Program kependudukan dan KB PPKBD revisi Anindita Fave20Nov2014 edit made(F)

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga pasal 19 ayat (1), bahwa pengendalian kuantitas penduduk

berhubungan dengan perkiraan : a) jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;

b)pertumbuhan penduduk; dan c) persebaran penduduk. Berdasarkan Peraturan

Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Kependudukan,Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga Nasional dinyatakan bahwa BKKBN menyelenggarakan

fungsi perumusan kebijakan nasional dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup

tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang

berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya

angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan keluarga

berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau

pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi

secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan,

jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui

peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan

kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan

budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai

dengan advokasi dan penggerakan, komunikasi, informasi dan edukasi.

Pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat dilakukan secara bersama-sama

oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota

bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi

dan pihak swasta dilakukan upaya advokasi dan penggerakan.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keluarga berencana wajib

menyediakan sarana dan prasaran yang dibutuhkan, yaitu alat dan obat kontrasepsi,

sarana prasarana non alat kontrasepsi dan sarana dan prasarana lain yang

dibutuhkan.Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam

menunjang penyelenggaraan keluarga berencana, apabila dilakukan melalui komunikasi,

informasi dan edukasi, baik yang dilakukan antar sektor/instansi Pemerintah maupun

antara Pemerintah dan masyarakat. Kesemuanya diarahkan untuk mewujudkan

2

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang

sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,

berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

B. Deskripsi Singkat

Anda sedang mempelajari modul pembelajaran tentang Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) meliputi konsep dasar

program kependudukan dan KB, visi misi, kebijakan dan strategi, pelaksanaan program

dan kegiatan KKBPK dan peran PPKBD dan sub PPKBD dalam pembinaan program

KKBPK di Desa/ Kelurahan.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami Program

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD/SubPPKBD).

2. Indikator Hasil belajar

Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta dapat:

a) Menjelaskankonsep dasar program KKPBK

b) Menjelaskan kebijakan dan strategi program KKBPK

c) Menjelaskan pokok-pokok program KKBPK

d) Menjelaskanperan PPKBD/SubPPKBD dalam program KKBPK

D. Materi Pokok

Modul ini dibagi menjadi empat kegiatan belajar, dengan rincian sebagai berikut:

a) Konsep dasarKKBPK b) Kebijakan dan strategi program KKBPK c) Pokok-pokok program KKBPK d) Peran PPKBD/ Sub PPKBD dalam program KKBPK

E. Manfaat

Peserta diharapkan dapat memahami pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat Nasional dan Daerah .

3

BAB II

KONSEP DASAR PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

A. LATAR BELAKANG

A. Apa saja masalah kependudukan di indonesia ?

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah

Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan

tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami

permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Adapun masalah-masalah

kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

1. Besarnya jumlah penduduk (Over Population)

Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di

urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat

dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010

mencapai angka 237.641.326 (www.bps.go.id). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk

Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk

Indonesia semakin bertambah.

2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk

Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang

mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk.

Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk

semakin meningkat.

3. Persebaran penduduk tidak merata

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan

luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk

dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu

dengan provinsi yang lain tidak merata.

4. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah

Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan.

Namun, kembali lagi permasalahan setiap tahun seperti, gambaran tingkat

kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yang terjadi menujukkan

bagaimana kondisi lingkungan dan jugakesehatan pada masyarakat.

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti Pembelajaran ini peserta Diklat diharapkan dapat menjelaskan konsep

dasar program KKPBK

4

5. Tingkatan pendidikan rata-rata rendah

Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari

Undang Undang yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk

Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka

lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9

tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di

Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan.

6. Bertambahnya jumlah penduduk miskin

Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau

Indonesia bukan termasuk negara miskin menurutPBB namun dalam kenyataannya

lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih

disayangkan lagi, Indonesia merupkan negara yang kaya akan sumber daya alam

yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika

melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya

ini.

B. Pentingkah Program Kependudukan dan KB di Indonesia? Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk

menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal

atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan

pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk

mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik

termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang

lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah

kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara

lintas sektor dan lintas bidang.

Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat. Dalam konteks

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian

khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan

penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional

namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat.

C. Mungkinkah program KKBPK tanpa PKB/PLKB dan PPKBD/sub PPKBD ?

Undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada BAB X, pasal 58 menguraikan

5

tentang peranserta masyarakat dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut: bahwa setiap penduduk mempunyai

kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan

pembangunan keluarga, dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Tanpa peran PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD maka individu, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swastaakan

lebih sedikit berpeluang partisipasinya dalam pembangunan. Dengan demikian

keberadaan PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD adalah merupakan komponen utama,

pilar utama penyelenggaraan program KB dan menjadi salah satu komponen sistem

penyelenggaraan dan pelembagaan program KKBPK.

Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada

dasarnya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu olehPemerintah,

Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat, dan keluarga. Secara

koordinatif serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta. Peran serta masyarakat

dilakukan dengan cara melakukan: penyuluhan keluarga berencana; dan pembinaan

kepesertaan keluarga berencana. Pembinaan keluarga dilaksanakan dalam rangka

mendukung: pengembangan kualitas keluarga; dan pelaksanaan fungsi keluarga

melalui : KIE; penyediaan sarana dan prasarana; dan upaya pembinaan lainnya.

Pembinaan keluarga dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan

kelompok kegiatan:Pembinaan keluarga balita dan anak; Pembinaan ketahanan

keluarga remaja dan PembinaanPusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

Remaja/Mahasiswa; Pembinaan ketahanan keluarga lansia; danPemberdayaan

ekonomi keluarga.

D. Bagaimana Mungkin PKB/PLKB dan PPKBD/ Sub PPKBD Mampu

Menyelenggarakan Kegiatan Tersebut ?

Kekuatan kunci terletak pada penyelenggaraan Pertemuan PKB/PLKB dengan

PPKBD/Sub PPKBD dan Kader .sebagai urat nadi dan jantung pertahanan

penyelenggaraan, jika pertemuan ini berjalan lancar berkala terus menerus sangat

dimungkinkan program di wilayah tersebut berjalan optimal , namun sebaliknya jika

pertemuan ini banyak kendala banyak hambatan bisa dipastikan bahwa program KB

diwilayah tersebut akan terabaikan. Sebelumnya pertemuan ini merupakan salah satu

bagian tugas pembinaan PLKB/PKB ke PPKBD dan Sub PPKBD akan tetapi pada

kelanjutnannya justru ini merupakan jaringan kelembagaan yang sangat vital. Sebagai

ilustrasi apabila pertemuan antara unsur petugas lapangan dengan petugas KIE/

penyuluhan Kependudukan dan KB di Desa dan Kalurahan dan kegiatan penyuluhan

dapat dilakukan PPKBD/Sub PPKBD dan Kader atau lainnya maka secara sistemik

program dapat berjalan optimal.

6

Akan tetapi jika PLKB/PKB tidak ada demikian juga PPKBD dan Sub PPKBD tidak

dibentuk penyuluhan seperti apa yang dilakukan oleh tenaga masyarakat saat ini?

Kemungkinan penyuluhan KKBPK tidak berjalan secara sistemik, mungkin dilakukan

oleh tenaga masyarakat mungkin juga tidak dilakukan?. Bagaimana dengan kondisi

seperti ini mungkinkan penyuluhan KKBPK dilakukan oleh masyarakat tanpa terikat

dalam sistem penyelenggaraan Program KB secara kelembagaan ?

E. Pengertian

1. Apa yang dimaksud dengan perkembangan penduduk dan pembangunan

keluarga ?

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan

untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya

berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan

penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai

usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya

jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti

fisik maupun non fisik termasuk spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan

keluarga diarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang

lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah

kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara

lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan

pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga secara tepat. Dalam konteks perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian khusus guna terlaksanannya

pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik

sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen

hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

sebagaimana tertuang dalam Laporan situasi Kependudukan Dunia mengumumkan

bahwa “penduduk bumi akan mencapai 7 milyar” tanggal 31 Oktober 2011.

Penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

meliputi :

a. Perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter

b. Analisis dampak kependudukan

c. Kerjasama pendidikan kependudukan,

d. Penanganan isu-isu kependudukan, dan

e. Penyelenggaraan Keluarga Berencana

f. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2. Apa yang dimaksud dengan kependudukan ?

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi

7

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta

lingkungan penduduk setempat.

3. Apa yang dimaksud dengan keluarga?

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau

suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

4. Apa yang dimaksud dengan pembangunan keluarga?

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang

hidup dalam lingkungan yang sehat.

5. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana?

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan

sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

F. Apa Tujuan Program Kependudukan dan KB

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil

yang bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera

dengan mengenalikan kelahiran, sekaligus dalan rangka menjamin terkenalinya

pertumbuhan penduduk di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Menurunkan angka kelahiran kasar setiap tahunnya, maka untuk mencapai tujuan

tersebut Program KB diarahkan pada dua sasaran:

a. Sasaran lansung dengan pemakaian kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur

(PUS/ELCO:Eligible couple) secara bertahap menjadi peserta KB yang aktif dan

dampaknya langsung penurunan fertilitas.

b. Sasaran tidak lansung yang mendukung program KB, diantaranya organisasi –

organisasi, LSM, PKK, organisasi profesi dan berbagai pihak yang mendukung

pelembagaan NKKBS.

G. Apa Manfaat Program KKBPK?

1. Menurunkan angka kematian maternal dengan adanya perencanaan kehamilan yang

aman, sehat dan diinginkan.

2. Memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

kependudukan.

