Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 1 KATA PENGANTAR Sesuai dengan pilar ketiga Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, sejak tahun 2005 Depdiknas mewujudkannya dalam program pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen secara terintegrasi. Sangat disadari bahwa data perencanaan hingga pelaporan keuangan dan aset yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah yang seyogyanya data tersebut merupakan bagian terintegrasi serta tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) menjadi tugas Sekretariat Jenderal Depdiknas dalam mewujudkan pilar ketiga kebijakan pembangunan tersebut. Sistem yang dikembangkan adalah sebuah sistem berbasis web, berdasarkan sistem aplikasi keuangan Departemen Keuangan, mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam rangka mengelola Departemen. Selain untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia (human error), sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan. Sebagai bagian dari pengembangan sistem tersebut, buku Prosedur Operasi Standar Sistem Informasi Manajemen Keuangan 2008 disusun dengan tujuan agar setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsi masing – masing sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan dan barang milik negara. Kepada semua yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, atas nama Menteri Pendidikan Nasional, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas kerja kerasnya. Buku ini dibuat untuk dipergunakan oleh karyawan dan pimpinan di seluruh satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 28 Januari 2009 Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. Dodi Nandika NIP 131127559
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 1
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan pilar ketiga Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, sejak tahun 2005 Depdiknas mewujudkannya dalam program pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen secara terintegrasi. Sangat disadari bahwa data perencanaan hingga pelaporan keuangan dan aset yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah yang seyogyanya data tersebut merupakan bagian terintegrasi serta tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) menjadi tugas Sekretariat Jenderal Depdiknas dalam mewujudkan pilar ketiga kebijakan pembangunan tersebut. Sistem yang dikembangkan adalah sebuah sistem berbasis web, berdasarkan sistem aplikasi keuangan Departemen Keuangan, mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam rangka mengelola Departemen. Selain untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia (human error), sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan.
Sebagai bagian dari pengembangan sistem tersebut, buku Prosedur Operasi Standar Sistem Informasi Manajemen Keuangan 2008 disusun dengan tujuan agar setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsi masing – masing sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan dan barang milik negara.
Kepada semua yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, atas nama Menteri Pendidikan Nasional, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas kerja kerasnya. Buku ini dibuat untuk dipergunakan oleh karyawan dan pimpinan di seluruh satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Jakarta, 28 Januari 2009
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. Dodi Nandika NIP 131127559
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 1 Daftar Isi 2 BAB I Pendahuluan 4
A. Latar Belakang 4 B. Tujuan 4 C. Dasar Hukum 5 D. Daftar Istilah 6 E. Daftar Singkatan 16 F. Registrasi Petugas/User 20
1. Penjelasan Umum 20 2. Lingkup Kerja Petugas/User 21 3. Prosedur Registrasi User 22
BAB II Prosedur Operasi Standar Sistem Akuntansi Instansi A. Penjelasan Umum 23 B. Tujuan 23 C. Keluaran 24 D. Ketentuan Umum 25 E. Aspek Pengendalian Internal 29
BAB III Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat
UAKPA 32
1. Prosedur Pencatatan DIPA/DIPA Revisi, Estimasi Pendapatan, Realisasi Belanja, PNBP, Penyetoran UP, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Aset Tetap melalui Penerimaan ADK BMN, Pengembalian Belanja, dan Realisasi PHLN
32
2. Prosedur Pencatatan Piutang, Persediaan, Aset Tetap, KDP, Aset Tidak Berwujud, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 36
3. Prosedur Rekonsiliasi Internal SAK – SIMAK BMN 39 4. Prosedur Rekonsiliasi dengan KPPN 40 5. Prosedur Pengiriman Laporan UAKPA ke UAPPA-W/E1 41 6. Prosedur Tutup Tahun pada UAKPA 41
B. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat UAPPA-W 43
1. Prosedur Penerimaan Data UAKPA pada UAPPA-W 43 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil DJPb 44 3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-W ke UAPPA-E1 44 4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPPA-W 45
C. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat UAPPA-E1 46
1. Prosedur Penerimaan Data UAKPA/UAPPA-W pada UAPPA-E1 46
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 3
2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPA-E1 dengan DAPK 47 3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-E1 ke UAPA 47 4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPPA-E1 48
D. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat UAPA 49
1. Prosedur Penerimaan Data UAPPA-E1 pada UAPA 49 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPA dengan DAPK 50 3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPA ke DAPK 50 4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPA 51
BAB IV Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN A. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat
UAKPB 53
1. Prosedur Pencatatan Saldo Awal 53 2. Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN 54 3. Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN 55 4. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset 57 5. Prosedur Pencatatan Transaksi Penghapusan BMN 58 6. Penghentian BMN dari Penggunaan 60 7. Prosedur Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 61 8. Pencatatan Perolehan BMN yang Berasal Dari PHLN 62 9. Prosedur Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAK 63
10. Prosedur Rekonsiliasi UAKPB dengan KPKNL 64 11. Prosedur Pengiriman Data UAKPB Ke UAPPB-W/E1 65 12. Prosedur Pengiriman Data SIMAK BMN Ke UAKPA 65
B. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat UAPPB-W 66
1. Prosedur Penerimaan Data UAKPB Pada UAPPB-W 66 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPB-W dengan Kanwil DJKN 67 3. Prosedur Pengiriman Data UAPPB-W Ke UAPPB-E1 68
C. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat UAPPB-E1 69
1. Prosedur Penerimaan Data UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP Pada UAPPB-E1 69
2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPB-E1 dengan DJKN 70 3. Prosedur Pelaporan Dan Pengiriman Data UAPPB-E1 Ke UAPB 70
D. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat UAPPB-E1 72
1. Prosedur Penerimaan Data UAPPB-E1 Pada UAPB 72 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPB dengan DJKN 73 3. Prosedur Pelaporan Dan Pengiriman Data UAPB Ke DJKN 73
BAB V Penutup 74 Lampiran Bagan Arus Prosedur Lampiran Matriks Prosedur
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Reformasi di bidang keuangan ditandai dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, dengan harapan sistem pengelolaan keuangan Negara dapat
lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan
keuangan.
Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam
kepemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan
setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar,
sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh
bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan.
Pengelolaan anggaran yang tepat dan cepat, bukanlah tugas yang mudah bagi
Depdiknas yang memiliki skala organisasi yang besar, sebaran geografis yang
luas dan kewenangan perbendaharaan yang terdesentralisasi dangan jumlah
kantor/satuan kerja yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah
satker dan anggaran yang besar tersebut, memerlukan sistem pengelolaan
anggaran yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
sasaran organisasi setiap satuan kerja secara cepat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Berkaitan dengan latar belakang di atas, Sekretariat Jenderal menyusun
Prosedur Operasi Standar sebagai pedoman bagi para pengelola anggaran
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 5
sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat memahami
prosedur yang harus dilaksanakan.
B. TUJUAN
Prosedur Operasi Standar ini bertujuan:
1. Memberikan pemahaman yang sama bagi pejabat dan para pengelola
anggaran dan pelaporan keuangan pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan
Depdiknas;
2. Menciptakan pengelolaan anggaran yang tepat waktu, akurat, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif;
3. Mendukung terwujudnya good governance dan clean governance yaitu
terciptanya birokrasi yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 6
C. DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun
Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
pemindahtanganan BMN;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang
Penggolongan & Kodefikasi BMN;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, tentang
Penatausahaan BMN;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian
Barang Milik Negara;
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 7
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2007 tentang Unit
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008 tentang
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006
tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
19. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006
tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
20. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006
tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
21. Keputusan Menteri Keuangan nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi
Pemerintah;
D. DAFTAR ISTILAH
Dalam Prosedur Operasi Standar ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh DPR.
2. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data
berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data
transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 8
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang
pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah terkait.
4. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar
perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk
memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan
dan pelaporan keuangan pemerintah.
5. Bank Penata Usaha Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bank
adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk mengelola
dana hibah yang diterima.
6. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Bendahara Penerimaan, adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat
berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Negara
yang ada dalam penguasaannya.
8. Bendahara Pengeluaran, adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar uang atau surat
berharga, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang Negara
yang ada dalam penguasaannya.
