BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar (BPPJN VI Makassar) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : PL.01.01-BY/755 Tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pembongkaran dan Pengangkutan Material Rangka Baja Chalender Hamilton pada Jembatan Tallo Lama; b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 342/PER/B1/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
20
Embed
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI ... NO...-5- 3. Ketentuan Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum menambah Anggaran Belanja dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.15.06;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar (BPPJN VI Makassar)
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum Nomor : PL.01.01-BY/755 Tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pembongkaran dan Pengangkutan Material
Rangka Baja Chalender Hamilton pada Jembatan Tallo
Lama;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor : 342/PER/B1/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran
2014;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun Anggaran 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.
18.
19.
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Thaun 2009 Nomor 2);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 1);
-4-
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b angka 1,2 dan 3 diubah sehingga
Pasal 1 angka 2 huruf b angka 1, 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai Rp 17.403.660.000,00 2. Belanja Barang dan Jasa Rp162.321.005.133,00
3. Belanja Modal Rp142.819.476.386,00
2. Ketentuan Lampiran I angka 5 diubah sehingga Lampiran I angka 5
berbunyi sebagai berikut:
Nomor Urut
URAIAN ANGGARAN
5 BELANJA DAERAH
5.1 Belanja Tidak Langsung 463.553.599.238,00
5.1.1 Belanja Pegawai 445.963.963.738,00
5.1.2 Belanja Bunga 0,00
5.1.3 Belanja Subsidi 0,00
5.1.4 Belanja Hibah 4.672.997.500,00
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 531.000.000,00
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
10.477.255.000,00
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.025.000,00
5.2 Belanja Langsung 322.544.141.519,00
5.2.1 Belanja Pegawai 17.403.660.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 162.321.005.133,00
5.2.3 Belanja Modal 142.819.476.386,00
Jumlah Belanja 784.689.382.757,00
-5-
3. Ketentuan Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan
Umum menambah Anggaran Belanja dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.15.06; Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran
Jembatan dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.15.06.5.2.3.22.06
berbunyi sebagai berikut:
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1.03 1.03.01 15 Program :
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
1.03 1.03.01 15 06
Kegiatan :
Pembongkaran dan
Pengangkutan Jembatan
600.000.000,00
1.03 1.03.01 15 05 5 BELANJA DAERAH 600.000.000,00
1.03 1.03.01 15 05 5 2 BELANJA LANGSUNG 600.000.000,00