BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penelitian Sejak tahun 2002, Serikat Kayawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengikat perjanjian kerja bersama (PKB) dengan PT Telekomunikasi Indonesia yang ditetapkan dalam kontrak Nomor PKB. 100/ORG/DPP-SEKAR/2002 dan Nomor Tel. 94/PS000/UTA/- 00/2002 yang ditanda tangani pada tanggal 3 Juni 2002 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Perjanjian ini diamandemen beberapa kali, terakhir ditetapkan dalam kontrak Nomor tanggal 24 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2015. Pelaksanaan perjanjian kerja bersama tersebut dan empat kali amandemennya sejak 2002 sampai dengan 2013 mengalami pasang surut yang dinamis yang meliputi proses perundingan, luasnya perjanjian, jumlah hak dan kewajiban, serta jumlah pasal-pasal di dalamnya. Dinamika peristiwa hukum tersebut menarik untuk didalami karena hal tersebut merupakan indikasi dari realitas hukum yang terjadi dalam hubungan industrial antara sebuah Perusahaan Perseroan yang dimiliki negara dengan karyawannya. 1
34
Embed
PROPOSAL_DISERTASI - Web viewLatar Belakang Penelitian. Sejak tahun 2002, ... konsep, filsafat hukum yang ada di atasnya. Lokasi penelitian adalah Kantor Pusat (Corporate Office)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian
Sejak tahun 2002, Serikat Kayawan PT Telekomunikasi Indonesia,
Tbk mengikat perjanjian kerja bersama (PKB) dengan PT Telekomunikasi
Indonesia yang ditetapkan dalam kontrak Nomor PKB. 100/ORG/DPP-
SEKAR/2002 dan Nomor Tel. 94/PS000/UTA/-00/2002 yang ditanda
tangani pada tanggal 3 Juni 2002 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
Perjanjian ini diamandemen beberapa kali, terakhir ditetapkan dalam
kontrak Nomor tanggal 24 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan 24
Agustus 2015.
Pelaksanaan perjanjian kerja bersama tersebut dan empat kali
amandemennya sejak 2002 sampai dengan 2013 mengalami pasang surut
yang dinamis yang meliputi proses perundingan, luasnya perjanjian, jumlah
hak dan kewajiban, serta jumlah pasal-pasal di dalamnya. Dinamika
peristiwa hukum tersebut menarik untuk didalami karena hal tersebut
merupakan indikasi dari realitas hukum yang terjadi dalam hubungan
industrial antara sebuah Perusahaan Perseroan yang dimiliki negara
dengan karyawannya.
Proses perundingan dalam rangka mengamandemen perjanjian
kadang disertai dengan aksi demontrasi karyawan juga mengindikasikan
bahwa upaya menemukan kesepakatan tidak berjalan mudah. Di samping
itu, dalam setiap perpanjangan perjanjian selalu terjadi perpanjangan waktu
tanpa perubahan substansi isi, sehingga beberpa PKB diberlakukan total
waktu 3 tahun, bukan dua tahun sebagaimana disepakati sebelumnya.
Perpanjangan masa laku tersebut disepakati untuk menghindari
1
kekosongan hukum. Penyebabnya adalah karena kesepakatan substansi
isi perjanjian berikutnya belum dapat disepakati.
Menarik untuk diteliti, guna menemukan jawaban apakah asas-asas
hukum perjanjian yang berlaku universal itu telah diterapkan dalam
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Karyawan Telkom yang diwakili
oleh Serikat Karyawan Telkom dengan PT Telekomunikasi Indonesia.
Mencari jawaban atas pertanyaan ini penting, karena di Indonesia terdapat
ratusan BUMN dan ribuan Perusahaan swasta yang mempekerjakan
berjuta-juta tenaga kerja baik dalam status karyawan tetap maupun
karyawan tidak tetap (outsoursing). Apabila perusahaan-perusahaan
tersebut dapat membuat sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan
isi dan proses perundingan yang baik maka dampak sosial dan
ekonominya akan sangat penting dikarenanakan para pekerja
mendapatkan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.
Penulis mengambil obyek PKB di PT Telkom karena perusahaan
Perseroan milik Negara ini adalah salah satu BUMN yang memiliki kinerja
relatif baik, sudah berstatus Terbuka (Tbk) dan mendominasi pasar jasa
telekomunikasi dalam negeri bahkan telah berkembang sampai ke
beberapa negara (international ekspansion). Karyawan Telkom Grup pada
Desember 2013 tercatat sekitar 25 ribu orang. Jumlah Anak Perusahaan
Telkom dengan kepemilikan saham mayoritas sebanyak 12 Perusahaan
yang umumnya bergerak di bidang industri TIMES (Telecommunication –
Information – Media – Edutainment – Services). PT Telkom mempunyai visi
“to become a dominant player in the region dan salah satu misinya adalah
menjadi role model pengelolaan BUMN di Indonesia. Jumlah pelanggan
Telkom Grup tidak kurang dari 137 juta yang terdiri dari pelanggan telepon
rumah, pelanggan GSM (Telkomsel), Internet Speedy, Televisi Berbayar,
Pelanggan jaringan (whole sale), transponder satelit, ViSAT. (sumber
2
Laporan Tahunan 2013). Skala bisnis yang besar tersebut cukup
menantang untuk didalami, karena di balik bisnis yang besar tersebut pasti
terdapat sebuah sistem tata kelola Perusahaan yang didalamnya ada
aspek hubungan industrial karyawan dengan perusahaan.
Sebuah operasi bisnis kelas besar seperti PT Telkom membutuhkan
sistim hubungan industrial yang harmonis. Keharmonisan hubungan
industrial ditentukan oleh dua pihak yaitu Manajemen Perusahaan dan
karyawan. Bagi Karyawan konsep hubungan yang harmonis dicapai
dengan sendirinya apabila hak-hak yang harus mereka terima dapat
diterima sesuai dengan yang seharusnya mereka terima. Di sisi lain,
Perusahaan memaknai konsep keharmonisan hubungan apabbila
karyawan dapat memenuhi target-target perusahaan yang ditetapkan
dalam Kontrak Manajemen (KM). Hubungan timbal balik yang menyangkut
konsekwensi financial yang besar dan melibakan jumlah manusia yang
banyak sudah barang tentu melahirkan dinamika yang tinggi.
Latar belakang dinamika yang tinggi tersebut antara lain adalah misi
profitabilitas yang diemban sebuah BUMN sebagaimana yang diamanatkan
Undang Undang Perseroan. Atas dasar misi tersebut manajemen korporasi
PT Telkom menerapkan apa yang dinamakan Performance Management
System (PMS). Sistem ini diciptakan untuk memotivasi karyawan dalam
meningkatkan kinerjanya (performance) yang dikaitkan dengan sistim
promosi dan pengembangan karir karyawan.
Di PT Telkom kinerja diukur dalam satuan-satuan penjuanlan, index
operasi dan pemeliharaan, pendapatan usaha, beban usaha dan laba.
Kewajiban pencapaian kinerja tersebut didistribusikan ke semua Direktoran
dan Unit Bisnis yang selanjutkan didistribusikan lagi ke satuan organisasi di
bawahnya yaitu Divisi Regional, Wilayah, Daerah, Cabang sampai akhirnya
ke karyawan secara individual. Pencapaian kinerja secara unit dinilai setiap
3
triwulan, apabila performance unit mencapai ambang batas tertentu
(threshold) maka unit tersebut mendapatkan uang incentif yang dibagikan
kepada karyawan. Adapun kinerja individu dinilai secara tahunan
berdasarkan kinerja yang dicapainya dikaitkan dengan kinerja unit dimana
karyawan tersebut ditempatkan. Nilai Kinerja Individu (NKI) karyawan akan
menentukan berapa besar kenaikan Gaji Dasar yang akan diterima
karyawan pada tahun anggaran berikutnya.
Kinerja tahunan PT Telkom secara keseluruhan dinilai setahun sekali
dan ditetapkan dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Apabila pemegang saham menilai Telkom telkom mencapai prestasi
tertentu atau bahkan melampauinya, maka kepada seluruh karyawan
Telkom diberikan uang Jasa Produksi.
Penetapan parameter, syarat dan ketentuan yang akan diterapkan
dalam PSM ini bagian yang paling penting dalam proses kesepakatan
Perjanjian Kerja Bersama. Karyawan melalui Serikat Karyawan (Sekar)
bersama-sama tim yang mewakili Direksi Telkom duduk bersama
membahas parameter dan syarat-syarat tersebut dalam suatu negosiasi
atau forum perundingan. Upaya masing-masing pihak dalam menggoalkan
kepentingannya berlangsung sangat dinamis. Sebagaimana kelaziman
sebuah negosiasi, pihak Serikat Karyawan ingin mendapatkan imbal jasa
atau kompensasi setinggi-tingginya dengan persyaratan seringan-
ringannya, sementara pihak manajemen Telkom menginginkan kinerja
sebagaik-baiknya dengan kompensasi serendah-rendahnya.
Untuk memenuhi target, masing-masing pihak menerapkan strategi
yang berbeda. Serikat karyawan dengan hak-hak mereka untuk melakukan
demontrasi atau mogok yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor .......
berupaya menggunakan strategi “menekan” manajemen. Sementara pihak