9. Bendahara Umum Negara adalah Pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan
yang memadai.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 9
11. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Daftar BMN Ekstrakomptabel, adalah daftar BMN berupa aset tetap yang
tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
13. Daftar BMN Intrakomptabel, adalah daftar BMN berupa aset tetap yang
memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum
berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui
transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk
serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada
saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah
mencapai batas minimum kapitalisasi.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA, adalah
suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan
kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;
15. Daftar Kegiatan adalah daftar kegiatan yang dinyatakan layak dan siap
oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan telah mendapatkan indikasi komitmen pendanaan dari calon
PHLN atau PPLN.
16. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Depdiknas yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai
wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 10
17. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
18. Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan,
perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK
setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada
petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.
19. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah.
20. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mengelola Tugas Pembantuan dari APBN Depdiknas;
21. Dinas Propinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola
Dana Dekonsentrasi dari APBN Depdiknas;
22. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah suatu dokumen
pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara;
23. Dokumen Sumber, yang selanjutnya disingkat DS, adalah dokumen yang
berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber
atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.
25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.
26. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 11
27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Hibah Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk Devisa
dan/atau Devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang berasal dari
pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga
internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan,
yang tidak perlu dibayar kembali.
29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus yang selanjutnya
disebut KPPN khusus adalah instansi vertikal di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Perbendahraan yang tugas
pokoknya adalah memproses pembayaran yang menggunakan dana
pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri khususnya dalam bentuk valuta
asing (Valas).
30. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara;
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
32. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 12
33. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Negara yang dipimpin oleh
menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.
34. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik
Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas
Pemerintahan dalam bidang tertentu.
35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah Pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan
yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.
36. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai
dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.
37. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala
Kantor Satuan Kerja yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional
selaku Pengguna Anggaran;
38. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang
menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu
yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non-
keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.
39. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan
akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode
tersebut.
40. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban satker atas
pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Prosedur Pelaporan Keuangan ini
merupakan muara dari proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran
dalam siklus anggaran. Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman
pada Sistem Akuntansi Instansi.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 13
41. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/ defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.
42. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional selaku Pengguna
Anggaran/Barang;
43. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
keuangan negara.
44. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
45. Notice of Disbursement/Debet Advice yang selanjutnya disebut
NOD/DA adalah bukti transfer dana dari PHLN kepada penerima dana
Hibah/Pihak Ketiga.
46. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK, adalah
seseorang yang ditunjuk untuk atas nama kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang, dalam pengelolaan Administrasi keuangan
dan barang, atau yang bertindak untuk pengadaan Barang dan jasa
kantor/Satkernya sehingga menyebabkan anggaran keluar dari kasnya.
47. Pejabat Perbendaharaan, adalah seseorang PNS yang diangkat oleh
Menteri setiap tahun anggaran untuk mengelola anggaran APBN
kantor/satuan kerja di lingkungan Depdiknas termasuk kantor/satker yang
mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (diperjelas)
48. Pejabat perbendaharaan terdiri dari:
a. Pengguna Anggaran;
b. Kuasa Pengguna Anggaran;
c. Pejabat Penandatangan SPM;
d. Pejabat Pembuat Komitmen;
e. Bendahara Penerima;
f. Bendahara Pengeluaran;
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 14
g. PUMK
49. Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan
oleh PA/KPA kepada pihak yang berhak/rekanan melalui penerbitan SPM-
LS atas nama pihak yang berhak/rekanan;
50. Pembukuan Anggaran adalah Kegiatan pencatatan dokumen sumber
dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada unit
akuntansi kantor satuan kerja;
51. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
52. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
53. Penandatangan Surat Perintah Membayar, adalah seseorang yang diangkat
oleh Menteri untuk atas nama KPA, untuk melakukan pengujian SPP dan
penandatanganan SPM yang menyebabkan pengeluaran anggaran.
54. Pencetakan laporan keuangan adalah kegiatan untuk menghasilkan
informasi keuangan untuk kepentingan pertanggungjawaban maupun
manajerial dalam rangka pengambilan keputusan;
55. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke
dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok
Barang Milik Negara.
56. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
57. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau hbeberapa kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga.
58. Penghapusan BMN
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 15
a. Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari
pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan pengahapusan oleh
instansi yang berwenang;
b. Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari hasil transfer keluar
dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah
sumber daya ekonomi.
c. Hibah (keluar), merupakan penyerahan BMN karena pelaksanaan hibah,
atau yang sejenis ke luar Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah
sumber daya ekonomi.
d. Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN
yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.
e. Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan
BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.