3. Program keluarga berencana nasional adalah program untuk membantu keluarga

termasuk individu anggota keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga

yang baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

8

H. Siapa Sasaran Program KKBPK?

1. PUS usia muda yang belum ber-KB.

2. PUS istirahat yang sudah ber-KB.

3. Pelaksana dan pengelola KB.

4. Remaja yang mencakup penanaman dan penghayatan NKKBS.

5. Kelompok masyarakat yang masih sukar diajak ber-KB dan keluarga masyarakat di

daerah tertinggal terpencil dan perbatasan (GALCITAS)

6. Kaum pria sebagai usaha dalam pelaksana pogram danmelembagakan NKKBS.

7. Program kesejahteraan ibu dan anak yang mengarah pada kesejahteraan bayi dan

ibunya.

8. Sasaran Pelayanan Keluarga Berencana

9. PUS yang ingin mencegah kehamilan karena alasan pribadi.

a. PUS yang ingin menjarangkan kehamilan demi kesehatan ibu dan anak.

b. PUS yang ingin membatasi jumlah anak.

c. Keluarga yang memiliki lebih dari 5 anak

I. Rangkuman

Masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain yaitu besarnya

jumlah penduduk (Over Population), tingginya tingkat pertumbuhan penduduk,

persebaran penduduk tidak merata, tingkat kesehatan penduduk yang rendah, tingkatan

pendidikan rata-rata rendah, dan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk

menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal

atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan

pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk

mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik

termasuk spiritual.

Undang-undang Republik Indonesianomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga pada BAB X, pasal 58 menguraikan tentang

peranserta masyarakat dalam program Kependudukan,Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga sebagai berikut: bahwa setiap penduduk mempunyai

kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan

keluarga, dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Keberadaan PKB/PLKB dan PPKBD /Sub PPKBD adalah merupakan komponen utama,

pilar utama penyelenggaraan program KB dan menjadi salah satu komponen sistem

penyelenggaraan dan pelembagaan program Kependudukan dan KB. Kekuatan kunci

terletak pada penyelenggaraan Pertemuan PKB/PLKB dengan PPKBD/Sub PPKBD dan

9

Kader .sebagai urat nadi dan jantung pertahanan penyelenggaraan, jika pertemuan ini

berjalan lancar berkala terus menerus sangat dimungkinkan program di wilayah tersebut

berjalan optimal, namun sebaliknya jika pertemuan ini banyak kendala banyak hambatan

bisa dipastikan bahwa program KB diwilayah tersebut akan terabaikan .

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai

dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.Tujuan Program

KKBPK yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan

keluarga kecil yang bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat

yang sejahtera dengan mengenalikan kelahiran, sekaligus dalan rangka menjamin

terkenalinya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Tujuan khusus :menurunkan angka

kelahiran kasar setiap tahunnya, maka untuk mencapai tujuan tersebut Program KB

diarahkan pada dua sasaran:sasaran langsung dengan pemakaian kontrasepsi pada

Pasangan Usia Subur (PUS/ELCO:eligible couple) secara bertahap menjadi peserta KB

yang aktif dan dampaknya lansung penurunan fertilitas.

Sasaran tidak langsung yang mendukung program KB, diantaranya yaitu organisasi –

organisasi, LSM, PKK, organisasi profesi dan berbagai pihak yang mendukung

pelembagaan NKKBS. Manfaat Program KKBPK yaitu menurunkan angka kematian

maternal dengan adanya perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan, dan

memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

kependudukan.

Program keluarga berencana nasional adalah program untuk membantu keluarga

termasuk individu anggota keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga yang

baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

J. Latihan

1. Apa saja masalah kependudukan di indonesia ?

2. Mungkinkah Program Kependudukan dan KB tanpa PKB/PLKB dan PPKBD/Sub

PPKBD?

3. Apa yang dimaksud dengan Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga?

4. Apa yang dimaksud dengan Keluarga?

5. Apa Manfaat Program Kependudukan dan KB?

6. Siapa sasaran Program Kependudukan dan KB?

10

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM KEPENDUDUKAN,

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

A. Apa Visi BKKBN ?

Visi Badan Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan KeluargaNasional

(BKKBN) yang ingin dicapaimengacu kepada fokus pembangunan nasional pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan visi misi

Presiden RI yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Nasional tahun 2010-2025.

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan penduduk tumbuh

seimbang. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”, yaitu mewujudkan

pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan

angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) = 2,1 dan Net Reproductive Rate

(NRR) = 1.

B. Bagaimana Misi BKKBN Untuk Mewujudkan Visi?

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi pembangunan Kependudukan,Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah mewujudkan pembangunan

yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Misi ini dilaksanakandengan melakukan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk,

penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan

informasi pengendalian penduduk dalam pembangunan Kependudukan,Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga dan mendorong stakeholder dan mitra kerja

dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB. Melalui pembangunan

kependudukan sebagai salah satu bentuk penjabaran pembangunan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mendukung

pembangunan ekonomi dan menjadi insan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur serta memiliki semangat kerja, maju, dan

mandiri.

