1 PROGRAM PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL POLRI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES SEMARANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kepercayaan masyarakat merupakan tujuan atau out comes yang ingin diraih oleh Polri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 1 Kondisi riil untuk menilai keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas pokok tersebut antara lain ditentukan oleh kualitas moral dan profesionalisme serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri. Profesionalisme merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari jika menginginkan kinerja yang baik. Selain itu juga tidak boleh mengesampingkan aspek moralitas personil dalam melaksanakan tugas. Profesionalisme dan moralitas yang baik dalam 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
36
Embed
PROGRAM PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI · PDF fileMembahas tentang teori atau konsep yang berhubungan ... masyarakat semakin percaya terhadap kerja Polri dalam menjaga kamtibmas. 4. Mewujudkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PROGRAM PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI
REVOLUSI MENTAL POLRI
GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL
POLRES SEMARANG
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kepercayaan masyarakat merupakan tujuan atau out comes yang ingin
diraih oleh Polri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani
masyarakat.1
Kondisi riil untuk menilai keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut antara lain ditentukan oleh kualitas moral dan profesionalisme
serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri. Profesionalisme merupakan
tuntutan yang tidak bisa dihindari jika menginginkan kinerja yang baik. Selain
itu juga tidak boleh mengesampingkan aspek moralitas personil dalam
melaksanakan tugas. Profesionalisme dan moralitas yang baik dalam
1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2
pelayanan masyarakat akan menghasilkan kinerja yang kreatif dan bersih dari
KKN.2
Namun dalam kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri
senantiasa mengalami pasang surut. Penilaian positif yang dibangun sebagai
komitmen menuju profesionalisme Polri, ternyata sering 'dikotori' oleh ulah
oknumnya sendiri sehingga Polri sulit untuk keluar dari penilaian negatif
masyarakat. Fenomena ini tampaknya menjadi siklus yang abadi dalam tubuh
Polri.
Menyelaraskan dengan visi, misi, dan program Pemerintah pimpinan
Presiden Joko Widodo dalam konteks sistem politik Indonesia, dengan Nawa
Cita dan program revolusi mental, yang harus dijabarkan oleh setiap
kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan, termasuk Polri.
Sebagai organisasi yang berada dalam struktur pemerintahan, Polri
dituntut untuk melakukan revolusi mental dalam setiap pelaksanaan tugas
pokok Polri, baik dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas,
perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan masyarakat.
Fokus revolusi mental Polri telah ditegaskan oleh Kapolri, Jenderal
Badrodin Haiti, pada karakter, jati diri, perilaku, moralitas, mentalitas, dan
kepribadian anggota Polri yang didasari kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial.
Polri harus mampu mengubah mindset dan culture set organisasi
secara cepat sehingga akan mampu menggerakkan revolusi mental dalam
setiap kesatuan Polri, baik di tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek, maupun
Babinkamtibmas. Paradigma polisi sipil dan community policing harus mampu
dijadikan modal untuk melakukan revolusi mental Polri yang nyata, kongret,
dan riil dalam tugas pokok Polri.
2 Manajemen Pemeliharaan Keamanan, ceramah Kuliah Sespimmen Polri, Lembang, hal
18
3
Revolusi mental merupakan „resep‟ yang sangat mujarab untuk
mengubah mentalitas Polri. Hal itu sebenarnya sejalan dengan reformasi Polri
yang digariskan melalui reformasi instrumental, struktural, dan kultural.
Revolusi mental Polri sebenarnya telah dilaksanakan Polri dengan melakukan
reformasi kultural Polri dengan sasaran perubahan pada mindset dan culture
set anggota Polri.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan
kepercayaan masyarakat adalah dengan mewujudkan personil Polri yang
bermoral sesuai etika profesinya, dan profesional dalam pelaksanaan
tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu caranya adalah
dengan melakukan pengawasan melekat kepada seluruh anggota.
