PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN KEPERCAYAAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Oleh : Sulistya Dwi Nugroho C100130060 PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2018
14
Embed
PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG … · dan hakim mempertimbangkan putusan perkara utang-piutang dengan jaminan kepercayaan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN KEPERCAYAAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Oleh :
Sulistya Dwi Nugroho
C100130060
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018
i
HALAMAN PERSETUJUAN
PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN KEPERCAYAAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
PUBLIKASI ILMIAH
Yang ditulis oleh:
Sulistya Dwi Nugroho
C100130060
Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing
(Nuswardhani, S.H.,S.U)
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN KEPERCAYAAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
Oleh:
Sulistya Dwi Nugroho
C100130060
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 08 Februari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji
1. Nuswardhani, S.H., S.U ( )
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H.,M.H ( )
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H.,M.H ( )
(Anggota II Dewan Penguji)
Dekan,
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Surakarta, 30 Januari 2018
Yang menyatakan
SULISTYA DWI NUGROHO
C.100.130.060
1
PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN KEPERCAYAAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
ABSTRAK
Hutang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang
lain/pihak lain pemberi hutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi.
Didalam melakukan perjanjian hutang piutang, maka kedua belah pihak harus
melaksanakan hak dan kewajiban. Apabila dalam hal ini debitur tidak membayar
kewajiban, maka debitur telah menciderai janji (wanprestasi). Penelitian ini memiliki
tujuan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan pembuktian
dan hakim mempertimbangkan putusan perkara utang-piutang dengan jaminan
kepercayaan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normative yang
bersifat deskriptif. Adapun jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan
wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis data
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam
mempertimbangkan pembuktian terbukti Para Tergugat memiliki hutang kepada
Penggugat dan tidak ada berusaha melunasi hutangnya sehingga hakim memutuskan
menyatakan Tergugat I,II dan Turut Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan
menghukum untuk melunasi hutang pokok sebesar Rp. 673.755.000.
Kata Kunci: Hutang piutang, Wanprestasi, jaminan kepercayaan di Pengadilan
Negeri
ABSTRACT Indebtedness is an activity between people who owe money to another person / party
creditor, where the obligation to perform a feat. In doing accounts payable agreement,
the two sides should implement the rights and obligations. If in this case the debtor
does not pay its obligations, the debtor has injured promises (defaults). This study has
the objective to find out how a judge in considering the evidence and the judge's
decision to consider the case in debts with collateral trust. The research method using
descriptive normative approach. The type of data consists of secondary data and
primary data. Data collection techniques using literature studies, field studies and
interviews. After the data collected then analyzed by qualitative data analysis
methods. Based on the research results show that a judge in considering the evidence
proved the Defendants owed to the Plaintiff and no attempt to repay the debts that
haikm decided to declare Defendants I, II and Co-Defendant to the Plaintiff has a debt
to pay off debt and punish the principal amount of Rp. 673 755 000.
Keywords: Indebtedness, Default, guarantee confidence in the District Courte
2
1. PENDAHULUAN
Masalah hutang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia
yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gatot supramono
menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut
kreditur, sedangkan pihak yang berhutang atau menerima pinjaman disebut
debitur.1 Perjanjian hutang piutang di masyarakat sering diadakan dengan suatu
kesepakatan antara dua belah pihak untuk berjanji akan mentaati segala aturan
yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak
sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap
perjanjian sudah lahir seketika itu.2
Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua
pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang
bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.3 Pengertian hutang piutang sama
dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum
perdata pasal 1754 yang menjelaskan: “Bahwa pinjam meminjam adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu
jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama
pula”.4
Jadi hutang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang
dengan orang lain/pihak lain pemberi hutang, dimana kewajiban untuk melakukan
suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan.
Atau dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar
seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan
perantara hukum.
1GatotSupramono, PerjanjianHutangPihutang, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 10-11.
2http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3116. DiaksesSelasa, 10 Oktober 2017 pukul 14.30.Wib
3 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290.