Proleg_PP_Nomor_19_Tahun_2014_11e4543d054afce09c9e313432393338

8/19/2019 Proleg_PP_Nomor_19_Tahun_2014_11e4543d054afce09c9e313432393338

1/47

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

PRIORITAS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah merupakan salah

satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang

perlu direncanakan secara matang, efektif dan

efisien, oleh karenanya perlu disusun program

penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, maka perlu menetapkan

Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan


2/47

- 2 -

PERTAMA: …

PERTAMA : Menetapkan 80 (delapan puluh) Rancangan Peraturan

Pemerintah sebagaimana terlampir sebagai Program

Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas 2014.

KEDUA : Rancangan Peraturan Pemerintah yang tercantum

dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Pemerintah di luar ProgramPenyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun

dalam hal terkait dengan:

l k U d d A


3/47

- 3 -

KELIMA: …

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakata

pada tanggal 20 Mei 2014


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya


4/47

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 MEI 2014

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014

NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU PEMRAKARSA

1. RPP tentang Administrasi KeanggotaanKepolisian Negara Republik Indonesia

1. Mengatur upaya pemenuhan kebutuhan,peningkatan kemampuan, kembinaan karir,peningkatan kesejahteraan, hak dankewajiban, serta batasan waktu pengabdianpersonel dalam dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia

2. Penyediaan anggota Polri melalui proses

penerimaan3. Penggunaan meliputi dinas keanggotaan,

pangkat, proyeksi penugasan, jabatan, mutasidan penugasan khusus, pemberhentiansementara dari jabatan dinas Polri, danpenilaian kinerja

4. Perawatan meliputi perawatan anggota danpeserta didik, perawatan dinas bagi anggota

yang cacat, perawatan bagi anggota dan

peserta didik yang dinyatakan hilang dalamtugas, penghargaan dan hukuman

5. Pengakhiran dinas meliputi pemberhentiananggota dan peserta didik dan perawatan

UU No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara RIPasal 21 Ayat (2)

Kepolisian Republik Ind

www.bphn.go.id


5/47

- 2 -


purnadinas

2. RPP tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pedoman pelaksanaan, tata cara dankoordinasi pelaksanaan proses diversi dalamsistem peradilan pidana anak

2. Pedoman register perkara anak3. Syarat dan tata cara pengambilan keputusan

serta program pendidikan, pembinaan danpembimbingan

4.

Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana bagianak serta tindakan yang dapat dikenakankepada anak

UU No.11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana AnakPasal 15, Pasal 21 Ayat (6), Pasal 25Ayat (2), Pasal 71 Ayat (5), Pasal 82Ayat (4), Pasal 92 Ayat (4)

Kementerian Hukum da

3. RPP tentang Penggabungan, Peleburandan Pengambilalihan Perusahaan

1. Ketentuan umum2. Syarat penggabungan, peleburan,

pengambilalihan dan pemisahan3. Hak pemegang saham, kreditor dan mitra

usaha

4.

Keberatan terhadap penggabungan, peleburanatau pengambilalihan perseroan

UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas


4. RPP Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 86 Tahun 2000tentang Tata Cara Pendaftaran JaminanFidusia dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia

1. Tata cara permohonan pendaftaran jaminanfidusia

2.

Tata cara permohonan pendaftaran perubahan jaminan fidusia

3. Pencoretan pendaftaran4.

Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia


5.

RPP tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Tentang Paten

1.

Tata cara pengajuan permohonan paten2. Pengajuan permohonan melalui Traktat Kerja

Sama Paten (Patent Cooperation Treaty )

3. Sertifikat paten

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten Kementerian Hukum da

www.bphn.go.id


6/47

- 3 -


4. Pembatalan paten5. Permohonan, pemeriksaan dan penyelesaian

banding6. Komisi Banding7. Tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah8. Pelaksanaan paten secara regional9. Pemakai terdahulu10. Ketentuan peralihan11. Ketentuan penutup

6.

RPP tentang Mekanisme Imbal Dagang,Ofset dan Kandungan Lokal dalamPengadaan Alat Peraturan Pertahanandan Keamanan

1. Penyelenggaraan imbal dagang, kandunganlokal dan ofset

2. Besaran kewajiban imbal dagang, kandunganlokal dan ofset

3. Mekanisme imbal dagang, kandungan lokaldan ofset

4. Penentuan nilai imbal dagang, kandunganlokal dan ofset

UU No. 16 Tahun 2012 tentangIndustri PerdaganganPasal 43

Kementerian Pertaha

7. RPP tentang Tunjangan dan Dana

Kehormatan Veteran Republik Indonesia

1. Penggolongan veteran dan tunjungan yang

diberikan berdasarkan penggolongannya2. Besaran dana kehormatan yang diberikan

kepada veteran berdasarkan golongannya3. Tata cara mendapatkan Tunjangan Veteran

dan Dana Kehormatan4. Hapusnya Tunjangan Veteran dan Dana

Kehormatan

UU No. 15 Tahun 2012 tentang

Veteran RIPasal 12 Ayat (5), Pasal 13 Ayat (3)

Kementerian Pertaha

8. RPP tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara RI, dan PegawaiNegeri Sipil Kementerian Pertahanan,serta Pegawai Negeri Sipil KepolisianNegara RI

1. Pengaturan Badan Penyelenggara dariasuransi sosial

2. Hak dan kewajiban peserta asuransi sosial3. Pemanfaatan hasil pengelolaan iuran Dana

Pensiun

PP No. 67 Tahun 1991 tentangAsuransi Sosial

Kementerian Pertaha

www.bphn.go.id


7/47

- 4 -


9. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat

- Kedudukan, tugas, dan fungsi Baznas- Keanggotaan Baznas yang meliputi:

1) Tata cara pengangkatan2) Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua

Baznas

3)

Tata cara pemberhentian4) Anggota Baznas Pengganti

- Organisasi dan tata kerja Baznas- Organisasi dan tata kerja Sekretariat Baznas- Lingkup kewenangan pengumpulan zakat- Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,

dan pembentukan perwakilan LAZ- Pembiayaan Baznas dan penggunaan Hak Amil- Laporan dan pertanggungjawaban Baznas dan

LAZ- Sanksi administratif

UU No. 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan ZakatPasal 13 , Pasal 14 Ayat (2), Pasal 16Ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29Ayat (6), Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal

36 Ayat (2)

Kementerian Agam

10.

RPP tentang Pendidikan TinggiKeagamaan

- Tanggung jawab dan wewenang ataspenyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan yang

meliputi:1) Otonomi Perguruan Tinggi Keagamaan2) Pola pengelolaan Perguruan Tinggi

Keagamaan

1.

UU No. 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan NasionalPasal 30 Ayat(1), (2), (3), (4) dan

(5)2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan TinggiPasal 7 Ayat 3 Huruf E, Pasal 7

Kementerian Agam

www.bphn.go.id


8/47

- 5 -


3) Tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan4) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi

Keagamaan- Kurikulum- Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Meliputi:

1) Jenis, tugas dan tanggung jawab2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan

pemberhentian3) Pembinaan karier, promosi dan penghargaan

4) Angka Kredit5) Larangan

- Kemahasiswaan- Pendirian, perubahan dan penutupan Perguruan Tinggi Keagamaan

- Pembentukan, perubahan dan penutupanProgram Studi

- Peran serta masyarakat yang meliputi:1) Dewan Pendidikan Tinggi Keagamaan

2) Asosiasi Profesi3) Lembaga/Institusi/Sektor Terkait4) Alumni

- Sanksi

Ayat 4, Pasal 30 Ayat (1), (2), (3),Pasal 60 Ayat (2)

11. RPP tentang Tata Cara Pengerahan danPemupukan Dana, dan PelaksanaanKemudahan dan/atau BantuanPembiayaan dalam Sistem PembiayaanPerumahan dan Kawasan Permukiman

