7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
1/45
Review Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008
Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 BAB I Ketentuan Umum, sudah
disebutkan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan
pada BAB II juga disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
A. Perlengkapan Pemungutan Suara
Perlengakapan dan pemungutan suara diatur Undang-undang No. 10 Tahun 2008 pada
Bab IX. Untuk melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu, diperlukan berbagai jenis
perlengkapan, yaitu :
1. Kotak suara
2. Surat suara
3. Tinta
4. Bilik pemungutan suara
5. Segel
6. Alat untuk memberi tanda pilihan
7. Tempat pemungutan suara (pasal 142 (1))
Mengenai bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara,
ditetapkan dengan peraturan KPU. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, berupa kotak
suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan, segel, dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral KPU,
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengadaan
perlengkapan pemungutan suara, berupa bilik pemungutan suara, alat pemberi tanda pilihan,
dan perlengkapan lainnya, Sekretaris Jendral KPU dapat melimpahkan wewenangnya kepada
Sekretaris KPU Provinsi. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, yang
pengadaannya dilakukan oleh Sekretariat Jendral, yaitu berupa kotak suara, surat suara, tinta,
bilik pemungutan suara, dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,
paling lama 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pendistribusian dan pengamanan
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
2/45
perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU, bekerja sama dengan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI. (pasal 142)
Surat suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memuat
tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap
Partai Politik untuk setiap daerah pemilihan dari alokasi kursi anggota DPRD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada setiap daerah pemilihan. Sedangkan surat suara
untuk calon anggota DPD berisi pas foto diri terbaru dan nama calon tetap anggota DPD
untuk setiap daerah pemilihan. (pasal 143)
Mengenai jumlah, jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain dari surat
suara, ditetapkan dalam peraturan KPU (pasal 144). Dalam perencanaan, pengadaan, dan
distribusi perlengkapan pemungutan suara, yang bertanggung jawab adalah KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang bertanggung jawab adalah Sekretaris
Jendral KPU, Sekretaris Jendral KPU Provinsi dan Sekretaris Jendral KPU Kabupaten/Kota.
Pengadaan surat suara dilakukan dalam negeri, dengan mengutamakan kapasitas cetak
yang sesuai dengan kebutuhan surat suara, dan hasil cetak yang berkualitas baik. Jumlah surat
suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2% (dua perseratus) darijumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain
menetapkan pencetakan surat suara untuk Pemilu biasa, KPU juga menentukan besarnya
junlah suarat suara untuk pemungutan ulang. Surat suara untuk pemungutan suara ulang
ditetapkan oleh KPU untuk setiap Daerah Pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara,
dengan diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota. (pasal 145)
Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang
ditetapkan oleh KPU, menjaga kerahasiaan, keamanan dan kebutuhan surat suara. KPU
meminta bantuan POLRI untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan,
penyimpanan, dan pendistribusian. KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak,
jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan, dengan membuat Berita
Acara, yang ditandatangani oleh petugas percetakan dan petugas KPU. Tata cara pengamanan
terhadap percetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian surat
suara ke tempat tujuan, ditetapkan dengan peraturan KPU. (pasal 146)
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
3/45
Pengawasan atas pelaksanaan tegas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, serta Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota, mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan
suara, dilaksanakan oleh Bawaslu dan BPK. (pasal 147)
B. Pemungutan Suara
Bab X dalam Undang-undan No. 10 Tahun 2008 menerangkan tentang pemungutan
suara. Pemungutan suara merupakan kegiatan puncak dan paling menentukan dalam proses
pemilu. Hasil dan kualitas pemilu, sangat ditentukan oleh pemungutan suara ini. Pemungutan
suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diselenggarakan secara
serentak. Mengenai hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilih, untuk semua Daerah
Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU. (pasal 148)
Sesuai dengan pasal 149, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS,
yaitu :
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang bersangkutan.
2. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
3. Pemilih yang oleh karena keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan
hak pilihnya di TPS yang bersangkutan terdaftar.
Yang dimaksud dengan keadaan terpaksa meliputi, keadaan menjalankan tugas
pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara, atau karena
kondisi tidak terduga di luar kemauan pemilih, antara lain menjadi pasien rawat inap, menjadi
tahanan di rumah tahanan/LP, atau tertimpa bencana alam. Pemilih tersebut dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS lain, dengan menunjukkan surat pemberitahuan untuk
memberikan suara di TPS dari KPPS. KPPS mencatat dan melaporkannya ke PPS yang
bersangkutan.
Umlah pemilih di setiap TPS berbeda dengan Pemilu 2004, ditetapkan palin banyak
500 pemilih (pasal 150 (1)). Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan
kegiatan :
1. Memastikan semua persiapan pemungutan suara telah dilaksanakan.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
4/45
2. Mengadakan rapat pemungutan suara
3. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas
ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
4. Penjelasan kepada pemilih, tentang tata cara pemungutan suara.
5. Pelaksanaan pemberian suara. (pasal 152 (2))
Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, dilakukan dengan memberi tanda satu kali pada surat suara (pasal 153 (1)).
Sedangkan pemberian surat suara untuk Pemilu anggota DPD, dilakukan dengan memberi
tanda pada foto salah satu calon DPD dalam surat suara.
Sesuai dengan pasal 154, sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS
melakukukan :
1. Pembukaan kotak suara
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara
3. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan
4. Penghitungan jumlah jenis dokumen dan peralatan.
Kegiatan KPPS tersebut dapat dihadiri oleh peserta Pemilu, Pengawas Pemilu,
Pemantau Pemilu dan warga masyarakat. Untuk kegiatan KPPS ini dibuatkan Berita Acara,
yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan
dapat pula ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.
