I. Judul PenelitiaPenerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyajian Laporan
Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Warga
Sejahtera Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kendal. II. Latar
BelakangPembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan
wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional
bangsa Indonesia tercermin dalam Undang Undang Dasar 1945. Dalam
bidang ekonomi pada Undang- Undang pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan
bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi.
Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang memiliki
ruang gerak dan kesempatan usaha yang menyangkut kepentingan
kehidupan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang
ditangani dan dikerjakan oleh rakyat, berkaitan dengan tujuan
pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang
berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran
orang perorang dan untuk mewujudkan hal itu salah satu bentuk usaha
yang tepat sebagai representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan
ekonomi nasional adalah badan usaha dalam bentuk Koperasi (Muslimin
Nasution, 2007).Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk
mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan
utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu perlu adanya
adanya pembangunan koperasi sebagai badan usaha yang ditujukan pada
penguatan serta perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya
manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya untuk selalu
meningkatkan profesionalisme dalam kewirausahaan koperasi, sehingga
dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi
mampu menjadi bangun usaha utama dalam perekonomian. (Yuni Maryana,
2013)Koperasi juga merupakan suatu lembaga ekonomi dimana
didalamnya terdapat aspek-aspek yang mengatur kegiatan-kegiatan
koperasi tersebut. Aspek keuangan merupakan aspek penting dalam
perkoperasian. Aspek keuangan yang transparan dan seimbang serta
diatur dengan baik akan menjadikan koperasi lebih berkembang.
Terutama jika dilihat dari keuangan koperasi yang pada akhirnya
akan terlihat pada laporan keuangan tiap periodenya. Menurut PSAK
nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu pengkajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
keuangan agar dapat di jadikan dasar pengambilann keputusan serta
diperbandingkan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan
posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif
selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan
arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi
ringkasan kebijakan akuntansi penting serta informasi penjelasan
lainnya dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif
yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi
secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan
keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan
keuangannya.Informasi keuangan atau akuntansi akan bermanfaat bila
dipenuhi tujuh kualitas yaitu relevan, dapat dimengerti, daya uji,
Netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. Kriteria utama
informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan
keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua
sifat utama yaitu relevan dan dapat dipercaya (reliability). Agar
informasi itu relevan ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu
mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (feedback
value) dan tepat waktu. Dan informasi yang dapat dipercara
mempunyai tiga sifat yaitu dapat di periksa, netral dan menyajikan
yang seharusnya. Di samping dua sifat utama yang wajib ada pada
informasi akuntansi, terdapat pula dua sifat sekunder pada
informasi akuntansi yaitu dapat diperbandingkan dan konsisten.
(Zaki Baridwan, 2004)Adapun dalam penyusunan akuntansi koperasi
tidak berbeda jauh dengan penyusunan akuntansi umum (perusahaan
dagang/jasa). Laporan keuangan koperasi merupakan hasil dari
pencatatan dan pengklasifikasian dari kegiatan transaksi yang dapat
di ukur dengan nilai nominal pada koperasi selama periode berjalan
dan sebagai bahan untuk pertimbangan kebijakan yang akan di ambil
koperasi. Pada umumnya koperasi melakukan pencatatan keuangan
paling tidak satu tahun sekali dan di laporkan dalam Rapat Anggota
Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi terdiri atas Neraca,
Laporan perhitunga hasil usaha atau laporan SHU, Laporan Arus KAS,
Laporan promosi ekonomi anggota dan Catatan atas Laporan
Keuangan.Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan
standar yang digunakan. Seperti penyusunan laporan keuangan untuk
koperasi, penyusunannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik atau yang biasa disebut SAK
ETAP. SAK-ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa
akuntabilitas publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang
dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik
signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum
(general purpose financial statement ) bagi pengguna eksternal.
Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat
langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat
kredit. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek
lebih ringan dari pada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP
ini cukup ketat (SAK ETAP, 2009).Selain itu diterbitkannya SAK ETAP
sendiri bertujuan untuk memudahkan pengusaha kecil atau menengah
untuk menyusun laporan keuangan sendiri sehingga dapat berguna bagi
intern atau untuk mendapatkan dana. Untuk itu setiap koperasi
diharapkan dapat menggunakan SAK ETAP ini sebagai pedoman dalam
teknik penyusunan laporan keuangannya dengan di tambahi informasi
dari PSAK No. 27 agar pencatatan semakin baik dan sesuai standart
yang berlaku.Penelitian tentang koperasi yang telah dilakukan oleh
para peneliti. Di antaranya adalah :1. Yuni Maryana, dengan judul
penelitian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27
Perkoperasian Pada Koperasi Simpan Pinjam Berau Kaltim di Tanjung
Redeb. Dan hasil penelitiannya adalah a. Pihak manajemen koperasi
dalam menyajikan laporan keuangannya tidak mengacu pada Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian karena
hanya menyajikan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU), yang
seharusnya terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha (PHU),
laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas
laporan keuangan.b. Dalam penyajian neraca koperasi masih terdapat
kekeliruan dalam penulisan nama akun pada penulisan juga tidak
sesuai dengan tata urutan dalam standar akuntansi keuangan.c. pada
penyajian perhitungan hasil usaha juga terdapat kesalahan
penafsiran nama akun, ada beberapa akun yang seharusnya ikut
mengurangi pendapatan dalam perhitungan hasil usaha akan tetapi
tidak dicatat koperasi dalam beban perkoperasian dan dalam
perhitungan hasil usaha juga tidak ada pemisahan pendapatan anggota
dan non anggota serta beban usaha dan beban
perkoperasian.2.Supriyono, dengan judul Pengaruh Besarnya Pinjaman
Anggota Terhadap Eksistensi Kelangsungan KPRI Nusantara IAIN
Walisongo, Semarang. Hasil dari penilitianna adalah Terdapat
Pengaruh yang signifikan antara Besarnya pinjaman Anggota Terhadap
eksistensi Kelangsungan Koperasi.3.Dani Cahyono, Dengan judul
Analisis Pengaruh Modal Kerja, Aktiva Tetap dan Hutang Terhadap SHU
pada Koperasi Tirta Usaha Semarang. Dan hasil Penelitiannya :a.