C. Apa Arah Kebijakan Program KKBPK di Kabupaten dan Kota ?

Arah kebijakan program KKBPK adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB

berkualitas yang merata, melalui :

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat diharapkan dapat menjelaskan

kebijakan dan strategi program KKBPK

11

1. peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan

program KB tenaga lini lapangan

2. penyediaan sarana kerja petugas lapangan KB (PPLKB/ Ka.UPT KB dan

PKB/PLKB)

3. pembangunan balai penyuluhan KB kecamatan

4. penyediaan sarana pengolahan data dan informasi

5. pemenuhan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB

6. penyediaan sarana transportasi pengangkut akseptor atau penyediaan sarana

transportasi pengangkut distribusi alokon

7. pemenuhan sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta materi/media tentang Generasi

Berencana (GenRe) dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD

KRR.

D. Apa Kebijakan dan Strategi Program KKBPK Nasional?

1. Penguatan pencapaian pelayanan secara seimbang antara lain mewajibkan setiap

tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas

pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/ klinik KB), penggerakan lini lapangan

dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan.

2. Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan

pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur dan

perhatian terhadap 6 provinsi, yaitu 2 provinsi : Papua dan Papua Barat dan 4

provinsi : Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

3. Harmonisasi Program dan Anggaran dalam bidang KB dan Kesehatanantara lain

penegasan pelayanan KB dalam SJSN (JKN), pembiayaan antara APBN dan APBD

(termasuk peningkatan Dana Alokasi Khusus/DAK Bidang KB).

4. Peningkatan Advokasi dan KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus

(pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS dari keluarga miskin,serta

pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan

“4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam

melahirkan).

5. Pembinaan/pelestarian akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan

menurunkan angka Drop Out (DO), serta meningkatkan penggunaan alat dan obat

kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

6. Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar

kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik.

12

7. Pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (GenRe).

8. Penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kabupaten dan Kota.

Penyerasian kebijakan kependudukan, KB dan Pembanguan Keluarga, yang

ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan

sektoryang terkait dengan program kependudukan dan KB; perumusan kebijakan

kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan

mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua

sektor terkait; analisis dampak kependudukan; serta peningkatan kerjasama

kependudukan dalam pendidikan.

9. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai,

akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang

bersumber dari sensus penduduk, survei kependudukan, dan data sektoral bidang

KKBPK.

E. Rangkuman

Visi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional

(BKKBN) adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015Untuk mewujudkan visi tersebut di

atas, misi pembangunan Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK) adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan

kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Arah kebijakan

program KKBPK adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas yang

merata, melalui : (1) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan,

dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (2) penyediaan sarana kerja petugas

lapangan KB (PPLKB/ Ka.UPT KB dan PKB/PLKB); (3) pembangunan balai penyuluhan

KB kecamatan; (4) penyediaan sarana pengolahan data dan informasi (5) pemenuhan

sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (6) penyediaan sarana transportasi

pengangkut akseptor atau penyediaan sarana transportasi pengangkut distribusi alokon;

(7) pemenuhan sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta materi/ media tentang Generasi

Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD KRR.

Kebijakan dan Strategi Program KKBPK Nasional : 1) Penguatan pencapaian

pelayanan secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani

KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan

(fasyankes/puskesmas/klinik KB), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan

institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; 2) Pembinaan dan peningkatan kesertaan

ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri

dari 10 provinsi penyangga utama yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung,

Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan

Nusa Tenggara Timur dan perhatian terhadap 6 provinsi, yaitu 2 provinsi : Papua dan

Papua Barat dan 4 provinsi : Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara;

13

3)Harmonisasi Program dan Anggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain

penegasan pelayanan KB dalam SJSN (JKN), pembiayaan antara APBN dan APBD

(termasuk peningkatan Dana Alokasi Khusus/DAK BidangKB); 4) Peningkatan Advokasi

dan KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki

dua anak); PUS dari keluarga miskin,serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh

melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu

sering, danterlalu dekat dalam melahirkan); 5) Pembinaan/pelestarian akseptor KB

untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka Drop Out (DO), serta

meningkatkan penggunaanalat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); 6)

Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/ Puskesmas secara optimal agar kebutuhan

ber-KB terpenuhi secara baik; 7) Pembinaan remaja melalui Generasi Berencana

(genre); 8) Penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kabupaten

dan Kota. Penyerasian kebijakan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga,

yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan dan

kebijakan sektoryang terkait dengan program kependudukan dan KB; perumusan

kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas,

dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua

sektor terkait; analisis dampak kependudukan; serta peningkatan kerjasama

kependudukan dalam pendidikan; 9) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-

informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada

penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survei

kependudukan, dan data sektoral bidang KKBPK.