Untuk pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, saat
akan meberikan suara di TPS, dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas
permintaan pemilih. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. (pasal 156)
Pemungutan suara bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, hanya
memilih calon anggota DPR. Pemungutan suara dilakukan di Kantor Perwakilan Republik
Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama dengan waktu pemungutan suara Pemilu di
Indonesia. Apabila pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan,
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
5/45
pemilih dapat memberikan suara melalui Pos, yang disampaikan kepada Perwakilan Republik
Indonesia. (pasal 157)
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN, adalah :
1. Pemilih terdaftar pada DPT pada TPSLN yang bersangkutan.
2. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
3. Pemilih yang oleh karena keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan
hak pilihnya di TPSLN yang bersangkutan terdaftar.
Yang dimaksud dengan keadaan terpaksa meliputi, keadaan menjalankan tugas
pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara, atau karena
kondisi tidak terduga di luar kemauan pemilih, antara lain menjadi pasien rawat inap, menjadi
tahanan di rumah tahanan/LP, atau tertimpa bencana alam. Pemilih tersebut dapat
menggunakan hak pilihnya di TPSLN lain, dengan menunjukkan surat pemberitahuan untuk
memberikan suara di TPSLN dari KPPSLN. KPPSLN mencatat dan melaporkannya ke PPLN
yang bersangkutan. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar
sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Dalam pasal 161, pemungutan suara di TPSLN dipimpinoleh Ketua KPPSLN. Dalam
rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan :
1. Menyiapkan TPSLN
2. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPSLN
3. Menyerahkan DPT kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri.
Selanjutnya kegiatan pemungutan suara terdiri dari :
1. Memastikan semua persiapan pemungutan suara telah dilaksanakan.
2. Mengadakan rapat pemungutan suara
3. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas
ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN.
4. Penjelasan kepada pemilih, tentang tata cara pemungutan suara.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
6/45
5. Pelaksanaan pemberian suara.
Dalam pelaksanaan pemberian suara, pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan
dan/atau catatan lain pada surat suara. Apabila pada surat suara ditemukan tulisan dan/atau
catatan lain, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS atau KPPSLN,
yang mana tanda khusus tersebut ditetapkan dalam peraturan KPU dan biasanya dalam
bentuk tinta sidik jari (pasal 166). KPPS dan KPPSLN dilarang melaksanakan penghitungan
suara sebelum pemungutan suara berakhir dan mengenai waktu berakhirnya pemungutan
suara, ditetapkan dalam peraturan KPU (pasal 167). Dalam pelaksanaan pemungutan suara,
KPPS, dan KPPSLN bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pemungutan suara,
sedangkan para pemilih berkewajiban melakukan pemberian suara dengan tertib dan
bertanggung jawab. Di samping itu, para saksi berkewajiban melakukan tugasnya dengan
tertib dan bertanggung jawab pula (pasal 168). Anggota masyarakat yang tidak memiliki hak
pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara, dilarang berada dalam TPS atau
TPSLN, demikian juga para Pemantau Pemilu (pasal 169). Apabila terjadi pelanggaran
ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat
dan/atau Pemantau Pemilu, petugas keamanan melakukan penanganan secara memadai.
Seandainya anggota masyarakat dan/atau Pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh
petugas keamanan, anggota masyarakat dan/atau Pemantau Pemilu yang bersangkutan
diserahkan kepada petugas Kepolisian (pasal 171).
C. Penghitungan Suara
Penghitungan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses pemilu.
Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 BAB XI. Kegiatan ini akan
menentukan hasil akhir dari proses pemilu. Di sini kemungkinan bisa terjadi kecurangan-
kecurangan, keributan dan malah bisa menimbulkan bentrok fisik antara sesama pendukung
peserta Pemilu, akhirnya bisa bermuara pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
Penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi peserta Pemilu. Saksi
peserta Pemilu membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan danmenyerahkannya kepada ketua KPPS. Penghitungan suara di TPS diawasi oleh Pengawas
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
7/45
Pemilu Lapangan dan dipantau oleh Pemantau Pemilu, serta warga masyarakat. Penghitungan
suara di TPS dan TPSLN dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir (pasal 173). KPPS
melakukan penghitungan suara di TPS masing-masing, disaksikan oleh para saksi peserta
Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan yang berada dalam TPS. Sedangkan Pemantau
Pemilu dan warga masyarakat menyaksikan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS
dari luar TPS.
Pada pasal 175 dijelaskan, sebelum melaksanakan penghitungan suara
KPPS/KPPSLN, menghitung terlebih dahulu :
1. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
2. Jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain.
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau
kesalahan mencoblos.
5. Sisa surat suara cadangan.
Penggunaan surat suara cadangan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh
ketua KPPS/KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN.
Suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi an DPRD Kabupaten/Kota
dinyatakan sah apabila :
1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
2. Pemberian tanda satu kali pada kolom nama Partai Politik atau kolom
nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota.
Sedang suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila :
1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
2. Pemberian tanda satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD.
(pasal 176)
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
8/45
Dalam melakukan penghitungan suara, Ketua KPPS/KPPSLN, suaranya harus jelas
dan terdengar oleh yang menyaksikan, selanjutnya penghitungan suara dicatat pada papan
penghitungan dengan tulisan yang jelas dan mudah terbaca, hal ini sesuai dengan azaz-azaz
Pemilu.
Dalam penghitungan suara, ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara
dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat
penerangan cahaya cukup. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan
dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Format penulisan penghitungan suara sebagaimana
dimaksud ditetapkan dalam peraturan KPU (pasal 177). Semua yang dilakukan ini sudah
sesuai dengan azaz pemilu jujur dan adil. Jadi diharapkan tercipta pemilu yang sesuai azaz
yang ada.
