.625 Acrued incomeAset lain-lain 108.968 108.187 Other assets

Jumlah 26.088.138 24.784.802 Total

Komitmen dan kontinjensi Commitment and Contingencies

Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan 443.001 443.001 Unused loan commitments to debtor

Bank garansi 1.488.089 1.488.089 Bank guaranteeIrrevocable letters of credit 118.901 118.901 Irrevocable letters of credit

Jumlah 2.049.991 2.049.991 Total

2019

320





Eksposur maksimum risiko kredit tercermin dari persentase setiap kategori kredit yang diberikan terhadap jumlah kredit. Portofolio kredit yang diberikan terdiversifikasi ke dalam 20 jenis sektor ekonomi, dimana untuk posisi 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kelompok sektor ekonomi yang memperoleh penyaluran kredit terbesar dari Perusahaan adalah sektor ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran dan Industri Pengolahan.

The maximum exposure to credit risk is reflected in the percentage of each category of loan to total loan exposure. Loans portfolio diversified into 20 types of economic sectors, wherein as of December 31, 2021, 2020 and 2019, Wholesale and Retail and Households economic sector obtained the largest loans from the Company.

Sebagai bagian dari manajemen portofolio, Perusahaan juga melakukan pemantauan perkembangan risiko portofolio kredit melalui perhitungan Credit Risk Profile yang menggambarkan potensi risiko inheren dan efektifitas kualitas penerapan manajemen risiko. Perusahaan juga melakukan monitoring perkembangan dan kualitas portofolio berdasarkan konsentrasi per kategori portofolio, 25 debitur besar, sektor industri, sektor wilayah, jenis produk, tujuan penggunaan, dan jenis valuta. Dengan demikian, Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan mitigasi risiko secara portofolio maupun secara individu dan juga melalui penyempurnaan proses penerapan manajemen risiko kredit, baik melalui penyempurnaan kebijakan perkreditan maupun pengembangan sistem informasi kredit yang memadai.

As part of portfolio management, the Company also monitors the development of credit portfolio risk through the calculation of Credit Risk Profile that describes the potential inherent risks and the effectiveness of the quality of risk management. The company also monitors the development and quality of the portfolio based on the concentration per category portfolio, 25 largest debtors, industrial, region, product type, purpose of use, and the type of currency. Accordingly, the Company can take anticipatory measures and risk mitigation in the portfolio as well as individually and also through improvements in credit risk management implementation process, either through improvement of credit policies and the development of adequate credit information system.

Berikut adalah eksposur risiko kredit atas aset Perusahaan (termasuk kredit yang diberikan berdasarkan prinsip syariah) pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The credit exposure related to Company’s assets (including loans based on sharia principles) as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

Belum jatuh tempo dan tidak mengalami Mengalami

penurunan nilai/ penurunanNeither past due nilai/ Jumlah/

nor impaired Impaired Total

Giro pada bank lain 3.153.343 - 3.153.343 Demand deposits with other banks Efek-efek Securities

Diukur pada biaya perolehandiamortisasi 103.989 - 103.989 Measured at amortized cost

Diukur pada nilai wajar At fair value through otherpenghasilan komprehensif lainnya 4.163.661 - 4.163.661 comprehensive income

Kredit yang diberikan 17.082.225 849.551 17.931.776 Loans Tagihan akseptasi 249.811 - 249.811 Acceptance receivablePendapatan yang masih akan diterima 315.777 - 315.777 Accrued incomeAset lain-lain 115.329 808 116.137 Other assets

Jumlah 25.184.135 850.359 26.034.494 Total

2021

321





Belum jatuh tempo dan tidak mengalami Mengalami

penurunan nilai/ penurunanNeither past due nilai/ Jumlah/


Giro pada bank lain 2.158.349 - 2.158.349 Demand deposits with other banks Penempatan pada bank lain 100.000 - 100.000 Placements with other banks Efek-efek Securities

Diukur pada nilai wajar At fair value through profit and melalui laba rugi 69.407 - 69.407 loss

Diukur pada biaya perolehandiamortisasi 141.977 - 141.977 Measured at amortized cost

Diukur pada nilai wajar At fair value through otherpenghasilan komprehensif lainnya 2.726.968 - 2.726.968 comprehensive income

Kredit yang diberikan 19.483.913 993.379 20.477.292 Loans Tagihan akseptasi 265.212 119.800 385.012 Acceptance receivablePendapatan yang masih akan diterima 243.768 - 243.768 Accrued incomeAset lain-lain 167.834 864 168.698 Other assets

Jumlah 25.357.428 1.114.043 26.471.471 Total

2020

Belum jatuh tempo

dan tidak mengalami Mengalamipenurunan nilai/ penurunanNeither past due nilai/ Jumlah/


Giro pada bank lain 360.934 - 360.934 Demand deposits with other banks Penempatan pada bank lain Placements with other banks

Pinjaman yang diberikan danpiutang 138.825 - 138.825 Loans and receivable

Efek-efek Securities Diukur pada nilai wajar At fair value through profit and

melalui laba rugi 68.234 - 68.234 loss Dimiliki hingga jatuh tempo 949.921 - 949.921 Held-to-maturity Tersedia untuk dijual 328.405 - 328.405 Available for salePinjaman yang diberikan dan

piutang 994.975 - 994.975 Loans and receivableKredit yang diberikan 20.710.546 1.786.706 22.497.252 Loans Tagihan akseptasi 265.212 119.800 385.012 Acceptance receivablePendapatan yang masih akan diterima 220.625 - 220.625 Accrued incomeAset lain-lain 108.187 781 108.968 Other assets

Jumlah 24.145.864 1.907.287 26.053.151 Total

2019

Risiko Pasar Market Risk Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perusahaan terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance). Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala.

In conducting its activities, the Company is exposed to market risk consisting of interest rate risk and foreign exchange risk. Market risk, among others present in the functional activity of the Company, such as treasury activities and investments in securities and money markets, financing activities and the issuance of debt and trade financing activities (trade finance). The Company always manages management of market risk on a regular basis and/or periodically.

Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara harian yang memuat informasi mengenai posisi surat berharga yang dimiliki Perusahaan, Posisi Devisa Neto (PDN) serta pemantauan limit-limit risiko pasar lainnya, seperti Value at Risk (VaR) nilai tukar, Present Value of One Basis Poin Changes (PV01) maksimum posisi surat berharga per penerbit, seri, serta kategori buku portfolio.

The monitoring of market risks are made daily such as information about securitites position that is owned by the Company, Net Open Position (NOP) and also monitoring of other market risks limits, such as Value at Risk (VaR) of monetary exchange, maximum position of securities per issuer, series, categories and maximum period per category of securites.

322





a. Risiko Suku Bunga a. Interest Rate Risk Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan baik dalam trading book maupun banking book. Risiko suku bunga dalam trading book dihitung dengan metode standar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, yaitu meliputi risiko spesifik (menggunakan Metode Jatuh Tempo) dan risiko umum.

The management of interest rate risk of financial instruments carried on the position in both the trading book and the banking book. Interest rate risk in the trading book is calculated by standard methods in accordance with Bank Indonesia regulations, which include specific risk (using the Maturity method) and general risk.

Sehubungan dengan dikeluarkannya POJK No.12/POJK.03/2021 pada 30 Juli 2021 tentang Bank Umum dimana berdasarkan modal inti yang dimiliki bank maka Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2, dengan demikian wajib melakukan perhitungan dan menyampaikan pelaporan Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) sejak diberlakukannya POJK tersebut.

In connection with the issuance of POJK No.12/POJK.03/2021 on July 30, 2021 regarding Commercial Banks where based on the core capital owned by the bank, the Company can be grouped into Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2, thus it is obligatory to calculate and submit Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) reporting since the enactment of the POJK.

Penerapan manajemen risiko suku bunga pada banking book (IRRBB) diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang yang mempengaruhi nilai ekonomis dari asset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Risiko suku bunga dalam Banking Book (IRRBB) diukur berdasarkan dampak perubahan suku bunga terhadap perubahan nilai ekonomis dari ekuitas (Economic Value of Equity/EVE) dan perubahan pada pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII). Pengelolaan risiko suku bunga dilengkapi dengan analisa sensitivitas secara periodik untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang signifikan.

The application of interest rate risk management in the banking book (IRRBB) is applied to identify, measure, and monitor and control interest rate movements that can cause changes in the present value and timing of future cash flows that affect the economic value of assets, liabilities and transactions. administrative accounts and causes changes in net interest income. Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB) is measured based on the impact of changes in interest rates on changes in the economic value of equity (EVE) and changes in net interest income (NII). Interest rate risk management is complemented by periodic sensitivity analysis to measure the impact of significant interest rate changes.

