PROSTITUSI DI INDONESIA

PROSTITUSI DI INDONESIA

MAKALAH

Disusun sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Patologi Sosial danwajib dikumpulkan bersamaan dengan waktu pelaksanaan UAS pada

Senin, 12 Januari 2015.

Dosen pengampu:

Masroer, S.Ag., M.Si.

Oleh:

Afaf Maulida

(11540069)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

1

YOGYAKARTA

2015

KATA PENGANTAR

Seperti yang kita semua pahami bahwa pada umumnya, ilmusosial adalah ilmu dinamis yang senantiasa mengalami perkembanganseiring dengan perkembangan zaman. Selain itu, ilmu sosial menjadisalah satu ilmu yang akan tetap hidup dan diterapkan selama masihada sekelompok manusia ynag saling berinteraksi satu sama lain.Oleh karena itu, jangkauan yang harus dicapai oleh ilmu sosialsaeperti sosiologi, psikologi dan lain sebagainya haruslah samaluasnya dengan kebutuhan manusia di dunia sehingga mampu meng-coverdengan komprehensif dan tentu saja dapat memberikan solusi yangtepat.

Salah satu sub-disiplin ilmu sosial adalah ilmu yangmempelajari tentang penyelewengan sosial yang lebih kita kenaldengan istilah patologi sosial. Patologi sosial adalah fenomenaapapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan memberikandampak yang cenderung negatif dan harus diobati dan diluruskan kejalan yang benar. Di Indonesia, di antara banyaknya patologisosial yang ada, prostitusi merupakan satu yang hampir beberapadekade ini terus bercokol sebagai penyakit masyarakat yang belumjuga menemukan solusi yang tepat dan komprehensif. Mengingatprostitusi juga mengandung banyak sekali hal yang kompleks yangtidak dapat serta-merta diputuskan secara sepihak tanpa mendalamiproblematika yang ada di baliknya.

Dalam makalah ini, saya berkesempatan untuk membahas lebihperinci mengenai prostitusi di Indonesia sebagai patologi sosialyang harus sefera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Maka dariitu, saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Masroer selakuDosen pengampu mata kuliah Patologi Sosial atas kesempatan yangbeliau berikan kpada saya. Selanjutnya, kepada rekan-rekan sekelasyang sama-sama berjuang untuk menuyingkap patologi-patologi sosialyang ada, baik di sekitar kita maupun lebih luas lagi teritorinya.

2

Semoga pembahasan ini mampu memberikan kontribusi baik secarateoretik maupun secara praktik, amin.

Yogyakarta, 9 Januari 2015,

Afaf Maulida

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi atau praktik pelacuran ialah salah satu bentukpenyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, sertatanpa mengabaikan upaya pencegahan ataupun perbaikan. Prositusimungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkansebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya,terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yangajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi.Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terusberkembang, baik yang praktiknya memang dipusatkan atau dengansengaja dibuat lokalisasi, maupun prostitusi rumahan yang dikelolasendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa atauwilayah

Jika ditelisik lebih jauh lagi, prostitusi merupakan salahsatu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks. Halini mengingat kommplesitas yang terdapat di belakang fenomena inidapat dikatakan berlapis atau berganda. Sebut saja ditinjau dariaspek sebab, proses maupun implikasi soasial yang ditimbulkannya.

3

Pelacuran dengan berbagai versinya merupakan bisnis yang abadisepanjang zaman. Karena di samping disebut sebagai profesi yangtertua, jasa pelacuran pada hakekatnya tetap dicari oleh banyakkalangan masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya.Karena itu, pelacuran memerlukan penanganan komprehensif dariberbagai pihak.

Prostitusi atau pelacuran sebagai salah satu penyakitmasyarakat mempunyai sejarah yang panjang. Bahkan, bisa jadisejarah prostitusi berjalan beriringan dengan sejarahkehidupan manusia yang telah diatur oleh norma-norma perkawinan.Prostitusi  sudah ada sebagai salah satu penyimpangan dari norma-norma perkawinan tersebut. Dan seakan tidak ada habisnya, fenomenapelacuran berhasil memenuhi permukaan berita di semua negara didunia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalahprostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa. Berbedadengan era masa kini, prostitusi oleh masyarakat Indonesiadianggap menjadi sesuatu yang sudah biasa.

Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual untukuang. Seseorang yangmenjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial(PSK). Prostitusi memangbiasanya ditawarkan kepada para wanita belia di desa-desa yangnotabene jauh dari gemerlap kota, tentu saja dengan beragam iming-iming yang menarik seperti mendapatan pekerjaan di kota (PRT,buruh pabrik, pelayan restoran dan sebagainya). Namun di luar itusemua, banyak yang sengaja dijerumuskan oleh calo ke dalam praktikprostitusi, hal ini salah satu penyebabnya adalah pendidikan didesa yang masih rendah, masyarakat desa masih beranggapan bahwapendidikan bagi wanita bukanlah hal yang penting, karena apabilawanita telah menikah ia akan ikut suami dan kemudian menjadi iburumah tangga.1

Pada umumnya, remaja kampung masih belum banyak yang dapatmenentukan pilihannya sendiri. Apabila nantinya terjebak dalamjerat prostitusi ini akan menyudutkan mereka dalam posisidilematis , terjadi pertarungan antara nalurinya yang pasti tidak

1 Ayu Pardede, “Prostitusi” dalam www.ayuhanpard.blogspot.com., diposting pada22 Juni 2012, diakse3s pada 9 Januari 2015.

4

mau bercita-cita menjadi PSK, di sisi lain ia mesti mengabdikandirinya sebagai salah satu penopang keluarga.

Sebenarnya, permasalan prostitusi tidak meluluberlatarbelakang masyarakat pedesaan yang minim pendidikan moraldan sosial, melainkan juga melingkupi faktor ekonomi, agama, danbahkan juga ada unsur politik yang menunggangi fenomena PSKtersebut sebagai pemulus langkah mereka dalam mencapaui jabatanyang diinginkan. Untuk itulah pembahasan soal prostitusi tidakakan berhenti di sini, dan tetap terbersit harapan yang mulia agarsupaya prostitusi khususnya di Indonesia dapat segera teratasi danterselesaikan dengan memnyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut rumusanmasalah yang dapat dihimpun untuk dicarikan jawabannya:

1. Apa sebenanya desinisi dan ruang lingkup prostitusi diIndonesia

2. Bagaimana posisi prostitusi dalam perspektif Islam,Pemerintah Republik Indonesia dan Sosiologi

3. Apa sajakah upaya solutif yang sudah digalakan dan manayang perlu dievaluasi dan lebih diintenskan lagi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini tidak lain adalah untuk mengetahuidefinisi dan ruang lingkup prostitusi di Indonesia, bagaimanaposisi prostitusi dalam perspektif Islam, Pemerintah RepublikIndonesia dan sosiologi serta apa saja upaya solutif yang sudahdigalakan dan mana yang perlu dievaluasai dan lebih diintenskanlagi.

Sedangkan kegunaan penulisan ini secara akademik adalahsebagai tugas akhir dalam mata kuliah Patologi Sosial yang diampuoleh Bapak Masroer dan wajib dikumpulkan pada saat UAS pada Senin,12 Januari 2015. Sedangkan kegunaan yang jauh lebih praksis,diharapkan makalah ini mampu memberikan kontribusi keilmuan

5

khususnya di program studi Sosiologi Agama yang secara khususberkenaan dengan masalah patologi sosial.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi dan Ruang Lingkup Prostitusi

Berikut beberapa definisi tentang prostitusi yang diambildari beberapa sumber:

W.A. Bonger, dalam tulisannya, “Maatschappelijke Oorzaken derProstitutie” menulis defenisi sebagai berikut; “Prostitusi ialah gejalakemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksualsebagai mata pencaharian.” Jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualandiri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari denganjalan melakukan relasi-relasi seksual.

Selanjutnya, defenisi prostitusi dapat disimpulkan sebagaiberikut;

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dantidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsuseks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas),disertai eksploitas dan komersialisasi seks yang impersonaltanpa afeksi sifatnya.

2. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan)dengan jalan menjualbelikan badan, kehormatan, dankepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsuseks dengan imbalan pembayaran.

6

3. Prostitusi ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yangmenyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksualdengan mendapatkan upah.

Dengan adanya komersialisasi dan barter seks, perdaganganatau tukar-menukar seks dengan benda bernilai, maka pelacuranmerupakan profesi yang paling tua sepanjang sejarah kehidupanmanusia.