Selanjutnya hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan dalam Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam
peraturan KPU. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat
Penghitungan Suara tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN. Apabila
ada anggota KPPS/KPPSLN yang tidak bersedia menandatangani, maka Berita Acara dan
Sertifikat tersebut cukup ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN yang bersedia saja,
seandainya tidak seorangpun yang bersedia, maka dalam waktu 2 (dua) jam setelah
penghitungan suara selesai, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat
Penghitungan Suara tersebut dinyatakan sah dan berlaku (pasal 179).
Setelah ditandatangani, KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada saksi peserta
Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama,
sedangkan KPPSLN hanya wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan
dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada saksi peserta Pemilu.
Setelah penghitungan suara selesai, KPPS/KPPLN, wajib menjaga dan mengamankan
keutuhan kotak suara dan disegel, selanjutnya KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak
suara tersegel yang berisi surat suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi
KPPSLN, pada hari yang sama (pasal 180). Terakhir, PPS, PPSLN wajib mengumumkan
hasil penghitungan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya masing-masing (pasal
181).
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
9/45
D. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
1. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan
Dalam rekapitulasi di tingkat ini, diatur oleh Undang-undang dalam pasal 182 sampai
185. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari PPK. Setelah
menerima hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, dari TPS melalui PPS, maka PPK membuat Berita Acara penerimaannya.
Setelah itu PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan yang dimaksud, dalam rapat yang
dihadiri saksi peserta Pemilu. Kemudian PPK membuat Berita Acara rekapitulasi hasil
penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
membuat Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hasil rekapitulasi tersebut
diumumkan oleh PPK kepada masyarakat. Di samping itu, PPK juga menyerahkan Berita
Acara dimaksud kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU
Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Pemilu 2004, rekapitulasi penghitungan suara di PPS
ditiadakan. Hasil penghitungan suara di TPS, rekapitulasinya langsung dilakukan PPK.
Saksi dan Panwaslu Kecamatan, dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya
pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi kepada PPK.
Kemudian PPK menindaklanjuti laporan dimaksud pada hari yang sama dengan haridilakukannya rekapitulasi tersebut. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dituangkan
dalam Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan Sertifikat hasil rekapitulasi
penghitungan suara, dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
Berita Acara dan Sertifikat tersebut, ditandatangani oleh seluruh anggota PPK. Apabila ada
anggota PPK yang tidak bersedia menandatangani. Demikian pula, apabila tidak seorang pun
anggota PPK yang bersedia menandatanganinya, dalam waktu 2 (dua) jam setelah
rekapitulasi penghitungan suara selesai, Berita Acara dan Sertifikat tersebut dinyatakan sah
dan berlaku. Terakhir PPK menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dalam keadaan disegel, kepada
KPU Kabupaten/Kota.
PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara
hasil penghitungan suara dan Sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di
wilayah kerjanya, serta melakukan penghitungan suara yang diterima melalui pos.
Sekanjutnya PPLN menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara dan Sertifikat hasil
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
10/45
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
11/45
Rekapitulasi di tingkat provinsi diatur dalam pasal 191 sampai 193, pasal ini
merupakan kelanjutan dari penjelasan sebelumnya. Setelah menerima hasil rekapitulasi
penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU
Provinsi membuat Berita Acara penerimaannya. Setelah itu KPU Provinsi melakukan
rekapitulasi hasil penghitungan suara, dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu.
Kemudian KPU Provinsi membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan Sertifikat rekapitulasi
Penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi. Hasil rekapitulasi tersebut
diumumkan oleh KPU Provinsi kepada masyarakat. KPU Provinsi melalui rapat pleno
menetapkan hasil rekapitulasi suara anggota DPRD Provinsi. Lebih lanjut KPU Provinsi
menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat rekpitulasi penghitungan suara anggota DPR dan
DPD kepda saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi dan KPU.
Dalam hal timbul dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan
dalam pelaksanaan rekapitulasi suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, Panwaslu Provinsi
menyampaikan laporan ke KPU Provinsi. KPU Provinsi harus menindaklanjuti laporan
tersebut, pada hari yang sama dengan hari dilakukannya rekapitulasi. Rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Provinsi, dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil
rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dengan menggunakan
format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Berita Acara dan Sertifikat tersebut,ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi.
4. Rekapitulasi di Tingkat Nasional
Setelah menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR dan DPD dari
KPU Provinsi, KPU membuat Berita Acara penerimaannya. Setelah itu KPU melakukan
rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara DPR dan DPD, dalam rapat yang dihadiri
saksi peserta pemilu. Kemudian KPU membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan membuat
Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut. Hasil rekapitulasi tersebut
diumumkan oleh KPU kepada masyarakat. Lebih lanjut KPU menyerahkan Berita Acara
rekapitulasi penghitungan suara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota
DPR dan DPD kepada saksi peerta Pemilu dan Bawaslu.
Dalam hal timbul dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau keslahan
dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR dan DPD, saksi dan
Bawaslu, menyampaikan laporan kepada KPU, KPU harus menindaklanjuti laporan tersebut,
pada hari yang sama dengan hari dilakukannya rekapitulasi.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
12/45
Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dituangkan dalam Berita Acara hasil
rekapitulasi suara dan Sertifikasi hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD, dengan
menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Berita Acara dan Sertifikat
tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota KPU. Kemudian KPU melalui rapat pleno
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh anggota DPR dan DPD.
Para saksi peserta pemilu dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi, dan KPU, harus mendapat/membawa mandat secara tertulis dari peserta pemilu
yang bersangkutan (pasal 194 sampai 197).
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
13/45
Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. KPU Kota Surabaya
2. Pelaksana:
- PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)
- PPS (Panitia Pemungutan Suara)
- KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara
A. Tugas, Wewenang, dan KPPS
Tugas , wewenang, dan kewajiban KPPS dalam penyelenggara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
5. Menindaklanjuti dengan segera hasil temuan dan laporan yang disampaikan oleh
saksi, pengawas lapangan, dan masyarakat yang hadir pada hari dan tanggal
pemungutan suara.
