PT. AYAMARU SERTIFIKASI XOXPLEI( BR I KAN · menetapkan kesatu kedua ketiga keempat keliivia asert - 321.rev.3 memutuskan: surat keputusan direktur lvlk pt.ayamaru sertifikasi tentang

PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOXPLEI( RUKO BR rA XUSTIXA &ll' Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

KANLVLK-o11 IDN

ASERT - 325.Rev 3

Telp. : 0251{333513, 833:}515 Fax, 0251tix}3593

PENGUMUMAN HASILAUDIT

SEREFIIGSI VERIFIIGSI TfGALITAS KAYI' PADA IUPHHK

Nomor : 550/A-SERT/XIU 2OL7

LVLKPT.AYAMARUSERTIFIKASImenyampaikanhasilpelaksanaanauditSetifikas|VerifikasiLegalitas KaYu terhadaP :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan

Website : VA aruse tifikasi.co.id

IUPHHK-HA PT. Wana Potensi Nusa

iilrfiupnHr-HI/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016

Kabupaten Buru Provinsi Maluku

:il Siingurnunguraja RT 017 RW Oo4, Passo, Ambon' Maluku

r 28.950 Hektar24 sld 26 November 2017

Hasilpengambilankeputusan:IUPHHK.HTPT.WanaPotensiNusatelah..memenuhi,,standarVerifikasilegalitaskayuuntukseluruhnormapenilaiansetiapVeriflerdandinyataka-n.LULus,,VerifikasiLegalitast<ayuseninggaberhakmendapatkanSertlfikatLegalitasKayu(S-LK)a.ngun Norol. : SLK'11UASERi/LVLK-011{DN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai

dengan 4 Desember 2020'

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl' Dr' Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamaruseftifikasl'co'id

abp.certifi cation@ayamarubaktipertiwi'co'id

,;Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

EmallLa!,anm Sertifitasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Leslari (PHPL)

verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

aenearamarus€.tmkasa.co.id

www.ayamarus€rtlukas.co.id

Bogor, 6 Desember 2017


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEr RUXO BR/LrA USTIKA Ell' LaDtal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002 nl. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 321.Rev 3 YxnruLPPHPL-{I)I JDNLVLK-OIl,IDNTelp . : 0251{3335'13, 8:}33515 Fax. 0251+X}3593

Menimbang : 1

Mengingat

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMIRU SERTIFIKASI

Nomor : 1 I 1/A-SERT-VLK/Kpts/Xll/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYII ts:.f!(l TERHADAP lzlN USAHA

PEMANFAATAN srsrL xurfi iivii ]iiriAN Ar-miltuiuux-HA) Pr. WANA PorENsl

NUSA vANG aenloxnSibi'iiniuprrex BURu PRovlNSl MALUKU SELAKU

pEMEGANG rupini-nl NoMoR : 2611/luPHHK-HA/PMDN/201 6

TANGGAL g dis-elleEn 2016, sELUAS t 28'9s0 HEKTAR

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayal (2) Peraturan Mexterl Lingkungan Hidup

;;;'ia;;i;;;; Nomor : p. i'orrvrinr-nrvsetjen/PHPL 3/3/201 6 disebutkan

;;il;- ;;;i pemesans iupHnx-Hn van'g belum. memiliki Sertifikat

p""g"r"rrri ririrn "prolour.ii Lestari 1S-euell wajib memiliki Sertifikat

Legalitas KaYu (S-LK);s"iwa UerOis"rkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT Wana Potensi Nusa

t"irn'Oifrlrfi. audit verifikaii iegalitas kayu sesuai de-ngan Surat perjanjian

Kerja (Kontrak) Nomor :- r z"s.ateserir-WPN^/Ll(Xl/2017 langgal 2

November 2017;Bahwa berdasarkan pengambilan keputus,an'. IUPHHK-HA PT Wana

Potensi Nusa tetan "memenuttii ttanOat Verifikasi Legalitas {"yy y.lt'!seluruh norma penilalan setiap verifier dan dinyatakan "Lulus" Verifikasi

iA;lii". i;tr, sehingga beinar mendapatkan Sertifikat Lesalitas Kayu

(s-LK);ilil penerbitan Sertifikat Legalitas Kavu .{S-LK) IUPHHK-HA

PT. Wana Potensi Nusa perlu ditetapkin dalam Surat Keputusan Direktur'

Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No . LVLK-01 1-lDN;

ii;r;t;;;; Menteri r-lngLi'ngan Hidup dan Kehutanan Nomor : sK

aiipii'#pfiiiPL'3t4t2617 iansgal 28 April 2017- tentans Penetapan

Kembali Lembaga Verifikasi r-Lgiil"t rayu iuvur) Pl Ayamaru Sertifikasi

:;o#i L".o"ri" Peniliai dan Vlrifikasi lndependen (LP&V|);

p!i,i*"ntvIe-nteriLingkunganHidupdanKehutananNomorloirrl""iir<lsetlenlrHeL.S/sii6to ttnggit 1 Maret.2o16 tentans Penilaian

Kineria penoelolaan nutan pioduksi iistari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

p;;'P;d;"; izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak:

. L;;;i; i:i Feraturan Direiiur Jenderal Pengelo-laan Hutan Produksi

i".il"-N"."r : p.14lpHpL/sET/4/2016 tanggat 29 April 2016 tentang

Standar Verifikasi Legalitas fayu eaaa IUPHH'HA' IUPHHK-HT' IUPHHK-

2

J

4

1

2

J

4

RE, dan Hak Pengelolaan;5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelo-laan Hutan Produksi-

l"ttSri Nomor : P.14IPHPL/SETl4t2}16 tanggal 29 April 2016 tentang

p"O"r", p"frfsanaan Veriflkasi Legalitas KaW pada Pemegang lzin dan

hak Pengelolaan;6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi" i".il"-N"ror : p.14lpHcL/SET/4/2016 tanggal 29 April 201.6 tentang

F"Oor"n F""vrsunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

z. br.rilso r so i-zotz Panduan Audit sistem Manajemen Mutu:

8. SNI lSo/lEc 17065:2012 P;;il;i;; Kesesuaian - Fersvaratan Untuk Menjadi-

iembaga Sertifikasi Produk, Proses-D-an Jasalg. F"nJr"n Mutu dan Prosedur LVLK PT Ayamaru Sertifikasi'

Hal 1 dari 2

Lavanrn S€rtifikasi :

Pengclolaan Hutan Produlsi t-e,!(ari (PHPL)

verifikasi Lcfalitas Ka},lr (vLK)

Em.f:d€rterFmarus€rtmhi.co.id

Blt:rw!r.a!amaru$rtif ilasi.co.id

Tanggal 1 Juni 2016

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIIVIA

ASERT - 321.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HAPT. WANA POTENSI NUSA.

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HAPT. Wana Potensi Nusa dengan Nomor : SLK.111/ASERT/LVLK-011-lDN masaberlaku 5 Desember 2017 sampai dengan 4 Desember 2Q20.

Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HAPT. Wana Potensi Nusa.

IUPHHK-HA PT. Wana Potensi Nusa berhak menggunakan Sertifikat, LogoPT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.

LVLK

)a

lr. AkhmadDirektur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi

SERTIFIKASI

Tanggal 1 Juni 2016 Hal2dari2

Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal : 5 Desember 2017

$ERTIFI KfrT LEGALITAS KAYU YIQT{Komite Akreditasi Nasional

LVLX-O{l-lDN

Berlaku hingga : 4 Desember 2O2ANo : SLK.111/ASERT/LVLK-011-lDNTanggal Penerbitan : 5 Desember 2017

Diberikan kepada:

PT: WANAPOTENSI NU$ASK IUPHHK-HA Nomor : 26il1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal I Desember 2016Luas & Lokasi : t 28.950 Hektar - Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatian, Provinsi Maluku

Alamat lGntor : Jl. Sisingamangaraja No, 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesual dengan :

peraturan Menteri Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republlk lndonesla Nomor: P.30/MenLHK/SetJen/PHPL.3/3/2016

tentang penlalan ffner1a pengeioiaan frutariproOufdl Lestarl dan Verlfikisl Legalltas tGyu Pada Pemegang ldn, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hakdan

Lamplran 2.1 dan Lamplran 3.2 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hltan P.rog.uksl Lestarl Nomor : P.14IPHPUSETr{2O10

tontang StaliOar Oan pedoman pelaksanaan Penllatan KlnerJa Pengelolian Hutan Produksl Lettarl (PHPL) dan Verlflkael Legalltas lGyu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001, Bogor 16111 'INDONESIA

S6rtifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

Yl(lrtl ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI .

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direkturf. Standar

Ko ni te Ak ed ila s I N a s h n a ILVLK.OI1.IDN

,i PT. Ayurut, Sertifikasi

l LppHpL-OOf-IDN, masa berlaku tanggal

.... 2 September 2014 sld 1 September 2018

'- LvLK-ort-ton, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld 22 November 2020

:. KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 LANtAi 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA

: Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : asert@avamarusertifi kasi.co.id

Website : www.ayamarusertifi kasi.co.id

: Ir. Akhmad

: 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P. 30/Men LH K/ Setjen/PH PL. 3/3 I 2016 tanggal

1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Veriflkasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.I4IPHPUSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA,

IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan

Hutan Produki Lestari Nomor :

P.l4 I PHPLI SEf I 4 I 2016 tanggal 29 April 2016 tenta n g

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.

4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.L4 I PHPLI SEf I 4 I 20L6 tanggal 29 April 20 16 tenta n g

RESUME

AUDTtr VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VtK)

. ruPHHK.IIA PT. WANAPOTENSI NUSA

KABUPATEN BURU DAN KAEIJPATEN BURU SELATAN, PROVINSI MALUKU

Tanggal 1 Juni 2016 Hal -1

yf,iln,Komite Akreditasi Nasional

LVLK{11.IDN

ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


t

g. Tim Audit

Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifi kasi

Legalitas Kayu

1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor VLK)

2) Dr. Tien Lastini, S.Hut MSi (Auditor VLK)

3) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)

Ir. Akhmadh. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/ : PT Wanapotensi Nusa

Hak Pengelolaan

b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Buru dan Buru Selatan :

- Nomor 26fiIIUPHHK-HA/PMDN 120t6

Tanggal : 9Desember2016

- Luas Areal : ' * 28.950 Ha.

- Lokasi : Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku

- Kelas Perusahaan : KaYu Bulat.

c. Alamat Kantor Kantor Pusat :

Jalan Puri Kencana Rukan Puri Niaga I Blok K'7' No' 1V,

RT 010 / RW 007, Kel. Kembangan Selatan, Kec'

Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat'

Kantor Cabanq :

Jl Sisingamangaraja No. 1 Desa Passo-Ambon, Maluku'

d.

e.

f.

9.

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

Tanda Daftar

Perusahaan ODP)Pengurus

- Dewan Komisaris

- Komisaris

- Direktur

- Dewan Komisaris

- Direktur Utama

- DireKur

: Nugroho Hendarto

: Rina Tanny

0t.562.223.6.074.000

7 g L I 24.iPM I 3t.7 3 I - 1.524.27 I e I 2017, ta n g ga I 14 J u I i

20L7.

1044 I 24.3PT I 3L.7 3 I - L.82a.27 I e I 20L7, ta n g ga I 14 J u I i

20L7.

Harry Kuntjoro

Jeffry Guntar Basrawy

Tanggal 1 Juni 2016Hal-2

ffi

YI(AII,ASERT-324.Rev.3

(3) Ringkasan Tahapan

Konite Al<re ditasi l.lasionalLVLK.O,II.IDN

- Perkenalan Tlm Auditor dan penyampaian rencana

pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

- Fenjelasan mengenai rencana jadwal audit

lapangan dan metodologi yang digunakan dalam

Verifikasi Legalitas KaYu (VLK)- Penunjukkan Manajemen Representatif dan

petugas perusahaan yang akan mendampingi

dalam audit dokumen dan laPangan

- Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan (OPening Meeting)

1 Pertemuan Pembukaan Tanggal 24November 2017,

Base camp

2 Audit Dokumen Tanggal 24November 2017,

Base camp

- Verifikasi dokumen legal (dokumen perizinan dan

pemenuhan kewajiban, PUHH, dokumen

lingkungan dan Perencanaan serta

ketenagakerjaan).

3 Konsultasi Publik Tanggal 25November 2017,

Base camp

- Penggalian data tentang persepsi masyara kat atas

keberadaan PT WanaPotensi Nusa.

- lumlah pesefta sebanyak 11 peserta.

- Tempat : Base camP PT WPN.