Adapun yang termasuk ke dalam kategorisasi prostitusi antaralain:

1. Pergundikan, yaitu pemeliharaan bini (istri) tidak resmi,bini gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup selayaknyasuami dan istri, namun tanpa ikatan perkawinan. Pada zamanbelanda disebut nyai.

2. Tante girang atau loose married woman, yaitu wanita yang sudahkawin, namun tetap melakukan hubungan erotik dan seksdengan laki-laki lain, baik secara iseng untuk mengisiwaktu kosong, bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pangalaman seks tertentu, maupun secara intensional untukmendapatkan penghasilan.

3. Gadis-gadis panggilan, yaitu gadis-gadis dan wanita-wanita biasayang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakansebagai prostitue, melalui saluran-saluran atau agentertentu.

4. Gadis-gadis Bar (B-Girls), yaitu gadis-gadis yang bekerjasebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikanpelayanan seks kepada para pengunjung.

5. Gadis-gadis juvenile delinguent, yaitu gadis-gadis muda dan jahat,yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya danretardasi/keterbelakangan intelektualitasnya, menjadisangat pasif dan sugestibel. Karakternya sangat lemah.Sebagai akibatnya, mereka mudah sekali jadi pecandu obat-obat bius (ganja, heroin, morfin, dan lain-lain), sehinggamudah tergiur melakukan perbuatan-perbuatan immoril seksualdan pelacuran.

6. Gadis-gadis binal (Frree girls), yaitu  mereka yang di Bandungdisebut sebagai “bagong lieur” (babi hutan yang mabuk). Merekaitu adalah gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus

7

studi di akademi atau semacamnya dengan pendirian yang“brengsek” dan menyebarluaskan kebebasan seks secaraekstrem, untuk mendapatkan kepuasan seksual. Merekamenganjurkan seks bebas dan cinta bebas.

7. Gadis-gadis Taxi, yaitu wanita-wanita atau gadis-gadis panggilanyang ditawarkan dibawa ke tempat “plesiran” dengan taxi. DiIndonesia juga kemudian ada gadis becak, dengan pengertianyang hampir sama, yakni dengan jasa becak.

8. Gold-Diggers, yaitu gadis-gadis dan wanita-wanita  cantik(pramugari, model, penyanyi, pemain panggung, bintang film,pemain sandiwara teater atau opera, anak wayang, dan lain-lain) yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengedukkekayaan orang-orang yang berduit.

9. Hostes atau pramuria, yaitu yang menyemarakkan kehidupan malamdalam nighclub-nighclub. Pada intinya, profesi hostes merupakanbentuk pelacuran halus. Sedang pada hakikatnya, hostes ituadalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, di lantai-lantai dansa mereka membiarkan diri dipeluki, diciumi, dandiraba-raba seluruh badannya. Juga di meja-meja minumbadannya diraba-raba dan diremas-remas oleh pelanggannya.Para hostes ini harus melayani makan, minum, dansa, danmemuaskan naluri-naluri seks para langganan dengan jalanmenikmati tubuh para hostes/pramuria tersebut. Dengandemikian, langganan dapat menikmati kesenangan suasanatempat-tempat hiburan.

10. Promiskuitas, yaitu hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria mana pun juga; dilakukan dengan banyaklelaki.2

Secara ringkas, ada beberapa faktor yang melatarbelakangiiseseorang menjadi atau terjerembab ke dalam prostitusi, antaralain;

1. Tidak adanya Undang-Undang tegas yang melarang adanyapelacuran, dan juga larangan terhadap orang-orang yangmelaksanakan relasi seks sebelum pernikahan.

2. Tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi denganpemasukkan yang ada. Ketimpangan tersebut menuntut

2 Ayu Pardede, “Prostitusi”...

8

pemenuhan dan bukanlah suatu perkara mudah untukmendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan tersebut.Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan cara menjualdiri.

3. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkankebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.

4. Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saatorang-orang mengenyam kesejahteraan hidup dan adapemutarbalikan niai-nilai pernikahan sejati.

5. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaummanusia dan harkat manusia.

6. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern khususnyamengeksploitasi kaum wanita untuk tujuan-tujuan komersil.

7. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan danindustri yang sangat cepat dan menyerap banyak pekerjapria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluaruntuk mendapatkan kesempatan kerja kecuali menjadi wanitapenghibur bagi anak-anak gadis.

