MAKALAH ILMU PERUNDANG-UNDANGAN “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” Disusun Oleh: Raka Tri Portuna 02011281419245 Dosen Pengampu: Laurel Heydir, S.H., M.A Lusi Apriyani, SH., LL.M JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MAKALAH ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
“Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”
Disusun Oleh:
Raka Tri Portuna
02011281419245
Dosen Pengampu:
Laurel Heydir, S.H., M.A
Lusi Apriyani, SH., LL.M
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2015
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. Dan juga saya berterima kasih pada
Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A dan Ibu Lusi Apriyani, SH., LL.M selaku Dosen mata
kuliah Ilmu Perundang-undangan yang telah memberikan tugas ini kepada saya.
Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kita tentang bagaimana dalam pembentukan undang-undang di negara kita
ini. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan
jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan adanya kritik, saran dan usulan
demi perbaikan makalah yang telah saya buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada
sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang
membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang
kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di
masa depan.
Indralaya, 05 Nopember 2015
Penulis
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 3
C. Manfaat 3
D. Kajian Pustaka 3
1. Teori dan Landasan Pembentukan Undang-Undang 3
2. Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik 6
3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 7
BAB II PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 9
A. Undang-Undang dan Sistem Hukum 9
B. Bentuk Undang-Undang (Struktur Naskah) 11
C. Materi Muatan dan Bahasa Undang-Undang 16
D. Prosedur Pembentukan Undang-Undang 21
BAB III PENUTUP 26
A. Pembahasan 26
B. Kesimpulan 28
DAFTAR PUSTAKA 29
Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ilmu pengetahuan perundang-undangan akhir-akhir ini sangat populer terutama untuk
membuat suatu perundang-undangan yang baru. Ilmu pengetahuan perundang-undangan
dikembangkan di Eropa Barat di negara-negara yang berbahasa Jerman dan Belanda.1
Sebagai telaah sejarah perundang-undangan (wetshistorie), dapat dikemukakan
bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melewati 4 kali
berlakunya Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Konstitusi
Republik Indonesia Serikat; (3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan;
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah
(diamendemen) dengan empat kali perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan tidak
menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya
menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan
persetujuan DPR, Sementara itu mengenai proses pembentukan undang-undang hanya
menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya.
UUD 1945 mengalami empat kali perubahan fundamental dalam waktu relatif sangat
pendek. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberi wewenang untuk mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasas 1945, sebagai perwujudan keinginan rakyat untuk
melakukan reformasi di bidang hukum.
Perubahan UUD1945 sangat mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan
urusan pemerintahan, akibatnya berbagai lembaga negara diwajibkan untuk melakukan
1 Farida, Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal.2
Pendahuluan 2
pembenahan yang menyangkut fungsinya untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Tidak hanya mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan
tetapi juga mengbah kekuasaan membentuk undang-undang dari semula yang dipegang
presiden beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, penataan
pelaksanaan fungsinya akan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undang-
undang di Indonesia. Langkah-langkah ke arah pembentukan undang-undang yang
berkualitas, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendukung reformasi hukum, telah di
implementasikan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Upaya perbaikan tersebut
menyangkut proses pembentukanya (Formal), maupun substansi yang diatur (Materil).
Langkah ini dapat memberikan jaminan, bahwa undang-undang yang dibentuk mampu
menampung berbagai kebutuhan dan perubahan yang cepat, dalam pelaksanaan
pembangunan.
Undang-undang merupakan landasan hukum yang yang menjadi dasar pelaksanaan
dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahaan. “legal policy” yang dituangkan
dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijaksanaan
yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru..2
Didalam negara yang berdasarkan atas hukum moderen (verzorgingsstaat), tujuan
utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodipikasi bagi norma-
norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan
utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modipikasi atau perubahan
dalam kehidupan masyarakat.3
Saat ini undang-undang memberikan bentuk yuridis terhadap campur tangan sosial
yang dilakukan oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Undang-
undang kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang 2 Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010), hal.1 3 Farida, Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal.2
Pendahuluan 3
hidup dalam masyarakat, melainkan memberikan bentuk bagi tindakan politik yang
menentukan arah perkembangan nilai-nilai tersebut.
