1 | PPP.IPN-RAP PROPOSAL PENDANAAN PROYEK INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA (IPN) DAN RURAL AGROINDUSTRIAL PARK (RAP) DESA SITINJO, KECAMATAN SITINJO, KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bahwa, telah lama disadari oleh pembuat kebijakan, impor barang-barang berbasis hasil-hasil pertanian, perikanan, dan peternakan perlahan tetapi pasti telah menggiring ketahanan pangan negara republik Indonesia semakin lemah dan bergantung kepada negara lain. Bahwa keprihatinan kalangan intelektual tertentu pada khususnya dan rakyat Indonesia yang berwawasan kebangsaan pada umumnya selama ini atas kenyataan mental birokrat yang gemar mengimpor kebutuhan dasar ( beras, gula, garam, jagung, kedelai, cabe, bawang, dll) tampaknya akan berakhir seiring dengan dorongan kebutuhan kuat dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri. Bahwa dorongan kebutuhan tersebut tertuang secara eksplisit dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM 2015-2019) dan UU No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Beberapa kebijakan pemerintah menyangkut strategi umum kebijakan Pembangungan Nasional adalah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan; mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (antara lain Peningkatan Kedaulatan Pangan, Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan); Parawisata dan Industri. Bahwa sejak semula, Yayasan Dwiguna Multikaji berkeyakinan usaha yang relatif lancar dan bertahan lama adalah usaha yang berbasiskan pada Pertanian, Perikanan, dan Peternakan yang diintegrasikan dengan Industri Pengolahan terpadu ramah lingkungan/kesehatan; usaha yang didukung oleh tenaga-tenaga kerja terampil/kompeten dan berkarakter; usaha yang dikelola secara professional, transparan, akuntabel dan taat azas; usaha yang menempatkan Masyarakat Hukum Adat setempat sebagi subjek share holder. PT KUPEKADE KARINA NUSANTARA GENERAL CONTRACTOR – CIVIL - MECHANICAL ELECTRICAL – MACHINING – FABRICATION Jl. Kebayoran Baru No. 83B Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan Telp.: (021) 727 93359, Fax. (021) 727 93337, Email : [email protected]
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 | PPP.IPN-RAP
PROPOSAL PENDANAAN PROYEK
INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA (IPN) DAN RURAL AGROINDUSTRIAL PARK (RAP)
DESA SITINJO, KECAMATAN SITINJO, KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bahwa, telah lama disadari oleh pembuat kebijakan, impor barang-barang
berbasis hasil-hasil pertanian, perikanan, dan peternakan perlahan tetapi pasti telah
menggiring ketahanan pangan negara republik Indonesia semakin lemah dan
bergantung kepada negara lain.
Bahwa keprihatinan kalangan intelektual tertentu pada khususnya dan
rakyat Indonesia yang berwawasan kebangsaan pada umumnya selama ini atas
kenyataan mental birokrat yang gemar mengimpor kebutuhan dasar ( beras, gula,
garam, jagung, kedelai, cabe, bawang, dll) tampaknya akan berakhir seiring dengan
dorongan kebutuhan kuat dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mewujudkan
kedaulatan pangan dalam negeri.
Bahwa dorongan kebutuhan tersebut tertuang secara eksplisit dalam
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM 2015-2019) dan UU No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Beberapa kebijakan pemerintah
menyangkut strategi umum kebijakan Pembangungan Nasional adalah Membangun
Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam
Kerangka Negara Kesatuan; mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan
Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (antara lain Peningkatan Kedaulatan
Pangan, Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan); Parawisata dan Industri.
Bahwa sejak semula, Yayasan Dwiguna Multikaji berkeyakinan usaha yang
relatif lancar dan bertahan lama adalah usaha yang berbasiskan pada Pertanian,
Perikanan, dan Peternakan yang diintegrasikan dengan Industri Pengolahan terpadu
ramah lingkungan/kesehatan; usaha yang didukung oleh tenaga-tenaga kerja
terampil/kompeten dan berkarakter; usaha yang dikelola secara professional,
transparan, akuntabel dan taat azas; usaha yang menempatkan Masyarakat Hukum
Adat setempat sebagi subjek share holder.