Risiko suku bunga dipantau secara harian antara lain terhadap posisi surat berharga yang dimiliki Perusahaan khususnya yang terekspos risiko pasar, yaitu surat berharga dalam kategori Available for Sale dan Trading Book. Perusahaan memiliki, Limit PV01 dan limit/Management Action Trigger yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam mengambil tindakan apabila terdapat potensi kerugian (potential loss) yang timbul dari proses marked to market.

Interest rate risk is monitored on a daily basis such as the position of the securities held by the Company in particular exposed market risk, ie securities in the categories of Available for Sale and Trading Book. The Company has a limit PV01 and limit/Management Action Trigger as guidance for the Company to take action when there is a potential loss arising from the process of marked to market.

323





Tabel berikut merupakan rata-rata suku bunga efektif per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan (tidak termasuk akun Syariah):

The following table is an average effective interest rate per annum for the significant assets and liabilities (excluding Sharia accounts):

Rupiah Mata Uang Asing/ Foreign Currencies



% % % % % %

AsetPenempatan pada Bank Indonesia

dan bank lain 2,25 0,02 2,79 0,33 2,91 1,85Kredit yang diberikan 11,51 12,00 11,60 12,02 13,03 11,68

LiabilitasSimpanan 2,21 0,21 3,36 0,30 4,04 0,33Simpanan dari bank lain 0,76 0,01 4,22 0,59 2,89 1,35

2021 2020 2019

Tabel berikut ini menyajikan portofolio Perusahaan (tidak termasuk portofolio yang diperdagangkan) pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal re-pricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual:

The following table presents the Company's portfolio (excluding the trading portfolio) at their carrying values, which are grouped according to the re-pricing date or contractual maturity dates, whichever is earlier:

Sampai > 1 bulan > 3 bulan > 1 tahundengan s.d. s.d. s.d.1 bulan/ 3 bulan/ 1 tahun/ 2 tahun/1 month More than More than More than > 2 tahun/

or 1 month until 3 months until 1 year until More than Jumlah/less 3 months 1 year 2 years 2 years Total

Aset AssetsBunga Mengambang Floating rate

Demand deposits with Giro pada bank lain 3.151.343 - - - - 3.151.343 other banks Kredit yang diberikan 433.517 2.098.991 1.769.101 267.328 5.675.295 10.244.232 Loans

Liabilitas LiabilitiesBunga Mengambang Floating rate

Simpanan 27.739.741 - - - - 27.739.741 DepositsSimpanan dari bank lain 79.198 - - - - 79.198 Deposits from other banks

2021




Demand deposits with Giro pada bank lain 2.158.349 - - - - 2.158.349 other banks Kredit yang diberikan 1.324.046 1.230.280 2.721.146 234.298 7.510.085 13.019.855 Loans



2020




Demand deposits with Giro pada bank lain 360.934 - - - - 360.934 other banks Kredit yang diberikan 1.341.505 1.204.561 3.802.449 964.808 7.949.390 15.262.713 Loans



2019

324





b. Risiko Nilai Tukar b. Foreign Exchange Kebijakan pengelolaan risiko nilai tukar berpedoman pada batas Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai ketentuan regulator yaitu Perusahaan wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari Modal. Perusahaan juga menyusun Risk Appetite dan Risk Tolerance risiko pasar yang selaras dengan tujuan strategis Perusahaan yang digunakan sebagai dasar penentuan tingkat risiko yang akan diambil Perusahaan dalam pencapaian sasaran bisnis. Selain itu, pengelolaan risiko nilai tukar secara harian juga dilakukan Perusahaan dengan cara menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul sebagai dampak dari adanya perubahan nilai tukar terhadap posisi Perusahaan menggunakan metode historical Value at Risk (VAR) menggunakan 500 data historis dengan tingkat kepercayaan 99%.

The exchange rate risk management policy is guided by the limit of the Net Open Position (NOP) in accordance with the regulatory provisions, namely the Company is required to manage and maintain NOP at a maximum of 20% of capital. The Company also prepares Risk Appetite and Risk Tolerance for market risk in line with the Company's strategic objectives which are used as the basis for determining the level of risk that will be taken by the Company in achieving business objectivity. In addition, the Company also manages daily exchange rate risk by calculating potential losses that may arise as a result of changes in exchange rates on the Company's position using the historical Value at Risk (VAR) method using 500 historical data with a 99% confidence level.

c. Risiko Likuditas c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada Perusahaan umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan.

Liquidity risk is the risk that is caused, among others, by the inability of the Company to meet maturing liabilities and close positions in the market. Liquidity risk is the most important risk for commercial Company and needs to be managed on an ongoing basis.

Pemantauan terhadap likuiditas Perusahaan dilakukan secara harian dan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Manajemen. Pemantauan antara lain dilakukan terhadap komposisi posisi keuangan Perusahaan, aktivitas dana keluar dan dana masuk yang tercermin dari transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional (SKN), aktivitas money market, posisi aset likuid baik primer maupun sekunder, serta rasio-rasio likuiditas seperti rasio kecukupan aset likuid dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Pemantauan terhadap pemenuhan Giro Wajib Minimum baik primer maupun sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dilakukan secara harian untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu menjaga GWM dan PLM sesuai yang telah ditentukan oleh regulator.

Monitoring of the Company's liquidity is carried out on a daily basis and as part of the management information system the monitoring results are reported to Management. Monitoring is carried out, among others, on the composition of the Company's financial position, activity of outgoing and incoming funds, which is reflected in the Real Time Gross Settlement (RTGS) and National Clearing System (SKN) transactions, money market activities, the position of primary and secondary liquid assets, and the ratio- liquidity ratios such as the adequacy ratio of liquid assets and the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Monitoring of the fulfillment of the Statutory Reserves both primary and secondary and Macroprudential Liquidity Buffers (PLM) is carried out on a daily basis to ensure that the Company always maintains the Statutory Reserves and PLM as determined by the regulator.

325





Dalam melakukan Pengelolaan terhadap likuiditas Perusahaan, dilakukan studi untuk mempelajari pola pergerakan dana dan atau perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga, khususnya dana nasabah inti dan nasabah yang memiliki tingkat volatilitas cukup tinggi. Dengan mempelajari perilaku nasabah, maka Perusahaan dapat menjaga kecukupan likuiditas yang diperlukan secara tepat dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan atas Dana Pihak Ketiga. Perusahaan selalu menjaga kecukupan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) pada level yang aman dengan besaran kecukupan disesuaikan dengan kondisi likuiditas Perusahaan secara spesifik maupun kondisi likuiditas di pasar.

In managing the Company's liquidity, a study is conducted to study the pattern of movement of funds and/or behavior of Third Party Fund customers, particularly core customer funds and customers with a fairly high level of volatility. By studying customer behavior, the Company can maintain adequate liquidity that is needed appropriately in order to fulfill the company's obligations on Third Party Funds. The Company always maintains the adequacy of Macroprudential Liquidity Buffer (MLB) at a safe level with the amount of adequacy adjusted to the Company's specific liquidity conditions and liquidity conditions in the market.

Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan terhadap posisi core fund dan berupaya untuk secara berkesinambungan meningkatkan persentase terhadap jumlah dana yang dimiliki. Core fund menjadi bagian yang sangat penting bagi Perusahaan dalam menjalankan fungsi intermediasi berupa penyediaan dana jangka panjang. Hal ini mengingat portofolio dana pihak ketiga yang dimiliki Perusahaan sebagian besar berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dana mengendap antara lain diciptakan program-program yang mengharuskan dana nasabah ditahan dan tidak dapat ditarik sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan program.

Core fund or funds are not withdrawn by customers and judged as stable are in a pretty good amount. The Company continues to monitor the position of core fund and seeks to continually increase percentage of total funds. Core fund becomes a very important part of the Company in conducting intermediation of funds in the form of long-term supply. This is because the Company’s third party fund portfolio majority has maturity of up to 1 (one) year. Efforts are made to raise funds among others created the programs that require customer funds on hold and can not be withdrawn until a specified period in accordance with the provisions of the program.

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Perusahaan. ALCO bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Perusahaan sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku. ALCO menyetujui kerangka limit transaksi, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Perusahaan.

Asset and Liability Committee (ALCO) serves as a forum for top senior management to monitor the Company’s liquidity situation. ALCO is responsible for determining the policies and strategies relating to the Company's assets and liabilities in accordance with the principles of prudence and risk management regulations. ALCO approved transaction limits, framework considering the structure of long-term financial position of the Company.

