Proposal Pajak Kendaraan Bermototr Bowo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab

tolak ukur yang paling penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah adalah

Pendapatan Asli Daerah. Menurut Aziz (1997

Prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung jawab terhadap masyarakat dan

partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab dan kewenangan daerah otonom.

Pemberian otonomi ini memiliki dasar prinsip berdasarkan pertimbangan dimana

semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat daerah hanya daerah

tersebut yang lebih mengetahui. Untuk menyemangati pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat, pemberian otonomi daerah merupakan pengharapan dari

pertimbangan ini.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat,

kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat (sumitro,1995). Untuk

mewujudkan tujuan-tujuan yang berjalan secara berkesinambungan maka

pembangunan merupakan suatu rangkaian proses pertumbuhan. Untuk meningkatkan

kemampuan daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara

secara merata dan adil, dan juga untuk mendapatkan kehidupan yang sejajar dari

daerah yang lebih maju. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang

adil dan merata kepada rakyat, alternatif yang dapat meningkatkan peran yang nyata

dan kemandirian daerah dapat berupa pemberian otonomi kepada daerah tersebut.

Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Sebagai Negara yang

berkembang dan giat melaksanakan pembangunan disegala bidang yang bertujuan

untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Diperlukan dana yang tidak

sedikit dalam meningkatkan pembangunan. Untuk memenuhi peningkatan

pembangunan pemerintah memperoleh dana dari luar negeri berupa pinjaman dan

penjualan hasil alam dan produksi, serta penerimaan dari sktor pajak dari dalam

negeri.

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri.

Sumber dana terbesar yang berasal dari mayarakat merupakan salah satunya ialah

pajak. Salah satu tulang punggung penerimaan negara ialah pajak dimana semakin

menurunnya penerimaan pemerintah dari sektor migas.

Dengan menyadari taat membayar pajak masyarakat mengetahui betapa

pentingnya pajak bagi pembagunan nasional dan masyarakat dapat sadar bahwa

mereka dapat ikut berperan dalam pembangunan nasional. Sejak tahun 1984 pajak

mulai dipungut, dan sesuai degan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 menganut

Self Assesment System secara penuh, untuk membayar pajak masyarakat hendaknya

berperan aktif untuk berpartisipasi. Aurbech dan Husset (1992) berpendapat dimana

kebijakan pajak bertujuan untuk membangun menjaga kondisi perekonomian pada

saat kesempatan kerja penuh. Di Indonesia pajak dikelmpokkan menjadi dua, yaitu

Pajak Daerah dan Pajak Pusat Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem

perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga

perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada

masyarakat (Acmad Lutfi, 2006a).

Salah satu kewajiban negara ialah dengan mewajibkan membayar pajak sesuai

Undang-Undang 1945, undang-undag menetapkan bahwa rakyat memiliki beban

seperti pajak, dan lain-lain. Pembinaan Pajak daerah saat ini dilakukan secara terpadu

dengan pajak nasional, dimana akan saling melengkapi sehingga akan dilakukan terus

menerus pembinaaan mengenai tarif pajak dan objek pajak.

Menurut Zaenal (1985) PAD yang antara lain berupa Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi

yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Begitu pula

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan Penerimaan

berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN.

Semakin meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, ini sesuai pula

dengan disertai meningkatnya komunikasi dan teknologi, begitu pula dengan

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit untuk

mewujudkan pembangunan, dan dapat dari berbagai sumber dana atau pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

judul : “Analisa Faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan

pajak kendaraan bermotor”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan

masalahnya:

1. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruh pedapatan pajak kendaraan

bermotor ?

2. Kendala Apa saja yang mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor ?

3. Bagaimana cara menyelesaikan kendala yang mempengaruhi pendapatan pajak

kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan pokok

permasalahannya ialah :

1. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa saja yang mempengaruh pedapatan pajak

kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui Kendala Apa saja yang mempengaruhi pendapatan pajak

kendaraan bermotor.

