Top Banner
PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
26

PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Jan 16, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

Page 2: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

PENDAHULUAN Inpres 1 Tahun 2010 tentang

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Inpres 3 Tahun 2010 tentangProgram Pembangunan Yang Berkeadilan

PRO RAKYATKEADILAN UNTUK SEMUA MDGs

Dipantau Kemenkokesra & UKP4

RAKER Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia, Istana Tampak Siring, Bali, 19-21 April 2010

Page 3: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

VISI & MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

MISI

MENCIPTAKAN TATA KELOLA KE PEMERINTAHANYANG BAIK

VISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATANMASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAANMASYARAKAT, TERMASUK SWASTA & MADANI

MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DGNMENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATANPARIPURNA, MERATA, BERMUTU, BERKEADILAN

MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAANSUMBER DAYA KESEHATAN

RPJMN 2010 - 2014

NILAI : PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF & BERSIH

Page 4: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H,

UU 36/’2009)

Pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

UU 40/2004SJSN

Page 5: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Target Perspective

5

Role of Government

COMMUNITY

S I C K

HEALTHY

personal health care

public health care: preventive & promotive

OOP(private goods)

targeted groups

Public Good

indigent people(paid by the Govt)

individual

Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Government’s Rolein Health Sector

FamilyIMR,MMR

SHI

Page 6: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Pendahuluan Pada saat ini, karena pengaruh pelbagai faktor

(inflasi, pola pembayaran tunai, perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, supply induce demand, perubahan pola hubungan dokter-pasien, kemajuan iptekdok, sifat uncertainty,perkembangan spesialisasi/ subspesialisasi, sifat price inelastic, sifat market failure, dominasi profesional), menyebabkan biaya kesehatan cenderung meningkat

Page 7: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Dampak Peningkatan Biaya Kesehatan Peningkatan biaya tersebut, menimbulkan banyak

masalah. Jika ditinjau dari pemanfatan upaya kesehatan, menyulitkan akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama:

o Bagi penduduk tidak mampuo Apabila sistem pembiayaan ditanggung sendiri (out of

pocketo Tidak terjadi pembiayaan yg berkeadilan (fairness in

health financing) dan solidaritas sosial Dampaknya, berpengaruh terhadap derajat kesehatan

masyarakat dan mutu sumber daya manusia

Page 8: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Mengapa Perlu Jaminan Kesehatan?

Tak pernah terjangkau

Terpaksa bayar

Tidak adil Membayar Sendiri

Jaminan Kesehatan

Equity/Ekuitas:Perlindungan akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya, TERUTAMA pada pembiayaan katastrofis

Efficiency/Efisiensi:Memaksimalkan iuran sekecil mungkin dengan benefit (jaminan/manfaat) seluas dan sebaik mungkin

Per orangan/keluarga: Solusi universal:

Service/jasa,Dominasi profesional,Uncertainty,Price In-elastic, Asymmetry Information,PPK Induce demand.Patient ignorancy, Externality,

PelayananKesehatanterkendali

Karakteristik Yankes:

Page 9: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Keadaan Di Indonesia(Sebagaimana Terjadi di Banyak Negara Berkembang)

Terasuransi Tidak terasuransiPekerja Kaya rural dan tidak Miskin

bekerja

Asuransi sosial Out-of-Pocket Kemenkes Jamkesmas

Masyarakat

Kondisi seperti ini merupakan titik berangkat pengembangan Jaminan KesehatanDi Indonesia

Page 10: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Peta Jaminan Kesehatan 2009

Page 11: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Kondisi Jaminan Kesehatan 2009

Page 12: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

• Program Jaminan Kesehatan (JK) adalah bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak.

• Jaminan Kesehatan merupakan suatu cara pelayanan kesehatan terkendali, yang mengandung kendali biaya (efisien), kendali mutu (efektifitas) serta kendali pemerataan (dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan).