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan isi setelah penghitunga suara
dan setelah kotak suara disegel.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
14/45
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS.
8. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikasi hasil
penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
9. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota
Surabaya, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. Keanggotaan KPPS
1. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di
sekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
b. 6 (enam) orang anggota.
2. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Surabaya.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota
Surabaya.
C. Tata Kerja KPPS
1. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaran pemungutan suara dan
penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
a. Member penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota
KPPS.
b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
15/45
c. Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepala
pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS
(Formulir Model C-6 KWK).
d. Memimpin kegiatan penyiapan TPS.
e. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan
calon yang akan bertugas di PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di TPS adalah:
a. Memimpin kegiatan KPPS.
b. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang akan ditandatangani oleh
pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
c. Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang
hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
d. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara.
e. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat (setelah ada
pemilih yang hadir).
f. Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir.
g. Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua
setengah persen) bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
h. Menghitung dan menandatangani surat suara.
i. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di TPS adalah:
a. Mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti
penghitungan suara.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
16/45
b. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
c. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh
saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan
sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah atau sesuai dengan tingkatannya di TPS.
d. Melaksanakan tugas kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui
ketua PPS.
5. Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
a. Membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas.
b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
6. Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.
Tugas KPPS Sebelum Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
A. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah atau Janji KPPS
1. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota
berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasakan
peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama
Ketua KPU Kota Surabaya.
2. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sesuai dengan ketentuan: adalah 7
(tujuh) orang.
3. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Ketua KPPS dipilih dari anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
17/45
5. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji ketua
KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas
dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan
penghitungan suara di TPS.
6. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan
tanggal pemungutan suara di TPS, sebelum pelaksaan pemungutan suara.
B. Perlengkapan TPS
1. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara
di TPS dari PPS, terdiri dari:
- Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
- Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak jumlah
pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5%(dua setengah persen).
- Tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol.
- Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah (dalam
bilik).
- Segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 15 (lima belas)
buah.
- Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-
KWK beserta lampirannya)
- Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam,
sampul kertas, kantong plastic, dan ballpoint.
2. Kelengkapan administrasi lainnya yang tidak dimasukkan dalam kotak suara,
meliputi:
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
18/45
- Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah.
- Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu
masuk TPS.
- Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh
PPS dengan ketentuan:
a.Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu)
rangkap.
b. Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
c.Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak
yang diperlukan.
- Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Form Model C6-KWK)
sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
- Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS
termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
- Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
3. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap
keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Untuk keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara
di TPS, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun
Warga/ Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat dijamin keamanannya.
C. Pembagian Tugas
1. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai:
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
19/45
a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
b. Pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
2. Pembagain tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud
pada angka 1 (satu) huruf b, ditentukan:
a. Apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang:
- Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan
suara.
- Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja
pimpinan termasuk menyiapkan berita acara serta lampirannya.
- Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan
memeriksa kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih
dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat
pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-
jari tangan pemilih. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS keempat berada di
dekat pintu masuk TPS.
- Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk
memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam
melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih.
- Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat
suara ke dalam kotak suara, dan adalam melaksanakan tugasnya berada di kotak
suara.
- Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam
melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan
memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah
memberikan suaranya.
- Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, anggota KPPS keenam merangkap
melaksanakan tugas anggota KPPS ketujuh.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
20/45
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
21/45
7. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum dan tanggal pemungutan suara
belum menerima formulir (Model C-6 KWK), diberi kesempatan untuk meminta
kepada ketua KPPS dan PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.
8. Ketua KPPS dan ketua PPS berdasarkan kartu pemilih tersebut meneliti nama pemilih
dimaksud dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk
wilayah PPS.
9. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, ketua KPPS
berdasarkan keterangan ketua PPS memberikan formulir (Model C-6 KWK).
10. Penduduk Surabaya yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap
tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
E. Penyiapan TPS
1. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi
yang telah ditetapkan.
2. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dan hari
dan tanggal pemungutan suara.
3. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan:
a.Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh
lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS.
b. Meja panjang dan tempat duduk untuk ketua KPPS, anggota KPPS kedua, dan
anggota KPPS ketiga.
c.Meja dan tempat duduk untuk duduk anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk
TPS.
d. Tempat duduk untuk anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat
duduk pemilih dan bilik suara.
e.Tempat duduk untuk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
22/45
f. Tempat duduk untuk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS.
g. Meja dan tempat duduk untuk saksi pasangan calon.
h. Tempat duduk untuk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-
masing sebanyak yang diperlukan.
i. Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS,
jaraknyakurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS berhadapan
dengan tempat duduk pemilih.
j. Meja untuk bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk
ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian
sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.
k. Papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu ) buah
dipasang di dekat pintu masuk TPS.
l. Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C-2
KWK) ukuran besar.
m.Papan nama TPS ditempelkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
n. Meja atau papan untuk menempatkan bilik suara dan alat pencoblosan serta
alat pencoblos surat suara.
o. Tambang, kayu atau bamboo untuk membuat batas TPS.
4. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.
5. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi
pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana
Kampanye tingkat Kota kepada ketua KPPS.
6. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye tidak terbentuk di Kota Surabaya, surat mandat
dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang
mengajukan pasangan calon di tingkat Kota.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
23/45
7. Ketua KPPS member tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon
sebagai bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS.
8. Pembuatan TPS berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan)
meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan menampung peralatan di TPS.
9. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
10. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
a. Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan
calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang
dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara.
b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan untuk pemilih ketika memberikan
suara akan melatarbelakangi tembok/dinding.
11. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang/bahan lain.
12. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan
lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non
pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat
ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
13. Tempat ibadah, termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai
tempat pemungutan suara.
Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
A. Pemungutan Suara
1. Persiapan
a. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS,
dan saksi apsangan calon yang hadir melakukan kegiatan:
- Memeriksa TPS dengan perlengkapannya.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
24/45
- Memasang daftar pasangan calon di tempat yang ditentukan.
- Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan
administrasinya di depan meja ketua KPPS.
- Memanggil pemilih yan sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah
disediakan.
- Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu
setempat.
2. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu
setempat.
b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka, pemilih belum ada yang
hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya pemilih yang
hadir.
c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sudah ada pemilih yang hadir,pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
d. Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir
di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
e. Dalam pelaksanaan pembukaan rapat pemungutan suara, ketua KPPS melakukan
kegiatan:
- Memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang
hadir yang sudah menyerahkan surat mandat dari tim kampanye pasangan calon.
- Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja
secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap
jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir (Model C-4
KWK).
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
25/45
- Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak
suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara
serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
- Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul
yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
- Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5%
(dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap
untuk TPS.
- Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap
untuk TPS yang bersangkutan.
f. Semua kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksudkan pada huruf e dibantu oleh
anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau,
dan warga masyarakat.
g. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut, ketua KPPS memberikan penjelasan kepada
pemilih mengenai:
- Tujuan pemberian suara.
- Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara.
- Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap meja ketua KPPS
dan saksi pasangan calon.
- Cara memberikan suara yang benar pada surat suara dengan mencoblos.
- Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat
suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kalo dan pemeriksaannya dilakukan
oleh pemilih di hadapan ketua KPPS.
- Sah dan tidak sah suara pada surat suara.
- Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih
memberikan suara.
h. Penjelasan ketua KPPS sebagaimana tersebut diatas hanya dilakukan 1 (satu) kali.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
26/45
i. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai surat suara
yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
- Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
- Tanda coblos hanya terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan
nama pasangan calon yang telah ditentukan.
- Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kolom yang memuat nomor,
foto, dan anama pasangan calon.
- Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama
pasangan calon.
j. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan diatas, suaranya
dinyatakan tidak sah.
k. Setelah melaksanakan kegiatan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf g,
KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu:
- Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan oleh
pemilih yang akan dipanggil.
- Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa
kartu pemilih, yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta
memperlihatkan identitas sah lainnya kepada ketua KPPS.
- Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran
pemilih, dan pemilh yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk
memberikan suara kepada ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih.
- Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor
dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di
depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda
contreng.
- Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah kepada pemilih.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
27/45
l. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS wajib mendahulukan melayani
terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
m. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak
pilihnya di TPS lain dengan menggunakan kartu pemilih, dengan ketentuan:
- Anggota KPPS mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap
pemilih dalam formulir (Model C-8 KWK).
3. Tata cara pemberian suara, meliputi:
a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk
memberikan suara.
b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak
segi empat yang disediakan dalam surat suara.
c. Sebelum mencoblos surat suara, pemilih meletakkan surat suara dalam keadaan
terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara
dicoblos dengan alat pencoblos yang telah disediakan.
d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karenaakan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih dapat melipat kembali surat suara seperti
semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda
coblosan tidak dapat dilihat.
f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan
memperlihatkan kepada ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam
kotak suara.
g. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus/tinta pada salah satu jari
tangan.
h. Ketentuan pemberian suara sebagaimana tersebut di atas, berlaku bagi pemilih
tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
28/45
i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat
memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas
permintaan pemilih yang bersangkutan.
j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau
yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
dibantunya.
k. Untuk keperlua bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa,
atau yang mempunyai mempunyai halangan fisik lain. Ketua KPPS menugaskan
anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan
menurut cara sebagai berikut:
- Pemilih yang tidak dapat berjalan , anggota KPPS kelima dan keenam membantu
pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh
pemilih sendiri.
- Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS
kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih
dengan disaksikan anggota KPPS keenam dengan tetap menjaga kerahasiaan pemilih.
l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang
mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih
sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau
yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan
formulir (Model C-7 KWK).
n. Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang
diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS dan
menunggu giliran untuk memberikan surat suara serta anggota KPPS, saksi pasangan
calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang
bersangkutan serta memilih dari TPS lain.
o. Setelah semua anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lainsebagaimana tersebut di atas selesai memberikan suaranya, ketua KPPS mengumukan
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
29/45
kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai
dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu
setempat.
Perhitungan Suara
1. Persiapan
a. Sebelum pelaksanaan perhitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua
anggota KPPS melakukan kegiatan:
- Mengatur susunan tempat perhitungan suara termasuk memasang formulir (Model C-
2 KWK) berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga
pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dan jelas.
- Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga
mudah digunakan untuk keperluan perhitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan
penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastic pembungkus serta segel KepalaDaerah dan peralatan TPS lainnya.
- Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak
kuncinya.
b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai
dengan selesai.
c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
- Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
- Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih
Tetap untuk TPS.
- Jumlah pemilih dari TPS lain.
-Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
30/45
- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru
dicoblos.
d. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi
Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
e. Penggunaan surat suara tambahan/ cadangan dalam penghitungan suara dibuatkan
Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang anggota KPPS (Form Model C5 KWK).
f. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandate dari
Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS sehari
sebelumnya.
g. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan
calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat
menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
h. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila
ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan.
a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai pelaksanaan
persiapan penghitungan suara.
b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan
penghitungan suara di TPS.
c. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan:
- Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga
memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat
hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir (Model C-1 KWK);
- Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatathasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Katua
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
31/45
KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C-2
KWK) ukuran besar;
- Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh
Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangn
calon; dan
- Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua
KPPS, antara lain jika dibutuhkan merangkap menjadi petugas keamanan TPS
d. Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas diantara
keenam orang anggota tersebut harus tetap berfungsi sebagaimana dimaksud angka
1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.
e. Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima
orang anggota tersebut adalah sebagaimana angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 di
atas.
f. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota
KPPS, melakukan kegiatan:
- Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup dan pelaksanaan
penghitungan suara di TPS dimulai;
- Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua hadir
- Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meje
KPPS
- Menghitung jumlah surat suara dan memberitahu jumlah tersebut kepada yang
hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan
- Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada
surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap
pasangan calon yang dicoblos
- Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 5
dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C-2 KWK)
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
32/45
- Dapat memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang
disaksikan oleh yang hadir dan / atau saksi pasangan calon.
g. Ketua KPPS harus cermat dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil
pencoblosan pada surat suara yang dinyatakan sah.
h. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS,
dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
i. Saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, wartawan dan warga masyarakat
sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
j. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
k. Dalam hal tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat
sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada ketua KPPS.
l. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dapat diterima, KPPS
seketika itu juga mengadakan pembetulan.
m. Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan formulir (Model C-3
KWK).
n. Apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat atau tidak
terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS, ketua KPPS tetap mengisi formulir (Model C-3 KWK)
dengan tulisan pada formulir (Model C-3 KWK) NIHIL.
o. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses
penghitungan suara di TPS, tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
p. Setelah kegiatan penghitungan, ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS
keempat melakukan kegiatan:
- Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan
dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
33/45
Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan (Sampul Model
V.S.4 KWK).
- Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan
dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah,
rusak dan keliru coblos kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan
(Model V.S.3 KWK).
- Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara sisa (tidak terpakai) ke dalam
sampul yang disediakan (Model V.S.2 KWK).
q. Segera setelah penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta
lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.
r. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani
oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta
ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
s. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukan dalam sampul (model V.S.1 KWK)
khusus yang disediakan dan dimasukan ke dalam kotak suara yang pada bagian luarditempel label serta segel.
t. Berita acra penmungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dimasukkan ke
dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel lebel serta segel.
u. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara,
sertikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
dengan menggunakan surat pengantar/ tanda terima (Model C-9 KWK).
v. KPPS memberikan salinan berita acara ( Model C KWK), catatan hasil penghitungan
suara (lampiran C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir,
pengawas pemilu lapangan, dan PPK dan PPS masing-masing sebanyak 1 (satu
rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap (lampiran model C-1 KWK) ditempat
umum.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
34/45
w. KPPS selain memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
dan menempelkan lampiran model C-1 KWK ditempat umum dengan cara
menempelkannya pada TPS dan / atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan
lampiran model C-1 KWK kepada PPS untuk keperluan pemungutan hasil
perhitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerja PPS dengan cara menempelkan
pada sarana pengumuman/ kelurahan.
x. Salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara disampaikan kepada
masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang
ditulis dengan tangan.
y. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara ditulis dengan
tangan, salinan tersebut disusun oleh ketua dan anggota KPPS yang bersangkutan.
Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang
A. Penghitungan Suara Ulang
Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan yaitu:
1. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
2. Penghitung suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya
3. Saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas.
4. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah
disediakan.
5. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan suara yang sah dan surat suara
tidak sah.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
35/45
B. Pemungutan Suara Ulang
Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi:
a. Kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan
atau penghitungan suara suara tidak dapat dilakukan.
b. Hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat
satu atau lebih keadaan:
- Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara
tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
- Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau
menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan.
- Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS
yang sama atau pada TPS yang berbeda.
- Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh
pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah.
- Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagai pemilih,
mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tersebut.
- Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam
rapat pleno PPK dengan keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
Analisa dan Kesimpulan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara terhadap Asas-
Asas Pemilu yang Demokratis
Proses ini merupakan proses puncak dari proses pemilu, karena segala persiapan dan
unsur-unsur lain berakhir pada proses ini. Dalam proses ini, menurut UUD 1945, pemilu
diterapkan melalui asas-asas yang ada.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
36/45
Asas-asas yg dimaksud adalah:
1. Langsung
2. Umum
3. Bebas
4. Rahasia
5. Jujur dan Adil
6. Transparan
7. Akuntabel
Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan
suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan
minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin
berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.
Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi,
pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa
diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,
kedaerahan, dan status sosial.
Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga
negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani
dan kepentingannya.
Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak
akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan papun. Pemilih memberikan suaranya
pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan.
Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan
suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
37/45
Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/pelaksana,
pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk
pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak
jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta
Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Transparansi diharuskan dalam proses penghitungan suara, wakil-wakil partai politik
dan calon harus diperbolehkan untuk menyaksikan dan/atau berpartisipasi dalam proses, dan
diizinkan untuk menyalin pernyataan dari hasil proses penghitungan. Pengamat pemilihan
nasional dan internasional juga akan diizinkan untuk menyaksikan proses dan diizinkan untuk
menyalin pernyataan dari hasil proses penghitungan. Selain itu, warga negara juga sangat
disarankan untuk menyaksikan proses penghitungan.
Akuntabilitas untuk setiap tahap proses penghitungan sangatlah penting. Di tingkat
nasional, badan manajemen pemilihan harus bertanggung jawab. Di tingkat distrik pemilihan,
mungkin petugas pemilihan senior atau komisi resmi. Pada tempat pemungutan suara,
petugas tempat pemungutan suara tertentu mungkin bertanggung jawab atas pemungutan
suara dan menghitung. Jelas proses keluhan dan banding juga penting. Harus ada struktur ditempat dengan otoritas dan kompetensi untuk mengajukan keluhan dan naik banding. Ini
mungkin termasuk komite penghubung partai politik, pengelolaan konflik dan resolusi tubuh
dan struktur hukum. Membuat aturan, termasuk kriteria untuk menolak surat suara, harus
jelas, disepakati di hadapan umum dan dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam
pemilu, termasuk pejabat pemilihan umum publik, partai politik, calon, organisasi non-
pemerintah, dan pengamat pemilihan nasional dan internasional. Jejak audit jelas sangat
penting dalam menentukan akuntabilitas.