Secara bersama- sama atau keseluruhan hubungan antara
variabel-variabel bebas yang meliputi modal kerja (X1), Aktiva
Tetap (X2), dan Hutang (X3) dengan SHU (Y) pada KPRI Tirta Usaha
Balai PSDA Wilayah Sungai Jragung Tuntang Semarang memiliki tingkat
hubungan yang sangat kuat dengan koefisien korelasi atau multiple R
= 0,868. Sehingga perubahan Variabel Modal kerja (X1), Aktiva Tetap
(X2), dan Hutang (X3) akan menyebabkan perubahan SHU (Y).b. Secara
Individual hubungan antar variabel X1 dengan Y atau r (x1y) =
0,728. Hal ini menunjukkan bahwa antara modal kerja dengan SHU
memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif.c. Hubungan
Individual Antara variabel X2 dengan Y atau r (x2y) = - 0,659, hal
ini menunjukkan bahwa antara aktiva tetap dengan SHU memiliki
hubungan kuat negatif.d. Hubungan Individual antara Variabel X3
dengan Y atau r (x3y) =-0,557, hal ini menunjukkan bahwa antara
aktiva tetap dengan SHU memiliki hubungan kuat negatif.e. Secara
bersama-sama pengaruh variabel-variabel bebas modal kerja (X1),
aktiva tetap (X2) dan Hutang (X3) terhadap SHU (Y) pada KPRI tirta
Usaha Balai PSDA Wilayah sungai Jragung Tuntang Semarang ditujukan
dengan besarnya koefisien determinasi atau adjusted r square =
0,722. Hal ini berarti besarnya SHU pada koperasi tersebut (Y)
dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yaitu X1, X2 dan X3 sebesar
72,2%. Sedangkan sisanya ( 27,8%) dipengaruhi oleh faktor-faktor
diluar dari ketiga variabel tersebut. Dengan referensi
penelitian-penelitian diatas penulis mengadakan penelitian dengan
menggunakan standart dan objek yang berbeda. Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Warga Sejahtera Madrasah Aliyah Negeri
Kendal memiliki aset maupun ekuitas yang cukup besar, oleh karena
itu dengan apa yang telah dimiliki oleh koperasi seharusnya
didukung dengan penyajian laporan keuangan yang baik. Dengan adanya
laporan keuangan yang baik sangat membantu koperasi dalam
menjalankan usahanya.Pelaporan keuangan yang baik harus disertai
dengan pengembngan sistem yang baik pula karena salah satu harta
yang paling berharga bagi organisasi bisnis modern adalah sebuah
sistem informasi yang berorientasi pada pemakai dan responsif.
Sebuah sistem yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan
produktivitas, mengurangi persediaan, menghilangkan aktivitas yang
tidak menambah nilai, memperbaiki pelayanan pelanggan dan keputusan
manajemen serta mengkoordinasi aktivitas- aktivitas di seluruh
organisasi. (James A Hall, 2002)Untuk mencapai laporan keuangan dan
sistem yang baik tentunya harus mengacu pada standar akuntansi
keuangan yang berlaku pada saat ini yang sesuai dengan jenis usaha
perkoperasian. Dan adapun standart yang dapat di jadikan pedoman
adalah Standart Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (ETAP).Dari latar belakang tersebut maka
penulis menuangkan pemikirannya pada penelitian ini yang berjudul :
PENERAPAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS
PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) WARGA SEJAHTERA MADRASAH ALIYAH
NEGERI (MAN) KENDAL.III. Perumusan masalahBerdasarkan latar
belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Apakah Koperasi
Pegawai Republik Indonesia Warga Sejahtera MAN Kendal telah
menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan koperasi.IV.
Tinjauan Pustaka4.1 Pengertian KoperasiKoperasi berasal dari bahasa
latin coopere yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. Co
berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi berarti bekerja
bersama-sama. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dinyatakan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa kemakmuran masyarakat
yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang. Sedangkan
menurut PSAK nomor 27 tahun 2009 (revisi 1998 ) Koperasi adalah
badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber
daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi
dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota
pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan
demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokok guru
perekonomian nasional. Dan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas
kekeluargaan (Supriyono, 2009). Adapun pengertian koperasi menurut
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yaitu koperasi merupakan badan
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum
Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai
dan prinsip koperasi.Pengertian Koperasi menurut beberapa ahli
(http://candranopitasari. blogspot.com /2013/01/
pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html) :1. Definisi
Chaniago (2002)Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan
kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja
secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mencapai kesejahteraan
anggotanya.2. Definisi DoorenDooren menyatakan tidak ada satu pun
definisi koperasi yang diterima dan sekaligus menambahkan definisi
yaitu koperasi bisa juga kumpulan badan-badan hukum.3. Definisi
HattaMenurut Pendapat Moh. Hatta Koperasi adalah usaha bersama
untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong
menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan
member jasa kepada kawan berdasarkan semua buat seorang seorang
buat semua.4. Definisi MunkerKoperasi adalah organisasi yang
menjalankan urusniaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep
tolong-menolong.5. Definisi Dr. Fay Koperasi adalah suatu
perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas
mereka yang lemah dan di usahakan selalu dengan semangat tidak
memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing
sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat
imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.6.
Definisi Margono DjojohadikoesoemoMenurut Margono Djojohadikoesoemo
yang merupakan inspektur koperasi pada cooperatie en binnenlansche
handel di departement van economische zaken di batavia (jakarta)
serta pendiri Bank National Indonesia (BNI) koperasi adalah
perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri
hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.7. Definisi Prof.
R.S. SoeriaatmadjaKoperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-oang
yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak
memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk
sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas
tanggungan bersama.8. Definisi Prof. Marvin, A.SchaarDefinisi
menurut Prof. Marvin, A. Schaarz, seorang guru besar dari
University of Wisconsin, Madison USA yang mengatakan : a
Cooperative is a business voluntary owned and controlled by its
member patrons, and operated for them and by them on a nonprofit or
cost basis (koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela
dimiliki dan di kendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan
dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau
atas dasar biaya.Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa koperasi merupakan wadah bagi perseorangan, organisasi,
perkumpulan ataupun badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang
berlandaskan hukum dan berdasar aspek-aspek sosial tanpa mengurangi
sifat perekonomiannya dengan tujuan mensejahterakan para
anggotanya.Untuk mencapai tujuan koperasi, maka koperasi koperasi
tidak dapat dilepas dari usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan
tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang dimilikinya. Manfaat
yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba, meskipun
demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita kerugian.
Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa para anggotanya. (Dani
Cahyono, 2006).Oleh karena itu koperasi tetap harus punya sistem
pengelolaan dan pengembangan baik usaha ataupun manajemen agar
eksistensi koperasi tetap meningkat dan kesejahteraan anggotanya
tetap terjaga. Dengan sistem yang baik, laba yang terus meningkat
serta manajemen pengelolaan yang maksimal maka akan dapat
dipastikan bahwa kesehatan kinerja koperasi semakin baik dan tujuan
koperasi dapat terwujud. 4.2 Sejarah dan Perkembangan Koperasi
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada
umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak
dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Meraka mempersatukan
diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Koperasi tumbuh dari
kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan
sosial yang di timbulkan oleh sistem kapitalisme demikian
memuncaknya. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan
kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban
ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong
dirinya sendiri dan manusia sesamanya.Pada tahun 1896 seorang
Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan
sebuah Bank untuk para pegawai negri (priyayi). Ia terdorong oleh
keinginanmya untuk menolong para pegawai yang makin menderita
karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan
bunga yang tinggi Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi
kredit model seperti di Jerman Ia dibantu oleh seorang asisten
Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) Assisten-Residen itu sewaktu
cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah
Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan,
Tabungan dan Pertanian Selain pegawai negeri juga para petani perlu
dibantu karena mereka makin menderita karena tekana para pengijon
(pelepan uang). Ia juga menganjurkan merubah Bank tersebut menjadi
koperasi Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang
menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan
memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik Ia pun
berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit
Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain.
Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak
dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk
lumbung-lumbung desa baru, bank bank Desa , rumah gadai dan
Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia
(BRI).Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh
orang-orang Pemerintah.Pada zaman Belanda pembentuk koperasai belum
dapat terlaksana, karena: 1. Belum ada instansi pemerintah ataupun
badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan
tentang koperasi 2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan
koperasi 3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan
koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan
digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan
pemerintah jajahan itu.Koperasi menjamur kembali, tetapi pada tahun
1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha
koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki
Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya
koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan
menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan
rakyat.Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947,
pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang
pertama di Tasikmalaya Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari
Koperasi Indonesia. (Alfian Hayqal,
http://alfianhayqal.wordpress.com/2011/09/29/koperasi/)Pada
dasarnya lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia
memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi
rakyat. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena
tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu
menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang
terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak
kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan
bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri
sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan
beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui
tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga
hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu
berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih,
organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur
perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.Keberadaan
koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya,
sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001,
berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak
103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak
26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi
per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat.
Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup
menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak
96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730,
tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat
tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir
tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan
tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703
unit.Namun uniknya, kualitas perkembangannya selalu menjadi bahan
perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar
kepentingan generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling
mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, dan penciptaan
lapangan kerja. Sedangkan secara mikro pertanyaan yang mendasar
berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Di Indonesia, setelah
lebih dari 50 tahun keberadaannya, lembaga koperasi yang diharapkan
menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan lembaga
gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak begitu berkembang baik
seperti di negara-negara maju. Di Indonesia pengenalan koperasi
memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak
pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan.
Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah
lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian
setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang
sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar
itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus
mengembangkan koperasi (Soetrisno, 2003). Dari hasil survey kondisi
koperasi di Indonesia saat ini sangat memperihatinkan. Sebanyak 27
persen dari 177.000 koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar
48.000 koperasi kini tidak aktif. Hal itu mengindikasikan kondisi
koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Beberapa
faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya
pengelolaan yang tidak profesional. Namun demikian hingga kini
kementerian masih melakukan pendataan untuk mengetahui hal
tersebut.Dalam hal ini, kementrian terus melakukan pengkajian.
Rencananya koperasi yang tidak sehat tersebut akan dipilah sesuai
kondisinya. Namun bila sudah tidak ada pengurusnya, koperasiyang
tidak aktif tersebut akan
dibubarkan.(http://dewirahmiati.blogspot.com/2011/11/perkembangan-koperasi-di-indonesia.html)4.3
Landasan dan Asas, Prinsip, Karakteristik serta Tujuan
Koperasi4.3.1 Landasan Dan Asas Koperasi1. Koperasi mempunyai
landasan :a. Landasan Idiil/ideologi/dasar adalah : Pancasila.b.
Landasan Struktural UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan"c. Landasan Operasional adalah : GBHN tentang arah
pembangunan koperasid. Landasan Mental adalah : setia kawan dan
kesadaran pribadi.e. UU No. 070/SK III/1966f. UU No.12/1967 tentang
pokok-pokok Perkoperasiang. UU No. 25 tahun 1992h. UU No.14/1965i.
UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian2. Azas KoperasiRochdale
atau lebih dikenal The Rochdale Society of Equitable Pioneers
terdaftar pada tanggal 24 Oktober 1844 dan memulai usahanya pada
tanggal 21 Desember 1844, cita-cita dari Rochdale Pionners, yang
dinyatakan sebagai perkumpulan kemudian dikenal sebagai asas asas
Rochdale atau Rochdale Principles, telah menghilhami cara kerja
dari gerakan-gerakan koperasi sedunia (Hendrojogi,2003)Adapun Asas
Rochdale tersebut adalah :a. Pengendalian secara demokrasi
(Democratic control)b. Keanggotaan yang terbuka) (Open
membership)c. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on
capital)d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional
dengan pembeliannya.e. Pembayaran secara tunai atas transanksi
perdagangan.f. Tidak boleh menjual barang-barang palsu g.
Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas
koperasi dan perdagangan yang saling membantu.h. Netral dalam
aliran agama dan politik.4.3.2 Prinsip KoperasiMenurut UU No. 25
tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:1.
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.2. Pengelolaan dilakukan
secara demokratis.3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan
secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).4. Pemberian balas
jasa yang terbatas terhadap modal.5. Kemandirian.6. Pendidikan
perkoprasian.7. kerjasama antar koperasi.Prinsip Munkner:1.
Keanggotaan bersifat sukarela2. Keanggotaan terbuka3. Manajemen dan
pengawasan dilaksanakan secara demokratis4. Efisiensi ekonomi dari
perusahaan koperasi5. Pendistribusian hasil ekonomi yang adil dan
merata6. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan
tujuan.Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang
perkoperasian. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang
meliputi:1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka2.
pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis3. Anggota
berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi4. Koperasi
merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen5.
Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,
Pengawas, Pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi
kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan
Koperasi6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat
Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan
pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan7.
Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan
dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
4.3.3 Karakteristik KoperasiSesuai dengan ketentuan umum yang
tercantum dalam UU RI No 25 tahun 1992 tentang perekonomian Bab I
pasal 1 bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional.Ciri-Ciri dalam koperasi adalah :1.
Berasas kekeluargaan.2. Keanggotaan sukarela dan terbuka bagi
setiap WargaNegara Republilk Indonesia.3. Rapat anggota adalah
pemegang kekuasaan tertinggi.4.3.4 Tujuan KoperasiTujuan koperasi
Indonesia, seperti tertuang dalam pasal 3 Bab II Undang-undang
nomor 25 tahun 1992, yakni, memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. 4.4 Fungsi dan Peranan KoperasiFungsi dan peran koperasi
menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa
fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:1. Membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya.2. Berperan serta secara aktif dalam upaya
mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.3.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai
soko-gurunya.4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.5. Mengembangkan
kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar
bangsa.4.5 Keanggotaan, Kewajiban dan Hak Anggota.4.5.1Anggota
koperasi:1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi
anggota koperasi;2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang
menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.Pada
Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998),
disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan
badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda,
Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik
sekaligus pengguna jasa koperasi.Menurut UU. No. 17 tahun 2012
tentang perkoperasian keanggotaan koperasi bersifat terbuka,
Keanggotaan koperasi tidak bisa di pindah tangankan, KSP wajib
mendaftarkan non-anggota menjadi anggota koperasi paling lambat 3
(tiga) bulan.4.5.2Hak anggotaAdapun hak seorang anggota adalah
sebagai berikut.1. Menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara
dalam rapat anggota.2. Memilih atau dipilih menjadi pengurus atau
pengawas.3. Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan
pengawas di luar rapat anggota.4. Memanfaatkan koperasi dan
mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.5. Mendapat
keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam
anggaran dasar.4.5.3Kewajiban anggotaKewajiban seorang anggota
adalah sebagai berikut :1. Memenuhi anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati.2.
Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan.3.
Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas
kekeluargaan.Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang dan
berjalan beriringan. Hal ini sesuai dengan status keanggotaannya
yang telah diatur dan disepakati dalam anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga maupun peraturan khusus.4.6 Perangkat dalam Organisasi
KoperasiPengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota
dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak
berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota
sendiri Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang
berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki
kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang
bersangkupan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi
syarat-syarat ialahmereka yang bukan anggota atau belum anggota
koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi
resminya belum meminta menjadi anggota). Dalam hal dapatlah
diterima pengecualian itu dimana yang bukan anggota dapat dipilih
menjadi anggota pengurus koperasi.Perangkat organisasi koperasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun
2012 terdiri atas : 1. Rapat AnggotaRapat Anggota merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota
berwenang:a. Menetapkan kebijakan umum Koperasi;b. Mengubah
Anggaran Dasar;c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas
dan Pengurus;d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja koperasi;e. Menetapkan batas maksimum
pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama
koperasi;f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban
Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;g.
Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;h. Memutuskan
penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi; dan
i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh
Undang-Undang ini.2. Pengurus merupakan orang yang dipilih baik
dari Anggota maupun non-Anggota. Calon pengurus harus memenuhi
persyaratan:a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;b. memiliki
kemampuan mengelola usaha Koperasi;c. tidak pernah menjadi Pengawas
atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatupe
rusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau
perusahaan itu dinyatakan pailit; dand. tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan
negara,dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu
5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.e. Persyaratan lain untuk dapat
dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.Pengurus
dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.
Pengangkatan Pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan
nama Pengurus dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud.
Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan
diangkat kembali. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan,
pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian,
penggantian Pengurus, susunan, pembagian tugas, dan wewenang
Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Gaji dan tunjangan setiap
Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.
3.Pengawas adalah orang yang dipilih dari dan oleh Anggota pada
Rapat Anggota. Dengan persyaratan meliputi:a. Tidak pernah menjadi
Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi
suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan
koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; danb. Tidak pernah
dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi,
keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.c. Persyaratan lain
untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran
Dasar.Susunan dan nama pengawas dicantumkan dalam Akta Pendirian
Koperasi dan dalam Anggaran Dasar. Jumlah imbalan bagi Pengawas
ditetapkan dalam Rapat Anggota. Pengawas diangkat untuk jangka
waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Pengawas dilarang
merangkap sebagai Pengurus. Selain perangkat koperasi yang
disebutkan di atas, sumber lain menyatakan bahwa terdapat beberapa
perangkat koperasi lainnya yaitu :a. Dewan Penasehat Atau Badan
PembinaBadan penasehat yang di perlukan oleh koperasi. Biasanya di
jabat oleh personil dari kantor koperasi atau dari pemda.b.
ManajerMerupakan pimpinan dari semua karyawan yang dimiliki oleh
koperasi yang disserahi tugas dan tanggung jawab oleh pengurus.
Tugasnya yaitu mengelola dan menjalankan usaha koperasi sebagai
organisasi ekonomi.c. Stuktur Eksternal KoperasiMerupakan sebuah
ikatan antar koperasi. Misalnya, koperasi primer, koperasi pusat,
koperasi gabungan dan induk koperasi. (ir. Sumardi, M. Si, 2011)4.7
Laporan Keuangan4.7.1Pengertian Laporan KeuanganLaporan keuangan
merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu
ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama
tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dibuat oleh
manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan atau badan
usaha. Disamping itu laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi
tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar
perusahaan. Menurut Harahap (2009), laporan keuangan menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat
tertentu atau jangka waktu tertentu.4.7.2Karakteristik Laporan
Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan
yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat
karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan,
keandalan, dan dapat diperbandingkan.1. Dapat dipahamiKualitas
penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 2.
RelevanInformasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai
dalam proses pengambilan keputusan. 3. KeandalanInformasi juga
harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika
bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat
diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur
dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan
dapat disajikan. a. Penyajian jujurInformasi harus digambarkan
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya
disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.
b. Substansi mengungguli bentukJika informasi dimaksudkan untuk
menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang
seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan
hanya bentuk hukumnya.c. NetralitasInformasi harus diarahkan pada
kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk
menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara
hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan
yang berlawanan.d. Pertimbangan sehatPenyusunan laporan keuangan
ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan
masa manfaat prabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan
garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui
dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.
e. KelengkapanInformasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam
batasan materialitas dan beban. 4. Dapat dibandingkanPemakai harus
dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode
untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
4.7.3Keterbatasan Laporan KeuanganMenurut Munawir (2010),
keterbatasan laporan keuangan antara lain: 1. Laporan keuangan yang
dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report
(laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara)
dan bukan merupakan laporan yang final. 2. Laporan keuangan
menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan
tepat, tetapi sebenarnya dengan standar nilai yang mungkin berbeda
atau berubah-ubah.3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil
pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu
atau tanggal yang lalu dimana daya beli (purchasing power) uang
tersebut menurun, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga
kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu
menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar,
mungkin kenaikan tersebut disebabkan naiknya harga jual barang
tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan harga-harga.4. Laporan
keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena
faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu
uang.4.7.4 Komponen Laporan keuangan Agar pembaca laporan keuangan
memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun
harus di dasarkan pada prinsip keuangan yang lazim. Di Indonesia
prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang di
implementasikan pada Stadart Akuntansi Keuangan. Pada Standart
Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap
meliputi Neraca, Laporan laba Rugi, Laporan Perubahan Equitas,
Laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan.Berikut penjelasan
tentang komponen laporan keuangan :1. NeracaMenurut Harahap (2009),
neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan
perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban dan
ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah
laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu
perusahaan atau aset kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak
para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut
atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun
secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai
posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu neraca tepatnya
dinamakan statements of financial position.Menurut Riyanto (2010),
aset dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu aset lancar adalah
aset yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi
dan proses berputarnya adalah dalam waktu yang pendek (umumnya
kurang dari satu tahun). Dalam perputarannya yang satu kali ini,
elemen-elemen dari aset lancar tidak sama cepatnya ataupun tingkat
perputarannya, misalnya piutang menjadinya kas adalah lebih cepat
daripada inventory (apabila penjualan dilakukan secara kredit),
karena piutang menjadi kas hanya membutuhkan satu langkah saja,
sedangkan inventory melalui piutang dahulu barulah menjadi kas.
Dengan kata lain, aset lancar ialah aset yang dapat diuangkan dalam
waktu yang pendek. Sedangkan aset tetap adalah aset yang tahan lama
yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam
proses produksi. Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai
aset tetap selain aset itu dimiliki perusahaan, juga harus
digunakan dalam operasi yang bersifat permanen (aset tersebut
mempunyai umum kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis
dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan).Menurut Munawir
(2010), hutang adalah semua kewajiban-kewajiban perusahaan kepada
pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber
dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Hutang atau
kewajiban-kewajiban perusahaan dapat dibebankan ke dalam kewajiban
lancar (kewajiban jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban
keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan
dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca)
dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan, sedangkan
kewajiban jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka
waktu pembayaran (jatuh temponya) jangka panjang (lebih dari satu
tahun sejak tanggal neraca).Menurut Riyanto (2010), modal sendiri
merupakan ekuitas yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam
di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.
Ekuitas dari sumber ini merupakan dana yang berasal dari pemilik
perusahaan atau dapat pula bersumber dari pendapatan atau laba yang
ditahan.2. Laporan Laba-RugiMenurut Munawir (2010), laporan
laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang
penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan
selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang
susunan laporan laba-rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun
prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut:a.
Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari
usaha pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan
service) diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual,
sehingga diperoleh laba kotor.b. Bagian kedua menunjukkan
beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban
umum/administrasi (operating expenses).c. Bagian ketiga menunjukkan
hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang
diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha pokok
perusahaan (non operating/financial income dan expenses).d. Bagian
keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidentil (extra ordinary
gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak
pendapatan.3.Laporan Perubahan EkuitasHasil Operasi Perusahan yang
berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik.
Apabila Perusahaan memperoleh laba maka laba tersbut akan menambah
modal pemilik. Begitu juga sebaliknya, kemudian ketika pemilik
modal mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi
(pengambilan prive) maka itu akan mengurangi modal atau ekuitas
perusahaan. Informasi tentang modal pemilik biasanya di tuangkan
dalam sebuah laporan yang disebut laporan perubahan ekuitas. (Al.
Haryono Jusup, 2005).4.Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas
laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal
yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting digunakan
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan
masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya
yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos
laporan keuangan tertentu.(IAI, 2009).Salah satu komponen catatan
atas laporan keuangan adalah laporan arus kas, arus kas merupakan
ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar yang dalam format
laporanya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan
investasi, dan kegiatan pembiayaan. (Sofyan Syafri Harahap
2008)Saat ini standart keuangan di Indonesia mengacu pada Standart
Keuangan Internasional yaitu International Financial Reporting
Stadards (IFRS). Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca
gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas
( laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui) dan catatan
penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup : kebijakan akuntans
yang diikuti, penilaian yang di buat oleh manajemen dalam
menerapkan kebijakan akuntansi yang penting dan asumsi utama
mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang
ketidakpastian estimasi.(Frederick D.S Choi dan Gary K. Meek ,
2008)Namun pada umumnya laporan keuangan koperasi yang disajikan
adalah laporan sisa hasil usaha dan neraca. Laporan sisa hasil
usaha adalah laporan jumlah pendapatan koperasi yang didapat pada
satu periode akuntansi. Sedangkan laporan neraca adalah laporan
keuangan yang menunjukkan tentang kondisi akun aset,kewajiban, dan
ekuitas atau modal koperasi pada akhir periode akuntansi4.8
Standart Akuntansi KeuanganPernyataan Standart Akuntansi Keuangan
(PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana
uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang
berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan
sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang
tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang
berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan
akuntansi.Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi,
peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga
resmi (standard setting body) pada saat tertentu. Pernyataan di
atas memberikan pemahaman bahwa Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang
berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah
disahkan oleh suatu lembaga atau institut resmi. Dengan kata lain
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)merupakan sebuah
peraturan tentang prosedur akuntansi yang telah disepakati dan
telah disahkan oleh sebuah lembaga atau institut resmi.Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan
Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan
memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal
praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperolah
informasi yang akurat sehubungan data ekonomi. Berdasarkan
pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran
teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan
keuangan guna memperoleh inforamsi tentang kondisi ekonomi.
Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan
keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan
kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini
menyebabkan tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke
waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan informasi ekonomi. Dari
keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk
dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan,
pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun
oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang
berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan
oleh lembaga atau institut resmi. Sebagai suatu pedoman, Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan
bagi setiap perusahasan dalam membuat laporann keuangan. Namun
paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau
elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar
semua dat ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat
memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna
mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.
