Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis

Oleh :Oleh :

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKATKEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamisdan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis

Drs. DIAN BUDIYANA, M.SiDrs. DIAN BUDIYANA, M.Si

KELEMBAGAAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DALAM KONTEKS PNPM MPD DI KABUPATEN CIAMIS

Disampaikan pada acaraDisampaikan pada acara

Kunjungan StudKunjungan Studii Banding Pemerintah Kabupaten Banding Pemerintah Kabupaten SolokSolok

Provinsi Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

LUAS WILAYAH CIAMIS 143.200 HA ( SERATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DUA RATUS HEKTAR) JUMLAH 26 KECAMATAN, 7 KELURAHAN DAN 258 DESA.

SECARA DEMOGRAFIS, JUMLAH PENDUDUK PADA TAHUN 2013 SEBANYAK 1.320.624 JIWA ( SATU JUTA TIGA RATUS DUAPULUH RIBU ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JIWA).

BERBATASAN DENGAN :DI SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KABUPATEN CILACAP, PROPINSI JAWA TENGAH DI SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN KABUPATEN KUNINGAN DAN KABUPATEN MAJALENGKA, DI SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN KABUPATEN DAN KOTA TASIKMALAYA; DI SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KOTA BANJAR. SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN.

Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan, merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ).•Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Program PPK sejak Th 1998 s/d Th. 2006. •Selanjutnya Pada Th. 2007 Kabupaten Ciamis mulai melaksanakan Kebijakan PNPM – PPK.•Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang Kab. Ciamis melaksanakan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di 33 Kecamatan.•Program Khusus tahun 2010 Kab. Ciamis mendapatkan program PNPM MPd Pola Khusus Bencana dan PNPM MPd Paska Krisis.•Tahun 2011 s.d sekarang Kab. Ciamis menjadi Pilot Lokasi PNPM MPd Integrasi

Perjalanan Program Pemberdayaan Masyarakat

No Program /Siklus

Tahun Jumlah Kecamatan

Total BLM (Rp).

1 PPK / I 1998 5 3.250.000.000,-

2 PPK / II 1999 5 4.500.000.000,-

3 PPK / III 2000/2001 8 7.000.000.000,-

4 PPK / IV 2002 10 8.250.000.000,-

5 PPK / V 2003 7 5.500.000.000,-

6 PPK / VI 2004 4 3.250.000.000,-

7 PPK / VII 2005 5 4.500.000.000,-

8 PPK / VIII 2006 5 4.500.000.000,-

9 PPK / IX 2006 2 1.750.000.000,-

10 PPK / X 2007 2 2.000.000.000,-

11 PNPM – PPK 2007 6 6.250.000.000,-

12 PNPM MPd 2008 16 18.900.000.000,-

Lokasi dan Alokasi BLM di Kab.Ciamis s.d Th.2014

No Siklus / Program Tahun Anggaran

Jumlah Kecamatan

Total BLM (Rp).

13 PNPM MPd 2009 30 39.400.000.000,-

14 PNPM MPd 2010 33 48.250.000.000,-

15 PNPM MPd 2011 33 31.750.000.000,-

16 PNPM MPd Integrasi

2011 36 5.000.000.000,-

17 PNPM MPd 2012 33 26.950.000.000,-

18 PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN

2012 36 6.250.000.000,-

19 PNPM MPd 2013 33 32.150.000.000,-


2013 36 4.000.000.000,-

21 PNPM MPd 2014 24 23.350.000.000,-


2014 26 4.000.000.000,-

Lanjutan

Lanjutan

SUMBER PENDANAAN BLMPPK-PNPM MPd & PNPM MPd Integrasi s.d.

