PROVINSI PAPUA BUPATI MERAUKE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 7 TAHUN 2014 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERAUKE, Menimbang : a. bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke belum dapat direalisasikan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dilakukan secara sistematis dan terencana; b. bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang multi dimensi sehingga harus dilakukan penanganan secara sistematis dan berkesinambungan; c. bahwa angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Merauke membutuhkan peran serta seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif, efisien berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Merauke; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 2. Undang ...
22
Embed
PROVINSI PAPUA BUPATI MERAUKE NO 7... · 2016. 5. 26. · Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pasal 5 Ruang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI PAPUA
BUPATI MERAUKE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2014
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERAUKE,
Menimbang : a. bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat di
Kabupaten Merauke belum dapat direalisasikan
karena masih tingginya tingkat kemiskinan,
upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus
dilakukan secara sistematis dan terencana;
b. bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah
sosial yang multi dimensi sehingga harus
dilakukan penanganan secara sistematis dan
berkesinambungan;
c. bahwa angka kemiskinan yang masih tinggi di
Kabupaten Merauke membutuhkan peran serta
seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif,
efisien berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten
Merauke;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang ...
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
7. Undang ...
- 3 -
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Internasional Covenant On Economic,
Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
15. Peraturan…
- 4 -
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter
Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE
dan
BUPATI MERAUKE
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Merauke.
3. Bupati ialah Bupati Merauke.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
SKPD adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Merauke yang diberi tugas, wewenang dan
tanggungjawab membina secara administratif dan
fungsional penanggulangan kemiskinan.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak
mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain
kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian,
pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang
dan/atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi
hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
7. Keluarga…
- 5 -
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum
kawin termasuk anak tiri, dan keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas dan kebawah sampai
derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di
Kabupaten Merauke dan memiliki Kartu Tanda
Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten
Merauke.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan
program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang
dilakukan secara sistematis, terencana, dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang
selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi
penanggulangan kemiskinan Kabupaten Merauke
yang digunakan sebagai salah satu pedoman
penyusunan rancangan kebijakan pembangunan
Kabupaten Merauke di bidang penanggulangan
kemiskinan dalam proses penyusunan Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah
Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan
ekonomi.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah
koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Merauke.
BAB II
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP
DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 2…
- 6 -
Pasal 2
Penanggulangan kemiskinan berasaskan:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. non diskriminasi;
d. kesetiakawanan;
e. partisipatif; dan
f. berkelanjutan.
Pasal 3
Penanggulangan kemiskinan di Daerah, bertujuan untuk:
a. menjamin penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
b. meningkatkan partisipasi warga miskin dalam
pengambilan kebijakan publik terkait dengan
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-
hak dasar;
c. menciptakan lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan
politik yang memungkinkan warga miskin
mengembangkan diri dalam rangka peningkatan
kehidupan yang bermartabat secara bertahap dan
berkelanjutan;
d. mengurangi jumlah penduduk miskin.
Pasal 4
Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.
Pasal 5
Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:
a. kriteria kemiskinan;
b. identifikasi warga miskin;
c. hak dan kewajiban warga miskin, Pemerintah
Kabupaten dan masyarakat;
d. penyusunan strategi dan program;
e. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
f. peran serta masyarakat.
BAB III…
- 7 -
BAB III
KRITERIA KEMISKINAN
Pasal 6
(1) Kriteria kemiskinan berdasarkan kriteria umum
terdiri dari:
a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari
8 m² per orang;
b. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari
tanah/bambu/kayu murahan;
c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari
bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok
tanpa diplester;
d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-
sama dengan rumah tangga lain;
e. sumber penerangan rumah tangga tidak
menggunakan listrik;
f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air
tidak terlindung/sungai/air hujan;
g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah
kayu bakar/arang/minyak tanah;
h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu
kali dalam seminggu;
i. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam
setahun;
j. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali
dalam sehari;
k. tidak mampu membayar Puskesmas/Poliklinik
untuk berobat;
l. sumber penghasilan kepala rumah tangga
adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh
tani, nelayan, buruh bangunan, buruh
perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan
pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan;
m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak
sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; dan
n. tidak memiliki aset /harta bergerak/harta tidak
bergerak yang mudah dijual dengan nilai minimal
Rp. 500.000.- seperti sepeda motor kredit
maupun bukan kredit, emas, perhiasan, ternak,
kapal/perahu motor atau barang modal lainnya.
(2) Selain…
- 8 -
(2) Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati dapat mementukan kriteria khusus
sesuai dengan keadaan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN
Pasal 7
(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan
identifikasi warga miskin di Daerah secara periodik.
(2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan
penetapan warga miskin.
Pasal 8
(1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survei
berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak
dasar warga miskin.
(2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun 1 (satu)
kali.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi
tertentu yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi kemiskinan.
(4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dilakukan secara jujur, adil, transparan, objektif dan
akuntabel.
(5) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya
sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat
pengumuman dimasing-masing kelurahan dan/atau
kampung untuk memperoleh masukan dari
masyarakat.
(6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan
kemiskinan.
(7) Warga…
- 9 -
(7) Warga miskin ditetapkan dalam Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
sebagai warga miskin dan mendapatkan kartu
identitas warga miskin.
Pasal 9
(1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
dikoordinir oleh SKPD yang mempunyai tugas di
bidang penanggulangan kemiskinan dan
dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:
a. SKPD;
b. masyarakat; dan
c. pemangku kepentingan lainnya.
Pasal 10
Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, dijadikan dasar penyusunan strategi, program dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Miskin
Pasal 11
Setiap warga miskin mempunyai hak:
a. atas kebutuhan sandang dan pangan;
b. atas pelayanan kesehatan;
c. atas pelayanan pendidikan;
d. atas pekerjaan dan berusaha;
e. atas kebutuhan tanah/perumahan;
f. atas air bersih dan sanitasi yang baik;
g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
h. atas modal usaha;
i. atas rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan
tindak kekerasan; dan
j. untuk…
- 10 -
j. untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi
dan politik.
Pasal 12
(1) Warga miskin wajib membuka diri dan rela menerima
program pemerintah kabupaten untuk
menanggulangi kemiskinan.
(2) Warga miskin wajib meninggalkan budaya dan/atau
kebiasaan yang menyebabkan keluarga menjadi
miskin.
(3) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin
berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kabupaten
Pasal 13
(1) Dalam penanggulangan kemiskinan Pemerintah
Kabupaten berkewajiban:
a. menjamin terpenuhinya hak warga miskin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
b. menyusun strategi, program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Kabupaten menyesuaikan dengan
kemampuan keuangan dan sumber daya yang
dimiliki.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam program dan kegiatan yang
berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat
Pasal 14
(1) Dalam penanggulangan kemiskinan seluruh
masyarakat di Daerah berkewajiban:
a. turut…
- 11 -
a. turut serta dalam pemenuhan hak warga miskin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan
dan kepedulian terhadap warga miskin.
(2) Setiap keluarga berkewajiban melakukan upaya
secara maksimal dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan
anggota keluarganya.
BAB VI
STRATEGI DAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 15
(1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat
miskin;
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan
masyarakat miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan
usaha ekonomi mikro dan kecil;
d. mensinergikan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan.
(2) Rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)