F. Latihan

1. Apa VISI BKKBN?

2. Bagaimana MISI BKKBN untuk mewujudkan visi?

3. Apa arah kebijakan Program KKBPK di Kabupaten dan Kota?

4. Apa Kebijakan dan Strategi Program KKBPK Nasional pada pembinaan kesertaan

KB?

5. Apa Kebijakan dan Strategi Program KKBPK.Nasional pada pembinaan remaja ?

14

BAB IV

POKOK-POKOK PROGRAM KEPENDUDUKAN,

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

POKOK-POKOKPROGRAM DAN KEGIATAN KKBPK

A. Dasar Penyelenggaraan Program KKBPK di Daerah

1. Apa dasar penyelenggaraan Kependudukan dan KB di daerah ?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

daerah Kabupaten dan Kota pada pasal 6 ayat 2 ditetapkan bahwa urusan Keluarga

berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan wajib bagi Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota . Selain penetapan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera merupakan urusan wajib seperti maksud di atas, juga dalam Peraturan

Pemerintah tersebut, ditetapkan 81 (delapan puluh satu) urusan yang dilimpahkan

oleh pemerintah kepada pemerintahan Kabupaten dan Kota untuk dilaksanakan dan

sekaligus merupakan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota.

Penjabaran selanjutnya, pada tataran implementasi berbagai peraturan perundang-

undagan terseut sesuai dengan tingkatan pemerintahan dan kewenangannya,

dibutuhkan adanya panduan pelaksanaan baik berupa sistem, sub sistem, pedoman,

petunjuk pelaksanaan, maupun petunjuk teknis, yang sekaligus merupakan tool

management regulatif yang akan dijadikan sebagai pegangan dan atau pedoman

pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga dan keluarga sejahtera di masing-masing kabupaten dan kota, terutama

dalam tataran operasional lini lapangan.

Dengan demikian pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dalam

penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera akan

sepenuhnya berpedoman pada perangkat tata laksana yang akan dikeluarkan

BKKBPKN Pusat terhadap seluruh substansi operasional program.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut telah diikuti dan dijabarkan

dengan 12 (duabelas) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional dan satu diantaranya adalah yang berkaitan dengan Pedoman

Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBPKN Nomor 155/HK-010/B5/2009.

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat diharapkan dapat menjelaskan pokok-

pokok Program KKBPK

15

Dismping ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM serta Pemendagri

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan

SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan

pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Permendagri

Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah, serta

telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBPKN Nomor 55/HK-

010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera di Kabupaten dan Kota.

Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan penyediaan dan pemberdayaan

tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di daerah dituangkan ke dalam

dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD,

Renstra-SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD, yang harus diselaraskan antar tingkatan dan

susunan pemerintahan serta berkoordinasi dengan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten dan Kota.

Makna perpaduan dan integrasi tersebut di atas adalah bahwa dalam

pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak dapat berdiri sendiri , akan tetapi terpadu

dengan berbagai bidang pembangunan lain, baik aspek kegiatan, pendanaan, waktu

maupun sasarannya termasuk di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan sehingga

diperlukan suatu panduan yang dapat dijadikan rujukan oleh semua pihak terkait.

Supra struktur organisasi dalam bentuk perangkat tata laksana yang merupakan

tools management regulatif yang akan dikeluarkan oleh BKKBPKN Pusat sebagai

panduan pelaksanaan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga, adalah berupa Pedoman Mekanisme Operasional Program

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional di Lini Lapangan. Pedoman ini

diharapkan dapat membantu para pengelola program kependudukan dan KB di

tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan (Lini Lapangan).

2. Siapa Penyelenggara Program Dan Kegiatan Keluarga Berencana Dan Keluarga

Sejahtera di Kabupaten dan Kota?

Unsur Penyelenggara kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai

pelayanan dasar program KB dan KS adalah Lembaga Penyelenggara yakni satuan

kerja penyelenggara pelayanan dasar program KB dan KS adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab bidang KB dan KS , dinas

instansi terkait, Kader KB, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat maupun dengan

Lembaga swadaya masyarat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan

pihak swasta, dan atau lembaga masyarakat yang dibentuk kegiatan pelayanan

dasar Program KB dan KS. Pelaksana pelayanan dasar KB dan KS

atau Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di

16

dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau

serangkaian tindakan pelayanan publik, Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik

warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun

badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik

secara langsung maupun tidak langsung, Program dan Kegiatannya meliputi :

B. Program dan Kegiatan Kependudukan

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia

sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang

mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar

Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu (1)berkaitan dengan

kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju

pertumbuhan penduduk, serta pesebaran penduduk.

Apa saja kegiatan kependudukan?

1. Penyerasian kebijakan kependudukan

2. Perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter

3. Analisis dampak kependudukan

4. Kerjasama pendidikan kependudukan

5. Penanganan isu-isu kependudukan.

C. Program dan Kegiatan Keluarga Berencana dan Kegiatan Keluarga Sejahtera

1. Pelayanan KB

Salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan

daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota yang berkaitan

dengan pelayanan dasar adalah Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera. Kondisi saat ini dengan bervariasinya kemampuan setiap daerah

menyebabkan kemampuan dalam menyediakan infrastruktur pelayanan dasar belum

merata, apalagi di wilayah yang termasuk tertinggal juga pada wilayah pemekaran.

Gambar 1. Tempat Pelayanan KB

17

Kesulitan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar bidang KB dan KS

ini seperti kesulitan untuk mengakses pusat kesehatan masyarakat (puskesmas),

bahkan ada yang harus menempuh perjalanan puluhan, bahkan ratusan kilometer,

untuk mencapai sentra pelayanan kesehatan tersebut , untuk mengatasi hal ini maka

diperlukan upaya –upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat

Untuk mendapat pelayanan KB gratis bagi keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I

calon peserta dapat langsung mendatangi tempat pelayanan yang ada baik untuk

mendapatkan pelayanan KB baru atau ulangan.

Adapun penetapan jenis kontrasepsi yang dipilih adalah sesuai dengan hasil

pemeriksaan medis yang dilakukan oleh petugas artinya calon peserta tidak

diharapkan memilih sendiri tanpa memeriksa terlebih dahulu kondisi kesehatannya.

Gambar 2. Pelayanan KB

Pelayanan KB, dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara terpadu dengan

pelayanan gigi, pelayanan KIA, dan pelayanan kesehatan umum, atau

sepertikhitanan. Kegiatan pelayanan KB akan berkontribusi langsung pada

menurunnya angka kelahiran, kematian ibu, dan kematian bayi.

2. Pelayanan Keluarga Sejahtera

a. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Pada masa balita, orang tua mempunyai kesempatan untuk megembangkan

potensi yang dimiliki anak secara optimal karena pada masa tersebut hampir

seluruh sel-sel otak berkembang pesat, sehingga perlu mempersiapkan

keseimbangan antara tumbuh dan kembang anak semaksimal mungkin.

18

Para ahli mengatakan bahwa masa balita merupakan masa emas, apabila pada

masa tersebut anak balita tidak dibina secara baik, maka anak tersebut akan

mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelektual dan

moral yang nantinya dapat mempengaruhi sikap dan prilakunya di masa yang

akan datang.

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) anggotanya terdiri dari keluarga muda

yang mempunyai anak balita dengan maksud setiap keluarga memberikan

prioritas yang utama terhadap kesehatan balitanya agar tercapai keseimbangan

antara pertumbuhan dan perkembangan anak balitanya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut maka para pengelola Bina

Keluarga Balita dan Kader kelompok Bina Keluarga balita perlu dilakukan

pembekalan teknis pelaksanaannya melalui pelatihan atau orientasi. Diharapkan

melalui kegiatan tersebut Kader pengelola dapat membantu keluarga dalam

mupaya meningkatkan kemampuannya terutama dalam membina anak balitanya

sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal melalui

interaksi yang baik antara orang tua dengan anak agar anak mempunyai

kepribadian luhur, erdas serta ertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Gambar 3. Pelayanan Program KS

Gambar 4. Perlengkapan BKB Kit dan Alat Permainan Edukatif (APE)

19

b. Pusat informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK Remaja)

makin ditunggu-tunggu. Selain diharapkan mampu menjawab permasalahan

remaja, juga mempersiapkan remaja mengembangkan kemauan dan

kemampuan positifnya. Dalam pengembangannya PIK remaja ini bukan hanya

melalui pendekatan di sekolah akan tetapi juga diluar sekolah atau dimanapun

tempat yang mudah di akses oleh remaja di wilayah tersebut. Model

pengembangan ini merata di setiap kecamatan di tempat-tempat yang cukup

diminati remaja, termasuk seperti di masjid, mall dan lain-lain.

Pola pendekatan ini tentunya tidaklah mudah akan tetapi dengan upaya yang

serius dalam menangani permasalahan remaja pasti akan ditemukan jalan

keluar sesuai dengan kondisi diwilayah tersebu. Dari sisi jumlah dapat dikatakan

bahwa i sepertiga jumlah penduduk Indonesia adalah kelompok remaja usia 10 -

24 tahun dilain pihak ancaman dari luar seperti risiko perilaku seks bebas,

HIV/AIDS dan narkoba yang ketiganya disebut triad KRR selalu mengancam

kehidupan remaja dimanapun.

Program dan kegiatan di setiap kelompok PIK–remaja memmang diarahkan

untuk mencegah, mengurangi dan melindungi remaja bermasalah dan dapat

mendewasakan usia pernikahannya untuk laki-laki minimal 25 tahun dan untuik

perempuan 20 tahun. Karena program pendewasaan usia pernikahan ini akan

berkontribusi langsung pada upaya menekan turunnya ka kelahiran.

Gambar 5. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

20

Tentunya penanganan masalah remaja memang tidak bisa ditangani oleh

pemerintah saja akan tetapi perlu dukungan dan peran serta seluruh komponen

bangsa termasuk unsure remaja di mana remaja itu biasa berada, baik peran

keluarga, kelompok sebaya, sekolah, organisasi pemuda, harus dilibatkan untuk

bersama-sama mengadapi isu ini. Oleh karena itu, PIK remaja tidak selalu

berada di sekolah atau pun pesantren, tetapi juga bisa diluar sekolah agar

remaja memiliki wadah untuk memperoleh informasi, konseling yang jelas dan

benar .

Gambar 6. PIK R dalam Pramuka (Saka Kencana)

c. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) yang dilaksanakan oleh

BKKBN melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama Pasangan

Usia Subur (PUS), Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS

I) baik peserta KB maupun bukan peserta KB,sedangkan KS II keatas

diharapkan dapat menjadi motivator dalam pengelolaan Kelompok UPPKS.

UPPKS diharapkan menjadi kegiatan yang inovatif, kreatif sehingga dapat

berkembang dan berjalan secara berkesinambungan serta memperoleh hasil

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk memantapkan dan meningkatkan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga serta menyesuaikan dengan tuntutan

perkembangan otonomi daerah, maka perlu diterbitkan Pedoman

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS.

Pada dasarnya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari

berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga Pra Sejahtera sampai

dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang menjadi peserta KB, PUS yang

belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka

21

mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai

kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (UEP).

Gambar 7. UPPKS

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomi produktif diarahkan untuk

memilih usaha yang mempunyai prospek masa depan dan menguntungkan, oleh

karena itu dalam memilih jenis usaha agar memperhatikan pangsa pasar dan

potensi lokal.

Seperti melakukan Kemitraan usaha yang diarahkan untuk mengembangkan

kerjasama dalam kegiatan usaha dengan prinsip saling menguntungkan,

membutuhkan dan ketergantungan para pihak terkait. Pengembangan kemitraan

dapat mencakup aspek SDM, produksi, permodalan, administrasi dan

manajemen usaha serta penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran.

Disamping itu sangat diperlukan pendampingan dalam uipaya pengembangan

usaha dan pemasaran produk Kelompok UPPKS yang bervariasi dan berkualitas

perlu dilakukan kerjasama dengan sektor terkait dan berbagai pihak sesuai

dengan bidangnya sebagai tenaga pendamping.

D. Standar Pelayanan Minimal Bidang KB – KS

Apa Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan SPM serta Pemendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

22

Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM

berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari

pelayanan publik. Sedangkan Permendagri No 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur

tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis

Kemampuan dan Potensi Daerah.Menidaklanjuti hal tersebut, Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional telah menetapkan Peraturan Kepala BKKBPKN

Nomor55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten dan Kota.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian sasaran indikator SPM Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera secara bertahap diperlukan perencanaan

pembiayaan pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di

Kabupaten dan Kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan

memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.Untuk dapat memperhatikan potensi

dan kemampuan masing-masing daerah tersebut, dan dengan tetap mempertimbangkan

kebutuhan ber-KB masyarakat di daerah, dinyatakan bahwa KB secara umum dapat

membantu merencanakan jumlah kelahiran, KB juga menurunkan beban keluarga yang

harus diberi makan, menjaga kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan produktifitas

dan pendapatan keluarga, inti dari fokus indikator SPM bidang KB dan KS inilah yang

diharapkan Pemerintah Daerah secara bersama-sama dan terpadu dapat

melaksanakannya. Dengan alasan itupun, maka diperlukan petunjuk teknis perencanaan

pembiayaan pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di

Kabupaten dan Kota.

INDIKATOR SPM BIDANG KB DAN KS

1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya diBawah Usia 20 Tahun 3,5%

2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif 65%

3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%

4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB 70%

5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB 87%

6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di Setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan

7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) Petugas di Setiap Desa/ Kelurahan

23

8. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun

9. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/ Kelurahan setiap Tahun

Gambar 8. Indikator SPM Bidang KB dan KS

E. Rangkuman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

daerah Kabupaten /Kota pada pasal 6 ayat 2 ditetapkan bahwa urusan Keluarga

berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan wajib bagi Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota. Selain penetapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

merupakan urusan wajib seperti maksud di atas, juga dalam Peraturan Pemerintah

tersebut, ditetapkan 81 urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintahan

Kabupaten dan Kota untuk dilaksanakan dan sekaligus merupakan kewenangan

pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota.

Unsur Penyelenggara kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai

pelayanan dasar program KB dan KS adalah Lembaga Penyelenggara yakni satuan

kerja penyelenggara pelayanan dasar program KB dan KS adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab bidang KB dan KS , dinas instansi

terkait, Kader KB, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat maupun dengan Lembaga

swadaya masyarat, organisasi kemasyarakatan , organisasi profesi dan pihak swasta,

dan atau lembaga masyarakat yang dibentuk kegiatan pelayanan dasar Program KB

dan KS.