59. Perolehan BMN
a. Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan
sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang.
b. Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer masuk
dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan
sejumlah sumber daya ekonomi.
c. Hibah, merupakan perolehan BMN dari luar Pemerintah Pusat tanpa
menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
d. Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan
berdasarkan putusan pengadilan.
e. Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari
hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN
lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.
f. Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil
pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah
dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 16
g. Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah
dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.
h. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang diperoleh
dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun
serah guna, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.
60. Perubahan BMN
a. Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN
yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya
tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang.
b. Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang
dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari Daftar BMN
Ekstrakomptabel ke Daftar BMN Intrakomptabel atau perubahan
nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.
c. Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.
d. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi pencatatan atas
nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan
sebelumnya.
61. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang
ditetapkan dalam APBN dan APBD;
62. Perekaman dokumen sumber adalah kegiatan memindahkan data-data
dalam lembaran kertas menjadi data-data elektronik;
63. Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat
Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan
semula.
64. Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat
Kedudukan ke tempat yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap beserta
keluarganya yang sah.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 17
65. Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut
Revisi DIPA adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran
dalam DIPA.
66. Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya disebut
Revisi Rincian ABPP adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran
menurut alokasi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat.
67. Pihak lain adalah instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/
Lembaga dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang
bersumber dari APBN, dan karenanya wajib menyelenggarakan SAI sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
68. Proses penerimaan data BMN adalah kegiatan menggabungkan jurnal aset
tetap kedalam file tertentu yang siap diposting menjadi buku besar;
69. Proses pengiriman data adalah kegiatan membentuk data elektronik untuk
dikirim;
70. Proses posting adalah mengubah data-data elektronik transaksi menjadi
data-data elektronik akuntansi, proses pembentukan buku besar sebagai
dasar pembentukan laporan keuangan dengan mengacu pada jurnal
standar;
71. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang
diproses dengan beberapa sistem/sub-sistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama.
72. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan, sasaran, dan anggaran yang merupakan penjabaran
dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Depdiknas dalam satu
tahun anggaran;
73. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 18
74. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang
merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian
Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program.
75. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan
lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja
sesuai dengan kebutuhan daerah.
76. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/
Lembaga.
77. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat SAKUN,
adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Arus Kas
dan Neraca Kas Umum Negara (KUN).
78. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat SAPP,
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
79. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara.
80. Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah
subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Pusat dan Neraca.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 19
81. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang
selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk
penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku.
82. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh
manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai
dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan
keuangan pemerintah.
83. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.
84. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPP
adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan
pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan surat
keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker
yang disahkan oleh KPPN setempat;
85. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut
SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat
dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian
negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang
mengambil tindakan dimaksud;
86. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PA/KPA atau Pejabat Pendatangan SPM untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan;
87. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah
dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 20
atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat
lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan
kepada Pejabat Penandatangan SPM;
88. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disebut SP3
adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh KPPN Khusus selaku kuasa
Bendahara Umum Negara (yang fungsinya dipersamakan dengan
SPM/SP2D) kepada BI dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai
penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui tata cara pembayaran
langsung dan Letter of Credit.
89. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D, adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara umum
Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban DIPA berdasarkan
SPM;
90. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya SPTB adalah
pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas
transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu;
91. Transfer lainnya adalah pengeluaran yang berasal dari anggaran
perhitungan dan pembiayaan atas belanja bantuan sosial yang dilakukan
oleh Kementerian Negara/Lembaga.
92. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
93. Uang persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari hari;
94. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah
Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan
alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 21
95. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di
Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan
alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
96. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI, adalah unit
organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang
melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang
terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
97. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat
UAKPA, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan
tingkat satuan kerja.
98. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat
UAKPB, adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki
wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
99. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya
disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan
laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di
wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
100. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya
disingkat UAPPA-W, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan
laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada
dalam wilayah kerjanya.
101. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya
disingkat UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang
melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan
UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya
adalah pejabat Eselon I.
102. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang selanjutnya
disingkat UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau
unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 22
penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggung jawabnya adalah
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai
UAPPB-W.
103. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA,
adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna
Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik
keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
104. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB,
adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga
yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1,
yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
105. Unit organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga
yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau
pelaksanaan suatu program.
106. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Pusat
dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
107. Verifikasi dokumen sumber adalah kegiatan untuk memastikan hanya
dokumen sumber yang sah, lengkap dan benar yang direkam dalam
aplikasi SAI;
108. Verifikasi laporan keuangan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa
laporan keuangan yang dihasilkan berasal dari perekaman dokumen
sumber yang sah, lengkap dan benar;
109. Verifikasi Register Transaksi Harian (RTH), yaitu kegiatan untuk
memastikan data yang direkam telah sesuai dengan dokumen sumbernya;
E. DAFTAR SINGKATAN
ABPP = Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ADK = Arsip Data Komputer APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 23
APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ATDIKBUD = Atase Pendidikan dan Kebudayaan BA = Berita Acara BA (2) = Bagian Anggaran BALITBANG = Badan Penelitian dan Pengembangan BAPP = Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan BAPP (2) = Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan BAPPENAS = Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional BAR = Berita Acara Rekonsiliasi BAS = Bagan Akun Standar BAST = Berita Acara Serah Terima BKPK = Buku Kas Pembantu Pengeluaran BKU = Buku Kas Umum BLU = Badan Layanan Umum BMN = Barang Milik Negara BOS = Bantuan Operasional Sekolah BPK = Badan Pemeriksa Keuangan BUN = Bendahara Umum Negara CaLK = Catatan Atas Laporan Keuangan DAK = Dana Alokasi Khusus DAPK = Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DASK = Dokumen Anggaran Satuan Kerja DAU = Dana Alokasi Umum DBKP = Daftar Barang Kuasa Pengguna DBL = Daftar Barang Lainnya DBPP = Daftar Barang Pembantu Pengguna DBPP-E1 = Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 DBPP-W = Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah DBR = Daftar Barang Ruangan DEPDIKNAS = Departemen Pendidikan Nasional DEPKEU = Departemen Keuangan DIKTI = Pendidikan Tinggi DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIRJEN = Direktur Jenderal DITJEN = Direktorat Jenderal DJA = Direktorat Jenderal Anggaran DJKN = Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJPB = Direktorat Jendral Perbendaharaan DJPK = Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPU = Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang DK = Dekonsentrasi DPKN = Direktorat Pengelolaan Kas Negara DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 24
DS = Dokumen Sumber GUP = Ganti Uang Persediaan HLN = Hibah Luar Negeri IKN = Inventarisasi Kekayaan Negara INPRES = Instruksi Presiden IRJEN = Inspektur Jenderal ITJEN = Inspektorat Jenderal JARDIKNAS = Jejaring Pendidikan Nasional KAK = Kerangka Acuan Kerja KANWIL = Kantor Wilayah KARO = Kepala Biro KASI = Kepala Seksi KASUBAG = Kepala Sub Bagian KASUBDIT = Kepala Sub Direktorat KD = Kantor Daerah KDP = Konstruksi Dalam Pengerjaan KEPPRES = Keputusan Presiden KIB = Kartu Identitas Barang KP = Kantor Pusat KPA = Kuasa Pengguna Anggaran KPJM = Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah KPKN = Kantor Pemerintah dan Kas Negara KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KUN = Kas Umum Negara LAK = Laporan Arus Kas LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LBKP = Laporan Barang Kuasa Pengguna LBKP-S = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran LBKP-T = Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan LBPPE1 = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 LBPPE1-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1
Semesteran LBPPE1-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Tahunan LBPPW = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah LBPPW-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran LBPPW-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan LBP = Laporan Barang Pengguna LBPS = Laporan Barang Pengguna Semesteran LBPT = Laporan Barang Pengguna Tahunan LHI = Laporan Hasil Inventarisasi LHOF = Laporan Hasil Opname Fisik LKB = Laporan Kondisi Barang L-KDP = Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 25