1. Bab I Ketentuan Umum yang mengatur tentangtujuan dan ruang lingkup

2. Bab II Tata Cara Pengerahan dan PemupukanDana mengatur tentang pelaku, sumber dana,persyaratan, pemberdayaan pengarahan dan

pemupukan dana baik pemerintah maupunpemerintah daerah akan bertanggung jawabuntuk mendorong pemberdayaan Bank danLKBB dalam melakukan pengerahan dan

UU No. 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun

Kementerian PerumaRakyat

www.bphn.go.id


9/47

- 6 -


pemupukan dana, dan pemberian kemudahandan bantuan. Secara garis besar arahpengaturan akan menitikberatkan peranpemerintah dan pemerintah daerah dalammemberikan bantuan berupa skemapembiayaan, dan bantuan berupapenjamin/asuransi dan dana murah jangkapanjang

3. Bab III Pelaksanaan Kemudahan dan/atau

Bantuan Pembiayaan yang mengatur tentangskema pembiayaan, fasilitasi, penjaminan,dana murah jangka panjang dengan bentukdana diluar program pemerintah danpengendalian pelaksanaan yang dilakukanmelalui pemantauan, evaluasi, pelaporan danpengawasan

4. Bab IV Ketentuan Peralihan yaitu pelaksanaankemudahan dan/atau pembiayaan dalam

sistem pembiayaan untuk penyelenggaraanperumahan dan kawasan permukiman yangtelah berjalan dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan denganketentuan yang baru

5. Bab V Ketentuan Penutup

12. RPP tentang Pembinaan danPenyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

1. Bab I Ketentuan Umum yang mengaturtentang tujuan dan ruang lingkup

2.

Bab II Pelaksanaan Pembinaan yang mengaturtentang koordinasi dan fasilitasi meliputikelembagaan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia serta pendanaan dan

UU No. 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan

PermukimanPasal 11UU No. 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun


www.bphn.go.id


10/47

- 7 -


pembiayaan yang dilakukan melaluipembentukan pusat informasi, pengembanganpusat kajian atau pusat pendidikan danlatihan/atau pembentukan badan kemitraandan kerjasama baik pada tahapan Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi MaupunKabupaten

3. Bab III Pembinaan Perencanaan yangmengatur tentang penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman pada Tingkat Nasional, Provinsi danKabupaten/Kota dalam upaya-upayakoordinasi dan fasilitasi dalam penyusunandan penetapan RPJPN, RPJMN dan RenstraKementerian serta RPJPD, rencanapembangunan dan pengembangan perumahandan kawasan permukiman dan RPJMD

4. Bab IV Pembinaan Pengaturan dimulai daripenyediaan tanah, pembangunan,pemanfaatan, pemeliharaan sampaipengaturan pendanaan atau pembiayaan

5. Bab V Pembinaan Pengendalian dalampenyelenggaraan perumahan dan kawasanpermukiman sesuai kewenangannya melaluisertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri6.

Bab VI Pembinaan Pengawasan dilakukandalam penyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman sesuai kewenangannya

www.bphn.go.id


11/47

- 8 -


melalui pengawasan serta bentuk pembinaanpengawasan meliputi pemantauan, evaluasidan koreksi

7. Bab VII Pembinaan Peran Masyarakatmengatur tentang bagaimana meningkatkankualitas perumahan kawasan permukiman

yang dilaksanakan secara swadaya melaluipemberian akses informasi, sosialisasi danpenyuluhan forum pengembangan perumahan

dan permukiman, penjaringan aspirasimasyarakat melalui konsultasi publik, sertapemupukan dana masyarakat

8.

Bab VIII Ketentuan Penutup

13. RPP tentang Badan PelaksanaPembangunan Perumahan dan

Permukiman

1. Bab I mengatur mengenai Ketentuan Umum2. Bab II mengatur mengenai dasar hukum

pembentukan badan, tujuan, fungsi dan tugas3. Bab III mengatur mengenai kedudukan, tugas

dan fungsi badan pelaksana serta strukturorganisasi

4. Bab IV mengenai pendanaan untukpenyediaan rumah

5. Bab V mengatur mengenai pelaksanapembangunan dan penyediaan tanah

6.

Bab VI mengatur mengenai pengalihan

kepemilikan rumah umum milik7. Bab VII mengatur mengenai distribusi rumah8. Bab VIII mengatur mengenai peran serta

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

1. UU No. 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan

PermukimanPasal 40 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (5)

2. UU No. 20 Tahun 2011 tentangRumah SusunPasal 73


www.bphn.go.id


12/47

- 9 -


pembangunan rumah umum dan rumahkhusus

9. Bab IX mengatur mengenai Ketentuan Lain yang berisi substansi pendelegasian PeraturanMenteri

10. Bab X mengatur mengenai Ketentuan Penutup

14. RPP tentang Tata Cara Pengumpulan

dan Penggunaan SumbanganMasyarakat untuk PendanaanPenanganan Fakir Miskin

1. Tata cara pengumpulan sumbangan

masyarakat2.

Penggunaan sumbangan masyarakat3. Pertanggungjawaban, pelaporan dan

pengawasan


Penanganan Fakir MiskinPasal 37 Ayat (2)

Kementerian Sosia

15. RPP tentang Fasilitas PelayananKesehatan

1. Jenis, tingkatan dan bentuk fasilitaspelayanan kesehatan

2. Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan3. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan

4.

Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan5. Pendidikan, penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi6. Pencatatan dan pelaporan7. Pembinaan dan pengawasan

UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatanPasal 35 Ayat (5)

Kementerian Keseha

16. RPP tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

1. Jenis pelayanan kesehatan tradisional yaknipelayanan kesehatan tradisional empiris dan

pelayanan kesehatan tradisional alternatif-komplementer2.

Tenaga pemberi pelayanan kesehatan3. Fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan

UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan

Kementerian Keseha

www.bphn.go.id


13/47

- 10 -


kesehatan tradisional empiris dan pelayanankesehatan tradisional alternatif–komplementer

4. Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatantradisional alternatif–komplementer denganpelayanan kesehatan tradisional konvensional

5. Perizinan untuk tenaga dan fasilitaspenyelenggara pelayanan kesehatan tradisional

6. Lembaga peyelenggara sertifikasi dan registrasipelayanan kesehatan tradisional

7.

Persyaratan periklanan kesehatan tradisional

17. RPP tentang Transplantasi Organdan/atau Jaringan Tubuh

1. Penyelenggaraan transplantasi2. Pengelolaan donor3. Persyaratan penyelenggaraan transplantasi

organ, jaringan dan sel4. Persyaratan menjadi donor bagi orang lain5. Mekanisme pelaksanaan transplantasi

6.

Bank jaringan dan/atau sel

UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatanPasal 65 Ayat (3)

Kementerian Keseha

18. RPP tentang Kesehatan Reproduksi 1. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintahdaerah

2. Upaya kesehatan ibu3. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja4. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil,

hamil, bersalin/melahirkan dan sesudahmelahirkan

5. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi

dan kesehatan seksual6. Pelayanan kesehatan sistem reproduksi7. Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan

sebagai pengecualian atas larangan aborsi

UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatanPasal 75 Ayat (3), Pasal 75 Ayat (4),Pasal 126 Ayat (4),Pasal 127 Ayat (2)

Kementerian Keseha

www.bphn.go.id


14/47

- 11 -


8.

Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara ilmiah

19. RPP tentang Kesehatan Kerja 1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah danpemerintah daerah

2.

Upaya kesehatan kerja3. Pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja4. Promosi kesehatan di tempat kerja5.

Pencegahan penyakit6. Pemeriksaan kesehatan pekerja

7.

Penanganan penyakit di tempat kerja8.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagipekerja

9. Gizi pekerja10. Kesehatan reproduksi di tempat pekerja11. Kesehatan jiwa pekerja12. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi

pekerja13. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga

kesehatan kerja bagi pekerja14. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja15. Penyelenggaraan kesehatan kerja16. Sistem informasi kesehatan kerja17. Pencatatan dan pelaporan18.