- Output yang dihasilkan meliPuti :

- Notulensi Konsultasi Publik (data atau informasi

presepsi masyarakat tentang IUPHHK-HA

PT Wanapotensi Nusa- Berita Acara Konsultasi Publik'

4 Audit Lapangan Tanggal 25November 2017,

Areal Kerja

- Melakukan observasi lapangan dan uji petik

implementasi RKL dan RPL, implementasi K3, dan

ketenagakerjaan.- Wawancara dengan karyawan Yang

bertanggungjawab pada tiap-tiap bidang- Melakukan klarifikasi temuan lapangan'

5 Pertemuan Penutupan Tanggal 26November 2017

KantorPT WPN

- Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh

auditee- Penyampaian hasil verifikasi (temuan lapangan)

terhadap prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelakanaan dan penerapan legalitas kayu

- Penandatanganan hasil temuan dan Berita Acara

Pertemuan Penutupan (Closing Meeting).

6 Pengambilan Keputusan Kantor PT. AyamaruSertifikasi,

Bogor, 5 Desember20t7

- Hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa

PT Wanapotensi Nusa telah "MEMENUHI" $andar

verifikasi legalibs kayu untuk seluruh norma

penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi

dan dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu'

- Atas dasar tersebut, maka LVLK PT. Ayamaru

Sertifi kasi menerbitkan Sertifi kat Lega litas Kayu

(S-LK) PlWanapotensi Nusa, dengan Nomor:

SLK. 1 1 1/ASERT/LVLK-01 1-IDN, masa berlaku

sertifikat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak

tanggal keputusan penerbitan sertifikat yaitu pada

tanggal 5 Desember 2017 sld 4 Desember 2020'


ffi LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


No. Tahapan .Waktu.dan Tempat Ringkasan Catatan

ffi yf,Af{Ko m ite Akr e d i ta si Naslbnal

LVLK.Oll.IDN

ASERT-324.Rev.3



(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak PengelolaanP1.

K1.1; Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).Kayu

Memenuhi- Tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin usaha (Akependirian dan Akte Perubahan terkhir Perusahaan, NPWP, SIUP

sefta TDP).- Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor:

26IVIUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang

Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Alam Kepada PT Wanapotensi Nusa atas areal hutan

produksi seluas + 28.950 (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan

Ratus Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru

Selatan, Provinsi Maluku.- Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja PT

Wanapotensi Nusa dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi

Maluku, menunjukkan bahwa seluruh areal kerja PT Wanapotensi

Nusa dinilai telah sesuai peruntukkannya sebagai areal untukpengembangan hutan alam.

a. Dokumen legalterkaitperizinan usaha (SK

IUPHHK)

Memenuhib. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK)

- PT Wanapotensi Nusa telah melunasi Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (SPP-IIUPH) yang ditunjukkan

dengan tersedianya Bukti Setor Pembayaran Iuran HPHTI melalui

BCA Cabang Jakafta, tanggal 10 Juni 2016, sebesar

Rp. 4.342.500.000,00 (empat milyard tiga ratus empat puluh duajuta lima ntus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah

Pembayaran Iuran IUPHHK Nomor : S.644IPHPL-IPHH/2015,

tanggal 17 Desember 20L5 (Lampiran 3-2).

c. Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan

IUPHHK (jika ada)

- Tidak diverifikasi, dalam areal kerja PT Wanapotensi Nusa tidak

terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. pemegang izin memitiki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKf/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang.Memenuhi- PT Wanapotensi Nusa baru memperoleh perpanjangan izin sesuai

dengan Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal

Nomor : 26IUIUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 9 Desember 2016.

Sehingga dokumen rencana penebangan yang tersedia adalah

dokumen Bagan Kerja Tahun 2017 (periode September 2016 s'd.

Oktober 2017). Dokumen Bagan Kerja Tahun 2017 ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provhsi Maluku

Nomor : 522.L1 / SKI DISH UT-MAUI 19 I 2017, tanggal 6 Oktober

2017 tentang Persetujuan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2017 W Wanapotensi Nusa.

- Dokumen Bagan Kerja tesebut disusun berdasarkan Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2lY1-

Pedoman Penyusunan, Penilaian, PersetujuanBUHA/2014 Tentang

a. Dokumen RKUPHHVRPKH, RKI/Bagan Kerja/RTT besefta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,meliputi :

- DokumenRKUPHHTVRPKH &lampirannya yang

disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh

Ganis PHPL Timber

Tanggal 1 Juni 20'16Hal-4

yf,ri, ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mile Akredihsi N asion a I

LvtK{11.IDN

Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Pada

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam,

dilengkapi dengan Peta Kerja Bagan Kerja (skala 1 : 50.000) : (a)

Dibuat oleh Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan (CANHUT) An'

Nixon Nanlohy (No. Regiater 00243-16/CANHLJIDO0V2016), (b)

Ditanda-tangani oleh Direktur PT Wanapotensi Nusa, (c) Disahkan

dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Cruising dan/atauCanhut.