8. Bertemunya bermacam-macam kebudayaan asing dan lokal didaerah-daerah perkotaan mengakibatkan perubahan sosial yangsangat cepat dan radikal, sehingga masyarakatnya menjadisangat stabil. Terjadinya banyak konflik dan kurang adanyakonsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan paraanggota masyarakat.3

Sedangkan akibat yang timbul dari aktivitas pelacuran dapatbersifat negatif maupun positif. Akibat negatif jauh lebih banyakdaripada akibat positinya. Akibat negatif, yaitu akibat yangmenimbulkan dan menyebarluaskan bermacam-macam penyakit kotor danmenular yang sangat berbahaya, yakni penyakit akibat hubungankelamin atau penyakit hubungan seksual (PHS).

Dalam bidang moral, susila, hukum dan agama, pekerjaanpelacuran termasuk demoralisasi (tidak bermoral), Yang bergaul

3 Agung Nugroho, “Pelacurran sebagai Masalah Sosial Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”dalam www.pustakawanhukum.blogspot.com., diposting paada 4 Maret 2014., diaksespada 9 Januari 2015.

9

intim dengan mereka juga demoralisasi, karena itu masyarakatmemandang rendah martabat wanita pelacur. Pelacuran juga dapatmenimbulkan kriminalitas dan kecanduan bahan narkotika, karena ditempat-tempat pelacuran biasanya adalah tempat berkumpulnya parapenjahat profesional yang berbahaya dan orang-orang yang sedangber-masalah dengan keluarga atau masalah yang lain. Selain dibidang kesehatan dan moral, pelacuran dapat juga mengakibatkaneksploitasi manusia oleh manusia yang lain, karena umumnya wanita-wanita pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja daripendapatan yang harus diterimanya. Sebagian besar pendapatannyaharus diberikan kepada germo, para calo, centeng, dan sebagainya.Apabila dilihat dari akibat berbahayanya, gejala pelacuranmerupakan gejala sosial yang harus ditanggulangi, sekalipunmasyarakat menyadari bahwa sejarah membuktikan sangat sulitmemberntas dan menang-gulangi masalah pelacuran, karena ternyatamakin banyak tipe-tipe pelacuran yang ada dalam masyarakat.4

Selain itu, prostitusi juga berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga, sendi-sendi moral, susila, hukum danagama, dan berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika dan minuman keras, menimbulkan dan menyebarluaskanpenyakit kelamin dan kulit dan lain-lain.

B. Prostitusi dalam Perspektif Agama dan Pemerintah

Syari’ah Islam pada dasarnya mengatur hal ihwal manusiasebagai makhluk individual maupun sosial dalam hubungannya denganAllah, sesama manusia dan alam. Syari’ah ini dalam konsep fiqihsosial dijabarkan dalam beberapa komponen. Kornponen-komponen itumeliputi; ‘ibadah-formal (terikat oleh ketentuan syarat dan rukun)dan non-formal (bebas dari ketentuan syarat dan rukun); mu’amalah,berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam upaya memenuhikebutuhan hidup jasmani; munakahah, tata cara pernikahan danberkeluarga dengan segala aspeknya; mu’asyarah, mengatur tata carapergaulan manusia dalam berbagai komunitas; jinayah, yang adahubungannya dengan perilaku pidana beserta sanksi-sanksinya; qadla’,

4 Artikel “Pelacuran sebagai Masalah Sosial” dalam www.academia.edu., dipostingpada Desember 2013, diakses pada 9 januari 2015.

10

mengatur tata cara pengadilan dan hukum acara sekaligus; terakhirjihad, berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Dalam Islam, prostitusi disamakan dengan zina. Seddangkanzina menurut Islam, seperti dijabarkan dalam fiqih, ada tiga pendapat:

1. Menurut Syafi’iyah, zina adalah perbuatan lelaki memasukkanpenisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan isterinyaatau budaknya) tanpa syubhat.

2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan lelakimenyenggamai wanita lain pada vagina atau duburnya tanpasyubhat.

3. Menurut Hanafiyah, ia adalah persenggamaan antara lelakidan wanita lain di vaginanya, bukan budaknya dan tanpasyubhat.

Pandangan Islam tentang zina dan prostitusi sudah dimaklumi,bukan saja oleh kalangan Islam sendiri, tapi juga oleh masyarakatluas yang berlainan agama. Di samping hukumnya haram dan termasukdosa besar, Islam memandang perbuatan itu sebagai tindakan terceladan punya sanksi berat.

Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina dilakukan atasdasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan, suami atau isteri.Tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak,semuanya dipandang sebagai perbuatan zina.

Begitu besarnya bahaya zina bagi pelakunya sendiri mau punmasyarakat, al-Qur’an menguraikan beberapa hukum dan larangan yangberkaitan dengan zina, antara lain larangan melakukannya, laranganmendekatinya, larangan menikahi wanita pezina kecuali bagi lelakipezina atau musyrik, diberlakukannya li’an, mendapat kemarahanAllah, mendapat laknat Allah, melakukan dosa besar,dilipatgandakan azabnya, mendapat had (cambuk) 100 kali, diasingkan1 (satu) tahun dan dianggap fakhisyah (perbuatan jijik).5

Sedangkan kebijakan pemerintah memberi pelayanan sosialseperti ini bukan hanya memproteksi hak perempuan, tetapi mencegah

5 MA. Sahal Mahfudh, “Nuansa Fiqh Sosial: Islam, Prostitusi dan Pencegahan AIDS” dalamwww.jombang.nu.or.id., diakses pada 9 Januari 2015.

11

munculnya masalah sosial yang disebabkan prostitusi. Apabilademikian adanya, lalu apakah Indonesia perlu melegalkanprostitusi? Penulis menolak tegas gagasan legalisasi prostitusi diIndonesia, tetapi yang penulis setuju adalah bagaimana gagasan“dekriminalisasi prostitusi” dapat diwacanakan kepada publik dandiimplementasikan dalam regulasi pemerintah.

Gagasan dekriminalisasi dimaksud adalah memandang prostitusisebagai suatu isu moral. Jika dua orang dewasa mencapaikesepakatan menyangkut persetujuan mengenai seks, kita sebaiknyatidak memandang persetujuan mereka sebagai tindak kriminal, apapun alasannya. Apakah kesepakatan itu melibatkan uang atau tidak.Yang perlu dicermati prostitusi dipandang dari dimensi moral, danpada dimensi inilah pemerintah seharusnya melakukan kajian danhasilnya didiseminasikan kepada masyarakat. Dengan ini, masyarakatakan termotivasi untuk memberdayakan norma dan nilai agama dalammengendalikan atau menghentikan praktik prostitusi secarasistematis melalui sebuah proses jangka panjang.

Lalu bagaimana sebaiknya sikap dan tindakan kita terhadapprostitusi? Hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasilsecara tuntas mendekriminalisasi prostitusi dan mengeliminasisemua masalah yang berkaitan dengan prostitusi. Namun, jikaPemerintah Indonesia hanya sebatas melarang kegiatan prostitusidengan undang-undang dan regulasi lainnya, hal itu justru akanmendorong prostitusi berlangsung secara “bawah tanah”.

Pada tahap berikutnya, prostitusi bawah tanah ini akanmendorong munculnya campur tangan organisasi kriminalterorganisasi maupun korupsi di kalangan penegak hukum, dan munculmasalah sosial lainnya. Sekarang sudah saatnya semua pihak,termasuk birokrat, peneliti, akademisi, agamawan, dan praktisi,duduk bersama dan menemukan solusi efektif untuk menyelesaikanmasalah prostitusi. Kita tidak perlu menangani isu ini dengansikap yang terlalu emosional. Wujud dari pergeseran paradigma danliberalisasi seksual adalah munculnya kebijakan nasional yangmendorong pemerintah daerah membuat konsep “pusat kesenanganseksual” dengan cara mendirikan bangunan besar dan bertingkat dipusat bisnis di tengah-tengah kota. Akan lebih bijaksana karenadampak sosialnya paling kecil dibandingkan dengan membangun

12

lokalisasi wanita tunasusila (WTS) di daerah yang bercampur baurdengan penduduk setempat.6

Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya tahun 1967mengenai penanggulangan masalah pelacuran, menyatakan sebagaiberikut;

Wanita tunasusila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukanhubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.

Sedang pasal 296 KUHP mengenai prostitusi tersebut meyatakansebagai berikut;

Barang siapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya, dengan sengaja mengadakanatau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukumanpenjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seriburupiah.