LKPP = Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LRA = Laporan Realisasi Anggaran MANDIKDASMEN = Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah MENDIKNAS = Menteri Pendidikan Nasional MENKEU = Menteri Keuangan NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak NTB = Nomor Transaksi Bank NTPN = Nomor Transaksi Penerimaan Negara NUP = Nomor Urut Pendaftaraan P4TK = Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PA = Pengguna Anggaran PERDIRJEN = Peraturan Direktorat Jenderal PERMENDIKNAS = Peraturan Menteri Pendidikan Nasional PERPRES = Peraturan Presiden PHLN = Pinjaman/Hibah Luar Negeri PKN = Pengelolaan Kas Negara PMK = Peraturan Menteri Keuangan PMPTK = Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNBP = Penerimaan Negara Bukan Pajak PNS = Pegawai Negeri Sipil POK = Petunjuk Operasional Kegiatan POS = Prosedur Operasi Standar PP = Peraturan Pemerintah PPh = Pajak Penghasilan PPHLN = Pemberi Pinjaman Hibah Luar Negeri PPK = Pejabat Pembuat Komitmen PPN = Pajak Pertambahan Nilai PUMK = Pemegang Uang Muka Kegiatan PUSTEKKOM = Pusat Teknologi Komunikasi dan Komunikasi Departemen RAB = Rencana Anggaran Biaya RABPP = Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Pusat RAKOR = Rapat Koordinasi RI = Republik Indonesia RK = Rekening Khusus RKA-KL = Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/
Lembaga RKP = Rencana Kerja Pemerintah RMP = Rupiah Murni Pendamping RPJM = Rencana Pemerintah Jangka Menengah RPJP = Rencana Pemerintah Jangka Panjang RTH = Register Transaksi Harian RUH = Rekam, Ubah, Hapus SAI = Sistem Akuntansi Instansi
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 26
SAK = Sistem Akuntansi Keuangan SAKUN = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara SAP = Standar Akuntansi Pemerintah SAPP = Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SAPSK = Satuan Anggaran Per Satuan Kerja SATKER = Satuan Kerja SAU = Sistem Akuntansi Umum SBK = Standar Biaya Khusus SBU = Standar Biaya Umum SESJEN = Sekretaris Jenderal SETJEN = Sekretariat Jenderal SiAP = Sistem Akuntansi Pusat SIMAK-BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara SIMKEU = Sistem Informasi Manajemen Keuangan SK = Surat Keputusan SKB = Surat Keputusan Bersama SKKP = Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran SKPA = Surat Kuasa Pengguna Anggaran SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPKPP = Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak SKPP = Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKTB = Surat Keterangan telah Dibukukan SKTJM = Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak SOP = Standard Operating Procedure SOR = Statement of Responsibility SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana SP3 = Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan SPK = Surat Perintah Kerja SPK (2) = Surat Perjanjian Kerja SPM = Surat Perintah membayar SPM-GUP = Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian SPM-LS = Surat Perintah Membayar Langsung SPM-TUP = Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan SPM-UP = Surat Perintah Membayar Uang Persediaan SPN = Surat Perbendaharaan Negara SPP = Surat Permintaan Pembayaran SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas SPTB = Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPWA = Surat Pengganti Withdrawal Application SRAA = Surat Rincian Alokasi Anggaran SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak SSP = Surat Setoran Pajak
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional
PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 27
SSPB = Surat Setoran Pengembalian Belanja TID = Tunjangan Ikatan Dinas TOR = Term of Reference TP = Tugas Pembantuan TP/TGR = Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TPLN = Tunjangan Penghasilan Luar Negeri TUP = Tambahan Uang Persediaan TUSI = Tugas dan Fungsi UAI = Unit Akuntansi Instansi UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah UDW = Uang Duka Wafat UP = Uang Persediaan UPT = Unit Pelaksana Teknis UU = Undang-undang WA = Withdrawal Application
F. PROSEDUR REGISTRASI PETUGAS/USER
1. PENJELASAN UMUM
Registrasi User dilakukan untuk menegaskan posisi petugas-petugas yang
bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi SIMKEU Depdiknas,
memberikan jaminan bahwa penggunaannya telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan pengaturan entitas akuntansi telah sesuai dengan
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas anggaran yaitu Departemen
Keuangan sebagaimana tercantum dalam DIPA.
Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk menetapkan petugas-petugas
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Aplikasi SIMKEU adalah sebagai
berikut:
1.1. Di tingkat Satker, Operator/User aplikasi SIMKEU ditunjuk oleh masing-
masing pimpinan Satker yang terdiri dari : Operator Komputer,
Verifikator dan Validator;
Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional