PROSES REBRANDING MAJALAH WARTA PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Aulia Minda Wardhani DIII Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta Email: [email protected]ABSTRACT The current government agency magazine continues to grow, one of which is the WP magazine which is managed by Bpkp public relations. Warta Pengawasan magazine is an internal magazine that is submitted to BPKP employees as well as external magazines because it is also delivered to the Ministry of Defense. Traffic regional government inspectorate incorporated in the APIP. This Reasearch takes theory from Muzellec, Laurent, Lambkin & Doogan in 2003. From journal “Corporate Rebranding – An Exploratory Review. Irish” Muzellec dkk (2003) claim that process rebranding consist from four stages Repositioning, Renaming, Redesign dan Relaunch. This study aims to review the rebranding process of the Warta Pengawasan Magazine Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) (BPKP). This research was conducted using qualitative research methods. Based on the results of the study, the reason for the BPKP's Internal Public Relations rebranding the surveillance news magazine was because the BPKP internal
15
Embed
PROSES REBRANDING MAJALAH WARTA PENGAWASAN BADAN ...takihumasunj.com/wp-content/uploads/2019/08/AULIA-MINDA-WARDHANI.pdf · internal BPKP merasa bahwa majalah warta pengawasan perlu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROSES REBRANDING MAJALAH WARTA PENGAWASAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
Aulia Minda Wardhani
DIII Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
public relations rebranding felt that the surveillance news magazine needed to be
changed. Start and display, design, and contents of the magazine itself are adjusted
by millennial times but do not eliminate the main characteristics of the magazine,
namely as a scientific monitoring magazine related to accounting, economics or
government management in an easily understood language.
This is quite effective in attracting the attention of readers of the surveillance
news magazine as Supervision Magazine as one of the media for BPKP
communication activities that seeks to be a bridge of communication between
management and employees. Warta Pengawasan magazine functions as a corporate
information media and means for management to know what is needed, questions and
criticism from employees regarding the BPKP Supervision News Magazine also
functions as external media delivered to all ministry institution etades for education
and BPKP reputation building.
Key Words : Rebranding Process, Internal Magazine, Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan (BPKP).
ABSTRAK
Majalah instansi pemerintah saat ini terus berkembang, salah satunya majalah
WP yg dikelola humas BPKP. Majalah Warta Pengawasan merupakan majalah
internal yang disampaikan ke pegawai BPKP sekaligus majalah eksternal karena
disampaikan juga ke inspektorat Kementerian/lembaga/ pemda yang tergabung
dalam APIP.
Penelitian ini mengambil teori dari Muzellec, Laurent, Lambkin & Doogan. Pada
tahun 2003. Di dalam jurnal yang berjudul “Corporate Rebranding – An Exploratory
Review. Irish” Muzellec dkk (2003) menyatakan bahwa proses rebranding terdiri dari
empat tahapan yaitu Repositioning, Renaming, Redesign dan Relaunch.
Penelitian ini bertujuan mengkaji proses rebranding Majalah Warta
Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, alasan Humas Internal BPKP melakukan
rebranding majalah warta pengawasan karena di perlukannya rebranding. Humas
internal BPKP merasa bahwa majalah warta pengawasan perlu ada yang di rubah.
Mulai dari tampilan, desain, maupun isi dari majalah itu sendiri yang disesuaikan oleh
zaman millenial tetapi tidak menghilangkan ciri utama majalah yaitu sebagai majalah
pengawasan yang sifatnya ilmiah terkait dengan ilmu akutansi, ekonomi ataupun
manajemen pemerintahan dengan bahasa yang mudah dipahami.
Majalah Warta Pengawasan sebagai salah satu media kegiatan komunikasi
BPKP yang berupaya sebagai jembatan komunikasi antara pihak manajemen dengan
karyawan. Majalah Warta Pengawasan berfungsi sebagaimedia informasi
perusahaan serta sarana bagi pihak manajemen dalam mengetahui apa yang
dibutuhkan, pertanyaan dan kritik dari karyawan mengenai BPKP. Majalah Warta
Pengawasan juga berfungsi sebagai media eksternal yang disampaikan ke seluruh
kementerian/lembaga untuk upaya edukasi dan pembentukan reputasi BPKP.
Kata Kunci : Proses Rebranding, Majalah Internal, Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan (BPKP).
PENDAHULUAN
Berkembangnya sebuah lembaga atau organisasi sebagian besar ditentukan
oleh keberhasilan lembaga atau organisasi tersebut dalam melakukan komunikasi.
Komunikasi merupakan unsur pokok yang sangat penting dilakukan dalam suatu
lembaga atau organisasi. Salah satu komunikasi yang harus diperhatikan dalam
suatu lembaga adalah komunikasi internal. Faktor yang dapat mempengaruhi
komunikasi internal adalah latar belakang karyawan. Faktor ini menentukan
bagaimana cara berkomunikasi yang sesuai sehingga maksud dan tujuan tercapai.
Seorang praktisi humas harus mampu menjembatani komunikasi antara
manajemen dan karyawan. Karena program memegang hubungan karyawan
diharapkan akan mengarah pada hasil positif yang karyawan merasa dihargai dan
dirawat oleh perusahaan. Sehingga tercipta rasa memiliki (sense of belonging),
motivasi, kreativitas dan ingin mencapai performa maksimal.1
Humas internal memanfaatkan media internal perusahaan ke dalam bentuk
majalah internal. Majalah internal merupakan majalah yang diterbitkan untuk kalangan
internal suatu organisasi/perusahan dan idealnya dicetak secara berkala. Dengan
adanya majalah internal, maka suatu akan terlihat bagaimana caranya suatu
organisasi dapat menciptakan dan memanfaatkan media sendiri, bukan hanya media
umum yang biasa dipakai untuk menjangkau khalayak komersial. Hal tersebut hanya
bisa terimplementasi dengan baik apabila humas internal mampu menyelenggarakan
komunikasi yang bersifat persuasive dan informatif.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP,
adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas
1 https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-eksternal-public-relations-dan-internal-public-relations-lengkap/#! Diakses pada 27 Mei 2019 pukul 20.30 WIB