1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan merupakan sebuah konsep yang multidimensional, yang mengaju pada serangkaian karateristik dan segenap aspek kehidupan baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembagunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional (menurut Todaro dalam Bryant and White (1987:3-4), dalam tesis Perencanaan Pembangunan Parsitipatif program Desa Mandiri di Kabupaten Gorontalo Victor F. Nanlessy 2006:1). Salah satu kegiatan yang penting dalam usaha pembangunan adalah perencanaan. Menurut Kunarjo (2002:14) perencanaan adalah merupakan penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
B A B I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan sebuah konsep yang multidimensional,
yang mengaju pada serangkaian karateristik dan segenap aspek kehidupan
baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek sosial.
Pembagunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-
perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga
nasional (menurut Todaro dalam Bryant and White (1987:3-4), dalam tesis
Perencanaan Pembangunan Parsitipatif program Desa Mandiri di Kabupaten
Gorontalo Victor F. Nanlessy 2006:1).
Salah satu kegiatan yang penting dalam usaha pembangunan adalah
perencanaan. Menurut Kunarjo (2002:14) perencanaan adalah merupakan
penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan
datang dan diarahkan pada tujuan tertentu. Definisi ini menunjukan bahwa
perencanaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (1) berhubungan
dengan masa depan, (2) menyusun seperangkat program kegiatan secara
sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Victor Nanlessy
2006:1).
2
Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan, melalui
perencanaan dapat dirumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan
efektif, dan dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan
sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.
Menurut Conyers dan Hills 1994 dalam bukunya Haryanto dan
Sahmuddin 2008:57, mendefinisikan perencanaan sebagai “suatu proses
yang berkesinambungan”, yang mencakup “keputusan-keputusan atau
pilihan-pilihan atas berbagai alternative penggunaan sumberdaya untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa akan datang. Jadi definisi
tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yaitu : (1) pemilihan,
“merencanakan berarti memilih”, (2) sumberdaya, perencanaan merupakan
alat pengalokasian sumberdaya, (3) tujuan, perencanaan merupakan alat
untuk mencapai tujuan, dan (4) waktu, perencanaan mengacu ke masa
depan.
Dengan demikian perencanaan selain merupakan kebutuhan
pembangunan tapi perencanaan merupakan suatu konsep yang harus
dilakukan/dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematis untuk
mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan tertentu secara efesian dan efektif.
Menurut Raharjo Adisasmita 2011:2, mengatakan bahwa Manajemen
Pemerintah yang efektif dan efisein dimaksudkan sebagai manajemen yang
mampu menyelesaikan tugas pekerjaan kepemerintahan secara cepat
3
(dalam kurun waktu singkat), ringkas dan tidak berbelit-belit, berkinerja
(berprestasi) tinggi, tidak mengalami pemborosan atau pemborosan waktu
maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Hal
tersebut dapat dikatakan sebagai berdayaguna dan berhasil guna.
Manajemen Perencanaan yang efektif diartikan mampu mencapai hasil
sesuai sasaran yang telah ditetapkan, yang diukur dengan cara
mambandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang
direncanakan. Sedangkan Manajemen Perencanaan yang efisien berarti
segala kegiatan yang menggunakan berbagai input yang menghasilakn
output dengan biaya yang minim atau tidak terjadi pemborosan.
Sehingga dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Manajemen
Perencaan harus berbasis kinerja serta berbasis transparansi dan
akuntabilitas dimana semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan harus
terbuka dan diketahui oleh semua masyarakat secara individu ataupun
kelompok/golongan yang berhak menanyakan mengenai hal-hal yang
dianggap tidak jelas ataupun mengkritisi hal-hal yang dianggap tidak benar.
Selama ini perencanaan pembangunan yang digunakan bertumpu
pada paradigma kalsik (trickle down efek) atau efek tetesan kebawah yang
merupakan mekanisme pembangunan yang instruktif dan bersifat top down.
Masyarakat sekedar sebagai objek dan suplemen pembangunan (Adisasmita
2005:23). Dengan demikian program pembangunan menjadi tidak aspiratif
4
terhadap masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima
program pemerintah.