PT KUPEKADE KARINA NUSANTARA
GENERAL CONTRACTOR – CIVIL - MECHANICAL ELECTRICAL – MACHINING – FABRICATION Jl. Kebayoran Baru No. 83B Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan Telp.: (021) 727 93359, Fax. (021) 727 93337, Email : [email protected]
2 | PPP.IPN-RAP
1.2. Dasar Hukum
Proposal pendirian Institut Pertanian Nusantara (IPN) dan Rural
Agroindustrial Park (RAP) dilandasi pada kesadaran hukum sebagaimana tertuang
dalam :
a. Pancasila;
b. UUD Tahun 1945; dan
c. Visi dan Misi Yayasan Dwiguna Multikaji.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Bidang Pendidikan
a. Mendirikan Perguruan Tinggi untuk mendidik pemuda-pemuda
Masyarakat Hukum Adat setempat menjadi anak bangsa yang
memiliki pengetahuan, kompetensi, moral dan wawasan Nusantara
utamanya di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri,
dan Agrobisnis guna mendukung upaya pemerintah terwujudnya
kedaultan Pangan dan Kedaulatan energi terbarukan;
b. Membaharui dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Hukum
Adat yang hidup di sekitar IPN khususnya dan di provinsi Sumatera
Utara umumnya untuk dididik menjadi tenaga-tenaga terampil/siap
pakai, mandiri, bermoral, bermental wirausaha; dan
c. Membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Hukum Adat setempat
khususnya dan bagi Masyarakat Nusantara umumnya.
1.3.2. Bidang Sosial Ekonomi
a. Mendirikan Rural Agroindustrial Park (RAP) yang menampung dan
mengolah produk-produk Pertanian, Perikanan, Peternakan hasil
kerja praktek mahasiswa-mahasiswa IPN dan Masyarakat Hukum
Adat menjadi produk-produk bermutu, ramah lingkungan dan
marketable bagi pasar lokal, Nasional dan Internasional. RAP
berfungsi juga sebaga wadah tempat magang mahasiswa-mahasiswa
IPN khususnya dan Masyarakat Hukum Adat Nusantara pada
umumnya.
b. Mendirikan “sekolah alam” berupa ekowisata untuk mengajarkan
kepada masyarakat arti pentingnya kelestarian lingkungan hidup
serta cara-cara pengolahan Sumber Daya Alam yang
berkesinambungan dan ramah lingkungan.
Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, kerjasama merupakan
3 | PPP.IPN-RAP
keniscayaan. Oleh karena itu Yayasan Dwiguna Multikaji menjalin hubungan
kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta yang berasal dari dalam dan
luar negeri yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghargai, dan saling
menguntungkan (Mutual Symbiosis).
BAB 2
LOKASI TATA LETAK IPN DAN RAP
2.1. Gambaran Umum
Pemilihan lokasi dan tata letak IPN dan RAP yang tepat merupakan
pertimbangan sangat penting, karena merupakan syarat untuk dapat memperkirakan
secara akurat biaya yang dibutuhkan IPN dan RAP. Disain-disain yang diperlukan
terdiri dari : Sarana dan Prasarana, bangunan utama kampus IPN dan RAP serta
bangunan pendukungnya, saluran air, perpipaan, jaringan listrik, fasilitas-fasilitas
pendukung lainnya, keterjangkauan dari jalan raya, Pelabuhan udara dan Pelabuhan
laut.
2.2. Lokasi IPN dan RAP
Pemilihan dan penentuan lokasi secara geografis sangat menentukan
kemajuan dan kelangsungan hidup IPN dan RAP di kemudian hari. Faktor-faktor yang
berpengaruh antara lain : Keterjangkauan Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Aspek
logistik, aspek produksi, dan aspek kelancaran distribusi. Selain faktor-faktor di atas
perlu juga memperhitungkan aspek sosial budaya Masyarakat Hukum Adat setempat.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka lokasi IPN dan RAP dipilih di desa
Sitinjo, kecamatan Sitinjo, kabupaten Dairi, provinsi Sumatra Utara.
Dasar pertimbangan pemilihan lokasi IPN adalah :
a. kesediaan Masyarakat Hukum Adat setempat (Sulang Silima, marga
Kudadiri) untuk menyediakan/pembebasan lahan;
b. dukungan pemerintah daerah kabupaten Dairi; dan
c. mempertahankan pertumbuhan GDP kabupaten Dairi dan memperkecil
kesenjangan ekonomi (rasio gini).
Dasar pertimbangan pemilihan lokasi RAP adalah :
a. kesediaan Masyarakat Hukum Adat (Sulang Silima, marga Kudadiri)
untuk menyediakan lahan yang tidak bermasalah;
b. aspek topografi dan iklim yang mendukung usaha Pertanian, Perikanan
4 | PPP.IPN-RAP
dan Peternakan, dan indsutri pengolahan;
c. dekat dengan sumber bahan baku;
d. berada pada jalur transportasi darat ke Aceh dan kabupaten lainnya di
sekitar danau Toba;
e. dekat dengan pelabuhan udara dan pelabuhan laut;
f. berada pada jalur jaringan utama listrik dan komunikasi;
g. ketersediaan tenaga kerja yang cukup.
2.3. Tata Letak IPN dan RAP
Tata letak IPN adalah suatu perencanaan dan pengintegrasian aliran dari
pergerakan mahasiswa, tenaga pengajar dari kampus ke pemondokan, tempat praktek
lapangan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan RAP. Perencanaan dan
pengintegrasian ini dilakukan seefektif dan seekonomis mungkin sehingga tidak
memerlukan biaya transportasi yang mahal.
Tata letak RAP adalah penyusunan yang teratur dan efisien dari semua
fasilitas, mesin-mesin pabrik, gudang bahan baku, gudang bahan pendukung
produksi, gudang bahan setengah jadi dan gudang barang jadi siap jual.
Adapun tujuan dari tata letak adalah supaya konsumsi waktu proses kerja
dan perpindahan bahan baku hingga barang siap jual seefektif dan seefisien mungkin.
Efektifitas dan efisiensi ini berpengaruh langsung kepada besaran modal, biaya
produksi dan biaya-biaya operasional lainnya. Disain yang rasional harus
memasukkan tata letak areal proses, tempat persediaan, dan areal perpindahan dalam
letak yang mendukung efisiensi dengan memperhatikan faktor-faktor : Urut-urutan
proses pengolahan; Pemeliharan dan perbaikan; Keselamatan kerja; Kemungkinan
pengembangan; luas/kondisi/konstruksi bangunan yang memenuhi syarat;
pengolahan limbah; Ventilasi Udara; Service area (Tempat parkir, kantin, tempat
ibadah, dll diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu jauh dari tempat
kerja/perkuliahan.
2.4. Perincian Luas Lahan yang dibutuhkan
Untuk mendirikan IPN yang terpadu dengan RAP, diperlukan lahan satu
hamparan dengan luas minimal 60 Ha. Sedangkan areal produksi bahan baku yang
diperlukan RAP tidak harus satu hamparan, tetapi letaknya tidak terlalu jauh dari RAP
dengan luasan ekonomis (mendukung ketersediaan buffer stock bahan ) kelancaran
operasional RAP minimal 100 Ha. Adapun peruntukan lahan 180 Ha lahan tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Kampus IPN 5 Ha
b. Lahan Praktek Mahasiswa 45 Ha
c. Bangunan RAP 7 Ha
d. Pengolahan Limbah 1 Ha
5 | PPP.IPN-RAP
e. APL 2 Ha
f. Areal Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan 120 Ha
BAB 3
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Organisasi dan manajemen IPN dan RAP mendasarkan diri pada tiga azas.
Pertama : Professionalisme. Kedua : Tranparansi. Ketiga : Akuntabel dan taat kepada
perundang-undangan yang berlaku.
3.1. Susunan Personalia YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI
Ketua Umum : Drs Firmus Kudadiri. MM
Wakil Ketua Umum : Dr. Marusaha L. Gaol
Sekretaris Umum : Ir. Santiamer Silalahi
Wakil Sekretaris Umum : Grace
Bendahara Umum : Ir. Hasiholan Eybeynezer S. M.Si
Wakil Bendahara Umum : Regina Stellanova
Pengawas : Ir. Udi Priharyono.
Koordinator Wilayah Timur Indonesia : Pdt. Lilomboba
Koordinator Wilayah Tengah Indonesia : Nataniel DM. S.Pd. MM
Koordinator Wilayah Barat Indnesia : Anna Martyna Sinamo. M.Psi
Staf Ahli bidang
a. Pertanian : Prof. Dr. Bruno
b. Peikanan : Prof. Dr. Toman.P dan Willy S.
c. Peternakan : Ir. Yoel. MM
d. Pupuk : Prof. Dr. Edison Nababan
e. Agroindustri : Prof. Dr. Posman. S
f. Pengawetan non-kimia : Drs. J. Sembiring.
g. R & D : Prof. Dr. Edison Nababan
6 | PPP.IPN-RAP
3.2. Struktur Organisasi IPN
Gbr 1. Struktur Organisasi IPN
3.3. Struktur Organisasi RAP
Struktur organisasi IPN dan RAP yang digambarkan di bawah terbatas pada
level pimpinan, dalam kenyataannya masih akan diperlengkapi dengan jabatan-
jabatan operasional lainnya. Ke depan manajemen IPN dan RAP akan berstandar ISO
yang diakui Internasional.
YAYASAN DWIGUNA
MULTIKAJI (YDM)
KETUA /WKL KETUA
IPN
PEMBANTU KETUA
BID. AKADEMIS
PEMBANTU KETUA
BID. KEMAHASISWAAN
TAT USAHA
SEKRETARIS
Ir. H. Eybeneyzer. M.Si HUMAS
Yepadani Murni
BIRO PRODUKSI P-3
Ir. Prisila Tambun
PEMBANTU KETUA
BID. KEUANGAN
INSTITUT PERTANIAN
NUSANTARA
Dra. Artha Peto Sinamo.MA/ Ir. Reinhard Siagian. M.Si
Regina Stellanova Anna Martyna Sinamo. M.Psi R. Hajiwibowo. SH Advent Tambun.S.s.,M.Ele
DEWAN KURATOR Prof. Dr. Ir. Edison N
Prof. Dr. Osbin Samosir
7 | PPP.IPN-RAP
Gbr. 2. Struktur Organisasi RAP
3.4. Sistem Kerja YAYASAN DM-IPN-RAP
Kejelasan sistem kerja antara YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI (YDM)-
INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA (IPN)-RURAL AGROINDUSTRILA PARK (RAP)
ditetapkan sedemikian rupa sehingga ketiga institusi ini menunaikan peran dan
fungsinya secara independen, saling mendukung dan saling melayani. Sistem kerja ini
disebut Integrated Triangle System yaitu saling melayani dan saling mendukung.
DEWAN
KOMISARIS
DIREKTUR
UTAMA
DIREKTUR
PRODUKSI
DIREKTUR
MARKETING
DIREKTUR
R&D
SEKRETARIS
PERUSAHAAN
HUMAS
DAN HUKUM
DIREKTUR
KEUANGAN
RURAL AGROINDUSTRIAL
PARK
YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI
DIREKTUR
UMUM DAN SDM
8 | PPP.IPN-RAP
Gbr. 3. Integrated Triangle System
YDM berperan sebagai perumus dan penanggungjawab terwujudnya tujuan
pendirian IPN dan RAP; Melayani terpenuhinya kebutuhan shareholder dan stake
holder. Mengeliminir kendala-kendala tercapainya tujuan IPN dan RAP, dan menjalin
kemitraan tetap dan strategis dengan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan
pangan dan energi terbarukan.
IPN berperan sebagai institusi menyediakan tenaga-tenaga terdidik,
terampil, mandiri, bermoral, berwawasan kebangsaan, dan siap pakai di bidang
Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Agroindustri/Agrobisnis.
RAP berperan menampung dan mengolah produk-produk pertanian,
Perikanan, Peternakan hasil kerja mahasiswa-mahasiswa IPN dan Masyarakat Hukum
Adat setempat menjadi produk-produk bernilai tambah, ramah lingkungan dan
dibutuhkan rakyat Indonesia. RAP merupakan wadah tempat magang para Mahasiswa
IPN dan pengusaha-pengusaha Masyarakat Hukum Adat.
YDM
RAP IPN
Support line Service line
Stake
Holder
Stake
Holder
Stake
Holder
9 | PPP.IPN-RAP
BAB 4
ASPEK KEUANGAN
4.1. Modal Investasi
Modal investasi merupakan jumlah kumulatif dari Modal Investasi Tetap
Tidak Langsung (MITTL), Modal Investasi Tetap Langsung (MITL), dan Modal Kerja
(Tabel 1 s/d Tabel 3).
Total Modal Investasi Tetap yang dibutuhkan adalah Rp.
2.383.483.100.000,- Terdiri dari Modal Investasi Tetap untuk IPN RP.
505.233.600.000,- dan RP. 1,878,249.500.000,- untuk RAP.
4.1.1. Modal Investasi Tetap Tidak langsung (MTTL) untuk IPN dan RAP
Tabel 1 : MITTL Untuk IPN dan RAP
NO ALOKASI UNTUK
INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA RURAL AGROINDUSTRIAL PARK JUMLAH
STN JML RP/STN TOTAL (RP) STN JML RP/STN TOTAL (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Modal Pra Investasi LS 1 7,696,000,000 LS 1 9,141,600,000 16,837,600,000
2 Biaya
Legalitas LS 1 125,000,000 LS 1 125,000,000 250,000,000
3 Pekerjaan
Engineering LS 1 1,500,000,000 LS 1 2,500,000,000 4,000,000,000
dan
supervise LS 1 23,088,000,000 LS 1 27,424,800,000 50,512,800,000
4 Fee
Kontraktor LS 1 19,240,000,000 LS 1 22,854,000,000 42,094,000,000