Top Banner
PROSES BISNIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
14

PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

Apr 15, 2019

Download

Documents

nguyenkhue
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

PROSES BISNIS• DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

• KABUPATEN LAMONGAN

Page 2: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

PROSES BISNIS (DLH)

Tujuan

PROSES BISNIS MANAJEMEN

• Pengelolaan Kinerja• Kepatuhan Internal• Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS INTI

STAKEHOLDERS

• Bupati, DPRD,BPK, Kementerian,Pemprov, OPD,

Masyarakat

HASIL / OUTPUT

• % Koperasi aktif

Tujuan

PROSES BISNIS PENDUKUNG

• Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi• SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)• Ketersediaan sarana & prasarana serta Teknologi Informasi• Perencanaan yang baik• Ketersediaan anggaran yang cukup

BISNIS INTI

• % Koperasi Berkualitas• % Usaha kecil terhadap usaha

mikro dan kecil

• % Pertumbuhan Usaha Kecil• % Penumbuhan Usaha mikro

MANFAAT / OUTCOME

• Taraf hidup masyarakatsemakin meningkat

PROSES

Page 3: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

Proses Bisnis Manajemen

PerencanaanKinerja

EvaluasiKinerja

Pengelolaan

Pengelolan Kinerja

• Menyelaraskan visidan misi, sesuaidengan Renstra. Dalam PengelolaanKinerja DPRKP

Kepatuhan Internal

• Mengevaluasi kepatuhanterhadap

PengelolaanResiko• Memaksimal kan

pencapaian tujuandengan jalanmerencanakan

PengukuranKinerja

PelaporanKinerja

Pengelolaan Kinerja

Kinerja DPRKP selalu berpedomanpada indikatorindikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerjajuga menyentuhaspek kepatuhanInternal danPengelolaan

terhadapperaturanperundanganyang sesuaiTupoksi danSOP

merencanakansolusi sesuaidenganpermasalahanyang mungkinmuncul

Page 4: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

Proses Bisnis IntiDinas Koperasi dan Usaha Mikro

Prosentase Koperasi Berkualitas1

Prosentase Usaha kecil terhadap usahaProsentase Usaha kecil terhadap usahamikro dan kecil2

Page 5: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

PROSES BISNIS DINAS LH KAB. LAMONGAN

PERENCANAAN

- FORUM OPD- SIPPD- KUA / PPAS- RKA

PENYUSUNAN DPA

PengadaanBarang / Jasa

Kegiatan Rutin

Proses Pengadaan

Pelelangan

PENCAIRAN

PELAPORAN- RKA- RAB &

GAMBAR

- PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

- PPHPG- PENGAWAS

LAPORAN KEGIATAN DINAS

ANALISIS CAPAIAN

PROGRAM

LAPORAN PERTANGGUNG

JAWABAN

RPJMD / RENSTRA

PENYAMPAIAN PERTANGGUNG

JAWABAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN

Page 6: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

PROSES BISNIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRODALAM MENCAPAI SASARAN

% KoperasiBerkualitas

Menyiapkan Data Koperasi untuk

dilakukanpemringkatan

Melakukan penilaiandengan menggandeng

pihak ketiga

Pemberian Peringkatdan penghargaan

Melakukanpembinaan

Menyiapkan Data Koperasi yang sudah

atau belummelaksanakan RAT

Mengevaluasi KinerjaPengurus Koperasi

pembinaan

Pembubaran Koperasi

% Usaha kecilterhadap usaha mikro

dan kecil

Melakukan pendataanjumlah usaha mikro

dan kecil

Memberi pelatihanketrampilan

Memberikan Permodalan Usaha

Page 7: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro

Tujuan RPJMDTujuan RPJMD

Tujuan PD

Sasaran PD% koperasi aktif

KEPALA DAERAH

KEPALA DISKOPUM(ESELON 2)

Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha MikroMeningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro

% koperasi berkualitas% usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil

% Pertumbuhan ekonomi% Pertumbuhan ekonomi

Sasaran RPJMDSasaran RPJMD

% koperasi berkualitas% usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil

% koperasi berkualitas% usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil

% Pertumbungan Usaha Kecil % Penumbuhan usaha mikro

7

Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro dan koperasi

Yang Kondusif

Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro dan koperasi

Yang Kondusif

Program Peningkatan kualitas koperasi

Program Peningkatan kualitas koperasi

Program Pengembangan produk Usaha bagi Usaha

Mikro dan Koperasi

Program Pengembangan produk Usaha bagi Usaha

Mikro dan Koperasi

Program Peningkatan akses kemitraan

sumberdaya produktif

Program Peningkatan akses kemitraan

sumberdaya produktif

Fasilitasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan Usaha

Mikro

Fasilitasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan Usaha

Mikro

Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Penumbuhan Wirausaha Baru

Penumbuhan Wirausaha Baru

Fasilitasi Peningkatan JaringanAkses Pembiayaan

Fasilitasi Peningkatan JaringanAkses Pembiayaan

ANGGARAN

KEPALA BIDANG

(ESELON 3)

KEPALA SUB BIDANG

(ESELON 4)

Program Pengembangan pemasaran bagi Usaha Mikro

dan Koperasi

Program Pengembangan pemasaran bagi Usaha Mikro

dan Koperasi

Penyelenggaraan Pameran koperasi dan usaha mikro

Penyelenggaraan Pameran koperasi dan usaha mikro

(umlah Koperasi dan UM yang terstandarisasi

(umlah Koperasi dan UM yang terstandarisasi

(Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan )

(Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan )

(% Peningkatan equitas UM dan

Koperasi )

(% Peningkatan equitas UM dan

Koperasi )

(Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi)

(Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi)

(Jumlah Pelatihan Penumbuhan

wirausaha baru

(Jumlah Pelatihan Penumbuhan

wirausaha baru

(% Peningkatan Omzet usaha koperasi dan usaha mikro)

(% Peningkatan Omzet usaha koperasi dan usaha mikro)

(Jumlah modal kemitraan bagi Koperasi dan UM )

(Jumlah modal kemitraan bagi Koperasi dan UM )

(jumlah pameran koperasi danusaha mikro)

(jumlah pameran koperasi danusaha mikro)

Jumlah Koperasi dan usahamikro yang mendapat akses

pembiayaan

Jumlah Koperasi dan usahamikro yang mendapat akses

pembiayaanJumlah Perijinan UsahaJumlah Perijinan Usaha

Page 8: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

Perencanaan Kegiatan

05

04

03

Penyelenggaraan Forum OPD

Input Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

03

02

01

Penyusunan KUA / PPAS

Menyusun RKA

Membuat Perencanaan pekerjaan ( RAB,Gambar, KAK)

Page 9: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

( Rencana Umum Pengadaan )

Input Sistem Informasi RUP

Penyusunan DPA

3

21

PELAKSANAAN, PENGAWASAN & EVALUASI

Pengawas , PPHP.

Mengevaluasi PekerjaanTim Teknis, Pengawas, PPHP.

Pengawasan Pekerjaan

4

3

Page 10: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

JENIS PELAPORAN

Page 11: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

PROSES BISNIS PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN OPERASIONALDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Peraturan Perundang-undangan meliputi Tupoksi Organisasi

SDM ( Kompetesi dan Kesadaran Pegawai )

Tersedianya Sarana dan prasarana dan teknologi informasi

Perencanaan yang Baik

Ketersediaan Anggaran yang cukup

Page 12: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKROKABUPATEN LAMONGAN

Kepala Dinas

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM SUBBAG KEUANGAN SUBBAG PROGRAM

BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA

MIKRO

Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

dan Usaha Mikro

Kepala Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi

dan Usaha Mikro

Kepala Seksi Fasilitasi Perizinan Koperasi dan

Usaha Mikro

PRODUKSI DAN PEMASARAN

Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk

Kepala Seksi Pengembangan Informasi

dan Jaringan Usaha Pemasaran

Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru

UPT

PENGAWASAN

Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha

Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Usaha

Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (USPPS)

Kepala Seksi Penerapan Sanksi

PEMBIAYAAN

Kepala Seksi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Simpan

Pinjam (USP) dan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah

(USPPS)

Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Non Bank dan Lembaga Keuangan

(LK) lainnya

Page 13: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

TUGAS & FUNGSI TUGAS & FUNGSI

TUGAS:Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusanpemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaantugas bidang koperasi, usaha mikro

FUNGSI :FUNGSI :Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikroPerumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;Pelaksanaan administrasi dinas;Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 14: PROSES BISNIS - lamongankab.go.id · PROSES BISNIS PENDUKUNG •Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi •SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai) •Ketersediaan

Address: Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan Address: Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan E-mail: [email protected]

facebook.com twitter.com linkedin.com