Jelasnya, pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanitamaupun pria. Jadi, ada persamaan predikat lacur antara laki-lakidan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamindi luar perkawinan. Dalam hal ini, perbuatan cabul tidak hanyaberupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasukpula peristiwa homoseksual dan permainan seksualnya.

C. Prostitusi dalam Perspektif Sosiologi sebagai Patologi Sosial

Pelacuran merupakan maslah sosial yang berpengaruh terhadapperkembangan moral. Pelacuran itu selalu ada pada semua Negaraberbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadimasalah social atau menjadi objek urusan hukum. Profesi sebagaipelacur dijalani dengan rasa tidak berdaya untuk merambahkemungkinan hidup yang lebih baik.

Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, profesi sebagaipelacur mereka jalani tanpa menghiraukan akibat-akibat yangditimbulkannya. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktikpelacuran dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik pada diri

6 Artikel “Prostitusi” dalam www.balianzahab.wordpress.com., diposting pada009., diakses pada 9 Januari 2015.

13

sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Permasalahan itudapat berupa pengaruh pada dirinya, yaitu:

1. Merasa tersisih dari kehidupan social (disasosiasi).Seseorang menjadi pelacur pasti merasa tersisih daripergaulan social karena profesi pelacur bukanlah pekerjaanyang halal.

2. Terjadinya perubahan dalam pandangan hidup. Mereka tidaklagi memiliki pandangan hidup dan masa depan dengan baik.

3. Perubahan terhadap penilaian moralnya. Seorang pelacurtidak pernah berfikir mana yang baik dan mana yang buruk,yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana caranyamendapatkan uang dan dapat hidup mewah.7

D. Upaya Solutif yang dapat Dilakukan

Upaya pelarangan zina dan kebebasan seksual lainnya, denganalasan penyakit jasmani mau pun rohani, sebelum ditemukannyapenyakit AIDS, sudah cukup lama dilakukan. Pendekatan yang seringdiupayakan masih bersifat simtomatif atau hanya mengendorkansementara saja. Pendekatan kausatif dengan menelusuri latarbelakang pelakunya, belum banyak dilakukan. Padahal pendekatanterakhir itu, dengan menepis sebab-sebab yang mengakibatkantimbulnya perbuatan zina dan kebebasan seks, merupakan kunci utamauntuk mengatasi hal itu.

Islam melalui konsep fiqih mau pun petunjuk ayat Al-Qur’andan Hadits telah memberikan petunjuk mengenai langkah-langkahmenghindari tindakan amoral itu lebih dini. Dalam hal pergaulanpria dan wanita, ajaran Islam membedakan antara status mahrom danbukan mahrom. Bagi pria dengan wanita bukan mahrom, tidakdiperkenankan memandangi, apalagi menyentuh dan meraba, tanpatutup atau sarung tangan. Kholwah menyendiri berduaan, antara duajenis kelamin bukan mahrom juga dilarang.

Aurat wanita di hadapan lelaki bukan mahrom diatur begiturupa, meliputi seluruh tubuhnya. Kecuali dalam keadaan tertentu,

7 Agung Nugroho, “Pelacurran sebagai Masalah Sosial Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”...

14

mereka diperkenankan melihat atau meraba. Dalam bepergian pun,wanita harus didampingi mahram (suami, misalnya) atau minimalempat orang wanita yang dipercaya, bila dikhawatirkan ada fitnah.Bagi wanita, tidak boleh taharruj (berpakaian dan berperilakumerangsang). Bahkan lelaki-perempuan sesama mahram sejak umurmenjelang dewasa, sudah dianjurkan agar tidak tidur di satutempat. Ketentuan-ketentuan ini, menunjukkan betapa jeli ajaranIslam berupaya menghindarkan sejauh dan sedini mungkin, perbuatanzina, demi pertimbangan moral mau pun kesehatan. Dalam masapenularan AIDS yang makin mengkhawatirkan, ajaran-ajaran itu patutdipertimbangkan.8

Sedangkan prostitusi yang memiliki latar belakang ekonomi,pendidikan dan budaya yang minim, mungkin harus dilakukanpendekatan yang lebih komplek dan persuasif sehinga dapat mengenaisasarannya dengan pas. Karena terrkadang, para PSK sendiri sudahmemiliki kesadaran akan kesalahannya dalam memilih jalan hidup.Namun yang kemudian mnjadi pertimbangannya adalah bahwa tuntutanekonomi dan sosial yang membuatnya seakan pasrah berkubang da;lamlingkaran hina.

