Nomor POS 105 /G5.16/KP/2019 Tgl. Pembuatan 6 Februari 2019 Tgl. Revisi Tgl. Efektif Kepala Balai Bahasa Bali Toha Machsum, M.Ag. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NIP 197207222001121001 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA Judul POS Layanan Pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) Balai Bahasa Bali BALAI BAHASA BALI DASAR HUKUM 1.Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 36 2. SK Mendiknas Nomor 52/U/2003 tentang Penggunaan UKBI di Masyarakat 3. Undang-Undang No. 24Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 4. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 5. PMK-190/PMK 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7. Permendikbud No. 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Permendikbud No. 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. Daftar Isian Pelaks) Balai Bahasa Bali, Nomor SP DIPA-023.13.2.414587/2017 tanggal 7 Desember 2016. 9. SK Kepala Balai Bahasa Bali Nomor 67/G5.16/KP/2017 tentang TIM UKBI Balai Bahasa Bali tahun 2017 KETERKAITAN 1. POS Lembaga 2. POS Bidang Program dan Pelaporan 3. POS Pengadaan Barang dan Jasa 4. POS Pencairan Anggaran PERINGATAN Apabila laporan pelaksanaan terlambat dibuat maka pelaporan daya serap terhambat sehingga berdampak pada kinerja lembaga PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR BALAI BAHASA BALI 2019 Disahkan oleh LAYANAN PENGAJARAN BIPA 1. Memahami SOTK Lembaga 3. Mampu mengorganisir kegiatan 4. Mampu menjalin kerja sama dengan instansi terkait 5. Memahami dalam penyusunan pelaporan kegiatan KUALIFIKASI PELAKSANA PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya 2. Memahami pelaksanaan Layanan bipa PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1. ATK 2. APK