Pembiayaan19. Pembinaan dan pengawasan

UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatanPasal 164 Ayat (5)

Kementerian Keseha

20. RPP tentang Sistem Informasi Kesehatan 1. Pokok-Pokok penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan

2.

Data, informasi dan indikator kesehatan3.

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan4. Kerja sama dan koordinasi lintas sektor5. Sumber daya Sistem Informasi Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan

Kementerian Keseha

www.bphn.go.id


15/47

- 12 -


6.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan7. Peningkatan produk, diseminasi dam

penggunaan data dan informasi8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan9. Pendanaan Sistem Informasi Kesehatan10. Peran serta masyarakat11. Pembinaan dan pengawasan12. Sanksi

21. RPP tentang Rumah Sakit Pendidikan 1. Jenis Rumah Sakit Pendidikan

2.

Persyaratan dan standar Rumah SakitPendidikan

3. Penetapan Rumah Sakit Pendidikan4. Penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan5. Pengorganisasian6. Pendanaan7. Pembinaan dan pengawasan


Rumah SakitPasal 23 Ayat (3)

Kementerian Keseha

22. RPP tentang Kesehatan Jiwa 1. Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa

2.

Pemeriksaan kesehatan jiwa untukkepentingan hukum3. Sumber daya upaya kesehatan jiwa4. Penelitian


KesehatanPasal 151

Kementerian Keseha

23. RPP tentang Perencanan, Pengadaan,Pendayagunaan, Pembinaan danPengawasan Mutu Tenaga Kesehatan

1. Tugas dan wewenang pemerintah danpemerintah daerah

2. Perencanaan tenaga kesehatan3. Penyelenggaraan pendayagunaan4.

Pendayagunaan tenaga kesehatan dalam

negeri5. Penempatan tenaga kesehatan

UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatanPasal 21 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (5)dan Pasal 27 Ayat (3)

Kementerian Keseha

24. RPP tentang PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Tenaga


UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan

Kementerian Keseha

www.bphn.go.id


16/47

- 13 -


Kesehatan 2.

Pendirian satuan pendidikan3. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan4. Pengawasan pendidikan tenaga kesehatan5. Pelatihan tenaga kesehatan6. Pelaporan

Pasal 25 Ayat (3)

25. RPP tentang Pelaksanaan PerkembanganKependudukan dan PembangunanKeluarga, Keluarga Berencana dan

Sistem Informasi Kependudukan danKeluarga


2. Perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga3.

Keluarga Berencana4. Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga5. Pendanaan6. Pemantauan dan pelaporan7. Peran serta masyarakat8. Pembinaan dan pengawasan

UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga

Pasal 12, Pasal 22 Ayat (3), Psal 50Ayat (4)

Kementerian Keseha

26. RPP tentang Otoritas Veteriner Penyelenggaraan kesehatan hewan dan tenaga

kesehatan hewan


Peternakan dan Kesehatan HewanPasal 68 Ayat (7)Pasal 75

Kementerian Pertani

27. RPP tentang Ketahanan Pangan dan Gizisebagai pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 68 Tahun 2002 tentangKetahanan Pangan

Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagiperseorangan secara adil, merata, mandiri,

berdaulat agar hidup sehat, aktif dan produktifsecara berkelanjutan

UU No. 18 Tahun 2012 tentangPangan

Pasal 28 Ayat (4), Pasal 37 Ayat (2),Pasal 43, Pasal 45 Ayat (3), Pasal 48Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2), Pasal 54

Kementerian Pertani

www.bphn.go.id


17/47

- 14 -


Ayat (3), Pasal 65 Ayat (3), Pasal 112,Pasal 113 Ayat (2)

28.

RPP tentang Pemberian Fasilitas danInsentif Usaha Hortikultura

Pemberian fasilitas dan insentif terhadapusaha/perilaku usaha holtikultura

UU No. 13 Tahun 2010 tentangHoltikulturaPasal 55 Ayat (2)

Kementerian Pertani

29. RPP tentang Usaha Wisata Agro Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha

di bidang wisata agro dan melestarikan danmengembangkan kawasan dan/atau unit usahabudidaya holtikultura


HoltikulturaPasal 77 Ayat (6)

Kementerian Pertani

30. RPP tentang Pembiayaan Holtikultura Mewujudkan iklim yang kondusif bagi usahaholtikultura yang berdaya saing dan untukmemberikan kontribusi bermakna bagipembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa

yang mendorong terwujudnya masyarakat yang

sejahtera

UU No. 13 Tahun 2010 tentangHoltikulturaPasal 96 Ayat (5)

Kementerian Pertani

31. RPP tentang Pemeriksa KecelakaanKapal

1. Laporan kecelakaan kapal2. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas

pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal5. Mahkamah Pelayaran6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran

7.

Putusan Mahkamah Pelayaran

UU No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaranPasal 255

Kementerian Perhubun

32. RPP tentang Angkutan Jalan 1. Angkutan orang dan barang2. Kewajiban menyediakan angkutan umum

UU No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan


www.bphn.go.id


18/47

- 15 -


3.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotorumum

4. Angkutan barang dengan kendaraan bermotorumum

5. Dokumen angkutan orang dan barang dengankendaraan bermotor umum

6. Pengawasan muatan barang7. Pengusahaan angkutan8. Peran serta masyarakat

9.

Tarif angkutan10. Subsidi angkutan penumpang umum11. Kewajiban perusahaan angkutan umum12.

Industri jasa angkutan umum13. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Angkutan14. Sanksi administratif

Pasal 18, Pasal 20 Ayat (3), Pasal 21Ayat (5), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 42,Pasal 43 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2)

33. RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai(Sea And Coast Guard)

1. Fungsi, tugas dan kewenangan2. Aparat, prasarana dan sarana penjagaan laut

dan pantai3. Identitas penjaga laut dan pantai4. Organisasi dan tata kerja

UU No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran

Pasal 278 Ayat (3), Pasal 279 Ayat (4)Dan Pasal 281


34. RPP tentang Keselamatan dalamKegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pengaturan dan pengawasan keselamatan dibidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkankegiatan usaha minyak dan gas bumi yangoptimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadapmasyarakat umum, pekerja, instalasi danlingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja,keselamatan instalasi, keselamatan lingkungandan keselamatan umum

UU No. 22 Tahun 2011 tentangMinyak dan Gas BumiPasal 40 Ayat (6) dan Pasal 43

Kementerian Energi dSumber Daya Miner

www.bphn.go.id


19/47

- 16 -


35.

RPP tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2010tentang Wilayah Pertambangan

1.

Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapanwilayah pertambangan

2. Perubahan Pasal 14 yang mengaturpenyusunan rencana WP

3. Perubahan Pasal 20 yang mengaturpenyusunan rencana penetapan WUP

4. Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapanWUP

5. Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan

WIUP6. Ketentuan penutup

UU No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan BatubaraPasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal33, dan Pasal 89

Kementerian Energi DSumber Daya Miner

36. RPP tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral dan BatuBara

1. Perubahan Pasal 32 yang mengatur biayapecadangan wilayah bagi pemohon yang telahmendapatkan peta WIUP mineral bukan logamdan/atau WIUP batuan yang tidak mengajukanpermohonan IUP menjadi milik pemerintah

atau pemerintah daerah2.