TA.2014APBN (DUB) Rp. 244.567.500.000,-APBD (DDUB) Rp. 46.182.500.000,-TOTAL BLM s.d. TA.2014

Rp. 290.750.000.000,-

BLM APBN Rp 22.182.500.000,-

DDUB Rp 1.167.500.000,-

BLM DOK PNPM MPd

Rp 1.534.235.000,-

BLM PNPM SPP SPPN

Rp 4.000.000.000,-

BLM DOK Integrasi Rp 200.000.000,-

BLM DOK PL Rp 36.000.000,-

BLM DOK RBM

Rp 150.000.000,-

No Kecamatan Σ Desa Pagu APBD Pagu APBN Total Pagu DOK PNPM MPD

1 CIMERAK 11 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 91.003.000

2 CIJULANG 7 35.000.000 665.000.000 700.000.000 66.132.000

3 CIGUGUR 7 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 71.697.000

4 LANGKAPLANCAR 14 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 101.807.000

5 PARIGI 10 40.000.000 760.000.000 800.000.000 80.767.000

6 SIDAMULIH 7 35.000.000 665.000.000 700.000.000 66.132.000

7 KALIPUCANG 9 35.000.000 665.000.000 700.000.000 72.622.000

8 PADAHERANG 14 45.000.000 855.000.000 900.000.000 93.746.000

9 MANGUNJAYA 5 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 59.643.000

10 BANJARSARI 22 67.500.000 1.282.500.000 1.350.000.000 136.818.000

11 LAKBOK 10 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 80.767.000

12 PURWADADI 9 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 72.622.000

13 PAMARICAN 14 67.500.000 1.282.500.000 1.350.000.000 101.807.000

14 CIDOLOG 6 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 68.095.000

15 CIMARAGAS 5 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 59.643.000

16 CIJEUNGJING 11 40.000.000 760.000.000 800.000.000 84.011.000

17 CISAGA 11 35.000.000 665.000.000 700.000.000 84.011.000

18 TAMBAKSARI 6 35.000.000 665.000.000 700.000.000 68.095.000

19 RANCAH 13 40.000.000 760.000.000 800.000.000 98.206.000

20 RAJADESA 11 40.000.000 760.000.000 800.000.000 91.003.000

21 SUKADANA 6 35.000.000 665.000.000 700.000.000 62.888.000

22 BAREGBEG 9 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 72.622.000

23 CIKONENG 9 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 72.622.000

24 CIHAURBEUTI 11 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 84.011.000

25 SADANANYA 8 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 69.377.000

26 CIPAKU 13 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 90.501.000

Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :

Drs. DIAN BUDIYANA, M.SiDrs. DIAN BUDIYANA, M.SiPJO-KAB CIAMISPJO-KAB CIAMIS

Banyumas 26-28 Nopember 2013Banyumas 26-28 Nopember 2013

Pemerintah Kabupaten Ciamis

10

BKAD adalah SEBUAH BADAN KERJASAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK UNTUK MENGELOLA KEGIATAN / PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DESA (bisa antar desa-desa dalam wilayah satu kecamatan atau antar wilayah beberapa kecamatan).


11

Sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di suatu wilayah kecamatan atau antar kecamatan lokasi PNPM MP yang diputuskan dalam F-MAD dengan tujuan melindungi dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil kegiatan PNPM MP.


12

Sistem pembangunan partisipatif (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan)

Lembaga pengelola pembangunan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK)

Kader-kader pembangunan partisipatif (FD/KPMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL, Pengurus F-MAD)

Sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan Dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP

(microfinance).


13

• UU No : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

• PP No : 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

• SE Mendagri No : 414.2/1402/PMD tahun 2006 tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan aset-aset PPK.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BKAD


14


1. Mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan)

2. Melestarikan lembaga-lembaga pengelola kegiatan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK)

3. Mendayagunakan kader-kader pembangunan partisipatif (FD/PKMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL)

4. Melestarikan dan memelihara sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan

5. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP

6. Mengembangkan jaringan kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak lainnya (misalnya dengan PEMDA, Swasta dll).

7. Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian serta pengembangan hasil-hasil kegiatan PPK/ PNPM MP maka BKAD memberikan mandat kepada UPK sebagai pelaksana teknis operasional kegiatan BKAD (UPK mandataris BKAD

15

1. Perwakilan desa dalam F-MAD dengan sepersetujuan BPD membentuk BKAD atau sebutan nama lainnya

2. F-MAD membentuk BKAD atau sebutan nama lainnya dengan menyusun dan menetapkan AD ART BKAD yang dikuatkan dengan akta notaris

3. Perwakilan desa dalam F-MAD pembentukan BKAD harus melibatkan unsur-unsur BPD, LPM

4. Pengurus BKAD bertanggung jawab kpd F-MAD 5. Kepengurusan BKAD disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-

masing6. Pengambilan keputusan tertinggi di F-MA7. BKAD melalui F-MAD membentuk UPK sebagai pelaksana teknis

operasional BKAD 8. Keberadaan UPK diatur dalam AD ART BKAD 9. Dengan mandat BKAD, UPK menjalankan penyaluran dana program

