Properti Investasi 1. Ruang Lingkup Properti Investasi Berdasarkan PSAK 13 Pembahasan Properti Investasi ini tidak mencakup sebagai berikut : a. hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 tentang Sewa, antara lain: i. pengklasifikasian sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi ii. pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi iii. pengukuran hak atas properti dalam sewa yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan lessee iv. pengukuran investasi neto lessor yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lessor v. akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik vi. pengungkapan tentang sewa pembiayaan dan sewa operasi b. juga tidak berlaku untuk : i. aset biologik yang terkait dengan aktivitas agrikultur ii. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. 2. Pengertian Properti Investasi Pengertian Properti Investasi menurut PSAK 13 adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk: (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari Jadi dengan kata lain, Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi, harus memenuhi kedua kriteria bahwa: a. Tujuan penggunaan property tersebut untuk rental dan/atau kenaikan nilai. Dengan demikian, properti investasi tersebut menghasilkan arus kas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Properti Investasi
1. Ruang Lingkup Properti Investasi Berdasarkan PSAK 13
Pembahasan Properti Investasi ini tidak mencakup sebagai berikut :
a. hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 tentang Sewa, antara lain:
i. pengklasifikasian sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa
operasi
ii. pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi
iii. pengukuran hak atas properti dalam sewa yang dicatat sebagai
sewa operasi dalam laporan keuangan lessee
iv. pengukuran investasi neto lessor yang dicatat sebagai sewa
pembiayaan dalam laporan keuangan lessor
v. akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik
vi. pengungkapan tentang sewa pembiayaan dan sewa operasi
b. juga tidak berlaku untuk :
i. aset biologik yang terkait dengan aktivitas agrikultur
ii. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas
alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat
diperbaharui.
2. Pengertian Properti Investasi
Pengertian Properti Investasi menurut PSAK 13 adalah properti (tanah atau
bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang
dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk
menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak
untuk:
(a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administratif; atau
(b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari
Jadi dengan kata lain, Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai
properti investasi, harus memenuhi kedua kriteria bahwa:
a. Tujuan penggunaan property tersebut untuk rental dan/atau kenaikan
nilai. Dengan demikian, properti investasi tersebut menghasilkan arus kas
yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh
entitas.
b. Properti tersebut dikuasai oleh pemilik dan dikuasai oleh suatu entitas
dalam sewa pembiayaan
Contoh properti investasi adalah sebagai berikut :
a. tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan
bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-
hari;
b. tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan
belum ditentukan. (Jika entitas belum menentukan penggunaan
tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual
jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut
diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai);
c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas
melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui
satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan
kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di
masa depan digunakan sebagai properti investasi.
Sedangkan untuk contoh aset yang bukan merupakan properti investasi
adalah :
a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha
sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau
pengembangan untuk dijual (lihat PSAK 14 (revisi 2008):
Persediaan), misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif
dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk
pengembangan dan dijual kembali.
b. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas
nama pihak ketiga (lihat PSAK 34 (revisi 2010): Kontrak
Konstruksi).
c. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh
pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administratif.
properti yang digunakan sendiri (lihat PSAK 16 (revisi 2011): Aset
Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk
digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri,
properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan
penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri,
properti yang digunakan oleh karyawan (dengan atau tanpa
karyawan tersebut membayar rental sesuai harga pasar) dan
properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual.
d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa
pembiayaan.
Beberapa properti terdiri atas bagian yang dikuasai untuk
menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan bagian lain dari properti
tersebut dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk
menghasilkan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Jika bagian
properti tersebut dapat dijual secara terpisah (atau disewakan kepada pihak
lain secara terpisah melalui sewa pembiayaan), maka entitas harus
mencatatnya secara terpisah.
Jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti
ini masuk sebagai properti investasi hanya jika suatu bagian yang digunakan
dalam proses produksi atau persediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif jumlahnya tidak signifikan.Dalam beberapa kasus, entitas
menyediakan tambahan jasa kepada para penghuni properti yang dimilikinya.
Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika jasa
tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya adalah
ketika pemilik bangunan kantor menyediakan jasa keamanan dan
pemeliharaan bangunan kepada penyewa yang menghuni bangunan. Dalam
kasus yang lain, jasa yang disediakan bernilai cukup signifikan. Misalnya, jika
suatu entitas memiliki dan mengelola hotel, maka jasa yang diberikan kepada
para tamu adalah signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Oleh karena itu,
kepemilikan seperti ini termasuk sebagai properti yang digunakan sendiri dan
bukan sebagai properti investasi.