Perubahan Pasal 46 terkait hak menyamai bagipemegang IUP yang IUP nya telah diperpanjangdua kali dan WIUP nya masih berpotensiapabila pemegang IUP berminat untukmengusahakan kembali WIUP tersebut

3. Ketentuan Penutup

UU No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan BatubaraPasal 5 Ayat (5), Pasal 34 Ayat (3),Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 Ayat (2),Pasal 71 Ayat (20, Pasal 76 Ayat (3),

Pasal 84, Pasal 86 Ayat (2), Pasal 103Ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 Ayat(2), Pasal 116, Pasal 156


37. RPP tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 2012

1. Perubahan Pasal 8 mengenai rencana umumketenagalistrikan dan rencana usaha

UU No. 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan


www.bphn.go.id


20/47

- 17 -


tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

penyediaan tenaga listrik2. Perubahan Pasal 25 mengenai pembelian

tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenagalistrik oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik

Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 Ayat (4),Pasal 36, Pasal 44 Ayat (7), Pasal 45Ayat (4), Pasal 46 Ayat 94), Pasal 48Ayat (3)

38. RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

1. Ketentuan mengenai penyampaian laporantentang jumlah energi yang diproduksi olehbadan usaha

2. Ketentuan dan tata cara jual beli energi

dan/atau energi terbarukan oleh badan usaha3. Penetapan Feed-In Tarrif listrik dari pembangkitlistrik energi baru dan/atau energi terbarukan

4. Pembinaan dan pengawasan5. Tata cara pengenaan sanksi administratif

UU No. 30 Tahun 2007 tentangEnergiPasal 22 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat(4)


39. RPP tentang Danau 1. Ruang danau dan daerah tangkapan air danau,terdiri atas :

badan danau sempadan danau

2. pengelolaan danau, meliputi kegiatan teknisdan kegiatan manajemen

kegiatan teknis, meliputi :

•konservasi danau

•pengembangan danau

•pengendalian daya rusak air pada danau kegiatan manajemen, meliputi :

•penetapan program

•pelaksanaan kegiatan

•pemantauan dan evaluasi

3. Sistem Informasi4. Pemberdayaan masyarakat

UU No. 7 Tahun 2004 tentangSumber Daya AirPasal 25 Ayat (3), Pasal 36 Ayat (20,Pasal 58 Ayat (2)

Kementerian Pekerjaan U(27 Nov)

40. RPP tentang Hak Guna Air Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha UU No. 7 Tahun 2004 tentang Kementerian Pekerjaan www.bphn.go.id


21/47

- 18 -


Air (HGUA) Sumber Daya AirPasal 10

41. RPP tentang Rumah Negara Pembangunan

Penyediaan Penghunian

Pengelolaan Pengalihan Status Pengalihan Hak

Pembinaan

Pengawasan

UU No 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan KawasanPemukimanPasal 41 Ayat (3), Pasal 51 Ayat (3)

Kementerian Pekerjaan U

42. RPP tentang Pencegahan danPeningkatan Kualitas TerhadapPerumahan Kumuh dan PermukimanKumuh (Menggabungkan denganSubstansi RPP tentang PeningkatanKualitas Rumah Susun)

Pencegahan

Peningkatan kualitas Pengadaan tanah

Pendanaan

UU No. 1 Tahun 2011 tentangPerumahan Dan KawasanPemukimanPasal 95 Ayat (6)

UU No. 20 Tahun 2011 tentangRumah SusunPasal 69


43. RPP tentang Sertifikat KepemilikanBangunan Gedung Satuan RumahSusun

Bentuk Tata cara penertiban

Kelembagaan Pembinaan, pengendalian, pengawasan

UU No .20 Tahun 2011 tentangRumah SusunPasal 49


44. RPP tentang Penyelenggaraan RumahSusun

Pembinaan Pelaksanaan pembangunan Pelaksanaan pasca pembangunan

Pengendalian

Kelembagaan Pemberian bantuan dan kemudahan Sanksi

UU No. 20 Tahun 2011 tentangRumah SusunPasal 12, Pasal 16, Pasal 20, Pasal27, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 60,

Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal78, Pasal 88, Pasal 108


www.bphn.go.id


22/47

- 19 -


45.

RPP tentang Program Jaminan Pensiun 1.

Kepesertaan Program Jaminan Pensiun2. Pendaftaran peserta3. Pendaftaran penerima manfaat pensiun4.

Usia pensiun dan gaji atau upah yangdiperhitungkan

5. Larangan penggunaan hak atas manfaat jaminan pensiun

6. Formula manfaat berkala

7.

Manfaat pensiun hari tua8.

Manfaat pensiun cacat9. Manfaat pensiun janda atau duda10. Manfaat pensiun anak11. Manfaat pensiun orang tua12. Tata cara pengajuan dan pembayaran manfaat

pensiun13. Iuran peserta14. Tata cara pembayaran iuran15. Dana kontingensi

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan SosialNasionalPasal 42 Ayat (2)

Kementerian Tenaga K

46. RPP tentang Koperasi Pekerja 1. Pembentukan2. Keanggotaan3. Kepengurusan4. Pengelola5. Peran pekerja/buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh6. Peran pengusaha7.

Peran pemerintah

UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaanPasal 101 Ayat (4)

Kementerian Tenaga K

47. RPP tentang Pengupahan 1. Kebijakan pengupahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kementerian Tenaga Ker

www.bphn.go.id


23/47

- 20 -


2.

Penghasilan yang layak3. Perlindungan upah4. Cara pembayaran upah5. Peninjauan upah6. Upah pekerja/buruh tidak masuk kerja7. Upah kerja lembur8. Penetapan upah minimum9. Upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota10. Upah minimum sektoral Provinsi atau

Kabupaten/Kota11. Pengenaan denda12. Pemotongan upah

KetenagakerjaanPasal 97 Transmigrasi

48. RPP tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatandan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraanpenempatan dan perlindungan TKI pada pra,selama dan purna penempatan di luar negeri

2. Kewenangan pegawai pengawas3. Tata cara pelaksanaan pengawasan

ketenagakerjaan

UU No. 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan TKI diLuar NegeriPasal 92

Kementerian Tenaga Ker Transmigrasi

49.

RPP tentang Pelaksanaan PerkembanganKependudukan dan PembangunanKeluarga

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintahdan pemerintah daerah dalam pelaksanaanperkembangan kependudukan danpembangunan keluarga

Pelaksanaan perkembangan kependudukan Pengendalian kuantitas penduduk Pengembangan kualitas

Pengarahan mobilitas

Penyelenggaraan pembangunan keluarga

SDM

NSPK

UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan danPembangunan KeluargaPasal 12

BKKBN

50.

RPP tentang Penyelenggaraan Keluarga Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah UU No. 52 Tahun 2009 tentang BKKBN

www.bphn.go.id


24/47

- 21 -


Berencana dan pemerintahan daerah dalampenyelenggaraan keluarga berencana

Pelaksanaan keluarga berencana

Advokasi dan penggerakan Sarana dan prasarana pelayanan keluarga

berencana

Perkembangan Kependudukan danPembangunan KeluargaPasal 22

51.

RPP tentang Penyelenggaraan SistemInformasi Kependudukan dan Keluarga

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintahdan pemerintahan daerah dalampenyelenggaraan keluarga berencana

Tata cara pengumpulan, pengolahan danpenyajian

UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga

Pasal 50

BKKBN

52. RPP tentang Perizinan dan PelaporanPenggunaan Bahan Kimia

1. Penggunaan bahan kimia2. Penggolongan bahan kimia3. Kewajiban pelaporan4. Tata cara permohonan dan penerbitan izin5. Kewajiban pemegang izin6. Tata cara pelaporan7.

Inspeksi8. Sanksi administratif9.

Ketentuan Peralihan

UU No. 9 Tahun 2008 tentangPenggunaan Bahan Kimia danLarangan Penggunaan Bahan Kimiasebagai Senjata Kimia

Kementerian Perindus

53. RPP tentang PenyelenggaraanPerkoperasian

1. Definisi2. Nama yang dilarang digunakan sebagai nama

koperasi3. Tata cara pengajuan permohonan persetujuan

nama koperasi4. Dalam satu kabupaten/kota tidak boleh ada

nama koperasi yang sama5. Jenis koperasi6.