(BLM PNPM MP), fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat (microfinance)

10. Fungsi-fungsi UPK diatur dalam SOP UPK sesuai AD ART BKAD 11. UPK bertanggungjawab kpd BKAD melalui F-MAD12. Kepengurusan UPK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

wilayah masing-masing

16

13. BKAD melalui F-MAD membentuk BP UPK sebagai pengawas UPK14. Keberadaan BP UPK diatur dalam AD ART BKAD15. Dengan mandat BKAD, BP UPK menjalankan pengawasan penyaluran dana

program (BLM PNPM MP) fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat (microfinance)

16. Fungsi-fungsi BP UPK diatur dalam SOP BP UPK sesuai AD ART BKAD 17. BP UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD.18. Kepengurusan BP UPK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah

masing-masing 19. Untuk menunjang operasional UPK dibentuk lembaga pendukung UPK (Tim

Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman) 20. Keberadaan lembaga pendukung diatur dalam AD ART BKAD21. Fungsi-fungsi lembaga pendukung diatur dalam SOP Kelembagaan sesuai

AD ART BKAD 22. Lembaga pendukung bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD 23. Kepengurusan lembaga pendukung disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan wilayah masing-masing24. Hasil-hasil kegiatan PNPM MP merupakan hak milik masyarakat25. Hasil-hasil kegiatan PNPM MP harus dilestarikan sesuai dengan prinsip

PNPM MP tentang “KEBERLANJUTAN“

17

1. FUNGSI PERENCANAAN STRATEGIS : MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN STRATEGI PENGEMBANGAN UPK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM, PENGELOLAAN DANA BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK (MICROFINANCE)

2. FUNGSI PENGELOLAAN KEGIATAN : MEMBENTUK UPK DAN LEMBAGA PENDUKUNG UPK SERTA MENDELEGASIKAN TUGAS PENGELOLAAN KEPADA UPK DAN LEMBAGA PENDUKUNG UPK MELIPUTI PELAKSANAAN PROGRAM, PENGELOLAAN DAN BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK (MICROFINANCE)

3. FUNGSI PENGAWASAN : MEMBENTUK BP UPK DAN MENDELEGASIKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG MELIPUTI PEMERIKSAAN (AUDIT) KEUANGAN, PEMERIKSAAN (AUDIT) PENGELOLAAN DAN MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BP UPK FUNGSI EVALUASI KINERJA : MENILAI PENCAPAIAN HASIL KERJA UPK, BP UPK, TIM VERIFIKASI, TIM PENYEHATAN (REALISASI KERJA VS TARGET KERJA)

4. BKAD SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN UPK BP-UPK KEPUTUSAN TERTINGGI (MAD) PELAKSANA OPERASIONAL PELAKSANA PENGAWASAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG UPK (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman) PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA DANA BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK PELAYANAN DAN KERJASAMA PENGELOLA KEGIATAN TINGKAT DESA POKMAS – POKMAS


18

SUMBER PEMBIAYAAN BKAD

• Pemerintah Daerah Kabupaten Kerjasama dengan Lembaga/perusahaan dan bina lingkungan Iuran dari desa-desa yang tergabung dalam BKAD Surplus UPK


Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

19

1. BKAD merupakan lembaga baru baik di masyarakat maupun di program PPK/ PNPM MP.

2. BKAD baru terbentuk di MAD II PPK siklus 10 maupun siklus 11 dan PNPM MP TA 2007

3. BKAD belum memiliki payung hukum di daerah.

.

TERIMA KASIH

27 JATINAGARA 6 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 68.095.000

28 PANAWANGAN 15 40.000.000 760.000.000 800.000.000 105.409.000

29 KAWALI 11 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 84.011.000

30 LUMBUNG 8 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 69.377.000

31 PANJALU 8 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 69.377.000

32 SUKAMANTRI 5 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 59.643.000

33 PANUMBANGAN 14 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 93.746.000

TOTAL Kabupaten 347 1.607.500.000 30.542.500.000 32.150.000.000 2.650.306.000

No.