3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan kendala yang mempengaruhi pendapatan

pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penilitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pemahaman dan

wawasan yang lebih luas tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang

berasal dari pajak serta proses penetapannya, khususnya Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dalam organisasi sektor publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

masukkan kepada pemerintah, khususnya Departemen Dalam Negeri maupun

Pemerintah Daerah dan Dinas Pendapatan Provinsi Bengkulu mengenai pajak

Kendaraan Bermotor.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya sebatas mengetahui faktor-faktor apa saja yang apa saja

yang mempengaruh pedapatan pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui kendala

apa saja yang mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor, dan Untuk

mengetahui cara menyelesaikan kendala yang mempengaruhi pendapatan pajak

kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD)

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Pasal 1 (b), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sesuai

keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29Tahun 2002 mengenai pedoman

pengurusan.

Besarnya pendapatan dan pengeluaran dapat diukur dengan menentukan

APBD. APBD pun merupakan dokumen anggaran tahunan dimana seluruh rencana

pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah yang dicatat dalam APBD selama

pelaksanaan satu tahun anggaran. Demi menghasilkan APBD yang sangat dibutuh

masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing dan dapat memenuhi

tuntunan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada akuntan publik dan

kepentingan. Untuk menyelenggarakan fungsi daerah otonom maka APBD

merupakan rencana kerja keuangan yang sangat penting. Menurut Mardiasmo

(2002:28), pentingnya penyusunan APBD di suatu daerah berguna bagi peningkatan

kesejahteraan daerahnya dimana hal tersebut dapat dilihan antara lain:

1) Menentukan jumlah pungutan pajak dan retribusi daerah serta pengutan lainnya

yang dilakukan kepada masyarakat.

2) Merupakan sarana mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan

bertanggung jawab.

3) Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan

kepada daerah yang khususnya, karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan

pemerintah daerah.

4) Merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap daerah dengan cara

yang lebih mudah dan berhasil guna.

5) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan

penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas- batas tertentu.

2.2 Pajak

Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-

undang. Ketentuan ini mengandung konsekuensi secara mendalam terhadap

negaratatkala memerlukan pajak untuk membiayai tujuannya sebagaimana tercantum

dalamalinea keempat pembukaan UUD 1945. pajak yang diperlukan itu harus

berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak yang tidak di dasarkan pada

undang-undang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya pasal 23 ayat 2 UUD 1945

tersiratlegalitas tidak membenarkan pemungutan pajak kalu belum ada undang-

undang yangmengaturnya.Setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 23 ayat 2 UUD

1945 diganti dengan pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dengan pungutan lain

yang bersifat memaksa.

Menurut Rochmat Sumitro (2000), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak

rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

Public Investment.sedangkan menurut Ilyas dan Burton (2001:5), bahwa ada lima

unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan.

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar

pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat ataupun

daerah ( tidak boleh dipungut oleh swasta), dan

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan

pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut IIyas dan Burton (2001 : 8), terdapat empat fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgeter yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak

banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara baik untuk

pengeluaran rutin ataupun pembangunan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai

contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga

konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

3. Fungsi Demokrasi yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau

wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan

demi kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataaan

dan keadilan dalam masyarakat. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak

tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian

pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah

air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.  

2.2.2 Macam-macam tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu unsur keadilan dalam pemungutan pajak

bagi wajib pajak. Ilyas dan Burton (2001 : 26) berpendapat :

1. Tarif Degresif : Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya

semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

2. Tarif Progresif : Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin

besar jika yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Contoh Tarif

progresif adalah tarif penghasilan.

3. Tarif Tetap : Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya

tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contoh

Tarif tetap adalah tarif bea materai.

4. Tarif Proposional : Tarif Proposional adalah tarif pemungutan yang menggunakan

persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan

pajak. Contoh tarif pajak proposional adalah tarif pajak pertambahaan nilai, pajak

bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

5. Tarif Spesifik : Tarif Spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu

jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis tertentu atau suatu satuan jenis barang

tertentu.

6. Tarif Advalorem : Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu

yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

2.2.3 Klasifikasi pajak

Menurut Soemitro (2000), pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa

kelompok yaitu:

1. Pengelompokan pajak menurut golongan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok

yaitu:

a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.

Hal ini juga diungkap oleh Eddy Suratman (2009) dimana pajak penghasilan

dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang

diterima atau diperoleh selama 1 tahun penuh.

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok

yaitu:

a. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya,

tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya,

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutan pajak dapat dibedakan

menjadi dua yaitu:

a. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan perauturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini juga

diungkap oleh Charney Alberta (1983) dimana pajak daerah juga dikumpulan oleh

kotamadya dalam rangka mendanai pemerintah daerah.

b. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipungut untuk

membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mawah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak

Bea Materai.

2.2.4 Pajak kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan

bermotor. Dalam hal ini kendaraan bermotor yang dimaksud ialah kendaraan beroda

dua atau lebih yang dapat digunakan di jalan darat, yang digerakkan dengan tenaga

bermotor atau tenaga yang dapat mengubah suatu sumber daya energi terntu menjadi

tenaga gerak. Kendaraan yang dimaksud bisa juga berupa alat-alat besar yang dapat

bergerak. Dengan menghitung hasil kali dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobot

yang mencerminkan secara relative kedar kerusakan jalan dan pencemaran

lingkungan akibat kendaraan bermotor itni merupakan dasar perhitungan pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Masing-masing kendaraan bermotor dikenakan pajak sebesar 1,5% untuk kendaraan

pribadi, sedangkan kendaraan bermotor umum dikenakan pajak 1,0% dan alat-alat

berat atau alat-alat besar dikeakan pajak 0,5%.

- Istilah-istilah umum (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta

gandengannya yang  digunakan  di semua jenis jalan darat, dan  digerakkan

oleh  peralatan  teknik berupa  motor atau peralatan lainnya yang  berfungsi

untuk  mengubah suatu sumber daya  energi   tertentu menjadi   tenaga  

gerak  kendaraan   bermotor  yang bersangkutan, termasuk alat-alat  berat dan

alat-alat besar yang bergerak;

2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang

dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang

yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam;

3. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang

dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;

4. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan

kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau

dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

5. Penguasaan adalah  penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan

bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah

menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

- Subjek Pajak  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki

dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

- Dasar Pengenaan Pajak  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1. DPP PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan

Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum

3. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan

Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

  a. Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor;

  b.  Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan faktor

tekanan gandar, jenis bahan bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan,

ciri-ciri kendaraan bermotor;

  c. Jenis kendaraan bermotor;

  d. Merek kendaraan bermotor;

  e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor;

  f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang

diizinkan;

  g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

2.2.5 Nilai jual kendaraan bermotor

Harga pasaran umum (HPU) merupakan harga rata-rata yang didapat dari

sumber terpercaya (perusahaan pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan

bermotor). Nilai Jual Kendaraan Bermotor berbagai tipe ( jenis jeep, motor, mobil,

mini bus, bus, pick up, truk, alat berat dll).

2.3 Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sangat mempengaruhi Penerimaan Pajak

Kendaraan bermotor karena pusat pegenaan dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah

Niali Jual Kendaraan Bermotor. Sehingga akan ada hubungan yang positif antara

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nilai Jual kendaraan Bermotor,

karena ketika pajak kendaraan bermotor itu naik maka Nilai Jual Kendaraan

Bermotor juga akan mengalami kenaikan.

2.4 Konsep Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regonal Bruto merupakan gambaran kemampuan dari suatu

daerah dalam menghasilkan pendapatan pada variabel produksi di daerah tersebut.

Sedangkan menurut Arsyad(1999: 10), Produk Domestik Regional Bruto adalah

jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha

yang melakukan kegiatan/usahanya di daerah/wilayah tertentu tanpa memperhatikan

kepemilikan atas faktor produksi. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah salah satu tolak ukur

untuk tingkat kesejah teraan suatu daerah dengan menggunakan pendapatan rata-rata

penduduk.

2.5 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dengan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Indeks pembangunan di bidang perekonomian dapat menggunakan

Pertumbuhan PDRB per kapita, denngan kata lain apabila daya beli masyarakat

terhadap kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor bertambah itu berarti

terdapat peningkatan PDRB perkapita atau peningkatan pendapatan penduduk. Dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Penerimaan Paja Kendaraan Bermotor

dengan PDRB per kapita, karena apabila Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor itu

mengalami pengkatan begitu juga denganPDRB per kapita juga mengalami

peningkatan.

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Trisnadewi (2007) dengan judul Analisis

Tingkat Efesiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam

peningkatan PAD Kabupaten Badung tahun anggaran 2000-2004. Permasalahan

dalam penelitian ini bagaimanakah kinerja keuangan penerimaan pajak, dan retribusi

daerah dilihat dari rasio pertumbuhan, rasio efesiensi, rasio efektivitas, dan kontribusi

masing-masing sumber penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD tahun

anggaran 2000-2004. Hasilnya ialah pertumbuhan pajak, retribusi dan PAD

mengalami fluktuasi, rasio pertumbuhan pajak dan retribusi daerah tahun 2002-2003

mengalami penurunan.Untuk kontribusi PAD, pajak daerah memberikan kontribusi

yang lebih besar dari komponen PAD lainnya termasuk retribusi daerah. Bila dilihat

dari efektivitas penerimaan pajak dan rasio efisiensi, efektivitas diatas 100% dan

efisiensi di bawah 60% ini merupakan kinerja aik dari retribusi daraerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objeknya

menggunakan pajak kendaraan bermotor dan perbedaan yang lain terletak pada lokasi

dan waktu penelitian dan variabel .

Sedangkan penelitian Radini (2011) dengan judul Analisis Efektivitas,

Efesiensi, dan Prospek Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-

2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas, efesiensi

dan prospek penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010. Dari

hasil yang didapat bahwa tingkat efektivitas, efesiensi dan prospek penerimaan pajak

hiburan di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan

sangat efesien. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada

objeknya menggunakan pajak kendaraan bermotor dan perbedaan yang lain terletak

pada lokasi dan waktu penelitian.

2.7 Hipotesis

1. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa saja yang mempengaruh pedapatan

pajak kendaraan bermotor.

2. Diduga terdapat Kendala yang mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan

bermotor.

3. Cara menyelesaikan kendala yang mempengaruhi pendapatan pajak

kendaraan bermotor.

2.8 Kerangka Analisis

BAB III

Faktor-faktor mempengaruh pedapatan pajak kendaraan

bermotor

Cara penyelesaian kendala yang mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor

Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi

Bengkulu

Kendala yang mempengaruhi

pendapatan pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu, pemerintah provinsi

berkewajiban memungut pajak Kendaraan Bermotor.

3.2 Objek Penelitian

Pada penelitian kali ini objeknya adalah peraturan dan tata cara Pelaksanaan

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Bengkulu.

3.3 Identifikasi Variabel

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

2. Biaya Balik Nama

3. Pajak Kendaraan 5 Tahunan

4. Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Jenis Data Menurut Sumbernya :

Data ini berupa data sekunder, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber

terkait.

2. Jenis data menurut sifatnya :

Data yang digunakan ialah data kualitatif, mengacu pada Undang-undang dan

tata cara pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- Metode Literatur

Yaitu dengan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara

mengumpulkan, mengindentifikasi, mengolah data tertulis dan metoda kerja

yang digunakan. Data tertulis bisa juga dari instansi-instansi.

3.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan pada tiap bab terbagi dalam sub bab-

sub bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan

dan manfaat penelitian, dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas teori-teori yang melandasi pembahasan dalam skripsi

yang meliputi pengertian penagihan pajak, tindakan dan tata cara penagihan

pajak, serta pengertian efektivitas pelaksanaan penagihan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai mengenai metode penelitian yang

digunakan dalam penyelsaian Tugas Akhir.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan landasan teori yang dijelaskan dalam Bab

II .

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan

pada Bab IV. Dan atas dasar kesimpulan tersebut penulis mencoba mengemukakan

beberapa alternatif pemecahan masalah yang dipandang cukup relevan dengan

pembahasan yang ada.