Perlunya tindakan serentak antara pemerintah, tokoh agama danmasyarakat untuk bersama-sama meminimalisir lokus-lokus prostitusiyang ada di Indonesiia. Sebagai contoh adalah ketegasan WalikotaSurabaya, Tri Rismaharini yang menutup lokalisasi Dolly. Meskipunpada awalnya mendapatkan banyak kecaman dan tantangan, namunsetelah dilakukan beberapa pendekatan sosiologis dan psikologisserta ekonomis, maka akhirnya penutuan ytersebut mendapatkandukungan.

Lebih lanjut, prostitusi sebagai masalah sosial yang sejakdulu sampai sekarang belum juga dapat dihapuskan. Usahamenanggulangi pelacuran ini sangat sulit dan membutuhkan waktuyang relatif lama serta membutuhkan pembiayaan yang besar.Beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah sosial iniadalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi pelacuran bahkan menghapusnya, makakemiskinan harus dihapuskan terlebih dahulu. Penyebab utama

8 MA. Sahal Mahfudh, “Nuansa Fiqh Sosial”...

15

seseorang melacurkan diri adalah masalah kurangnya ekonomi.Karena kemiskinan tersebut mereka tidak bisa mendapatkanpendidikan yang memadai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka memutuskan untuk melacurkan diri.

2. Penutupan lokalisasi tetap perlu dilakukan. Kecenderunganuntuk selalu bernegosiasi dengan para germo dan alasanperut, tidak akan pernah menyelesaikan, karena selaluberujung sia-sia.

3. Hukum para pria yang menggunakan jasa pelacur, karenaselama ini hanya pihak wanita yang selalu terkena hukuman.

4. Melakukan bimbingan bahwa perilaku hubungan seks yangberganti-ganti pasangan bisa menyebabkan penularan penyakitseks seperti HIV/AIDS, raja singa, dan lainnya.

5. Melakukan pemberdayaan pada PSK, yaitu membuka kursusketerampilan singkat bagi para penghuni lokalisasi.

6. Pengadaan acara bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanandan keyakinan mereka.

Sementara, Kartini Kartono9 dalam bukunya Patologi Sosialmengemukakan berbagai usaha untuk mengatasi masalah pelacuran ini.Beliau membaginya dalam 2 bagian yaitu:

1. Usaha preventif yaitu suatu usaha yang diwujudkan dalamkegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran,usaha ini antara lain berupa:a.Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan ataupengaturan penyelenggaraan pelacuranb.Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan

kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilaireligius dan norma kesusilaanc.Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan

rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkankelebihan energinyad.Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan

dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yangcukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya

9 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: CV. Rajawali, 1997), th.

16

e.Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilaiperkawinan dalam kehidupan keluargaf.Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha

penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapainstansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokaluntuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan ataupenyebaran pelacurang.Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul,

gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lainyang merangsang nafsu seksh.Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

2. Usaha reprensif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatanuntuk menekan (menghapus, menindas) dan usaha untukmenyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untukkemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha-usahatersebut antara lain:a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai

legalisasi, orang melakukan pengawasan/control yang ketatdemi menjamin kesehatan dan keamanan para prostituteserta lingkungannya

b. Untuk mengurangi pelacuran, diusahan melalui aktivitasrehabilatasi dan resosialisasi agar mereka bisadikembalikan sebagai warga masyarakat yang bersusila.Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melaluipendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja danpendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif

c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanitatunasusila terkena razia; disertai pembinaan yang sesuaidengan bakat dan minat masing-masing

d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktutetap untuk menjamin kesehatan para prostitute danlingkungannya

e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersediameninggalkan profesi pelacuran dan mau untuk memulaihidup susila

f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga parapelacur dan masyarakat asal mereka agar mereka mau

17

menerima kemabali bekas-bekas wanita tunasusila itumengawali hidup baru

g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi parawanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yangbenar

h. Mengikutsertakan eks-WTS dalam usaha transmigrasi, dalamrangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasankesempatan kerja bagi kaum wanita.10

10 Agung Nugroho, “Pelacurran sebagai Masalah Sosial Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”...

18

BAB III

KESIMPULAN

W.A. Bonger, dalam tulisannya, “Maatschappelijke Oorzaken derProstitutie” menulis defenisi sebagai berikut; “Prostitusi ialah gejalakemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksualsebagai mata pencaharian.” Jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualandiri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari denganjalan melakukan relasi-relasi seksual.