Selain berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, pemungutan dan
penghitungan suara juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip melayani pemilih dalam
memberikan suaranya. Pada Pemilu 2004, KPU menggunakan jargon ini sebagai pegangan
oleh seluruh aparat KPU. Jargon ini tidak datang dari khayalan tetapi merupakan wujud dari
penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Berikut disampaikan sejumlah wujud pelayanan
kepada pemilih dalam memberikan suaranya.1
1 Ramlan Surbakti, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Kemitraan bagi
Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008, halaman 180.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
38/45
Pertama, pemberian informasi kepada pemilih tidak hanya mengenai tanggal, hari,
jam dan tempat pemberian suara (undangan kepada setiap pemilih terdaftar) tetapi juga
sosialisasi mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
Kedua, desain surat suara, cara memberikan suara, dan kriteria keabsahan surat suara
juga disusun berdasarkan pertimbangan kemudahan bagi pemilih dalam memberikan suara.
Ketiga, lokasi dan tata letak TPS menjamin akses bagi pemilih yang masuk kategori
difabel dan pemilih usia lanjut dalam memberikan suara.
Keempat, penyediaan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel.
Kelima, pemungutan suara tidak hanya dilaksanakan pada hari libur atau yang
diliburkan sehingga memungkinkan semua pemilih datang ke TPS memberikan suara tetapi
juga diadakan dalam waktu yang cukup.
Keenam, larangan bagi media dan siapa saja menyampaikan pemberitaan mengenai
hasil Jajak Pendapat atau hasil Hitungan Cepat (Quick Count) pada saat pemungutan suara
tengah berlangsung di beberapa wilayah.
Ketujuh, kesempatan memberikan suara di TPS dilaksanakan berdasarkan prinsip
siapa yang lebih dahulu datang, lebih dahulu mendapatkan kesempatan memberikan suara
(first come, first serve).
Kedelapan, mengadakan TPS khusus bagi kelompok pemilih yang karena suatu hal
tidak bisa memberikan suara di TPS tempat dia terdaftar, seperti di Rumah Sakit, Panti
Jompo, rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
Kesembilan, memberi kesempatan satu kali kepada pemilih untuk mengganti surat
suara yang rusak atau salah dalam memberikan tanda.
Kesepuluh, memberi kesempatan bagi pemilih terdaftar untuk memberikan suara
walaupun pada hari pemungutan suara tidak bisa memberikan suara pada TPS tempat dia
terdaftar, baik dalam bentuk absentee voting dan mail voting maupun dalam bentuk
pemberian suara di TPS lain.
Karena berdasarkan ketentuan (Pasal 2 UU Pemilu), pemilihan umum dilaksanakan
secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,maka prinsip efisiensi juga harus dilaksanakan dalam semua tahapan penyelenggaraan
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
39/45
pemilihan umum, termasuk pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Efisiensi
memang sangat penting tetapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada khususnya dan
demokrasi pada umumnya, prinsip efektivitas harus mengalahkan efisiensi ketika pilihan
efisiensi berseberangan dengan prinsip efektivitas. Peningkatan jumlah maksimal pemilih
pada suatu TPS ataupun penghapusan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tingkat PPS
tetap tidak boleh mengabaikan efektivitas dalam arti pencapaian tujuan pemilihan umum
berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis dan prinsip melayani pemilih
memberikan suara.
Salah satu TPS yang kami teliti adalah TPS yang berada di sekitar rumah anggota
kelompok kami. Salah satu TPS tersebut berada di desa Bangah, Sidoarjo. TPS itu digunakan
salah satu anggota kami dalam menyalurkan suaranya pada pemilu legislatif. Menurut
keterangan salah satu anggota kelompok kami, pada saat menyalurkan suaranya, terdapat
tahapan-tahapan yang mungkin bisa dibilang berbeda.
Awalnya, sebelum hari H pemungutan suara, tiap penduduk mendapat Kartu Pemilih
yang dibagikan 2-3 hari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, pemilih juga mendapat undangan
yang menunjukkan tempat TPS mana ia harus menyalurkan suaranya serta nomor pemilih
juga sudah tercantum di undangan itu.
Pada saat hari H, pemilih datang ke TPS yang telah ditentukan, pemilih datang ke
meja pendaftaran dengan menunjukkan undangan yang telah dibagikan kemarin. Petugas
pendaftaran dengan membawa catatan daftar pemilih mencari nama pendaftar dan memberi
tanda pada catatan tersebut serta undangannya. Oleh petugas yang lain, undangan tersebut di
bawa kepada KPPS dan KPPS melakukan hal yang sama oleh petugas pendaftar, yaitu
mencari nama yang tertera pada undangan tersebut dan memberi tanda pada undangannya.
Setelah itu, pemilih dipanggil dengan diberi surat suara dan baru boleh memberikan hak
suaranya pada bilik yang telah disediakan. Setelah itu, pemilih memasukkan kertas suara
kepada kotak yang telah disediakan dan mencelupkan kelingking kirinya pada tinta. Dan
selesai.
