BAB IPENDAHULUAN
I.1 Latar BelakangLatar Belakang Berkembangnya dunia usaha yang
semakin pesat saat ini, membuat pelaku bisnis meningkatkan kinerja
perusahaan untuk mempertahankan dalam persaingan usaha yang
terjadi. Selain mempertahankan didunia usaha, perusahaan dapat
membuat suatu laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai
informasi kepada pengguna laporan. Laporan keuangan yang
dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Banyak
perusahaan yang kurang memperhatikan terhadap laporan keuangan
tersebut apakah sudah sesuai atau kurang sesuai dengan Standar
Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perusahaan dapat
menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa
laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan
menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan
Publik.Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dan merupakan
tanggung jawabnya. Laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga
yang independen, dalam hal ini auditor eksternal, karena: Pertama,
adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan
pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat
dipercaya. Kedua, karena laporan keuangan kemungkinan mengandung
kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ketiga,
laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified,
diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan
keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.Salah satu
jalan yang biasanya ditempuh oleh perusahaan dengan menggunankan
jasa dari pihak eksternal untuk melakukan tugas itu dan pihak
managemen hanya menyiapkan dan melakukan review kembali atas jasa
pihak ekstenal. Pihak managemen bisa meminta pihak eksternal secara
resmi seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk
melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan keahlian yang
dimiliki.Selain jasa audit pihak KAP juga bisa bisa memberikan jasa
atestasi dan kompilasi bagi pihak managemen, hal itu dilakukan
untuk memastikan prospek perusahaan dimasa datang, agar tidak
terjadi kesalahan dalam rencanadan prediksi perusahaan.
BAB IIPEMBAHASAN
II.1 Pengertian Prosedur Kompilasi Dan Review (SAR 100)
Kompilasi laporan keuangan adalah penyajian dalam bentuk laporan
keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik)
tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apa pun
terhadap laporan tersebut. (Akuntan mungkin memandang perlu untuk
melakukan jasa akuntansi lainnya agar memungkinkan ia melakukan
kompilasi laporan keuangan.Review atas laporan keuangan adalah
pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang
menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan
terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan agar Laporan tersebut sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau sesuai
dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. (Akuntan mungkin
memandang perlu untuk melakukan kompilasi laporan keuangan atau
melakukan jasa akuntansi lain agar memungkinkan ia melakukan suatu
review. Tujuan review sangat berbeda dengan tujuan kompilasi. Hasil
review yang dilaksanakan melalui prosedur permintaan keterangan dan
analisis harus menjadi dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan
keyakinan terbatas, bahwa tidak ada modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan; sedangkan dalam suatu kompilasi,
akuntan tidak memberikan keyakinan seperti itu.Tujuan review juga
sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang
dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar
memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan
secara keseluruhan. Review tidak memberikan dasar untuk menyatakan
pendapat seperti itu, karena dalam review tidak mencakup
pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan
risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas
respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan
bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau
konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan
dalam suatu audit. Review dapat menjadikan perhatian akuntan
tertuju kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan,
namun tidak memberikan keyakinan bahwa akuntan akan mengetahui
semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit.
II.2 Prosedur KompilasiAkuntan harus memiliki tingkat
pengetahuan mengenai prinsip dan praktik akuntansi industri tempat
operasi entitas, agar ia dapat melakukan kompilasi laporan keuangan
dalam bentuk yang tepat bagi entitas yang beroperasi dalam industri
tersebut.Dalam melakukan kompilasi laporan keuangan, akuntan harus
memahami secara garis besar sifat transaksi entitas tersebut,
bentuk catatan akuntansinya, kualifikasi para petugas pembukuannya,
basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan
serta bentuk dan isi laporan keuangan. Akuntan biasanya memperoleh
pengetahuan mengenai hal tersebut melalui pengalamannya atau
melalui pengajuan pertanyaan kepada personel entitas tersebut.
Berdasarkan pemahaman tersebut, pada saat melakukan kompilasi
laporan keuangan, akuntan harus menentukan apakah perlu melakukan
jasa akuntansi yang lain, seperti membantu mempersiapkan buku besar
atau memberikan jasa konsultansi mengenai masalah akuntansi.Akuntan
tidak diharuskan untuk meminta keterangan atau prosedur lainnya
untuk memverifikasi, menguatkan, atau me-review informasi yang
disediakan oleh klien. Tetapi, ia dapat saja mengajukan pertanyaan
atau melaksanakan prosedur lain. Dan hasil permintaan keterangan
atau prosedur lain tersebut, pengetahuan yang diperoleh dari
perikatan sebelumnya, atau gambaran umum tentang laporan keuangan,
akuntan dapat menyimpulkan bahwa informasi yang disediakan oleh
klien tidak benar, tidak lengkap, atau bahkan informasi tersebut
tidak memuaskan untuk tujuan kompilasi laporan keuangan sebagai
pedoman apabila manajemen tidak memasukkan sebagian besar dari
pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia). Dalam keadaan seperti itu, akuntan sebaiknya
mencari informasi tambahan atau informasi yang telah diperbaiki.
Jika entitas tersebut menolak untuk memberikan informasi tambahan
atau informasi yang diperbaiki, maka akuntan harus menarik diri
dari perikatan kompilasi laporan keuangan tersebut. Sebelum
menerbitkan laporannya, akuntan harus membaca laporan keuangan yang
telah dikompilasi dan mempertimbangkan apakah laporan keuangan
tersebut layak bila ditinjau dari segi bentuknya, dan bebas dari
kekeliruan material yang nyata. Dalam hubungan ini, istilah
kekeliruan diartikan sebagai kesalahan dalam kompilasi laporan
keuangan, termasuk kesalahan hitung atau kesalahan tulis, dan
kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, termasuk pengungkapan
yang kurang memadai.
1. Pelaporan Atas Kompilasi Laporan KeuanganLaporan keuangan
yang dikompilasi tanpa audit atau review oleh akuntan harus
disertai dengan suatu laporan akuntan yang menyatakan bahwa:a)
Kompilasi telah dilakukan sesuai dengan standar dalam Seksi inib)
Kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan
keuangan yang merupakan representasi manajemen atau pemilikc)
Laporan keuangan tidak diaudit atau di-review dan dengan demikian
akuntan tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain apa
pun
Contoh Laporan Kompilasi AkuntanKami telah melakukan kompilasi
neraca PT KXT tanggal 31 Desember 20X1 serta laporan laba-rugi,
laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang berkaitan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia.Suatu kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam
bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen
(pemilik). Kami tidak melakukan audit atau review terhadap laporan
keuangan terlampir tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak
menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain atas laporan
keuangan tersebut.
2. Pelaporan Atas Kompilasi Laporan Keuangan yang Tidak
Memasukkan Hampir Semua Pengungkapan MaterialSuatu entitas dapat
meminta akuntan untuk melakukan kompilasi laporan keuangan yang
tidak memasukkan hampir semua pengungkapan material sebagaimana
diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
termasuk pengungkapan yang mungkin disajikan dalam laporan keuangan
pokok. Akuntan dapat melakukan kompilasi laporan keuangan seperti
itu asalkan keadaan tersebut dinyatakan secara jelas dalam
laporannya dan menurut pengetahuannya hal tersebut tidak
dimaksudkan untuk menyesatkan mereka yang diharapkan akan
menggunakan laporan keuangan. Bila entitas tersebut berkeinginan
untuk memasukkan pengungkapan hanya tentang beberapa masalah dalam
bentuk catatan dalam laporan keuangan, pengungkapan seperti itu
sebaiknya diberi judul "Informasi Pilihan-Tidak Mencakup Seluruh
Pengungkapan Material yang Diharuskan oleh Prinsip Akuntansi yang
Berlaku Umum di Indonesia."Meskipun demikian, bila laporan keuangan
yang dikompilasi dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia tidak memuat pengungkapan
basis akuntansi yang digunakan, maka basis akuntansi tersebut harus
diungkapkan dalam laporan akuntan. Jika laporan keuangan yang telah
dikompilasi akuntan tidak memasukkan semua pengungkapan material,
maka laporan akuntan bentuk baku yang tepat adalah sebagai
berikut:Kami telah melakukan kompilasi neraca PT KXT tanggal 31
Desember 20X1 serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas,
dan laporan arus kas yang berkaitan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi dan Review
yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.Suatu kompilasi terbatas
pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang
merupakan representasi manajemen (pemilik). Kami tidak melakukan
audit atau review terhadap laporan keuangan terlampir tersebut dan,
oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atau bentuk
keyakinan lain atas laporan keuangan tersebut.Manajemen telah
memutuskan untuk tidak memasukkan hampir semua pengungkapan
material (termasuk laporan arus kas), yang diharuskan oleh prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika pengungkapan yang
tidak dimasukkan tersebut disajikan dalam laporan keuangan, mungkin
hal tersebut akan mempengaruhi kesimpulan para pemakai laporan
keuangan tentang posisi keuangan, basil usaha, dan arus kas
perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini tidak dirancang
untuk mereka yang tidak mengetahui tentang masalah seperti itu.
3. Pelaporan Jika Akuntan Tidak IndependenAkuntan tidak
dihalangi untuk menerbitkan laporan yang berkaitan dengan kompilasi
laporan keuangan untuk suatu entitas, yang ia tidak independen.
Jika akuntan publik tidak independen, maka ia harus secara spesifik
mengungkapkan ketidakindependenan tersebut. Namun, alasan tidak
adanya independensi tidak boleh dijelaskan. Jika akuntan tidak
independen, ia harus memasukkan pernyataan berikut dalam paragraf
terakhir laporannya:Kami tidak independen dalam hubungan kami
dengan PT KXT.
II.3 Prosedur Review Atas Laporan KeuanganAkuntan publik harus
memiliki tingkat pengetahuan mengenai prinsip dan praktik akuntansi
jenis industri yang menjadi tempat berbisnis suatu entitas dan
pemahaman atas bisnis entitas tersebut, melalui permintaan
keterangan dan prosedur analitik, yang menjadi dasar memadai untuk
memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak ada modifikasi material
yang harus dilakukan atas laporan keuangan, agar sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.Persyaratan
akuntan publik untuk memiliki tingkat pengetahuan tertentu tentang
prinsip dan praktik akuntansi dalam jenis industri yang akuntan
tersebut tidak mempunyai pengalaman sebelumnya tidak menghalangi
akuntan dari penerimaan perikatan review suatu entitas. Namun,
bagaimana pun juga akuntan mempunyai tanggung jawab untuk
memperoleh tingkat pengetahuan tertentu. la dapat memperoleh
pengetahuan tersebut melalui publikasi dari industri yang
bersangkutan, laporan keuangan entitas lain dalam industri sejenis,
literatur, terbitan berkala, atau individu yang mempunyai
pengetahuan tentang industri tersebut.Pemahaman akuntan tentang
kegiatan suatu entitas harus mencakup pengertian umum tentang
organisasi entitas tersebut, karakteristik operasi, serta sifat
aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya. Biasanya hal ini akan
mencakup pengetahuan umum tentang produksi, distribusi dan metode
kompensasi, jenis barang atau jasa, lokasi kegiatan entitas
tersebut serta transaksi material entitas tersebut dengan pihak
yang mempunyai hubungan istimewa. Pemahaman akuntan tersebut
biasanya diperoleh melalui pengalaman dengan entitas atau industri
tersebut dan melalui permintaan keterangan dengan para personel
entitas yang bersangkutan.Prosedur permintaan keterangan dan
analitik biasanya mencakup hal-hal berikut ini:a) Permintaan
keterangan mengenai prinsip dan praktik akuntansi serta metode yang
diterapkan oleh entitas tersebut.b) Permintaan keterangan tentang
prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi
serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan
keuangan.c) Prosedur analitik yang dirancang untuk mengidentifikasi
hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.Prosedur
analitik mencakup:1. Pembandingan antara laporan keuangan dengan
laporan keuangan dalam periode lalu yang sebanding.2. Pembandingan
antara laporan keuangan dengan hasil yang diantisipasikan (jika
ada), misalnya anggaran dan prakiraan, dan3. Studi hubungan antara
unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diharapkan akan sesuai
dengan pola yang dapat diprakirakan atas dasar pengalaman entitas
tersebut.Dalam menerapkan prosedur ini, akuntan harus
mempertimbangkan jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian
akuntansi dalam periode sebelumnya. Contoh hubungan antar unsur
dalam laporan keuangan yang diharapkan akan mengikuti pola yang
diprakirakan antara lain:1. Hubungan antara perubahan penjualan
dengan perubahan akun piutang usaha dan akun biaya yang biasanya
berfluktuasi sesuai dengan penjualan.2. Hubungan antara perubahan
aktiva tetap dengan perubahan akun biaya depresiasi dan akun lain
yang mungkin dipengaruhinya, seperti biaya pemeliharaan dan
perbaikan aktiva tetap.d) Permintaan keterangan mengenai keputusan
yang diambil dalam rapat pemegang saham, dewan komisaris, direksi,
atau rapat-rapat lain yang setara, yang mungkin mempengaruhi
laporan keuangan.e) Permintaan keterangan mengenai keputusan yang
diambil dalam rapat pemegang saham, dewan komisaris, direksi, atau
rapat-rapat lain yang setara, yang mungkin mempengaruhi laporan
keuangan.f) Membaca laporan keuangan untuk menentukan, berdasarkan
informasi yang menjadi perhatian akuntan, apakah laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesiag)
Memperoleh laporan dari akuntan lain, jika ada, yang telah
melakukan audit atau review atas laporan keuangan untuk komponen
pokok entitas tersebut, anak perusahaan, perusahaan lain, yang
perusahaan tersebut mempunyai penyertaan.h) Permintaan keterangan
kepada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan
dan akuntansi mengenai:1. Apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang
diterapkan secara konsisten.2. Apakah terdapat perubahan aktivitas
usaha atau prinsip dan praktik akuntansi entitas tersebut.3. Apakah
ada masalah yang dipertanyakan selama menerapkan prosedur tersebut,
dan4. Apakah terdapat peristiwa setelah tanggal laporan keuangan
yang akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan
keuangan.
Pengetahuan yang diperoleh akuntan dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan, kompilasi laporan keuangan, atau jasa akuntansi
lain terhadap suatu entitas mungkin mengakibatkan adanya perubahan
dalam prosedur review. Bagaimana pun, perubahan seperti itu tidak
akan mengurangi tingkat tanggung jawab akuntan dalam hubungannya
dengan laporan keuangan yang telah di-review-nya.Suatu review tidak
mencakup pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern, pengujian
atas catatan akuntansi dan pengujian atas respon yang diperoleh
dari permintaan keterangan dengan pemerolehan bahan bukti dan
prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu
audit. Jadi, review tidak memberikan keyakinan, bahwa akuntan akan
mengetahui semua masalah penting yang dapat diungkapkan dalam suatu
audit. Bagaimana pun, bila akuntan mengetahui bahwa informasi yang
diperolehnya tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan, ia
harus melakukan prosedur tambahan yang dianggapnya penting untuk
memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak ada modifikasi material
yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1. Pelaporan Akuntan Mengenai Hasil Review atas Laporan
KeuanganLaporan keuangan yang di-review oleh akuntan harus disertai
dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa:a) Review dilaksanakan
sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia.b) Semua informasi yang dimasukkan dalam
laporan keuangan adalah penyajian manajemen (atau pemilik) entitas
tersebut.c) Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada
para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitik yang
diterapkan terhadap data keuangan.d) Lingkup review jauh lebih
sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan
dengan demikian tidak dinyatakan pendapat semacam itu dalam suatu
review.e) Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material
yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
selain dari perubahan, jika ada, yang telah diungkapkan dalam
laporan akuntan.
Laporan akuntan bentuk baku yang tepat untuk perikatan review
adalah sebagai berikut:Kami telah me-review neraca PT KXT tanggal
31 Desember 20X1 serta laporan laba-rugi, laporan perubahan
ekuitas, dan laporan arus kas yang berkaitan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi
dan Review yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Semua
informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian
manajemen (pemilik) PT KXT.
Review terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada
pejabat perusahaan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data
keuangan. Review mempunyai Iingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan
standar audit-ing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dengan
tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat
semacam itu.
Berdasarkan review kami,tidak terdapat penyebab yang menjadikan
kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Apabila akuntan tidak dapat melaksanakan pengajuan pertanyaan
dan prosedur analitik yang dipandang perlu untuk memperoleh
keyakinan terbatas yang seharusnya ada dalam suatu review, maka
review dianggap tidak lengkap. Suatu review yang tidak lengkap
bukanlah dasar memadai untuk menerbitkan laporan review. Dalam
situasi seperti ini, akuntan harus mempertimbangkan keadaan apa
yang mengakibatkan review tidak lengkap tersebut, juga akan
menghalanginya untuk menerbitkan suatu laporan kompila'i serta
laporan keuangan entitas tersebut.
2. Penyimpangan Dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum Di
IndonesiaAkuntan yang memperoleh perikatan untuk melakukan
kompilasi atau review suatu laporan keuangan mungkin mengetahui,
bahwa terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia yang mempunyai pengaruh material atas laporan
keuangan. Dalam semua keadaan, jika laporan keuangan tidak
direvisi, akuntan harus mempertimbangkan apakah perubahan laporan
akuntan bentuk baku dianggap cukup untuk mengungkapkan tidak
dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
tersebut.Jika akuntan menyimpulkan bahwa perubahan dalam laporan
akuntan bentuk baku adalah tepat, maka penyimpangan dari prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia tersebut harus diungkapkan
dalam paragraf terpisah dalam laporannya, termasuk pengungkapan
mengenai pengaruh penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia tersebut, jika pengaruhnya telah ditentukan oleh
manajemen atau diketahui sebagai hasil dari prosedur yang telah
dilakukan oleh akuntan. Akuntan tidak perlu menentukan akibat
penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
bila manajemen belum melakukannya, selama akuntan menyatakan dalam
laporannya bahwa penentuan seperti mi belum dilakukan. Contoh
laporan kompilasi dan review yang mengungkapkan adanya penyimpangan
dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah
sebagai berikut:Laporan KompilasiKami telah melakukan kompilasi
neraca PT KXT tanggal 31 Desember 20X1 dan laporan laba-rugi,
laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas yang berkaitan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia.Suatu kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam
bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen
(pemilik). Kami tidak melakukan audit atau review terhadap laporan
keuangan terlampir tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak
menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain atas laporan
keuangan tersebut.[Paragraf terpisah]Seperti yang diungkapkan dalam
Catatan X atas laporan keuangan, prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia menentukan bahwa tanah harus dinyatakan dengan
harga pemerolehan. Manajemen telah memberitahu kami bahwa
perusahaan telah mencatat nilai tanah dengan harga taksiran, dan
oleh karena itu bila prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia dipatuhi, akun tanah dan akun ekuitas akan turun sebesar
Rp50.000.000.(atau)Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 20X1 tidak disajikan. Prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia menentukan bahwa laporan tersebut harus
disajikan bila laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan posisi
keuangan dan hasil usaha.18
Laporan ReviewKami telah melakukan review atas neraca PT KXT
tanggal 31 Desember 20X1, laporan laba-rugi, laporan perubahan
ekuitas, serta laporan arus kas yang berkaitan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi
dan Review yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Semua
informasi yang dimuat dalam laporan keuangan terlampir adalah
penyajian manajemen (pemilik) PT KXT.Review terutama mencakup
permintaan keterangan kepada para pejabat perusahaan dan prosedur
analitik yang diterapkan atas data keuangan. Review memiliki
lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit yang
dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak
memberikan pendapat semacam itu.Berdasarkan hasil review, dengan
pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf
berikut, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa
laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.[Paragrafterpisah]Seperti yang diungkapkan dalam Catatan
X atas laporan keuangan, prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia menetapkan bahwa kos (cost) sediaan barang meliputi biaya
bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Manajemen telah memberitahu kami bahwa sediaan produk jadi dan
sediaan produk dalam proses dinyatakan dalam laporan keuangan yang
kami sebutkan di atas hanya terbatas sebesar biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung saja, dan bahwa pengaruh dari tidak
dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
terhadap posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas belum
ditentukan.(atau)Seperti yang diungkapkan dalam Catatan X atas
laporan keuangan, perusahaan telah menerapkan [jelaskan metode baru
yang diterapkan] sedangkan sebelumnya diterapkan (jelaskan
metodesebelumnya). Meskipun[jelaskan metode baruyangditerapkan]
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
namun perusahaan tidak dapat memberikan dasar pertimbangan memadai
bagi perubahan tersebut.
Jika akuntan berpendapat bahwa perubahan terhadap laporan
standar tidak cukup untuk menunjukkan kekurangan dalam laporan
keuangan secara keseluruhan, maka ia harus menarik diri dari
perikatan kompilasi atau review dan tidak memberikan jasa lebih
lanjut dalam hubungannya dengan laporan keuangan. Dalam hal
demikian, akuntan dapat berkonsultasi dengan penasihat
hukumnya.
3. Penemuan Kemudian Fakta yang Telah Ada Pada Tanggal Laporan
AkuntanSetelah tanggal laporan akuntan atas laporan keuangan yang
dikompilasi atau di-review, akuntan mungkin mengetahui bahwa
terdapat fakta yang telah ada pada tanggal laporannya, yang
mengakibatkan akuntan berpendapat bahwa informasi yang diberikan
oleh entitas tersebut tidak benar, tidak lengkap, atau tidak
memuaskan seandainya ia telah mengetahui fakta tersebut sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, akuntan harus mempertimbangkan pedoman
dalam SA Seksi 561 [PSA No. 47] Penemuan Kemudian Fakta yang Ada
pada Tanggal Laporan Audit, dalam menentukan langkah memadai,
dengan mempertimbangkan perbedaan tujuan perikatan kompilasi,
review, dan audit. Karena permasalahan hukum yang tersangkut dalam
langkah yang harus ditempuh sesuai dengan SA Seksi 561 [PSA No. 47]
tersebut, akuntan harus berkonsultasi dengan penasihat
hukumnya.
4. Informasi TambahanApabila laporan keuangan pokok disertai
dengan informasi tambahan yang disajikan untuk tujuan analisis,
akuntan harus menunjukkan tingkat tanggung jawabnya secara jelas,
jika ada, terhadap informasi tersebut. Bila akuntan telah me-review
laporan keuangan pokok, maka hal ini dapat dilakukan dengan suatu
penjelasan dalam laporan review-nya atau dalam suatu laporan yang
terpisah atas data lain tersebut, bahwa review-nya dilaksanakan
terutama untuk maksud memberikan keyakinan terbatas dan tidak ada
modifikasi material yang perlu dilakukan atas laporan keuangan agar
laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, dan perlu ditegaskan bahwa:a) Data lain
yang menyertai laporan keuangan tersebut disajikan hanya untuk
tujuan analisis tambahan dan telah tercakup dalam permintaan
keterangan serta prosedur tambahan yang diterapkan dalam review
atas laporan keuangan pokok, dan akuntan tidak mengetahui perlunya
modifikasi atas data tersebut, ataub) Data lain yang menyertai
laporan keuangan tersebut disajikan hanya untuk tujuan analisis
tambahan dan tidak tercakup dalam permintaan keterangan atau
prosedur analitik yang diterapkan dalam review atas laporan
keuangan, melainkan disusun dari informasi yang merupakan penyajian
manajemen tanpa diaudit atau di-review, dan akuntan tidak
memberikan pendapat atau keyakinan apa pun atas data
tersebut.Apabila akuntan juga melakukan kompilasi, baik laporan
keuangan pokok maupun data lain, yang disajikan hanya untuk
analisis tambahan, maka laporan kompilasinya juga harus mencakup
data lain tersebut.
II.4 Perubahan dalam Perikatan dari Audit ke Review atau
Kompilasi (atau dari review ke kompilasi)Akuntan yang mengadakan
perikatan untuk mengaudit laporan keuangan suatu entitas nonpublik
sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia, mungkin sebelum penyelesaian auditnya diminta untuk
mengubah perikatannya ke perikatan review atau kompilasi laporan
keuangan. Permintaan untuk mengubah perikatan tersebut mungkin
diakibatkan oleh perubahan keadaan yang mempengaruhi kebutuhan
entitas tersebut untuk suatu audit, salah pengertian tentang sifat
suatu audit atau alternatif review atau jasa kompilasi yang semula
tersedia, atau pembatasan terhadap lingkup audit yang dilakukan
oleh klien atau yang disebabkan oleh keadaan.Sebelum akuntan yang
melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia setuju untuk mengubah perikatan audit ke
suatu perikatan review atau kompilasi, paling sedikit ia harus
mempertimbangkan hal-hal berikut ini:a) Alasan permintaan klien
tersebut, terutama implikasi pembatasan lingkup audit, apakah
dilakukan oleh klien atau karena keadaan.b) Tambahan kegiatan audit
yang diperlukan untuk menyelesaikan audit.c) Biaya tambahan yang
diperkirakan untuk menyelesaikan audit.Perubahan keadaan yang
mempengaruhi keperluan entitas tersebut untuk suatu audit, atau
salah pengertian mengenai sifat suatu audit, atau alternatif review
atau jasa kompilasi yang semula tersedia, biasanya merupakan dasar
memadai untuk meminta perubahan perikatan.Dalam menentukan
implikasi pembatasan terhadap lingkup audit, akuntan harus menilai
kemungkinan bahwa informasi yang dipengaruhi oleh batasan lingkup
adalah tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan. Namun,
jika akuntan dilarang oleh klien untuk berkorespondensi dengan
penasihat hukum klien atau bila manajemen (pemilik) menolak untuk
menandatangani surat representasi klien, maka akuntan biasanya
tidak akan menerbitkan laporan review atau kompilasi laporan
keuangan.Dalam keadaan apa pun, bila prosedur audit hampir selesai
atau biaya untuk menyelesaikan prosedur tersebut relatif tidak
signifikan, akuntan harus mempertimbangkan apakah perubahan
perikatan semestinya dilakukan.Jika akuntan menyimpulkan,
berdasarkan atas pertimbangan profesionalnya, bahwa terdapat alasan
memadai untuk mengubah perikatan tersebut dan jika ia mematuhi
standar yang berlaku untuk perikatan yang telah diubah tersebut,
maka ia harus menerbitkan laporan review atau laporan kompilasi
sesuai dengan keadaan. Laporan tersebut tidak boleh mencakup
pengacuan terhadap:a. Perikatan semulab. Setiap prosedur audit yang
mungkin telah dilaksanakan, atauc. Pembatasan lingkup yang
diakibatkan oleh perubahan perikatan.
II.5 Review Laporan Keuangan Interm Perusahaan
PublikKarakteristik informasi yang terdapat dalam laporan keuangan
interm antara lain adalah aksiran pendapatan, kos (cost),beban yang
lebih banyak dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan
tahunan, penundaan pengakuan pendapatan dan beban (deferrals),
akrual (accruals), dan estimasi pada akhir masing-masing periode
interim seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan pada tanggal
interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa waktu
periode tahunan. Tujuan review laporan keuangan interim sendiri
adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah
perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.Sedangkan prosedur untuk me-review laporan keuangan
interm adalah sebagai berikut:a. Meminta keterangan mengenai
pengendalian internb. Menerapkan prosedur analitik atas informasi
keuangan interim untuk mengidentifikasikan dan memberikan dasar
untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual
yang tampak luar biasac. Membaca notulen rapat pemegang saham,
dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk oleh dewan
komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang dapat
mempengaruhi informasi keuangan interim.d. Membaca informasi
keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan informasi yang
diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.e. Mendapatkan
laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan
untuk melakukan review informasi keuangan interim atas bagian yang
penting dari entitas yang di-review, anak perusahaan, atau afiliasi
lainnya.f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas
masalah keuangan dan akuntansi g. Mendapatkan representasi tertulis
dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas informasi
keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal
informasi keuangan interim, dan lain-lain.Adapun bentuk laporan
review atas laporan keuangan interm adalah sebagai berikut:1. Judul
Laporan Akuntan Independen.2. Identifikasi informasi keuangan
interim yang di-review.3. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan
adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.4. Pernyataan bahwa
review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan
standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.5. Uraian mengenai
prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan.6.
Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim
dilakukan dengan lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan
audit berdasarkan standar auditing7. Suatu pernyataan apakah
akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang harus
dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.8. Tanda tangan, nama,
nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara
akuntan.9. Tanggal laporan review. Laporan dapat dialamatkan kepada
perusahaan yang informasi keuangannya di-review, dewan
komisarisnya, atau para pemegang sahamnya. Sebagai tambahan, setiap
halaman informasi keuangan interim harus secara jelas diberi tanda
tidak diaudit.
II.6 Atestasi KepatuhanAtestasi (attestation) adalah suatu
pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang
yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi
(assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu
pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh
asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan
manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum.
Berdasarkan Standar AuditingStandar Auditing adalah sepuluh
standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan
lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar
auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis.
Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam
bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA
merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang
tercantum di dalam standar auditing.SA Seksi 410 membahas tentang
kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. SA ini
menyebutkan standar pelaporan pertama yaitu: Laporan audit harus
menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Istilah prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam
standar pelaporan pertama dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip
dan praktik akuntansi, tetapi juga metode penerapannya. Standar
pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan
tentang fakta (statement of fact), namun standar tersebut
mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai
apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip
akuntansi tersebut. Jika pembatasan terhadap lingkup audit tidak
memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian
tersebut maka pengecualian semestinya diperlukan dala laporan
auditnya.Statement of factartinya informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan tidak semuanya berupa fakta. Ada informasi yang
diukur berdasarkan taksiran (seperti nilai buku aktiva tetap,
kerugian piutang) dan ada informasi yang pada tanggal penyajian
laporan keuangan berasal dari transaksi yang belum selesai secara
tuntas (misalnya utang bersyarat). Jika auditor melaporkan suatu
laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, standar pelaporan pertama akan terpenuhi dengan cara
mengungkapkan dalam laporan auditor bahwa laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan dengan menyatakan
pendapat (atau pernyataan tidak memberikan pendapat0 apakah laporan
keuangan tersebut disajikan sesuai dengan basis akuntansi
komprehensif yang digunakan.Istilah prinsip akuntansi yang berlaku
umum adalah padanan dari frasa generally accepted accounting
principles dan adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup
konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi
praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat
tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di suatu wilayah
tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di
wilayah lain. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang akan
didistribusikan kepada umum di Indonesia, harus disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar
pelaporan pertama akan terpenuhi dengan cara mengungkapkan dalam
laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.Audit
kepatuhan dalam audit yang dilaksanakan berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan IAPI. Dalam audit yang dilaksanakan
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Intitut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI) tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan
peraturan perundangundangan dan bagaimana dampaknya terhadap audit
tersebut dijelaskan dalam SA Seksi 317 [PSA No. 31] dan SA Seksi
316 [PSA No. 70]. SA Seksi 317 paragraf 05 menyamakan tanggung
jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang disebabkan oleh
unsur pelanggaran hukum tertentu dengan tanggung jawab atas
kekeliruan atau kecurangan yang lain sebagai berikut:Auditor
biasanya mempertimbangkan hukum dan peraturan yang dipahaminya
sebagai hal yang memiliki pengaruh langsung dan material dalam
penentuan jumlah jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.
Sebagai contoh, peraturan perpajakan mempengaruhi besarnya accrual
dan besarnya jumlah yang diperlakukan sebagai beban dalam suatu
periode akuntansi; demikian pula halnya dengan penerapan hukum dan
peraturan akan mempengaruhi jumlah piutang pendapatan dalam kontrak
kerja dengan pihak pemerintah. Namun, auditor lebih
mempertimbangkan hukum dan peraturan dari sudut pandang hubungan
hukum dan peraturan dengan tujuan audit yang ditentukan atas dasar
pernyataan dalam laporan keuangan, daripada tinjauan sematamata
dari sudut pandang hukum.Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum
yang luas, kepentingan auditor berkaitan secara khusus ke tindakan
kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam
laporan keuangan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan
kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat
terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang
disengaja atau tidak disengaja.Oleh karena itu, auditor harus
mendesain auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji material sebagai akibat dari
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung
dan material atas jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan
keuangan.
Berdasarkan Standar AtestasiSAT Seksi 500 Atestasi KepatuhanSAT
Seksi 500 membahas tentang atestasi kepatuhan. SAT ini bertujuan
untuk memberikan panduan bagi perikatan yang berkaitan dengan
asersi tertulis manajemen tentang (a) kepatuhan entitas terhadap
persyaratan perundangan, peraturan, ketentuan, kontrak atau hibah
tertentu atau (b) efektivitas struktur pengendalian intern entitas
atas kepatuhan terhadap persyaratan tertentu. Asersi manajemen
dapat berkaitan dengan persyaratan kepatuhan baik yang bersifat
keuangan maupun nonkeuangan. Perikatan atestasi yang dilaksanakan
sesuai dengan SAT ini harus mematuhi standar umum, standar
pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan dalam SAT Seksi 100 dan
standar khusus yang ditetapkan dalam SAT ini.Praktisi dapat
melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi tertulis
manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu
atau efektivitas pengendalian intern atas kepatuhan jika kedua
kondisi berikut ini dipenuhi: Manajemen menerima tanggung jawab
atas kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu dan
efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan. Manajemen
mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau
efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan. Manajemen
membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan
tertentu. Jika laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian umum,
asersi tersebut harus dalam bentuk surat representasi kepada
praktisi dan dalam laporan terpisah yang akan melampiri laporan
praktisi. Jika penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya kepada
pihak dalam entitas yang bersangkutan dan badan pengatur tertentu,
asersi dapat hanya berbentuk surat representasi. Asersi manajemen
dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang masuk akal, yang
ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam asersi
secara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang
berpengetahuan untuk memahaminya, dan asersi tersebut dapat
diestimasi dan diukur secara masuk akal dengan menggunakan kriteria
tersebut. Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk
mendukung evaluasi manajemen.Dalam perikatan pemeriksaan, asersi
tertulis manajemen dapat mengambil berbagai macam bentuk, namun
harus cukup spesifik sehingga pemakai yang memiliki kompetensi
dalam memanfaatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama
atau serupa dapat mencapai kesimpulan yang secara material sama.
Sebagai contoh, asersi yang dapat diterima tentang kepatuhan
terhadap persyaratan tertentu dapat berbentuk pernyataan sebagai
berikut :PT KXT mematuhi aturan pembatasan yang ditetapkan dalam
Perjanjian Penarikan Kredit dari Bank Y, bertanggal 1 Januari 20X1,
pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 20X2. Namun, praktisi dilarang memeriksa suatu
asersi yang terlalu luas atau subjektif untuk dapat diestimasi atau
diukur secara masuk akal.Manajemen bertanggung jawab untuk
memberikan keyakinan bahwa entitas mematuhi persyaratan yang
berlaku bagi aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup:
Pengidentifikasian persyaratan kepatuhan yang berlaku. Penetapan
dan pemeliharaan kebijakan dan prosedur struktur pengendalian
intern untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas mematuhi
persyaratan tersebut. Mengevaluasi dan memantau kepatuhan entitas.
Menentukan laporan yang memenuhi persyaratan hukum, peraturan, atau
kontrak.Evaluasi manajemen dapat mencakup dokumentasi data
akuntansi dan statistik, panduan kebijakan entitas, memorandum
berupa uraian, panduan prosedur, bagan alir, pedoman akuntansi,
kuesioner yang telah diisi, laporan auditor intern. Manajemen dapat
menugasi praktisi dalam mengumpulkan informasi untuk membantu dalam
mengevaluasi kepatuhan entitas. Terlepas prosedur yang dilaksanakan
oleh praktisi, manajemen harus menerima tanggung jawab atas
asersinya dan dilarang menjadikan prosedur praktisi sebagai
satu-satunya dasar.
Berdasarkan Standar Audit PemerintahanSA Seksi 801 Audit
Kepatuhan Yang Diterapkan Atas Entitas Pemerintah Dan Penerima Lain
Bantuan Keuangan PemerintahEntitas pemerintahan umumnya diatur oleh
berbagai peraturan perundang-undanganyang berdampak terhadap
laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah
diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus berlaku
dalam lingkungan pemerintahan. Entitas pemerintahan, organisasi
nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk mengaudit
laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit
Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit
Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung
jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melaporkan tentang
kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang
pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan
entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah
yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib
mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.
Entitas PemerintahanEntitas pemerintahan umumnya diatur oleh
berbagai peraturan perundangundangan yang berdampak terhadap
laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah
diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus berlaku
dalam lingkungan pemerintahan.Auditor harus memperoleh pemahaman
tentang kemungkinan dampak peraturan perundang-undangan terhadap
laporan keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor berdampak
langsung dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam
laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah
mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mempunyai
pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah yang
tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan.Dalam suatu
audit atas laporan keuangan entitas pemerintahan, pemahaman ini
mencakup pengetahuan tentang desain pengendalian intern yang
relevan dengan asersi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak
langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum
dalam laporan keuangan dan tentang apakah pengendalian intern
tersebut telah dioperasikan. Dalam perencanaan audit, pengetahuan
tersebut harus digunakan untuk mengidentifikasikan tipe salah saji
potensial, untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak
terhadap risiko salah saji material, dan untuk mendesain pengujian
substantif. Penentuan risiko pengendalian oleh auditor atas asersi
yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang
undangan dapat dipengaruhi oleh pengendalian intern dalam semua
komponen pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penaksiran
risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan).Pemahaman atas Dampak Peraturan
Perundang-undanganAuditor harus memperoleh pemahaman tentang
kemungkinan dampak peraturan perundang-undangan terhadap laporan
keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor berdampak langsung
dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan
keuangan. Auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan
prosedur berikut ini: Pertimbangkan pengetahuan tentang peraturan
perundang-undangan yang diperoleh dari audit tahun sebelumnya.
Bicarakan peraturan perundang-udangan tersebut dengan pejabat yang
bertanggung jawab atas keuangan entitas tersebut, penasihat hukum,
pimpinan program atau pimpinan proyek. Lakukan review atas bagian
yang relevan setiap perjanjian yang terkait secara langsung,
seperti yang berkaitan dengan bantuan dan pinjaman. Lakukan review
terhadap notulen rapat badan legislatif entitas pemerintahan yang
diaudit mengenai pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang
berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang
tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan tersebut.
Dapatkan keterangan dari auditor pemerintah tentang peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah
wewenangnya, termasuk persyaratan keseragaman pelaporan. Dapatkan
keterangan dari pimpinan program atau pimpinan proyek entitas
pemerintahan yang memberikan bantuan, tentang pembatasan,
syarat-syarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan
bantuan tersebut. Lakukan review terhadap informasi tentang
persyaratan kepatuhan yang ditetapkan oleh auditor pemerintah.
Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan PemerintahPemerintah
memberikan bantuan keuangan kepada entitas lain, termasuk
organisasi nirlaba dan perusahaan. Di antara bantuan keuangan
pemerintah adalah bantuan (grant) berbentuk kas atau aktiva lain,
pinjaman, jaminan pinjaman, subsidi tariff bunga. Dengan menerima
bantuan tersebut, baik entitas pemerintahan maupun nonpemerintah
dapat terkena peraturan perundang-undangan yang mungkin berdampak
langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum
dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi
salah saji material laporan keuangan sebagai akibat dari
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung
dan material atas penentuan jumlah-jumlah yang tercantum dalam
laporan keuangan. Auditor harus mendokumentasikan prosedur yang
dilaksanakan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berdampak langsung dan material dalam
penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.SA Seksi 333
[PSA No. 17] Representasi Manajemen, mengharuskan auditor untuk
memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari
audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Di antara masalah yang
dimasukkan dalam representasi tersebut adalah "pelanggaran atau
kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
dampaknya harus dipertimbangkan untuk pengungkapan dalam laporan
keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan kerugian
bersyarat."
Pelaporan Berdasarkan Standar Audit PemerintahanEntitas
pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi
auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut
berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit
berdasarkan Standar Audit Pemerintahan, auditor memikul tanggung
jawab melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam audit
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan
perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. Dalam
melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas pemerintah atau
penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan penawaran
efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan
Undang-Undang Pasar Modal.Auditor dapat melaporkan masalah
kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan pengendalian
intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu
laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan
audit atas laporan keuangan, maka auditor harus mencantumkan dalam
suatu paragraf pengantar yang menjelaskan pokok-pokok temuan utama
dari audit atas laporan keuangan dan dari pengujian atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
pengendalian intern.Ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai
kegagalan mematuhi persyaratan, atau pelanggaran terhadap larangan,
batasan dalam peraturan, kontrak, atau bantuan yang menyebabkan
auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji (estimasi terbaik
auditor tentang total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau
pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan keuangan. Bila
prosedur yang dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan
ketidakpatuhan material, auditor harus memodifikasi pernyataan
keyakinan positif dan negatif dalam laporan auditnya.Auditor harus
melaporkan hal material dari ketidakpatuhan terlepas apakah akibat
salah saji telah dikoreksi dalam laporan keuangan entitas. Auditor
dapat mengharapkan untuk memasukkan suatu pernyataan tentang apakah
salah saji sebagai akibat hal material dari ketidakpatuhan telah
dikoreksi dalam laporan keuangan atau suatu pernyataan yang
menjelaskan dampak salah saji tersebut dalam laporannya atas
laporan keuangan pokok.Standar Audit Pemerintahan mengharuskan
auditor untuk melaporkan hal-hal atau indikasi unsur perbuatan
melanggar/melawan hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana.