.-Dokumen RKf/ RTT

yang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabatyang berwenang abuyang disahkan secaftt

self approual

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL

CanhutMemenuhi- PT Wanapotensi Ntrsa telah memiliki peta areal yang tidak boleh

ditebang, sebagai lampiran peta dokumen Bagan Kerja tahun 2017'

Pada peta tersebut telah digambarkan secara jelas areal yang tidak

boleh ditebang dengan penandaan warna merah' Sedangkan jenis

areal yang tidak boleh ditebang yang tertera pada peta tersebut

adalah : (a) Kawasan Buffer Zone dan (b) Sempadan Sungai'

- Terdapat identitas pada areal yang tidak boleh ditebang.

Identitasfl-anda batas yang ditemukan di lapangan antara lain

berupa : papan nama lokasi kegiatan, pal batas dan jalur rintis.

b. Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKI-/Bagan

Kerja/RTT dan bukti

implementbsinya di

lapangan

Memenuhi- Tersedia Lampiran Peta Dokumen Bagan Kerja Tahun 2017 yang

telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Matuku. Berdasarkan hasil verifikasi lapang menunjukkan adanya

bukti implementasi penandaan pada areal yang boleh ditebang

yakni pada blok dan petak tebangan Bagan Kerja tahun 2017'

Bukti penandaan/identitas pada blok/petak tersebut berupa papan

nama, jalur rintis dan pal batas Blok bagan Kerja antara lain :

- Papan Nama Blok Bagan Kerja tahun 2017 (terbuat dari papan

ukuran 50 x 70 cm dengan tulisan identitas blok warna putih)'

- Tanda Blok Bagan Kerja tahun 2017 (terbuat dari papan

ukuran 20 x20 cm dengan cat dasar putih dan tulisan identitas

. blok warna hitam).

- lalur rintis Blok Bagan Kerja tahun 2017 dengan polet cat

merah pada pohon di sepanjang jalur.

- Tanda Batas Petak Bagan Kerja lahun 2017 (terbuat dari

papan ukuran 20 x20 cm dengan cat dasar putih dan tulisan

identitas petak wama hitam).

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok

RKT/petak RTT yangjelas di peta dan terbuktidi lapangan

K2.2. Adanya renctna kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku

- Tidak diverifikasi. karena PT Wanapotensi Nusa baru memperoleh

perpanjangan izin sesuai dengan Keputusan Kepala Badan

koordinasi Penanaman Modal Nomor : 26/I/IUPHHK-

HA/PMDN/2016, tanggal 9 Desember 2016' Sehingga dokumen

rencana penebangan yang tersedia baru Bagan Kerja Tahun 2017

(periode September 2016 s.d. Oktober 2017). Sedangkan untuk

dokumen RKU masih dalam proses pengusulan.

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

Hal-5Tanggal 1 Juni 2016

ffi&#

ffi Yf,ITUASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKonile Akredihsi Nasional

LVLK-{111-lD}a

- Tidak diverifikasi. karena PT Wanapotensi Nusa tidak melakukan

penebangan dan memanhatkan kayu hutan alam unfuk

pembangunan HTI, sehingga verifier ini tidak dapat diteraplan (Not

Applicable).

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfuatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untukpembangunan hubntanaman industri.

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kaYu bulatP3.

K3.1. pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TpK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

benruenang

- T'idak diverifikasi, karena Pada saat audit dilaksanakan, PT Albasi

Priangan Lestari belum melakukan penebangan sehingga belum

tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun , PT Albasi

Priangan Lestari telah memiliki Petugas Pembuat LHP (PLHP) dan

Operator SIPUHH-Online, yakniatas nama : Juan Carlos Kaihpna

dengan Nomor Register : 00279-L6|PKB-RD00V2015 (berlaku s.d

tanggal 26 OKober 2019), sebagai Petugas Pembuat LHP (PLHP)

yang diteta pkan berdasarkan Keputusan' Direktur PT Albasi

Priangan Lestari Nomor: O3/SIVDIR-APUI|11L7 tanggal 1 Maret

20L7.

