Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 1 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM MANDIRI) I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah klasik berupa kemiskinan di Indonesia dipandang akan tetap menjadi masalah yang terberat yang akan dihadapi pemerintah di tahun 2012 ini. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Agar tingkat kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dari tahun ke tahun tetap memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Tidak sedikit anggaran negara yang dikeluarkan bahkan telah mencapai triliunan rupiah yang dipergunakan untuk melaksanakan banyak sekali program-program penanggulangan kemiskinan, melalui skema dekonsentrasi, desentralisasi, tugas pembantuan, maupun bantuan sosial langsung. 1 Pemerintah juga telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah Wakil Presiden (Wapres) yang berupaya untuk melakukan koordinasi antar pihak dalam upaya mainstreaming penanggulangan kemiskinan di berbagai aspek. Di daerah terdapat lembaga 1 Pokok-Pokok Pikiran Penaggulangan Kemiskinan di Indonesia, Arie Sujito, www.Pergerakan-Indonesia.org, 07 Maret 2011.
25
Embed
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/Tulisan-hukum-PNPM...dan evaluasi secara nasional.2 ... dan pendidikan, ... pengembangan sistem serta mekanisme
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 1
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM MANDIRI)
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah klasik berupa kemiskinan di Indonesia dipandang akan tetap
menjadi masalah yang terberat yang akan dihadapi pemerintah di tahun 2012
ini. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara
lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu
pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan
rendahnya mutu layanan pendidikan. Agar tingkat kemiskinan di Indonesia
dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat
dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) dari tahun ke tahun tetap memprioritaskan penanggulangan
kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama demi terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur. Tidak sedikit anggaran negara yang dikeluarkan
bahkan telah mencapai triliunan rupiah yang dipergunakan untuk
melaksanakan banyak sekali program-program penanggulangan kemiskinan,
melalui skema dekonsentrasi, desentralisasi, tugas pembantuan, maupun
bantuan sosial langsung.1
Pemerintah juga telah membentuk Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah Wakil Presiden (Wapres) yang
berupaya untuk melakukan koordinasi antar pihak dalam upaya mainstreaming
penanggulangan kemiskinan di berbagai aspek. Di daerah terdapat lembaga
1 Pokok-Pokok Pikiran Penaggulangan Kemiskinan di Indonesia, Arie Sujito, www.Pergerakan-Indonesia.org, 07 Maret 2011.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 2
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK). Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah membuat
clustering penanggulangan kemiskinan dengan segala instrumen implementasi
dan evaluasi secara nasional.2
Berbagai cara telah dilakukan, namun sampai dengan saat ini cara-cara
tersebut dianggap masih belum juga mampu mengentaskan kemiskinan di
Negara kita. Sehingga penanggulangan kemiskinan masih tetap menjadi
prioritas nasional Kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode
2009–2014. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJM) yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tertulis,
kebijakan penanggulangan kemiskinan berada di urutan ke-4 dari 11 daftar
prioritas nasional. Dokumen ini pun menetapkan target untuk menurunkan
tingkat kemiskinan ke angka 8–10 persen di akhir 2014. Target lainnya adalah
memastikan kembali target pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium atau
Millennium Development Goals (MDG’s)3 untuk Indonesia pada tahun 2015,
yakni penurunan tingkat kemiskinan 7,55 – 12,1 persen (Sutikno, 2010).
Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi
kemiskinan baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan
dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Upaya-upaya
tersebut pada dasarnya telah dijabarkan dan tertuang dalam berbagai program
penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu
diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau
yang lebih dikenal dengan istilah PNPM Mandiri. Sama halnya dengan program-
program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga
Harapan (PKH), PNPM Mandiri juga merupakan program penanggulangan
kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2007 dan diharapkan dapat
dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.
PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Seperti apa dan
bagaimanakah Program PNPM Mandiri itu sendiri serta hubungannya dengan
penanggulangan kemiskinan di Negara kita, akan dibahas lebih jauh dalam
penulisan ini.
2 Pokok-Pokok Pikiran Penaggulangan Kemiskinan di Indonesia, Arie Sujito, www.Pergerakan-Indonesia.org, 07 Maret 2011. 3 MDGs adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan emitraan global untuk pembangunan.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 3
II. PERMASALAHAN
1. Apa dan bagaimanakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM Mandiri) itu?
2. Apakah dasar hukum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)?
3. Bagaimanakah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri)?
4. Bagaimanakah mekanisme pendanaan dan pengelolaan keuangan dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)?
5. Program-program pemberdayaan masyarakat apa sajakah yang telah maupun
sedang dilaksanakan dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011?
III. PEMBAHASAN A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.
Melalui PNPM Mandiri dirumuskan mengenai mekanisme upaya
penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui
proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian
masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan
sehingga masyarakat miskin tersebut bukan sebagai obyek melainkan sebagai
subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya
seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di
perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
(P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.
Tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk
mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah
sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 4
masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/sektor dan
pemerintah daerah.
Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga diprioritaskan pada desa-desa
tertinggal. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selama ini sering berduplikasi
antar proyek sehingga diharapkan pengintegrasian berbagai program
pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri,
cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah
terpencil dan terisolir dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan
pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri
dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan
target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium
Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada
indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia
mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.
1. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Dasar
a. Pengertian
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan
terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang
terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :
1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan
pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program,
penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara
individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus
pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait
sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan
penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
1. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan
adalah:
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah
Desa;
c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; dan
d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan.
2. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :
a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
c. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 10
e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan
f. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional.
3. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu
:
a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah;
e. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri;
f. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;
g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/MPPN/06/2006
tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian
Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
h. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah kepada Daerah; dan
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
C. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri
1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat
secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh
perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan.
Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan
selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 11
Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola
kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja,
pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.
Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh
masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta
administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana.
Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan
barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan
yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh
masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk
menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa
yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka,
adil, dan bertanggung jawab, yatu :
1. Efisiensi diwujudkan dalam bentuk mencari dan membandingkan
harga barang/jasa untuk kualitas yang sama/setara, serta memilih
harga yang terendah sesuai kebutuhan. Untuk mendapatkan harga
yang terendah, masyarakat dapat melakukan pengadaan langsung
kepada sumber penghasil barang/jasa, seperti pabrikan atau
distributor/agen resmi atau pangkalan pasir/batu (dalam hal kegiatan
fisik), dan sedapat mungkin menghindari pengadaan barang/jasa
melalui perantara yang tidak memberikan nilai tambah;
2. Efektivitas diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh
masyarakat harus dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas,
tepat waktu, dan tepat pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan kegiatan;
3. Keterbukaan diwujudkan dalam bentuk publikasi sekurang-kurangnya
pada papan pengumuman di lokasi pelaksanaan kegiatan yang mudah
dilihat dan di secretariat pelaksana kegiatan dengan mencantumkan
jenis kegiatan, besaran dana, penyedia barang/jasa di atas Rp 50 juta,
waktu pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sehingga
memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memonitor,
dan mengontrol pelaksanaan kegiatan;
4. Keadilan diwujudkan dalam bentuk partisipasi setiap komponen
masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan tersebut;
dan
5. Bertanggungjawab diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran
dana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan dapat
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 12
dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan
penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan bukti
pembayaran honor, maupun secara teknis seperti kuantitas dan
kualitas barang/jasa sesuai dengan rencana.
2. Pengendalian
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan,
pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin
pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai
dengan tujuan program.
Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.
Sedangkan tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah
operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan
pengawasan, seperti antara lain koreksi atas penyimpangan kegiatan,
akselerasi atas keterlambatan, klarifikasi atas ketidakjelasan, dan
sebagainya, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan.
Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri, sistem
pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:
1. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat4, yaitu
keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeriksaan dari
mulai perencanaan partisipatif tingkat desa hingga kabupaten/kota dan
pelaksanaan PNPM Mandiri;
2. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah, yaitu kegiatan yang
dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa
kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan
prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
program;
3. Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator, yaitu
bentuk pemantauan dan pengawasan oleh konsultan akan dilakukan
secara berjenjang dari tingkat nasional, regional, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan ini
dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi
4 Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 13
pengelolaan program dan kunjungan rutin ke lokasi program.
Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap
tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan
penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan segera;
4. Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya, yaitu PNPM
Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak, antara lain, LSM,
universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara
independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya
kepada proyek atau instansi terkait yang berwenang; dan
5. Kajian Keuangan dan Audit, yaitu untuk mengantisipasi dan
memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana,
maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai lembaga audit milik
pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa
lokasi yang dipilih secara acak.
Sedangkan mekanisme pemantauan lebih lanjut diatur dalam pedoman
pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.
3. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat adalah berjenjang yaitu
penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi
pengaduan, agar penanganan dilakukan sesegera dan sedekat mungkin
dari lokasi pengaduan. Untuk memastikan pengaduan masyarakat
ditangani maka dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
(SPPM) PNPM Mandiri secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan
berbagai pihak terkait di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan
fungsional (APF) dan aparat penegak hukum (APH). SPPM juga
bertanggung jawab untuk memberikan informasi baik kepada pelapor
maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian yang diambil
dan hasilnya. Mekanisme SPPM lebih lanjut akan diatur dalam pedoman
pelaksanaan SPPM.
4. Evaluasi
Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan,
manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam
kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 14
Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh
pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain LSM,
perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sebagainya. Kegiatan evaluasi
ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan
evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan
pengaduan dari berbagai pihak. Mekanisme evaluasi lebih lanjut dengan
pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.
5. Pelaporan
Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan
berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur
fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi
secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan.
Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan
berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai
tingkat Tim Pengendali PNPM Mandiri. Sistem dan mekanisme pelaporan
diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing
program.
6. Kelembagaan
Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan untuk
penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberi kesempatan yang
sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas, khususnya dalam
meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
produktif.
Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang
bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian
tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan
pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah. Secara
umum, struktur organisasi PNPM Mandiri terdiri dari :
1. Pusat
Dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri,
dibentuk Tim Pengendali PNPM Mandiri. Tim Pengendali berikut
keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim Pengendali PNPM
Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Tulisan hukum/Infokum/Tematik Page 15
a. Tim Pengarah
Tim Pengarah terdiri atas Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga
terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.
b. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari
berbagai kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PNPM
Mandiri.
2. Daerah
Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari:
a. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah
dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi yang anggotanya
terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi
TKPKD Provinsi. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Provinsi.
b. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah
dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota yang
anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah
koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. Tim ini dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD
Kabupaten/Kota.
c. Satuan Kerja PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota dilakukan oleh
satuan kerja kabupaten/kota. Kecamatan merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang memberikan
pelayanan kepada desa/kelurahan dan bertugas memfasilitasi
desa/kelurahan dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan bagi
kepentingan program. Kecamatan juga bertugas untuk melakukan