Kriteria penjenisan koperasi7. Pengembangan koperasi sektor riil8. Konsolidasi vertikal pusat, gabungan dan

UU No. 17 Tahun 2012 tentangPerkoperasianPasal 17 Ayat (4), Pasal 77, Pasal 85,Pasal 111, Pasal 113 Ayat (2) DanPasal 120 Ayat (3)

Kementerian KoperasiUsaha Kecil Meneng

www.bphn.go.id


25/47

- 22 -


induk koperasi9. Ketentuan umum10. Pembubaran koperasi terjadi karena:

a. keputusan rapat anggotab. jangka waktu berdirinya telah berakhirc. keputusan menteri

11. Persyaratan dan tata cara pembubaran karenakeputusan rapat anggota

12. Persyaratan dan tata cara pembubaran karenakeputusan menteri

13.

Persyaratan dan tata cara jangka waktunyaberdirinya telah berakhir

14.

Persyaratan dan tata cara perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi

15. Penyelesaian16. Pengumuman pembubaran koperasi17. Hapusnya badan hukum koperasi18. Peran pemerintah dan pemerintah daerah19.

Bentuk kemudahan yang diberikan olehpemerintah dan pemerintah daerah

20. Persyaratan dan tata cara pemberianperlindungan

21. Pengawasan dan pemeriksaan yang menjadidasar pengenaan sanksi administratif

22. Jenis sanksi administratif23. Tata cara pengenaan sanksi administratif24. Mekanisme pengenaan sanksi administratif25. Pencabutan/penghentian sanksi administratif

26.

Sumber modal koperasi27. Ketentuan mengenai sertifikat modal koperasi

tata cara menentukan nilai smk

www.bphn.go.id


26/47

- 23 -


tata cara konversi simpanan wajib dansimpanan pokok menjadi setoran pokokdan smk

tata cara pengalihan smk tata cara penerbitan smk

28. Ketentuan mengenai modal penyertaan

sumber perjanjian modal penyertaan

hak dan kewajiban para pihak

pengelolaan dan pengawasan pengalihan modal penyertaan

29. Ketentuan Peralihan30. Ketentuan Penutup

54. RPP tentang Koperasi BerdasarkanPrinsip Ekonomi Syariah

1. Prinsip-Prinsip ekonomi syariah yang harusditerapkan dalam koperasi berbasis ekonomisyariah

2. Jenis usaha yang dapat dilakukan olehkoperasi berbasis ekonomi syariah

3. Kegiatan yang dilarang dilakukan olehkoperasi berbasis ekonomi syariah

4. Pengembangan koperasi yang berdasarkanprinsip ekonomi syariah

UU No. 17 Tahun 2012 tentangPerkoperasianPasal 87 Ayat (4)


55. RPP tentang Lembaga PenjaminSimpanan Koperasi Simpan Pinjam

1. Kewajiban KSP menjamin simpanananggotanya

2. Jumlah maksimal simpanan yang dijamin3. Syarat simpanan yang dijamin4. Keadaan yang mengakibatkan penggantian

simpanan5. Tata cara penggantian simpanan6. Syarat menjadi peserta program penjaminan



www.bphn.go.id


27/47

- 24 -


7.

Hak dan kewajiban KSP yang menjadi pesertaprogram penjaminan8. Mekanisme pelaporan dari anggota penjaminan

kepada LPS KSP9. Pembentukan LPS KSP

modal awal dari pemerintah

struktur organisasi

syarat direktur dan komisaris hak dan kewajiban

56. RPP tentang Koperasi Simpan Pinjam 1. Pendirian dan izin usaha simpan pinjam2. Jaringan pelayanan simpan pinjam3. Pengelolaan simpan pinjam4. Usaha dan aspek kesehatan usaha5. Permodalan simpan pinjam6. Pembinaan simpan pinjam7. Pembubaran simpan pinjam

UU No. 17 Tahun 2012 tentangPerkoperasianPasal 95


57. RPP tentang Lembaga PengawasanKoperasi Simpan Pinjam

1. Pengawasan2.

Pemeriksaan3. Pembentukan lembaga pengawas KSP4. Tugas dan fungsi lembaga pengawas KSP5. Struktur organisasi6.

Persyaratan organisasi lembaga pengawas KSP7. Hak dan kewajiban serta kewenangannya8. Status kepegawaian9. Pembiayaan lembaga10. Pelaporan



58.

RPP tentang Penginderaan Jauh (RemoteSensing)

Dalam kegiatan inderaja, penyelenggara dapatmelakukan:1. Kegiatan perolehan data yang mengatur

UU No. 21 Tahun 2012 tentangKeantariksaanPasal 23

Lembaga PenerbanganAntariksa Nasiona

www.bphn.go.id


28/47

- 25 -


mengenai:• Data inderaja dapat diperoleh melalui:

pengoperasian satelit, pengoperasianstasiun bumi dan/atau citra satelit

• Mekanisme penunjukan institusi,kewenangan dan tanggung jawab serta hakdan kewajiban agar distributor dalam negerimengetahui data mentah diperoleh dariwilayah indonesia bersifat sangat strategis

•

Mekanisme perolehan data dari luar negeri,instansi mana yang berwenang memberikanrekomendasi

• Mekanisme kerjasama dengan operatorasing

• Izin pengaturan pembangunan stasiun bumioleh pemerintah dan penyelenggara lain

• Mekanisme perolehan citra satelit inderaja

• Perolehan data inderaja resolusi rendah dan

menengah dikenakan tarif nonkomersial,sedangkan resolusi tinggi dikenakan tarifkomersial

2. Kegiatan pengolahan data mengatur mengenai:mekanisme pengaturan pengolahan data meli-puti koreksi geometrik, radiometrik, klasifikasidan deteksi parameter geo-bio-fisik yangberpedoman kepada LAPAN sebagai acuanuntuk metode dan kualitas

3.

Penyimpanan dan pendistribusian datamengatur mengenai:

• Kewajiban LAPAN penyimpanan danpendistribusan data melalui bank data

www.bphn.go.id


29/47

- 26 -


penginderaan jauh nasional sebagai simpul jaringan data penginderaan jauh dalamsistem jaringan data spasial nasional

• Kewajiban LAPAN untuk mengumpulkan,menyimpan dan mendistribusikan metadatadan data penginderaan jauh wilayahIndonesia

• Kewajiban LAPAN untuk menyediakan datapenginderaan jauh dengan tutupan awan

minimal dan bebas awan setiap tahununtuk seluruh wilayah indonesia;

• Menyediakan informasi mengenai kualitasdata penginderaan jauh

• Memberi supervisi terkait pemanfaatan datapenginderaan jauh

• Memberi masukan kepada pemerintahmengenai kebijakan pengadaaan,pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan

data penginderaan jauh satelit• Sebagai simpul data penginderaan jauh

satelit dalam sistem jaringan data spasialnasional

• Menyediakan fasilitas pengolahan datapenginderaan jauh bagi para pengguna diluar lembaga

• LAPAN melakukan pembinaan, koordinasidan kerjasama terhadap standardisasi data

inderaja4.

Pemanfaatan data dan diseminasi informasimengatur mengenai:

• LAPAN mengatur pemanfaatan data danwww.bphn.go.id


30/47

- 27 -


diseminasi informasi penginderaan jauh• Melakukan pengolahan klasifikasi dan

deteksi parameter geo-bio-fisik

59. RPP tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor16 Tahun 2010tentang Pedoman PenyusunanPeraturan DPRD tentang Tata TertibDPRD

Mengubah dan/atau menambah beberapa pasaldan penjelasan PP No. 16 Tahun 2010, yaitu: Pasal 31, mengenai optimalisasi pelaksanaan

fungsi, tugas dan wewenang DPRD

Pasal 41, mengenai tugas Pimpinan DPRD Pasal 42, menganai masa jabatan pimpinan

DPRD

Pasal 45 mengenai usulan pemberhentianPimpinan DPRD

Pasal 78 mengenai kuorum Pasal 85 mengenai pembahasan RPerda di DPRD

Pasal 103 mengenai prosedur pemberhentianAnggota DPRD

Pasal 112 mengenai pemberhentian AnggotaDPRD dengan tidak hormat

Dalam rangka melaksanakan Pasal324 UU No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD

(Tidak Ada Amanat Secara Tegas)

Kementerian Dalam N

60. RPP tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2007tentang Tata Cara Pembentukan,Penghapusan dan Penggabungan Derah

Lingkup pengaturan:

Penataan daerah Pembentukan daerah

Tahapan pembentukan daerah harus melaluitahap Daerah Persiapan

Persyaratan administratif dan teknispembentukan Daerah Persiapan

Tata cara pembentukan Daerah Persiapan Urusan Daerah Persiapan

Pembinaan dan evaluasi Daerah Persiapan

Pembentukan Kawasan Khusus

Penghapusan daerah

Penggabungan daerah

Dalam rangka melaksanakan Pasal 4dan Amanat Pasal 6 UU No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No. 12 Tahun 2008

Kementerian Dalam N

www.bphn.go.id


31/47

- 28 -


Penyesuaian Daerah Otonom61. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentangPenanganan Konflik Sosial

Lingkup pengaturan:

Tindakan darurat penyelamatan danperlindungan korban

Penyelamatan, evakuasi dan identifikasikorban secara cepat dan tepat

Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhanspesifik korban konflik sosial

Perlindungan kelompok rentan Penyelamatan sarana dan prasarana vital

Pengaturan mobilisasi orang, barang dan jasake daerah konflik

Bantuan dan pengerahan kekuatan TNI Tata cara permintaan dan pemberian bantuan Berakhirnya masa tugas bantuan kekuatan TNI

Peran serta masyarakat Pendanaan penanganan konflik bersumber dari

APBN dan APBD

UU No. 7 Tahun 2012 tentangPenanganan Konflik SosialPasal Pasal 32, Pasal 34, Pasal 52dan Pasal 58

Kementerian Dalam N

62.

RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 TentangOrganisasi Masyarakat

Lingkup Pengaturan:

Tata cara pendaftaran Ormas

Sistem Informasi Ormas Pengawasan terhadap Ormas oleh masyarakat,

pemerintah dan/atau pemerintah daerah

Tata cara mediasi

Verifikasi Ormas Pemeriksaan kelengkapan dokumen

pendaftaran

Penelitian lapangan

Penerbitan dan perubahan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT)

Perubahan SKT

UU No. 17 Tahun 2013 tentangOrganisasi MasyarakatPasal 19, Pasal 40 Ayat (7), Pasal 42Ayat (3), Pasal 56, Pasal 50, Pasal 57Ayat (3), dan Pasal 82

Kementerian Dalam N

www.bphn.go.id


32/47

- 29 -


Perizinan, tim perizinan dan pengesahanOrmas yang didirikan WNA

Tata cara pendataan Ormas Tata cara penjatuhan sanksi

63. RPP tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentangKeanggotaan Kembali RepublikIndonesia dalam Dana MoneterInternasional (International MonetaryFund) dan Bank Internasional untukRekonstruksi dan Pembangunan(International Bank for Reconstructionand Development)

1. Menteri Kuangan dan Gubernur BankIndonesia secara bersama-sama diberi kuasauntuk mewakili Negara Republik Indonesiasebagai Anggota pada IMF (Dana)

2. Ketentuan mengenai tata cara penunjukan,tugas dan kewenangan Gubernur danGubernur Pengganti pada Dana sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diatur dengan PeraturanPresiden

3. Gubernur Bank Indonesia diberi kuasa, denganmengadakan pinjaman atau dengan cara-caralain yang layak, untuk mendapatkan danmembayarkan atas nama negara RepublikIndonesia jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu

harus dibayar kepada Dana4. Mekanisme rotasi untuk jabatan Executive

Director and Alternate Executive Director padaIMF

5. Pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dankeputusan-keputusan penting terkaitkeanggotaan Republik Indonesia pada Danadilakukan melalui Keputusan Bersama antaraBank Indonesia dan Pemerintah c.q.

Kementerian Keuangan6. Gubernur Bank Indoensia diberi kuasa untuk

dan atas nama Negara Republik Indonesia,

UU No. 9 Tahun 1966 tentangKeanggotaan Kembali RepublikIndonesia Dalam Dana MoneterInternasional (International MonetaryFund) dan Bank Internasional untukRekonstruksi dan Pembangunan(International Bank For ReconstrustionAnd Development) sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 2 Tahun 1967

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


33/47

- 30 -


mengeluarkan surat utang (Promissory Note )

atau pernyataan utang sejenis yang tidakdiperjualbelikan, tidak berbunga dan setiapwaktu dapat ditagih sebagaimana dimaksuddalam Pasal III ayat 5 Persetujuan Dana

64. RPP tentang Tata Cara Tuntutan GantiKerugian Negara/Daerah terhadapPegawai Negeri Bukan Bendahara atauPejabat Lain

1. Pengungkapan kerugian Negara/Daerah2. Pembentukan Tim Ad Hoc oleh Pejabat

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah3. Penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui

penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

4. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerahmelalui penerbitan Surat KeputusanPembebanan Penggantian KerugianSementara

5. Penyelesaian Kerugian Negara melalui majelis6. Penyelesaian Kerugian Negara melalui

Penghapusan Kerugian Negara/Daerah7. Penentuan Harga BMN yang hilang dalam

rangka penyelesaian ganti KerugianNegara/Daerah

8. Penyerahan upaya penagihan KerugianNegara/Daerah

9. Kedaluwarsa10. Keterkaitan sanksi tuntutan ganti rugi

dengan sanksi lainnya

UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan NegaraPasal 63 Ayat (2)

Kementerian Keuang

65. RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilanuntuk Penanaman Modal di Bidang-

Bidang Usaha Tertentu dan/atau diDaerah-Daerah Tertentu

1. Arah kebijakan:Perlu dipertimbangkan agar dalam pemberian

insentif lebih ramah terhadap investor, lebihterbuka dari peraturan sebelumnya, tidakmenjadi lebih restriktif

UU No. 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008Pasal 31A

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


34/47

- 31 -


2. Kesepakatan Tim Teknis:a.

Revisi batang tubuh PP No. 52 Tahun 2011dilaksanakan oleh BKF

b. Refisi Lampiran PP No. 52 Tahun 2011dilaksanakan oleh Tim Teknis KemenkoPerekonomian.

3. Revisi batang tubuh:a. Cakupan WP Penerima Fasilitas: WP

Badan Dalam Negeri, tidak ada lagipembatasan harus berbentuk Perseroan

Terbatas atau Koperasib. Saat pemanfaatan fasilitas: tidak ada lagi

persyaratan harus merealisasikanpenanaman modal minimal 80%

c. Investment Allowance:30% dari jumlah penanaman modal berupaaktiva tetap berwujud termasuk tanah

yang digunakan untuk kegiatan utamausaha, dibebankan selama 6 tahun

masing-masing sebesar 5% per tahund. Amortisasi Dipercepat: Selain penyusutan

dipercepat, juga ditegaskan adanyaAmortisasi dipercepat atas harta tidakberwujud

e. Extended Loss Carry Forward:1) Alternatif persyaratan pemenuhan

pemanfaatan fasilitas diperbanyak,dari semula 5 syarat menjadi 7 syarat,

sehingga lebih memperluaskesempatan bagi WP untuk dapatmemanfaatkan fasilitas perpanjangan

www.bphn.go.id


35/47

- 32 -


jangka waktu kompensasi kerugian.tambahan alternatif tersebut adalahuntuk repatriasi dividen dan WP yangberorientasi ekspor

2) Untuk pemenuhan persyaratan R7Ddan tenaga kerja minimal 500 orangselama 5 tahun berturut-turut,semula hanya diberikan tambahan

jangka waktu kompensasi kerugianselama 1 tahun, diubah menjadi 2

tahunf. Jangka waktu larangan pengalihan aktiva:

Diubah dari semula selama 6 tahun sejaktanggal pemberian fasilitas, menjadiselama masa manfaat aktiva yangbersangkutan

g. Ketentuan Pembatasan:Fasilitas tidak dapat diberikan bagi WP

yang telah menerima fasilitas perpajakan

di kapet dan fasilitas Tax Holiday

h. Ketentuan Pengecualian:WP yang dikenai PPh final dan WPberdasarkan kontrak karya dan kontrakbagi hasil, tidak dapat diberikan fasilitasinvestment allowance

i. Ketentuan Pelaksanaan:

Diatur lebih lanjut dengan PeraturanMenteri Keuangan

j. Pemberlakuan Surut Dihapus

www.bphn.go.id


36/47

- 33 -


k. Ketentuan Peralihan:Usulan permohonan yang telah diajukanKepala BKPM Kepada Menteri KeuanganC.Q. Dirjen Pajak, tetap diprosesberdasarkan PP baru

l. Prosedur Persetujuan: Tidak ada perubahan, namun perlukepastian jangka waktu proses pemberianfasilitas terhitung sejak WP mengajukanpermohonan di BKPM hingga diterbitkan

keputusan pemberian fasilitasm. PP Pencabutan: mengingat terjadi

perubahan materi PP lebih dari 50% terjadiperubahan sistematika, dan terjadiperubahan esensi, maka RPP Revisi PP No.52 Tahun 2011 ini merupakan PP barudan bukan PP Perubahan Ketiga atas PPNo. 1 Tahun 2007

66. RPP tentang Fasilitas dan PerlakuanPajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai atau Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah,serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukaiatas Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari serta yang Berada diKawasan Ekonomi Khusus

1. Barang kena pajak tertentu dan/atau jasakena pajak tertentu yang dibebaskan daripengenaan PPN atau PPNBM dalam rangkapenanggulangan bencana alam nasional

2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukantidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanoleh orang pribadi atau badan yang hasilnyadigunakan sendiri atau digunakan pihak lain,

dalam rangka penanggulangan bencana alamnasional, dibebaskan dari pengenaan pajakpertambahan nilai

Pasal 16b UU No. 42 Tahun 2009tentang Perubahan Ketiga atas UUNo. 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas BarangMewah

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


37/47

- 34 -


3. Pajak masukan yang berkaitan denganpenyerahan barang kena pajak tertentudan/atau jasa kena pajak tertentusebagaimana dimaksud, dalam rangkapenanggulangan bencana alam nasional tidakdapat dikreditkan

4. Pajak pertambahan nilai yang dibayar atasperolehan barang kena pajak tertentudan/atau jasa kena pajak tertentusebagaimana dimaksud, dalam rangka

kegiatan membangun sendiri, dalam rangkapenanggulangan bencana alam nasional tidakdapat dikreditkan

67. RPP tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun1994 tentang Pembayaran PajakPenghasilan dari Pengalihan Hak Atas

Tanah dan/atau Bangunan

1. Penyempurnaan pengklasifikasian kelompok

pengalihan tanah dan/atau bangunanterutama pengalihan kepada pemerintah

2. Menambah pengecualian pengenaan PPh ataspenghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanahdan/atau Bangunan dengan pengalihan HakAtas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangkapenggabungan, peleburan, atau pemekaranusaha yang telah ditetapkan Menteri Keuanganuntuk menggunakan nilai buku, pengalihan

Hak Atas Bangunan dalam rangkamelaksanakan Perjanjian Bangun Guna Serah,dan pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau

Pasal 4 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir tengan UU No. 36

Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) Huruf D

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


38/47

- 35 -


Bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan yangtidak termasuk Subjek Pajak

3. Penyempurnaan pasal yang mengatur tentangamanah penyusunan peraturan pelaksanaan

68. RPP tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Pemerintah No. 29 Tahun1996 tentang Pembayaran PajakPenghasilan atas Penghasilan dariPersewaan Atas Tanah dan/atau

Bangunan

1. Penyempurnaan wording yang menimbulkanperbedaan penafsiran

2.

Memperluas jenis bangunan yang akan dikenaiPPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan

3. Menambahkan penghasilan yang diterima atau

diperoleh pemegang atas tanah dari investorterkait dengan pelaksanaan bangun gunaserah atas bangunan sebagai objek PPhpersewaan tanah dan/atau bangunan

4. Lebih menegaskan jumlah bruto nilaipersewaan tanah dan/atau bangunan

Pasal 4 Ayat (2) Huruf D UU No. 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganUU No. 36 Tahun 2008

Kementerian Keuang

69. RPP tentang Penurunan Tarif PajakPenghasilan bagi Wajib Pajak BadanDalam Negeri yang Berbentuk Perseroan

Terbuka

1. Dalam rangka meningkatkan peranan pasarmodal sebagai sumber pembiayaan duniausaha dan untuk mendorong peningkatan

jumlah perseroan terbuka, diberikan fasilitasPPh bagi WP badan dalam negeri yangberbentuk perseroan terbuka, berupapenurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendahdari tarif PPh WP badan dalam negeri

2. WP yang berhak adalah WP Badan DalamNegeri yang berbentuk Perseroan Terbuka,dengan syarat:a. Minimal 40% dari keseluruhan saham

disetor dan diperdagangkan di bursa efekdi Indonesia

b. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh

Pasal 17 Ayat (2b) UU No. 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir

dengan UU No. 36 Tahun 2008

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


39/47

- 36 -


300 pihakc.

Masing-masing pihak hanya boleh memilikisaham kurang dari 5% dari keseluruhansaham yang disetor, dan

d. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalamwaktu minimal 6 bulan dalam jangkawaktu 1 tahun pajak

3. Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara Self- Assessment pada saat penyampaian SPT PPhWP Badan, yaitu dengan:

a.

Melampirkan surat keterangan dari BiroAdministrasi Efek berupa formulir x.h.1-6sebagaimana diatur dalam PeraturanBapepam dan LK nomor x.h.1 untuk setiaptahun pajak terkait

b. Mencantumkan nama WP, NPWP, tahunpajak, serta menyatakan bahwa ketentuantersebut dipenuhi dalam waktu palingsingkat 6 bulan dalam jungka waktu 1

tahun pajak70. RPP tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009tentang Pajak Penghasilan atasPenghasilan Berupa Bunga Obligasi

Usulan perubahan peraturan pemerintah terkaitbesarnya pajak penghasilan atas bunga dan/ataudiskonto dari obligasi yang diterima dan/ataudiperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftarpada otoritas jasa keuangan, yang semula:

a. 0% untuk tahun 2009 sampai tahun 2010b.

5% untuk tahun 2011 sampai dengantahun 2013

c.

15% untuk tahun 2014 dan seterusnyaMenjadi:

a. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai

Pasal 4 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No. 36 Tahun 2008

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


40/47

- 37 -


dengan tahun 2010b.

5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampaidengan tahun 2020; dan

c. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021seterusnya

71. RPP tentang Pajak Penghasilan diBidang Usaha Pertambangan Umumtermasuk Batubara

1. Latar BelakangMineral dan Batubara sebagai kekayaan alam

yang terkandung didalam bumi merupakansumber daya alam yang tak terbarukan, penge-lolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin,

efisien, transparan, berkelanjutan dan berwa-wasan lingkungan, serta berkeadilan

2. Hal-hal yang diatur:a. Objek Pajak Adalah sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPhb. Besarnya penghasilan kena pajak adalah

penghasilan bruto dikurangi biaya yangterkait 3m, sebagaimana diatur dalam Pasal6 UU PPh

c.

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkanpenghasilan kena pajak dikalikan tarifPasal 17 UU PPh atau sebagaimanatercantum dalam Kontrak/Perjanjian

d.

Tata cara dan pelaporan SPT Tahunanmengacu pada ketentuan umum dan tatacara perpajakan

e.