Namun ada yang janggal dalam proses ini, yaitu kartu pemilih yang telah dibagikan
sebelum hari H tidak dipergunakan sama sekali. Panitia hanya memperhatikan undangan
yang telah dibawa oleh pemilih.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
40/45
Proses penghitungan suara dimulai sekitar jam 1 siang, setelah istirahat, sholat, dan
makan siang. Selesai pada malam harinya. Penghitungan suara dimulai dengan membuka
kotak suara dan menyiapkan berita acara. Kemudian Ketua KPPS menghitung surat suara,
disesuaikan dengan jumlah pemilih yang melakukan pemungutan suara di TPS tersebut.
Kemudian Ketua KPPS juga menunjukkan satu per satu surat suara dengan mengeluarkannya
dari kotak suara untuk menentukan sah tidaknya, dan hasilnya.
Segala keberatan ditulis dalam form yang sudah disediakan, dan di TPS ini tidak ada
keberatan yang tidak terselesaikan pada saat penghitungan suara.
Di TPS lain yang juga melaksanakan pemilu legislatif yaitu TPS di daerah Janti,
Waru, proses pemungutan dan penghitungan suaranya juga tidak jauh berbeda. Pemilih
masuk membawa surat undangan dan kartu pemilih yang kemudian dicocokkan dengan daftar
pemilih tetap yang ada di anggota KPPS maupun Ketua KPPS, kemudian diberikan nomor
urut untuk selanjutnya dipanggil berdasarkan nomor urut dan diberi surat suara, kemudian
dipandu ke bilik suara.
Setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara yang
dijaga oleh anggota KPPS. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih juga diharuskan
mencelupkan kelingking kirinya ke dalam tinta yang disediakan di meja anggota KPPSketujuh.
Proses penghitungan suaranya juga berjalan sangat lancar dengan proses yang sama
seperti di daerah Bangah, Sidoarjo. Tidak ada keberatan yang diajukan ke tingkat yang lebih
tinggi. Seluruh keberatan diselesaikan di TPS tersebut. Hasil penghitungan suara juga
ditempel di TPS tersebut.
Sedangkan di TPS lainnya, daerah Tambaksari, Surabaya, kami melakukanwawancara pada salah satu anggota KPPS di TPS tersebut, yaitu Bapak Didit Iryono. TPS ini
menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota pada tahun 2010.
Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini tidak jauh berbeda dengan TPS
lainnya. Pemilih datang membawa surat undangan dan kartu pemilih yang telah dibagikan
beberapa hari sebelumnya, kemudian anggota KPPS keempat mencocokkan surat undangan
serta kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, kemudian memberikan nomor urut kepada
pemilih.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
41/45
Pemilih masuk ke dalam TPS, lalu ketika nomor urutnya dipanggil, pemilih diberi
surat suara oleh anggota KPPS kelima dan dipandu menuju bilik suara untuk melakukan
pemungutan suara. Setelah mencoblos, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara,
kemudian sebelum keluar TPS, jari kelingking kirinya dicelupkan ke dalam tinta oleh
anggota KPPS ketujuh.
Dalam proses penghitungan suaranya, di TPS ini berjalan cukup lancar, tidak banyak
keberatan dari pengawas pemilu lapangan dan saksi pasangan calon sehingga proses
penghitungan suara dapat selesai dalam waktu yang singkat, tidak sampai larut malam.
Pada jam yang telah ditetapkan dalam peraturan, Ketua KPPS membuka kotak suara,
sementara anggota KPPS lainnya menyiapkan berita acara dan mencatat apabila adakeberatan. Keberatan yang umumnya dipermasalahkan oleh saksi pasangan calon adalah sah
tidaknya surat suara. Dan anggota KPPS telah mencatatnya dalam formulir keberatan.
Di TPS daerah Jemur Wonosari juga tidak jauh berbeda. Pemilih membawa kartu
pemilih dan surat undangan ke TPS, diterima oleh anggota KPPS, dicocokkan dengan daftar
pemilih tetap kemudian diberi nomor urut untuk mengambil surat suara dan menuju bilik
suara.
Setelah melakukan pemungutan suara di bilik suara, pemilih juga langsung
memasukkan surat suara ke dalam kotak suara kemudian memasukkan kelingking kirinya ke
dalam tinta, dipandu oleh petugas KPPS ketujuh sebelum meninggalkan TPS.
Proses penghitungan suara di TPS ini juga berlangsung lancar, sama seperti di TPS di
kawasan Pacar Kembang, Tambak Sari. Proses penghitungannya tidak memakan waktu lama.
Secara keseluruhan berdasarkan analisa kami, seluruh proses pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS yang kami teliti sudah sesuai dengan asas-asas demokratis yang
tercantum dalam undang-undang pemilihan umum seperti yang telah kami jelaskan diatas.
Hanya saja, kendala dari jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara ini
adalah, minimnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui proses penentuan hasil, yakni
proses penghitungan suara. Di seluruh TPS yang kami teliti, sangat sedikit masyarakat yang
mau mengikuti proses penghitungan suara hingga selesai.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
42/45
Solusi dari masalah ini adalah, harus ditanamkannya kesadaran untuk memantau
transparansi penghitungan suara kepada masyarakat, tidak hanya kesadaran untuk memilih.
Dengan tingginya tingkat kehadiran pemilih dalam proses penghitungan suara, hal ini dapat
mengontrol dan memastikan bahwa suara mereka benar-benar tersalurkan sesuai dengan asas-
asas demokratis.
Daftar Pustaka
Abdullah, Rozali. 2009.Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas. Jakarta: Rajawali Pers.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
43/45
Surbakti, Ramlan. 2008. Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik
Demokratis. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
. 2010.Panduan KPPS. Surabaya: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
44/45
Masalah Pemilu
PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
7/22/2019 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
45/45
Finta Nurhadiyanti 070913012
Rizkal Ula 070913014
Demita Widhiani 070913029
Meyrza Ashrie Tristyana 070913042
Departemen Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga 2012