Page 1
1BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.idPB
@BPJSTKinfo
BPJS Ketenagakerjaan
Call Center: 500910
awww.bpjsketenagakerjaan.go.id
JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
VO
LU
ME
07 l
TA
HU
N 2
015
PROGRAMPROGRAM
RETURN TO WORKRETURN TO WORK
MAIN REPORT KEMBALI BEKERJASETELAH KECELAKAAN TAK TERLUPAKAN
MAIN REPORT KEMBALI BEKERJASETELAH KECELAKAAN TAK TERLUPAKAN
INVESTMENTPRILAKU INVESTOR
INVESTMENTPRILAKU INVESTOR
TEKNOLOGIWAJAH BARU
WEBSITE BPJS-TK
TEKNOLOGIWAJAH BARU
WEBSITE BPJS-TK
BRIDGE07ok.indd 1 5/18/2015 4:08:37 PM
Page 2
3BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id22 BRIDGE VOLUME 03 www.bpjsketenagakerjaan.go.id
BRIDGE07ok.indd 2 5/18/2015 4:12:43 PM
Page 3
3BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id2 3www.bpjsketenagakerjaan.go.id
[ [email protected] ]
Elvyn G Masassya
Direktur Utama
Pemerintah akan mengembangkan kebijakan dan program
pembinaan bagi penyandang disabilitas, misalnya
penyediaan aksebilitas bangunan dan lingkungan, informasi
dan teknologi. Di bidang ketenagakerjaan, para pekerja
yang mengalami disabilitas, melalui program return to work akan
dipekerjakan kembali di perusahaan tempatnya bekerja.
Program return to work yang digagas Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, merupakan bagian penting
mewujudkan masyarakat yang inklusi penyandang disabilitas
sekaligus melengkapi program dalam penanganan penyandang
disabilitas untuk dapat kembali bekerja.
Kalau disadari, penyandang disabilitas merupakan investasi
negara yang sangat potensial dalam membawa perubahan negara
ke arah yang lebih baik, sepanjang penyandang disabilitas itu diberi
kesempatan dan peluang berpartisipasi secara aktif dalam berbagai
aspek kehidupan.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan harus menyiapkan progam
ini dengan sebaik mungkin. Menempatkan kembali seseorang yang
kehilangan sebagian fungsi fisik atau anatominya ke dalam dunia
kerja bukanlah sekadar menempatkan kembali pada pekerjaannya.
Karena itu, diperlukan persiapan dan cara-cara yang sistematis
untuk penyiapan seseorang dengan disabilitas ke dalam kehidupan
yang baru juga kesediaan pemberi kerja untuk menerimanya
kembali.
Program return to work ini, sangat membantu pekerja yang
mengalami musibah kecelakaan kerja. Program ini juga akan
memberikan solusi lain, dengan cara memberikan pelatihan dan
keterampilan khusus yang sesuai agar peserta dapat bekerja di unit
kerja atau bidang lain pada perusahaan yang sama. n
Selamat membaca
HALO
Program Return to Work
BRIDGE07ok.indd 3 5/18/2015 4:13:00 PM
Page 4
5BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id4
InvestmentPerilaku Investor
Figurdr. Tripambudi Santoso dan
dr. H. Suci Rahmad, M.Kes
Case Manager BPJS Ketenagakerjaan
23 28
32
DAFTAR ISI BRIDGE
Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Abdul Cholik l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Hery Subroto, Maria Emmy Maharjati, Ariyanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Reporters: Sensagita Trisna Putri, Ahmad Ikhsan l Designer: Abdul Wachid Zubeir l Photographer: Afrianto
Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan yang berhubungan dengan piha-pihak ekstenal di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.
Cover : Program Rturn to workIlustrasi : Serah Terima Tanggungjawab
HALO
Program return to work yang digagas Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan,
merupakan bagian penting mewujudkan masyarakat
yang inklusi penyandang disabilitas sekaligus
melengkapi program dalam penanganan penyandang
disabilitas untuk dapat kembali bekerja.
TEKNOLOGI
ManfaatBPJS Kesehatan Akan Memberlakukan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan
@BPJSTKInfo
KEMBALI BEKERJASETELAH KECELAKAAN TAK TERLUPAKAN
Main Report
KOMPENSASI BPJS KETENAGAKERJAAN UNLIMITED
19
38
12
5WAJAH BARUWEBSITE BPJS-TK
Seberang
Return to Work di negeriginseng
1BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.idPB
@BPJSTKinfo
BPJS Ketenagakerjaan
Call Center: 500910
awww.bpjsketenagakerjaan.go.id
JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
VO
LU
ME
05 l
TA
HU
N 2
014
PROGRAMPROGRAM
RETURN TO WORKRETURN TO WORK
MAIN REPORT KEMBALI BEKERJASETELAH KECELAKAAN TAK TERLUPAKAN
MAIN REPORT KEMBALI BEKERJASETELAH KECELAKAAN TAK TERLUPAKAN
INVESTMENTPRILAKU INVESTOR
INVESTMENTPRILAKU INVESTOR
TEKNOLOGIWAJAH BARU
WEBSITE BPJS-TK
TEKNOLOGIWAJAH BARU
WEBSITE BPJS-TK
3
BRIDGE07ok.indd 4 5/18/2015 4:14:27 PM
Page 5
5BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id4
Kompensasi BPJS Ketenagakerjaan Unlimited
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan meluncurkan program
Jaminan Kesehatan Kerja Return To Work
(JKK-RTW). Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan
juga menjamin penggantian kompensansi
akiibat kecelakaan kerja tidak terbatas alias
unlimited
Salah satu layanan prima Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang
akan dikembangkan, adalah pengembangan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja Return to
Work. Dengan adanya program return to work ini, maka
peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami cacat
karena kecelakaan bekerja mendapatkan perlindungan.
BPJS Ketenagakerjaan, nantinya akan memberikan
biaya rehabilitasi medis serta pelatihan kejuruan dan
diharapkan pekerja itu mampu untuk bekerja kembali.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn
G. Masassya memberikan penjelasan, program
return to work merupakan terobosan BPJS
Ketenagakerjaan dalam menyempurnakan program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi Jaminan
Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW).
Program yang berjalan sejak awal 2014 tersebut,
merupakan bentuk pelayanan kepada pekerja yang
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.
JKK-RTW merupakan perluasan manfaat
pada jaminan kecelakaan kerja, yaitu berupa
pendampingan kepada peserta yang mengalami
kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau
berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah
kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja.
“Tujuan program ini adalah untuk memastikan
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat
kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan
hubungan kerja karena kecacatan yang dialaminya,”
ucap Elvyn.
Selain itu, lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan
juga menjamin penggantian kompensansi akiibat
kecelakaan kerja tidak terbatas alias unlimited.
“Apabila terjadi kecelakaan kerja, kompensasi kita
tidak terbatas. Kita ganti unlimited semua. Kalau
cacat, akan direhab sampai sembuh dan siap kembali
bekerja,” terang Elvyn.
Elvyn menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan
akan membiayai pengobatan dan rehabilitasi sampai
sembuh. “Kalau dulu peserta yang mengalami
kecelakaan kerja hanya mendapat bantuan
pengobatan hingga Rp 20 juta, namun dengan
program JKK-TRW biaya pengobatannya menjadi
tidak terbatas” jelasnya.
Sejatinya, Program JKK-RTW BPJS Ketenagakerjaan
merupakan program jaminan kecelakaan kerja yang bertujuan
agar tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja (cacat) atau
penyakit akibat bekerja bisa kembali bekerja dan
tidak merasa rendah diri. “Kita harus kembalikan
mereka, agar dapat beraktifitas sehari-hari, Itu
traumanya lama. Selain medis, juga akan kita
datangkan psikolog untuk membantu mereka,”
pungkas Elvyn.
Elvyn menegaskan, segala pembiayaan
rehabilitasi akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan persyaratan, sebelumnya perusahaan
sudah menandatangani kesepakatan dengan BPJS
Ketenagakerjaan untuk menerima pekerja kembali
bekerja di perusahaannya. n
@bpjstkinfo
BRIDGE07ok.indd 5 5/18/2015 4:15:10 PM
Page 6
7BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id6
Peraturan
PERMENAKERTRANS No 609 Tahun 2012
PEDOMAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
Jumlah pekerja yang mengalami kecelakaan
kerja di Indonesia, setiap tahunnya
meningkat signifikan. Saat sosialisasi
budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) Menteri Tenaga Kerja Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker). M Hanif Dhakiri, prihatin terhadap angka
kecelakaan kerja, yang mencapai sekitar 103 ribu
kasus, setiap tahunnya.
Jumlah kasus kecelakaan kerja yang tidak
sedikit, perlu peraturan yang disepakati sebagai
landasan dalam penyelesaian, agar tidak menjadi
polemik dan sengketa berkepanjangan antara
para pekerja dan majikan / perusahaan, yang bisa
berdampak luas ke masyarakat pekerja di DN.
Karena itu, Kementerian Tenaga Kerja –
periode lalu, menggulirkan Pedoman Penyelesaian
Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat
Kerja, yang tercantum dalam lampiran Keputusan
Menteri Tenaga Kerja, Tanggal 27 September 2012.
Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi
pengawas ketenagakerjaan pada instansi terkait di
bidang ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan,
serta dokter/tim medis penasehat/konsultan dalam
menyelesaikan kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja.
Pedoman P3K&PAK itu, meliputi sepuluh
Bab, yang menjelaskan, sbb: Bab I menguraikan latar
belakang dan Bab II mengenai penjelasan mengenai
pengertian teknis. Baru pada Bab III, menjelaskan
ruang lingkup dan besarnya jaminan kecelakaan
kerja. Selanjutnya, pada Bab IV dipaparkan
mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja.
Berikutnya, Bab V membahas fungsi dan
tugas dokter penasehat dalam menyelesaikan
kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Kemudian, Bab VI menguraikan tugas dan fungsi
pengawas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan
kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Pada Bab VII menjelaskan hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam penyelesaian kasus kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja. Disambung Bab VIII
Menteri Tenaga kerja, M. Hanif Dhakiri, (Foto SBSINews)
BRIDGE07ok.indd 6 5/18/2015 4:15:35 PM
Page 7
7BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id6
Peraturan
menerangkan pihak-pihak yang berhak menerima
jaminan kecelakaan kerja. Baru pada Bab IX
membahas perihal penegakan hukum.
Dan terakhir Bab X memberikan contoh enam
formulir (F) penetapan pengawas ketenagakerjaan,
yang meliputi, sbb :
F1. Penetapan Kecelakaan Kerja atau Bukan
Kecelakaan Kerja,
F2. Penetapan Penyakit Akibat Kerja atau Bukan
Akibat Kerja,
F3. Penetapan Besarnya Prosentase Cacad Akibat
Kecelakaan Kerja dan atau Akibat Penyakit Kerja,
F4. Penetapan Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja,
F5. Permintaan Pertimbangan Medis Kepada Dokter
Penasehat, dan
F6. Bentuk Pertimbangan Medis Dokter Penasehat.
Pada awal Pedoman P3K&PAK, dikemukakan
latar belakang digulirkannya Permenakertrans
No 609 tahun 2012. Untuk menyelesaikan kasus
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, peranan
Pengawas Ketenagakerjaan, Dokter Penasehat dan
PT. Jamsostek -–yang telah bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan, sangat menentukan agar
kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat
dan tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Namun hal penegakan hukum – sesuai dengan
hukum ketenagakerjaan, juga menetapkan bilamana
terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh, baik
dalam hal pengobatan hingga santunan yang wajib
diberikan oleh pengusaha. Kewajiban khusus untuk
memberikan santunan bagi buruh yang mengalami
cacat akibat kecelakaan kerja, juga diatur melalui
secara tersendiri melalui peraturan pemerintah.
Sebelum membahas mengenai santunan cacat
akibat kecelakaan kerja, terlebih dahulu harus
dipahami mengenai definisi cacat.
Menurut Permenakertrans No 609 tahun 2012
tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan
Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, disebutkan bahwa
cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya
fungsi anggota badan, yang secara langsung
atau tidak langsung, mengakibatkan hilang atau
berkurangnya kemampuan untuk menjalankan
pekerjaan.
Cacat dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1. cacat sebagian untuk selamanya adalah cacat
yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau
beberapa bagian dari anggota tubuh.
2. cacat kekurangan fungsi adalah cacat yang
mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian
atau beberapa bagian dari anggota tubuh untuk
selama-lamanya.
3. cacat total untuk selamanya adalah keadaan
tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali
untuk selama-lamanya.
Masing-masing jenis cacat ini dinyatakan oleh
dokter yang merawat atau dokter penasehat, setelah
melakukan pemeriksaan fisik secara medis agar
pertimbangan medis dapat diberikan secara akurat
dan obyektif. Dan untuk besaran santunan yang
wajib diberikan oleh pengusaha akan bergantung
pada jenis cacat yang diderita oleh buruh akibat
kecelakaan kerja tersebut – yang diatur dalam
pemerintah tersendiri (PP No 53 Tahun 2012).
Berdasarkan tersebut, pengusaha wajib
membayar santunan cacat akibat kecelakaan kerja,
sebagai berikut:
1. Santunan sementara tak mampu bekerja 4 bulan
pertama 100% upah sebulan, 4 bulan kedua 75%
upah sebulan dan bulan seterusnya 50% upah
sebulan.
2. Santunan cacat total dibayarkan sekaligus
sebesar 70% x 80 bulan upah dan santunan
berkala yang dibayarkan sebesar Rp 200.000,00
x 24 bulan atau dibayarkan di muka sekaligus
sebesar Rp 4.800.000,00 atas pilihan buruh
yang bersangkutan.
3. Santunan cacat sebagian untuk selamanya,
dibayarkan sekaligus sebesar ..% x 80 bulan
upah. ( Sesuai Tabel Santunan Tunjangan Cacat
Total, Cacat Sebagian dan Cacat lain )
4. Satunan cacat kekurangan fungsi, dibayarkab
sekaligus sebesar ..% x 80 bulan upah. ( Sesuai
Tabel Santunan Tunjangan Cacat Total, Cacat
Sebagian dan Cacat lain ) n
BRIDGE07ok.indd 7 5/18/2015 4:15:38 PM
Page 8
9BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id8
Keberadaan warga difabel seringkali masih dipandang sebelah
mata. Kurangnya kepedulian dan aksesbilitas dari berbagai
pihak membuat banyak warga difabel mengalami kesulitas
untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, kini secara perlahan
tapi pasti banyak kalangan mulai menaruh perhatian kepada
mereka, memberdayakan mereka dan memenuhi hak mereka
untuk memperoleh pekerjaan.
Isu tentang disabilitas yang sering dikaitkan dengan
kaum difabel pada saat ini masih menjadi permasalahan
cukup serius di masyarakat. Kurangnya kepedulian dan
aksesbilitas dari berbagai pihak membuat banyak warga
difabel mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Padahal sejumlah peraturan dan perundang-undangan
telah menyebutkan bahwa warga difabel memiliki hak untuk
memperoleh pekerjaan.
Selama ini banyak kalangan masih menganggap bahwa
cacat adalah kutukan dan untuk itu tabu untuk dibicarakan.
Tapi perlu diingat bahwa penyandang cacat, mereka yang
berkebutuhan khusus, atau yang dikenal sebagai warga
difabel adalah juga manusia seperti kita semua. Bisa jadi kita
yang pada saat ini memiliki fisik dan indra yang sempurna,
namun ada kemungkinan kemudian menjadi bagian dari
warga difabel karena berbagai sebab, seperti karena
kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, penyakit, bencana
alam dan lain-lain.
Sebagai bangsa yang beradab dan beragama, kita
perlu membantu warga disable. Keberadaan mereka bukan
untuk dikasihani, tetapi kita perlu memberikan ruang dan
kesempatan kepada mereka seperti halnya kepada orang
lain dengan fisik yang sempurna.
Indonesia telah meratifikasi konvensi hak penyandang
cacat atau warga difabel yang disepakati oleh 146 negara di
PBB pada tahun 2007. Ratifikasi ini tertuang dalam UU No. 19
Tahun 2011 yang mengamanatkan pemerintah nasional dan
daerah untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak
penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan
penyandang disabilitas. Selain itu, sebelumnya sudah
ditetapkan peraturan khusus mengenai penyandang cacat
yaitu UU No. 4 Tahun 1997.
Konsep DifabelMenurut Andi Ahmad Yani, Pemerhati Difabel, istilah
difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan
istilah different abilities people (orang dengan kemampuan
yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak
untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula
memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai
Memberikan Hak Pekerjaan Bagi Warga Difabel Venenatis
MainReport
BRIDGE07ok.indd 8 5/18/2015 4:15:41 PM
Page 9
9BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id8
kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman
terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik
berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan
pencapaian yang berbeda pula.
Dengan pemahaman baru itu masyarakat diharapkan
tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia
yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan.
Sebaliknya, para difabel, sebagaimana layaknya manusia
umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap
lingkungannya.
Kata difabel memiliki hubungan dengan istilah disable.
Disable sendiri bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
mempunyai arti kecacatan, dan penggunaan istilah
kecacatan memiliki transisi perubahan yang cukup signifikan
sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat secara
luas.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa difabel
memiliki pengertian orang yang memiliki perbedaan dengan
orang pada umumnya atau bisa juga orang yang mempunyai
suatu keterbatasan yang membuatnya berbeda dari orang
lain. Dengan demikian, dalam dunia kerja seharusnya warga
disabel memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat
lainnya untuk memperoleh pekerjaan.
Dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang ketenagakerjaan, pada dasarnya tidak
ada perbedaan khusus tentang perjanjian kerja yang
diperuntukkan bagi pekerja pada umumnya dengan
pekerja difabel. Hal ini karena aturan ketenagakerjaan
menganut prinsip perlakuan yang sama (tanpa diskriminasi)
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”
Menurut Andi Ahmad Yani, prinsip ini memiliki arti bahwa
setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang
sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang
layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,
dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan
tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang
sama terhadap para penyandang cacat (lihat Penjelasan
Pasal 5 UU Ketenagakerjaan).
Prinsip ini juga disebut dalam Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
yang menyatakan bahwa: “Perusahaan negara dan swasta
memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada
penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang
cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya
FOTO: dissosjabar.go.id
MainReport
BRIDGE07ok.indd 9 5/18/2015 4:16:05 PM
Page 10
11BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id10
disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi
perusahaan.”
Mendapat PerhatianSecara perlahan tapi pasti perhatian para pengusaha
untuk mempekerjakan warga disabel mulai terlihat nyata.
Misalnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Kota Bandung merasa optimistis dapat mengupayakan
penyerapan tenaga kerja warga difabel. Menurut Ketua
PHRI Kota Bandung Momon Abdurachman, beberapa
waktu yang lalu, menyatakan penyandang cacat juga
memiliki kemampuan seperti halnya orang normal misalnya
kemampuan membaca dan menulis.
Dari segi pendidikan, penyandang cacat juga banyak
yang telah meraih gelar sarjana. Momon Abdurachman
menambahkan, warga difabel dapat bekerja sesuai dengan
kemampuan. Perusahaan perhotelan dapat menampung
pekerja disable lewat program corporate social responsibility
(CSR).
Menaker Hanif Dhakiri memberikan dukungan dan
apresiasi yang tinggi kepada para pengusaha yang
mempekerjakan warga difabel. Dia juga memberikan
dukungan kepada warga difabel yang telah berbuat luar
biasa. “Kalian anak-anak yang luar biasa. Saya mengapresiasi
perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja difabel,”
ungkapnya, di acara Nakertrans Expo, di Jakarta, beberapa
waktu yang lalu.
Menurutnya, Kemenaker terus berupaya
memformulasikan kebijakan dan menjalankan berbagai
program atau kegiatan untuk mewujudkan masyarakat
yang inklusif dan aksesibel untuk semua, terutama bagi para
tenaga kerja penyandang disabilitas. UU No. 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat menegaskan penyandang cacat
berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
dan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi.
Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan
pendataan dan pemetaan jumlah angkatan kerja difabel di
Tanah Air. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pembagian
sektor yang berpotensi diisi oleh warga difabel. Berdasarkan
data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada 1,5 juta
pekerja difabel belum mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, pada saat ini pemerintah telah menyediakan
fasilitas penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar
kerja tak terkecuali untuk angkatan kerja difabel. Dalam
mekanisme ini, pencari kerja difabel difasilitasi dengan
memberikan informasi pasar kerja, bimbingan penyuluhan
mengenai minat bakatnya, serta gambaran jabatan yang
akan diduduki. Di lain pihak, pengguna tenaga kerja difabel
difasilitasi dengan informasi mengenai persediaan tenaga
kerja difabel beserta kualifikasi yang dimiliki pencari kerja
difabel.
Sementara itu, Kementerian Sosial menyiapkan skema
pelatihan kewirausahaan untuk kaum difabel. Pelatihan
kewirausahaan dilakukan di panti sosial, selter, dan dinas
sosial di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Sosial Khofifah
Indar Parawansa, warga difabel disiapkan agar mandiri dan
produktif.
Pelatihan tersebut bertujuan agar setelah mendapat
pelatihan warga difabel bisa bekerja secara mandiri, bahkan
bisa mempekerjakan orang lain. Semua unit pelaksana teknis
panti sosial menyiapkan pola pelatihan tersebut. Selain
itu, para penyandang difabel juga mendapat kesempatan
menjadi pegawai negeri sipil.
Pada pemerintahan Jokowi saat ini, warga difabel yang
diberi peluang menjadi pegawai negeri sebanyak 300
orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 orang bekerja
di Kementerian Sosial dan 100 orang bekerja di lembaga
lain. Bidang pekerjaan yang disediakan disesuaikan dengan
kemampuan mereka masing-masing.
Pekerjaan LayakInternational Disability Day yang diperingati setiap
tanggal 3 Desember pada tahun 2014 mengambil tema
“Decent Work for People with Disabilities”, atau pekerjaan
yang layak bagi kaum difabel atau penyandang cacat. Tema
ini perlu mendapatkan perhatian bersama mengingat selama
ini hanya sebagian kecil warga difabel yang memperoleh
pekerjaan yang layak.
Kondisi yang dialami oleh warga difabel selama ini
merupakan dampak dari cara pandang masyarakat terhadap
mereka. Selama ini sebagian besar masyarakat memandang
warga difabel lebih sebagai obyek sosial daripada individu
yang memiliki hak setara sebagaimana anggota masyarakat
lainnya. Akibatnya banyak dari warga difabel yang hidup
dalam kemiskinan.
Dalam The Convention on the Human Rights of Person
with Disabilities dijelaskan bahwa setiap negara harus
menjamin kesetaraan bagi kaum difabel untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak. Sementara itu, perlindungan terhadap
hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi warga
difabel di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 14
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan
pemerintah dan swasta wajib mempekerjakan kaum difabel
di perusahaannya.
Pada pasal berikutnya, Pasal 28 disebutkan tentang
sanksi hukum atas pelanggaran terhadap Pasal 14, berupa
kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebesar
dua ratus juta rupiah. Selanjutnya untuk mempermudah
pelaksanaan teknis maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep – 205/MEN/1999
yang mempertegas tentang quota bagi tenaga kerja difabel
MainReport
BRIDGE07ok.indd 10 5/18/2015 4:16:20 PM
Page 11
11BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id10
yang mensyaratkan 1 pekerja difabel untuk 100 karyawan
dalam setiap perusahaan.
Jumlah warga difabel di Indonesia cukup banyak dan
diperkirakan akan terus bertambah dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Nasional
(Kemenkes), penderita difabel pada 2011 sebanyak 6,7
juta jiwa atau 3,11 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Sedangkan menurut catatan dari World Health Organization
(WHO), Indonesia memiliki penderita difabel lebih dari 10
juta jiwa.
Pembagian PeranPembagian peran antar pihak yang terkait sangat
diperlukan guna mewujudkan hak pekerjaan yang
layak bagi warga difabel. Pihak pemerintah dalam hal
ini Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan berperan
aktif mensosialisasikan serta mendorong pelaksanaan
KepMen 205/MEN/1999 terhadap perusahaan. Selain itu,
pemerintah juga diharapkan mampu merancang program
pemberdayaan untuk warga difabel dengan memperhatikan
aspek yang mendukung kemandirian mereka. Dengan
demikian, warga difabel tidak menjadi tergantung pada
pada sektor formal.
Selanjutnya, pihak swasta atau perusahaan diharapkan
tidak mengembangkan prilaku diskriminatif terhadap
pekerja difabel dengan menyediakan fasilitas yang aksesibel
serta lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka. Tempat
kerja yang aksesibel dan lingkungan kerja yang kondusif
bagi difabel pada dasarnya akan dapat meningkatkan
kualitas kerja para pekerja difabel. Dengan demikian, biaya
untuk penyediaan alat serta ruang kerja yang aksesibel pada
dasarnya akan meningkatkan produktifitas perusahaan.
Selain itu, peran penting dalam rangka mendukung
terwujudnya hak pekerjaan bagi warga difabel juga
sangat diperlukan dari organisasi difabel. Mereka berperan
melakukan fungsi kontrol terhadap realisasi perundangan
dan kebijakan tentang ketenagakerjaan bagi warga difabel.
Selain itu, mereka juga diharapkan mampu melakukan
pembinaan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia warga difabel.
Kerjasama dan pembagian peran antara pemerintah,
swasta, dan organisasi difabel dalam mengupayakan
peningkatan mutu kehidupan warga difabel melalui
penyediaan akses pekerjaan harus dilakukan dalam posisi
yang setara. Bukan menempatkan kaum difabel sebagai
obyek dari kebijakan namun lebih sebagai mitra sejajar.
Hal terpenting dari kerjasama dan pembagian peran
antar pihak tersebut diatas selain peningkatan kualitas
sumber daya manusia warga difabel juga penyediaan
fasilitas yang aksesibel di tempat kerja bagi warga disabel.
Pengadaan fasilitas yang aksesibel oleh perusahaan
seringkali dilihat dari perhitungan untung rugi bukan dari
sudut pandang pemenuhan hak dasar bagi warga difabel
agar mereka mampu melakukan aktivitas secara lebih
optimal.
Akhirnya, penyediaan akses lapangan pekerjaan bagi
warga difabel pada dasarnya akan terkait dengan keperpihan
nurani. Fasilitas bagi warga difabel bukan sebuah preference,
tapi lebih merupakan hak yang semestinya didapat oleh
mereka. Fasilitas tersebut merupakan kelengkapan bagi
warga difabel agar mampu beraktivitas secara layak serta
mampu berkompetisi dengan individu lainnya. n
FOTO: dplu.go.idFOTO: cibinong.kemensos.go.id
MainReport
BRIDGE07ok.indd 11 5/18/2015 4:16:46 PM
Page 12
13BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id12
Merespon banyaknya peristiwa kecelakaan di
tempat kerja, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan baru-baru ini
meluncurkan produk baru yang diberi
nama Return to Work (RTW). Jika diartikan secara
harfiah, return to work berarti kembali bekerja.
Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS
Ketenagakerjaan, Achmad Riadi mengatakan, program
ini merupakan perluasan manfaat pada Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diberikan dalam
bentuk pendampingan pada kasus kecelakaan kerja
yang dialami oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Riadi menambahkan, pendampingan pada manfaat
RTW diberikan sedari dini (early involvement) mulai dari
terjadinya musibah kecelakaan sampai kembali bekerja.
“Dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi
jembatan menuju kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Dilandasi konsep dan filosofi bahwa jaminan
sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial
kepada masyarakat guna menjamin kepastian
pemenuhan kebutuhan hidup layak terhadap
risiko-risiko sosial yang terjadi, Achmad meyakini,
Kembali BekerjaSetelah Kecelakaan Tak Terlupakan
Apa yang melintas dalam pikiran seseorang, yang terkena musibah kecelakaan di tempat kerja? Umumnya ia akan merasa sangat galau dan tak tahu harus berbuat apa. Bingung memikirkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan. Setelah sembuh, masih pula harus melewati fase pemulihan yang memakan waktu dan biaya. Dan jika akhirnya dapat sepenuhnya pulih, belum tentu, perusahaan tempatnya bekerja masih mau menerimanya kembali. Tak memiliki pekerjaan dapat membuat seseorang merasa frustrasi, bahkan depresi, karena tak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehilangan harga diri.
Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Riadi
MainReport
BRIDGE07ok.indd 12 5/18/2015 4:16:57 PM
Page 13
13BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id12
MainReport
bahwa program RTW akan menjadi program
berkesinambungan. Salah satu diantaranya adalah
risiko cacat akibat kecelakaan kerja yang berpotensi
menyebabkan tenaga kerja dan keluarganya
kehilangan pekerjaan dan masuk ke dalam masyarakat
golongan vulnerable, near poor atau bahkan menjadi
poor.
Dalam mengimplementasikan Program JKK-Return to
Work ini, BPJS Ketenagakerjaan memerlukan dukungan dan
kerjasama seluruh stakeholder. Pada tanggal 16 april 2015
kemarin, BPJS telah menginisiasi deklarasi kepada
berbagai stakeholder yaitu Pemerintah yang diwakili
oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Sosial, APINDO, Serikat Pekerja, untuk mendukung
implementasi Program Return to Work di Indonesia.
Menurut Achmad, sampai kini sudah ada 300
perusahaan peserta BPJS yang berpartisipasi dalam
program RTW. Di masa depan, diharapkan semua
perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya
dalam RTW. Program ini memberikan pelayanan
komprehensif dimulai dari sejak perawatan setelah
kecelakaan, pemulihan baik fisik maupun secara
psikologis, sampai akhirnya pekerja dapat kembali
mandiri. Kecelakaan yang menyebabkan hilangnya
limb (tangan dan/atau kaki), tentu akan menyebabkan
pekerja merasa trauma, frustrasi bahkan depresi.
“Program RTW akan terus mendampingi pekerja ini
sampai akhirnya menerima prosthetic limb (kaki atau
tangan palsu) berikut perawatan dan latihan setelah
pemasangan prosthetic limb tersebut di BLK (Balai
Latihan Kerja),” terangnya.
Para aktuaris ahli di BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Riadi,
telah melakukan kalkulasi dengan cermat tentang RTW,
dan dipastikan memiliki sustainability (berkesinambungan).
RTW memberikan pelayanan komprehensif selain upaya
kuratif, rehabilitatif, dan pelatihan vokasional.
Pertimbangan sustainability program ini juga didukung
oleh regulasi bahwa dari iuran Program Jaminan Kecelakaan
Kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, dana kelolaan JKK
diberikan kembali sepenuhnya kepada manfaat Program
JKK bagi tenaga kerja, karena BPJS Ketenagakerjaan hanya
mendapatkan fee untuk mengelola Program ini dan tidak
mengambil keuntungan dari dana kelolaan Program JKK.
Kecelakaan di tempat kerja atau saat bekerja,
terjadi karena banyak faktor. Ada perusahaan yang
sudah melaksanakan 3K dengan baik, tetapi pekerja
yang tidak mematuhinya, seperti misalnya pembersih
kaca jendela di gedung jangkung yang tidak memakai
helm saat bekerja dengan gondola, atau petugas
yang harus menghirup bau-bau kimia keras, namun
menolak memakai masker. Ada pula kebijakan
perusahaan yang tidak didesain berdasarkan
keadaan, misalnya layanan antar makanan cepat saji
yang dijamin sampai tujuan dalam waktu tidak lebih
dari 15 menit. Kondisi jalanan yang padat membuat
pengantar harus memacu kendaraannya dengan
menerobos banyak halangan dan memungkinkan
terjadi kecelakaan.
Secara rinci Achmad menjelaskan, prosedur
pelayanan RTW dimulai saat peserta yang
mengalami kecelakaan kerja, mendapatkan
penanganan di pelayanan kesehatan dengan terlebih
dahulu menginformasikan kepada Manajer Kasus
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (KK
PAK). Manajer Kasus atau Case Manager ini akan
terus mendampingi pekerja sampai sembuh dan
dapat kembali bekerja. Apabila peserta mengalami
keterbatasan fungsi maupun kehilangan organ
tubuhnya yang mengakibatkan peserta mengalami
cacat fungsi maupun cacat anatomi, maka peserta
akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan
program RTW, dimana terlebih dahulu pihak
perusahaan dan peserta yang mengalami cacat
memberikan persetujuan secara tertulis. Selanjutnya,
Manajer Kasus KK PAK akan mendampingi peserta
dalam proses Return to Work (RTW). “Manajer Kasus
KK PAK ini nantinya memantau pengobatan dan
perawatan yang tepat dan efektif bagi pasien serta
memfasilitasi percepatan proses pemulihan atau
rehabilitasi,” imbuhnya.
Achmad mengharapkan, program RTW ini dapat
meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja,
dan perusahaan tidak perlu menganggarkan biaya
perawatan dan pelatihan pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja. Serahkan semua pada BPJS dan
jika masa-masa sulit telah berhasil dilalui, perusahaan
dapat menerima kembali pekerja tersebut.
“Kecelakaan hebat akan menimbulkan trauma yang
akan terus diingat sepanjang hidup, itu sebabnya BPJS
juga akan mendampingi pekerja untuk mempelajari
keahlian baru agar dapat bekerja di divisi lain, yang
tidak akan mengingatkannya terus pada kecelakaan
yang pernah menimpanya,” paparnya.
Untuk meningkatkan pelayanan RTW, BPJS
Ketenagakerjaan menargetkan perluasan jejaring
Trauma Center (TC) di seluruh Indonesia dari 1300
jejaring fasilitas kesehatan sebanyak 900 faskes
TC pada akhir 2014 menjadi pada 2500 jejaring
faskes TC pada saat BPJS Ketenagakerjaan mulai
berimplementasi penuh mulai Juli 2015. Dari semua
layanan faskes TC ini, akan dilengkapi dengan
kemudahan akses online yang dapat memberikan
layanan data peserta online real time untuk percepatan
dan kemudahan pelayanan kepada peserta di jejaring
fasilitas kesehatan Trauma Center.
BPJS Ketenagakerjaan memerlukan dukungan
BRIDGE07ok.indd 13 5/18/2015 4:16:57 PM
Page 14
15BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id14
MainReport
dan kerjasama seluruh stakeholder. Pada tanggal 16
april 2015 kemarin, BPJS telah menginisiasi deklarasi
kepada berbagai stakeholder yaitu Pemerintah
yang diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Sosial, APINDO, Serikat Pekerja, untuk
mendukung implementasi Program Return to Work
di Indonesia.
Menurut Achmad, sampai kini sudah ada 300
perusahaan peserta BPJS yang berpartisipasi dalam
program RTW. Di masa depan, diharapkan semua
perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya
dalam RTW. Program ini memberikan pelayanan
komprehensif dimulai dari sejak perawatan
setelah kecelakaan, pemulihan baik fisik maupun
secara psikologis, sampai akhirnya pekerja dapat
kembali mandiri. Kecelakaan yang menyebabkan
hilangnya limb (tangan dan/atau kaki), tentu
akan menyebabkan pekerja merasa trauma,
frustrasi bahkan depresi. “Program RTW akan
terus mendampingi pekerja ini sampai akhirnya
menerima prosthetic limb (kaki atau tangan palsu)
berikut perawatan dan latihan setelah pemasangan
prosthetic limb tersebut di BLK (Balai Latihan
Kerja),” terangnya.
Para aktuaris ahli di BPJS Ketenagakerjaan, lanjut
Riadi, telah melakukan kalkulasi dengan cermat
tentang RTW, dan dipastikan memiliki sustainability
(berkesinambungan). RTW memberikan pelayanan
komprehensif selain upaya kuratif, rehabilitatif, dan
pelatihan vokasional.
Pertimbangan sustainability program ini juga
didukung oleh regulasi bahwa dari iuran Program
Jaminan Kecelakaan Kerja yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan, dana kelolaan JKK diberikan
kembali sepenuhnya kepada manfaat Program JKK
bagi tenaga kerja, karena BPJS Ketenagakerjaan
hanya mendapatkan fee untuk mengelola Program
ini dan tidak mengambil keuntungan dari dana
kelolaan Program JKK.
Kecelakaan di tempat kerja atau saat bekerja,
terjadi karena banyak faktor. Ada perusahaan
yang sudah melaksanakan 3K dengan baik, tetapi
pekerja yang tidak mematuhinya, seperti misalnya
pembersih kaca jendela di gedung jangkung yang
tidak memakai helm saat bekerja dengan gondola,
atau petugas yang harus menghirup bau-bau
kimia keras, namun menolak memakai masker. Ada
pula kebijakan perusahaan yang tidak didesain
berdasarkan keadaan, misalnya layanan antar
makanan cepat saji yang dijamin sampai tujuan
dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Kondisi
jalanan yang padat membuat pengantar harus
memacu kendaraannya dengan menerobos banyak
halangan dan memungkinkan terjadi kecelakaan.
Secara rinci Achmad menjelaskan, prosedur
pelayanan RTW dimulai saat peserta yang
mengalami kecelakaan kerja, mendapatkan
penanganan di pelayanan kesehatan dengan
terlebih dahulu menginformasikan kepada Manajer
Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
(KK PAK). Manajer Kasus atau Case Manager ini akan
terus mendampingi pekerja sampai sembuh dan
dapat kembali bekerja. Apabila peserta mengalami
keterbatasan fungsi maupun kehilangan organ
tubuhnya yang mengakibatkan peserta mengalami
cacat fungsi maupun cacat anatomi, maka peserta
akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan
program RTW, dimana terlebih dahulu pihak
perusahaan dan peserta yang mengalami cacat
memberikan persetujuan secara tertulis. Selanjutnya,
Manajer Kasus KK PAK akan mendampingi peserta
dalam proses Return to Work (RTW). “Manajer
Kasus KK PAK ini nantinya memantau pengobatan
dan perawatan yang tepat dan efektif bagi pasien
serta memfasilitasi percepatan proses pemulihan
atau rehabilitasi,” imbuhnya.
Achmad mengharapkan, program RTW ini dapat
meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja,
dan perusahaan tidak perlu menganggarkan biaya
perawatan dan pelatihan pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja. Serahkan semua pada BPJS
dan jika masa-masa sulit telah berhasil dilalui,
perusahaan dapat menerima kembali pekerja
tersebut. “Kecelakaan hebat akan menimbulkan
trauma yang akan terus diingat sepanjang hidup,
itu sebabnya BPJS juga akan mendampingi pekerja
untuk mempelajari keahlian baru agar dapat bekerja
di divisi lain, yang tidak akan mengingatkannya
terus pada kecelakaan yang pernah menimpanya,”
paparnya.
Untuk meningkatkan pelayanan RTW, BPJS
Ketenagakerjaan menargetkan perluasan jejaring
Trauma Center (TC) di seluruh Indonesia dari 1300
jejaring fasilitas kesehatan sebanyak 900 faskes
TC pada akhir 2014 menjadi pada 2500 jejaring
faskes TC pada saat BPJS Ketenagakerjaan mulai
berimplementasi penuh mulai Juli 2015. Dari semua
layanan faskes TC ini, akan dilengkapi dengan
kemudahan akses online yang dapat memberikan
layanan data peserta online real time untuk
percepatan dan kemudahan pelayanan kepada
peserta di jejaring fasilitas kesehatan Trauma
Center.n
BRIDGE07ok.indd 14 5/18/2015 4:16:58 PM
Page 15
15BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id14
Program Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW), merupakan program yang memberikan perlindungan paripurna bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja parah dan tidak bisa bekerja untuk sementara waktu.
MainReport
PROGRAM RETURN TO WORK BENTUK KEPEDULIAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
Direktorat Pelayanan dan Pengadaan DIvisi Pengembangan Jaminan Ketenagakerjaan,
Drg, Endro Sucahyono, M.Kes
Return to Work merupakan salah satu
layanan prima Badan Penyelengara
jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
yang merupakan pengembangan dari
Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK). Program ini, akan diimplementasikan secara
penuh pada Juli 2015. Dengan adanya program
return to work, para peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang mengalami cacat karena kecelakaan bekerja
akan mendapatkan perlindungan penuh. BPJS
Ketenagakerjaan nantinya akan memberikan biaya
rehabilitasi medis serta pelatihan kejuruan sampai
pekerja itu mampu untuk bekerja kembali.
Kepala Divisi Pengembangan Jaminan, BPJS
Ketenagakerjaan, Drg. Endro Sucahyono, M.Kes
mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan
program Jaminan Kecelakaan Kerja Return To Work
(JKK-RTW), sebagai bentuk pelayanan kepada
BRIDGE07ok.indd 15 5/18/2015 4:17:17 PM
Page 16
17BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id16
MainReport
pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan
kerja. Pelayanan tersebut mulai dari pendampingan
ke Rumah Sakit Trauma Center hingga pembekalan
mental dan keterampilan sampai mereka bisa
bekerja kembali di perusahaannya dan tidak
terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena
ketidakmampuan bekerja.
Program ini, lanjut Endro, sebenarnya sudah
terlaksana sejak tahun 2014 dengan jumlah kasus
yang telah ditangani sampai dengan bulan Maret
2015 sebanyak 38 kasus. Pada tahun 2014 kasus JKK
mencapai 105.383 dengan Cacat Fungsi sebanyak
3.618 kasus, Cacat Sebagian sebanyak 2.616 kasus,
Cacat Total sebanyak 43 kasus, dan meninggal
sebanyak 2.375 kasus.
Pengobatan dan perawatan kesehatan untuk
program JKK-RTW ini, tambahnya, dapat dilakukan
di Rumah Sakit Trauma Center yang ditunjuk oleh
BPJS Ketenagakerjaan sebagai pusat pelayanan
kesehatan dan rehabilitasi bagi peserta yang
mengalami kecelakaan kerja. “Hingga Maret 2015,
BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan
1.300 Rumah Sakit/ Klinik Trauma Center milik
pemerintah maupun swasta yang tersebar di seluruh
Indonesia,” urai Endro.
BPJS Ketenagakerjaan, terang Endro, terus
memberikan jaminan kepada peserta, salah satunya
membantu pekerja yang cacat untuk kembali bekerja
melalui program return to work. “Cacat akibat
kecelakaan kerja yang biasanya oleh perusahaan
dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui
manfaat return to work diupayakan dapat kembali
bekerja meskipun dengan bidang pekerjaan yang
lain,” imbuhnya.
Manfaat ini, lanjutnya, tidak hanya pengobatan
dan rehabilitasi, tetapi BPJS Ketenagakerjaan juga
memberikan pelatihan pascakesembuhan agar
pekerja tetap dapat memiliki kemampuan dan dapat
bekerja kembali. Jika pekerja tidak dapat kembali
bekerja normal dan tidak memungkinkan kembali
bekerja pada bidang atau posisi semula, maka akan
dicarikan pekerjaan yang sesuai di bidang yang lain
di perusahaan yang sama atau perusahaan lainnya.
“Bagi mereka yang mengalami cacat misalnya putus
tangan atau kaki karena mengalami kecelakaan
saat bekerja, diupayakan tetap bisa memperoleh
penghasilan karena masih bekerja,” tambah Endro.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn
G. Masassya menjelaskan, sudah kewajiban BPJS
Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi dan mendorong
pekerja peserta jaminan sosial yang mengalami
kecelakaan lalu cacat untuk kembali bekerja.
“Kecacatan, bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan
masih terbuka peluang untuk bekerja sesuai dengan
kondisi pekerja tersebut,” jelasnya.
Elvyn merangkan, Jaminan Kecelakaan Kerja
Return to Work merupakan perluasan manfaat pada
jaminan kecelakaan kerja, berupa pendampingan
BRIDGE07ok.indd 16 5/18/2015 4:17:20 PM
Page 17
17BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id16
kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja
yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat,
mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai
dengan dapat kembali bekerja. “Tujuan program
ini, untuk memastikan pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa
menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja
karena kecacatan yang dialaminya,” jelasnya.
Deklarasi Program Return to WorkMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), Muhammad
Hanif Dhakiri bersama Direktur Utama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,
Elvyn G Masassya mendeklarasikan program return to
work atau kembali kerja. “Program kembali bekerja
ini memudahkan saya untuk menegakkan praturan
tersebut agar perusahaan membuka peluang kerja
bagi insan cacat,” kata Menaker.
Pendeklarasian program Return To Work ini,
disaksikan oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaaan
Indonesia (Apindo) dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) berisi antara lain berkomitmen
mendukung penderita cacat untuk bekerja kembali
setelah mengalami kecelakaan.
Menaker mengatakan, sesungguhnya peraturan
perundangan mewajibkan setiap perusahaan untuk
merekrut minimal satu persen pekerja cacat di
perusahaannya. Mulai 1 Juli 2015 perlindungan bagi
para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau
penyakit akibat kerja akan terus makin meningkat.
Dengan adanya program Jaminan Kecelakaan
Kerja Return to Work (JKK-RTW) dari BPJS
Ketenagakerjaan, kesempatan kerja mereka jadi
terjamin. “Program kembali bekerja ini memudahkan
saya untuk menegakkan praturan tersebut agar
perusahaan membuka peluang kerja bagi insan
cacat,” kata Menteri.
Menaker mengingatkan, risiko kerja akhir-
akhir ini semakin meningkat sebagai dampak dari
penggunaan mesin, alat kerja, bahan berbahaya, dan
faktor lingkungan kerja. “Pemerintah mendukung
upaya-upaya perlindungan menyeluruh di
lingkungan kerja,” kata Hanif.
Program JKK RTW diluncurkan BPJS
Ketenagakerjaan seiring dengan meningkatnya jumlah
kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Para
pekerja butuh perlindungan yang menjamin untuk
dapat tetap bekerja walaupun pernah mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, rata-
rata dalam sehari tercatat 397 kasus kecelakaan
kerja/ hari, pekerja mengalami kecacatan tercatat 25
kasus/ hari, cacat total satu kasus/ hari, dan korban
meninggal dunia sembilan kasus/ hari.
Program Return To Work berlaku, saat peserta
yang mengalami kecelakaan kerja lalu mendapatkan
penanganan kuratif di trauma center di rumah
sakit. Apabila peserta dinyatakan cacat maka bisa
mengikuti rehabilitasi setelah perusahaan dan
peserta yang cacat memberikan persetujuan secara
tertulis.
Peran Case ManagerJaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-
RTW) merupakan salah satu program unggulan
yang telah dipersiapkan dalam menyongsong BPJS
Ketenagakerjaan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015,
untuk menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan
Pekerja.
Endro pun memaparkan, alur pelayanan return
to work dimulai saat peserta yang mengalami
kecelakaan kerja, mendapatkan penanganan kuratif
di RS Trauma Center melalui Case Manager atau
manajer kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat
Kerja (KKPAK). Apabila peserta dinyatakan cacat
maka terdapat proses rehabilitasi di mana pihak
perusahaan dan peserta yang mengalami cacat
memberikan persetujuan secara tertulis.
Selanjutnya, manajer Kasus KKPAK akan
mendampingi peserta dalam proses return to work.
Manajer kasus KKPAK ini nantinya, memantau
pengobatan dan perawatan yang tepat dan efektif
bagi pasien serta memfasilitasi percepatan proses
pemulihan atau rehabilitasi. Setelah pengobatan
dan rehabilitasi tuntas, manajer kasus KKPAK
memberikan pelatihan pasca kecacatan dan motivasi
kepada peserta yang bertujuan untuk memastikan
peserta dapat bekerja kembali secara normal.
“Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan,
namun tidak memungkinkan bagi peserta yang
bersangkutan untuk kembali bekerja pada posisi
yang sama sebelum mengalami kecelakaan, manajer
kasus KKPAK akan mencarikan solusi lain dengan
cara memberikan pelatihan dan keterampilan khusus
yang sesuai agar peserta dapat bekerja di unit kerja
atau bidang lain pada perusahaan yang sama,”
ungkap Endro.
Menurut Endro, manajer kasus KKPAK berperan
sebagai jembatan bagi tenaga kerja, pihak medis,
manajemen perusahaan, serikat pekerja dan balai
pelatihan kerja. Secara institusi mereka akan
ditempatkan di 11 kantor cabang di seluruh Indonesia.
MainReport
BRIDGE07ok.indd 17 5/18/2015 4:17:20 PM
Page 18
19BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id18
“Manajer kasus perannya, untuk
mendampingi dan memberikan motivasi
bagi tenaga kerja yang mengalami
kecelakaan kerja untuk bangkit dan
semangat sampai bisa kembali bekerja,”
tuturnya.
Dalam upaya melatih para manajer
kasus, lanjut Endro, BPJS Ketenagakerjaan
telah menjalin kerjasama dengan DGUV
dan GIZ Jerman. Sebagaimana diketahui,
DGUV dan GIZ Jerman merupakan
lembaga Institusi Jaminan Sosial
Jerman yang berhasil menerapkan
program ini di Jerman dan juga sudah
diakui secara internasional. Sedangkan
GIZ Jerman akan memfasilitasi dan
menginisiasi pengiriman dan sertifikasi
internasional para Case Manager BPJS
Ketenagakerjaan.
Dalam kerjasama ini, BPJS
Ketenegakerjaan akan mengirim case
manager untuk belajar langsung bagaimana
cara implementasi program Return To
Work di Jerman. Kerjasama ini merupakan
pengembangan dari program return to
work, dengan melatih para case manager
dan memberi sertifikasi internasional untuk
para case manager BPJS Ketenagakerjaan.
“Negara Jerman sendiri dipilih karena mereka
telah terbukti berhasil dalam melaksanakan
program Return To Work,” imbuh Endro.
Untuk sertifikasinya sendiri,
lanjut Endro, BPJS Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan National Institute
of Disability Management and Research
(NIDMAR), Kanada. Dengan adanya
sertifikasi ini, BPJS Ketenagakerjaan
memiliki lisensi dalam melatih case
manager-nya secara internal melalui
program Certified Disability Management Program
yang diakui dunia.
Endro menambahkan, manfaat program Return
To Work lainnya pemberian bantuan sosial beasiswa
kepada anak Tenaga Kerja yang mengalami cacat
total dan Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal
sebesar Rp 12.000.000. Manfaat ini mengacu pada
UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.
“JKK-RTW merupakan salah satu program unggulan
yang telah dipersiapkan dalam menyongsong BPJS
Ketenagakerjaan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015,
untuk menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan
Pekerja,” paparnya.
Saat ini, Endro mengakui, manajer kasus yang
dimiliki baru 11 orang yang ditempatkan di 11 kantor
cabang, namun secara bertahap akan dipenuhi
diseluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
“Pertama baru di 11 kantor cabang wilayah dan
selanjutnya di tempat atau kantor yang startegis.
Namun ketika gongnya RPP disahkan, mau tidak
mau, manajer kasus harus ditempatkan di semua
kantor BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
Karena itu merupakan amanah yang tertuang
dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang harus
dijalankan. Ke depannya, setiap kantor cabang ada
manajer kasus,” jelasnya. n
MainReport
BRIDGE07ok.indd 18 5/18/2015 4:17:22 PM
Page 19
19BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id18
Sistem pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan akan segera diimplementasikan.
Dengan adanya sistem pengawasan dan pemeriksaan, seluruh pekerja di Indonesia diharapkan bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
dapat merasakan manfaat program jaminan sosial pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan Akan Memberlakukan
Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan
Manfaat
Menjelang beroperasi penuh pada 1 Juli
2015, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
mempersiapkan banyak hal.
Selain mendorong perluasan kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan juga fokus meningkatkan
pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan
yang sudah menjadi peserta dan akan menjadi
peserta.
BPJS Ketenagakerjaan siap melakukan tindakan
tegas bagi perusahaan di Indonesia yang tidak
mengikuti aturan terkait kewajiban mendaftarkan
karyawannya menjadi peserta. Agar ketentuan
yang diamanahkan undang-undang tersebut
bisa berjalan efektif, BPJS Ketenagakerjaan akan
membentuk unit pengawasan dan pemeriksaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Massasya mengatakan, hingga saat ini masih banyak
perusahaan di Indonesia yang belum menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjalankan
amanah dengan baik, BPJS Ketenagakerjaan
membentuk unit pengawasan dan pemeriksaan
(wasrik). Dengan adanya wasrik, lanjut Elvyn,
diharapkan terjadi peningkatan kepesertaan bagi
perusahaan di Indonesia.
Elvyn mengaku, dibentuknya unit pengawasan
dan pemeriksaan agar perusahaan-perusahaan di
Indonesia mematuhi segala aturan yang mewajibkan
karyawannya didaftarkan menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Untuk memperkuatnya, BPJS
Ketenagakerjaan juga akan melakukan kerja sama
dengan instansi terkait.
BRIDGE07ok.indd 19 5/18/2015 4:17:25 PM
Page 20
21BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id20 21BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id20
Manfaat
Sementara itu, Kepala Urusan Pengawasan dan
Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Haris Mansyur
menjelaskan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah
membentuk unit pengawasan dan pemeriksaan
yang tugas dan perannya melakukan pengawasan
dan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan
di Indonesia.
Dalam kaitan itu, lanjut Haris, BPJS
Ketenagakerjaan sedang merekrut petugas
pengawas dan pemeriksa yang ditempatkan di
seluruh kantor cabang. Untuk mempersiapkan
wewenang baru ini, BPJS Ketenagakerjaan
akan mempersiapkan 132 petugas untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan ini.
Dan dalam melakukan tugas baru tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan akan bekerjasama dengan pihak
Kejaksaan untuk memberikan sanksi. “Saat ini, kami
sudah merekrut 132 karyawan baru untuk di didik
jadi pengawas dan pemeriksa,” ujarnya.
Haris mengatakan, petugas pengawas yang
direkrut itu bukan PPNS tapi statusnya pegawai
BPJS Ketenagakerjaan. Jika ditemukan perusahaan
yang melanggar aturan, maka petugas pengawas
BPJS Ketenagakerjaan akan meneruskan
temuannya kepada pengawas ketenagakerjaan dari
Kemenakertrans dan kejaksaan. Kalau ada indikasi
tindakan pidana, akan diserahkan temuan tersebut
ke kepolisian.
Sanksi Pelayanan Publik Bagi Yang Melanggar
Menurut Haris, jika surat peringatan yang
telah dibuat untuk mengimbau perusahaan agar
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak
ditindaklanjuti, maka pihaknya akan membuat
surat rekomendasi agar perusahaan pemberi kerja
dijatuhi sanksi berupa tidak mendapat pelayanan
publik tertentu atau penghentian pelayanan publik
melalui pemerintahan daerah (Pemda) setempat.
Penghentian pelayanan publik yang dapat dilakukan
diantaranya dengan menunda penerbitan maupun
perpanjangan izin usaha, tidak diberikan IMB, dan
lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam
peraturan yang berlaku.
Sanksi bagi perusahaan yang tidak mendapat
pelayanan publik tertentu, Haris mengaku, BPJS
Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan
pemerintah daerah di 23 provinsi. Dengan
kerjasama itu, maka perusahaan yang mau
mendapat izin baru atau memperpanjang izin
usahanya harus membuktikan kepesertaannya di
BPJS Ketenagakerjaan. “Sanksi itu diberikan oleh
pemda, tapi rekomendasinya dari kami. Dan kami
siap merekomendasikan itu,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan
tengah menyusun Peraturan BPJS Ketenagakerjaan
tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. Draftnya
sudah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan
HAM untuk proses harmonisasi. Salah satu yang
akan diatur kewajiban bagi seluruh perusahaan
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak
mematuhi aturan maka akan diberi surat teguran
sampai penjatuhan sanksi.
Haris menyebutkan, sebenarnya soal sanksi
sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-
undangan terkait BPJS. Diantaranya peraturan
pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan
Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial. PP No. 86 Tahun 2013 itu,
menurut Haris, juga mengamanatkan BPJS untuk
menerbitkan Peraturan tentang Tata Cara dan
Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan.
Haris mengungkapkan, banyak langkah
strategi yang dapat diterapkan dalam menyerap
serta meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. “Kami berharap ke depan apabila
seluruh upaya yang telah kami lakukan melalui kerja
sama dengan Pemda dapat direalisasikan dengan
baik, maka bukan hal yang mustahil pada waktu
yang tidak relatif lama berhasil meningkatkan
kepesertaan 100 persen,” pungkasnya.
Haris pun mengingatkan kepada pekerja yang
tidak didaftarkan perusahaannya untuk jadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan, bisa menyambangi kantor
BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftar secara
mandiri. Setelah menerima data pekerja, BPJS
Ketenagakerjaan akan menyambangi perusahaan
yang bersangkutan untuk menagih iuran. “Kami
siap, silakan para pekerja yang perusahaannya
tidak mendaftarkan sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, mendaftar sendiri. Nanti kami
yang urus ke perusahaannya,” tegasnya n
BRIDGE07ok.indd 20 5/18/2015 4:17:26 PM
Page 21
21BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id20 21BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id20
Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) mutlak harus dilakukan dalam
menghadapi persaingan global dan
pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) yang mulai berlangsung akhir 2015. Selain
itu, pada tahun ini juga telah memasuki “Indonesia
Berbudaya K3 2015”. Hal itu mengingatkan semua
pihak, pimpinan perusahaan, para pekerja, serikat
buruh, asosiasi karyawan, perguruan tinggi dan
masyarakat pada umumnya agar menyadari
pentingnya K3 yang pada akhirnya akan dapat
menurunkan angka kecelakaan kerja.
K3 merupakan salah satu aspek perlindungan
ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari
setiap tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu terus
didorong partisipasi aktif dari masyarakat industri
bersama pemerintah dan masyarakat agar terus
berusaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja
dan melaksanakan budaya K3 di perusahaan.
Pelaksanaan kegiatan K3 akan dapat memenuhi
tuntutan negara maju terhadap persyaratan suatu
produk barang atau jasa seperti harus memiliki mutu
yang baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan
dan memenuhi standar internasional.
Hal tersebut merupakan tantangan
sekaligus peluang dalam meraih
keberhasilan perdagangan global.
Selain itu, persyaratan tersebut juga
selalu dikaitkan dengan perlindungan
bagi tenaga kerja, konsumen dan hak
asasi manusia.
Agar penerapan budaya K3 dapat
berjalan efektif di perusahaan maka
perlu diintegrasikan pada setiap
jenjang manajemen perusahaan dan
hal itu dilakukan melalui pendekatan
prinsip manajemen agar tidak hanya
mengurangi kecelakaan kerja, tapi
juga menekan tingkat keparahan dan
pencapaian kecelakaan nihil.
Risiko KecelakaanKecelakaan kerja pada dasarnya merupakan
setiap kejadian kecelakaan yang berhubungan
dengan pekerjaan. Sejumlah referensi menyebutkan
kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh pekerjaan
atau pada waktu seseorang melaksanakan
pekerjaan. Kecelakaan akibat kerja adalah suatu
kejadian yang tidak diduga, tidak dikehendaki dan
dapat menyebabkan kerugian baik jiwa maupun
harta benda (Rachman, 1990). Sementara itu,
menurut Suma’mur (1989), kecelakaan akibat kerja
adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja
pada perusahaan, artinya bahwa kecelakaan kerja
terjadi disebabkan oleh pekerjaan atau pada waktu
melaksanakan pekerjaan.
Semua pekerja yang bekerja di perusahaan
berisiko mengalami kecelakaan kerja. Sangat banyak
bahaya yang bisa muncul di sekitar tempat kerja.
Salah satu cara untuk mencegah kecelakaan kerja
adalah dengan menetapkan prosedur pekerjaan
dan melatih para pekerja untuk bisa menjalankan
Penerapan prinsip budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal akan melindungi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan
kerja, meningkatkan produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, dan meningkatkan daya saing perusahaan.
MENGURANGI RESIKO
Katiga
KECELAKAAN KERJA
BRIDGE07ok.indd 21 5/18/2015 4:17:37 PM
Page 22
23BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id22
prosedur tersebut. Dalam membuat prosedur
pekerjaan yang berisiko menimbulkan bahaya
kecelakaan kerja harus diidentifikasi risiko bahaya
dan disiapkan cara menanggulanginya.
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk
mencegah risiko kecelakaan kerja. Pertama, perlu
dikaji risiko kecelakaan kerja dari setiap pekerjaan
yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan
membuat JSA (Job Safety Analisys) atau analisa
keselamatan kerja. Pihak yang membuat JSA adalah
orang yang bertanggung jawab
dan terlibat langsung terhadap
pekerjaan tersebut, misalnya
Supervisor. Setelah JSA dibuat
dan disetujui oleh orang
yang berwenang, kemudian
disosialisasikan kepada semua
pekerja yang terlibat pada
pekerjaan tersebut. Dengan
demikian diharapkan semua
pekerja dapat memahami
adanya risiko kecelakaan dari
pekerjaan yang dilaksanakan
dan mereka mengetahui cara
untuk menghilangkan atau
mengurangi risiko tersebut.
Kedua, perlu dihentikan
pekerjaan yang berbahaya. Maksud
penghentian pekerjaan di sini bukan
berarti menghentikan kegiatan
kerja secara total, melainkan hanya
bersifat sementara untuk mengatasi
bahaya tersebut. Jika JSA sudah
dilakukan dengan baik, namun masih ada bahaya yang
timbul karena perkembangan kerja, dan tidak terdeteksi
pada JSA, maka sebaiknya pekerjaan dihentikan sementara.
Kemudian dicari solusi agar pekerjaan dapat tetap berjalan
dengan aman.
Ketiga, perlu dilaporkan setiap kecelakaan yang
terjadi dan kejadian hampir celaka sekecil apa pun
kepada orang yang berwenang, misalnya Safety
Officer atau Supervisor. Dengan melaporkan setiap
kejadian kecelakaan, maka akan dapat dikurangi
potensi bahaya yang timbul sebelum menjadi
kecelakaan yang dapat berakibat sangat fatal.
Mencegah Kecelakaan Sejumlah referensi tentang K3 menyebutkan
bahwa pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan
melalui dua aktivitas dasar. Pertama, mengurangi
kondisi kerja yang tidak aman. Mengurangi
kondisi kerja yang tidak aman menjadi lini depan
perusahaan atau laboratorium dalam mencegah
kecelakaan kerja. Penanggungjawab keselamatan
kerja harus merancang tugas sedemikian rupa
untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya
fisik. Dalam hal ini perlu digunakan risk assesment
atau checklist inspeksi alat untuk mengidentifikasi
dan menghilangkan bahaya yang berpotensi
menimbulkan kecelakaan kerja.
Kedua, mengurangi tindakan karyawan yang
tidak aman. Tindakan pekerja yang tidak aman,
atau tidak sesuai prosedur kerja,
dapat dikurangi dengan berbagai
cara, antara lain yaitu: (1) seleksi
dan penempatan pekerja sesuai
kompetensi, (2) kampanye tentang
keselamatan kerja, (3) pelatihan
mengenai prosedur kerja dan
keselamatan kerja serta dorongan
positif, (4) komitmen dari manajer
tingkat atas terhadap pelaksanaan
K3.
Penerapan K3 di tempat kerja
merupakan upaya utama dalam
mewujudkan lingkungan kerja yang
aman, nyaman dan sehat serta
melindungi dan meningkatkan
pemberdayaan pekerja yang
sehat, selamat dan berkinerja
tinggi. Sekadar mengetahui dan
memahami tujuan yang akan
dicapai, tanpa melaksanakan
tindakan nyata dalam aspek
higiene perusahaan, ergonomi,
kesehatan dan keselamatan kerja, bukan merupakan
cara yang tepat untuk mengatasi kemungkinan
terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja.
Berkaitan dengan hal di atas, strategi penerapan
manajemen risiko sangat dibutuhkan dalam
mencapai dan mempertahankan keunggulan suatu
perusahaan. Pada prinsipnya manajemen risiko
merupakan upaya mengurangi dampak negatif
risiko yang mengakibatkan kerugian pada asset
organisasi baik berupa manusia, material, mesin,
metoda, hasil produksi maupun finansial. Secara
sistematik dilakukan pengendalian potensi bahaya
serta risiko dalam proses produksi melalui aktivitas
sebagai berikut: (1) identifikasi potensi bahaya,
(2) penilaian risiko sebagai akibat manifestasi
potensi bahaya, (3) penentuan cara pengendalian
untuk mencegah atau mengurangi kerugian, (4)
penerapan teknologi pengendalian, (5) pemantauan
dan pengkajian selanjutnya.n
Katiga
BRIDGE07ok.indd 22 5/18/2015 4:17:54 PM
Page 23
23BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id22
Industrial Accident Compensation Insurance
(IACI) merupakan sistem asuransi sosial
pertama di Korea, yang sudah berumur
sekitar 50 tahun. Hingga kini sistem Asuransi
Kompensasi Kecelakaan Industri itu, telah
berulangkali direvisi mulai dari manfaatnya, isi
hingga sistem klaim yang terus ditingkatkan. Kini
IACI adalah satu-satunya sistem jaminan sosial di
Korea yang memiliki benefit melebihi standar ILO.
IACI Act menjadi pelindung pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja / terluka dan keluarga
mereka. Sekaligus dapat menjadi sistem yang
bisa mengatasi dua masalah perusahaan, yakni
: masalah keuangan perusahaan dan tanggung
jawab mereka – terhadap karyawan.
Pemerintah Korea Selatan, masih terus
berupaya memperbaiki IACI Act, meliputi :
proses persetujuan penyakit akibat kerja, kualitas
perawatan medis bagi pekerja, rehabilisasi – untuk
kembali bekerja (RTW), dan premi kompensasi buat
pekerja di luar uang saku buat pekerka yang terluka
/ mengalami kecelakaan kerja.
Perbaikan IACI Act dilakukan oleh para pihak
yang terkait, antara lain : pihak pekerja, perusahaan,
pemerintah, dokter dan pihak sarana pelayanan
kesehatan, serta institusi profesional di bidang
kesejahteraan sosial (KCOMWEL).
Ihwal IACI Act sendiri, terinspirasi saat
diberlakukannya LSA (Labour Standard Act),
pada tahun 1953 – yang memerintahkan majikan
untuk memberikan kompensasi kepada karyawan
yang cedera atau sakit karena kerja, sebagai
suatu kewajiban. Namun, baru pada tahun 1963,
pemerintah Korea Selatan membuat IACI Act.
IACI Act adalah sistem asuransi sosial tertua,
di antara empat sistem asuransi sosial yang ada
di Korea Selatan. Pada awal pembentukan IACI
Act mengalami banyak kesulitan dan juga dalam
aplikasinya. Setelah berulangkali mengalami
perbaikan, baru mulai berjalan dengan baik.
Pertamakali dibuat, IACI Act hanya berlaku bagi
pekerja pertambangan dan manufaktur / pabrik,
yang meliputi 500 pekerja full time. Sedangkan
pekerja lainnya perlindungan yang diberikan sesuai
UU Tenaga Kerja Standar yang umum.
Sejak itu, cakupan IACI Act terus diperluas,
Setelah setengah abad beroperasi sistem asuransi sosial di Korea, dengan puluhan kali mengalami perbaikan, kini
sistem itu bisa berjalan dengan baik. Kini program Return To Work mendapat perhatian khusus. Seperti apa?
RETURN TO WORKDI NEGERI GINSENG
Seberang
BRIDGE07ok.indd 23 5/18/2015 4:18:09 PM
Page 24
25BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id24
hingga pada 1 Juli 2000, perlindungan bagi
karyawan untuk kecelakaan kerja, diwajibkan buat
seluruh perusahaan –-dengan satu atau lebih
karyawan yang dipekerjakan. Setidaknya, ada
sekitar 13,88 juta pekerja yang saat ini menerima
manfaat AICI Act, yang meliputi sekitar 1,56 juta
perusahaan.
Seiiring dengan perluasan cakupan, juga
dilakukan perbaikan secara kualitatif, antara lain,
realisasi dari aspek manfaat jaminan sosial, yang
meliputi pembayaran pensiun, manfaat kecacatan,
dan biaya pemakaman.
Pada tahun 2008, kembali dilakukan perbaikan
yang signifikan terhadap kompensasi pekerja. Revisi
dilakukan Komite Kompensasi Pengembangan
Asuransi Pekerja bersama Komisi Tripartit, dengan
tujuan meningkatkan kualitas di dalam memenuhi
aspek rasa keadilan buat para pekerja, meliputi:
proses persetujuan penyakit, lama perawatan
medis, dan program rehabilitasi yang tepat.
Selain itu, yang mendapat perhatian untuk
terus diperbaiki adalah kompensasi pekerja kembali
bekerja (return to work /RTW). RTW diklasifikasikan
empat macam : “kembali ke pekerjaan lama”,
“bekerja di sebuah perusahaan baru”, “wirausaha”,
dan “pengangguran”. Tiga kategori pertama
didefinisikan sebagai penyelesaian kembali-
ke-pekerjaan, dan “pengangguran” sebagai
incompletion pengembalian-ke-bekerja.
Pelaksanaan program RTW, faktor sosial
memiliki peran yang besar, namun faktor medis
juga tidak boleh diabaikan. Banyak faktor lain yang
jadi pertimbangan, meliputi : durasi pekerjaan, lama
bekerja, gender (pria/wanita), usia (muda/tua),
juga peringkat perusahaan (kecil/menengah/
besar).
Kaitan dengan faktor medis, pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja, yang memiliki
jangka waktu cuti sakit yang lebih panjang
menunjukan rendahnya RTW, karena perlu
adaptasi untuk bekerja kembali. Jadi waktu
cuti sakit yang dipersingkat, bisa membantu
pekerja tidak perlu adanya adaptasi RTW.
Faktor lain, yang mempengaruhi RTW
pekerja, adalah pelayanan rehabilitasi
pekerjaan. Maksudnya, mencari layanan
pelatihan kejuruan/ketrampilan, atau dapat
didefinisikan sebagai kursus pengobatan yang
komprehensif, meliputi juga upaya rehabilitasi,
terapi kejuruan/pelatihan, mencari pekerjaan
dan reemployment (mempekerjakan kembali)
Tingkat RTW pekerja Korea yang
mengalami kecelakaan kerja, telah meningkat dari
40% pada tahun 2000, menjadi 57,2% pada tahun
2009, dan lebih dari 65% pada tahun 2014. Bila
dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya,
ini bukan tingkat yang buruk. Namun, tingkat RTW
bagi pekerja penyandang cacat berat, tingkat
pengembalian ke tempat kerja asli masih rendah.
Saat perbaikan IACI Act, tahun 2008,
pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi
vokasional (kejuruan) sementara masih ditetapkan
secara terpisah. Pasalnya, rehabilitasi kejuruan
dan medis tidak terhubung satu sama lain, karena
manfaat rehabilitasi kejuruan hanya dapat diminta
setelah penghentian tunjangan perawatan medis.
Belakangan ini, diperkenalkan suatu
penatalaksanaan terpadu dengan manajemen
kasus - proses kolaboratif seluruh RTW, yang
mempromosikan cara hemat dalam perawatan
medis yang berkualitas bagi kompensasi pekerja,
dengan sebutan ‘Layanan Privat’. Namun, pada
pelaksanaannya tersendat , karena kurangnya
manajer kasus berkualitas dan panduan yang tepat.
Antisipasinya, KCOMWEL telah melatih manajer
kasus, sejak lima tahun lalu. Mereka bisa berharap
dengan memiliki banyak manajer kasus terlatih
diharapkan mampu melakukan peran penting
dalam penatalaksanaan terpadu bagi kompensasi
pekerja untuk program RTW.
Sehingga tujuan utama IACI mengobati pekerja
yang mengalami kecelakaan kerja, dapat kembali
bekerja tercapai. n
Seberang
BRIDGE07ok.indd 24 5/18/2015 4:18:11 PM
Page 25
25BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id24
Agus Prabowo Karyawan PT. Grafitecindo Ciptaprima
BPJS Ketenagakerjaan Memberikan Pelatihan
Agar Saya Bisa Bekerja Kembali
Musibah tidak bisa diperkirakan kapan
datangnya, dan tidak bisa diatur
waktunya. Kita tidak bisa mengelak
saat musibah itu datang di rumah,
di jalan ataupun di kantor. Hal itulah
yang dialami Agus Prabowo, 20 tahun, karyawan
kontrak PT Grafitecindo Ciptaprima (Grafitec)
Cikarang, yang bertugas sebagai operator mesin
pengepakan mengalami kecelakaan kerja pada
bulan Februari tahun 2014 yang mengakibatkan
kehilangan tangan kanannya.
Agus menceritakan, peristiwa naas itu terjadi
ketika sedang bekerja dengan mesin pengepakan
(pressing), secara tidak sengaja tangan kanannya
terjepit didalam mesin tersebut sehingga
menyebabkan remuk dan jari kelingking hampir
putus. “Jempol saya hancur, jari kelingking hampir
putus dan sebagian lengan tangan dagingnya
hampir habis,” kenang Agus.
Mengetahui hal tersebut, pihak Grafitec
langsung membawa Agus ke Rumah Sakit (RS)
Trauma Center rujukan BPJS Ketenagakerjaan dan
didampingi oleh Manajer Kasus Kecelakaan Kerja
dan Penyakit Akibat Kerja (KK PAK) Kantor Cabang
(Kacab) Cikarang. Di RS Trauma Center, Agus
mendapatkan perlindungan kuratif melalui program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Sesuai dengan arahan tim medis rumah sakit,
tangan kanan Agus disarankan agar diamputasi
untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi.
Peristiwa tersebut membuatnya mengalami trauma,
minder dan kekhawatiran terkait masa depannya.
“Saat dikatakan dokter tangan saya harus
diamputasi, saya hanya pasrah saja,” ucap Agus.
Guna mengatasi trauma Agus, BPJS
Ketenagakerjaan Kacab Cikarang mengikutsertakan
Agus dalam program Return To Work (RTW)
dengan persetujuan Grafitec. Manajer Kasus KK
PAK Cikarang secara rutin mendorong proses
rehabilitatif untuk mengembalikan kemampuan
fisik dan mentalnya. Manajer Kasus KK PAK
Cikarang memberikan motivasi dan bimbingan
pada Agus, untuk terus melatih tangan kirinya
agar tetap bisa beraktifitas sebagaimana mestinya.
“Saya mengucapkan terimakasih atas bantuan
dan perhatian BPJS Ketenagakerjaan, khususnya
Manajer Kasus Kecelakaan Kerja, sehingga saya
dapat bekerja kembali,” tutur Agus.
Setelah tiga bulan proses pengobatan dan
perawatan, Agus kembali bekerja di Grafitec dengan
posisi yang berbeda, yaitu sebagai staf bagian
administrasi HRD. Manajemen Grafitec kemudian
Testimoni
BRIDGE07ok.indd 25 5/18/2015 4:18:13 PM
Page 26
27BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id26
Herry WahyuHRD Manager HRD PT Grafitecindo Ciptaprima
Karyawan Bagi Perusahaan Kami Merupakan Asset Yang Berharga
PT Grafitecindo Ciptaprima (Grafitec)
merupakan perusahaan yang bergerak
di bidang printing and packaging, dan
hasil produksinya kebanyakan untuk
di ekspor. Hasil produksi Grafitec
diantaranya, mencetak kemasan untuk produk dan
juga paper bag. “Kebanyakan produksi kami untuk di
ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang,” ucap Herry
Wahyu, HRD Manager PT Grafitecindo Ciptaprima.
Herry menerangkan, Holding perusahaan
Grafitec adalah PT Sansico Utama yang memiliki
beberapa anak perusahaan di beberapa daerah.
Saat ini, lanjutnya, perusahaan Grafitec memiliki
1400 karyawan.
Terkait musibah yang dialami Agus, salah satu
karyawan Grafitec, Herry mengatakan, selama ini
setiap karyawan yang bekerja di perusahaan Grafitec
didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. “Tujuan kami,
untuk mengatisipasi kalau terjadi kecelakaan kerja
saat dalam bekerja ataupun kecelakaan di jalan,”
terangnya.
Saat musibah kecelakaan kerja yang menimpa
Agus, lanjutnya, pihak perusahaan langsung
membawa Agus ke rumah sakit rujukan BPJS
sepakat mengangkatnya sebagai karyawan tetap.
BPJS Ketenagakerjaan melalui Manajer Kasus
KK PAK Cikarang, terus berusaha meningkatkan
kompetensi Agus dengan memberikan pelatihan
khusus dalam bidang ketrampilan administrasi
komputer. “Diharapkan dengan keahlian baru ini,
saya dapat meningkatkan kinerja dan meraih masa
depan yang lebih baik di tempat kerja,” ujar Agus.
Kasus diatas merupakan salah satu contoh bukti
nyata dari pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan
Kerja- Return To Work (JKK-RTW). Program JKK-
RTW ini berdasarkan pada Undang-undang (UU)
No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
telah menyatakan bahwa tenaga kerja penyandang
cacat berhak memperoleh kesamaan kesempatan
dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan
yang layak seperti warga negara Indonesia lainnya.
“Melihat musibah yang saya alami, Saya memberi
masukan kepada seluruh perusahaan di Indonesia
untuk segera mendaftrakan pekerjanya ke BPJS
Ketenagakerjaan karena bersar sekali manfaat yang
dirasakan untuk pekerja dan perusahaan itu sendiri,”
imbuh Agus.
Sejatinya, program Return To Work ini merupakan
perluasan dari program jaminan kecelakaan kerja
(JKK) yang sebelumnya hanya memberikan pelayanan
kesehatan pasca kecelakaan kerja dan rehabilitasi,
kemudian ditambah dengan memberikan pendampingan
kepada pekerja dan memastikan tenaga kerja bisa kembali
kerja di perusahaannya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap, bagi pekerja
yang mendapatkan program return to work
bisa kembali kerja ditempatnya semula karena
karyawan itu merupakan asset perusahaan. Tapi
memang ada beberapa alternatif yang dibuat BPJS
Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja dan mendapatkan program return
to work. Pertama, diupayakan pekerja tersebut
bekerja kembali ditempat yang sama dengan
pekerjaan yang sama. Kedua, bekerja kembali di
tempat yang sama dengan pekerjaan yang serupa.
Ketiga, bekerja di tempat perusahaan yang sama
tapi pekerjaannya berbeda. Keempat, bekerja di
perusahaan berbeda dengan pekerjaan yang sama.
Dan kelima, bekerja di perusahaan yang berbeda
dengan pekerjaan yang berbeda pula.
Namun kedepannya, BPJS Ketenagakerjaan,
berencana akan memperluas cakupan benefit yang
di dapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja
dari program Return To Work ini. n
Testimoni
BRIDGE07ok.indd 26 5/18/2015 4:18:13 PM
Page 27
27BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id26
Ketenagakerjaan. “Yang pertama kita lakukan adalah
memastikan kondisi Agus dulu, kita kirimkan tim
kesahatan perusahaan ke rumah sakit tersebut dan
menanyakan kepada pihak rumah sakit bagaimana
kondisinya,” imbuh Herry.
Herry menjelaskan, perusahaan terus
memantau perkembangan Agus, bahkan setiap
hari berkomunikasi dengan pihak rumah sakit
memastikan kondisi Agus. Begitu juga dengan
kondisi keluarganya agar tidak perlu khawatir,
karena perusahaan siap bertanggungjawab dengan
kejadian yang menimpa Agus.
Untuk proses pemulihannya, lanjut Herry,
perusahaan juga memberikan waktu seluas-luasnya
untuk istirahat di rumah sampai pulih benar.
Setelah itu, silahkan datang ke perusahaan untuk
bekerja kembali. “Agus datang ke perusahaan dan
dipekerjakan kembali, setelah tiga bulan menjalani
perawatan. Pokoknya sembuh dulu, kalau sudah
sehat dan sudah siap secara fisik dan mentalnya
baru kerja kembali,” tuturnya.
Herry memaparkan, karena melihat kondisinya,
perusahaan meminta Agus tidak
bekerja di tempat semula. Perusahaan
menyadari Agus tidak mungkin
ditempatkan dibagian produksi.
Untuk itu, dicarikan posisi pekerjaan
yang tepat untuk Agus. Hasil rapat
manajemen, akhirnya diputuskan Agus
ditempatkan dibagian administrasi.
Selain itu, tambah Herry, karena
perusahaan bertanggungjawab
atas musibah yang terjadi, Agus
yang sebelumnya karyawan kontrak
diangkat menjadi pegawai tetap
dengan syarat bisa bekerja kembali
dan siap ditempatkan dimana saja
sesuai dengan kemmapuan yang
dimiliki.
Herry menjelaskan, sebenarnya
perhatian perusahaan tidak
hanya kepada Agus saja tetapi
juga kepada seluruh karyawan
Grafitec yang mengalami musibah
kecelakaan kerja. Dan mereka, akan
dipekerjakan kembali sesuai dengan
kemampuannya.
“Perhatian yang diberikan
bukan hanya kepada Agus saja, tapi
karyawan lain juga kami perhatikan.
Setelah itu, kami pekerjakan kembali
di perusahaan ini. Kebetulan yang
terjadi pada Agus, merupakan
kecelakaan kerja paling parah yang
dialami karyawan kami,” ucap Herry.
Apa yang dilakukan manajemen perusahaan,
tambah Herry, memang sudah menjadi kebijakan
bahwa yang namanya karyawan adalah asset yang
berharga yang harus diperhatikan. “Di manajemen
kami sudah menjadi kebijakan, bahwa yang namanya
karyawan adalah asset yang berharga,” papar Herry.
Herry juga mengatakan, dari pemilik perusahaan
sendiri yang menyarankan Agus dipekerjakan
kembali. Dan tidak boleh hanya terpaku di satu
bidang pekerjaan saja, tapi harus belajar keahlian di
bidang yang lain agar bisa berkembang. “Jadi, rasa
kemanusiaan dari pemilik perusahaan sangat besar
sekali,” ungkapnya.
Dukungan Grafitec terhadap Agus merupakan
salah satu contoh teladan bagi perusahaan di
Indonesia dalam kasus penanganan kecelakaan
kerja. Dimana, Grafitec memperlakukan Agus
sama seperti karyawan lain, yaitu sebagai asset
perusahaan yang berharga. n
Testimoni
BRIDGE07ok.indd 27 5/18/2015 4:18:15 PM
Page 28
29BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id28
Perilaku menyimpang investor dalam
berinvestasi sangatlah banyak. Yang
paling sering terjadi adalah perilaku
overconfidence atau percaya diri yang
berlebihan. Investor yang telah cukup
lama berkecimpung dalam investasi, khususnya
di saham, dan apalagi jika selama ini menuai
keberhasilan, pada suatu ketika bisa mengalami
overconfidence, lalu melupakan prinsip-prinsip
berinvestasi.
Sebut saja seorang investor mendapatkan
informasi, yang dianggapnya hanya dia yang tahu,
atau tahu lebih dahulu. Berdasarkan informasi
tersebut, yang sering kali tidak diverifikasi lagi,
maka yang bersangkutan mengambil keputusan
investasi, misal membeli saham. Padahal, sering kali,
informasi yang mengalir begitu saja masih berupa
isu. Alhasil ketika membeli saham dengan harapan
harga saham tersebut akan meningkat, malah yang
terjadi penurunan harga. Kenapa demikian? Karena
informasi yang diterima tidak lengkap. Sementara
yang bersangkutan terlalu yakin dan percaya diri
bahwa informasi yang diterimanya akurat.
Contoh overconfidence yang lain adalah ketika
harga saham mengalami pernurunan. Investor yang
merasa memiliki pengetahuan dan intuisi sering kali
mengabaikan batas risiko yang bisa ditanggungnya.
Sebut saja ketika harga saham sudah turun 10
persen dari harga beli. Ada investor yang percaya
diri bahwa harga saham akan segera pulih dan naik
Anda tentu sering mendengar ada investor sukses. Namun, di sisi lain, tidak sedikit investor yang gagal total. Perilaku setiap investor berbeda. Ada investor yang memiliki perilaku normal, ada juga yang bias atau menyimpang. Bagaimana konkretnya?.
PERILAKU INVESTOROLEH: ELVYN G. MASASSYA
Investment
BRIDGE07ok.indd 28 5/18/2015 4:18:19 PM
Page 29
29BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id28
kembali. Padahal, dalam realitasnya, harga saham
malah semakin merosot. Sudah terlambat untuk
dijual karena kerugiannya sudah sangat membesar.
Apa artinya? Artinya, batasan untuk cut loss mesti
ada.
Misalnya penurunan harga saham 10 persen.
Demikian juga dengan ketika harga saham mengalami
peningkatan. Kenaikan 10 persen sudah hebat.
Namun, ada investor yang percaya diri kalau harga
saham akan naik terus. Padahal kemudian, harga
saham malah merosot. Maka yang bersangkutan
kehilangan momentum untuk mendapatkan capital
gain yang besar.
Bentuk overconfidence yang juga sering
menimbulkan masalah adalah ketika seorang investor
melupakan jurus diversifikasi dalam portofolio
sahamnya. Keyakinan yang terlalu hebat terhadap satu
sektor tertentu atau bahkan saham tertentu secara
emosional mendorong investor untuk membeli
saham disektor tersebut dalam jumlah yang sangat
besar dan kemudian diversifikasi menjadi terabaikan.
Memang, kalau sektor tersebut memiliki kinerja
gemilang, investor akan menuai keuntungan
yang besar. Namun, jika sedikit saja ada masalah
di sektor tersebut, tentu saja harga saham akan
terjungkal. Akhirnya, investor akan menuai kerugian.
Overconfidence semacam ini malah beda tipis
dengan rasa serakah, yakni ingin mendapatkan
untung yang sebesar-besarnya. Padahal, investasi
yang benar adalah, ketika target keuntungan ditakar
sedemikian rupa, sehingga risikonya juga masih
dapat ditoleransi.
Dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa
overconfidence sebenarnya merupakan wujud
dari judgement yang tidak memiliki latar kuat. Jadi
lebih berupa persepsi, interpretasi, keyakinan yang
belum tentu benar. Padahal, dalam berinvestasi,
bentuk rasionalitas, pengetahuan, kompetensi mesti
ditempatkan di atas intuisi ataupun judgement.
Perilaku representatifSelain berbentuk overconfidence, perilaku
investor yang kerap bermuara pada kegagalan
berinvestasi adalah representative. Apa maksudnya?
Ketika seseorang dihadapkan pada satu situasi, maka
cara memahami situasi itu sering kali berlandaskan
pada pengalaman yang telah dimilikinya. Artinya,
masalah yang dihadapi saat ini relatif sama dengan
yang pernah dialami di masa lalu. Jadi, cara
penanganan di masa lalu digunakan kembali. Itu
prinsipnya.
Padahal, dalam investasi, situasi tidak selalu
seperti itu. Katakanlah mengenai harga saham. Di
masa lalu, secara statistik, ada satu saham yang
harganya akan meningkat lagi setelah mengalami
penurunan, misalnya selama sepekan. Kondisi
seperti itu berulang-ulang terjadi. Nah, pengalaman
tersebut digunakan kembali ketika mengambil
keputusan terhadap saham yang sama. Misalkan,
ketika harga sudah turun selama sepekan, diyakini
harganya tidak akan turun lagi dan atau akan segera
mengalami peningkatan sehingga investor membeli
saham tersebut. Ternyata dalam realitasnya, harga
saham masih terus turun, padahal investor sudah
terlanjur membeli. Kenapa bisa begitu? Sederhana
saja, karena faktor penurunan harga saham, setiap
waktu pasti berbeda. Atau bisa berbeda pada masa
yang berbeda.
Bentuk perilaku “ representatif” yang lain adalah
ketika seorang investor menggunakan pendekatan
stereotip. Artinya, kalau satu saham di satu sektor
yang berkembang mengalami peningkatan harga,
maka langsung menyimpulkan bahwa sektor di mana
saham itu berada pasti prospektif. Dampaknya, yang
bersangkutan membeli lagi saham-saham lain di
sektor yang sama. Padahal, dalam realitasnya, kendati
berada di sektor yang sama, kinerja tiap saham bisa
sangat berbeda.
Kesimpulannya, perilaku menyimpang investor
bukanlah karena investor tidak cerdas, tetapi lebih
karena aspek emosional yang mempengaruhi
sikap. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin menuai
kegagalan dalam berinvestasi, ada baiknya untuk
merenungkan sekejap mengenai perilaku personal
Anda. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki.
Selamat berinvestasi. n
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Kompas, 19 April 2014 Hal: 11
Investment
BRIDGE07ok.indd 29 5/18/2015 4:18:21 PM
Page 30
31BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id30
21 JANUARI 2015 PERESMIAN GEDUNG PANGKALAN BUNBPJS Ketenagakerjaan meresmikan gedung baru kantor cabang Pangkalan Bun. Dihadiri oleh Direktur Umum dan SDM Bapak Amri Yusuf dan Bupati Kobar Dr H Ujang Iskandar. Peresmian tersebut merupakan sebagai bentuk kesiapan operasi penuh BPJS Ketenagakerjaan bidang pelayanan.
24 JANUARI 2015 SERVICE BULE PRINTSebagai bentuk implemetasi pelayanan baru BPJS Ketenagakerjaan menggukana konsep pelayanan prima. Tampak dalam gambar direktur pelayanan Bapak Ahmad Riadi saat membuka acara pelatihan terhadap karyawan tetap dan outsourcing di kantor pusat tanggal 24 Januari 2015 di Jakarta.
8 JANUARI 2015 AUDIENSI DENGAN PRESIDENJajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tentang kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menjelang full operation pad tanggal 1 Juli 2015 bertempat di Istana Presiden Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015.
18 FEBRUARI 2015 AUDIENSI DENGAN MANHANJajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan dan audiensi dengan menteri pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di gedung kementerian pertahanan.
Galeri
29 JANUARI 2015 PRESS GATHERINGBPJS Ketenagakerjaan melakukan publikasi laporan tahunan yang dikemas dalam bentuk press gathering di Bandung. Tampak dalam gambar Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan saat menunjukkan laporan tersebut di hadapan para wartawan.
BRIDGE07ok.indd 30 5/18/2015 4:18:37 PM
Page 31
31BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id30
17 Maret 2015 Peresmian Gedung PaluSebagai bagian dari peningkatan pelayanan terhadap peserta, BPJS Ketenagakerjaan cabang Palu merenovasi gedung. Tampak dalam gambar Drs. H Longki Djanggola, Msi Gubernur Sulawesi Tengah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya saat menandatangani prasasti gedung tersebut.
19 Maret 2015 Obsession AwardDirektur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya terima penghargaan
sebagai Best CEO pada ajang Obsession Award 2015. Penghargaan ini
diberikan dihadapan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Kempinski Jakarta.
3 Maret 2015 Gathering InvestasiGuna meningkatkan hubungan bersama mitra investasi, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan gathering yang dihadiri oleh mitra investasi
Galeri
BRIDGE07ok.indd 31 5/18/2015 4:18:45 PM
Page 32
33BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id32
Dalam upaya pengembangan
program Jaminan Kecelakaan Kerja
Return To Work (JKK-RTW), BPJS
Ketenagakerjaan menjalin kerjasama
dengan DGUV dan GIZ Jerman.
DGUV dan GIZ Jerman merupakan lembaga institusi
jaminan sosial Jerman yang berhasil menerapkan
program ini dan sudah diakui secara internasional.
Dan Negara Jerman sendiri, telah terbukti berhasil
dalam melaksanakan program return to work.
Selanjutnya, GIZ Jerman akan memfasilitasi dan
menginisiasi pengiriman dan sertifikasi internasional
para case manager BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam kerjasama ini, BPJS Kesehatan akan
mengirim case manager untuk belajar langsung
bagaimana cara implementasi program return
to work di Jerman. Kerjasama ini merupakan
pengembangan program Jaminan Kecelakaan Kerja
Return To Work, dengan memberikan pelatihan
para case manager dan pemberian sertifikasi
internasional.
Setelah melalui tahapan proses seleksi,
Agar dalam pelaksanaan program return to work bisa berjalan efektif
dan tepat sasaran, BPJS Ketenagakerjaan mengutus dr. Tripambudi
Santoso dan dr. H. Suci Rahmad, M.Kes mengikuti training mengenai
return to work di Jerman.
CASE MANAGER BPJS KETENAGAKERJAAN BERSERTIFIKASI INTERNASIONAL
Figur
BRIDGE07ok.indd 32 5/18/2015 4:18:46 PM
Page 33
33BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id32
terpilihlah dr. Tripambudi Santoso dan dr. H. Suci
Rahmad, M.Kes untuk mengikuti Pelatihan Program/
internship Certified Disability Management
Professional (CDMP) di DGUV Berlin, Jerman selama
dua bulan, tepatnya dari tanggal 17 Oktober sampai
21 Desember 2014.
Dr. H. Suci Rahmad, M.Kes, salah satu kandidat
terpilih mengatakan, penyeleksian di pimpin oleh
Kepala Divisi Pengembangan Jaminan Bapak
drg. Endro Sucahyono. “Dan kami dinilai mampu
serta dipercaya dapat menyerap pelajaran dan
mengimplementasikan nantinya,” ujarnya.
Banyak ilmu yang didapat oleh mereka berdua,
selama mengikuti training program return to
work di Jerman. dr. Suci pun menjelaskan, dalam
program training tersebut ada tiga agenda penting
yang diterima disana, pertama mendapatkan dan
mempelajari 25 Modul CDMP dari NIDMAR (The
National Institute of Disability Management and
Research). Kedua, melakukan pertemuan atau
visitasi dan diskusi dengan berbagai stakeholder
yang berperan dalam implementasi disability
management. Dan ketiga, mengikuti Ujian Certified
Disability Management Professional.
Dr. Suci mengaku, banyak pelajaran yang
diperoleh selama mengikuti training di Jerman. Ia
pun bercerita, setelah menerima modul mereka pun
mempunyai tugas besar untuk dapat memahami
dan mempelajarinya secara mandiri supaya
lulus ujian. Sesekali mereka berdiskusi dengan
pembimbing selama disana yaitu Sir Dr. Mehrhoff
dan Dr. Gregor Kemper Mr.Oliever Foelke dan lainnya.
Beruntungnya, tambah dr. Suci, semua difasilitasi
menggunakan Bahasa Inggris sehingga lebih
mudah untuk dipahami, karena memang waktunya
terlalu mepet untuk belajar bahasa Jerman sebelum
berangkat. “Selain itu kami mengunjungi beberapa
kota seperti Hamburg, Koln, Frankfurt, Bonn, untuk
melihat secara langsung implementasi disability
management disana dan juga belajar dan berdiskusi
di DGUV Akademi di Hannef dan Bed Hersfeld, serta
mengunjungi beberapa Rumah Sakit Trauma Centre
serta pusat rehabilitasi medis dan vocational training
disana,” kenangnya.
Sementara itu, dr. Tripam menjelaskan, mengikuti
training tersebut sangat berguna untuk mendukung
implementasi Program JKK RTW (Jaminan Kecelakaan
Kerja Return To Work) dimana setiap Negara yang
melaksanakan program Return To Work (RTW)
harus memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi
internasional yang dalam hal ini di lakukan oleh
NIDMAR yang berpusat di Canada.
Hal ini tentunya, lanjut dr. Tripam, juga sebagai
upaya mewujudkan visi menjadi world class dimana
BPJS Ketenagakerjaan telah terstandar internasional
dan sejajar dengan Negara-negara yang telah
melaksanakan konsep ini antara lain Jerman, Korea
Selatan dan Malaysia serta banyak lagi tentunya
yang juga sebagai anggota ISSA (International
Social Security Association).
Sementara itu dr. Suci yang juga menjabat sebagai
Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Tj. Morawa mengaku sangat
bersyukur dipercaya oleh BPJS Ketenagakerjaan
untuk mengikuti training di Berlin dan tepatnya
pada tangal 16 Februari 2015 akhirnya mendapatkan
sertifikasi kelulusan. “Alhamdulillah saya dengan
dr. Tripambudi Santoso lulus dan menadapatkan
gelar “Honorary CDMP”. Hal ini berdasarkan, surat
executive director dari NIDMAR, Canada kepada
General DGUV dari Jerman,” ungkapnya.
Setelah mereka selesai mengukti training,
rencananya ilmu yang di dapat dari sana akan
ditularkan kepada yang lainnya. ‘Kami akan membagi
segala pelajaran dan pengalaman disana kepada
Case Manager yang telah dipilih nantinya sehingga
konsep RTW segera dapat dijalankan di Indonesia,
tentunya secara bertahap,” imbuh dr. Suci.
Namun demikian, dr. Tripam menjelaskan, sudah
banyak beberapa kegiatan yang dilakukan dikantor
pusat melalui Divisi Pengembangan Jaminan
bahkan Program RTW ini telah di-launching dengan
menegaskan bahwa tenaga kerja adalah aset
dan investasi sehingga harus dihargai dan tetap
didukung/ dipekerjakan walaupun mendapatkan
kecacatan. Sementara itu, lanjutnya, dikantor cabang
telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi
langsung ataupun melalui media elektronik untuk
mendapatkan dukungan dan komitmen pelaksanaan
RTW pada perusahaan platinum dan gold, dan
memperluas jaringan trauma centre di RS, Klinik,
Puskesmas yang berkualitas serta bekerjasama
dengan Balai Latihan Kerja.
Dr. Suci mengharapkan, JKK-RTW dapat segara
diimplementasikan, didukung oleh pemerintah
dengan ditandatangainya RPP JKK-RTW oleh
Presiden Jokowi dalam waktu dekat sebelum full
operation BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015,
sehingga mempermudah sosialisasi, penerapan
dan membagi ilmu/ pengalaman yang telah kami
dapatkan tentunya. “Hal ini penting karena program
JKK-RTW adalah untuk kesejahteraan pekerja,”
imbuhnya. n
Figur
BRIDGE07ok.indd 33 5/18/2015 4:18:46 PM
Page 34
35BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id34
BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya
memberikan manfaat dan layanan yang
prima kepada peserta. Salah satunya
adalah pengembangan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW) yang
mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2015. Melalui
program ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan
perlindungan berupa manfaat dan layanan yang
komprehensif kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.
Selain biaya perawatan dan pengobatan, BPJS
Ketenagakerjaan juga akan memberikan biaya
rehabilitasi medis, dan pelatihan kejuruan hingga
peserta tersebut dapat bekerja kembali.
Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan
cara pihak perusahaan dan peserta yang
mengalami cacat memberikan persetujuan secara
tertulis. Selanjutnya petugas khusus dari BPJS
Ketenagakerjaan yang dinamakan Manajer Kasus
akan mendampingi peserta dalam proses Return
to Work (RTW). Manajer Kasus akan memantau
pengobatan dan perawatan yang tepat dan efektif
bagi pasien serta memfasilitasi percepatan proses
pemulihan/rehabilitasi.
Setelah pengobatan dan rehabilitasi tuntas,
manajer kasus memberikan pelatihan pasca
kecacatan yang bertujuan untuk memastikan
peserta dapat bekerja kembali secara normal.
Apabila upaya tersebut telah dilakukan, namun tidak
memungkinkan bagi peserta yang bersangkutan
untuk kembali bekerja pada posisi dan bidang
sebelum mengalami kecelakaan, maka Manajer
Kasus akan mencarikan solusi lain dan memberikan
pelatihan dan keterampilan khusus yang sesuai agar
peserta dapat bekerja di unit kerja atau bidang lain
pada perusahaan yang sama.
Jika usaha tersebut gagal, maka peserta
tersebut akan ditempatkan pada perusahaan baru
dengan kemampuan yang sesuai. Dengan kata lain,
inti dari program JKK-RTW adalah peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang cacat akibat kecelakaan
kerja memperoleh jaminan dapat kembali bekerja.
Sehingga tidak akan terjadi pemutusan hubungan
kerja (PHK) karena dianggap tidak produktif dan
tidak memiliki kemampuan lagi.
Pengembangan ProgramBPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan pihak
Jerman dalam rangka mengembnagkan program JKK-
RTW. Pada 28 Oktober 2014, bertempat di Alliaz Forum,
Berlin, BPJS Ketenagakerjaan menandatangani kerjasama
dengan Institusi Jaminan Sosial Jerman, DGUV dan
GIZ Jerman. Kerjasama ini merupakan kerjasama
trilateral yang bergerak di bidang pengembangan
program JKK-RTW di BPJS Ketenagakerjaan.
Bentuk kerjasama yang dimaksud adalah
pengembangan skema return to work, pelatihan
Manajer Kasus dan sertifikasi internasional bagi
Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama
tersebut ditandatangani oleh dr. Joachim Breuer
(CEO DGUV Jerman), Elvyn G. Masassya (Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan), Karin Kostman
(Direktur GIZ Jerman) yang disaksikan oleh dr. Helje
Kuhn, German Federal Ministry For Economic and
Development dan Agus Supriyadi, Direktur Renstra
& TI BPJS Ketenagakerjaan.
Pada tahap awal kerjasama tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan mengirimkan dua orang Manajer
Kasus untuk belajar dan melihat langsung
implementasi program Return to Work yang
JKK-RTW Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang cacat akibat kecelakaan kerja memperoleh jaminan dapat kembali bekerja. Dengan adanya JKK-RTW tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja yang cacat karena dianggap tidak produktif dan tidak memiliki kemampuan lagi.
Produk/Layanan1-Stop
Manfaat Terhadap Pekerja
BRIDGE07ok.indd 34 5/18/2015 4:18:50 PM
Page 35
35BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id34
diselenggarakan oleh DGUV Jerman. Kerjasama
ini tidak terlepas dari peranan penting GIZ Jerman
yang memfasilitasi dan menginisiasi pengiriman
dan sertifikasi internasional sejumlah Manajer Kasus
BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kerjasama ini, BPJS
Ketenagakerjaan berharap dapat belajar dari lembaga
jaminan sosial dunia seperti DGUV yang telah berhasil
menerapkannya di Jerman dan telah mendapat
pengakuan internasional.
Lindungi PekerjaMulai 1 Juli 2015, perlindungan bagi para pekerja
yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit
akibat kerja akan dilindungi melalui program Jaminan
Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW)
dari BPJS Ketenagakerjaan. JKK RTW merupakan
perluasan manfaat pada Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) yaitu berupa pendampingan kepada peserta
yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan
cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya
musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali
bekerja.
Menurut Menakertrans M Hanif Dhakiri, program
JKK-RTW bertujuan untuk memastikan pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja
tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja
karena kecacatan yang dialaminya. Menurutnya,
pada saat ini potensi dan sumber bahaya yang ada
di tempat kerja semakin meningkat sebagai dampak
dari penggunaan mesin, alat kerja, bahan dan faktor
lingkungan kerja yang bisa mengakibatkan terjadinya
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Menakertrans M Hanif Dhakiri menambahkan,
Pemerintah mendukung upaya-upaya perlindungan bagi
pekerja dari kecelakaan kerja dan ancaman penyakit
akibat kerja. Perlindungan menyeluruh di lingkungan kerja
merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan
pekerja.
Program JKK-RTW dipersiapkan bagi pekerja
yang menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Program
ini diharapkan mencegah
terjadinya kecelakaan kerja
yang dapat mengancam
masa depan para pekerja.
Berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan, secara rata-
rata dalam sehari tercatat
397 kasus kecelakaan kerja,
sedangkan pekerja mengalami
kecacatan tercatat 25 kasus,
cacat total satu kasus dan
korban meninggal dunia
sembilan kasus. Pada 2014,
kasus kecelakaan kerja
mencapai 105.383 dengan
cacat fungsi sebanyak
3.618 kasus, cacat sebagian
sebanyak 2.616 kasus, cacat
total sebanyak 43 kasus, dan meninggal sebanyak
2.375 kasus.
Menurut Drg Endro Sucahyono MKes, Kepala
Divisi Pengembangan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan,
melalui program JKK-RTW berkomitmen memberikan
pelayanan pendampingan hingga pembekalan mental
dan keterampilan bekerja bagi pekerja yang mengalami
disabelitas akibat kecelakaan kerja.
Pendampingan dilakukan mulai di Rumah Sakit
Trauma Center sampai pembekalan mental dan
pemberian keterampilan terhadap pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja. Dengan demikian
mereka bisa bekerja kembali di perusahaannya dan
tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
karena ketidakmampuan bekerja.
Pengobatan dan perawatan kesehatan untuk
program JKK-RTW dapat dilakukan di Rumah Sakit
Trauma Center yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan,
sebagai pusat pelayanan kesehatan dan rehabilitasi
bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
Hingga Maret 2015, BPJS Ketenagakerjaan sudah
bekerjasama dengan 1.300 Rumah Sakit atau Klinik
Trauma Center milik pemerintah maupun swasta di
seluruh Indonesia.n
Produk/Layanan1-Stop
BRIDGE07ok.indd 35 5/18/2015 4:18:52 PM
Page 36
37BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id36
Idea
Keterbatasan seseorang memang tidak
perlu menjadi alasan baginya untuk
tidak bekerja dan berprestasi. Kelompok
orang yang memiliki keterbatasan atau
kaum difabel (different ability) memang sering
diidentikkan sebagai kaum disable, atau golongan
yang kurang mampu terutama untuk mandiri
apalagi berprestasi. Tetapi, ternyata banyak
di antara mereka yang menjadi inspirasi dan
memberikan gagasan bermanfaat bagi orang lain
untuk terus bersemangat dan berprestasi dalam
keterbatasannya.
Ketika mereka memilih untuk bangkit, hal
itu menjadi kekuatan yang dapat menguatkan
mentalitasnya untuk menerima segala kekurangan
yang ada pada dirinya. Kesadaran dan semangat
yang terus bergelora pada akhirnya akan mampu
mengalahkan keterbatasannya untuk meraih cita-
cita dan bahkan mampu menghasilkan prestasi.
Ada di antara mereka yang bahkan berprestasi luar
biasa dan kemudian menjadi inspirasi bagi orang
lain di sekelilingnya.
Menjadi InspirasiAda beberapa orang yang mampu berprestasi
luar biasa dalam keterbatasannya dan kemudian
menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semangatnya
yang luar biasa untuk mewujudkan mimpi dan cita-
cinta membuatnya terus bekerja keras mengalahkan
keterbatasan fisik tubuhnya. Mereka menjadi
manusia sukses dan meraih mimpinya dari kursi
roda. Mereka yang kemudian menjadi inspirator
dan motivator bagi banyak orang adalah Handry
Satriago dan Stephen Hawking.
Handry Satriago, dalam www.andriewongso.
com (15 April 2015) disebutkan berhasil
menaklukkan mimpinya dari kursi roda. Semula
mimpinya rapuh di usia 18 tahun, ketika kanker
getah bening menyerang tubuhnya. Penyakit yang
menyerang kemudian mengantarkannya untuk
SEMANGAT BEKERJA DALAM KETERBATASAN
Seseorang yang cacat, kehilangan anggota tubuh atau lumpuh karena kecelakaan atau penyakit tidak
harus membuatnya menjadi terpuruk. Ada yang berani menghadapi perubahan tersebut dengat
tegar, kemudian bangkit dan bersemangat untuk kembali bekerja, dan bahkan kemudian menjadi
manusia yang berprestasi.
BRIDGE07ok.indd 36 5/18/2015 4:18:54 PM
Page 37
37BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id36
Idea
hidup dengan kursi roda.
Handry Satriago saat itu hanya menghadapi
dua pilihan, meratapi nasib atau bangkit. Dia
memilih untuk bangkit dan terus bekerja keras
untuk mewujudkan mimpinya. Dia berhasil mengikis
rasa malu dan hancurnya kepercayaan diri, hingga
kemudian dia kuliah di Institut Pertanian Bogor
bidang Tekologi Industri Pertanian (Bioindustrial
Engineering) pada tahun 1993.
Semangat Handry Satriago terus membara,
tidak hanya S1 diraihnya. Pada tahun 1997, ia berhasil
menamatkan pendidikan master double degree di
Indonesia dan Australia dengan predikat cum laude.
Dia terus bersemangat menimba ilmu pengetahuan
hingga kemudian berhasil menamatkan pendidikan
S3 di Universitas Indonesia tahun 2010 dengan
predikat “sangat baik”.
Semangatnya terus membara, tidak hanya untuk
pendidikan tetapi juga dalam bersaing di dunia kerja.
Setelah mengawali karirnya di beberapa perusahaan
lokal, Handry Satriago kemudian menjadi CEO
General Elektric (GE) Indonesia, sebuah perusahaan
tertua dan ternama di dunia asal Amerika Serikat.
Dia diangkat sebagai orang pertama asal Indonesia
yang berhasil menjabat posisi tertinggi di GE.
Bahkan ia juga menjadi CEO termuda dalam sejarah
GE (Juli 2011), yakni di usia 41 tahun.
Selain itu, seseorang yang juga berprestasi luar
biasa di atas kursi roda ada;ah Stephen Hawkinh.
Dia adalah penemu teori lubang hitam yang setara
dengan teori relativitas Einstein dan teori evolusi
Darwin yang menjadi karya terpenting dalam ilmu
pengetahuan dan akan terus dipelajari sepanjang
masa.
Menurut Tim Andrie Wongso dalam www.
andriewongso (4 Maret 2015), Stephen Hawking
dalam keterbatasannya mampu menjadi ilmuwan
paling berpengaruh pada saat ini. Karyanya yang
dipublikasikan pada 1988, “A Brief History of Time”,
merupakan salah satu karya terpenting dalam ilmu
pengetahuan.
Stephen Hawking menciptakan karya
pengetahuan terpenting sepanjang sejarah
peradaban di saat dirinya terkena sklerosis lateral
amiotrofik (ALS). Penyakit yang membuatnya
lumpuh dan harus mengandalkan kursi roda untuk
beraktivitas tersebut ternyata tak menghalanginya
untuk terus berkarya.
Stephen Hawking kuliah di Cambridge, dia
digerogoti penyakit saraf sejak usia 21 tahun hingga
akhirnya lumpuh dan bertumpu pada kursi roda.
Dukungan istrinya, Jane, yang tidak kenal lelah,
akhirnya membuat Stephen Hawking berhasil
menyelesaikan karya ilmiahnya yang sangat luar
biasa.
Meraih SuksesSeorang motivator Andrie Wongso pernah
mengatakan, untuk mencapai kesuksesan tidak
ada pilihan lain kecuali seseorang mempunyai
keahlian, bakat atau potensi diri yang lebih baik dari
orang lain. Seseorang yang memiliki keterbatasan
jika dapat mengenali kelebihan yang dimiliki
dalam keterbatasan dirinya kemudian mampu
mengembangkan kelebihannya tersebut maka ia
akan dapat menjadi orang sukses.
Banyak orang yang memiliki keterbatasan tapi
mereka mampu bekerja dan berprestasi sesuai
dengan kemampuan yang mereka miliki. Kita bisa
melihat seseorang yang tidak memiliki tangan tapi
mampu menghasilkan karya lukisan yang sangat
indah dengan kakinya. Kita bisa melihat seorang
yang buta namun bisa menghasilkan karya ukiran
yang sangat indah hanya karena dia masih memiliki
tangan yang bisa meraba keindahan.
Hal terpenting yang perlu menjadi catatan adalah
tidak ada yang “tidak bisa” di dunia ini sepanjang
kita mempunyai keyakinan dan kemauan untuk
melaksanakannya. Ada peribahasa dalam bahasa
Mandarin yang mengungkapkan bahwa “batang
besi pun bisa diasah menjadi jarum”. Menurut Andrie
Wongso, kesuksesan apapun bisa diraih, asalkan kita
rajin, tekun, dan pantang menyerah. Maju selangkah
demi selangkah, konsisten, pada akhirnya akan
membawa kita ke jenjang yang lebih bagus, ke
puncak kesuksesan. n
BRIDGE07ok.indd 37 5/18/2015 4:18:55 PM
Page 38
39BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id38
Wajah Baru Website BPJS Ketenagakerjaan
Teknologi
Amanah undang undang no 24 tahun
2011 tantang badan penyelenggara
jaminan social mengatakan bahwa
PT Jamasostek (Persero) harus
bertransformasi menjasi BPJS Ketenagakerjaan, hal
ini memyebabkan terbentuknya brand baru yang
berubah bentuk lama ke bentuk yang baru.
Tak luput dari sentuhan rebranding tersebut
adalah karakter dari badan itu sendiri, more
fancy, more modern, more friendly, less birocratik
serta less feodalism merupakan bagian hal dalam
bertransformasi.
Guna menyesuaikan dengan karakter
yang ada website BPJS Ketenagakerjaan (ww.
bpjsketenagakerjaa.go.id) dilakukan redesign
baik tampilan maupun struktur dan content yang
berubah secara total dari penampakan website
sebelumnya www.jamsostek.co.id.
Hal yang paling mendasar antara lain :
1. Secara keseluruhan tampilan website
baru menggambarkan nuansa BPJS
Ketanagakerjaan dengan supergrafik 4warna,
putih (Integrity),kuning (Optimism),hijau
(Prosperity) dan biru (Sustainability). Sehingga
terlihat lebih fancy dan menarik.
2. Konsep home menggunakan single page
sehingga sangat memudahkan pengguna
untuk melihat tanpa menggunakan scroll, hal
ini akan terasa lebih bersahabat bagi pembaca.
3. Memuat pengoperasian berbasis teknologi
dengan pengelompokan kepada penyampaian
infomasi dan pengoperasian berbasis
transaksional, kesan more modern akan terasa
dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memang
dibutuhkan penggunan khusunya peserta baik
tenaga kerja maupun perusahaan, diantanya :
a. Aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan pekerja
berupa pengecekan saldo JHT, e-saldo JHT,
pendaftaran hingga klaim elektronik (e-claim).
b. Aplikasi-aplikasi Layanan e-service yang
disediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk
perusahaan calon peserta maupun peserta
BRIDGE07ok.indd 38 5/18/2015 4:19:01 PM
Page 39
39BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id38
BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran untuk calon
perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan
untuk perusahaan peserta diantaranya EPS (electronic
payment system) dan SIPP (sistem Informtion
Pelaporan Peserta).
c. Aplikasi-aplikasi Layanan eservice yang disediakan
BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk pihak ketiga
yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
layanan ini membantu untuk pihak ketiga dalam meng-
akses layanan dari BPJS Ketenagakerjaan, seperti
layanan untuk RSTC (rumah sakit trauma center)
serta BPJS TK CHEKING (layanan untuk checking data
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan).
Untuk dapat mengakses aplikasi-aplikasi diatas pada
kali pertama dapat melakukan registrasi terlebih dahulu
guna selanjutnya mendapatkan aplikasi-aplikasi sesuai
kelompoknya.
Bagi pengguna mobile juga dapat mendownload
aplikasi bpjstk mobile melalui website yang memiliki
fungsi mengecek saldo JHT, simulasi JHT serta
informasi seputar BPJS Ketenagakerjaan.
4. Layanan pengaduan dapat diakses dengan mudah
melalui website dengan memilih salah satu saluran
yang ada call center, facebook maupun twitter hingga
wistle blowing system.
5. Informasi lainnya dapat diakses melalaui menu atas
(header) maupun menu kaki (footer).
Data dan fakta Website www.bpjsketenagakejaan.
go.id menurut Alexa.com pertanggal 28 April 2015
sebagaiberikut :
1. Peringkat di Indonesia menempati di urutan 1.222
2. 98,5% di akses dari local (Indonesia)
3. Keyword yang sering digunakan
Teknologi
Keyword Percent of Search Traffic
1. bpjs 61.45%
2. bpjs ketenagakerjaan 11.61%
3. jamsostek 8.91%
4. bpjs online 3.83%
5. lowongan bpjs 0.75%
4. Situs yang dikunjungi sebelum mengunjungi website bpjs
ketengakerjaan
Site Percent of Unique Visits
1. google.com 17.2%
2. yahoo.com 11.8%
3. google.co.id 11.3%
4. jamsostek.co.id 6.7%
5. facebook.com 2.9%
5. Website yang ngelink ke website bpjsketenagakerjaan.go.id
sebanyak 117 website beserta 5 urutan teratas
Site Page
1. secureserver.net ip-173-201-142-193.ip.secureserver.net...
2. kaskus.co.id kaskus.co.id/lastpost/546ae98c62088130...
3. blogspot.de bayuat.blogspot.de
4. antaranews.com jateng.antaranews.com
5. kontan.co.id rudiyanto.blog.kontan.co.id/2014/11/17...
6.Tempat yang sering dikunjungi setelah masuk ke website
bpjsketenagakerjaan.go.id
Subdomain Percent of Visitors
es.bpjsketenagakerjaan.go.id 67.80%
bpjsketenagakerjaan.go.id (home) 55.71%
cs.bpjsketenagakerjaan.go.id 8.70%
mail.bpjsketenagakerjaan.go.id 7.45%
eproc.bpjsketenagakerjaan.go.id 2.27%
7. Data pengunjung website dilihat dari jenis kelamin, pendidikan
dan tempat.
GENDER
internet Average
Male
Female
BROWSING LOCATION
internet Average
Home
School
Works
EDUCATION
internet Average
No College
Some College
Graduate School
College
BRIDGE07ok.indd 39 5/18/2015 4:19:03 PM
Page 40
41BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id40
AMA GUIDES®
Detail Buku
Oleh : James B. Talmage, MD
J. Mark Melhorn, MD
Mark H. Hyman, MD
ISBN : 1603595309
Rilis : 2011
Halaman : 510
Penerbit : American Medical
Association
Binding : Paperback
Harga : Rp.1.237.000
Resensi
Buku ini telah dicetak ulang
untuk kedua kali. Buku edisi
kedua meiliki ketebalan 510
halaman, dengan tampilan
cover berwarna biru. Judul buku dipilih
font – type huruf, New Times Romans,
yang memberi kesan buku ilmiah
popular.
Maksud dari penulisan buku AMA
(America Medical Association) Guide.
Untuk membantu para profesional
percaya diri menangani keprihatinan
utama dari risiko, kemampuan dan
toleransi terkait untuk kembali bekerja
dan masalah kemampuan kerja.
Ini termasuk literatur medis
UNTUK EVALUASI KEMAMPUAN KERJA DAN KEMBALI BEKERJA
BRIDGE07ok.indd 40 5/18/2015 4:19:03 PM
Page 41
41BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id40
Resensi
terbaru, ditinjau oleh para ahli dan langkah demi
langkah panduan untuk membantu bernegosiasi
kembali ke majikan mengenai kasus pekerjaan.
Para profesional bisa menjadikan Buku “AMA
Guide : Work Ability & Return to Work”, sebagai
acuan dan membimbing mereka dengan penilaian,
pengelolaan kemampuan kerja dan diagnosa dari
kasus kecelakaan kerja, dan sistem tubuh.
Juga untuk membimbing para profesional dalam
mengevaluasi kemampuan kerja yang berimplikasi
pada sosial security – jaminan sosial, serta disbilitas.
Oleh karena itu, Buku Panduan AMA ini,
tepat sebagai referensi, para dokter orthopedist,
ahli bedah syaraf, serta dokter perawatan
rehabilitasi, para medis yang merawat, manajer
kasus kompensasi pekerja, pengacara – yang
terlibat dalam penanganan klaim, manajer SDM
perusahaan, asuransi kecelakaan kerja / cacad,
serta administrator kompensasi pekerja.
Buku Panduan AMA ini, meliputi 24 Bab, yang
isinya secara ringkas dapat di uraikan, dari Bab
I sd 10, menjelaskan berbagai aspek return to
work, seperti: mengapa pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja – harus kembeli bekerja, berfikir
tentang kemampuan kerja – resiko, kapasitas dan
toleransi, cara negosiasi kembali bekerja, kembali
bekerja dengan catatan dan penyangkalan,
diagnosa dan tatalaksana medis berbasis bukti dan
analisa, evaluasi kapasitas fungsional RTW, aspek
medis dan hukum kembali bekerja, penentuan
cacad dan kembali bekerja, obat dan pekerjaan,
serta perawatan primer dan peran dokter untuk
kembali bekerja.
Selanjutnya Bab 11 sd 23, dalam Buku Panduan
AMA ini, membahas bekerja dengan masalah
kepenyakitan, antara lain: masalah tulang belakang,
ekstremitas, kardiovaskuler, paru, syaraf, randang
persendian, saluran pencernaan, saluran kencing,
kanker, kejiwaan, kehamilan, serta sindrom
kelelahan kronis.
Dan, Bab 24 sebagai bab penutup, penulis
membahas perpektif internasional mengenai return
to work.
Menyimak isi dari buku Panduan AMA, yang
lengkap memaparkan segala aspek RTW dan juga
aspek penyakit hubungan kerja, yang menjadi
acuan di Amerika dan juga sejumlah Negara maju.
Tentunya bisa juga menjadi buku acuan yang wajib
dibaca oleh para pemangku kepentingan – terkait
pelaksanaan RTW di Indonesia n
Buku Panduan AMA ini adalah titik awal yang baik, dengan cara berpikir mengenai masalah yang kompleks terkait return to work. Bila mungkin suatu hari para profesional medis serta lainnya akan menghadapi masalah tersebut, mereka bisa memetik pelajaran yang banyak dari Buku Panduan AMA.
Tapi tolong dimengerti ada keterbatasan yang terkait dengan pendekatan ini, yang mungkin menimbulkan pertanyaan tentang landasan bagi pendapat mereka bahwa evaluator akan mengalami kesulitan menjawab singkat. Merujuk kembali ke elemen yang digunakan mereka mungkin tidak benar-benar dikuasai.
Akhirnya, saya menaruh perhatian pada pedoman untuk bagaimana mengevaluasi, agar dokter dapat melakukan identifikasi secara lengkap, akurat, serta menganalisis kegiatan kerja dan tuntutan fisik dari pekerjaan pasien pada saat cedera. Hal ini menjadi elemen penting untuk mengevaluasi kapasitas seseorang – pasca kecelakaan kerja, untuk kembali bekerja di tempat kerja lama, atau di tempat kerja baru.
Jadi meskipun saya percaya publikasi Buku Panduan AMA ini akan menjadi titik awal yang baik, tapi tidak cukup membawa ke titik dimana penggunaannya memungkinkan dokter untuk mengevaluasi sepenuhnya. Dan, secara akurat memprediksi kapasitas seseorang untuk bisa bekerja kembali secara rutin dan berkelanjutan.
Phillip Bussey, Ph.D., CRC
Komentar Pembaca
BRIDGE07ok.indd 41 5/18/2015 4:19:04 PM
Page 42
43BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id42
Adalah Sunarman Sukamto, 40 th,
penyandang difable yang menjabat
Direktur Pusat Pemberdayaan
Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
(PPRBM). Setelah belasan tahun
bekerja di PPRBM, Maman – nama panggilannya,
dipercaya memimpin LSM di Kota Solo, yang
bergerak di bidang pemberdayaan dan advokasi
kesetaraan hak kaum difabel (penyandang cacat).
Bersama karyawannya 29 orang –yang juga
cacat, Maman melakukan upaya pemberdayaan
dan advokasi hak difabel, baik dengan kalangan
pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan
asosiasi pengusaha (Kadin, Apindo, HIPMI, PHRI,
dll). Bahkan di dalam mensosialisasikan kinerja
PPRBM juga memiliki jaringan kerja dengan media
masa dan asosiasi jurnalis (PWI) setempat.
Dan. pada tahun 2014 lalu, penuturan
Maman, PPRBM Solo mulai menjalin relasi BPJS
Ketenagakerjaan. Untuk tahap awal, kerjasamanya
meliputi berbagai aktivitas terkait difabel, seperti
sharing konsep sistem pemberdayaan difabel.
Khususnya pelatihan dan penempatan kerja difabel
pasca kecelakaan kerja.
“Kami siap menjadi mitra untuk
mengembalikan kepercayaan diri dan
memotivasi sumber daya manusia
serta memberikan pelatihan langsung
dengan magang kerja kepada difabel
yang punya UKM,”ujar pria kelahiran
Desa Gondang, Boyolali, tahun 1974
itu.
Jumlah penyandang difabel yang
tercatat di PPRBM Solo, saat ini, untuk
wilayah tujuh Kabupaten / Kota - Solo
Raya, ada sekitar 50 ribuan orang.
Dengan jumlah penderita difabel di
setiap kabupaten berkisar 4.000 –
13.000 orang. “Sebagian besar mereka
adalah usia produktif ,” jelas Direktur
PPRBM itu.
Para penyandang difabel, menurut
Maman, sangat membutuhkan
perlindungan sosial, Mereka memiliki
resiko mengalami kecelakaan umum
maupun kecelakaan kerja, yang lebih tinggi
ketimbang orang normal. Selaku pimpinan PPRBM,
Ia antusias mendaftarkan seluruh karyawannya
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan
untuk melindungi penyandang difabel yang menjadi
mitra jaringan PPRBM Solo, yang jumlahnya
mencapai ribuan orang,” kata Maman lagi.
PPRBM Solo, kini sedang menyiapkan program
pendataan angkatan kerja difabel di 11 Kabupaten di
Jawa Tengah. Untuk tahap awal telah menjaring 700
an difabel, sebagian besar belum mendapatkan
perlindungan sosial. Seiring dengan survey, PPBRM
juga aktif menggalakkan promosi jaminan sosial
perlindungan tenaga kerja difabel formal maupun
informal.
“Saat ini 99% difabel bekerja di sektor informal,
sebagian besar perusahaan masih ragu untuk
mempekerjakan sdm cacat, atau belum mendapat
informasi tentang potensi angkatan kerja difabel,”
kata yang cacat sejak balita.
Perlakuan diskriminasi terhadap difabel,
pernah juga dialami Maman saat lulus SLTA. Ia
didiskualifikasi oleh sebuah Perguruan Tinggi (PT)
LSM Pro Difable
Relasi
Mengapresiasi Return To Work
Sebuah LSM di sektor
pemberdayaan dan
advokasi hak kaum
cacat – difabel,
menjalin sinergi
dengan BPJS
Ketenagakerjaan
dalam pelaksanaan
program JKK-RTW,
BRIDGE07ok.indd 42 5/18/2015 4:19:12 PM
Page 43
43BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id42
terkemuka karena menderita polio, sekalipun ia
sudah dinyatakan lulus melalui jalur PMDK. Pihak PT
tidak melihat potensi intelektual, tapi hanya melihat
kedua kaki Maman yang kecil dan timpang.
“Stigma negatif dan sikap underestimate
terhadap difabel, yang menjadi motivasi kami untuk
advokasi dan menyuarakan kesetaraan hak bagi
mereka,” kata anak ke 3 dari 7 bersaudara keluarga
petani itu.
Maman mulai memperjuangkan hak difabel,
sejak lulus SLTA saat hijrah ke Kota Solo. Ia awali
dengan bekerja di Koperasi HARAPAN – koperasi
khusus difabel, pada 1997. Sembari bekerja Maman
melanjutkan studi di akademi, semasa kuliah ia
sempat membentuk kelompok
diskusi kalangan difabel
“Obsesi kami semata ingin
menemukan jawaban terhadap
pertanyaan mengapa difabel
kurang diterima dan kurang
dipercaya oleh masyarakat,
negara, bahkan sering juga
keluarga sendiri,” kata pria
difabel itu.
Kegiatan Maman
meningkat saat bergabung di
PPRBM, pada 1999. Pertama
kali kerja di LSM difabel, ia
dipercaya menjadi petugas
lapangan yang merancang
program pemberdayaan
difabel di desa-desa. Kemudian
mengembangkan konsep itu
menjadi pemberdayaan dan
advokasi kesetaraan hak pekerja
difabel baik formal maupun
informal.
Bos PPRBM itu banyak belajar mengenai difabel,
melalui pelatihan dan seminar di DN maupun LN.
“Saya juga mulai berani go international untuk sharing
pengalaman dan pemikiran tentang pemberdayaan
dan advokasi kesetaraan hak difabel,” jelas pria yang
mengantungi SIM D (difabel) untuk mobil dan motor
modif.
PPRBM Solo kini aktif di forum tingkat nasional,
regional dan global. LSM difabel ini seringkali
diundang dan dikunjungi banyak lembaga/institusi
terkait di DN maupun di LN. Bahkan, telah mendapat
dukungan dan pengakuan dari berbagai lembaga
difabel tingkat internasional, seperti Jepang, Jerman,
dan Belanda.
Salah satunya, ungkap Maman, strategi
pemberdayaan dan advokasi kesetaraan hak
difabel yang difasilitasi PPRBM Solo bekerjasama
dengan 7 Kabupaten/Kota di Solo Raya, telah
meraih pengakuan dari Zero Poject Team - team
internasional yang memonitor pelaksanaan
UNCRPD - Konvensi PBB tentang hak-hak difabel.
Penganugrahan dilaksanakaan di UN Building di
Vienna, Austria, pada 27-28 Februari 2014.
Upaya BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan
program Jaminan Kecelakaan Kerja – Return To
Work (JKK - RTW), penilaian Maman, suatu
kebijakan yang ‘luar biasa’ atas keberpihakan pada
difabel. Institusi itu berusaha melawan arus pola
berfikir kebanyakan masyarakat, yang menganggap
penyandang cacat bawaan / akibat kecelakaan kerja
sebagai beban dan tidak produktif.
Selain itu, kata Maman lagi, program JKK RTW
merupakan terobosan dari BPJS Ketenagakerjaan.
dalam membangun sistem perlindungan hak
bekerja, yang mengalami kecelakaan kerja. Mulai
dari menyembuhkan (sakit/luka), merehabilitasi
(motivasi, mobilitas), melatih ketrampilan, hingga
mempersiapkan kembali bekerja.
“Seperti mimpi ketika Tim dari BPJS
Ketenagakerjaan meminta dukungan atas program
JKK RTW, untuk bersinergi menjalankan program
yang keberpihakannya kepada difabel sangat tinggi,”
ujar ayah dari Irvan dan Rani buah pernikahan
dengan Siti Kardinah n
Relasi
BRIDGE07ok.indd 43 5/18/2015 4:19:12 PM
Page 44
45BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id44
Salah satu jenis proyek pembangunan yang memiliki risiko
kecelakaan kerja sangat tinggi adalah proyek konstruksi.
Kecelakaan kerja tersebut dapat berupa kecelakaan
ringan hingga kecelakaan berat yang berakibat kematian.
Kecelakaan kerja seperti ini tentu tidak diharapkan, namun
seringkali sulit dihindarkan akibat tekanan proyek yang harus segera
diselesaikan.
Semua pihak mengharapkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja
(zero accident) di proyek konstruksi sejak awal hingga akhir proyek.
Olek karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja di proyek konstruksi.
Para pekerja di sektor konstruksi dan masyarakat yang berada
di sekitar proyek konstruksi perlu mendapatkan jaminan keamanan
dan keselamatan dalam bekerja. Terjaminnya keamanan, keselamatan
baik bagi pekerja maupun bagi keselamatan umum, termasuk adanya
jaminan kesehatan bagi pekerja dan jaminan tidak adanya kerusakan
dan gangguan terhadap lingkungan dan keamananya, merupakan
bentuk perlindungan bagi pekerja dan masyarakat umum di sekitar
lingkungan kegiatan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung.
Hal tersebut di atas merupakan suatu bentuk ”tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi” sebagaimana yang diamanatkan
Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP
29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Semua
ini bertujuan untuk mendukung pencapaian produksi yang tinggi,
pemanfaat sumber daya secara optimal, efisien dan efektif yang akan
berdampak terhadap adanya kesejahteraan anggota masyarakat
pekerja itu sendiri.
Agar dapat menjamin tertib penyelenggaraan jasa konstruksi antara
lain dibutuhkan ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam
bidang keselamatan dan kesehatan kerja di sektor jasa konstruksi. Ahli
K3 di bidang Konstruksi atau disebut ”Ahli K3 Konstruksi” diharapkan
mampu bekerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan pasar
tenaga kerja dan dunia usaha industri jasa konstruksi.
Berdasarkan data dari Asosiasi Ahli K3 Konstruksi (A2K4), jumlah
tenaga ahli konstruksi yang menjadi anggota A2K4 pada saat ini
sekitar 4.500 jiwa. Dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang
cukup besar selama lima tahun ke depan (2105 – 2019) yang diprediksi
sebesar Rp 5.519 Triliun, akan dibutuhkan tambahan tenaga Ahli K3
Konstruksi sebanyak 1.500 jiwa per tahun.
Kebutuhan akan jumlah tenaga ahli K3 Konstruksi yang besar
Angka kecelakaan kerja sektor
konstruksi di Indonesia termasuk
yang paling tinggi di kawasan
ASEAN. Berbagai upaya perlu
dilakukan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja di
proyek konstruksi.
CARA KERJA AMAN DI PROYEK KONSTRUKSI
Tips
BRIDGE07ok.indd 44 5/18/2015 4:19:15 PM
Page 45
45BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id44
ini juga dipicu oleh pengaturan dalam Peraturan
Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman
SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang
mewajibkan setiap proyek untuk melibatkan tenaga
ahli K3 Konstruksi bagi proyek dengan potensi bahaya
tinggi, yaitu apabila pekerjaan bersifat berbahaya
dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling
sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak di atas Rp.
100.000.000.000,-. Sementara untuk proyek yang
berpotensi bahaya rendah, yaitu apabila pekerjaan
bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan
tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai
kontrak di bawah Rp. 100.000.000.000,- wajib
melibatkan Petugas K3 konstruksi.
Selain perlunya tenaga ahli K3 Konstruksi, juga
perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Dari
sejumlah sumber literatur dapat diketahui beberapa
cara yang aman dalam bekerja di proyek konstruksi,
antara lain sebagai berikut:
1. Perlunya menugaskan personil khusus yang
bertanggung jawab mengelola keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dan kebersihan lingkungan.
2. Memasang rambu peringatan, seperti
Awas Benda Jatuh, Awas Lobang,
Awas Listrik, dan rambu proyek lainnya.
3. Pekerja harus memakai alat keselamatan kerja
sebagai pelindung diri seperti sepatu safety, sabuk
pengaman, helm proyek, sarung tangan, penutup
telinga sebagai pelindung dari suara bising,
kacamata pelindung dari sinar menyilaukan, dan
lain-lain.
4. Perlu dilakukan penyuluhan sesering mungkin
dengan mengumpulkan pekerja sehingga dapat
mengarahkan dan mengingatkan tentang bahaya
kecelakaan proyek dan himbauan agar pekerja
berhati-hati dalam bekerja.
5. Merencanakan dengan baik setiap metode
pelaksanaan konstruksi. Misalnya menghitung
beban berat benda yang akan diangkat tower
crane, apakah masih dalam batas kapasitas
kemampuan beban angkat.
6. Menutup lobang void dan memberi ralling
sementara di pinggirnya. Pemasangan ralling juga
dilakukan pada area tepi struktur gedung agar
pekerja aman dari bahaya terjatuh dari ketinggian.
7. Menugaskan personil khusus untuk mengawasi
dan mengontrol para pekerja agar selalu
menggunakan alat pengaman diri dan bekerja
tanpa terkena risiko kecelakaan.
8. Membersihkan area proyek sesering mungkin
untuk menciptakan suasana proyek yang bersih
dan menyenangkan serta menghindarkan pekerja
dari risiko terkena benda yang berserakan.
9. Pada pekerjaan pengecoran beton harus
dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah
bekisting sudah terpasang kuat dan sambungan
besi tulang sudah benar.
10. Membuat area khusus merokok agar pekerja
tidak merokok di sembarang tempat yang dapat
menyebabkan bahaya kebakaran di lokasi proyek.
11. Memasang tabung APAR (Alat Pemadam Api
Ringan) di lokasi proyek yang berpotensi muncul
kebakaran.
12. Meletakkan kabel sementara proyek dengan rapi
dan aman serta tidak berserakan.
13. Mengadakan doa keselamatan bersama,
memohon kepada Allah SWT agar pelaksanaan
proyek dapat berlangsung dengan aman
dan selesai sesuai dengan target yang telah
direncanakan sebelumnya n
Tips
BRIDGE07ok.indd 45 5/18/2015 4:19:15 PM
Page 46
47BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id46
Salam kenal Mas Brian,
Saya Murni dari Bogor, seorang
staf keuangan di perusahaan garmen.
Saya baru bekerja sekitar 8 bulan di
perusahaan ini dan saat ini saya sudah
hendak mengajukan pengunduran
diri. Walaupun saya menduduki posisi
yang cukup baik untuk seorang fresh
graduate tapi saya sudah tidak tahan
terhadap tekanan di pekerjaan saya.
Atasan yang kerap memarahi saya,
beban kerja yang ditinggi serta bekerja
dikejar-kejar deadline membuat
saya ingin menyerah. Saya jadi cepat
marah dan berdebar-debar setiap
berangkat kerja. Tapi saya menyadari
di perusahaan lain pun mungkin saja
kondisinya sama, bisa minta tips Pak
untuk mengatasi stress di pekerjaan?
Jawab
Salam kenal Bu Murni, setiap
orang pernah mengalami hal-hal yang
menimbulkan stress berkaitan dengan
pekerjaan, seperti dimarahi atasan,
konflik dengan rekan kerja, tenggat
waktu, hingga mendengarkan keluhan
pelanggan. Bahkan sebelum sampai
ke tempat kerja pun kemacetan
berpotensi menimbulkan stress. Ketika
kecemasan tidak dapat lagi teratasi
maka dapat menyebabkan stress.
Gejala fisik akibat stress antara
lain sakit perut, sakit kepala, hingga
peningkatan tekanan darah dan
gangguan jantung,. Gejala perilaku
akibat stress antara lain cepat
marah, perasaan sedih, kehilangan
semangat, sulit konsentrasi dan
sulit memperhatikan orang lain.
Gejala perilaku akibat stress sering
tidak disadari oleh orang yang
mengalaminya.
Penyebab stress di tempat
kerja antara lain target yang tinggi,
kewenangan kurang dan kurang
memiliki kompetensi yang diperlukan
untuk bekerja, hambatan karir,
hubungan dengan rekan, atasan
dan bawahan, diperlakukan tidak
adil, upah yang rendah, bahaya
dan risiko pekerjaan. Penyebab
stress tersebut didukung dengan
kurangnya pengendalian terhadap
situasi, ketidakjelasan situasi atau
kurangnya komunikasi. Dampaknya
pada seseorang dapat menimbulkan
perasaan marah, kecewa, sedih, putus
asa dan cemas yang suatu jangka
waktu dapat menyebabkan stress.
Setelah memahami gejala stress
dan mengakui sumber penyebab stress
pada dirinya, maka orang tersebut
dapat merencanakan tindakan untuk
mengatasinya. Berikut tips-tips cara
mengatasi stress:
Kepribadian Yang Agresif
Orang yang memiliki kepribadiaan
agresif atau terlalu serius lebih mudah
mengalami stress dibandingkan orang
dengan kerpibadian yang tenang.
Mereka perlu belajar menikmati waktu
yang mereka miliki, mempercayai dan
bekerjasama dengan orang lain serta
mempelajari bagaimana mengelola
waktu dan pekerjaan dengan lebih
efektif.
Menyelesaikan Sumber Permasalahan
Berbagai permasalahan dalam
kehidupan dapat menjadi penyebab
stress. Jangan menghindar dari
masalah, karena suatu saat akan
terakumulasi dan lebih berat diatasi.
Menerima kenyataan yang tak bisa
diubah
Kehilangan orang yang dicintainya,
kehilangan harta bendanya hingga
mengalami cacat fisik dapat membuat
hidup seseorang mengalami perubahan
drastis. Perubahan tersebut umumnya
sulit diterima sehingga lebih mudah
bagi orang tersebut untuk menyalahkan
diri, orang lain dan keadaan. Walaupun
sulit, belajar menerima keadaan dan
bersyukur akan merubah kehidupan
seseorang menjadi lebih baik.
Target atau harapan yang lebih realistis
Optimisme terhadap target yang
tidak realistis dapat menyebabkan
stress bila target tersebut tidak
tercapai. Seseorang yang bekerja
keras untuk mendapatkan promosi
dapat mengalami frustasi bila promosi
tersebut diberikan kepada orang lain.
Bersyukurlah dengan yang anda miliki
dan sesuaikan target dengan kapasitas
diri.
Lingkaran pengaruh dan lingkaran
kepedulian
Lingkaran kepedulian yaitu hal-
hal yang dianggap penting misalnya
sikap atasan, perilaku rekan kerja
dan pencapaian hasil. Sedangkan
lingkaran pengaruh yaitu hal-hal
SUMBER Daya Manu-
sia merupakan faktor
yang sangat pen-
ting dalam menentukan ke-
berhasilan sebuah organisasi.
Tapi me ngelola SDM bukan-
lah perkara mudah. Begitu
ba nyak problematika yang
dihadapi organisasi dalam
mengelola SDM.
Redaksi Bridge menerima
cukup banyak pertanyaan
se putar pengelolaan SDM
dari berbagai perusahaan di
Indonesia. Beberapa surat
yang masuk kami pilih untuk
memberikan pencerahan
ba gi Anda tentang perma-
salahan seputar pengeloaan
SDM agar dapat mendukung
tercapainya tujuan organisasi.
HRClinic
BRIDGE07ok.indd 46 5/18/2015 4:19:15 PM
Page 47
47BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id46
Tentang Pengasuh Rubrik:
Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris
Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku
Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis
dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang
tersertifikasi Senioir Professional in Human Resource (SPHR) dari
Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.
yang dapat dipengaruhinya seperti
bagaimana anda mengerjakan tugas
dan mengatur waktu. Fokus pada
lingkaran kepedulian yang terlalu besar
serta tidak diimbangi dengan lingkaran
pengaruh dapat menyebabkan
timbulnya stress. Sebaliknya, fokus
pada lingkaran pengaruh merupakan
sikap yang sehat.
Istirahat dan hobi
Untuk melepaskan beban pikiran,
setiap orang membutuhkan waktu
untuk melakukan hal yang mereka sukai
seperti berlibut dan menjalani hobi
mereka. Beristirahat dan memanjakan
diri pada tingkat yang wajar merupakan
sikap positif menghargai diri sendiri.
Mencari dukungan orang lain dan
Pencipta
Sahabat dan keluarga merupakan
sumber dukungan terbaik ketika
beban kehidupan terasa semakin berat.
Menjalin persahabatan, berbagi dengan
orang-orang terdekat dan berdoa
kepada Pencipta dapat memberikan
ketenangan batin.
Mengatakan “tidak”
Banyak orang yang mengalami
masalah dengan sulit mengatakan
“tidak”. Seseorang terus-menerus
menerima tambahan pekerjaan
jauh diatas beban kerja yang dapat
ditanganinya karena tidak dapat
mengatakan “tidak” kepada atasan.
Banyak orang sulit menolak ajakan
untuk mengikuti kegiatan sosial,
keagamaan, kepanitiaan dan lain-lain
yang akhirnya menjadi beban bagi diri
mereka.
Hiduplah saat ini
Banyak orang sulit hidup pada
saat ini. Mereka hidup untuk hari
esok, mengkhawatirkan hari esok dan
memimpikan hal yang ingin dicapai
pada esok hari. Hidup di masa depan
menyebabkan ketidakberdayaan.
Seseorang yang mengkhawatirkan
kehidupan anaknya lima tahun
mendatang hanya akan menuai
frustasi. Hidup di masa mendatang
juga berdampak pada kurangnya rasa
syukur atas semua yang dia miliki saat
ini.
Berpikir Positif
Seseorang yang mengalami stress
dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif
seperti kekhawatiran, prasangka
dan putus asa. Orang yang berpikir
positif memandang setiap peristiwa
ada hikmahnya bagi pengembangan
dirinya dan tiap kesulitan selalu
terdapat peluang-peluang baru.
Apapun penyebab stress yang Ibu
alami, coba diatasi dengan tips-tips
di atas. Semoga dapat membantu Bu
Murni mengatasi stress di tempat kerja,
semoga bermanfaat!
Salam kenal Pak Brian,
Perkenalkan nama saya Andrian,
saya bekerja di bagian produksi suatu
perusahaan manufaktur di Bekasi.
Baru-baru ini saya terancam di-PHK
perusahaan karena saya bertengkar
dengan atasan saya. Itu karena atasan
saya membuat saya marah dengan
menyindir-nyindir pekerjaan saya.
Dalam sebulan ini sudah 3 kali saya
berrtengkar dengan teman kerja saya.
Setelah saya pikirkan, mungkin saja saya
lah yang tidak dapat mengendalikan
diri. Adakah solusi untuk mengatasi
kebiasaan marah di tempat kerja?
Terima kasih sebelumnya Pak.
Jawab
Terima kasih untuk pertanyaannya
Pak Andrian, tekanan pekerjaan dan
interaksi dengan orang lain dalam
bekerja tidak jarang menimbulkan
konflik yang berujung pada kemarahan.
Orang marah atas perlakuan tidak adil
yang diterimanya atau kondisi yang
tidak sesuai dengan keinginannya.
Banyak orang mengira dengan
meluapkan kemarahan maka sakit
hatinya terlampiaskan dan hatinya
akan merasa lega. Tapi kenyataannya
seseorang yang melampiaskan
kemarahan akan semakin dipenuhi
amarah. Dampaknya pada orang
lainpun menimbulkan sakit hati,
renggangnya hubungan dan akibat
lain yang merugikan orang yang
meluapkan kemarahan.
Untuk mengurangi sakit
hatinya, sebagian orang mencoba
melakukan analisis atas penyebab
kemarahannya. Namun menganalisis
penyebab kemarahan saat belum
reda sepenuhnya akan menimbulkan
kembali kemarahan tersebut.
Pembajakan emosi seperti marah
lebih baik tidak dianalisis karena akan
menempatkan diri pemikir menjadi
korban dengan berbagai alasan
sehingga menyebabkan seseorang
HRClinic
BRIDGE07ok.indd 47 5/18/2015 4:19:15 PM
Page 48
49BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id48
semakin marah. Kemarahan dapat
meletup secara terus menerus ketika
emosi memperoleh pembenarannya
melalui nalar yang dilingkupi amarah.
Setiap mengingat suatu kejadian yang
menimbulkan kemarahan dampaknya
yaitu timbulnya kembali amarah.
Sebagian orang memendam
sakit hatinya tanpa menuntaskan
perasaan tersebut. Dampak yang
timbul dari memendam kemarahan
seperti dendam, trauma hingga stress.
Kemarahan yang terpendam akan
menimbulkan akumulasi kekealan
hati hingga membalas dengan
intensitas tinggi ketika kemarahannya
memuncak. Bila tidak dikendalikan pun
dapat berdampak pada stress yang
berpotensi menyebabkan gangguan
psikologis.
Kemarahan merupakan perasaan
negatif yang mengganggu sehingga
perlu dikendalikan agar tidak
berdampak buruk. Melampiaskan
amarah merupakan cara terburuk
untuk meredakannya. Ledakan
amarah merangsang emosi lebih
tinggi sehingga membuat orang lebih
marah. Terdapat beberapa cara untuk
mengendalikan kemarahan sebagai
berikut:
1. Memahami orang lain. Dengan
memahami kondisi orang sumber
kemarahan maka perasaan marah
dapat mereda, misalnya jika
mengetahui orang tersebut baru
mengalami musibah.
2. Melakukan kegiatan selingan yang
menyenangkan. Orang yang
marah dapat mengambil waktu
menyendiri untuk mendinginkan
amarah dengan jalan-jalan,
memancing atau bermain sepeda.
3. Aktivitas fisik seperti berolahraga
dapat mengurangi kekesalan hati.
4. Menuliskan pikiran sinis dan marah.
Luapkan perasaan marah dan
kecewa pada kertas, kemudian
buanglah kertas tersebut.
5. Menyalurkan kemarahan menjadi
suatu bentuk tekad dan motivasi
untuk berprestasi. Ada orang
yang menjadikan kemarahannya
sebagai motivasi untuk membuat
karya terbaik.
6. Melakukan metode relaksasi, cara
ini dengan menarik nafas dalam-
dalam dan melemaskan otot
sehingga mengurangi ketegangan.
7. Lebih dahulu menenangkan diri
dan kemudian menyelesaikannya
atau menghadapi seseorang yang
membuat marah.
8. Maafkanlah orang lain yang
menyebabkan kemarahan.
9. Dalam benak anda putar kembali
situasi yang membuat anda marah,
kemudian bayangkan anda keluar
dari diri anda sehingga berada
dalam posisi orang ketiga yang
mengamati kejadian tersebut.
Cara ini akan mengurangi dampak
peristiwa yang membuat marah
tersebut.
Halo salam sejahtera Pak Brian,
Saya Sita tinggal di Depok. Saya
bekerja mengelola surat-menyurat
dan arsip di suatu perusahaan BUMN.
Sampai sekarang saya sudah 5 tahun
bekerja dan merasa jenuh. Sebenarnya
saya menyukai tempat kerja saya,
atasan saya sabar dan saya akrab
dengan rekan kerja. Bagaimana ya
agar kita lebih termotivasi bekerja?
Tolong masukannya ya Pak.
Jawab:
Terima kasih Bu Sita untuk
pertanyaannya, setiap karyawan pernah
mengalami menurunnya motivasi kerja.
Biasanya disebabkan oleh kebosanan,
butuh tantangan atau ingin mencoba
sesuatu yang baru. Namun bila kita
hanya menuruti mood semata, kita
akan mengalami penyesalan karena
bisa saja sebenarnya kita hanya butuh
istirahat sejenak untuk menghilangkan
kejenuhan. Berikut tips dari saya untuk
meningkatkan motivasi kerja:
Motivasi terbaik untuk bekerja yaitu
motivasi yang berasal dari tugas dan
pekerjaan itu sendiri. Karena menyukai
apa yang dikerjakan, maka tugas
tersebut sudah merupakan sumber
motivasi orang yang mengerjakannya.
Carilah hal yang paling menyenangkan
dari pekerjaan anda sehingga anda
selalu suka pekerjaan anda.
Carilah motif anda bekerja. Motif
merupakan alasan yang mendasari
suatu sikap atau tindakan. Motif
membuat bekerja lebih antusias dan
melakukan suatu kegiatan menjadi
bersemangat. Misalnya setelah anda
gajian akan membeli baju baru atau
liburan bersama keluarga.
Ciptakan imbalan dan hukuman
bagi diri anda dalam bekerja. Berilah
imbalan bila berhasil mengerjakan
suatu pekerjaan dengan baik, misalnya
makan siang di restoran. Sebaliknya
bila anda gagal mencapai target anda
hanya makan siang di warteg.
Bila anda merasa pekerjaan anda
sulit, harus berhubungan dengan
banyak orang atau menghadapi
pelanggan yang mengeluh, anda dapat
fokus pada pengembangan diri anda
untuk membuat anda bersemangat.
Menghadapi pekerjaan yang sulit
minimal memberikan seseorang
keahlian atau mengembangkan diri
menjadi lebih terampil berempati,
sabar, komunikatif dan percaya
diri. Pengembangan diri anda akan
membawa anda ke jabatan yang lebih
tinggi dengantanggungjawab lebih
besar.
Ubah suasana kerja untuk membuat
anda bersemangat. Dengan mendengarkan
musik sambil bekerja atau merubah
dekorasi tempat kerja maka kebosanan
dapat dikurangi. Beberapa tempat
kerja memperbolehkan karyawannya
mendekorasi meja kerjanya, membolehkan
karyawan membawa boneka kesayangan
dan membawa akuarium.
Semoga tips di atas dapat
bermanfaat membuat Ibu kembali
termotivasi bekerja. n
HRClinic
BRIDGE07ok.indd 48 5/18/2015 4:19:15 PM
Page 49
49BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id48
Perundingan Perusahaan dengan Serikat Pekerja
Negosiasi antara perusahaan dan serikat
pekerja berakhir buntu. Perusahaan menolak
salah seorang pegawainya yang menyalahi
kontrak kerja dengan alasan sakit.
Pada pagi harinya dalam meja perundingan,
pimpinan negosiator dari perusahaan membawa
surat kabar edisi pagi, “Orang ini,” katanya,
“kemarin ijin dengan alasan sakit!”
Di situ, pada halaman olah raga, ada
foto pegawai yang ijin sakit, yang baru saja
memenangkan turnamen golf lokal dengan nilai
yang memuaskan.
Negosiator dari serikat pekerja tiba-tiba
memecah kesunyian ruangan.
“Wow,” katanya, “Coba bayangkan skor yang
bisa dia peroleh seumpama dia tidak sakit!”
Pengirim Surat yang Aneh
Percakapan antara seorang pelanggan
dengan seorang petugas di kantor pos Semarang.
Pelanggan: Pak, kalau surat ini saya kirim
sekarang, apa bisa sampai di Jakarta dalam
waktu dua hari?
Petugas: Bisa, Pak. Tentu saja bisa.
Pelanggan: Ah, masa sih? Jangan suka
bercanda gitu dong pak!! Saya yakin tidak akan
bisa.
Petugas: Lho, Anda kok bisa seyakin itu?
Memangnya, Anda sudah pernah menjadi
petugas pos? (merasa dongkol)
Pelanggan: Lha wong surat itu saya
alamatkan ke Surabaya.
Peramal Cuaca
Sekelompok kru film sedang melakukan
syuting yang berlokasi di padang gurun. Suatu
hari, seorang Indian yang sudah tua menemui
sang sutradara dan berkata, “Besok akan turun
hujan!”
Pada hari berikutnya, hujan pun turun.
Seminggu kemudian, sang Indian datang lagi
kepada sang sutradara dan berkata, “Besok akan
ada badai!” Dan, pada hari berikutnya pun terjadi
badai. “Orang Indian itu benar-benar hebat,” kata
sang sutradara. Lalu, dia meminta sekretarisnya
untuk mempekerjakan sang Indian sebagai
peramal cuaca. Namun, setelah beberapa kali
memprediksikan cuaca, sang Indian tidak lagi
muncul dalam kurun waktu dua minggu.
Akhirnya, sang sutradara mendatangi
sang Indian. “Saya harus syuting adegan yang
penting besok,” kata sang sutradara, “dan saya
bergantung padamu. Seperti apakah cuaca
besok?”
Sang Indian mengangkat bahunya. “Aku
tidak tahu,” katanya, “radionya rusak.”
Strategi Marketing
Di sebuah toko terpasang tulisan besar
dan jelas berbunyi: “JUAL ALAT-ALAT RUMH
TANGGA”. Seorang pria yang kebetulan lewat,
melihat tulisan itu kemudian masuk ke dalam
toko untuk memberi tahu pemiliknya, “Sudah
berapa lama tanda di depan itu terpasang?”
“Sudah kurang lebih enam bulan,” jawab
sang pemilik toko.
“Dan, selama ini apakah belum ada yang
memberi tahu Anda bahwa tulisan tersebut
salah cetak?” tanya pria tersebut.
Sang pemilik toko menjawab, “Sudah banyak
sekali yang memberi tahu saya. Biasanya mereka
masuk ke dalam toko untuk memberi tahu
saya, kemudian membeli sesuatu saat mereka
keluar dari toko ini. O ya, apakah Anda sudah
mempunyai ‘Rice-Cooker’? Hari ini, kami memiliki
penawaran spesial untuk Anda.”
Tawa
BRIDGE07ok.indd 49 5/18/2015 4:19:17 PM
Page 50
51BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id50
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Gatot Subroto menggelar kampanye
“Tanya Saya”. Acara sosialisasi untuk
lebih dekat dengan masyarakat ini
dilaksanakan pada hari Minggu, 29 Maret 2015,
bertepatan dengan acara Car Free Day di sekitar
wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.
Acara yang dikemas dengan cukup menarik
ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat.
BPJS Ketenagakerjaan memang berkeinginan untuk
lebih dekat dengan masyarakat. Melalui pendekatan
kepada masyarakat ini ingin ditingkatkan brand
awareness BPJS Ketenagakerjaan dengan indikator
keberhasilan 10-8-5 dan sekaligus ditingkatkan
kepesertaan baik pekerja penerima upah dan bukan
penerima upah.
Sosialisasi dengan kegiatan outdoor dan
dengan konsep informal di sejumlah lokasi strategis
atau fasilitas umum tersebut menjadi pilihan untuk
lebih mendekatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan
BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi untuk lebih dekat dengan masyarakat serta untuk meningkatkan kepesertaan pekerja penerima upah dan bukan penerima upah. Banyak kemudahan ditawarkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
SOSIALISASI DAN TINGKATKAN KEPESERTAAN
sayaTanya
BRIDGE07ok.indd 50 5/18/2015 4:19:21 PM
Page 51
51BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id50
masyarakat umum. Melalui pendekatan kegiatan
ini juga ingin diketahui indikator keberhasilan 10-
8-5, yaitu ketika 10 orang ditanya, maka 8 orang
mengetauhi dan 5 orang sudah menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan sosialisasi melalui kampanye “Tanya
Saya” ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN), UU No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Surat
Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan
Nomor: B/654/012015 perihal Informasi Persiapan
Program Sosialisasi Masif Tahun 2015 di Seluruh Unit
Kerja BPJS Ketenagakerjaan, serta Petunjuk Teknis
Kegiatan Sosialisasi Masif di 2015 untuk Seluruh Unit
Kerja BPJS Ketenagakerjaan.
Ada beberapa hal yang ingin dicapai dari kegiatan
kampanye “Tanya Saya” BPJS Ketenagakerjaan
tersebut. Pertama, meningkatkan Brand Awareness
masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua,
membentuk Brand Perceptions yang baik pada
masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga,
melaksanakan amanat UU No. 24 Tahun 2011 yaitu
mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan
kepada masyarakat khususnya masyarakat pekerja
informal/BPU. Keempat, menjaring kepesertaan
tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) yaitu
masyarakat pedagang kaki lima yang berkegiatan
di sekitar Jalan Jendral Sudirman Jakarta Selatan.
Kelima, melakukan Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan.
Pada acara kampanye “Tanya Saya” di Car
Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan
tersebut dilakukan beberapa jenis kegiatan.
Pertama, pendaftaran tenaga kerja bukan penerima
upah secara langsung (on the spot). Untuk
mendukung pencapaian kepesertaan tenaga
kerja bukan penerima upah maka pada kegiatan
ini diberikan gratis iuran 1 bulan pertama bagi 20
peserta yang mendaftar dalam kegiatan ini. Kedua,
kegiatan tanya jawab dan konsultasi seputar BPJS
Ketenagakerjaan. Ketiga, pengecekan saldo JHT
(Jaminan Hari Tua). Keempat, senam pagi, kegiatan
berolahraga bersama yang dipimpin oleh instruktur
senam. Kelima, pengecekan tekanan darah dan
kandungan gula darah. Keenam, lomba foto selfie.
Lomba ini diadakan untuk memperkenalkan BPJS
Ketenagakerjaan dan meningkatkan brand awarness
masyarakat. Setiap foto selfie diunggah dengan
mention akun media sosial BPJS Ketenagakerjaan
dengan tagar #BPJSKetenagakerjaan. Bagi
pengunjung yang melakukan hal tersebut, diberikan
souvenir. Ketujuh, pembagian jus buah. Untuk
memeriahkan dan menjadi daya tarik kegiatan
maka dibagikan jus buah yang bermanfaat untuk
meningkatkan kesehatan.
Pada kampanye “Tanya Saya” tersebut
disosialisasikan berbagai kemudahan bagi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu kemudahan
yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan adalah
pengecekan saldo peserta melalui beberapa cara.
Peserta bisa mengek saldo yang dimilikinya melalui
instalasi aplikasi BPJSTK Mobile pada smartphone,
pendaftaran layanan E-saldo dengan menggunakan
SMART KIOS BPJS Ketenagakerjaan, serta
menggunakan SIPT dengan menunjukkan Kartu
Peserta, KTP dan tetap melakukan prosedur seperti
menanyakan TTL dan Ibu Kandung.
Sosialisasi untuk dapat mendekati masyarakat
rupanya tidak hanya dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Gatot Subroto,
Jakarta. Kegiatan yang sama juga dilakukan BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilandak, Jakarta
di kawasan ITC Fatmawati, pada hari Sabtu, 11 April
2015. Kegiatan ini bertujuannya agar seluruh tenant
(penyewa), karyawan, hingga pengunjung, baik di
perkantoran dan mal tersebut terlindungi dari risiko
pekerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
Cilandak, N Retno Widowati mengungkapkan,
pilihan sosialisasi di ITC Fatmawati karena potensi
kepesertaan di tempat ini sangat besar. Dia
memperkirakan terdapat lebih dari seribu tenant di
ITC Fatmawati yang belum menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilandak
di ITC Fatmawati tidak hanya mendirikan stand untuk
pendaftaran. Namun juga mengerahkan Tim yang
menyebar ke unit-unit pusat onderdil dan aksesosoris
mobil, maupun pusat ponsel. Selain menyebarkan
brosur, mereka juga mensosialisasikan manfaat
utama dan maanfaat tambahan program BPJS
Ketenagakerjaan.
Pada kegiatan sosialisasi ini para pemilik usaha
di ITC Fatmawati yang ingin mendaftar menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan langsung dilayani di
tempat. Pembayaran iuran perdana bisa ditrannsfer
melalui virtual account bank. Selanjutnya, untuk
iuran rutin bulanan, peserta bisa memanfaatkan
sistem pembayaran online melalui Electronic
Payment System (EPS) n
sayaTanya
BRIDGE07ok.indd 51 5/18/2015 4:19:22 PM
Page 52
53BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id52
Tetap Bugar
Saat Puasa
SehatInfo
Menjalankan ibadah puasa adalah
suatu kewajiban bagi umat muslim
yang telah memenuhi syarat
secara Islam. Banyak manfaat
yang akan kita dapatkan dengan
melaksanakan ibadah puasa. Namun, tentu saja jika
itu dijalankan dengan aturan yang benar.
Lantas, bagaimana memadukan antara ibadah
puasa sekaligus memperoleh manfaat bagi
kesehatan? Berikut ini info mengenai menjaga
kesehatan saat menunaikan Ibadah Puasa.
Buat Orang Sehat
Upayakan SahurSahur adalah start awal dari rangkaian
prosesi ibadah puasa Ramadhan yang disarankan,
dilaksanakan tengah malam hingga imsak menjelang
waktu subuh. Mengapa sahur penting? Saat
menjalankan puasa tubuh kita tidak mendapatkan
asupan gizi sekitar 14 jam. Supaya tubuh dapat
menjalankan fungsi dengan baik, sel-sel tubuh
membutuhkan gizi dan energi dalam jumlah cukup.
Menu sahur sebaiknya pilih makanan berserat
dan berprotein tinggi, hindari terlalu banyak asupan
makanan yang manis-manis. Makanan berserat
membuat proses pencernaan lebih lambat dan
membantu insulin dikeluarkan secara bertahap.
Agar energi dari sahur tahan lama, bersahurlah
lebih akhir saat mendekati imsak. Hindari banyak
asupan makanan manis saat sahur, akan membuat
tubuh cepat lapar di siang hari.
Berbuka Tepat Waktu / Segera MungkinAnjuran segera berbuka puasa, karena setelah
menahan lapar dan dahaga seharian tentu energi
tubuh terkuras. Untuk memulihkan energi, waktu
berbuka diawali dengan asupan karbohidrat
Marhaban Ya Ramadhan, bulan
Suci umat Islam segera datang. Mari
kita sambut bulan yang penuh berkah
dan ampunan ini dengan hati yang
bersih. Kita gunakan momen ini untuk
lebih meningkatkan ketaqwaan kita
kepada-NYA.
BRIDGE07ok.indd 52 5/18/2015 4:19:23 PM
Page 53
53BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id52
SehatInfo
sederhana berupa makanan manis ringan, seperti
kurma (3-4 buah) dan minuman manis hangat.
Selang 1-2 jam baru dilanjutkan dengan asupan
makanan yang bergizi.
Makanan yang mengandung gula
mengembalikan secara instant energi kita yang
terkuras seharian. Hindari minum es atau yang
bersoda, karena jenis minuman ini dapat membuat
pencernaan tak berfungsi secara normal.
Mengatur Asupan Makanan Secara Bertahap
Biasanya begitu bedug magrib, jangan langsung
berbuka dengan menyantap habis semua hidangan.
Cara berbuka ini tidak baik untuk kesehatan, Setelah
14 jam perut tak terisi makanan dan minuman.
Pencernaan yang istirahat, sebaiknya jangan diberi
asupan makanan dalam jumlah besar.
Saat waktu berbuka, awali dengan asupan
makanan ringan manis, seperti kurma, kolak, atau
minum teh hangat. Beri jeda waktu, agar pencernaan
bisa menyesuaikan kinerjanya, dengan mengerjakan
sholat magrib.
Setelah sholat magrib, dapat dilanjutkan
kembali dengan asupan makanan yang lebih berat,
seperti nasi dan lauk-pauk yang bergizi. Pasca
sholat Tarawih dilanjutkan lagi dengan sesi makan
ringan / camilan.
Tetap Melakukan Olahraga RinganAktivitas olahraga di bulan puasa tidak berarti
harus berhenti. Mereka yang berpuasa sebaiknya
tetap melakukan aktivitas fisik untuk menjaga
kelancaran peredaran darah – agar tetap bugar.
Namun, disarankan mereka yang berpuasa
memilih olahraga ringan yang tidak membutuhkan
energi besar, seperti OR aerobic dengan lari kecil
atau jalan kaki.
Sebaiknya olahraga dilaksanakan menjelang
waktu berbuka. Setelah berbuka, dengan
menjalankan ibadah Tarawih juga bermanfaat
sebagai aktivitas menjaga kebugaran jasmani,
karena melakukan sholat tarawih belasan rekaat
juga akan membakar kalori.
Asupan Air yang CukupAir merupakan zat yang sangat dibutuhkan
tubuh. Lebih dari 60 % tubuh kita terdiri dari air.
Untuk menjalankan fungsinya dengan baik setiap
organ tubuh kita membutuhkan air. Tanpa air yang
cukup tubuh akan mengalami gangguan.
Untuk itu perbanyak minum air untuk cadangan
dalam tubuh supaya semua organ berfungsi dengan
baik. Air yang dimaksud disini bukan hanya air putih,
tapi bisa susu, teh, sirup, kolak pun juga termasuk.
Supaya kebutuhan tubuh tercukupi, aturlah
agar tetap sebanyak minum delapan gelas air,
tinggal mengatur waktu sebelum menjalani puasa
esok hari.
Mengendalikan EmosiSalah satu syarat menjalankan ibadah
puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga,
sebagaimana sabda Rasulullah tapi juga menahan
hawa nafsu. Jadi tujuan puasa adalah mengendalikan
semua nafsu, mulai dari menahan nafsu makan dan
minum, juga hawa nafsu lainnya : nafsu marah,
emosi, dan nafsu biologis. Mereka harus belajar
bersabar dan berupaya mendekatkan diri kepada
Tuhan.
Secara psikologis ini mempengaruhi mental-
spiritual orang yang menjalankan ibadah puasa,
dengan mengendalian emosi membuat jiwa menjadi
lebih sehat, dan membuat suasana hati damai.
Konsultasi Medis buat Penderita Penyakit Kronis
Buat penderita penyakit kronis, sebaiknya
menlakukan pemeriksaan – Check-Up kesehatan,
serta melakukan konsultasi dengan dokter yang
menanganinya (pribadi/keluarga), apakah kondisi
kesehatannya memadai untuk menjalankan ibadah
puasa.
Minta saran serta masukan cara menjalankan
puasa dengan kondisi penyakit kronis yang diderita,
berkaitan dengan diet asupan makanan serta tata
cara minum obat. n
BRIDGE07ok.indd 53 5/18/2015 4:19:25 PM
Page 54
55BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id54
Wisdom
Tidak ada seorang pun yang ingin
menjalani kehidupan sebagai orang
yang cacat – dissable. Apakah itu cacat
bawaan (terlahir), maupun didapat
karena kecelakaan atau penyakit,
yang sudah menjadi takdir Sang Maha Pencipta.
Namun, hidup haruslah terus dijalani dan tidak perlu
dipersalahkan.
Selain banyak mimpi, berharap, serta sulit
mendapatkan pekerjaan, stigma masyarakat
di Indonesia terhadap penyandang cacat
sampai saat ini masih rendah. Tak pelak, mereka
harus menanggung derita psikologis yang
berkepanjangan, yang kerap berakibat gangguan
jiwa - stres atau bahkan berujung maut.
Sekalipun pemerintah telah mengatur
hak dan perlakuan yang sama bagi para dissable.
Seperti tertuang dalam Pasal 14, UU No 4 tahun
1977 tentang Penyandang Cacat, yang isinya sbb:
“Perusahaan Negara dan Swasta memberikan
kesempatan dan perlakuan yang sama kepada
penyandang cacat dengan mempekerjakan
penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan
jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan
kemampuannya,... dst.”
Namun demikian, perintah UU itu seperti tidak
digubris, ketidakadilan itu terus berlangsung para
penyandang cacat masih saja sulit mendapatkan
pekerjaan dan juga tidak diberikan peluang bagi
penderita cacat kecelakaan kerja - occupational.
Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi terhadap
perusahaan yang tidak melaksanakan perintah UU
tersebut.
Seperti halnya kisah tragis Sebastian Manuputi
(32th), seorang pengurus serikat buruh yang
diduga nekad bunuh diri dengan membakar tubuh
dan melompat dari atas Stadion Gelora Bung Karno
(GBK), Senayan, Jakarta Pusat, saat perayaan “May
Day” pada 1 Mei 2015.
Sebastian berbuat nekad mengakhiri hidup
Kisah dramatis buruh bunuh diri di saat perayaan May Day 2015 menguak cerita perlakuan yang tidak adil bagi penyandang cacat
di Negeri ini. Kendati pemerintah telah menggulirkan peraturan perundangan, ada apa dengan mereka...
SEBUAH KEINGINAN Penyandang Dissable
FOTO: imbalo.files.wordpress.com
BRIDGE07ok.indd 54 5/18/2015 4:19:26 PM
Page 55
55BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id54
Wisdom
lantaran kecewa menghadapi persoalan kerja di
perusahaannya. Hal ini diungkapkan Sekretatis
Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri
FSPMI-AI, Jamaludin, usai prosesi pemakaman
Sebastian di TPU Malaka, Sabtu 2 Mei 2015.
Sebastian sering membantu advokasi persoalan
rekannya sesama buruh di PT Tirta Alam Segar,
ungkap Jamaludin, untuk kasus kecelakaan kerja
yang sering terjadi di perusahaan tempat dia
bekerja. Misal, kasus buruh yang
terputus jari tangannya, ada juga
kasus robek anggota tubuh,
hingga putus tangannya lantaran
tergilas mesin di pabrik.
Tapi, seperti penuturan Sebastian
kepada Jamaludin, pengurus SB
yang bekerja di pabrik air minum
kemasan itu, kerap kecewa.
Upaya memperjuangkan hak
rekannya sesama buruh yang
mengalami kecelakaan kerja
selalu gagal – pihak perusahaan
tidak memberikan solusi dan
perlindungan yang adil.
Kasus kecelakaan kerja
nasional, perkiraan Menteri
Ketenagakerjaan. M Hanif
Dhakiri, setiap tahunnya, terjadi
sekitar 103 ribu kasus kecelakaan
kerja di Indonesia. Sekitar
2% di antaranya, jelas Menaker,
berakibat fatal – sekitar 2400 tewas, dan selebihnya
mengalami luka dengan derajat ringan, sedang, dan
berat - yang menyebabkan dissable.
Jumlah penyandang cacat di Indonesia, dari data
Pusdatin Kemensos sampai tahun 2011, tercatat
sekitar 11.5 juta sedangkan data dari Kemenaker
diperkirakan berjumlah 7,1 juta –meliputi tunanetra
2,1 juta, tunadaksa 1,8 juta, tunarungu 1,6 juta, cacat
mental 0,7 juta, dan cacat kronis (berat) 0,9 juta.
Sebagian besar mereka, hidup bergantung pada
orang lain. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap –
kalaupun ada hanya sebagian kecil yang mampu
mandiri dengan berwiraswasta. Ada juga yang
bekerja di perusahaan pemerintah dan swasta
–-untuk memenuhi perintah UU No 4 Tahun 1977,
tentang Penyandang Cacat, yang mewajibkan
kuota pekerja dissable sebanyak 1% di perusahaan
Nasional.
Untuk meningkatkan motivasi perusahaan Nasional
agar mematuhi kuota 1% untuk mempekerjakan
karyawan dissable, Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker) pada periode lalu, telah
memberikan apresiasi yang berupa penghargaan
kepada perusahan-perusahaan yang peduli dan
mempekerjakan dengan layak para penyandang
dissable.
Salah satu perusahaan yang termotivasi dan
berkeinginan untuk mematuhi UU Penyandang
Cacat, adalah PT Adaro Indonesia. Perusahaan
pertambangan batubara Nasional, yang memiliki
wilayah operasi di Kab.
Balangan, Kalimantan Selatan,
telah lama mempekerjakan
para penyandang cacat sebagai
karyawan mereka.
Menurut Humas PT Adaro
Indonesia, Ismail di Dahai Office,
di Kab ibu kota Balangan, kepada
media Nasional, beberapa waktu
lalu, kebijakan mempekerjakan
penyandang dissable sejalan
dengan UU Penyandang Cacat
yang diterapkan pemerintah.
Pekerjaan yang diberikan kepada
penyandang cacat di perusahaan
tambang batubara itu, jelas
Ismail lagi, disesuaikan dengan
jenis dan derajat kecacatan,
pendidikan, dan kemampuannya,
yang jumlahnya disesuaikan
ratio jumlah karyawan dan atau
kualifikasi perusahaan.
Wajar kalau itu lakukan oleh PT Adaro Indonesia dan
juga perusaan besar lain, seperti ASTRA, Carefour
Indonesia, dan Kedaung. Bila dibandingkan
perusahan broadcast - Radio Sama FM Semarang,
yang diprakasai Basuki – pendiri komunitas sahabat
mata, yang sebagian besar karyawannya adalah
tuna netra.
Meskipun para penyiarnya tunanetra, kinerja
mereka tidak kalah dengan Radio FM lain, di Kota
Bandeng Asep itu. Suara penyiar tunanetra – saat
membawakan acara pengajian, musik, cakrawala
ilmu pengetahuan dan kesehatan, selalu dirindukan
para pendengar setia di frakuensi 107.7 MHZ dalam
Radius 5 Km di sekitar Mijen, Semarang.
Mereka bukanlah orang yang mau dikasihani, tetapi
ingin diberi kesempatan yang sama, seperti halnya
penyandang dissable di Negara maju – agar tetap
bisa berkarya dan berprestasi. Seperti kisah sukses
motivator dunia ‘tanpa tangan tanpa kaki’ : Nick
Vujicic n
Nick Vujicic
BRIDGE07ok.indd 55 5/18/2015 4:19:31 PM
Page 56
57BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id56
Agenda
BRIDGE07ok.indd 56 5/18/2015 4:19:32 PM
Page 57
57BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id56
Agenda
BRIDGE07ok.indd 57 5/18/2015 4:19:32 PM
Page 58
59BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id58
BPJS KETENAGAKERJAAN: Menurut PP no
14 tahun 1993 pasal 5 menjelaskan bahwa
Pengusaha wajib mendaftarkan perusahaan
dan tenagakerjanya sebagai peserta
program jaminan sosial tenaga kerja pada
Badan Penyelenggara dengan mengisi
formulir yang disediakan oleh Badan
Penyelenggara
IBU MANAF: Saya PNS Pemkot Malang gol
III/b, sebulan yang lalu kami mengumpulkan
berkas-berkas ke BKD untuk aplikasi
peserta BPJS Ketenagakerjaan (wajib), nah
pertanyaan saya :
1. Layanan dan benefit apa yg saya
dapatkan dengan menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan?
2. Potongan gaji berapa % untuk iuran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tiap
bulan? Masih minim sosialisasi BPJS
Ketenagakerjaan untuk PNS, mohon
pencerahannya. Terima kasih
BPJS KETENAGAKERJAAN CAWANG:
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari
Tua (JHT). Untuk saat ini program yang
wajib diikuti oleh PNS adalah JKK dan JKM.
Iuran untuk JKK dan JKM dibayarkan oleh
pemberi kerja (tidak dipotong dari gaji)
ARI HARYADI PART II :Dear team BPJS mohon
bantuannya saya mau menggabungkan kartu
Jamsostek dgn BPJS baru apakah ada cara
tanpa harus datang langsung ke BPJS nya ?
syaratnya apa saja ?
tks
BPJS KETENAGAKERJAAN CAWANG: Untuk
penggabungan kartu masih harus datang ke
BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang tempat
Bapak terdaftar.
Penggabungan kartu bagi tenaga kerja yang
masih aktif bisa dilakukan/diajukan oleh pihak
perusahaan
Untuk persyaratannya Bapak menyertakan
fotocopy KTP, semua kartu peserta yang
akan digabungkan, surat pengalaman kerja
dari perusahaan yang terdahulu, serta surat
pengantar untuk penggabungan kartu dari
perusahaan tempat Bapak bekerja sekarang.
AGOEZ SHUZ: (1.) Apabila terjadi kesalahan
nama yg tertera di KPJ berbeda dengan
KTP, apa bisa di revisi? dimana & syaratnya
apa saja?. (2) Apabila punya 2 KPJ dan yg
satunya sudah tidak aktif apa bisa di cairkan
saldonya? Karena saat pindah tempat kerja
di buatkan nomor KPJ baru, padahal no KPJ
lama sudah saya sertakan untuk dilanjutkan,
sehingga KPJ yg lama saat ini sudah tidak
aktif. Terima kasih
BPJS KETENAGAKERJAAN:
1. Jika ada data yang berbeda, silahkan
sahabat bisa konfirmasi ke HRD perusahaan
agar bisa direvisi di kantor cabang BPJSTK.
2. Jika sahabat masih aktif bekerja dan
terdaftar lagi sebagai peserta baru, maka
mohon maaf JHT dari kartu yang lama belum
bisa diklaim. JHT ditujukan untuk tenaga kerja
yang tidak aktif bekerja.
ANDHINI DIAH PRATIWI
Saya mau tanya.. bila suatu perusahaan
tidak mengikutsertakan karyawan ke dalam
program BPJS itu Apakah terkena undang2
ketenagakerjaan? Dan hukumnya apa atau
pasalnya apa? Kena tindak pidana atau tidak?
Q
Q
A
A
Q
A
A
Q
KUIS BRIDGEO7
Berapa jumlah kasus JKK-Return To Work yang telah ditangani BPJS Ketenagakerjaan hingga Maret 2015?
Kirim Jawaban anda melalui Twitter dengan for-
mat (Jawaban)#BRIDGE07@BPJSTKinfo. Jawaban
pa ling lambat kami terima pada 30 Juni 2015.
Pengumuman akan disampaikan melalui Twitter @
BPJSTKinfo.
JawabTanya
BRIDGE07ok.indd 58 5/18/2015 4:19:36 PM
Page 59
59BRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id58
BRIDGE07ok.indd 59 5/18/2015 4:19:40 PM
Page 60
PBBRIDGE VOLUME 05 www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 05www.bpjsketenagakerjaan.go.id6060 BRIDGE VOLUME 03 www.bpjsketenagakerjaan.go.id
BRIDGE07ok.indd 60 5/18/2015 4:19:44 PM