Hal yang sulit untuk menentukan apakah tambahan jasa yang
diberikan adalah sangat signifikan sehingga properti tidak memenuhi sebagai
properti investasi. Misalnya, pemilik hotel terkadang memindahkan beberapa
tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan suatu perjanjian
pengelolaan. Syarat-syarat atau klausula dalam perjanjian tersebut sangat
beragam. Pada satu sisi, secara substansi, posisi pemilik hotel adalah sebagai
investor pasif. Pada sisi yang lain, pemilik hotel telah menugaskan
(outsourced) pihak lain untuk mengelola operasi hotel sehari-hari dengan
tetap terkena dampak secara langsung dari variasi arus kas yang dihasilkan
dari operasi hotel tersebut.
Apabila diperlukan pertimbangan untuk menentukan apakah suatu
properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi, Entitas dapat
mengembangkan kriteria tersebut sehingga kriteria tersebut dapat digunakan
sebagai kebijakan yang konsisten sesuai dengan definisi properti investasi.
Akan tetapi Entitas tersebut disyaratkan untuk mengungkapkan kriteria
tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
Dalam beberapa kasus, entitas memiliki properti yang disewakan
kepada, dan yang digunakan oleh, induk atau anak perusahaan lainnya.
Properti tersebut tidak diklasilifikasikan sebagai properti investasi pada
laporan keuangan konsolidasian, karena properti seperti ini termasuk
digunakan sendiri apabila dilihat dari sudut pandang grup. Namun, jika dilihat
dari sudut pandang entitas yang memiliki properti tersebut, properti semacam
ini masuk kategori properti investasi sepanjang memenuhi definisi kriteria
sebagai properti investasi. Dengan demikian, lessor memperlakukan
kepemilikan seperti itu sebagai properti investasi pada laporan keuangan
individualnya.
3. Pengakuan
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
(a) besar kemungkinan manfaat ekonomik di masa depan dari aset yang
tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas; dan
(b) biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.
4. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya
transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan dari
properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap
pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang
dapat diatribusikan secara langsung termasuk, misalnya, biaya jasa hukum,
pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya.
Yang tidak termasuk biaya perolehan adalah:
a. biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk
membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat
digunakan sesuai dengan maksud manajemen);
b. kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi
mencapai tingkat hunian yang direncanakan; atau
c. pemborosan bahan baku, buruh atau sumber daya lain yang terjadi
selama masa pembangunan atau pengembangan properti.
Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya
perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan
pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara
sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa
pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah
antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang
setara diakui sebagai liabilitas. Premium yang dibayarkan untuk sewa
diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum untuk tujuan
ini, dan oleh karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi
dikeluarkan dari liabilitas.
Jika properti investasi mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan
aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan
nonmoneter. Maka biaya perolehan dari suatu properti investasi diukur pada
nilai wajar kecuali:
a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial;
atau
b. nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat
diukur secara andal.
Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya
perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Suatu entitas dapat :
a. memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti
investasi yang menjadi agunan liabilitas yang menghasilkan imbalan yang
terkait langsung dengan nilai wajar dari, atau imbalan dari, aset tertentu
termasuk properti investasi; dan
b. memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti
investasi lain, tanpa memerhatikan pilihan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a).
Jika suatu entitas memilih model-model yang berbeda untuk dua
kategori yang diuraikan diatas, penjualan properti investasi di antara
kelompok aset yang diukur dengan menggunakan model berbeda harus diakui
pada nilai wajar dan perubahan kumulatif dalam nilai wajar harus diakui
dalam laba rugi. Selaras dengan itu, jika suatu properti investasi ditransfer
dari sekelompok aset yang menggunakan model nilai wajar ke dalam
kelompok aset yang menggunakan model biaya, maka nilai wajar properti
pada saat penjualan dianggap menjadi biaya perolehannya.
5.1 Model Nilai Wajar
Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model
nilai wajar mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Nilai
wajar properti investasi merupakan harga yang mana properti dapat
dipertukarkan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan
berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai wajar tidak mencakup
estimasi kenaikan atau penurunan harga karena kondisi atau keadaan khusus
seperti pembiayaan yang umum, perjanjian penjualan dan penyewaan
kembali, kondisi khusus atau konsesi yang diberikan oleh pihak yang terkait
dengan penjualan. Entitas menentukan nilai wajar tanpa dikurangi dengan
biaya transaksi yang mungkin timbul dari penjualan atau pelepasan lainnya.
Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu. Karena kondisi pasar dapat
berubah, jumlah yang dilaporkan berdasarkan nilai wajar mungkin salah atau
tidak tepat jika diestimasi pada waktu yang berbeda. Jadi Nilai wajar properti
investasi mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan.