Jaminan Kesehatan (1)

Page 13: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Jaminan Kesehatan (2)Sistem pembiayaan kesehatan yang akan dikembangkan adalah Jaminan Kesehatan. Perbedaannya dengan Sistem Out of Pocket yang diterapkan saat ini adalah:– Penanggungjawab pembayaran : perseorangan (saat

ini) diubah menjadi bersama (masa depan)– Saat pembayaran : pada waktu sakit (saat ini) diubah

menjadi pada waktu sehat (masa depan)– Cara pembayaran PPK : setelah diselenggarakannya

pelayanan kesehatan (saat ini) diubah menjadi kesepakatan tertentu sebelum diselenggarakan pelayanan kesehatan

Page 14: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

MENGAPA HARSU JAMINAN KESEHATAN

BALACANCE

OBAT RASIONAL

PERBAIKAN INDIKATOR

SOLIDARITAS

JKPERBAIKANSUBSISTEM

YANKES

PRODUK DLM NEGERI

COST CONTAINMENT/

CONTROL

PERBAIKANMUTU

Page 15: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

JKwajib

Penduduk

Mampu

Tidak mampu

JK Sukarela

Pemerintah

Iuran/premi

Iuran

Jamkesmas/PBI

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta

Page 16: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Jaminan Kesehatan SemestaFokus: 1. Terselenggaranya pelayanan RJTP, RITP, RJTL, RITL

yang terfokus dan terintegrasi bagi seluruh penduduk Indonesia (financial protection benefit package)

2. Terbentuknya kapasitas dan kapabilitas rumah sakit dan Puskesmas sebagai PPK Jamkes Semesta (pemberian layanan dan akses)

3. Terbentuknya organisasi penyelenggara Jamkes Semesta, BPJS yang sah menurut undang-undang (kelembagaan)

4. Terbentuknya regulasi yang mengatur tatalaksana Jamkes Semesta

Page 17: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Roadmap Kepesertaan Roadmap Pelayanan Kesehatan Roadmap Perkiraan Besaran Iuran Roadmap Kelembagaan Roadmap Regulasi

Roadmap Jaminan Kesehatan Semesta

Page 18: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

PBI (PenerimaBantuan Iuran)

JamkesmasPengentasanKemiskinan

60,5jt

JamkesmasTambahan

15,9jt

Jamkesda23,4 jt

JamkesmasInformal tidakmampu 17 Jt

JamkesMandiri

PekerjaFormal 81,9jt

Pek Informal Mampu25.89 jt

Individu kaya6 jt

18

PBI: 117 jt Mandiri :

123.73 jt

18/02/2010 Kemenkes: Roadmap Jamkes Semesta

Page 19: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Kepesertaan

Page 20: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Pentahapan Pencapaian

20

Page 21: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

2010

RS Pemrinth

RS Swasta

Puskesmas

DokterKeluarga

2011

RS Swasta

DokterKeluarga

Puskesmas

Pemantapn

RS PemrthPemantp

2012

DokterKeluarga

Puskesmas Pemantp

RS PemrthPemantp

RS SwastaPemantp

2013

RS SwastaPemantp

RS Pemrthmantap

Puskesmas Pemantp

DokterKeluargaPemantp

2014

PmantapRS Pemrth

PmantapRS Swasta

PmantapPuskesma

s

PmantapDokterKelg

1/8/2010 21tra: rapat roadmap18/02/2010 21Kemenkes: Roadmap Jamkes Semesta

Page 22: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan

Page 23: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu
Page 24: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Kelembagaan

Lembaga 2010 2011 2012 2013 2014

Badan Penyelenggara

Multi BPJS sesuai SJSN

BPJSsesuai SJSN

BPJS Sesuasi SJSN

BPJS Sesuai SJSN

Page 25: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu

Penutup• Pengembangan jaminan kesehatan merupakan upaya

mewujudkan kesejahteraan rakyat• Kepesertaan semesta jaminan kesehatan merupakan

tujuan yang ingin dicapai, dan Jamkesmas merupakan implementasi awal SJSN

• Penyelenggaraan jaminan kesehatan menuntut pelayanan kesehatan terkendali, baik biaya maupun mutunya

• Agar terjadi percepatan universal coverage harus diorong semua pengaturan terkait pelaksanaan UU SJSN

• Pencapaian universal coverage Jaminan Kesehatan Sosial memerlukan adanya percepatan dan reformasi berbagai subsistem lainnnya

Page 26: PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN · Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H, UU 36/’2009) Pasal 34 ayat 2, yaitu