3.1.2. Seturuh kayu yang diangkut keluar area! izin dilindungi denga n surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan lampirannya

dari :

-TPK hutan ke TPK Antara,

-TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,

-TPK Antara ke industriprimer hasil hutan

dan/atau penampung kayu

terdaftar

- Tidak diverifikasi, Pl- Wanapotensi Nusa belum melakukan

penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga belum tersedia

dokumen pengangkutan kayu (Surat Keterangan Sahnya Hasil

HutanKayu/SKSHHK) maupun dokumen persediaan kayu (Laporan

Mutasi Kayu/LMK).

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

- Tjdak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa Lestari belum

melakukan penebangan sehingga tidak bisa melakukan

pemeriksaan terhadap tanda-tanda pentaausahaan hasil hutan.

a. Tanda-tanda PUHH/

barcodepada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-

HA bisa dilacak balak

b. Identitas kayu diterapkan

secara konsisten olehpemegang izin

- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan

penebangan maupun penandaan identitas kayu sehingga tidak bisa

melakukan penelusuran asal usul kayu. PT Albasi Priangan Lestari

telah memiliki acuan dalam penatausahaan hasil hutan kayu yaitu

berupa Prosedur Operasi StandarTata Usaha Kayu sesuai Nomor

Dokumen : 04/SOP/DIR-WPNM/2017, !7 April2017, tanggal terbit

3 April 2017 dan tanggal berlaku L7 AprilZOLT


a

# yf,ltuKonib Ahredihsi Nasional

t!4-K-011-lDN

ASERT-324.Rev.3



3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu k9 luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya untuk

hutan tanaman


penebangan maupLrt pengangkutan kayu sehingga tidak memiliki

arsip SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu.

K3.2. Pemegang izin tetah melunasi kewajiban pungutan pemerintah terkait dengan kayuyan9

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti petunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH).


penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum memiliki

dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti Pembuatan

Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)

DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan


penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum rnemiliki



Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH

c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan

hutan tanarnan) dan

kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman


penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum memiliki



Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)'

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PIGPT)

Dokumen PIGPT - Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan

penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari areal izin,

sehingga belum tersedia dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT) dan berdasarkan wawancara dengan auditee

bahwa kayu hasil penebangan akan dijual ke industri group

yaitu PT Wainebe Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten

Maluku Tengah.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapat yang berbendera Indonesia dan

'memiliki izin yang sah

- lldak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan

penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari areal izin,

sehingga belum memiliki dokumen identitas kapal.

Dokumen yang

menunjukkan identitas kapal

Tanggal 1 Juni 2016 Hal -7

,..:. . .:'i:.ii:i:lil.liiit\\\:;.,r:i'sl:ri, i :- :i ii:l':,! .,,'r,.

nringlp/fritenal,,:it9-aif.h,-t$!i'!eiiqa."ij.ii,':

.:.:'l

,,'t Norma\,i. rr.r.rir::f ';.rsr:.rii

Penila.lti1t,

# yfitf{ ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKonib Akredihsi ltlasional

LVLK.O11.IDN

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan

penebangan dan belum memiliki dokumen angkutan kayu,

sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan

Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan PenebanganP4.

K4.1. Pemegang izin tetah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumenpengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tsbDatsaAnalAMDokumen UKL-UPL mpak1.4. I telahlztn memiliki DPPL/DAL/ meliputingPemega

uanPemantanda Rencana nganLingkuKelolaRencana Lir RKL),((ANDAL), ngkungann9anLingkuuruset arealhn kerjanyaberlakudisahtelah sesuarkan meliputiperatura yangyang(RPr)

MemenuhiDokumen AMDAL/DPPUUKL-UPVRKL-RPL

- PT Wanapotensi Nusa telah memiliki dokumen lingkungan

(AMDAL) yang meliputi : (a) Dokumen Utama ANDAL yang telah

disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. : 162lDl-VllTNl94,tanggal 15 Februari 1994, (b) Dokumen Rencana Kelola Lingkungan

(RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang

telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut

No.: 36/DI-VI/AMDAU96, tanggal 13 Maret 1996.