Kecamatan

JumlahDesa

Pagu

Pencairan Persentase Pencairan

APBN APBN APBN Total

1 Banjarsari 2212.000.00

012.000.000 100% 100%

2 Cihaurbeuti 1112.000.00

012.000.000 100% 100%

3 Cimerak 712.000.00

012.000.000 100% 100%

4 Langkaplancar 1412.000.00

012.000.000 100% 100%

5 Padaherang 1412.000.00

012.000.000 100% 100%

6 Panumbangan 1412.000.00

012.000.000 100% 100%

Total Kabupaten 8272.000.00

072.000.000

Lokasi dan Alokasi Kecamatan Penerima Bantuan DOK Pendamping Lokal TA 2013 di Kabupaten Ciamis

LOKASI DAN ALOKASI PNPM INTEGRASI SPP-SPPN TA 2013

Meliputi 36 kecamatan. Dana BLM yang dialokasikan berupa : • BLM Kegiatan • BLM Dana Operasional Kegiatan (BLM DOK) • DOK Ruang Belajar Masyarakat ( DOK-

RBM).

BLM Kegiatan Bersumber 1. APBN sebesar Rp. 3.000.000.000 2. APBD sebesar Rp 1.000.000.000,-

No KecamatanJumlah Alokasi DOK RBM T.A 2013 APBN

(Rp)

1 Cipaku 150.000.000

LOKASI DAN ALOKASI DOK RBM TAHUN 2013KABUPATEN CIAMIS

No

Kecamatan

Jumlah Alokasi DOK

RBM

Tambahan Pagu

Total Pagu

Pencairan

Rp %

1CIPAKU 150.000.000

150.000.000

60.000.000

40%

Capaian kegiatan ruang belajar masyarakat ( RBM ) telah menyerap tahap pertama sebesar Rp. 60.000.000,-

Kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi :•Workshop perencanaan•Workshop penyusunan modul•Festival budaya dan TIK

Lanjutan

Berdasarkan laporan per 31 Oktober 2013 Asset produktif yang dikelola UPK mencapai adalah Rp 66.207.650.532 ., - terdiri dari

- Kegiatan UEP Rp.11.783.415.437,- Kegiatan SPP Rp 54.424.235.095.

Kelompok Dana bergulir per 30 Oktober 2013 sebanyak 5.325 Kelompok yang terdiri dari :

- Kelompok Simpan Pinjam 4.120 Kelompok , - Kelompok Aneka Jasa 327 Kelompok, - Perdagangan 738 kelompok, - Aneka Industri 60 kelompok,- Pertanian 72 kelompok, - Peternakan 7 Kelompok. Tingkat Pertumbuhan kelompok 68 % per 31 Oktober 2013. Kelompok yang di layani UPK meliputi 6 % kelompok Usaha Campuran yang

terdiri dari unsur perempuan dan laki-laki, 77 % Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan, dan 17 % merupakan kelompok kelompok Aneka usaha.

1. Keberadaan Setrawan Kabupaten 2. Keberadaan Setrawan Kecamatan3. Keberadaan KPMD

1. Keberadaan Setrawan Kabupaten 2. Keberadaan Setrawan Kecamatan3. Keberadaan KPMD

1. Dilaksanakan Rapat Koordinasi SKPD 2. Dilaksanakan Hearing DPRD 3. Dilaksanakan Musrenbang Kecamatan. 4. Dilaksanakan Musrenbang Desa

1. Dilaksanakan Rapat Koordinasi SKPD 2. Dilaksanakan Hearing DPRD 3. Dilaksanakan Musrenbang Kecamatan. 4. Dilaksanakan Musrenbang Desa

1. Tersedianya Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)2. Tersedianya Dana Pendukung Kegiatan3. Keterpaduan anggaran

1. Tersedianya Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)2. Tersedianya Dana Pendukung Kegiatan3. Keterpaduan anggaran

Output Kegiatan Pengintegrasian

Output – Material / Dokumen Resmi & Kebijakan di Daerah1.PTO PNPM MPd Integrasi2.Dukungan Regulasi Daerah3.Terakomodasinya usulan hasil Musrenbang Kecamatan 4.Peraturan Desa tentang RPJM Desa 5.Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)6.Peraturan Desa tentang APBDes 7.Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Kepala Desa & Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