Prostitusi atau pelacuran sebagai salah satu penyakitmasyarakat mempunyai sejarah yang panjang. Bahkan, bisa jadisejarah prostitusi berjalan beriringan dengan sejarahkehidupan manusia yang telah diatur oleh norma-norma perkawinan.Prostitusi  sudah ada sebagai salah satu penyimpangan dari norma-norma perkawinan tersebut. Dan seakan tidak ada habisnya, fenomenapelacuran berhasil memenuhi permukaan berita di semua negara didunia.

Yang menjadikan prostitusi sebagai patologi sosial adalahkarena perilaku ini dilakukan di tengah-tengah masuyarakat yangmemiliki tatanan nilai dan norma yang sama sekali bertolakbelakang dengan fenomena prostitusi, sehingga dapat dikatakanbahwa prostitusi adalah bentuk penyelewengan norma atau nilai darisatu atau beberapa pihak untuk tujuan tertentu.

Di antara faktor yang mendorong terjadinya prostitusi adalahfaktor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, moral dan agama yang lemahsehingga benteng diri mereka mudah dijebol oleh pihakk-pihak yangtidak bertanggungjawab. Sedangkan prostitusi juga berakibat padarusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga, sendi-sendi moral,susila, hukum dan agama, dan berkorelasi dengan kriminalitas dankecanduan bahan-bahan narkotika dan minuman keras, menimbulkan danmenyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit dan lain-lain.

Dalam Islam, prostitusi diqiyaskan dengan zina, yang manamerupakan salah satu dosa paling besar bagi umat Islam. Sedangkansikap pemerintah sampai detik ini belum dapat dikatakan seragam.Di satu sisi, masih ada oknuum-oknum dalam yang bermain di balik

19

layar prostitusi, meskipun di satu sisi,, pemerintah juga gencarmemberantas prostitusi.

Usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalisir danmelenyapkan prostitusi dari muka bumi pertiwi ini ada dua upaya,yakni upaya pencegahan (preventive) dan penanggulangan(curative/reprentive).

PENUTUP

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt., atas rahmat danhidayah-Nya sehingga penulisan makalah yang berjudul “Prostitusidi Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa adanyakendala yang cukup berarti. Penyusunan makalah ini adalah syaratuntuk menyelesaikan mata kuliah Patologi Sosial pada semesterGasal ini.

Dalam proses penyelesaian makalah ini, penulis banyakmendapat bantuan baik berupa material maupun spiritual dariberbagai pihak yang telah ikut membantu tersusun danterselesaikannya makalah ini dengan lancar dan baik. Padakesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yangsebesar-besarnya dihaturkan kepada semua pihak yang turut membantudalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada Bapak Masroerselaku Dosen pengampu matya kuliah Patologi Sosial dan rekan-rekansekelas yang saya cintai dan banggakan.

Kekurangan dalam penulisan makalah ini tidak penulispungkiri, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yangbersifat membangun agar makalah ini menjadi lebih sempurna

20

dikemudian hari. Akhirnya Penulis mengharapkan makalah ini bergunabagi pembaca dan khususnya bagi saya pribadi, amin.

Yogyakarta, 11 Januari 2015.,

Afaf Maulida.

RUJUKAN

Ayu Pardede, “Prostitusi” dalam www.ayuhanpard.blogspot.com., diposting pada22 Juni 2012, diakse3s pada 9 Januari 2015.

Agung Nugroho, “Pelacurran sebagai Masalah Sosial Ditinjau dari Perspektif Kriminologi” dalam www.pustakawanhukum.blogspot.com., diposting paada 4 Maret 2014., diakses pada 9 Januari 2015.

Artikel “Pelacuran sebagai Masalah Sosial” dalam www.academia.edu., diposting pada Desember 2013, diakses pada 9 januari 2015.

MA. Sahal Mahfudh, “Nuansa Fiqh Sosial: Islam, Prostitusi dan Pencegahan AIDS” dalam www.jombang.nu.or.id., diakses pada 9 Januari 2015.

Artikel “Prostitusi” dalam www.balianzahab.wordpress.com., diposting pada 009., diakses pada 9 Januari 2015.

Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: CV. Rajawali, 1997).

21