Dalam uraian diatas maka dalam kesempatan ini penulis akan membuat suatu Proses
Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Apa itu Proses, menurut menurut kamus besar
Bahasa Indonesia Pengertian proses adalah rangkaian suatu tindakan. Jadi proses
pembentukan undang-undang adalah rangkaian tindakan dalam membentuk suatu peraturan
perundang-undangan. Rangkaian bagaimana sesuatu peraturan tersebut dilakukan dan
pastilah terdapat tata cara dalam melaksanakanya.
B. Perumusan Masalah
Dari judul diatas terdapat perumusan masalah diantaranya:
A. Mengapa dalam pembentukan undang-undang harus mempunyai dasar hukum?
B. Bagaimana proses pembentukan undang-undang?
C. Manfaat
1. Mahasiswa dapat mengetahui proses pembentukan undang-undang di indonesia.
2. Mahasiwa dapat mengetahui, Mengapa undang-undang mempunyai dasar hukum.
D. Kajian Pustaka
1. Teori dan Landasan Pembentukan Undang-Undang
Undang-undang (gezets) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintah,
yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, dan adanya kepastian
dalam hukum. Menurut pendapat Peter Badura, dalam pengertian teknis
ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama oleh
Pendahuluan 4
Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden, dalam penyelengaraan pemerintahan
negara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama).
Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan
dari peristilahan merupakan terjemahan dari wettelijke regeling. Kata wettelijke berarti
sesuai dengan wet atau berdasarkan wet. Kata wet pada umumnya diterjemahkan
dengan undang-undang dan bukan dengan undang. Sehubung dengan kata dasar
undang-undang, maka terjemahan wettelijke regeling ialah peraturan perundang-
undangan.
Menurut Otto, dkk., teori tentang pembentukan undang-undang (legislative
theories) memungkinkan untuk mengenali faktor relevan yang mengaruhi kualitas
hukum (the legal quality) dan substansi undang-undang (the content of the law).
Teori-teori tersebut meliputi:
1. The synoptic policy-phases theory;
2. The agenda-building theory;
3. The elite ideology theory;
4. The bureau-politics theory or organisational politics theory;
5. The four rationalities.
Diantara kelima macam teori pembentukan undang-undang tersebut, “the
agenda –building theory” kiranya sesuai-memiliki kesamaan- dengan situasi dan
kondisi pembentukan hukum di indonesia, yang pada umumnya memiliki karakteristik
“a bottom up approach”.
Dengan demikian teori tersebut mengandung persamaan unsur-unsur dengan proses
pembentukan undang-undang di Indonesia.
Landasan pembentukan undang-undang menurut Jimly Asshiddiqe, harus
dilihat dari sisi tekhnis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-
Pendahuluan 5
undang haruslah tergambar dalam ‘konsiderens” suatu undang-undang. Dalam
konsiderens suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang
menjadi landasan keberlakuan undang-undang tersebut.4
Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau
unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai
rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai
otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk
menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi
sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif
(misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di
antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum
akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.
Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama
pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang
memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator
(pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan
formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat
bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-
undangan.
Undang-undang secara formil jelas berbeda dari rancangan undang-undang.
Pembatas antara suatu rancangan undang-undang dan undang-undang adalah tindakan
pengesahan formil berupa pengundangan un-dang-undang itu dalam Lembaran
Negara. Sejak undang-undang itu diundangkan, maka naskahnya resmi disebut sebagai
undang-undang. Akan tetapi, sebelum naskah yang bersangkutan resmi disahkan oleh
4Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada(2010), Hal.25
Pendahuluan 6
Presiden dan kemudian diundangkan sebagaimana mestinya da lam Lembaran Negara,
maka naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai rancangan undang-undang.
Tentu saja dapat dibedakan antara rancangan un-dang-undang yang belum dibahas
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang yang sedang
dalam proses pembahasan bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan
rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh DPR
bersama dengan pemerintah, yaitu yang sudah disahkan secara materiel dalam rapat
paripurna DPR-RI sebagai tanda dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden atas rancangan undang-- undang yang bersangkutan.5
2. Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut
Van Der Vlies, banyak memengaruhi rumusan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004
(yang sekarang telah di amandemen) ke UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perumusan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang patut menurut Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul Het Wtsbegrip en
beginselen van behoorlijke regelgeving dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas
formal dan asas materiil.
1) Asas-asas formal meliputi:
a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);
b. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ);
c. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);
d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);