Output – Material / Dokumen Resmi & Kebijakan di Daerah1.PTO PNPM MPd Integrasi2.Dukungan Regulasi Daerah3.Terakomodasinya usulan hasil Musrenbang Kecamatan 4.Peraturan Desa tentang RPJM Desa 5.Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)6.Peraturan Desa tentang APBDes 7.Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Kepala Desa & Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

1. Keberadaan dan Peran Kelembagaan BPD dan LPMD2. Terbentuknya BKAD, BP-UPK, dan Tim Verifikasi1. Keberadaan dan Peran Kelembagaan BPD dan LPMD2. Terbentuknya BKAD, BP-UPK, dan Tim Verifikasi

Output dari pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah tersedianya kebijakan pemerintah daerah melalui regulasi untuk mendukung pembangunan partisipatif.

Beberapa regulasi yang telah dibuat diantaranya :•Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis ( Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa);•Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda);

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; yang di dalam lampirannya diatur perihal diantaranya :

Penyelenggaraan Musrenbang. Renstra Kecamatan Pagu Indikatif Kecamatan / Kewilayahan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

Juklak RPJPD Juklak Penyusunan RPJMD Juklak Penyusunan Renstra SKPD Juklak Penyusunan Renja SKPD Juklak Penyusunan RKPD Juklak Pengendalian dan evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Juklak Penyusunan Rencana

Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 1 Thn 2013 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Desa; yang diatur diantaranya tentang :

Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh Masyarakat;

Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa; dan

Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, serta

Pelestarian Aset-aset PPK dan PNPM MPd dan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.

Pembangunan berbasis pemberdayaan desa meliputi bidang-bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai berikut :1.Pembangunan keimanan dan ketakwaan 2.Pembangunan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa3.Pengelolaan kekayaan dan keuangan desa 4.Pembangunan sarana dan prasarana desa5.Pembangunan pendidikan masyarakat desa6.Pembangunan kesehatan masyarakat desa7.Pemberdayaan keluarga8.Pemberdayaan Masyarakat9.Peraturan Desa

Perencanaan Pengintegrasian Tahun 2013-2014 dalam Tahapan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : Sosialisasi RKPD dan PNPM MPd : bulan Jul s.d.

Ags2013

tahun 2014 di tingkat kecamatan Review RPJMDesa(disesuaikan) : bulan Ags s.d Sep2013

Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Penyusunan Rancangan RPJMDesa /perubahan Pembahasan Rancangan RPJMDesa /perubahan

Musdes RPJMDesa & RKPDesa : bulan Sep s.d Okt2013

Penetapan RPJMDesa /perubahan Penetapan Perubahan RKPDesa 2013 Penetapan RKPDesa2014

Perubahan Anggaran (APBDesa) 2013 : bulan Oktober 2013

Proposal Usulan Kegiatan PNPM 2014 : bulan Nopember 2013 Verifikasi Usulan Kegiatan PNPM 2014 : bulan Nop s.d Des 2013 Penyusunan RAPBDesa TA.2014 : bulan Nop s.d. Des 2013 MAD Prioritas Usulan PNPM 2014 : bulan Desember 2013 Survey dan Pembuatan Design/RAB : bulan Des’13 s.d. Jan’14 Umpan Balik Design/RAB : bulan Januari 2014 Murenbang Desa Tahun 2014 : bulan Januari 2014

Sosialisasi : RKPDesa 2014 Rancangan Awal RKPD Th.2015

Penyusunan DU-RKPDesa 2015 Penetapan utusan Desa

Penyusunan LKPj Kepala Ds & LPPD 2013 : bulan Januari 2014 Pembahasan /Penetapan APBDesa TA.2014 : bulan Jan s.d Peb 2014 Murenbang Kecamatan Tahun 2014 : bulan Pebruari 2014 Pengawalan Forum SKPD Tahun 2014 : bulan Peb s.d. Mar ’2014

Murenbang Kabupaten Tahun 2014 : bulan Maret 2014

KENDALA Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran:

Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Program PNPM Mandiri Perdesaan TA

2013 Kabupaten Ciamis sampai bulan Oktober 2013 belum sesuai dengan

target yang diharapkan. Kendala yang terjadi di lapangan adalah sebagai

berikut :

Mutasi/ Rotasi Pejabat Struktural/ Komposisi Satker sehingga terjadi

tenggang waktu untuk penerbitan SK.