(http://ichsannur.blogspot.com/2012/12/pengertian-standar-akuntansi-keuangan.html)Standart
Akuntansi Keuangan mengacu pada Standart Akuntansi Internasional
atau International Financial Roporting Standart (IFRS). Standar ini
berlaku apabila sebuah perusahaan menerapkan IFRS untuk pertama
kalinya melalui suatu pernyataan eksplisit tanpa syarat tentang
kesesuaian dengan IFRS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa
laporan keuangan keuangan perusahaan yang pertama kalinya
berdasarkan IFRS (termasuk laporan keuangan interim untuk periode
pelaporan tertentu) menyediakan titik awal yang memadai dan
transparan kepada para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang
seluruh periode disajikan. Program dan Sasaran Konvergensi IFRS Dua
puluh Sembilan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masuk dalam program
konvergensi IFRS yang dicanangkan DSAK IAI tahun 2009 dan 2010.
Sasaran konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI pada tahun 2012
adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi
1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012.
(http://gracebannepabutungan.wordpress.com/2012/05/07/perlunya-sak-konvergen-ke-ifrs/)4.9
Standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK
ETAP)Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik atau SAK ETAP (IAI,2009) dimaksudkan untuk digunakan entitas
tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik
adalah entitas yang:1. Tidak memiliki akuntabilitas publik
signifikan; dan2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan
umum(general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.
Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat
langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat
kredit.Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat
menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi
mengizinkan penggunaan SAK ETAP.Dalam koperasi tentu tidak lepas
dari laporan keuangan koperasi. Penyusunan laporan keuangan tentu
berdasarka standar yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku saat
ini yaitu Standar akuntansi entitas tanpa akuntanbilitas publik
(SAK ETAP) merupakan standar baru yang mulai efektif digunakan pada
tanggal 1 januari 2011. Standar ini merupakan pengganti dari PSAK
no 27 yang mengatur tentang pelaporan laporan keuangan pada
koperasi.SAK-ETAP yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan usaha kecil atau
menengah atau Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud
adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan;
dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statement ) untuk mampu membuat pelaporan keuangn
sendiri. Selain itu SAK ETAP Lebih sederhana dibandingkan dengan
PSAK IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi Tetap
memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan
keuangan.Dalam beberapa hal SAK-ETAP dinilai lebih mudah dipahami
karena dalam SAK-ETAP terdiri dari seratus halaman dengan
menyajikan 30 bab. SAK ETAP ini Disusun dengan mengadopsi IFRS for
SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih
ringkas. Sehingga lebih mudah dalam penerapan atau praktik pada
penyusunan laporan keuangan.SAK ETAP dimaksudkan agar konvergensi
IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh. Sehingga perusahaan
maupun badan Usaha yang kesulitan untuk menerapkan SAK Penuh, dapat
mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana.
Perbedaan yang paling terlihat antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP
adalah tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan
Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).4.10 Laporan Keuangan
KoperasiLaporan keuangan adalah laporan keuangan yang disusun untuk
dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kopeasi
secara keseluruhan sebagai pertanggung jawaban pengurus atau
pengelolaan keuangan koperasi yang terutama di tujukan kepada
anggota (Hiro Tugiman, 1996). Laporan keuangan koperasi yang
disusun berdasarkan PSAK, akan membuat informasi yang disajikan
menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan
mempunyai daya banding yang tinggi. Pelaporan Keuangan Koperasi
setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum diselengggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun
laporan keuangan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :1.
Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang
baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.2. Keadaan dan
usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.3. Laporan
keuangan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus.
Apabila salah seorang pengurus tidak menandatangani laporan tahunan
tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya
secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk
pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan
pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota. Bentuk dan format
laporan keuangan koperasi telah diatur oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998), sebagai
berikut :Laporan keuangan Koperasi meliputi :1. NeracaNeraca
menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas
koperasi pada waktu tertentu. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan
yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup
kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat
keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan laporan
keuangan. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan
milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan
dalam catatan atas laporan keuangan.Simpanan anggota yang tidak
berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka
pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan
dicatat sebesar nilai nominalnya.Ekuitas koperasi terdiri dari
modal anggota berbentuk simpanan pokok, impanan wajib, simpanan
lain yang memiliki karaketeristik yang sama dengan simpanan pokok
atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan,
dan sisa hasil usaha belum dibagi. Ekuitas ini dicatat sebesar
nilai nominalnya. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum
diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan piutang
simpanan wajib. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib
anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan
wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyetaraan Partisipasi
Anggota.2. Perhitungan Hasil UsahaPerhitungan hasil usaha (PHU)
harus memuat hasil usaha dengan angggota dan laba atau rugi kotor
dengan non-anggota3. Laporan Promosi Ekonomi AnggotaDalam hal sisa
hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang
diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun
buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang
akan dibagi untuk anggota.Laporan promosi ekonomi anggota adalah
laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota
koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup 4
(empat) unsur yaitu :a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau
pengadaan jasa bersama.b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan
pengolahan bersama.c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat
koperasi.d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil
usaha4. Catatan atas Laporan KeuanganSalah satu komponen dari
catatan atas laporan keuangan adalah laporan arus kas yang
menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo
awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas
pada periode tertentu. Dan adapun catatan atas laporan keuangan
menyajikan pengungkapan yang memuat:a. Perlakuan akuntansi mengenai
pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan tansaksi koperasi
dengan anggota dan non-anggota, kebijakan akuntansi tentang aktiva
teetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya, dasar
penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.b.
Pengungkapan informasi lain seperti kegiatan atau pelayanan utama
koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah
dicapai oleh koperasi, ikatan koperasi dalam pengembangan sumber
daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan
pelatihan perkoperasian dan sebagainyaMenurut Tatik Suryani, Sri
Lestari dan Wiwik Lestari (2008), selain laporan keuangan pada
umumnya, koperasi juga memerlukan laporan kinerja keuangan. Laporan
kinerja keuangan yaitu laporan keuangan yang umumnya digunakan
untuk menilai kinerja manajemen. Tampilannya bisa berbeda dengan
laporan keuangan untuk pihak luar. Dan adapun karakteristik
pelaporan keuangan adalah1. Pengurus bertanggung jawab dan wajib
melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut
aktivitas koperasi.2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian
dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan lebih
ditujukan kepada pihak-pihak di luar pengurus koperasi dan tidak
dimaksudkan untuk pengendalian usaha.3. Para pemakai laporan
keuangan adalah anggota koperasi itu sendiri dan para pejabat di
dalamnya.4. Kepentingan utama para pemakai laporan keuangan
koperasi adalaha. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi
anggota koperasi.b. Mengetahui prestasi keuangan koperasic.
Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki.d. Mengetahui
transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomi,
kewajiban dan kekayaan bersih.5. Modal koperasi adalah Modal
sendiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, piutang-piutang,
enyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan dari sumber-sumber
lain. 6. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku
dikurangi penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku
yang bersangkutan disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).4.11 Penerapan SAK
ETAP Pada KoperasiDalam penerapan SAK ETAP terdapat permasalahan
tentang keterterapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK
ETAP tidak mengatur secara khusus terhadap laporan keuangan
koperasi. Dalam buletin teknis 6 tentang keterterapan SAK ETAP
untuk entitas koperasi(IAI,2011;1) disebutkan dalam SAK ETAP Bab 1
tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan
SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik
signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum
(general purpose financial statement). Dan dalam SAK ETAP Bab 9
tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan
bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan
menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan
persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan
isu serupa dan terkait. Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada
entitas koperasi yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP,
maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP. Untuk hal-hal yang
tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu
pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK
ETAP dapat mengacu pada PSAK 27.Berikut ini merupakan perlakuan
akuntansi menurut PSAK no.27 yang tidak diatur dalam SAK ETAP
:NOKOMPONEN
SAK ETAP
1.ASETAktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat
penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian
koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan
penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan
keuangan.Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan
milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan
dalam catatan atas laporan keuangan.
2.KEWAJIBANSimpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai
ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang
sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai
nominalnya.
3.EKUITASSimpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang
memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau
simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar
nilai nominalnya.Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan
wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan
simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyetaraan
Partisipasi Anggota.Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan
dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan
yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut
dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.Modal
sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko
kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang
substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka
panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan
keuangan.Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari
keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib
dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.
4.PENDAPATANPendapatan koperasi yang timbul dari transaksi
dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto.Pendapatan koperasi
yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai
pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi
anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai
transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi
dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non
anggota.
5.BEBANBeban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan
terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.
6.LABA/SHUSisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah
pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang
tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis
dan jumlah pemba-giannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil
usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan
harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
7.LAPORAN KEUANGANLaporan keuangan koperasi meliputi Neraca,
Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi
Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perhitungan hasil usaha
harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor
dengan non anggota.Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan
yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi
selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur,
yaitu:a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa
bersama.b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.c.
Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. d. Manfaat
ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha
4.12 Pendapatan KoperasiPendapatan Koperasi terbagi menjadi dua
yaitu 1. Pendapatan koperasi dari transaksi anggota disebut
partisipasi bruto. Jika transaksinya berupa pengadaan barang/jasa
untuk anggota, maka partisipasi bruto dihitung dari harga yang
diterima atau dibayar oleh anggota mencakup beban pokok dan
partisipasi neto. Jika transaksinya dalam pemasaran hasil produksi
anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi
anggota baik kepada nonanggota maupun ke anggota.2. Pendapatan dari
kegiatan transaksi dengan nonanggota disebut pendapatan (penjualan)
dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan
perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara
pendapatan dan beban pokok transaksi dengan nonanggota diakui
sebagai laba atau rugi kotor dengan nonanggota.4.13 Sisa Hasil
Usaha (SHU)Menurut UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian
menekankan bahwa mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan
keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih
dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau
sebagian untuk: 1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang
dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; 2. Anggota
sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki; 3.
pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
4. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan
kewajiban lainnya; dan/atau; 5. penggunaan lain yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar6. Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota
Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
7. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat dapat digunakan untuk mengembangkan usaha
Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota. Penghitungan
SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar
diketahui sebagai berikut :1. SHU Total Koperasi pada satu tahun
buku2. Bagian (persentase) SHU anggota3. Total simpanan seluruh
anggota4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet)
yang bersumber dari anggota 5. Omzet atau volume usaha per
anggota6. Jumlah simpanan per anggota7. Bagian (persentase) SHU
untuk simpanan anggota8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi
usaha anggotaRumus Pembagian SHUAcuan dasar untuk membagi SHU
adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa
pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding denagn besarnya jasa
usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar
hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 ; UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa pembagian
SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal
yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan
perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini
merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.Dengan demikian, SHU
koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu :1. SHU atas
jasa modalPembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai
pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan)
tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut
menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.2. SHU atas jasa
usahaJasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga
sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU Koperasi dibagi
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar /
Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut :a. Cadangan
koperasib. Jasa anggotac. Dana pengurusd. Dana karyawane. Dana
pendidikanf. Dana sosialg. Dana untuk pembangunan lingkungan.V.
Metode Penelitian5.1 Jenis PenelitianDalam penelitian terdapat
banyak jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini
penulis memilih jenis penelitian studi kasus, yaitu suatu
penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna
dan memperoleh pemahaman dari suatu kasus tersebut. (Sukmadinata,
2010)5.2 Objek PenelitianMenurut Sugiyono (2011) objek penelitian
merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek
atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Objek yang penulis gunakan
dalam penelitian adalah laporan keuangan KPRI Warga Sejahtera MAN
Kendal. Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia
Warga Sejahtera MAN Kendal yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta
Komplek Islamic Center Kotak pos 18 Bugangin Kendal 51314 dengan
tujuan agar penyajian laporan keuangan KPRI Warga Sejahtera MAN
Kendal sesuai dengan standart yang baru karena dalam penyajian
laporan keuangannya masih belum sepenuhnya menggunakan standart
baru .5.3 Jenis DataDalam penelitian ini diperlukan data sebagai
bahan informasi untuk dijadikan alat analisis, diantaranya sebagai
berikut :1. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau
dinyatakan dengan bentuk angka sebagai data yang banyak
dipergunakan dalam penelitian. Data ini dapat diperoleh dari
laporan keuangan.2. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan
dalam bentuk kalimat atau uraian. Data kuantitatif diperoleh dari
hasil wawancara dimana gambaran keadaan umum koperasi yang menjadi
objek penelitian.5.4 Sumber DataSumber data dapat dibedakan menjadi
dua yaitu 1. Data PrimerData primer ialah data yang berasal dari
sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk
terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari
melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu
orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita
jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. (Umi
Narimawati,SE.,M.Si, 2008)2. Data Sekunder.Data Sekunder adalah
data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber
yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat
diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS),
buku, laporan, jurnal, dan
lain-lain.(http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/)Pada
penelitian ini data diperoleh dari data laporan keuangan KPRI Warga
Sejahtera MAN Kendal dengan dibantu dengan Study Kepustakaan .5.5
Metode Pengumpulan DataDalam pengumpulan data, penulis menggunakan
tahap pengumpulan data yaitu :1. Survey PendahuluanPenulis
melakukan survey pendahuluan dengan cara mendatangi koperasi yang
merupakan objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan
mendapatkan gambaran umum dan khusus koperasi yang bersangkutan.2.
