PROPOSAL RENCANA KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PPM MAHASISWA
UNIVERSITAS ANDALAS
KKN-PPM
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN NAGARI SIAGA DI NAGARI KOTO DALAM
KECAMATAN PADANG SAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Oleh : BRAM SESARIO RENDI (Pendidikan Dokter, 2008) M.RIDHO
ADITYA (Pendidikan Dokter, 2008) DESY NOFITA SARI (Pendidikan
Dokter, 2008) DINDA GENISYA UTAMI (Pendidikan Dokter, 2008)
REZILLIA SISKA (Pendidikan Dokter, 2008)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PPM MAHASISWA
UNIVERSITAS ANDALAS J U N I JULI 2 0 1 2
1
Halaman pengesahan Judul program kkn Pelaksana a. BRAM SESARIO
RENDI (Pendidikan Dokter, 2008) b. M.RIDHO ADITYA (Pendidikan
Dokter, 2008) c. DESY NOFITA SARI (Pendidikan Dokter, 2008) d.
DINDA GENISYA UTAMI (Pendidikan Dokter, 2008) e. REZILLIA SISKA
(Pendidikan Dokter, 2008) Dosen pembimbing lapangan : Drs. Julizar,
Apt Waktu pelaksanaan Lokasi pelaksanaan a. Kenagarian b. Kecamatan
c. Kabupaten : Koto Dalam : Padang Sago : Padang Pariaman Padang,
26 Mei 2012 Ketua Pelaksana Sekretaris : 4 Juni 2012 17 Juli 2012 :
pembardayaan masyarakat melalui nagari siaga
Bram Sesario Rendi Mengetahui, Dosen pembimbing lapangan
Desy Nofita Sari
Drs. Julizar, Apt
2
DAFTAR ISI
HALAMAN
PENGESAHAN...............................................................................................
ABSTRAK............................................................................................................................
i ii
DAFTAR ISI
...............................................................................................................................iii
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang1 1.2. Perumusan Masalah3
1.3. Tujuan Program..9 1.4. Luaran yang Diharapkan
...................................................................................................9
1.5. Manfaat Program9 1.6. Metode Pelaksanaan
.........................................................................................................9
1.7. Jadwal Kegiatan Program
................................................................................................10
DAFTAR PUSTAKA
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 KKN-PPM Kuliah Kerja
Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah
masyarakat di luar kampus, dan secra langsung mengidentifikasi
serta menanganai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh
masyarakat. KKN dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam upayanya
meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagai mahasiswa dan untuk
mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendididikan tinggi.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bagian integral dari proses
pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Oleh karena itu sistem
penyelenggaraannya memerlukan landasan idiil yang secara filososfis
akan memberikan gambaran serta pengertian yang utuh tentang apa,
bagaimana, serta untuk apa KKN itu diselenggarakan. Landasan idiil
ini secara filosofis akan memberikan petunjuk serta mengendalikan
pola fikir dan pola tindakan dalam setiap proses penyelenggaraan
KKN yang pada gilirannya akan membedakan dari bentuk-bentuk
kegiatan lain yang bukan KKN. KKN sekurang-kurangnya mengandung
lima aspek bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu meliputi : a. Keterpaduan
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. b. Pendekatan
interdisipliner dan komprehensif. c. Lintas sektoral. d. Dimensi
yang luas dan kepragmatisan. e. Keterlibatan masyarakat secra
aktif. KKN dilaksanakan oleh mahasiswa didalam masyarakat diluar
kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi
dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan,
teknologi serta seni (IPTEKS) untuk melaksanakan pembangunan yang
semakin meningkat, serta meningkatkan persepsi mahsiswa tentang
relevansi antara materi kurikulum yang mereka pelajari di kampus
dengan relaita pembangunan ditengah masyarakat. Dengan demikian
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk kegiatan
intrakurikuler bagi mahasiswa program sarjana (S1) yang
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi KKN merupakan
4
keterpaduan anatara kegiatan Pendidikan, Penelitian serta
Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk pengamalan IPTEKS (Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Seni). 1.1.2 Desa Siaga Visi pembangunan
nasional tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah INDONESIA YANG
MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan 8 (delapan) arah pembangunan jangka panjang, yang salah
satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Untuk
mewujudkan bangsa yang berdaya saing, salah satu arah yang
ditetapkan adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia,
yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Unsur-unsur penting bagi peningkatan IPM adalah derajat kesehatan,
tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Derajat kesehatan dan
tingkat pendidikan pada hakikatnya adalah investasi bagi
terciptanya sumber daya manusia berkualitas, yang selanjutnya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dalam kurun
waktu lima tahun ke depan (Tahun 2010-2014) harus lebih diarahkan
kepada beberapa hal prioritas. Pembangunan kesehatan juga tidak
terlepas dari komitmen Indonesia sebagai warga masyarakat dunia
untuk ikut merealisasikan tercapainya Millenium Development Goals
(MDGs). Dalam MDGs tersebut, kesehatan dapat dikatakan sebagai
unsur dominan, karena dari delapan agenda MDGs lima di antaranya
berkaitan langsung dengan kesehatan, dan tiga yang lain berkaitan
secara tidak langsung. Lima agenda yang berkaitan langsung dengan
kesehatan itu adalah Agenda ke-1 (Memberantas kemiskinan dan
kelaparan), Agenda ke-4 (Menurunkan angka kematian anak), Agenda
ke-5 (Meningkatkan kesehatan ibu), Agenda ke-6 (Memerangi HIV dan
AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya), serta Agenda ke-7
(Melestarikan lingkungan hidup). Berkaitan dengan hal tersebut,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis.
5
Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai
tidak luput dari kewajiban-kewajiban di bidang kesehatan.
hakyang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Namun di
samping itu, setiap orang juga Untuk itu, Pemerintah memiliki
sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakannya, yang meliputi
tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,
membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata
dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab
untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam
segala bentuk upaya kesehatan. Dalam dasawarsa 1970an 1980an,
Pemerintah telah berhasil menggalang peran aktif dan memberdayakan
masyarakat di bidang kesehatan melalui gerakan Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Pada saat itu, seluruh sektor
pemerintahan yang terkait, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha,
serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan
(stakeholders) lain, bahu-membahu menggerakkan, memfasilitasi, dan
membantu masyarakat di desa dan kelurahan untuk membangun kesehatan
mereka sendiri. Akan tetapi, akibat terjadinya krisis ekonomi dan
faktor-faktor lain, gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan itu berangsurangsur melemah. Namun demikian, semangat
masyarakat tampaknya tidak hilang sama sekali. Sisa-sisa semangat
itu tercermin dari masih bertahannya organisasi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) dari
tingkat Pusat sampai ke tingkat 3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) di banyak desa dan kelurahan. Walaupun harus
menghadapi berbagai kendala, Tim Penggerak PKK masih tetap berjuang
menghidupkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan
kelurahan, sehingga saat ini 84,3% desa dan kelurahan memiliki
Posyandu aktif. Masa kejayaan PKMD itu hendak diulang dan
dibangkitkan kembali melalui gerakan pengembangan dan pembinaan
Desa Siaga yang sudah dimulai pada tahun 2006. Yaitu dengan
ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes
/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.
Sampai dengan tahun 2009 tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%)
dari 75.410 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah memulai
upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Namun demikian,
banyak dari antaranya yang belum berhasil menciptakan Desa Siaga
atau Kelurahan Siaga yang sesungguhnya, Desa/Kelurahan, masih
hidupnya gerakan kelompok Dasawisma, dan masih berkembangnya
sejumlah ndahuluan
6
yang disebut sebagai Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga
Aktif. Hal ini dapat dipahami, karena pengembangan dan pembinaan
Desa Siaga dan Kelurahan Siaga yang menganut konsep pemberdayaan
masyarakat memang memerlukan suatu proses. Atas dasar pertimbangan
tersebut di atas, dirasa perlu untuk melaksanakan revitalisasi
terhadap program pengembangan Desa Siaga guna mengakselerasi
pencapaian target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Sebagaimana
diketahui, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kotadan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan
Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa telah
menjadi Desa Siaga Aktif. Oleh sebab sebagian desa yang ada di
Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu
ditegaskan bahwa dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan
Siaga Aktif. Dengan demikian, target SPM harus dimaknai sebagai
tercapainya 80% desa dan kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif. Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya urusan
pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Salah satu dari antara
sejumlah urusan wajib tersebut adalah penanganan bidang kesehatan.
Dengan demikian, jelas bahwa pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Pemerintah Kabupaten
dan Pemerintah Kota harus berperan aktif dalam proses pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan di wilayahnya, agar target cakupan
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dapat dicapai. Namun demikian,
berperan aktif bukan berarti bekerja sendiri. Bagaimana pun, dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah (Pusat) memiliki juga tanggung jawab dan
perannya dalam menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat desa
dan kelurahan. Bahkan tidak hanya pihak pemerintah, pihak-pihak
lain pun, yaitu organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta para
pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lain, besar perannya
dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat desa
dan kelurahan. Bertolak dari kesadaran tersebut di atas, maka
disusunlah Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
ini sebagai acuan
7
untuk kesamaan pemahaman bagi semua pemangku kepentingan dalam
rangka akselerasi Program Pengembangan Desa Siaga guna mencapai
target Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2015. Dengan
kesamaan pemahaman diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan
kerjasama yang baik dalam rangka mengupayakan tercapainya Desa dan
Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat, Provinsi
Sehat, dan Indonesia Sehat. 2 Pendahuluan
1.1.3 Nagari Koto Dalam
1.2 Tujuan Program Tujuan utama dari Program KKN adalah untuk
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam keikutsertaannya dalam
proses pembangunan. Kegiatan ini diharapkan akan membuka wawasan
mahasiswa serta dapat dijadikan sebagai wahana dalam proses
pematangan berfikir, bertindak dan mengambil keputusan terhadap
sesuatu yang akan atau telah direncanakan. Dengan demikian KKN
disamping akan memberikan manfaat terhadap masyarakat, namun juga
memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa itu sendiri.
Secara eksplisit, tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya
program KKN adalah sebagai berikut : 1. Agar Universitas Andalas
menghasilkan sarjana yang lebih memahami dan menghayati
permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat dan
pemerintah. Mahasiswa diharapkan dapat belajar dan menanggulangi
setiap permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner. 2.
Memberi pengalaman belajar tentang kehidupan sosial masyarakat
nagari dan pengalaman dalam kerja nyata pembangunan. 3.
Meningkatkan wawasan dan proses pendewasaan kepribadiaan mahasiswa.
4. Memacu pembangunan nagari dengan menumbuhkan motivasi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 5. Menumbuhkan kepercayaan
masyarakat akan kemampuan mahasiswa serta sarjana Universitas
Andalas, sehingga akan lebih mendekatkan Universitas Andalas pada
masyarakat.
8
1.3 Manfaat Program 1. Diperolehnya bantuan pemikiran dan tenaga
serta IPTEKS dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 2.
Diperolehnya cara-cara baru yang dibutuhkan untuk memecahkan,
merumuskan dan melaksanakan pembangunan. 3. Didapatkannya
pengalaman dalam mengolah serta menumbuhkan potensi swadaya
masyarakat, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
4. Terbentuknya kader-kader penerus di dalam masyarakat, sehingga
terjamin kelanjutan upaya pembangunan. 5. Diperolehnya manfaat dari
bantuan tenaga, fikiran dan gagasan mahasiswa dalam melaksanakan
program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Desa Siaga
Desa dan kelurahan atau nagari siaga aktif merupakan salah satu
indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
kabupaten dan kota.target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah
80% desa dan kelurahan yang ada di indonesia telah menjadi desa dan
kelurahan siaga aktif. Desa dan kelurahan atau nagari siaga aktif
adalah bentuk pengembangan dari desa siaga yang telah dimulai sejak
tahun 2006. Desa atau kelurahan siaga aktif adalah desa atau yang
disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang:A. Pengertian
9
1.
Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan
dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui pos kesehatan
desa (poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut
seperti, pusat kesehatan masyarakat pembantu (pustu), pusat
kesehatan masyarakat (puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya.
Penduduknya mengembangkan ukbm dan melaksanakan survailans berbasis
masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak,
gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan
penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga
masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs).
Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka desa atau kelurahan
atau nagari siaga
2.
aktif memiliki komponen (1) pelayanan kesehatan dasar, (2)
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ukbm dan mendorong
upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan
penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan, (3) perilaku
hidup bersih dan sehat (phbs). Untuk menjamin kemantapan dan
kelestarian, pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif
dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau
unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Kepedulian pemerintah
desa atau kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap desa dan
kelurahan siaga aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan
forum desa dan kelurahan. Keberadaan kader pemberdayaan
masyarakat/kader teknis desa dan kelurahan siaga aktif. Kemudahan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau
memberikan pelayanan setiap hari. Keberadaan ukbm yang dapat
melaksanakan (a) survailans berbasis masyarakat, (b) penanggulangan
bencana dan kedaruratan kesehatan, (c) penyehatan lingkungan.
Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembangan desa
dan kelurahan siaga aktif dalam anggaran pembangunan desa atau
kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha Peran serta aktif
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan
di desa dan kelurahan siaga aktif.
2. 3. 4. 5.
6.
10
7. 8.
Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan
mengatur tentang pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.
Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) di rumah tangga di
desa atau kelurahan
B. Manfaat Bagi masyarakat: Mudah mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar. Peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan
mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Tinggal di lingkungan
yang sehat. Mampu mempratkkan phbs. Tokoh masyarakat dan kader
berperan aktf memberdayakan dan menggerakkan masyarakat.
Bagi puskesmas: Meningkatkan cakupan program kesehatan
Optmalisasi fungsi puskesmas. Menurunkan angka kesakitan dan
kematan. Meningkatkan citra puskesmas sebagai ujung tombak
pelayanan kesehatan.
Bagi pemerintah kecamatan: Menurunkan angka kesakitan dan
kematan. Meningkatkan citra pemerintah kecamatan
Alokasi dana pembangunan tdak banyak digunakan untuk pelayanan
kuratf, melainkan untuk promotf dan preventf. Terciptanya
pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan
C. Program Desa Siaga
11
1. Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan kesehatan bagi masyarakat
di desa siaga aktif atau kelurahan siaga aktif diselenggarakan
melalui berbagai ukbm, serta kegiatan kader dan masyarakat.
Pelayanan ini selanjutnya didukung oleh sarana-sarana kesehatan
yang ada seperti puskesmas pembantu (pustu), puskesmas, dan rumah
sakit. Teknis pelaksanaan pelayanan mengacu kepada
petunjuk-petunjuk teknis dari kementerian kesehatan dengan
pengawasan dan bimbingan dari puskesmas.pelayanan kesehatan dasar
adalah pelayanan primer, sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan
yang bertugas. Pelayanan kesehatan dasar berupa: (1) pelayanan
kesehatan untuk ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan untuk ibu
menyusui, (3) pelayanan kesehatan untuk anak, serta (4) penemuan
dan penanganan penderita penyakit.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ukbm
Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan ukbm
yang ada di desa. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans
berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan
bencana serta penyehatan lingkungan. Survailans berbasis masyarakat
adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh
masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman
kepada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan.
Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) pengamatan dan pemantauan penyakit
serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan
perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, (2)
pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk
respon cepat, (3) pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit
dan masalah kesehatan, serta (4) pelaporan kematian.
12
Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah
upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan
mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman
kepada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan.
Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) bimbingan dalam pencarian tempat
yang aman untuk mengungsi, (2) promosi kesehatan dan bimbingan
mengatasi masalah kesehatan akibat
bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah, (3)
bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air
bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lainlain) di tempat
pengungsian, (4) penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor
darah, dan (5) pelayanan kesehatan Bagi pengungsi. Penyehatan
lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk
menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman
agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan
berpedoman kepada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan.
Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) promosi tentang pentingnya
sanitasi dasar, (2) bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana
sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah dan limbah,
dan lain-lain), dan (3) bantuan/fasilitasi upaya pencegahan
pencemaran lingkungan.
3. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Masyarakat di desa
atau kelurahan siaga aktif wajib melaksanakan perilaku hidup bersih
dan sehat (phbs). Phbs adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan
atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan
seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri
(mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan
kesehatan Masyarakat.
13
Yang menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan pengembangan
desa dan kelurahan siaga aktif adalah phbs yang dipraktikkan di
tatanan rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, phbs
harus dipraktikkan di tatanan mana pun pada saat seseorang sedang
berada. Selain di tatanan rumah tangga, phbs harus dikembangkan dan
dipraktikkan di tatanan-tatanan institusi pendidikan, tempat kerja,
tempat umum dan sarana kesehatan. PHBS yang harus dipraktikkan oleh
masyarakat di desa dan kelurahan siaga aktif meliputi perilaku
sebagai berikut: 1. Melaporkan segera kepada kader/petugas
kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau
tetangganya menderita penyakit menular. 2. Pergi berobat atau
membawa orang lain berobat ke poskesdes/pustu/puskesmas bila
terserang penyakit. 3. 4. 5. Memeriksakan kehamilan secara teratur
kepada petugas kesehatan. Mengonsumsi tablet tambah darah semasa
hamil dan nifas (bagi ibu). Makan-makanan yang beraneka ragam dan
bergizi seimbang (terutama bagi perempuan termasuk pada saat hamil
dan menyusui). 6. 7. 8. 9. Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari.
Menggunakan garam beryodium setiap kali memasak. Menyerahkan
pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan. Mengonsumsi kapsul
vitamin a bagi ibu nifas.
10. Memberi asi eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan). 11.
Memberi makanan pendamping asi. 12. Memberi kapsul vitamin a untuk
bayi dan balita setiap bulan februari dan agustus.
14
13. Menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta
menggunakan kartu menuju sehat (kms) atau buku kia untuk memantau
pertumbuhannya. 14. Membawa bayi/anak, ibu, dan wanita usia subur
untuk diimunisasi. 15. Tersedianya oralit dan zinc untuk
penanggulangan diare. 16. Menyediakan rumah dan atau kendaraannya
untuk pertolongan dalam keadaan darurat (misalnya untuk rumah
tunggu ibu bersalin, ambulan, dan lain-lain). 17. Menghimpun dana
masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi
pengobatan dan persalinan. 18. Menjadi peserta (akseptor) aktif
keluarga berencana. 19. Menggunakan air bersih untuk keperluan
sehari-hari 20. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 21.
Menggunakan jamban sehat 22. Mengupayakan tersedianya sarana
sanitasi dasar lain dan menggunakannya. 23. Memberantas
jentik-jentik nyamuk. 24. Mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan, baik di rumah, desa/kelurahan maupun di lingkungan
pemukiman. 25. Melakukan aktivitas fsik setiap hari. 26. Tidak
merokok, minum minuman keras, madat, dan menyalahgunakan NAPZA
serta bahan berbahaya lain. 27. Memanfaatkan ukbm, poskesdes,
pustu, puskesmas atau sarana kesehatan lain. 28. Pemanfaatan
pekarangan untuk taman obat keluarga (toga) dan warung hidup di
halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kolektif).
29. Melaporkan kematian.
15
30. Mempraktikkan phbs lain yang dianjurkan. 31. Saling
mengingatkan untuk mempraktikkan phbs.untuk mengukur keberhasilan
pembinaan phbs di rumah tangga digunakan
10 (Sepuluh) perilaku yang merupakan indikator yaitu (1)
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, (2) memberi asi
eksklusif kepada bayi, (3) menimbang berat badan balita, (4)
menggunakan air bersih, (5) mencuci tangan dengan air bersih dan
sabun, (6) menggunakan jamban sehat, (7) memberantas jentik nyamuk,
(8) mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, (9) melakukan aktivitas
fsik setiap hari, (10) tidak merokok di dalam rumah.di tatanan
rumah tangga, kepala rumah tangga harus menjadi panutan dan
mendorong anggota rumah tangganya untuk mempraktikkan PHBS. Ia juga
bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan kemudahan bagi
dipraktikkannya PHBS di rumah tangga.di tatanan institusi
pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, madrasah, pesantren,
seminari, dan sejenisnya, pemilik institusi pendidikan dan para
pendidik merupakan panutan dan mendorong anak didiknya dalam
mempraktikkan PHBS. Mereka juga
bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan kemudahan bagi
dipraktikkannya phbs di institusi pendidikan.di tatanan tempat
kerja seperti pabrik, toko, kantor/perusahaan, dan lain-lain,
pemilik dan pengelola tempat kerja tersebut harus menjadi panutan
dan mendorong para pekerja/ karyawannya dalam mempraktikkan phbs.
Pemilik dan pengelola tempat kerja juga wajib menyediakan sarana
dan kemudahan bagi dipraktikkannya phbs di tempat kerja.di tatanan
tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, pelabuhan, bandara,
pasar, pertokoan (mal), tempat hiburan, tempat rekreasi/pariwisata,
tempat ibadah, dan lain-lain sejenis, pemilik dan pengelola tempat
umum harus menjadi panutan dan mendorong para pekerja/karyawan dan
pengunjungnya dalam mempraktikkan phbs.16
Mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan
kemudahan bagi dipraktikkannya phbs di tempat-tempat umum. Di
tatanan institusi kesehatan seperti pustu, puskesmas, klinik, rumah
sakit, dan lain-lain, pemilik/pengelola dan para petugasnya
merupakan panutan dan mendorong pasien dan pengunjung lain dalam
mempraktikkan phbs. Mereka juga bertanggung jawab untuk
mengupayakan sarana dan kemudahan bagi dipraktikkannya phbs di
institusi kesehatan
2.1.2 Nagari A. Kondisi Geografis 1. Batas Geografis Kenagarian
Koto Dalam merupakan salah satu Kenagarian yang berada di wilayah
pemerintahan Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.
Kenagarian Koto Dalam ini memiliki luas wilayah 14,00 Km2.
Kenagarian Koto Dalam berdasarkan administrasi pemerintahannya
memiliki 6 Jorong, yaitu Jorong Buluah Apo, Jorong Sungai Puar
Tanjung Mutus, Jorong Padang Bungo, Jorong Rukam Pauh Manih, Jorong
Kampung Lambah, dan Jorong Batang Piaman. 2. Luas Jorong Luas
Nagari Koto Dalam adalah 14,00 Km2. Jorong yang paling luas adalah
Jorong Sungai Puar Tanjung Mutus 3.20 dan yang paling kecil adalah
Jorong Koto Baru 1.80 dari luas Nagari keseluruhannya. Adapun luas
masing-masing Jorong di Koto Dalam dapat dilihat pada tabel berikut
: Tabel 1 Luas Nagari Batuhampar No. Nama Jorong 1 Buluah Apo 2
Sungai Puar Tanjung Mutus Luas Km2 1.80 3.20
17
3 4 5 6
Padang Bungo Rukam Pauh Manih Kampung Lambah Batang Piaman
JUMLAH
1.80 2.20 3.00 2.00 14.00
Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Padang Sago Tahun 20113.
Orientasi Jarak
Tabel 2 Jarak Dari Jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari No 1 2 3
4 5 6 Nama Jorong Buluah Apo Sungai Puar Mutus Padang Bungo Rukam
Pauh Manih Kampung Lambah Batang Piaman Ke Pusat Pemerintahan
Nagari ( Km ) 5.0 5.0 2.0 4.0 0.3 4.0 Ke Ibu Kota Kecamatan ( Km )
22.0 23.0 2.00 21.0 19.0 23.0
Tanjung
Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Padang Sago Tahun 2011 B.
Kondisi Demografi 1. Aspek Kependudukan Untuk aspek kependudukan
pada tahun 2010, Koto Dalam memiliki jumlah total penduduk sebanyak
3.902 jiwa yaitu 1058 KK. Dengan masing-masing jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.859
jiwa dan penduduk perempuannya yaitu sebanyak 2.043 jiwa. Dengan
kepadatan penduduk 267 jiwa/km2.
18
Nagari Koto Dalam yang memiliki Jorong sebanyak 6 jorong, dengan
jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap jorong. Adapun jumlah
penduduk yang terbanyak pada tahun 2010 terdapat pada Jorong
Kampuang Lambah dan jumlah penduduk terkecil terletak pada Jorong
Buluah Apo. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini :
Tabel 3 Jumlah Penduduk Per Jorong Nagari Koto Dalam Tahun 2010 No
1 2 3 4 5 6 Nama Jorong Buluah Apo Sungai Puar Tanjung Mutus Padang
Bungo Rukam Pauh Manih Kampung Lambah Batang Piaman Laki-Laki 131
542 261 212 551 164 Perempuan 142 579 295 223 612 191 Jumlah
Penduduk (Jiwa) 274 1 121 555 435 1 163 1 354
Sumber : Kecamatan Padang Sago Dalam Angka Adapun mata
pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam, yaitu untuk
Nagari Koto Dalam terdapat 9 jenis pekerjaan yaitu Pertanian,
Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik dan Air
Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel & Restoran, Pengangkutan
& Komunikasi, Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan, Jasa-jasa. Dan
untuk Nagari Koto Dalam mayoritas penduduk bermata pencaharian
petani yaitu sebanyak 533 jiwa, selanjutnya yang minoritas adalah
jenis pekerjaan Listrik dan Air Bersih yaitu 2 orang. Sehingga hal
demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian Nagari Koto Dalam
masih bergerak disektor Pertanian. Untuk lebih jelasnya perhatikan
Tabel dibawah ini: Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis
Pekerjaan19
Koto Dalam Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Pekerjaan
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik
dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi Lemb Keu, Sewa Bangunan Jasa-jasa
Jumlah Penduduk (jiwa) 553 2 120 2 76 327 68 5 246
Sumber : Kecamatan Padang Sago Dalam Angka 1. Kesehatan -
Posyandu - Puskesmas : 12 buah : 1 buah
2. Agama Penduduk nagari Koto Dalam 100 % memeluk agama islam.
BAB III RENCANA KERJA 1. Persiapan 1.2 Survei Survei telah
dilaksanakan satu kali pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012. Dan
juga akan dilaksanakan survei kedua pada hari Rabu sampai Jumat ,
tanggal 6-8 Juni 2012.2. Analisis / Skala Prioritas
20
2.1 a. b. c. d. e. g. h.
Survei Kesehatan Survei ibu hamil Survei pasangan usia subur
Survei lansia Survei Balita Survei penemuan suspect TB dan penyakit
menular lainnya Survei Cakupan Posyandu Survei Penggunaan Dana
Kesehatan
f.Survei anagka kelahiran bayi dan kematian ibu
i. Survei Kesehatan Lingkungan 2.2 Pembinaan dan Pemberdayaan
Posyandu
Kegitan ini berupa pelatihan kader-kader dan pengadaan
perlengkapan posyandu yang diperlukan. 2.3 Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
Kegiatan ini berupa pembuatan tempat sampah di tempat-tempat
umum seperti di pasar , kantor Camat, kantor Walinagari, dan
lain-lain. Selain itu juga pembuatan tempat cuci tangan di SD. 2.4
a.b.
Penyuluhan Kehatan Demam Berdarah (DBD) Gizi Buruk ISPA Gizi
Seimbang Rokok, Narkoba dan HIV Kesehatan Ibu dan Bayi Kesehatan
Reproduksi Pelayanan Medik Pengobatan Masal Gratis Pemeriksaan Hb
ibu hamil Pemeriksaan Kesehatan Gratis
c. d. e. f. g. 2.5 a. b. c.
21
2.6 Koto Dalam.
Pelatihan Basic Life Support (BLS)
Kegiatan ini berupa pelatihan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) untuk pemuda nagari
3. Tim Schedule
No 1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan Survei Kesehatan Pembinaan dan Pemberdayaan Posyandu
Penyuluhan Kehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pelayanan Medik
Pelatihan Basic Life Support (BLS) Monitoring dan Evaluasi
I
II
Minggu III IV
V
VI
4. Rincian Dana
DAFTAR PUSTAKA
22