Definisi nilai wajar mengacu pada transaksi wajar. Transaksi wajar
adalah transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan tertentu
atau khusus, yang membuat harga transaksi tidak mencerminkan karateristik
dari kondisi pasar. Transaksi tersebut dianggap terjadi di antara pihak-pihak
yang tidak berelasi, yang masing-masing bertindak secara independen.
Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk
properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada
sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memerhatikan adanya
perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang
disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
Jika hak atas properti yang dimiliki oleh lessee melalui sewa operasi
diklasifikasi sebagai properti investasi, model nilai wajar harus diterapkan.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas
properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.
Nilai wajar berbeda dengan nilai pakai, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset. Nilai wajar mencerminkan
pengetahuan dan estimasi pihak pembeli dan penjual yang berkeinginan
bertransaksi dan memiliki pengetahuan memadai. Sedangkan nilai pakai
mencerminkan estimasi entitas, termasuk pengaruh faktor khusus yang ada
pada entitas tersebut dan tidak dapat diterapkan pada entitas lain pada
umumnya. Misalnya, nilai wajar tidak mencerminkan faktor-faktor berikut
dalam artian bahwa faktor-faktor ini tidak secara umum tersedia bagi pihak
pembeli dan penjual yang berkeinginan bertransaksi dan memiliki
pengetahuan memadai:
a. nilai tambah dari pembentukan portofolio properti pada lokasi yang
berbeda;
b. sinergi antara properti investasi dan aset lain;
c. hak legal dan pembatasan legal yang khusus hanya untuk pemilik akhir
(terkini); dan
d. manfaat pajak atau beban pajak yang khusus untuk pemilik akhir (terkini).
Ada anggapan yang sulit dibantah bahwa entitas dapat menentukan
nilai wajar properti investasi secara andal atas dasar berkelanjutan. Namun
demikian dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, terdapat bukti yang jelas
ketika suatu entitas pertama kali memperoleh properti investasi (atau ketika
properti yang ada pertama kali menjadi properti investasi karena perubahan
penggunaan) bahwa nilai wajar properti investasi tidak dapat ditentukan
secara andal atas dasar berkelanjutan. Hal ini timbul jika, dan hanya jika,
transaksi pasar serupa jarang terjadi dan alternatif estimasi andal nilai wajar
(misalnya, berdasarkan proyeksi arus kas diskontoan) tidak tersedia. jika
entitas menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses
pembangunan tidak dapat ditentukan secara andal tetapi mengharapkan nilai
wajar properti tersebut dapat ditentukan secara andal saat pembangunan
selesai, maka properti tersebut diukur dengan cara properti investasi dalam
proses pembangunan diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai
wajarnya dapat ditentukan secara andal atau sampai pembangunannya
selesai (mana yang lebih dahulu). Jika entitas menetukan bahwa nilai wajar
dari properti investasi (selain properti investasi dalam proses pembangunan)
tidak dapat ditentukan secara andal pada dasar berkelanjutan, entitas
mengukur properti investasi tersebut menggunakan model biaya sesuai PSAK
16 (revisi 2011): Aset Tetap. Nilai residu dari properti investasi diasumsikan
nol. Entitas menerapkan PSAK 16 (revisi 2011) hingga pelepasan properti
investasi tersebut.
5.2 Model Biaya
Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur
seluruh properti investasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PSAK
16 (revisi 2011): Aset Tetap. Dimana menggunakan model biaya yang sama
seperti model biaya di Aset Tetap yaitu dicatat sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
Sedangkan jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria dimiliki untuk
dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan
sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak
Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Properti
investasi yang memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam
kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual)
diukur sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009).
6. Transfer
Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
a. dimulainya penggunaan oleh pemilik, ditransfer dari properti investasi
menjadi properti yang digunakan sendiri
b. dimulainya pengembangan untuk dijual, ditransfer dari properti investasi
menjadi persediaan;
entitas mentransfer properti dari properti investasi menjadi persediaan
jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan
dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika
entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa
dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai
properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari
laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai
persediaan. Demikian pula jika entitas mulai mengembangkan kembali
properti investasi yang ada dan akan tetap menggunakannya di masa
depan sebagai properti investasi, maka properti tersebut tetap properti
investasi dan tidak direklasifikasi sebagai properti yang digunakan sendiri
selama masa pengembangan kembali.
c. berakhirnya pemakaian oleh pemilik, ditransfer dari properti yang
digunakan sendiri menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi
properti investasi;
Jika entitas menggunakan model biaya, transfer antara properti
investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah
jumlah tercatat properti yang ditransfer serta tidak mengubah biaya properti
untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Untuk properti investasi yang
dicatat dengan menggunakan nilai wajar dan kemudian ditransfer menjadi
properti yang digunakan sendiri atau sebagai persediaan, nilai properti untuk
akuntansi berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 (revisi 2011):
Aset Tetap atau PSAK 14 (revisi 2008): Persediaan adalah nilai wajar pada
tanggal perubahaan penggunaan.