Studi pustakaPenulis melakukan penelitian pustaka dengan membaca
dan mempelajari teori dan konsep yang relevan, dimana akan
digunakan sebagai pedoman untuk pemecahan masalah.3. Survey
lapanganPenelitian secara langsung terhadap objek dengan
menggunakan beberapa teknik yaitu :a. Wawancara : yaitu
mengumpulkan data dengan mengadakan Tanya jawab dengan narasumber
yang bersangkutan.b. Dokumentasi : yaitu dengan cara mempelajari
catatan dan buku-buku yang terdapat dalam koperasi yang
bersangkutan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan
penelitian.5.6Metode Analisis DataData-data yang telah dikumpulkan
kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :1. Editing
Yaitu meneliti kembali data-data yang dikumpulkan untuk mengetahui
apakah data-data tersebut sesuai dengan masalh yang penulis
bahas.2. Coding Yaitu memberikan kode-kode atau mengalokasikan data
ke masing-masing elemen.3. Verifikasi Yaitu dengan melakukan
perbandingan data-data yang diperolaeh peneliti dari koperasi yang
bersangkutan dengan teori-teori yang ada sebagai landasan.5.7
Analisis dataAnalisis data adalah pengolahan data yang diperoleh
dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang sesuai dengan
pendekatan penelitian. Analisis data ini dilakukan dengan tujuan
untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :1.
Menginventarisasi laporan keuangan yang telah disajikan oleh KPRI
Warga Sejahtera MAN Kendal2. Mempelajari penerapan SAK ETAP dalam
penyajian laporan keuangan.3. Menganalisis penerapan SAK ETAP dalam
penyajian laporan keuangan KPRI Warga Sejahtera MAN
Kendal.5.8HipotesisHipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah : diduga bahwa KPRI Warga Sejahtera MAN Kendal belum
sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan
keuangan koperasi.
VI. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian6.1 Tujuan
PenelitianBerdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah KPRI Warga
Sejahtera MAN Kendal telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam menyajikan laporan
keuangan koperasi.6.2Manfaat Penelitian1. Bagi Pihak KPRI Warga
Sejahtera MAN Kendal. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukkan bagi pihak manajemen koperasi dalam menyajikan
laporan keuangan dengan benar yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.2. Bagi Peneliti,
dengan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan
mengembangkan pengetahuan dan wawasan khususnya tentang seluk beluk
dunia usaha berupa koperasi serta merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi Strata 1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Dharmaputra Semarang.3. Bagi Peneliti Lain diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian dengan
tema yang sejenis untuk yang akan datang.4. Bagi STIE Dharmaputra,
sebagai referensi yang menambah bahan bacaan ilmiah di
perpustakaan.VII. Sitematika PenulisanBab I PENDAHULUAN1.1 Latar
Belakang Masalah1.2 Rumusan Masalah1.3 Tujuan dan Manfaat
penelitian1.3.1Tujuan Penelitian 1.3.2Manfaat Penelitian1.4
Sistematika Penyusunan Skripsi1.5 Lokasi PenelitianBab II LANDASAN
TEORI2.1 Landasan Teori2.1.1 Pengertian Koperasi2.1.2 Sejarah atau
tahapan Koperasi2.1.3 Landasan dan asas, Prinsip, Karakteristik dan
Tujuan Koperasi2.1.3.1Landasan dan Asas2.1.3.2 Prinsip
Koperasi2.1.3.3Karakteristik Koperasi2.1.3.4Tujuan Koperasi2.1.4
Fungsi Dan Peranan Koperasi2.1.5 Keanggotaan, Kewajiban, dan Hak
Anggota2.1.5.1Anggota Koperasi2.1.5.2Hak Anggota2.1.5.3Kewajiban
Anggota2.1.6 Perangkat dalam Organisasi Koperasi2.1.7 Macam-Macam
Koperasi2.1.7.1Berdasarkan Sejarah Timbulnya
Koperasi2.1.7.2Berdasarkan Keanggotaannya2.1.7.3Berdasarkan
Tingkatanya2.1.8 Laporan Keuangan2.1.8.1Pengertian Laporan
Keuangan2.1.8.2Karakteristik laporan Keuangan2.1.8.3Keterbatasan
Laporan keuangan2.1.8.4Komponen laporan Keuangan2.1.9 Standart
Akuntansi Keuangan (SAK)2.1.10 Standart Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)2.1.11 Laporan Keuangan
Koperasi2.1.12 Peranan SAK ETAP Untuk Koperasi2.1.13 Pendapatan
Koperasi2.1.14 Sisa Hasil Usaha2.2 HipotesisBab III METODE
PENELITIAN3.1 Jenis Penelitian3.2 Objek Penelitian3.3 Jenis Data
3.4 Sumber Data3.5 Jangkauan Penelitian3.6 Metode Pengumpulan
Data3.7 Metode Analisis DataBab IV HASIL DAN PEMBAHASAN4.1 Gambaran
Umum Obyek Penelitian 4.2 Hasil Penelitian 4.2.1Analisa Data
Laporan keuangan KPRI Warga Sejahtera MAN Kendal4.2.2Pemrosesan
Data 4.2.2.1 Neraca 4.2.2.2Laporan Perhitungan Hasil
Usaha4.2.2.3Laporan Arus Kas4.2.2.4Laporan Promosi Ekonomi
Anggota4.2.3InterprestasiBab V PENUTUP5.1 Simpulan5.2 Saran DAFTAR
PUSTAKALAMPIRAN
VIII. Time SceduleNoKeteranganBulan
AgustusSeptemberOktober
1ProposalXXX
2Bab IX
3Bab IIX
4Bab IIIX
5Bab IVXX
6Bab VX
7PenjilidanX
55