Pengawasan melekat dilakukan kepada setiap anggota dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat agar
senantiasa sejalan dengan aturan hukum dan etika profesi Polri, diharapkan
bentuk pengawasan melekat akan mencegah sekaligus menghilangkan
perilaku negatif yang masih sering dilakukan oleh anggota Polri, oleh karena
itu setiap unsur pimpinan dalam tubuh Polri diharapkan agar senantiasa
melakukan pengawasan melekat kepada anggota yang menjadi bawahannya
secara berjenjang.
Demikian pula yang harus dilakukan oleh unsur pimpinan pada satuan
Polres Semarang beserta seluruh jajarannya agar melakukan pengawasan
melekat secara berjenjang kepada seluruh personilnya, sehingga akan
terwujud personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional bebas dari
penyalahgunaan nrkoba dalam rangka Kamdagri
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi
permasalahan dalam Naskah Karya Perorangan ini adalah: “Bagaimana
penerapan program pengawasan melekat sebagai implementasi revolusi
4
mental Polri guna mencegah penyalahgunaan narkoba oleh personil
Polres Semarang dalam rangka mewujudkan kamdagri dapat dilakukan”
C. Pokok-pokok persoalan
Untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut di atas, maka perlu
ditentukan pokok-pokok persoalan yang menyertainya. Penulis merumuskan
pokok persoalan sebagai berikut:
1. Bagaimana menyiapkan dukungan sumber daya manusia
pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki Polres Semarang
agar dapat melakukan pengawaan melekat kepada personil
bawahannya.
2. Bagaimana menyusun sistem pengawasan melekat secara efektif
guna mewujudkan personil yang bermoral, profesional dan bebas
dari penyalahgunaan narkoba.
D. Ruang lingkup
Ruang lingkup penulisan naskah ini dibatasi pada upaya menerapkan
program pengawasan melekat sebagai implementasi revolusi mental Polri
guna mencegah penyalahgunaan narkoba oleh personil Polres Semarang
dalam rangka mewujudkan kamdagri.
E. Maksud dan tujuan
1. Maksud
Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan maksud untuk
menggambarkan penerapan program pengawasan melekat sebagai
implementasi revolusi mental Polri guna mencegah
penyalahgunaan narkoba oleh personil Polres Semarang dalam
rangka mewujudkan kamdagri.
2. Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan Naskah Karya Perorangan ini
adalah:
5
a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti
seleksi pendidikan di Sespimmen Polri Dikreg ke-56 T.A 2016.
b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap organisasi,
khususnya sebagai wujud kebanggan penulis terhadap Satuan
Polres Semarang agar senantiasa dapat menolong, melayani
dan melindungi masyarakat dan menjadikan personil Polres
Semarang sebagai sosok penegak hukum yang profesional.
F. Metode dan Pendekatan
1. Metode
Dalam menulis Naskah Karya Perorangan ini, penulis
menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan
menganalisis fenomena serta fakta-fakta yang berhubungan
dengan pengawasan melekat dan segala persoalannya yang terjadi
dalam fenomena adanya penyalahgunaan narkoba oleh personil
Polres Semarang.
2. Pendekatan
Penulisan ini menggunakan pendekatan Manajemen Strategik
yakni manajemen yang memperhatikan faktor lingkungan strategi
baik yang bersifat internal maupun eksternal.
G. Sistematika
Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis
membuat sistematika yang tersusun menjadi beberapa bab yang saling
berhubungan satu sama lain, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Membahas tentang latar belakang yang mendorong
penulis untuk melakukan penulisan, disertai
permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan
naskah ini, juga pokok-pokok persoalan, ruang lingkup,
6
maksud dan tujuan penulisan, metode yang digunakan
serta pengertian utama yang terdapat dalam tulisan ini.
BAB II LANDASAN TEORI
Membahas tentang teori atau konsep yang berhubungan
dengan pokok permasalahan dalam penulisan, kemudian
dijadikan pisau analisa untuk mengupas kondisi faktual
sehingga mendapatkan kondisi ideal dan upaya
pemecahan masalah.
BAB III KONDISI UPAYA PENERAPAN PROGRAM
PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI
REVOLUSI MENTAL POLRI GUNA MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL
POLRES SEMARANG DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KAMDAGRI SAAT INI
Pada Bab ini akan dibahas tentang kondisi faktual dari
sumber daya manusia pelaksana pengawasan melekat
yang dimiliki Polres Semarang baik dari sisi
pengetahuan, keterampilan maupun perilaku, serta
sistem pengawasan melekat yang dilaksanakan saat ini
oleh unsur pimpinan Polres Semarang selaku pelaksana
pengawasan melekat baik pada sebelum, pada saat
pelaksnaan tugas maupun pada saat di luar jam dinas.
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA
PENERAPAN PROGRAM PENGAWASAN MELEKAT
SEBAGAI IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL
POLRI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES SEMARANG
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI
Membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya permasalahan belum terselenggaranya
pengawasan melekat, baik itu yang bersifat internal yakni
7
kekuatan dan kelemahan, maupun faktor eksternal yakni
peluang dan kendala.
BAB V KONDISI UPAYA PENERAPAN PROGRAM
PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI
REVOLUSI MENTAL POLRI GUNA MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL
POLRES SEMARANG DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KAMDAGRI YANG DIHARAPKAN
Membahas tentang kondisi yang dikehendaki yang
merupakan kondisi ideal dari pengawasan melekat yang
mampu mewujudkan personil Polres Semarang yang
bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri
BAB VI UPAYA PENERAPAN PROGRAM PENGAWASAN
MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI REVOLUSI
MENTAL POLRI GUNA MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL
POLRES SEMARANG DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KAMDAGRI. merupakan pembahasan
mengenai upaya-upaya dari penulis yang dirumuskan
melalui langkah-langkah pemecahan masalah dan
dideskripsikan dengan pendekatan manajemen strategik
seperti membuat visi dan misi, menetapkan tujuan dan
sasaran, menentukan strategi dan kebijakan untuk
diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi (action
plan) pengawasan melekat guna mewujudkan personil
Polres Semarang yang bermoral dan profesional dalam
rangka Kamdagri
BAB VII PENUTUP
Merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan
sebagai gambaran dari keseluruhan penulisan dan
rekomendasi dari penulis sebagai sumbangan pemikiran
8
mengenai penerapan program pengawasan melekat
guna mewujudkan personil Polres Semarang yang
bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri
H. Pengertian-pengertian
1. Implementasi
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan
dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain
untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.
Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang
dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah
rumah pada kertas kalkirnya maka impelemntasi yang dilakukan
oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan
sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak
sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang
tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar
dengan bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah
sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna
darisisi perancang dan rancangan itu.
Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk
melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam
kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan
kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan
bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang
maka terjadilah kesia-sian antara rancangan dengan implementasi.
Rancangan kurikulum dan impelemntasi kurikulum adalah
sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam
hubungannya (konsep linearitas) dalam arti impementasi
9
mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman
guruserta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar
mengajar sebagai intikurikulum untuk memahami perancangan
kuirkulum dengan baik dan benar.3
2. Pengawasan melekat
Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya, secara preventif atau refresif agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna
sesuai dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan yang
berlaku.4
Konsep pengawasan melekat sebagai bentuk pengawasan
yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya baik pejabat struktur maupun
Pembina fungsi yang bersangkutan secara preventif atau refresif
agar tugas bawahannya berjalan secara berdaya guna dan sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang
mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas-tugas
umum dan pembangunan kebijaksanaan, rencana dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Revolusi Mental
Revolusi mental Polri adalah perubahan mental setiap
anggota Polri yang dilakukan dengan mampu merebut hati dan
pikiran masyarakat sehingga masyarakat akan mendukung
eksistensi Polri.
Karakter anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas dalam
revolusi mental harus ditampilkan secara halus, sopan, santun, dan