Kewajiban pemotongan dan pemungutanpajak penghasilan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidangpajak penghasilan pada saat pemotongandan/atau pemungutan dilakukan

Pasal 31D UU No. 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No. 36 Tahun 2008

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


41/47


42/47

- 39 -


panas bumi, termasuk:

1)

Iuran Tetap2) Iuran Produksi3) Bonus

b. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud padaAyat (1) yang mempunyai masa manfaatlebih dari 1 (satu) tahun dibebankanmelalui penyusutan atau amortisasi

c. Pengeluaran dan biaya yang tidak bolehdikurangkan dalam menentukan besarnya

penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi,termasuk:

d. Biaya untuk mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan yang:1) Bukan merupakan Objek Pajak2) Pengenaan pajaknya bersifat final,

dan/atau3)

Dikenakan pajak berdasarkan norma

penghitungan penghasilan netosebagaimana dimaksud dalam Pasal 14UU PPh dan norma penghitungankhusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 UU PPh

e. Pajak Penghasilan yang ditanggung olehPemberi Penghasilan

4. PPh Terutang= Penghasilan X Tarif Pasal 17 Ayat (2a) atau

Ayat (2b) UU PPh5. Angsuran Pajak Tahun Berjalan

a. Dihitung berdasarkan laporan keuangan

www.bphn.go.id


43/47

- 40 -


berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 25

Ayat (7) Huruf B UU PPhb. Laporan Keuangan Berkala wajib

disampaikan ke kantor pelayanan pajaktempat wajib pajak terdaftar bersamaandengan penyampaian laporan tertulisberkala kepada pihak yang berwenang

c. Apabila:Pajak Yang Terhutang > Kredit Pajak,maka kekurangan pembayaran pajak yang

tertuang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan

73. RPP tentang Praktik Akuntan Publik 1. Ujian Profesi Akuntan Publik

• Kewenangan penyelenggaraan ujian ProfesiAkuntan Publik

• Dewan Sertifikasi

• Persyaratan untuk mengikuti ujian ProfesiAkuntan Publik

• Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi

Akuntan Publik2. Jasa Akuntan Publik

• Izin dan Jasa AP

• Pembatasan pemberian jasa audit (RotasiAP 5 Tahun, Cooling Off Period )

3.

Pengunduran diri Akuntan Publik

• Syarat untuk dapat mengundurkan dirisebagai Akuntan Publik

• Tata cara pengajuan permohonan

pengunduran diri sebagai Akuntan Publik4. Pendidikan Profesional Berkelanjutan

• Penyelenggaraan Ppl

UU No. 5 Tahun 2011 tentangAkuntan PublikPasal 4 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (5),Pasal 44 Ayat (2), Pasal 53 Ayat (5)

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


44/47

- 41 -


• Kewajiban melaporkan perencanaan dan

realisasi penyelenggaraan Ppl

• Ketentuan lebih lanjut mengenaipenyelenggara, metode, materi dan jumlahsatuan kredit Ppl diatur lebih lanjut dalamPeraturan Menteri

5. Penyusunan dan penetapan standarProfesional Akuntan Publik

• Kewenangan penyusunan standarProfesional Akuntan Publik

•

Komposisi penyusunan standar ProfesionalAkuntan Publik

• Due Process penyusunan standar ProfesionalAkuntan Publik

6. Sanksi Administratif

• Jenis pelanggaran dan sanksi administratifatas pelanggaran tersebut

• Sanksi administratif berupa denda

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalamPermen

74. RPP tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 67 Tahun 2008tentang Pendirian Perusahaan PenerbitSurat Berharga Syariah NegaraIndonesia I

1. Perubahan ketentuan tentang pendirianPerusahaan Penerbit SBSN Indonesia I

2. Penetapan Anggota Dewan Direktur ditetapkandengan Keputusan Menteri Keuangan

3. Kewajiban untuk melaporkan laporanpelaksanaan penerbitan SBSN kepada Menteri

Keuangan

UU No. 19 Tahun 2008 tentangSurat Berharga Syariah NegaraPasal 13 Ayat (5)

Kementerian Keuang

75. RPP tentang Impor dan/atau 1. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas Pasal 16B Ayat (1) beserta Kementerian Keuangwww.bphn.go.id


45/47

- 42 -


Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu

yang Bersifat Strategis yang Dibebaskandari Pengenaan PPN

impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang

bersifat strategis, Yaitu:a. Mesin dan peralatan yang menghasilkan

BKPb. Barang hasil pertanian, perkebunan,

kehutanan, peternakan, perburuan ataupenangkapan, penangkaran dan perikanan

c. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan,penangkaran, atau perikanan

d.

Makanan ternak, unggas, dan ikane. Bahan baku untuk pembuatan makanan

ternak, unggas, dan ikan, tidak termasukimbuhan makanan hewan (feed additive) dan pelengkap makanan hewan (feedsuplement)

f. Bahan baku kerajinan perak dalam bentukperak butiran (garnule) atau perak batangan

2.

Pemberian fasilitas pembebasan PPN hanya

atas penyerahan BKP tertentu yang bersifatstrategis, yaitu unit hunian rumah susunsederhana milik (rusunami)

3. Pemberian pembebasan PPN untuk mesin danperalatan menggunakan SKB PPN

4. Pajak masukan atas perolehan barang kenapajak dan/atau jasa kena pajak yangdigunakan untuk menghasilkan air bersihtidak dapat dikreditkan

Penjelasannya Huruf J UU No. 42

Tahun 2009 tentang PerubahanKetiga atas UU No. 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah

76.

RPP tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010tentang Penghitungan Penghasilan Kena

Mengatur mengenai hal-hal yang belum diaturdalam UU PPh

Pasal 35 UU No. 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah eberapa kali

Kementerian Keuang

www.bphn.go.id


46/47

- 43 -


Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan

dalam Tahun Berjalan

diubah terakhir dengan UU No. 36

Tahun 2008

77. RPP tentang Pungutan OJK 1. Pengenaan dan kewajiban membayarpungutan

2. Penggunaan, jenis dan besaran pungutan3. Tata cara pembayaran4.

Penyesuaian kewajiban membayar pungutan5. Sanksi administratif

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJKPasal 37

Kementerian Keuang

78.

RPP tentang Usaha Bersama Asuransi 1.

Pendirian, anggaran dasar dan keanggotaanusaha bersama asuransi

2.

Organ usaha bersama asuransi3. Kepemilikan usaha bersama asuransi4. Demutualisasi dan pembubaran5.

Sanksi

UU No. 2 Tahun 1992 tentangUsaha Perasuransian

Pasal 7 Ayat (3)(Penjelasan pasal 7:

Mengingat UU mengenai bentukhukum usaha bersama belum ada,maka untuk sementara ketentuanusaha perasuransian yangberbentuk usaha bersama akan

diatur dengan peraturan pemerintah)

Kementerian Keuang

79. RPP tentang Suku Bunga Pinjaman atauImbal Hasil Pembiayaan dan LuasCakupan Wilayah Usaha LembagaKeuangan Mikro

1. Suku buga pinjaman atau imbal hasilpembiayaan

2.

Luas cakupan wilayah usaha

Pasal 11 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (2)UU No. 1 Tahun 2013 tentangLembaga Keuangan Mikro

Kementerian Keuang

80. RPP tentang Tata Cara PelaksanaanKoordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan

Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Lingkup Pengaturan dalam RPP:1. Tata cara pelaksanaan koordinasi dalam

rangka sinkronisasi perumusan kebijakanmengenai langkah pencegahan, penyelesaianadministrasi perkara, rehabilitasi, dan

UU No.11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 94 Ayat (4)

Kementerian PemberdaPerempuan dan Perlind

Anak

www.bphn.go.id


47/47

- 44 -


reintegrasi sosial

2. Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan sistem peradilan pidana anak,mulai dari tahap penyelidikan sampai dengantahap pembimbingan setelah menjalani pidana


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukumdan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id

Proleg_PP_Nomor_19_Tahun_2014_11e4543d054afce09c9e313432393338

Documents