Namun, auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan tentang
apakah suatu unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan pelanggaran
hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam
mematuhi persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya
unsur pelanggaran hokum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana,
auditor dapat memilih untuk melaporkan semua unsur pelanggaran
hukum atau kemungkinan unsur pelanggaran hukum yang ditemukan.
Pelaporan Atas Pengendalian InternKonsisten dengan SA Seksi 325
[PSA No. 35] Komunikasi Masalah yang Berhubungan dengan
Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit, auditor harus
mengkomunikasikan setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang
ditemukan selama auditnya; namun, pelaporan atas pengendalian
intern berdasarkan Standar Audit Pemerintahan berbeda dengan
pelaporan hal yang sama berdasarkan SA Seksi 325. Standar Audit
Pemerintahan mengharuskan auditor membuat laporan tertulis atas
pengendalian intern dalam semua audit; SA Seksi 325 [PSA No. 35]
mengharuskan komunikasilisan atau tertulishanya jika auditor telah
menemukan kondisi yang dapat dilaporkan. Standar Audit Pemerintahan
mengharuskan suatu gambaran setiap kondisi yang dapat dilaporkan
yang ditemukan, termasuk identifikasi kondisi yang dipandang
merupakan kelemahan material.Standar Audit Pemerintahan
mengharuskan bahwa laporan auditor tentang masalah-masalah yang
berkaitan dengan pengendalian intern menggambarkan lingkup
pekerjaannya dalam pemerolehan suatu pemahaman tentang pengendalian
intern dan dalam penentuan risiko audit. Auditor dapat memenuhi
persyaratan ini dengan menyatakan bahwa ia telah memperoleh suatu
pemahaman tentang pengendalian intern yang relevan dan apakah
pengendalian intern tersebut telah dioperasikan dan bahwa ia telah
menentukan risiko pengendalian.Paragraf 6.28 Standar Audit
Pemerintahan mengatur: Apabila informasi tertentu dilarang untuk
diungkapkan kepada umum, laporan audit harus menyatakan sifat
informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan persyaratan yang
menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.Bilamana auditor
telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dalam audit atas
laporan keuangan yang didasarkan atas Standar Audit Pemerintahan,
laporan auditor tentang pengendalian intern harus berisi: Suatu
pernyataan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan dan suatu
pengacuan ke laporan auditor atas laporan keuangan, termasuk suatu
penjelasan setiap penyimpangan dari laporan baku. Suatu pernyataan
bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan
yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan. Suatu pernyataan bahwa,
dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan,
auditor telah mempertimbangkan pengendalian intern entitas untuk
menentukan prosedur audit yang ditujukan untuk menyatakan pendapat
atas laporan keuangan dan tidak untuk memberikan keyakinan atas
pengendalian intern. Suatu pernyataan bahwa penyusunan dan
pemeliharaan pengendalian intern merupakan tanggung jawab
manajemen. Suatu penjelasan tujuan, lingkup, dan keterbatasan
bawaan setiap pengendalian intern. Suatu gambaran pengendalian
intern entitas, yang dipandang sebagai bagian dari pemahaman
auditor atas pengendalian intern entitas. Suatu penjelasan lingkup
pekerjaan auditor, yang menyatakan bahwa auditor memperoleh suatu
pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan,
menentukan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, dan
menentukan risiko pengendalian. Definisi kondisi yang dapat
dilaporkan, Definisi kelemahan material. Suatu penjelasan kondisi
yang dapat dilaporkan yang ditemukan dalam audit. Suatu pernyataan
tentang apakah auditor yakin bahwa setiap kondisi yang dilaporkan
sebagaimana dijelaskan dalam laporannya merupakan kelemahan
material, jika demikian, identifikasi kelemahan material yang
ditemukan. Jika berlaku, suatu pernyataan bahwa masalah-masalah
lain tentang pengendalian intern dan operasinya telah
dikomunikasikan kepada manajemen dalam surat terpisah. Suatu
pernyataan bahwa laporan dimaksudkan untuk memberikan informasi
kepada komite audit, manajemen, dan badan legislatif atau badan
pengatur tertentu, namun tidak dimaksudkan untuk membatasi
distribusinya, jika hal ini menyangkut catatan publik.
BAB IIIPENUTUP
III.1 Kesimpulan
1. Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau
pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah
asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan
kriteria yang telah ditetapkan.2. Jasa kompilasi adalah suatu
bentuk penyajian dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan dokumen
transaksi dan dokumen lain yang terkait dengan keuangan perusahaan
sehingga menjadi laporan keuangan yang utuh dan lengkap sesuai
standar akuntansi keuangan yang berterima umum untuk memberikan
pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan keuangan.3.
Dalam memberikn jasa atestasi dan kompilasi juga terdapat 3 standar
yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar
pelaporan.4. Dalam memberika jasa atetasi dan kompilasi terdapat
prosedur yang harus dilakukan auditor baik sebelum maupun sesudah
penugasan.5. Membuat laporan dalam bentuk baku sesuai dengan
satndar pelaporan jasa atestasi dan kompilasi.6. Audit Ketaatan
adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah
mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan
oleh pihak yang berwenang.7. Audit kepatuhan berfungsi menentukan
sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan
pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit.