A. LATAR BELAKANG Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak ada satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpamelibatkan lembaga perbankan. 1 Terutama Bank Sentral yang berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa Bank Indonesia menjadi satu-satunya Lembaga Negara Republik Indonesia yang memiliki tiga tugas utama yang sering disebut dengan tiga pilar Bank Indonesia antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank (Bank Indonesia,2009). Mengingat Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 bahwaRupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk 1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Muharabah Di Bank Syari’ah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008), hal.17 2 Republik Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Bab I, Pasal 1 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
A. LATAR BELAKANG
Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi
modern. Tidak ada satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya
tanpamelibatkan lembaga perbankan.1Terutama Bank Sentral yang berperan dalam menjaga
stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia,
menyatakan bahwa Bank Indonesia menjadi satu-satunya Lembaga Negara Republik Indonesia
yang memiliki tiga tugas utama yang sering disebut dengan tiga pilar Bank Indonesia antara lain
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank (Bank Indonesia,2009).
Mengingat Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban
penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia2 bahwaRupiah adalah mata
uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan
Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya
kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam
setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang3, Bank
Indonesia menyelenggarakan pelayanan perkasan di setiap satuan kerja kas berupa penerimaan
setoran dan penarikan uang oleh bank-bank umum dan bendaharawan proyek pemerintah yang
memiliki rekening di Bank Indonesia, serta pelayanan penukaran uang kepada masyarakat dan
perbankan. Selain itu Bank Indonesia menyediakan pelayanan kas di luar kantor berupa kas
1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Muharabah Di Bank Syari’ah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008), hal.17
2 Republik Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Bab I, Pasal 1
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”
1
keliling, kas titipan dan kerjasama penukaran dengan pihak ketiga. Dalam UU Mata Uang juga
disepakati bahwa BI perlu berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan
pemusnahan Rupiah. Sedangkan terkait dengan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan
penarikan Rupiah, kewenangan tersebut tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai
bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter.4
Masyarakat atau publik pada umumnya sangat bersentuhan dengan pelayanan untuk
memperoleh barang ataupun jasa dalam kehidupannya karena tiap individu merupakan makhluk
sosial. Pada dasarnya pelayanan merupakan kegiatan interaksi langsung antara seseorang dengan
orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan pengertian dari pelayanan publik
itu sendiri adalah aktifitas atau manfaat yang diberikan oleh penyedia layanan yaitu organisasi
kepada konsumen sebagai penerima layanan yang bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki.
Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, pemerintah menetapkan
adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh masing-masing instansi,
yang dalam praktiknya perlu didukung dengan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi
masyarakat pengguna layanan (pelanggan). Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik
bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga
dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau
dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.5Setelah
4 http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=295:uu-mata-uang-semua-komponen-bangsa-wajib-menggunakan-rupiah, diakseskan tanggal 16 Mei 2015
5 Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), Hal 1
2
permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisir dan dilakukan analisis, maka perlu dilakukan
strategi pelayanan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduknya.
Dalam melaksanakan salah satu tanggung jawabnya, yaitu mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu
pengedaran uang yang meliputi tiga proses pelayanan yaitu penukaran, penarikan dan penyetoran
uang yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Operasional Kas kepada Bank umum dan kepada
masyarakat umum. Banyaknya masyarakat yang datang untuk melakukan penukaran uang, Bank
Indonesia sebagai bank sentral akan dihadapkan pada munculnya berbagai tuntutan masyarakat
yang menginginkan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka, oleh
sebab itu dalam penelitian ini ingin mengetahui strategi-strategi yang dilakukan oleh Bank
Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat dalam proses
penukaran uang.
B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Penukaran Uang Oleh Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Kota Malang ?
C. TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui Strategi Peningkatan KualitasPelayanan Jasa Penukaran Uang OlehKantor
Perwakilan Bank IndonesiaWilayah IV Kota Malang.
D. MANFAAT PENELITIAN
a. Manfaat Teoritis
3
- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pikiran yang
dijadikan dasar pijakan penelitian sejenis.
b. Manfaat Praktis
- Penelitian ini dipakai sebagai masukan kepadaKantor Perwakilan Bank
IndonesiaWilayah IV Kota Malanguntuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa
penukaran uang.
E. ANALISIS KETERKAITAN TEMPAT MAGANG DENGAN DISIPLIN ILMU
Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap
diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas
Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan
ekonomi nasional secara keseluruhan.Koordinasi di antara Bank Indonesia dan
Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan
dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet
tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.Selain itu, Bank Indonesia
juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah
mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas
dan wewenangnya.
Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank
Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi
independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang
proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-
lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan
wewenang masing-masing (www.bi.go.id). Keterkaitan Bank Indonesia dengan disiplin
ilmu pemerintahan sudah saya tempuh dibeberapa mata kuliah antara lain Pengantar
Statistik Sosial, Sistem Ekonomi Indonesia, Hubungan Pusat dan Daerah, Perpajakan,
Pengantar Ilmu Pemerintahan, Ekonomi Politik dan Sistem Penganggaran Pemerintah.
F. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL
a. Definisi Konsep
1. Strategi
Hax dan Majluf (1991) dalam J. Salusu (2003:100-101) mencoba
menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut.
Strategi:
a. ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
b. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran
jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
c. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
d. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama,
dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman
dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta
kelemahannya;
e. melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.
Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program,
tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana
organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi
melakukannya. Oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna
menjembatani organisasi (atau komunitas) dan lingkungannya. Sedangkan
5
pengertian strategi menurut J. Salusu adalah ”seni menggunakan kecakapan dan
sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya
yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.6
2. Pelayanan Publik
Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh
penyelenggara publik.7
Agung Kurniawan (2005:6) mengemukakan bahwa Pelayanan publik
adalah pemberian pelayanan ( melayani) keperluan orang lain atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan.8
3. Kualitas Pelayanan
Secara sederhana pengertian kualitas pelayanan dapat dinyatakan sebagai
perbandingan antara layanan yang diharapkan konsumen dengan layanan yang
diterimanya.9 Sedangkan menurut Tjiptono (2001)10, kualitas pelayanan adalah
tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.
6 Salusu, J. 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia. hal 101
7Republik Indonesia, “UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”8Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Hal 1-2.