Jika properti yang digunakan sendiri oleh pemilik berubah menjadi properti
investasi dan akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, entitas
menerapkan PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap sampai dengan saat tanggal
terakhir perubahaan penggunaannya. Entitas memperlakukan perbedaan
antara jumlah tercatat berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) dan nilai wajar
dengan cara yang sama seperti revaluasi menurut PSAK 16 (revisi 2011).
Sampai dengan tanggal di mana properti yang digunakan sendiri
menjadi properti investasi yang dicatat pada nilai wajar, entitas menyusutkan
properti dan mengakui rugi penurunan nilai yang telah terjadi. Entitas
memperlakukan perbedaan yang ada antara jumlah tercatat properti investasi
berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap dan nilai wajarnya pada
tanggal tersebut dengan cara yang sama seperti revaluasi menurut PSAK 16
(revisi 2011). Dengan kata lain:
a. terjadinya penurunan jumlah tercatat properti diakui dalam laba
rugi. Namun, jika terdapat surplus revaluasi yang terkait dengan
properti tersebut, penurunan tersebut diakui di pendapatan
komprehensif lain dan mengurangi surplus revaluasi di ekuitas.
b. timbulnya kenaikan jumlah tercatat diperlakukan sebagai berikut:
i. jika kenaikan tersebut membalik rugi penurunan nilai yang telah
diakui sebelumnya atas properti tersebut, maka kenaikan diakui
dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi tidak dapat
melebihi jumlah yang diperlukan untuk mengembalikan nilai ke
jumlah tercatat (setelah penyusutan) jika tidak ada pengakuan
rugi penurunan nilai;
ii. sisa kenaikan yang ada diakui dalam pendapatan komprehensif
lain dan kenaikan surplus revaluasi di ekuitas. Selanjutnya, pada
saat properti investasi dilepas, surplus revaluasi di ekuitas dapat
ditransfer ke saldo laba. Transfer dari surplus revaluasi ke saldo
laba tidak melalui laba rugi.
Untuk transfer dari persediaan ke properti investasi yang akan dicatat
pada nilai wajar, perbedaan yang ada antara nilai wajar properti pada tanggal
tersebut dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.Perlakuan transfer dari
persediaan ke properti investasi yang akan dicatat pada nilai wajar adalah
konsisten dengan perlakuan penjualan persediaan.Ketika entitas
menyelesaikan pembangunan atau pengembangan properti investasi yang
dibangun sendiri dan yang akan dicatat pada nilai wajar, perbedaan yang ada
antara nilai wajar properti pada tanggal tersebut dan jumlah tercatatnya
diakui dalam laba rugi.
7. Pelepasan
Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan
posisi keuangan) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut
tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomik
di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau
disewakan secara sewa pembiayaan. Untuk menentukan tanggal pelepasan
properti investasi, entitas menggunakan kriteria yang diatur dalam PSAK 23
(revisi 2010): Pendapatan pada pengakuan pendapatan dari penjualan barang
dan jasa dan mempertimbangkan pedoman terkait sesuai lampiran PSAK 23
(revisi 2010). PSAK 30 (revisi 2011): Sewa berlaku untuk pelepasan yang
dilakukan dengan cara sewa pembiayaan dan dengan cara jual dan sewa-
balik.
Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 16, entitas
mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti
investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat
dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari
properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja
bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan
jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis
dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi
untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat
diperoleh atau dibangun. Untuk properti investasi yang dicatat dengan
menggunakan model nilai wajar, nilai wajar dari properti investasi tersebut
bisa jadi telah mencerminkan keadaan bahwa bagian yang akan diganti sudah
tidak memiliki nilai lagi. Dalam kasus-kasus lain, mungkin saja merupakan hal
yang sulit untuk menentukan berapa nilai wajar yang harus dikurangi untuk
bagian yang diganti. Suatu alternatif yang dapat digunakan untuk
menentukan nilai wajar yang harus dikurangi sehubungan dengan bagian
yang diganti, jika tidak dapat dilakukan secara praktis, adalah dengan
memasukkan biaya pengganti ke dalam jumlah tercatat aset tersebut dan
kemudian menentukan kembali nilai wajar dari aset tersebut, sebagaimana
yang diharuskan dalam hal terjadi penambahan yang tidak memerlukan
penggantian.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau
pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari
pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi (kecuali jika
PSAK 30 (revisi 2011): Sewa mensyaratkan lain dalam hal jual dan sewa-
balik) dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya
diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi
ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara
harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara
dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan PSAK 23
(revisi 2010): Pendapatan dengan menggunakan metode tingkat bunga