1 | Page BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Sejarah mencatat Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia diselenggrakan pertama kali pada tanggal 29 September 1955 dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan perolehan suara nasional 22,32% serta menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden RI ke 1, namun berbagai gejolak dalam negeri hingga Pemberontakan G 30 S / PKI memaksa presiden Soekarno menyerahkan kepemimpinan negara kepada Soeharto dengan Surat Perintah 11 Maret (supersemar) 1966 yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil alih segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta ketertiban jalannya pemerintahan Indonesia. Berdasarkan surat Perintah 11 Maret 1966 ini, Soeharto menjalankan amanat tersebut, salahsatunya dengan membentuk Golongan Karya sebagai organisasi masa. Golkar mengikuti pemilu pertamanya pada 5 juli 1971 dan memperoleh suara nasional terbanyak yaitu 63,8% sekaligus sebagai pemenang pemilu tahun 1971. Pemerintahan Soeharto sukses dan meraih penghargaan dari FAO tahun1984 dalam hal keberhasilan swasembada pangan. Soeharto pun sukses mempertahankan kekuasaannya dengan kemenangan Golkar dalam pemilu dan dominasi Gokar berakhir pada pemilu tahun 1999. Badai krisis finansial Asia yang dimulai bulan Juli 1997, memporakporandakan perekonomian Indonesia bukti rapuhnya sistem ekonomi nasional yang dibangun reizim orde baru. Akibatnya kerugian negara karena krisis tersebut mencapai Rp. 6.000 T. Karena faktor kegagalan ekonomi, serta desakan publik yang kuat baik dari mahasiswa, serta rakyat Indonesia yang menginginkan Reformasi, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 28 mei 1998 dan menyerahkan pimpinan Negara kepada BJ Habibi sebagai presiden RI.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sejarah mencatat Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia diselenggrakan
pertama kali pada tanggal 29 September 1955 dimenangkan oleh Partai
Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan perolehan
suara nasional 22,32% serta menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden RI ke
1, namun berbagai gejolak dalam negeri hingga Pemberontakan G 30 S / PKI
memaksa presiden Soekarno menyerahkan kepemimpinan negara kepada
Soeharto dengan Surat Perintah 11 Maret (supersemar) 1966 yang
memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil alih segala
tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan
serta ketertiban jalannya pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan surat Perintah 11 Maret 1966 ini, Soeharto menjalankan amanat
tersebut, salahsatunya dengan membentuk Golongan Karya sebagai organisasi
masa. Golkar mengikuti pemilu pertamanya pada 5 juli 1971 dan memperoleh
suara nasional terbanyak yaitu 63,8% sekaligus sebagai pemenang pemilu
tahun 1971. Pemerintahan Soeharto sukses dan meraih penghargaan dari FAO
tahun1984 dalam hal keberhasilan swasembada pangan. Soeharto pun sukses
mempertahankan kekuasaannya dengan kemenangan Golkar dalam pemilu
dan dominasi Gokar berakhir pada pemilu tahun 1999. Badai krisis finansial
Asia yang dimulai bulan Juli 1997, memporakporandakan perekonomian
Indonesia bukti rapuhnya sistem ekonomi nasional yang dibangun reizim orde
baru. Akibatnya kerugian negara karena krisis tersebut mencapai Rp. 6.000 T.
Karena faktor kegagalan ekonomi, serta desakan publik yang kuat baik dari
mahasiswa, serta rakyat Indonesia yang menginginkan Reformasi, akhirnya
Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 28 mei 1998 dan menyerahkan
pimpinan Negara kepada BJ Habibi sebagai presiden RI.
2 | P a g e
Runtuhnya reizim orde baru, membuka jalan bagi reizim Reformasi hingga
saat ini. Era Reformasi saat ini membuka kran kebebasan bagi seluruh rakyat
Indonesia, untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara
Indonesia melalui Pemilihan Umum Langsung dan Otonomi Daerah.
Selanjutnya ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2007 dan Undang-
Undang Nomor: 8 Tahun 2012 dan Otonomi Daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Perihal Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota.
Inilah perbedaan mendasar antara reizim orde baru yang sentralistik /
pemerintahan terpusat dan presiden dipilih DPR RI. Sedangkan Reizim
reformasi mengamanatkan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR
RI, Gubernur-Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati-Wakil
Bupati/Walikota-Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih
langsung oleh rakyat. Dan dengan pemberian Hak Otonomi bagi daerah
masing-masing untuk menata dan mengembangkan potensi daerah yang
dipimpin oleh pemerintahan daerah setempat.
Dengan keberhasilan amandemen UUD 1945 yang melahirkan Pemilihan
Umum Secara Langsung serta Otonomi Daerah, maka kedaulatan negara
sepenuhnya berada ditangan rakyat Indonesia sebagai mana amanat UUD
1945 BAB I Ayat 2 yaitu : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”
Kemudian kedaulatan rakyat Indonesia sebagaimana amanat yang dimaksud
dalam UUD 1945 BAB I Ayat 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta UU Nomor 22 Tahun 2007
3 | P a g e
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Preseiden/Wakil
Presiden dan Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor: 8 tahun 2012
Rakyat Indonesia berhak memilih secara langsung Presiden/Wakil Presiden,
Pemilihan Langsung Anggota DPR/DPD RI, pemilihan langsung Gubernur-
Wakil Gubernur, pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Bupati,
Wakil Bupati / Wali Kota, Wakil Walikota dan pemilihan langsung anggota
DPRD Kabupaten / Kota sesuai hati nurani, serta program-program
pembangunannya.
Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2013-
2018 yang diselenggarakan pada tahun 2013. Tentu akan menetukan
keberhasilan pembangunan Kota Palangka Raya 5 Tahun mendatang.
Oleh karena itu, penulis trarik untuk meneliti Faktor Apasaja Yang
Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan
Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 kedalam sebuah
skripsi yang berjudul “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN
MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA
PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013”.
.
2. IDENTFIKASI MASALAH
Identifikasi masalah “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN
MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA PERIODE 2013-
2018 TAHUN 2013” dikemukakan sebagai berikut :
a) Faktor kesamaan agama
b) Faktor kesamaan suku
c) Faktor Putra Daerah
4 | P a g e
d) Faktor berpendidikan tinggi
e) Faktor partai pengusung
3. BATASAN MASALAH
Untuk mempermudah serta memfokuskan penelitian “FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PILIHAN MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA
PALANGKARAYA PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013” penulis membatasi
pokok penelitian hanya pada faktor:
a) Kesamaan agama
b) Kesamaan suku
c) Putra Daerah
d) Berpendidikan tinggi
e) Partai pengusung
4. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dapat
dikemukakan adalah : diantara faktor kesamaan agama, faktor kesamaan suku,
faktor putra daerah, faktor partai pengusung. Faktor Apa yang dominan
mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan
Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2013-2018 Tahun
2013?
5. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apasaja yang paling
dominan mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada
Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013
5 | P a g e
6. MANFAAT PENELITIAN
- Memberikan informasi bagi Bakal Calon Walikota-Wakil Walikota
Palangka Raya Periode 2013-2018 tentang faktor apa saja yang
mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan
Umum Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013
- Untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada
- Mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok, daerah dsb.
- Hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan
6 | P a g e
BAB II
LANDASAN TEORI
A. PEMILIHAN UMUM
a. Landasan Hukum Penyelanggaraan Pemilu
Landasan hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indoneisa
adalah UUD 1945 BAB I Ayat 2 yaitu : “Kedaulatan adalah ditangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat”
Berdasarkan amanat UUD 1945 BAB I ayat 2 tersebut, Pemerintah
Indoneisa membuat Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Indonesia juga,
Mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum nomo: 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Umum. Serta
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD.
b. Definisi Pemilihan Umum
Dafinisi Pemilihan Umum dijelaskan dalam UU Pemilu Nomor : 8
tahun 2012 yaitu BAB I Ayat 1 Sebagai berikut:
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(UU Nomor 8. 2012)
7 | P a g e
B. PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKA
RAYA PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013.
1. Landasan Hukum Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah
1) Dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah-wakil
Kepala Daerah adalah UUD 1945 BAB I Ayat 2 yaitu :
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”
2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota
Palangka Raya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk Pemilihan
Preseiden/Wakil Presiden dan Daerah/Wakil Kepala Daerah
3) Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Perihal Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
4) Sedangkan definisi Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala
Daerah dalam UU no. 22 tahun 2007 BAB I pasal 1 ayat 4
dijelaskan sebagai berikut:
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(UU No. 22 Tahun 2007)
2. Penyelenggara Pemilihan Umum
Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2007 BAB I Pasal 1 ayat 6
yaitu :
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri.
(ayat 6 BAB I UU Nomor: 22: 2007)
8 | P a g e
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di
provinsi dan kabupaten/kota.
(ayat 7 BAB I UU Nomor: 22: 2007)
C. KRITERIA MASYARAKAT YANG DAPAT MENGGUNAKAN HAK
PILIH PADA PEMILU TAHUN 2013 KOTA PALANGKA RAYA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Perihal Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah BAB IV pasal 15 masyarakat Kota Palangka Raya yang
dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut :
Pasal 15 :
Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan
suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
Pasal 16
1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan,
Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai
pemilih.
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat :
a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
dan
c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih
sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar
dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan
hak memilihnya.
Pasal 17
Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
9 | P a g e
Pasal 18
1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar
pemilih di daerah pemilihan.
2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu)
tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu)
diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang
tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk
ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam
daftar pemilih.
Pasal 19
1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan
Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar
pemilih untuk pemilihan.
2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih
tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar
pemilih sementara.
3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
karena :
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari
dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur
17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
kawin;
c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil
atau purnatugas;
d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan
pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
e. telah meninggal dunia;
f. pindah domisili ke daerah lain; atau
g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara
Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
10 | P a g e
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. RENCANA PENELITIAN
a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kota Palangka Raya
b. Populasi Penelitian
Subjek penelitinan ini adalah Masyarakat Kota Palangka Raya
sebanyak 220.962 orang.
c. Lamanya Penelitian
Lamanya penelitian ini diperkirakan selama 4 bulan dimulai bulan
September 2012 – desember 2012
B. DESAIN DAN JENIS PENELITIAN
a. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey. Penelitian
survey merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang
dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan
pada responden. Dalam penelitian survey, peneliti meneliti
karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa adanya
intervensi peneliti (wikipedia).
Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu
populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data