PROSES PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
PENDAHULUAN Inpres 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
Inpres 3 Tahun 2010 tentangProgram Pembangunan Yang Berkeadilan
PRO RAKYATKEADILAN UNTUK SEMUA MDGs
Dipantau Kemenkokesra & UKP4
RAKER Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia, Istana Tampak Siring, Bali, 19-21 April 2010
VISI & MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
MISI
MENCIPTAKAN TATA KELOLA KE PEMERINTAHANYANG BAIK
VISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATANMASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAANMASYARAKAT, TERMASUK SWASTA & MADANI
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DGNMENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATANPARIPURNA, MERATA, BERMUTU, BERKEADILAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAANSUMBER DAYA KESEHATAN
RPJMN 2010 - 2014
NILAI : PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF & BERSIH
Pendahuluan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB (1948), (WHO dan UUD’45 Psl 28-H,
UU 36/’2009)
Pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
UU 40/2004SJSN
Target Perspective
5
Role of Government
COMMUNITY
S I C K
HEALTHY
personal health care
public health care: preventive & promotive
OOP(private goods)
targeted groups
Public Good
indigent people(paid by the Govt)
individual
Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Role of Government Government’s Rolein Health Sector
FamilyIMR,MMR
SHI
Pendahuluan Pada saat ini, karena pengaruh pelbagai faktor
(inflasi, pola pembayaran tunai, perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, supply induce demand, perubahan pola hubungan dokter-pasien, kemajuan iptekdok, sifat uncertainty,perkembangan spesialisasi/ subspesialisasi, sifat price inelastic, sifat market failure, dominasi profesional), menyebabkan biaya kesehatan cenderung meningkat
Dampak Peningkatan Biaya Kesehatan Peningkatan biaya tersebut, menimbulkan banyak
masalah. Jika ditinjau dari pemanfatan upaya kesehatan, menyulitkan akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama:
o Bagi penduduk tidak mampuo Apabila sistem pembiayaan ditanggung sendiri (out of
pocketo Tidak terjadi pembiayaan yg berkeadilan (fairness in
health financing) dan solidaritas sosial Dampaknya, berpengaruh terhadap derajat kesehatan
masyarakat dan mutu sumber daya manusia
Mengapa Perlu Jaminan Kesehatan?
Tak pernah terjangkau
Terpaksa bayar
Tidak adil Membayar Sendiri
Jaminan Kesehatan
Equity/Ekuitas:Perlindungan akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya, TERUTAMA pada pembiayaan katastrofis
Efficiency/Efisiensi:Memaksimalkan iuran sekecil mungkin dengan benefit (jaminan/manfaat) seluas dan sebaik mungkin
Per orangan/keluarga: Solusi universal:
Service/jasa,Dominasi profesional,Uncertainty,Price In-elastic, Asymmetry Information,PPK Induce demand.Patient ignorancy, Externality,
PelayananKesehatanterkendali
Karakteristik Yankes:
Keadaan Di Indonesia(Sebagaimana Terjadi di Banyak Negara Berkembang)
Terasuransi Tidak terasuransiPekerja Kaya rural dan tidak Miskin
bekerja
Asuransi sosial Out-of-Pocket Kemenkes Jamkesmas
Masyarakat
Kondisi seperti ini merupakan titik berangkat pengembangan Jaminan KesehatanDi Indonesia
• Program Jaminan Kesehatan (JK) adalah bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak.
• Jaminan Kesehatan merupakan suatu cara pelayanan kesehatan terkendali, yang mengandung kendali biaya (efisien), kendali mutu (efektifitas) serta kendali pemerataan (dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan).
Jaminan Kesehatan (1)
Jaminan Kesehatan (2)Sistem pembiayaan kesehatan yang akan dikembangkan adalah Jaminan Kesehatan. Perbedaannya dengan Sistem Out of Pocket yang diterapkan saat ini adalah:– Penanggungjawab pembayaran : perseorangan (saat
ini) diubah menjadi bersama (masa depan)– Saat pembayaran : pada waktu sakit (saat ini) diubah
menjadi pada waktu sehat (masa depan)– Cara pembayaran PPK : setelah diselenggarakannya
pelayanan kesehatan (saat ini) diubah menjadi kesepakatan tertentu sebelum diselenggarakan pelayanan kesehatan
MENGAPA HARSU JAMINAN KESEHATAN
BALACANCE
OBAT RASIONAL
PERBAIKAN INDIKATOR
SOLIDARITAS
JKPERBAIKANSUBSISTEM
YANKES
PRODUK DLM NEGERI
COST CONTAINMENT/
CONTROL
PERBAIKANMUTU
JKwajib
Penduduk
Mampu
Tidak mampu
JK Sukarela
Pemerintah
Iuran/premi
Iuran
Jamkesmas/PBI
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta
Jaminan Kesehatan SemestaFokus: 1. Terselenggaranya pelayanan RJTP, RITP, RJTL, RITL
yang terfokus dan terintegrasi bagi seluruh penduduk Indonesia (financial protection benefit package)
2. Terbentuknya kapasitas dan kapabilitas rumah sakit dan Puskesmas sebagai PPK Jamkes Semesta (pemberian layanan dan akses)
3. Terbentuknya organisasi penyelenggara Jamkes Semesta, BPJS yang sah menurut undang-undang (kelembagaan)
4. Terbentuknya regulasi yang mengatur tatalaksana Jamkes Semesta
Roadmap Kepesertaan Roadmap Pelayanan Kesehatan Roadmap Perkiraan Besaran Iuran Roadmap Kelembagaan Roadmap Regulasi
Roadmap Jaminan Kesehatan Semesta
PBI (PenerimaBantuan Iuran)
JamkesmasPengentasanKemiskinan
60,5jt
JamkesmasTambahan
15,9jt
Jamkesda23,4 jt
JamkesmasInformal tidakmampu 17 Jt
JamkesMandiri
PekerjaFormal 81,9jt
Pek Informal Mampu25.89 jt
Individu kaya6 jt
18
PBI: 117 jt Mandiri :
123.73 jt
18/02/2010 Kemenkes: Roadmap Jamkes Semesta
2010
RS Pemrinth
RS Swasta
Puskesmas
DokterKeluarga
2011
RS Swasta
DokterKeluarga
Puskesmas
Pemantapn
RS PemrthPemantp
2012
DokterKeluarga
Puskesmas Pemantp
RS PemrthPemantp
RS SwastaPemantp
2013
RS SwastaPemantp
RS Pemrthmantap
Puskesmas Pemantp
DokterKeluargaPemantp
2014
PmantapRS Pemrth
PmantapRS Swasta
PmantapPuskesma
s
PmantapDokterKelg
1/8/2010 21tra: rapat roadmap18/02/2010 21Kemenkes: Roadmap Jamkes Semesta
Kelembagaan
Lembaga 2010 2011 2012 2013 2014
Badan Penyelenggara
Multi BPJS sesuai SJSN
BPJSsesuai SJSN
BPJS Sesuasi SJSN
BPJS Sesuai SJSN
Penutup• Pengembangan jaminan kesehatan merupakan upaya
mewujudkan kesejahteraan rakyat• Kepesertaan semesta jaminan kesehatan merupakan
tujuan yang ingin dicapai, dan Jamkesmas merupakan implementasi awal SJSN
• Penyelenggaraan jaminan kesehatan menuntut pelayanan kesehatan terkendali, baik biaya maupun mutunya
• Agar terjadi percepatan universal coverage harus diorong semua pengaturan terkait pelaksanaan UU SJSN
• Pencapaian universal coverage Jaminan Kesehatan Sosial memerlukan adanya percepatan dan reformasi berbagai subsistem lainnnya