Pergantian Pejabat Kabupaten dan PJO Kecamatan sebagai akibat

pemekaran wilayah kabupaten,

Pergantian kepengurusan beberapa UPK sehingga terjadi tenggang waktu

untuk penerbitan SK.

PROSES SELESAI PROSES SELESAI

1 : Penyimpangan Prinsip & Prosedur 0 0 0 0 0 0 02 : Penyimpangan/Penyalahgunaan Dana 13 2 0 0 13 2 153 : Intervensi Negatif 0 0 0 0 0 0 04 : Force Majeur 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 13 2 0 0 13 2

T O T A L15

15 0 15

KATEGORILAMA BARU

PROSES SELESAI J UMLAH

Kecamatan potensi bermasalah dan sanksi atas kecamatan yang terindikasi

bermasalah dalam pengelolaan dana bergulir.

Pelaku Masalah 2010 2011 2012 2013 Total

Camat 0Lainnya 1 1

Kelompok/Masyarakat 3 3 6

Kepala Desa 1 1

Konsultan/Fasilitator 0

LPM/LKMD 0PJOK 1 1

Pemasok 0

TPK 1 1

UPK 7 2 9

Total 13 6 0 0 19

Berdasarkan sumber temuan masalah di Kabupaten Ciamis sejak tahun 2009 sampai 2013 yang berasal dari masyarakat sebanyak 13 buah

Berdasarkan kategori permasalahan di tingkat kelompok Dana bergulir meliputi 24.91% akibat masalah kelembagaan, 56.54 % diakibatkan masalah microfinance, dan 17.52 % akibat penyelewengan/penyimpangan dana.

Dari kategori masalah penyelewengan dana jumlah yang disimpangkan sebesar. Rp 2.645.859.280 secara kumulatif dari 13 Kecamatan dan Dana kembali sebesar

Rp. 928.527.303,-

meliputi penerimaan dan pendokumentasian masalah, fasilitasi proses penyelesaian masalah, dan pemantauan masalah hingga dinyatakan selesai.Permasalahan tunggakan, proses identifikasi kemacetan yang ada di masyarakat dan telah disepakati oleh masyarakat tentang langkah-langkah penanganan sesudah proses identifikasi dalam Forum MAD Khusus dan ditindaklanjuti dengan pembuatan SPH dan Surat Pernyataan Penyalahgunaan Dana (SPPD).Penyimpangan dana pengembalian di tingkat kelompok dan Desa, telah dilakukan upaya identifikasi, umpan balik dengan pelaku, pembuatan surat pernyataan dan perjanjian penyelesaian dana yang diselewengkan, serta telah dibahas di MAD. Adanya pelibatan pihak kepolisian dan pihak kecamatan dalam penanganan masalah.

Progres penanganan masalah yang masuk ke dalam indikasi penyalahgunaan dana yang terjadi di beberapa kecamatan yang berjalan lambat dan hampir mengalami Stagnasi maka Jajaran fungsional akan segera melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mencari solusi untuk percepatan penanganan masalah tersebut.

Supporting Fasilitasi Penanganan masalah Kecamatan melakukan IST dan Evaluasi Penanganan TPM.

Penanganan Terhadap Kecamatan potensi bermasalah, tim Faskab mengeluarkan nota dinas kepada Satker PNPM Kabupaten untuk selanjutnya SATKER mengeluarkan surat untuk percepatan penanganan masalah berdasarkan daftar inventasisasi masalah.

a. Meningkatkan peran serta pendampingan dan bimbingan dari Fasilitator dalam

pelaksanaan program.

b. Optimalisasi dukungan administrasi dan pembinaan dari pihak struktural

c. Optimalisasi Dukungan dan komitmen dari pihak legislatif dan eksekutif dalam

perencanaan dan realisasi penganggaran DDUB.

d. Penguatan kapasitas pelaku dan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin

e. Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan secara berjenjang dari jalur

struktural dan fungsional serta peningkatan peran masyarakat dalam fungsi

kontrol terhadap program.

f. sinergitas dari semua pihak dari tingkat Desa sampai Kabupaten dalam

menunjang keberhasilan pelaksanaan pengintegrasian perencanaan

partisipatif terhadap perencanaan reguler.

Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis

Government & Nonprofit