Pada saat ini paradigma pembangunan telah mengalami suatu
perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada Negara
menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau
yang dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat (community
development). Menurut Amin (2005:196), model perencanaan yang dinilai
sesuai dengan kondisi saat ini adalah model perencanaan yang melibatkan
sebanyak mungkin unsur/peran masyarakat. Model perencanaan tersebut
adalah model perencanaan partisipatif.
Menurut Cohen dan Uphoff (1977:26) partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan adalah bagaimana masyarakat diajak untuk
mendefinisikan apa kebutuhan/masalah mereka, bagaimana cara yang tepat
untuk memecahkan masalah/memenuhi kebutuhan mereka, memikirkan
bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan dan
undangan yang berlaku, tidak membuat pelanggaran dan benar-benar
memahami yang namanya hak asasi manusia.
Pembentukan desa sadar hukum sudah menjadi tugas pokok dan tanggung
jawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku pada Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM di bidang pelayanan hukum.
Proses pembentukannya diawali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM dan Ketua Pengadilan Negeri dan bekerjasama dengan Pemerintah
Daerah setempat untuk dibina, kemudian diajukan ke Gubernur untuk
memperoleh keputusan dan nantinya diresmikan.
"Tapi tentunya dalam menjalankan program pembentukan desa sadar hukum
ini tidak semudah membalik telapak dan kita akan dorong terus karena sudah
menjadi salah satu tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
34
HAM Maluku katanya. Selain tiga lokasi kecamatan di Pulau Ambon, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku secara bertahap akan
melancarkan program pembinaan desa sadar hukum di kabupaten lain di
Pulau Buru, Pulau Seram, Maluku Tenggara dan Kota Tual sampai ke
Maluku Barat Daya (MBD).
C. Kerangka Pemikiran
Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan
Kanwil Kemenkumham dalam hal ini Bidang Pelayanan Hukum pada Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM melakukan pembentukan Desa Sadar Hukum
dan menganalisa proses Perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum di Kota Ambon, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Maluku memilki program kegiatan yang dalam penyusunan program
kegiatan perencanaan pembungunan dibidang hukum harus berkoordinasi
dengan Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Unit Pelaksana Teknis di wilayah
Provinsi, Kabupaten dan Kota di Maluku dalam penyusun program kegiatan.
Dalam hal ini, unsur koordinasi merupakan suatu proses yang sangat
dibutuhkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan secara idealnya
dilakukan.
35
Berdasarkan kenyataan bahwa dalam proses penyusunan
perencanaan program kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada latar
belakang penelitian bahwa proses pengusulan dan sampai pada penyusunan
program kegiatan, kewenangan Kantor Wilayah dalam proses penyusunan
hanya pada pengusulan program kegiatan yang harus disesuiakan dengan
kondisi geografis wilayah dan disesuaikan dan dipadukan dengan Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Program
kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan desa/kelurahan desa sadar
hukum, pelaksanaannya dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM bidang Pelayanan Hukum. Untuk mendukung terlaksananya
pembentukan desa/kelurahan sadar hukum terdapat program kegiatan yang
menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan dan di program secara
berkesinambungan yaitu : kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu,
kegiatan temu sadar hukum, kegiatan inventarisasi desa/kelurahan binaan
atau desa/kelurahan sadar hukum, sosialisasi peraturan perundang-
undangan, diskusi dan simulasi sehingga menghasilkan masyarakat yang
sadar hukum meskipun diakui bahwa untuk membangun kesadaran hukum
masyarakat tidak mudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu
diperlukan perencanaan program kegiatan yang terencana dan terarah serta
didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan
yang dikehendaki.
36
Sedangkan untuk proses pembentukan desa sadar hukum itu harus di
dasarkan dan mengikuti petunjuk pelaksanaan dari : Peraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 yang kemudian
diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-
09.PR.07.10 Tahun 2007 dan dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.MH-10.OT.01.01 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI,
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-PR.07.10 Tahun 2005
tentang Organisasi Tata Kerja Kanwil Kemenkum HAM Maluku, Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Pola
Penyuluhan , Peraturan Kepala BPHN No. PHN.HN.03.05-73 Thn 2008
Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan
Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Laporan-laporan Kegiatan Penyuluhan
Hukum/Temu Sadar Hukum, Inventarisasi Desa/Kelurahan Binaan atau
Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Penetapan Walikota Ambon tentang
Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.
Bila dilihat dari pengalaman peneliti bahwa dalam penyusunan
program kegiatan khususnya pada bidang pelayanan hukum Divisi pelayanan
hukum dan HAM, itu terasa masih terdapat keterbatasan dalam penyusunan
dan pengusulan program kegiatan yang menunjang perencanaan
terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon serta kurangnya
37
koordinasi yang berkesinambungan sehingga bila dikaji lebih lanjut, maka
masih terdapat program-program kegiatan yang menjadi program prioritas
dalam mendukung terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon
tidak berjalan dengan dukungan program kegiatan yang tersedia dalam
APBN, kurangnya sarana dan prasarana, volume kegiatan yang sedikit,
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang, kurangnya
koordinai dengan PEMDA Provinsi, Kabupaten dan Kota serta ketersediaan
anggaran atau alokasi keuangan yang belum optimal dalam mendukung
terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon..
Situasi ini mengakibatkan terhambatnya perencanaan pembentukan
desa/kelurahan sadar hukum yang dilaksanakan oleh Bidang pelayanan
Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku. Untuk lebih jelasnya kerangka penelitian ini dapat
dijelaskan secara singkat sebagai berikut :
38
Perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon
Peranan Kantor Wilayah Faktor Penghambat Proses Pembentukan
1. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Kurangnya Program 1. Tugas pokok dan Kantor Wilayah Kegiatan fungsi bidang
2. Program Kegiatan sesuai dengan 2. Jumlah Personil Kurang pelayanan hukumRENSTRA 3. Kurang SDM 2. Pola Penyuluhan
3. Menyelaraskan dan mengikuti 4. Kurangnya anggaran HukumPetunjuk dan Bimbingan 5. Kurangnya Koordinasi 3. Pembentukan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Pihak PEMDA Pembinaan KADAR KUM
4. Program-program Kegiatan dalam Pembentukan
desa/kelurahan Sadar hukum
5. laporan kegiatan Penyuluhan
Hukum Kegiatan Temu sadar Hukum, Kegiatan
iventarisasi Desa/kelurahan Binaan
TERBENTUKNYA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DI KOTA AMBON
B. METODE PENELITIAN
1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian hukum dan
Hak Asasi Manusia Maluku dan penelitian dilaksanakan 5 Desa dan 1
Kelurahan di Kota Ambon. Untuk lebih focus terhadap penelitian maka yang
menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Batumerah Kecamatan Sirimau dan
Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang menjadi
39
sasaran penelitian berdasarkan Penetapan Walikota Ambon tentang
pembinaan pada desa dan kelurahan tersebut. Waktu penelitian
dilaksanakan selama 3 bulan.
2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah bidang Pelayanan Hukum Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM di bawah Kantor Wilayahn Kementerian Hukum
dan HAM Maluku antara lain :
1. Kepala Kantor Wilayah
2. Kadiv Yankum HAM
3. Kepala Bidang Pelayanan Hukum
4. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum
5. Staf Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Sedangkan untuk wilayah Kota Ambon sendiri penelitiannya antara
Baguala, Kantor Camat Leitimur Selatan, dan Kecamatan teluk Ambon
di Kota Ambon
3. Kepalam Desa, Tokoh Masyarakat dan anggota masyarakat Desa
Latuhalat, Kelurahan Waihaong, Desa Batumerah, Desa Waiheru,
Desa Leihari, dan Desa Hunuth/Durian Pata di Kota Ambon.
40
Sehingga seluruh responden diharapkan dapat mewakili populasi
penelitian.
3. Pengumpulan dan Analisis Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam studi ini adalah dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Kuesioner yaitu responden menjawab sejumlah pertanyaan yang
telah dipersiapkan, disusun secara sistematis yang tujukan kepada
para pejabat dan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku, Pemda Kota Ambon, Para Camat dan
masyarakat.
b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan baik
melalui wawancara berstruktur maupun wawancara bebas, secara
langsung kepada responden dengan menggunakan daftar
pertanyaan dan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
c. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui
pengamatan langsung terhadap objek kegiatan perencanaan
pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon.
d. Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan catatan kejadian yang sudah lampau yang
dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan dan karya bentuk yang
41
brekaitan langsung dengan perencanaan pembentukan
desa/kelurahan sadar hukum.
e. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen
mengenai peranan dan proses pembentukan desa sadar hukum di
Kota Ambon.
2. Analisis Data
Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif diskriptif yaitu
pengumpulan data dengan menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan situasi sesuai dengan permasalahan yang erat
kaitannya dengan penelitian ini, sehingga dapat jawaban dan
kesimpulan mengenai perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar
hukum di Kota Ambon.
42
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, M 2005 Membangun Desa Partisipatif, Universitas Hasanuddin Makassar.
Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama: Jakarta
Agustinus Tangkemanda, 2006, Efektifitas Penyuluhan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum di Kecamatan Baruga Kota Kendari, UNHAS Makassar.
Amien, A. M, 2003b Kemandirian Lokal, Perspektif Sains Baru Terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan, Makassar: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
Armansyah, 2004, Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Dompu NTB, UNHAS Makassar.
Bryan Coralie dan White Louise, 1987, Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3S, Jakarta.
Chairuddin, 1991, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.
Christian Leihitu, 2010, Desa Sadar Hukum Diharapkan Mengerti Masalah HAM, Antara Ambon.
Cohen, J. M. and Uphoff, N. T. 1977, Rural Development Participatory. Cornell University, Itacha.
Conyer dan Hills, 1994, Perencanaan Yang Berkesinambungan.
Fukuyama, 1997, Desa Sadar Hukum Sebagai Modal Sosial Dalam Pembangunan, BPHN, Jakarta.
Haryanto dan Sahmuddin, 2008, Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja, Badan Penerbit UNDIP Semarang.
Indra J Pilliang, 2010, Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Dan HAM, Membudayakan Hukum dan HAM, Majalah Hukum, Jakarta.
Kunarjo, A., 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, UI-Press Jakarta.
43
Kunarto, 1996. Sejarah perencanaan Pembagunan Suatu Tinjauan Singkat., Jakarta Prisma Edisi 25.
Leony Anggraeny, 2005 Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Pemusyarawatan Tudang Sipulung di Kecamatan Turikale), UNHAS Makassar
Liaca MArzuki, 1995, Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar (sebuah Telaah Filsafat Hukum). Penerbit Hasanuddin University Press: Makassar.
Liestiarini Wulandari, 2010, Pembentukan DSH Sebagai Tolak Ukur Tingkat Kesadaran Hukum di Masyarakat, BPHNTV Jakarta.
Mulyana W Kusumah, dkk., 1998. Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum., Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.
Rahardjo Adisasmita, 2011, Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Rusli Effendi, dkk, 1991, Teori Hukum. Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
Sarwoto, 1986, Dasar-dasar Managemen, Penerbit Ghalia Jakarta.
Satjipto Raharjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni Bandung.
, 1983, Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia, Seminar Budaya Hukum Nasional Ke Empat, Bina Cipta, Bandung.
Soerjono Seokanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali, Jakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta.
Victor F. Nanlessy, 2006, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Program Desa Mandiri Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Di Desa Toyidito Kecamatan Polubala), UNHAS Makassar.
Dokumen Perundang-undangan
44
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kanwil Kemenkum HAM Maluku.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Pola Penyuluhan.
Peraturan Kepala BPHN No. PHN.HN.03.05-73 Thn 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-09.PR.07.10 Tahun 2007 dan dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.MH-10.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014.
http://www. kemenkumhamri.go.id
http://www. bphn.go.id
http://www.kemenhukhammaluku.go.id
BPHNTV, Kementerian Hukum dan HAM RI.
POTRET DESA SADAR HUKUM, Metro TV , Sabtu 27 Nopember 2010.