326





Pada dasarnya, risiko likuiditas dikelola sesuai dengan kerangka kebijakan, pengawasan, dan batasan yang memastikan bahwa konsentrasi pendanaan bersifat minimal, sumber dan jangka waktu pendanaan telah terdiversifikasi.

Basically, liquidity risk is managed in accordance with the policy framework, supervision, and restrictions to ensure that the concentration of funding is minimal, resources and funding period are diversified.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan (termasuk simpanan dan simpanan dari bank lain berdasarkan prinsip syariah) dan dana syirkah temporer berdasarkan pembayaran kontraktual pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The table below shown the maturities of financial liabilities (including deposits and deposits from other banks based on sharia principles) and temporer syirkah funds based on contractual payments as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

Sampai > 1 bulan > 3 bulan > 6 bulandengan s.d. s.d. s.d.1 bulan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 12 bulan/1 month More than More than More than > 12 bulan/ Nilai Tercatat/

or 1 month until 3 months until 6 months until More than Carriyingless 3 months 6 months 12 months 12 months value


Liabilities immediately Liabilitas segera 116.189 - - - - 116.189 payableSimpanan 35.353.885 1.292.227 247.762 1.049.875 17.806 37.961.555 DepositsSimpanan dari bank lain 79.243 - - - - 79.243 Deposits from other banksLiabilitas akseptasi - 237.219 13.205 - - 250.424 Acceptance payableBeban yang masih harus

dibayar 23.094 - - - - 23.094 Accrued expensesLiabilitas lain-lain 42.299 - - - - 42.299 Other liabilities

Jumlah Liabilitas 35.614.710 1.529.446 260.967 1.049.875 17.806 38.472.804 Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer Temprorary Syirkah Funds

Simpanan 5.509.047 466.657 408.390 123.269 - 6.507.363 DepositsSimpanan dari bank lain 5.533 - - - - 5.533 Deposits from other banksJumlah Dana Syirkah

Temporarer 5.514.580 466.657 408.390 123.269 - 6.512.896 Total Temporary Syirkah Funds

2021

Sampai > 1 bulan > 3 bulan > 6 bulan > 6 bulandengan s.d. s.d. s.d. s.d.1 bulan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 12 bulan/ 12 bulan/1 month More than More than More than More than Nilai Tercatat/

or 1 month until 3 months until 6 months until 6 months until Carriyingless 3 months 6 months 12 months 12 months value


Liabilities immediately Liabilitas segera 193.249 - - - - 193.249 payableSimpanan 27.955.202 2.011.609 382.613 314.819 99.673 30.763.916 DepositsSimpanan dari bank lain 58.398 600 2.200 - - 61.198 Deposits from other banksEfek yang dijual dengan janji Securities sold under agrements

beli kembali 1.042.913 - - - - 1.042.913 to repurchaseLiabilitas akseptasi 74.984 41.121 37.512 - - 153.617 Acceptance payableBeban yang masih harus

dibayar 41.183 - - - - 41.183 Accrued expensesLiabilitas lain-lain 47.610 - - - - 47.610 Other liabilities

Jumlah Liabilitas 29.413.539 2.053.330 422.325 314.819 99.673 32.303.686 Total Liabilities


Simpanan 4.204.912 1.239.823 201.538 346.366 - 5.992.639 DepositsSimpanan dari bank lain 4.641 - - - - 4.641 Deposits from other banksJumlah Dana Syirkah

Temporer 4.209.553 1.239.823 201.538 346.366 - 5.997.280 Total Temporary Syirkah Funds

2020

327





Sampai > 1 bulan > 3 bulan > 6 bulandengan s.d. s.d. s.d.1 bulan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 12 bulan/1 month More than More than More than Nilai Tercatat/

or 1 month until 3 months until 6 months until Carriyingless 3 months 6 months 12 months value


Liabilities immediately Liabilitas segera 131.750 - - - 131.750 payableSimpanan 23.202.755 867.500 277.112 304.830 24.652.197 DepositsSimpanan dari bank lain 800.259 - - - 800.259 Deposits from other banksEfek yang dijual dengan janji Securities sold under agrements

beli kembali 236.699 - - - 236.699 to repurchaseLiabilitas akseptasi 105.602 139.401 20.209 - 265.212 Acceptance payableBeban yang masih harus

dibayar 30.775 - - - 30.775 Accrued expensesLiabilitas lain-lain 52.191 - - - 52.191 Other liabilities

Jumlah Liabilitas 24.560.031 1.006.901 297.321 304.830 26.169.083 Total Liabilities


Simpanan 2.876.129 179.389 61.237 450.905 3.567.660 DepositsSimpanan dari bank lain 531.514 - - - 531.514 Deposits from other banksJumlah Dana Syirkah

Temporer 3.407.643 179.389 61.237 450.905 4.099.174 Total Temporary Syirkah Funds

2019

Sebagian besar liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 bulan, namun berdasarkan pengalaman Bank sebagian besar dari liabilitas tersebut pada saat jatuh tempo akan diperpanjang (roll over). Upaya yang dilakukan Perusahaan agar nasabah tetap mempertahankan dananya pada Perusahaan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan penawaran suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, Perusahaan juga mengharapkan dapat menarik nasabah baru untuk menempatkan dananya pada Perusahaan. Perusahaan juga melakukan upaya lain untuk memitigasi adanya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dimana Perusahaan juga memantau 50 deposan inti, dengan cara mengevaluasi profil dan perilaku dari deposan-deposan tersebut sehingga Perusahaan dapat melakukan antisipasi terhadap penarikan dana besar yang akan dilakukan deposan.

Most of the liabilities held by the Companywill mature in less than 1 month, however, based on the experience of the Company, most of these liabilities will be rolled over at maturity. Efforts are made by the Company to ensure that customers retain their funds in the Company, namely by improving service quality and offering fair and competitive interest rates. With these efforts, the Company also hopes to attract new customers to place their funds in the Company. The Company also made other efforts to mitigate large-scale withdrawals of funds by customers where the Company also monitors 50 core depositors, by evaluating the profile and behavior of these depositors so that the Company can anticipate large withdrawals of funds that will be made by depositors.

Untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrim terhadap likuiditas, Perusahaan melakukan stress testing Risiko Likuiditas secara berkala. Hasil stress testing selanjutnya disampaikan kepada manajemen. Sampai dengan saat ini, Perusahaan tidak pernah mengalami kesulitan likuiditas maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Perusahaan. Apabila terdapat potensi risiko, Perusahaan telah memiliki Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) untuk menghindari terjadinya kesulitan likuiditas. Perusahaan memiliki sejumlah upaya antisipasi seperti ketersediaan Giro Wajib Minimum, Cadangan Sekunder, serta penetrasi yang baik terhadap pasar antar Perusahaan.

To determine the impact of changes in market factors as well as internal factors on extreme conditions on liquidity, the Company conducts stress testing of Liquidity Risk on a regular basis. The results of stress testing are then submitted to management. To date, the Company has never experienced liquidity problems or conditions that could potentially pose a risk to the Company. If there is a potential risk, the Company has an Emergency Funding Plan (Contingency Funding Plan) to avoid liquidity problems. the Company has a number of anticipatory measures, such as the availability of statutory reserves, secondary reserves, and good penetration of the interbank market.

328





Kewajiban Perusahaan dalam melakukan perhitungan dan menyampaikan pelaporan ini telah disampaikan dan disosialisasikan kepada Asset-Liabilities Committee (ALCO) member, Asset-Liabilities Management (ALMA) member yang meliputi unit bisnis dan unit pendukung, serta kepada Direksi Perusahaan. Kesiapan Perusahaan dalam rangka memenuhi pelaporan Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), Perusahaan telah melakukan beberapa strategi dan tindak lanjut antara lain berupa membangun sistem yang digunakan untuk menghasilkan perhitungan LCR dan NSFR serta berencana membeli sistem untuk melakukan perhitungan IRBBB dengan tujuan semua perhitungan dilakukan secara otomasi guna menyampaikan informasi risiko yang akurat, efektif, sesuai ketentuan yang diatur oleh regulator, dan tepat waktu serta meminimal potensi terjadinya risiko operasional.

The Company's obligations in calculating and submitting this report have been submitted and socialized to Asset-Liabilities Committee (ALCO) members, Asset-Liabilities Management (ALMA) members which include business units and support units, as well as to the Company's Directors. The Company's readiness to comply with Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), the Company has carried out several strategies and follow-up actions, including building a system used to generate LCR and NSFR calculations and planning to purchase a system to perform IRBBB calculations with the aim that all calculations are carried out automatically in order to convey risk information that is accurate, effective, in accordance with the provisions regulated by the regulator, and timely and minimizes the potential for operational risk.

d. Risiko Operasional d. Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Operational risk is the risk caused by, among others, insufficient and/or malfunctioning of internal processes, human error, system failure, or external problems affecting the Company’s operations.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun non-keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional juga dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Perusahaan, seperti kegiatan perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Operational risks may cause financial loss directly or indirectly, and the potential losses for the loss of opportunity to earn a profit. Operational risk can also be attached to each functional activity of the Company, such as lending activities, treasury and investment, operations and services, trade financing, funding and debt instruments, Information Systems Technology and Management Information Systems, and HR management.

Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan risiko operasional di Perusahaan senantiasa disusun, dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol pada semua kebijakan dan prosedur telah memadai. Perusahaan juga secara aktif melakukan sosialisasi untuk membangun budaya sadar risiko dan meningkatkan kualitas kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

Policies and procedures related to the management of operational risk in the Company is always prepared, reviewed and refined to ensure sufficient control mechanisms on all policies and procedures are adequate. The Company also actively socializing to build risk awareness and improve quality control in order to mitigate operational risk.

329





Pengembangan sistem dan penerapan perangkat risiko operasional untuk mengukur eksposur risiko pada kondisi sekarang, lampau (historis) dan untuk mengukur besarnya potensi kejadian risiko di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Perusahaan dapat lebih komprehensif dalam mengelola risiko operasional.

System development and implementation of operational risk tools to measure risk exposure in current, past (historical) conditions and to measure the magnitude of potential risk events in the future. With this approach, the Company is expected to be more comprehensive in managing operational risk.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional ditingkatkan dengan melibatkan lini pertama/unit kerja yang dilakukan melalui training karyawan mulai dari level staff sampai dengan pejabat, review terhadap kebijakan/prosedur operasional, risk assessment atas penerbitan produk dan/atau aktivitas baru Perusahaan, serta opini dari Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko terkait dengan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru tersebut.

The process of identification, measurement, monitoring and control of operational risk is improved by involving the first line/work unit which is carried out through employee training from staff level to officials, reviews of operational policies/procedures, risk assessment on the issuance of new products and/or activities of the Company, as well as opinions from the Director of Compliance and the Director of Risk Management regarding the issuance of the new product and/or activity.

Perangkat risiko operasional yang digunakan oleh Perusahaan antara lain:

The operational risk tools used by the Company include:

Loss Event Database (LED) Loss Event Database (LED)

Perusahaan membangun dan mengembangkan perangkat risiko operasional lainnya seperti Loss Event Database (LED) yang tujuannya untuk menyusun database atas kejadian-kejadian yang terjadi sebagai akibat risiko operasional serta mengukur besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejadian operasional tersebut. Monitoring dilakukan secara terus menerus dan pelaporan LED dilakukan secara berkala.

The Company builds and develops other operational risk tools such as Loss Event Database (LED) which aims to compile a database of events that occur as a result of operational risk and measure the amount of losses caused by these operational events. Monitoring is carried out continuously and LED reporting is carried out regularly.

Risk Control Self Assessment

(RCSA) Risk Control Self Assessment

(RCSA) Risk Control Self Assessment (RCSA) merupakan merupakan suatu alat dan mekanisme yang bertujuan untuk melakukan identifikasi risiko dan pengukuran atas efektivitas pelaksanaan kontrol yang akan menghasilkan penilaian atas tingkat risiko. RCSA dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Risk Control Self Assessment (RCSA) is a tool and mechanism that aims to identify risks and measure the effectiveness of the implementation of controls that will result in an assessment of the level of risk. RCSA is carried out regularly and continuously to improve effectiveness and efficiency in its implementation.

330





Key Risk Indicator (KRI) Key Risk Indicator (KRI) Key Risk Indicator (KRI). KRI adalah salah satu perangkat untuk mengelola risiko operasional yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memberikan suatu indikator (early warning signal) dan menganalisa risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan. Pelaporan KRI dilakukan secara berkala kepada pihak manajemen.

Key Risk Indicator (KRI). KRI is one of the tools for managing operational risk which is used to identify or provide an indicator (early warning signal) and analyze risk from an early age on the ups and downs of risk level indicators in order to control any operational risk inherent in every business and operational activity of the Company. KRI reporting is carried out periodically to the management.

Risk Appetite & Risk Tolerance Risk Appetite & Risk Tolerance Perusahaan juga menetapkan kebijakan limit Risk Appetite dan Risk Tolerance yang berlaku untuk membatasi risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan, menetapkan batasan risiko dan pengendalian dengan harapan tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

The Company also establishes the applicable Risk Appetite and Risk Tolerance limit policies to limit the risks that can be accepted by the Company, sets risk limits and controls in the hope of not causing losses to the Company.

e. Risiko Hukum e. Legal Risk

Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari kelemahan aspek hukum, antara lain akibat dari tindakan hukum, tidak adanya peraturan yang mendukung atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum, seperti kegagalan untuk mematuhi persyaratan hukum suatu perjanjian dan celah-celah dalam pengikatan jaminan.

Legal risk is the risk arising from the weakness of the legal aspects, partly as a result of legal action, the absence of regulations that favor or disadvantage of the terms of a legally binding, such as failure to comply with the legal requirements of a treaty and the cracks in the binding guarantee.

Pelaksanaan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan terhadap potensi risiko hukum dilaksanakan terhadap seluruh aktivitas Perusahaan, terutama kegiatan operasional Perusahaan dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki potensi benturan kepentingan atau gugatan hukum.

Implementation of the identification, measurement, and monitoring of potential legal risks undertaken by all the Company's activities, especially the Company's operational activities involving third parties who have a conflict of interest or potential litigation.

Untuk memitigasi terjadinya potensi risiko hukum, Perusahaan melakukan kajian terhadap kesesuaian perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal, menyempurnakan kebijakan dan prosedur agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan pemantauan atas penyelesaian perkara hukum yang ada di Pengadilan maupun Pihak Kepolisian, pendampingan/kehadiran dalam setiap persidangan atau panggilan kepolisian.

To mitigate potential legal risks, the Company conducts studies on the suitability of cooperation agreements with external parties, refines policies and procedures to be in line with applicable laws and regulations. Monitoring is carried out on the settlement of legal cases in the Court and the Police, assistance/ attendance in every trial or summons to the police.

331





f. Risiko Stratejik f. Strategic Risk

Risiko stratejik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Strategic risk arises from insufficient decree and implementation of the Company’s strategies, incorrect business decision, or irresponsiveness to external changes.

Perusahaan telah menyusun strategi dan rencana bisnis yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh manajemen Perusahaan. Perusahaan juga melakukan kajian dan evaluasi stratejik bisnis serta realisasi yang telah dicapai oleh Perusahaan sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Bisnis Perusahaan.

The Company has formulated the business strategies and plans based on discussions from the Board of Commissioners, Directors and all of Company’s management. The Company also reviews, evaluate business strategy and its realization achieved by the Company based on the Company’s Business Plan.

Secara umum, untuk posisi 31 Desember 2021, pos-pos keuangan sudah mencapai realisasi yang baik seperti total aset dana pihak ketiga serta laba bersih. Namun demikian, masih perlu dilakukan penyempurnaan pada seluruh proses aktivitas bisnis Perusahaan untuk lebih mengakselerasi pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditentukan. Sesuai dengan rencana stratejik Perusahaan, maka Perusahaan mulai mempersiapkan strategi dan infrastruktur terkait beberapa rencana aktivitas Perusahaan seperti Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Digital Banking dan Digital Loan.

In general, for the position of December 31, 2021, financial posts have achieved good realization, such as total assets, third party funds and net profits. However, it is still necessary to make improvements to the entire process of the Company's business activities to further accelerate the achievement of performance in accordance with the determined targets. In accordance with the Company's strategic plan, the Company began to prepare strategies and infrastructure related to several Company activity plans such as Spin Off of Sharia Business Units (UUS) to become Sharia Commercial Banks (BUS), Digital Banking and Digital Loans.

Terkait dengan kondisi Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020 yang masih dialami pada Triwulan IV–Desember 2021, sejumlah strategi dalam rangka mempertahankan kinerja Perusahaan seperti mengambil langkah antisipatif penyebaran virus di lingkungan kantor dengan melakukan split operation unit critical, work from home, dan tindakan pencegahan lainnya. Dari sisi bisnis, Perusahaan juga selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dengan pemberian kredit secara lebih selektif, adanya pelaksanaan restrukturisasi serta menjaga likuiditas dan permodalan Perusahaan pada level yang memadai sehingga aktivitas operasional dan bisnis Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

In relation to the Covid 19 Pandemic condition in 2020 which is still being experienced in Quarter IV–December 2021, a number of strategies in order to maintain the Company's performance, such as taking steps to anticipate the spread of the virus in the office environment by conducting critical unit split operations, work from home, and other preventive measures. From the business side, the Company also always maintains the principle of prudence in disbursing credit by providing more selective credit, carrying out restructuring and maintaining the Company's liquidity and capital at an adequate level so that the Company's operational and business activities can run smoothly.

332





g. Risiko Kepatuhan g. Compliance Risk

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Posisi Devisa Neto (PDN), Giro Wajib Minimum (GWM), NPL (Non-Performing Loan) Netto, Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Compliance risk is the risk caused by the Company not complying or not implementing the prevailing laws and regulations, such as Net Open Position (PDN), Minimum Statutory Reserves (GWM), NPL (Non-Performing Loan) Netto, Provisions for Minimum Capital Adequacy Rasio (CAR), Maximum Credit Lending Limit (LLL).

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan telah melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko kepatuhan, yaitu:

In order to implement an effective compliance risk management, the Company identifies and manages the factors that can cause the increment in risk exposure in compliance, as follows:

Meningkatkan kesadaran atas

budaya patuh melalui program kampanye kepatuhan (Compliance Campaign) yang dilakukan ke seluruh jajaran organisasi Perusahaan termasuk jaringan cabang melalui pelatihan kelas dan E-Learning, media komunikasi internal, sosialisasi peraturan baru dari regulator maupun Peraturan perundang-undangan lainnya. Evaluasi terhadap program pelatihan, sosialisasi dan kampanye kepatuhan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektifitas penyampaian, pemahaman serta pemenuhan kepatuhan pada seluruh jajaran organisasi Perusahaan.

Increase awareness of the culture of compliance through a compliance campaign program (Compliance Campaign) carried out at all levels of the Company's organization including branch networks through classroom training and E-Learning, internal communication media, dissemination of new regulations from regulators and other laws and regulations. Evaluation of training programs, socialization and compliance campaigns is carried out regularly to ensure the effectiveness of the delivery, understanding and compliance of all levels of the Company's organization.

Menyusun dan menerbitkan Manual Level sebagai panduan hirarki ketentuan internal serta panduan unit-unit kerja Perusahaan dalam menyusun, menerbitkan serta mereview ketentuan internal.

Prepare and publish Manual Level as a hierarchy guide for internal regulations as well as guidelines for the Company work units in preparing, publishing and reviewing internal regulations.

Review terhadap seluruh ketentuan internal Perusahaan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulator yang terkini, memastikan tidak adanya ketentuan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, meningkatkan kontrol risiko serta simplifikasi proses dan jumlah aturan.

Review process is carried out on all internal regulations of the Company to ensure compliance with the latest regulatory provisions, ensure that there are no overlapping or conflicting provisions, increase risk control and simplify the process and number of regulations.

333





Melakukan pemantauan, memperdalam analisa dampak serta menyusun tindak lanjut yang efektif atas peraturan baru yang diterbitkan OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya. Sosialisasi dan komunikasi atas peraturan perundang-undangan baru, analisa dampak serta tindak lanjut dilakukan baik melalui pertemuan langsung dengan unit-unit terkait maupun melalui media komunikasi internal yang disampaikan ke jajaran direksi, komisaris, pejabat eksekutif, karyawan pimpinan maupun seluruh karyawan Perusahaan.

Monitoring, deepening impact analysis and formulating effective follow-up on new regulations issued by OJK, Bank Indonesia and other regulators. Dissemination and communication of new laws and regulations, impact analysis and follow-up are carried out both through direct meetings with related units and through internal communication media that are conveyed to the board of directors, commissioners, executive officers, management employees and all the Company’s employees.

h. Risiko Reputasi h. Reputation Risk

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan atau persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Reputation risk arises from negative publication due to the Company’s activity or negative perception on the Company.

Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan risiko reputasi antara lain melalui Contact Center untuk memberikan layanan informasi perbankan serta menerima keluhan/pengaduan nasabah, Corporate Secretary yang memberikan informasi yang perlu disampaikan kepada publik/stakeholders terkait aktivitas Perusahaan, serta petugas di kantor-kantor cabang yang setiap saat dapat memberikan informasi kepada nasabah.

One of the Company’s efforts to improve reputation risk management is through the Contact Center to provide banking information services as well as to receive complaints/customer’s complaints, Corporate Secretary that provide information that needs to be communicated to public/stakeholders related to the Company’s activity, as well as officers in the office brances that at any time can provide information to customers.

Selain itu pengendalian risiko reputasi juga dilakukan antara lain dengan melalui pemantauan yang dilakukan oleh Unit Kerja Corporate Secretary terhadap berita yang berkaitan dengan Perusahaan di media massa.

In addition, the reputation risk control is also conducted, among others, through monitoring conducted by the Corporate Secretary Working Unit on news related to the Company in mass media.

Transparansi produk yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi produk melalui website Perusahaan, serta upaya peningkatkan standar layanan nasabah dengan melakukan service excellence training kepada para petugas, adanya unit kerja Service Quality (SQ) yang bertugas untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas bank kepada nasabah serta terdapatnya Quality Assurance pada unit kerja Contact Center untuk memastikan kualitas pelayanan dari Agent Call Center maupun Agent Telemarketing.

Transparency of products offered to customers is in accordance with Bank Indonesia Regulations regarding product transparency through the Company's website, as well as efforts to improve customer service standards by conducting service excellence training to officers, providing Service Quality (SQ) work units to ensure the quality of services provided by bank officers to customers and the existence of Quality Assurance in Contact Center work units to ensure the quality of services from Call Center Agents and Telemarketing Agents.

334





Mengingat bahwa Perusahaan juga memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka pengelolaan risiko tidak hanya dilakukan pada 8 (delapan) risiko, akan tetapi terdapat tambahan 2 (dua) jenis risiko lainnya yang dikelola yaitu:

Given that the Company also has a Sharia Business Unit (UUS), risk management is not only carried out on 8 (eight) risks, but there are additional 2 (two) types of other risks that are managed, namely:

Risiko Investasi Investment Risk Risiko Investasi adalah Risiko akibat Perusahaan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

Investment Risk is the risk due to the Company sharing in the loss of the customer's business financed in profit-sharing based financing using the net revenue sharing method or the profit and loss sharing method.

Risiko investasi UUS Sinarmas telah dilakukan pengelolaan secara cukup baik. UUS juga terus meningkatkan proses pengelolaan dalam pembiayaan terutama pada proses analisa pembiayaan, pemantauan, dan sistem administrasi pembiayaan UUS.

The investment risk of UUS Sinarmas has been managed quite well. UUS also continues to improve the management process in financing, especially in the process of financing analysis, monitoring, and the UUS financing administration system.

Risiko Imbal Hasil Rate of Return Risk Risiko imbal hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perusahaan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perusahaan dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perusahaan. Pengelolaan risiko imbal hasil UUS Sinarmas telah dikelola secara baik. UUS juga terus berupaya untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam memberikan tingkat imbal hasil sesuai dengan ekspektasi nasabah.

Rate of Return Risk is the risk due to changes in the rate of return paid by the Company to customers, due to changes in the level of returns received by the Company from channeling funds, which can affect the behavior of the Company's third party fund customers. UUS Sinarmas yield risk management has been well managed. UUS also continues to strive to further improve its ability to provide returns in accordance with customer expectations.

Selain itu, Perusahaan juga merupakan Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. Pengelolaan risiko oleh EU dalam konglomerasi keuangan dilakukan dengan menambahkan risiko lain selain 8 (delapan) risiko utama yaitu berupa Risiko Transaksi Intra-grup dan Risiko Asuransi.

In addition, the Company is also the Main Entity (EU) in the Sinar Mas Financial Conglomerate. Risk management by the EU in financial conglomerates is carried out by adding other risks besides the 8 (eight) main risks, namely in the form of Intra-group Transaction Risk and Insurance Risk.

335





Risiko Transaksi Intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Dalam pengelolaan transaksi intragrup tersebut Perusahaan selalu mengedepankan prinsip-prinsip antara lain seperti adanya persetujuan untuk setiap transaksi sesuai dengan kewenangan di masing-masing entitas, transaksi dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan prinsip arm length serta sesuai dengan prosedur maupun ketentuan regulator.

Intra-group Transaction Risk is the risk due to the dependence of an entity, either directly or indirectly, on another entity in a Financial Conglomeration in the context of fulfilling the obligations of a written agreement or an unwritten agreement, whether followed by a transfer of funds and/ or not followed by a transfer of funds. In the management of these intragroup transactions, the Company always puts forward principles, such as approval for each transaction in accordance with the authority of each entity, transactions are carried out in accordance with prudential principles and arm length principles and in accordance with regulatory procedures and regulations.

Risiko asuransi adalah risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Risiko asuransi dikelola mengingat didalam konglomerasi keuangan terdapat lembaga jasa keuangan berupa Perusahaan asuransi.

Insurance risk is the risk due to failure of the insurance company to fulfill its obligations to policyholders as a result of inadequate risk selection processes (underwriting), determination of premiums (pricing), use of reinsurance, and / or handling of claims. Insurance risk is managed considering that in a financial conglomerate there is a financial service institution in the form of an insurance company.

i. Penilaian Profil Risiko i. Risk Profile Assessment

Secara berkala Perusahaan melakukan penilaian risiko terhadap kedelapan risiko diatas sebagaimana telah diatur oleh OJK. Penilaian risiko dilakukan melalui proses penilaian sendiri (self-assessment) untuk menghasilkan profil risiko yang terdiri dari risiko inheren yaitu risiko yang melekat pada aktivitas Perusahaan dan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu pengendalian terhadap risiko inheren.

The Company periodically conducted risk assessment of the eighth risk above per OJK’s regulation. The Company’s risks assessment is evaluated through self assessment process to produce a risk profile which consists of inherent risks to the Company’s activity and the quality of risk management implementation i.e. control of inherent risk.

Seluruh hasil penilaian profil risiko bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko serta Komite Pemantau Risiko, untuk kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara triwulanan.

All results of the assessment of the risk profile of the bank and sharia business unit are submitted to the Risk Management Committee and the Risk Monitoring Committee, to be submitted to the Financial Services Authority (OJK) on a quarterly basis.

336





45. Informasi Lainnya 45. Other Information Perusahaan telah menghitung beberapa rasio pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (tidak diaudit) sebagai berikut:

Company has calculated certain ratios as of December 31, 2021, 2020 and 2019 (unaudited) as follow:

2021 2020 2019

Aset produktif bermasalah terhadap Impaired productive assets to total aset produktif 1,80% 3,70% 6,32% total productive assets

Non Performing Loan (NPL) Non Performing Loan (NPL)NPL secara bruto 4,64% 4,75% 7,83% NPL grossNPL secara neto 1,18% 1,39% 4,33% NPL net

Loan to Deposit Ratio (LDR) 41,22% 56,97% 81,95% Loan to Deposit Ratio (LDR)Return On Assets (ROA) 0,34% 0,30% 0,23% Return On Assets (ROA)Return On Equity (ROE) 2,02% 2,25% 0,14% Return On Equity (ROE)Cadangan kerugian penurunan Allowance for impairment

nilai kredit terhadap kredit losses of net loans toyang diberikan 9,02% 7,81% 5,26% total loans

a. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

a. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no loans granted to related and third parties which had exceeded the Company’s Legal Lending Limit (LLL).

b. Penerapan Program Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

b. Application of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU and PPT)

Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip APU dan PPT dalam pelaksanaan aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang telah disempurnakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

The Company continues to apply the principle of APU and PPT in the implementation of customer recognition activities with reference to the policies and procedures for APU and PPT that has been perfected in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 14/27/PBI/2012 on Application of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Bank.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip APU dan PPT tidak hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 19), yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus menyerahkan identitas diri secara lengkap, disamping itu penyedia jasa keuangan juga harus memastikan orang yang melakukan hubungan usaha bertindak untuk diri sendiri atau orang lain. Jika bertindak untuk orang lain, maka penyedia jasa keuangan harus meminta informasi mengenai identitas pihak lain tersebut.

The obligation to apply the principles of APU and PPT is not only contained in the Regulation of Bank Indonesia, but also affirmed in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Suppression of Money Laundering (Article 19), which basically stated that any person doing business with financial service providers must submit a complete identity, besides financial services providers should also make sure people who engage in business relations act for yourself or others. If acting for others, then financial services providers should request information about the identity of the other party.

337





Perusahaan akan terus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.

The Company will continue to ensure that the policies and procedures of the APU and PPT programs in line with the development mode of money laundering or terrorist financing.

Pengkinian terhadap seluruh data nasabah dilakukan Perusahaan secara terus-menerus dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang melekat pada nasabah yang bersangkutan dan perkembangan pengkinian data nasabah dikirimkan oleh Perusahaan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Direktur Kepatuhan.

Updating of all customer data by the Company on an ongoing basis using an approach based on the risk inherent in the development of the client and updating customer data submitted to Bank Indonesia through the Director of Compliance Reports.

Pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan Perusahaan mengenai APU dan PPT dan peraturan prudential banking dilakukan oleh Unit Kepatuhan guna mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh lini bisnis Perusahaan. Pelatihan dilakukan melalui e-learning yang dapat diakses oleh karyawan Perusahaan serta melalui metode tatap muka secara periodik.

Periodic training to all employees regarding the APU and PPT and prudential banking regulations made by the Compliance Unit in order to create a culture of compliance in all business lines of the Company. Training is done throughe-learning that can be accessed by employees of the Company and through face-to-face method periodically.

c. Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas

Pembayaran Bank Umum c. Government Guarantee on Obligations of

Private Banks

Program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Government guarantee program is implemented by the Deposit Guarantor Agency (LPS).

LPS akan membayarkan klaim penjaminan yang layak dibayar setelah melalui prosedur rekonsiliasi dan/atau verifikasi sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) yang berlaku.

The Deposit Guarantor Agency will settle the qualified guaranteed claims based on results of reconciliation and/or verification procedures in accordance with prevailing Deposit Guarantor Agency Regulations.

46. Informasi Keuangan Unit Syariah 46. Financial Information of Sharia Unit

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/Kep.DpG/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

The Company obtained its license to conduct business under sharia principles based on the Decree from Deputy Governor of Bank Indonesia No. 11/13/Kep.DpG/2009 dated October 27, 2009.

Sesuai dengan Surat dari BI No.10/57/DpG/ DPbS tanggal 27 Mei 2008 perihal ”Penyeragaman Nama Produk dan Jasa Perbankan Syariah”, mulai bulan September 2008, semua produk syariah/jasa perbankan syariah diseragamkan menjadi Islamic Banking (iB).

In accordance with BI Letter No.10/57/DpG/ DPbS dated May 27, 2008 regarding “Uniformity of Names of Products and Services under Islamic Banking”, starting in September 2008, all islamic products and services under Islamic banking should become homogenized Islamic banking (iB).

338





Informasi keuangan unit syariah pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Financial information of sharia units as of December 31, 2021, 2020 and 2019, follows:

2021 2020 2019


Aset AssetsKas 7.971 10.639 10.907 Cash

Demand deposits with Giro pada Bank Indonesia 218.934 270.460 187.355 Bank IndonesiaPenempatan pada bank syariah lain Placements with other sharia banks

dan Bank Indonesia 1.170.000 403.000 26.200 and Bank IndonesiaEfek-efek - bersih 559.421 354.911 387.413 Securities - netPiutang iB - bersih 4.926.959 4.813.915 3.457.869 iB receivable - netPenyertaan modal sementara - 281.405 318.345 Temporary InvestmentPendapatan yang masih akan diterima 27.898 17.458 18.796 Accrued incomeBiaya dibayar dimuka 24.170 23.806 32.380 Prepaid expensesAset tetap - bersih 37.259 45.345 53.656 Property and equipment - netAset ijarah - bersih 396.386 463.152 628.023 Ijarah assets - netAset lain-lain 13.779 218.924 80.430 Other assets

Jumlah 7.382.777 6.903.015 5.201.374 Total

Liabilitas Liabilities Liabilitas segera 1.123 6.484 3.839 Liabilities immediately payableSimpanan iB 283.937 188.264 212.506 iB depositsSimpanan dari bank lain 27 613 4 Deposits from other banksUtang pajak 8.480 11.908 3.257 Tax payablePendapatan diterima di muka 16.335 21.705 20.900 Unearned incomeLiabilitas lain-lain 8.826 11.301 11.513 Other liabilities

Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah FundsSimpanan iB 6.507.363 5.992.639 3.567.660 iB depositsSimpanan dari bank lain 5.533 4.641 531.514 Deposits from other banks

Ekuitas EquityDana usaha 452.295 615.709 823.610 Business fundsSaldo laba 98.858 49.751 26.571 Retained earnings

Jumlah 7.382.777 6.903.015 5.201.374 Total

Laba Rugi dan Penghasilan Statement of Comprehensive Income Komprehensif Lain and Other Comprehensive IncomePendapatan bagi hasil 695.070 667.797 579.656 Profit sharing incomeBeban bagi hasil (214.579) (206.870) (183.343) Profit sharing expenses

Penghasilan setelah bagi hasil 480.491 460.927 396.313 Income after profit sharing

Pendapatan lainnya 144.306 114.969 94.557 Other incomeBeban lainnya (513.338) (513.348) (451.503) Other expenses

Laba bersih 111.459 62.548 39.367 Net Income

Termasuk dalam pendapatan bagi hasil adalah komisi dari transaksi penyaluran dana terikat dari Nasabah Pemilik Dana (Shahibul Maal) yang akan disalurkan kepada nasabah pembiayaan dengan syarat-syarat sesuai yang ditentukan oleh pemilik dana, dimana Perusahaan berperan sebagai agen atau manajer investasi dalam system chanelling agent dan tidak menanggung risiko apapun atas penyaluran dana tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah dana terkait yang dikelola Perusahaan adalah sebesar Rp 2.677.200, Rp 4.049.000 dan Rp 4.631.622.