4.1.2. Pemegang izin memiliki taporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan Penerapanuntuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

tindakan

Memenuhi- PT Wanapotensi Nusa telah menyusun laporan pelaksanaan

pngelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang tertuang

dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan semester I tahun 2017,

- Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

tersebut di buat pada setiap semester serta kegiatan pengelolaan

dan pemantauan yang dilakukan telah mengacu pada kegiatan

pengelolaan dan pemantauan yang teftuang dalam dokumen RKL

dan RPL. Kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang

dilakukan meliputi aspek fisik- kimia, biologi dan sosial budaYa.

a. Dokumen RKLdan RPL

Memenuhi- Aktifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah

diimplementasikan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengelolaan perubahan iklim miko dengan

menghindari keterbukaan lahan dalam waktu yang lama.

- Pengelolaan kualitas air melalui kegiatan meminimalkan dampak

terhadap tanah dan air dan melakukan pembuatan wadah

penampungan limbah 83 (oli bekas).

- Pengerasan jalan angkut dan pembuatan saluran kanan-kirijalan

- Melakukan penataan batas kawasan lindung, pemasangan

papanama dan papan himbauan

- Pengelolaan kebakaran hutan melalui program penyuluhan,

pemasangan papan himbauan, penyediaan sarana prasana

kebakaran hutan

- Mengalokasikan areal KPPN.

Pembuatan bangunan Persemaian.

b. Bukti pelakanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Tanggal 1 Juni 2016Hal- 8

ffi YTAffKonite Akreilitasi N asi on al

LVLK{t1.IDH

ASERT-324.Rev.3



- Melakukan pengelolaan terkait dengan keselamatan kerja,

kesempatan kerja, peluang usaha dan pengelolaan peningkatan

perekonomia n masYara kat.

- Melakukan pemantauan terkait kesempatan kerja dan peluang

usaha, pemantauan tingkat pendapatan, pemanbuan persepsi

masayarakat terhadap lingkungan dan IUPHHK-HA serta

pemantauan kesehatan masyarakat.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3MemenuhiPT Wanapotensi Nusa. sudah memiliki prosedur yang berkaitan

dengan Ke5elamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu : SOP

Kesehatan dan Kesetamatan Kerja Nomor : 05/SOP/DIR-WPN/IV/

2017, tanggal terbit 3 April 2017 dan tanggal berlaku 17 April 2017

dan sudah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam

implementasi prosedur K3 yakni atas nama Pipik Faisal berdasarkan

surat penugasan Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa No'

-WPN/III/2017, tertanggal 6 Maret 201703/sP/DrR

a. Pedoman/Prosedur K3

Memenuhi- Tersedia peralatan K3 besefta srana prasarana penunjang lainnya

sepefti papan himbauan K3 yang tersedia cukup memadai dan

dalam kondisi beffungsi dengan baik.

b. Ketersediaan peralatan

K3

Memenuhi- PT Wanapotensi Nusa sudah mendokumentasikan catatan

kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan dalam

bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, sefta melakukan analisa dan

upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan

tingkat kecelakaan kerja

c. Catatan kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaMemenuhi- Perusahaan telah memberi keb'rjakan/izin kepada seluruh

karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran

Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa No. O4/SE/DIR-

WPN/IV/2017, tanggal 4 April20L7, yang menyatakan bahwa

mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja/karyawan

untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat

buruh.

Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

MemenuhiPT Wanapotensi Nusa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

periode 2}l7-20t9 disusun sesuai dengan UU No.13 tahun 2003

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 28 tahun

2014. Peraturan Perusahaan tersebut dalam proses disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, hal

ini ditunjukan dengan tefteranya tanda terima pada dokumen

peraturan perusahaan (PP) tertanggal 20 Nopember 2017 (Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku).

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Tanggal'l Juni 2016Hal-9

ytlilKomite Akeditasi Nasional

LVLK{11.IDN

ASERT-324.Rev.3



5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurMemenuhi- Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan

karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Surat

Penyataan Direktur PT Wanapotensi Nusa No. O2/SP/DIR-

WPN/2017 tertanggat 6 Maret 2017 tentang Udak memperkerjakan

karyawan dibawah umur 18 bhun.

Tldak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Bogor, Desember 2017

LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 1 Juni 2016Hal- 10

ffi

PT. AYAMARU SERTIFIKASI XOXPLEI( BR I KAN · menetapkan kesatu kedua ketiga keempat keliivia asert - 321.rev.3 memutuskan: surat keputusan direktur lvlk pt.ayamaru sertifikasi tentang

Documents