Included in profit sharing is fee from distribution of unrestricted fund transaction from customer that have fund (Shahibul Maal) that will be distributed to owner client fund with requirements specified which is determined by the owner of the fund, which the Company acts as an agent or investment manager in channeling agent system and not bear any risk on the distribution of funds. As of December 31 2021, 2020 and 2019, total of unrestricted fund transaction amounted to Rp 2,677,200, Rp 4,049,000 and Rp 4,631,622, respectively.

339





47. Pengungkapan Tambahan Transaksi Bukan Kas

47. Additional Disclosures of Non-Cash Transactions

Aktivitas investasi dan operasi yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

Non-cash investing and operating activities:

2021 2020 2019

Penghapusbukuan kredit 651.735 1.668.612 1.513.131 Write-off of loansPenghapusbukuan penyertaan modal

sementara 335.100 - - Write-off of temporary equity participantPenghapusan tagihan akseptasi 119.800 - - Write-off of acceptance receivablePenghapusbukuan aset tetap 39 134 251 Write-off of property and equipment

48. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan

48. New Financial Accounting Standards and Adjustment of Financial Statements

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2021 Adopted during 2021 Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2021 and relevant for the Company, but did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

- Amendments to PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2


Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

- Amendments to PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2


Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

- Amendments to PSAK No. 71: Financial Instruments, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2

- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 - Amendments to PSAK No. 73: Leases, on

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2

- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19

- Amendments to PSAK No. 73: Leases, on Covid-19-related Rent Concessions

Diterapkan pada tahun 2020 Adopted during 2020 Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Company, but did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian

Laporan Keuangan - Amendment to PSAK No. 1, Presentation of

Financial Statements

340





- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan

- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan serta berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

The application of the following new financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020, relevant for the Company, and result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had material effect on the amounts reported in the financial statements:

- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan - PSAK No. 71, Financial Instruments - PSAK No. 73, Sewa - PSAK No. 73, Lease

Penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 Application of PSAK No. 71 and PSAK No. 73 Perusahaan menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

The Company has applied PSAK No. 71 and PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020.

Atas penerapan PSAK No. 71, Perusahaan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba sebagai berikut:

The Company has applied PSAK No. 71 by recognizing the cumulative effect of initially applying the new standards as an adjustment to the beginning balance of retained earnings as follows:

Saldo laba

belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated

retained earnings

Saldo 31 Desember 2019 1.768.702 Balance as at December 31, 2019Penyesuaian saldo atas penerapan Opening balance adjustment upon initial

awal PSAK No. 71: application of PSAK No. 71:Giro pada bank lain: Demand deposits with other banks:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (140) Increase in provision - for impairmentPenempatan pada bank lain: Placements with other banks:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (199) Increase in provision - for impairmentEfek-efek: Securities:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (4.368) Increase in provision - for impairmentAllowance for expected credit losses -

Cadangan kerugian kredit ekspektasian-efek marketable securities for investment efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar purposes at fair value through other melalui penghasilan komphensif lain (1.935) comprehensive income

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah: (688.208) Loan and receivables/sharia financing:Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai Increase in provision - for impairment

Tagihan akseptasi: Acceptance receivables:Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (73) Increase in provision - for impairment

Estimated losses on commitment and Estimasi komitmen & kontijensi: contingencies:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (25.354) Increase in provision - for impairmentDampak pajak terkait 136.853 Related tax impactSaldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian Balance as at January 1, 2020 after

PSAK No. 71 1.185.278 adjustment for PSAK No. 71

341





Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Perusahaan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

For application of PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020, the Company has not restated comparative for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

Tabel berikut menunjukkan saldo beberapa pos-pos laporan posisi keuangan untuk saldo awal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73.

The following table shows the balance of several items on statement of financial position for the opening balance January 1, 2020 after the application of PSAK No. 71 and PSAK No. 73.

Saldo Penyesuaian Penyesuaian Saldo

31 Desember 2019/ PSAK 71/ PSAK 73/ 1 Januari 2020/Balance as at Adjustment Adjustment Balance as at

31 December 2019 PSAK 71 PSAK 73 1 January 2020

LAPORAN POSISI STATEMENT KEUANGAN FINANCIAL POSITION

Aset AssetsKas 615.219 - - 615.219 CashGiro pada Bank Indonesia 2.060.593 - - 2.060.593 Demand deposits with Bank IndonesiaGiro pada bank lain - bersih 360.934 (140) - 360.794 Demand deposits with other bankPenempatan pada Bank Indonesia - - Placements with Bank Indonesia

dan bank lain 1.039.622 (199) - 1.039.423 and other bankEfek-efek - bersih 5.584.294 (4.368) - 5.579.926 Securities - net

Securities purchased under agreementsEfek yang dibeli dengan janji jual 108.665 - - 108.665 to resellKredit yang diberikan - bersih 21.314.497 (688.208) - 20.626.289 Loan and receivables/sharia financingTagihan akseptasi - bersih 265.212 (73) - 265.139 Acceptance receivablesPenyertaan modal sementara - bersih 318.345 - - 318.345 Temporary Investment - net ofPendapatan yang masih akan diterima 220.625 - - 220.625 Accrued incomeBiaya dibayar dimuka 1.724.015 - (24.059) 1.699.956 Prepaid expensesAset tetap 1.399.242 - 121.819 1.521.061 Property and equipment Aset Ijarah - bersih 628.023 - - 628.023 Ijarah assets - net ofAset lain-lain - bersih 920.270 - - 920.270 Other assets - net

Jumlah Aset 36.559.556 (692.988) 97.760 35.964.328 retained earnings

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDSDAN EKUITAS AND EQUITY

Liabilitas LiabilitiesLiabilitas segera 131.750 - - 131.750 Liabilities immediately payableSimpanan 24.652.197 - - 24.652.197 DepositsSimpanan dari bank lain 800.259 - - 800.259 Deposits from other banksEfek dijual dengan janji dibeli kembali 236.699 - - 236.699 Securities sold under agrements to repurchaseUtang pajak 38.428 - - 38.428 Taxes payableLiabilitas akseptasi 265.212 - - 265.212 Acceptances payablesBeban bunga akrual 30.775 - - 30.775 Accrued expensesLiabilitas pajak tangguhan - bersih 123.277 (136.853) - (13.576) Deferred tax liabilities - netLiabilitas imbalan kerja jangka panjang 13.032 - - 13.032 Long-term employee benefits liabilityLiabilitas lain-lain 94.290 25.354 97.760 217.404 Other liabilities

Jumlah liabilitas 26.385.919 (111.499) 97.760 26.372.180 Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer Syirkah Temporary FundsSimpanan 3.567.660 - - 3.567.660 DepositsSimpanan dari bank lain 531.514 - - 531.514 Deposits from other banks

Jumlah dana syirkah temporer 4.099.174 - - 4.099.174 Total Syirkah Temporary Funds

Ekuitas EquityModal saham 1.698.180 - - 1.698.180 Capital stock Tambahan modal disetor - bersih 2.116.655 - - 2.116.655 Additional paid-in capital - netKomponen ekuitas lainnya 483.426 1.935 - 485.361 Other equity componentsSaldo laba Retained earnings

Ditentukan penggunaannya 7.500 - - 7.500 AppropriatedTidak ditentukan penggunaannya 1.768.702 (583.424) - 1.185.278 Unappropriated

Jumlah Ekuitas 6.074.463 (581.489) - 5.492.974 Total EquityJUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH

DAN EKUITAS 36.559.556 (692.988) 97.760 35.964.328 FUNDS AND EQUITY

342





PSAK No. 71: Instrumen Keuangan PSAK No. 71: Financial Instruments Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian kredit ekspektasian yang diatur oleh PSAK No. 71 yang mensyaratkan pembentukan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Hal tersebut menyebabkan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan sebesar Rp 720.277 dengan dampak pajak terkait sebesar Rp 136.853 yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba 1 Januari 2020.

The Company applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 which requires the use of lifetime expected loss provision of all trade accounts receivable. This increased the provision for impairment of financial instruments by Rp 720,277 with related tax impact of Rp 136,853 which were recognized as an adjustment to the retained earnings as of January 1, 2020.

PSAK No. 73: Sewa PSAK No. 73: Leases Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan ‘sewa operasi’ berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 15%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

On the application of PSAK No. 73, the Company recognized right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as ‘operating lease’ under the principles of PSAK No. 30, Leases. These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company’s incremental borrowing rate on January 1, 2020. The weighted average of incremental borrowing rate applied was 15%. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the statement of financial position as at December 31, 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna Perusahaan meningkat sebesar Rp 121.819 yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar dimuka sebesar Rp 24.059 dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 97.760. Selain itu, liabilitas sewa Perusahaan meningkat sebesar Rp 97.760 yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 89.056 dan reklasifikasi dari beban akrual sewa operasi sebesar Rp 8.704.

By applying this standard, as of January 1, 2020 the Company’s right-to-use assets increased by Rp 121,819 which comprised reclassification of prepayments amounted to Rp 24,059 and recognition of leases that were previously recognized as operating lease amounted to Rp 97,760. In addition, the Company’s lease liabilities increased by Rp 97,760 which comprised recognition of lease obligation that were previously recognized as operating lease amounted to Rp 89,056 and reclassification from accrued operating lease expense amounted to Rp 8,704.

343





Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK No. 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK No. 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the operating lease commitments disclosed under PSAK No. 30 as of December 31, 2019 and the lease liabilities recognized under PSAK No. 73 as of January 1, 2020 is as follow:

Jumlah/Amount

Komitmen sewa operasi yang Operating lease commitment discloseddiungkapkan pada 31 Desember 2019 112.368 as at December 31, 2019

Didiskontokan dengan menggunakan Discounted using the incremental suku bunga inkremental (14.608) borrowing rateDitambah: Add:

Kewajiban sewa yang Operating lease recognized asdicatat sebagai beban accrued expensesakrual 8.704 as at December 31, 2019

Dikurangi: Less:Sewa jangka pendek (8.704) Short-term leases

Jumlah liabilitas sewa yang Lease liabilities recognizeddiakui pada 1 Januari 2020 97.760 as at January 1, 2020

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

In applying PSAK No. 73 for the first time, the Company used the following practical expedients permitted by the standard:

- tidak melakukan penilaian ulang untuk

definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.

- not perform reassessment of lease definition on contract which previously identified as containing lease.

- liabilitias sewa diukur dengan nilai

sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.

- lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at incremental borrowing rate as at January 1, 2020.

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.

- the use of a single discount rate to a portfolio of leases in calculating lease liability.

- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.

- operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at January 1, 2020 are treated as short-term lease.

- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.

- the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets at the date of initial application.

- menggunakan tinjauan ke belakang (hindsight) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

- the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.

- menerapkan pengecualian untuk sewa dengan aset yang bernilai rendah.

- apply the exemption on leases of low-value assets.

344





Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif Issued but not yet effective Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal:

Amendments to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

1 Januari 2022 January 1, 2022 - Amandemen PSAK No. 57: Provisi,

Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak

- Amendment to PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts – Contract Fulfillment Costs

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK

No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

- 2020 Annual Improvements - PSAK No. 71: Financial Instruments - Fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities

1 Januari 2023 January 1, 2023 - Amendemen PSAK No. 1: Penyajian

Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

- Amendment to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current

49. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi 49. Economic Environment Uncertainty Sejak awal tahun 2020, perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2021 dan 2020 telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri keuangan, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan.

Since early 2020, the global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of coronavirus (Covid-19) in year 2021 and 2020 has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market, volatility of foreign currency exchange rates and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the finance industry, which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to the Company. Indonesia’s ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country’s economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Company’s control.

345





50. Peristiwa setelah Periode Pelaporan 50. Subsequent Event after Reporting Periode a. Perusahaan menerima surat dari OJK

No. S-16/PB.331/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan PT Bank Sinarmas Tbk, dimana konversi peningkatan modal dari Waran Seri III sebesar Rp 1.408.975 yang terdiri dari Rp 225.436 dicatat pada modal disetor dan sisanya sebesar Rp 1.183.539 dicatat pada agio saham, telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.

a. The Company receives the letter from OJK No. S-16/PB.331/2022 dated February 11, 2022 regarding the Report on Changes in Ownership Composition of PT Bank Sinarmas Tbk, wherein the increase of capital arising from conversion of Series III Warrants amounting to Rp 1,408,975 consist of Rp 225,436 and Rp 1,183,539 are recorded as issued and paid-up capital and additional paid-in capital, respectively, has been recorded in the supervising administration of OJK.

b. Pada tanggal 7 April 2022, Perusahaan

telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022.

b. On April 7, 2022, the Company submitted a Registration Statement to the OJK to conduct a Public Offering of Bank Sinarmas Continuous Subordinated Bonds I Phase I Year 2022.

c. Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan

telah mengumumkan kepada publik Ringkasan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Sinarmas Tbk melalui pendirian Bank Umum Syariah. Sampai saat laporan keuangan ini diterbitkan, Rancangan Pemisahan tersebut masih dalam proses penelaahan OJK.

c. On April 22, 2022, the Company has announced to the public the Summary of the Spin-off Plan for the Sharia Business Unit of PT Bank Sinarmas Tbk through the establishment of a Sharia Commercial Bank. Up to the date of issuance this financial report, the Spin-off Plan is still in the process of being reviewed by the OJK.

51. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan 51. Reissued Financial Statements Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk disesuaikan dengan penelaahan OJK. Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang diungkapkan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

In connection with the Company's plan to conduct the Public Offering of Bank Sinarmas Continuous Subordinated Bonds I Phase I Year 2022, the Company reissued its financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, accompanied by some changes and additional disclosures in the financial statements to be adjusted according to the review of OJK's review. There is no material difference between the previous financial statements and the reissued financial statements, except those disclosed in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Cash Flows and Notes to Consolidated Financial Statements as follow:

a. Catatan 4: menambahkan pengungkapan

informasi rasio GWM yang tidak diaudit. a. Note 4: additional disclosure of the

unaudited information of minimum liquidity reserve ratio.

b. Catatan 13: menambahkan pengungkapan metode amortisasi asuransi dibayar dimuka.

b. Note 13: additional disclosure of amortization method for prepaid insurance.

346





c. Catatan 14: menambahkan pengungkapan sebagai berikut:

c. Note 14: additional disclosure as follows

Nama penilai dan KJPP yang melakukan revaluasi aset tetap beserta informasi nomor laporan dan tanggal penilaian.

Names of valuer and independent valuer who conducting the valuation of property and equipment including the information of number and date of the valuation report.

Pernyataan manajemen yang telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Statement of management that has reviewed the estimated economic life, depreciation method and residual value at the end of each reporting period.

Penyataan terkait komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

Statement regarding contractual commitments in the acquisition of property and equipment.

Pernyataan jumlah aset tetap yang telah disusutkan penuh, namun masih digunakan dalam operasional.

Statement of property and equipment that has been fully depreciated, but is still used to support the Company’s operations.

Pernyataan jumlah aset tetap yang tidak dipakai sementara.

Statement of property and equipment that are not used temporary.

Pernyataan jumlah aset tetap yang berasal dari hibah.

Statement of property and equipment that come from grants.

Pernyataan jumlah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Statement of property and equipment that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.

d. Catatan 32: merevisi jumlah keuntungan penjualan AYDA tahun 2021.

d. Note 32: revision on amount gain on sale of foreclosed assets.

e. Catatan 33: merevisi jumlah kerugian penjualan AYDA tahun 2021.

e. Note 33: revision on amount of loss on sale of foreclosed assets

f. Catatan 36: menambahkan pengungkapan anggota atau kelompok pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan dan manajemen kunci lainnya.

f. Note 36: additional disclosure of members or groups of major shareholders who are also employees and other key management.

g. Catatan 43: merevisi informasi segmen untuk pendapatan operasional lainnya dan beban operasional lainnya.

g. Note 43: revision on segment information for other operating revenues and other operating expenses.

h. Catatan 50: menambahkan pengungkapan terkait rencana Perusahaan untuk menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan dan rencana pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan.

h. Note 50: additional disclosure of the Company’s plans to issue continuous subordinated bonds and spin-off the Company’s Sharia Business Unit.

********

347


PT BANK SINARMAS TBK

Documents