Kegiatan kependudukan meliputi : Penyerasian kebijakan kependudukan, Perencanaan

kependudukan dan/atau penyediaan parameter, analisis dampak kependudukan dan

Kerjasama pendidikan kependudukan, Salah satu urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan darrah

Kabupaten dan Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada masa balita, orang tua mempunyai kesempatan untuk megembangkan potensi

yang dimiliki anak secara optimal karena pada masa tersebut hampir seluruh sel-sel otak

berkembang pesat, sehingga perlu mempersiapkan keseimbangan antara tumbuh dan

kembang anak semaksimal mungkin. Para ahli mengatakan bahwa

masa balita merupakan masa emas, apabila pada masa tersebut anak balita tidak dibina

secara baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan emosi,

sosial, mental, intelektual dan moral yang nantinya dapat mempengaruhi sikap dan

prilakunya di masa yang akan datang.

24

Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK remaja) makin

ditunggu-tunggu. Selain diharapkan mampu menjawab permasalahan remaja, juga

mempersiapkan remaja mengembangkan kemauan dan kemampuan positifnya. Dalam

pengembangannya PIK remaja ini bukan hanya melalui pendekatan di sekolah akan

tetapi juga diluar sekolah atau dimanapun tempat yang mudah di akses oleh remaja di

wilayah tersebut. Model pengembangan ini merata di setiap kecamatan di tempat-

tempat yang cukup diminati remaja, termasuk seperti di masjid, mall dan lain-

lain.Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) yang dilaksanakan oleh BKKBN

melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan

kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama Pasangan Usia Subur (PUS),

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) baik peserta KB maupun

bukan peserta KB,sedangkan KS II keatas diharapkan dapat menjadi motivator dalam

pengelolaan Kelompok UPPKS.

F. Latihan

1. Apa dasar penyelenggaraan kependudukan dan KB di Daerah? 2. Siapa penyelenggara Program dan kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera di Kabupaten dan Kota? 3. Apa saja kegiatan kependudukan? 4. Apa saja kegiatan KB dan KS? 5. Apa Standar Pelayanan Minimal bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera?

25

BAB IV

PERAN PPKBD DAN SUB PPKBD

DALAM PEMBINAAN PROGRAM KKBPK DI DESA

A. Penggerakan Masyarakat

1. Apakah mungkin penyelenggaraan program KKBPK tanpa PKB/PLKB dan

PPKBD/Sub PPKBD ?

Jika penyelenggaraan Program KKBPK menggunakan pendekatan tanpa PLKB/PKB

dan PPKBD/Sub PPKBD perlu dilakukan penguatan manajemen dibeberapa titik

simpul sistem antara lain :

Pertama, Dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal ( SPM) bahwa setiap

Desa/Kelurahan wajib memiliki datamikro keluarga, jawabannya adalah lakukan

pendataan keluarga dengan optimal untuk mendapatkan data keluarga yang valid.

Hasil pendataan keluarga sebenarnya merupakan potret seluruh keluarga di

Desa/Keluarga . Jika segera ditindak lanjuti dengan mencermatri data tersebut

dengan memilah , memilih dan menetapkan langkah analisa maka akan di temukan

siapa yang telah berKB dan siapa yang belum berKB. Dengan data tersebut sebagai

data sasaran penyuluhan dan pelayanan KB sekaligus akan menjadi sasaran

prioritas penyuluhan siapa namanya, tinggal di RT/Dusun berapa akan langsung

ketahuan. Karena tanpa sasaran yang valid kegiatan penyuluhan akan sia-sia dan

inilah yang selama ini terjadi, energi tenaga penyuluh, waktu, finansial seperti

menggarami air laut karena banyak menggunakan pendekatan tanpa menetapkan

kriteria sasaran atau bahkan orang yang sudah ber KB justru yang diberi

penyuluhan. Hal ini tidak mungkin dipenuhi tanpa ada PKB/PLKB dan PPKBD /Sub

PPKBD.

Kedua, Jika setiap RT/Dusun telah memiliki data sasaran penyuluhan dari hasil

pengolahan data pendfataan dan atau Mutasi Data Keluarga maka serta dengan

unsur PLKB atau unsure pelayanan sangat diperlukan . Karena pada dasarnya

pertemuan tersebut adalah merupakan wahana untuk melakukan evaluasi hasil

kegiatan pelayananKB dan KS yang telah dilakukan bulan-bulan sebelumnya,

sebaiknya pertemuan ini dilakukan setiap bulan sekaligus dapat dijadikan wahana

kesepakan untuk menetapkan rencana kegiatan bulan depan . Kesepakatan antara

pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan KB dan KS ini sangat diperlukan agar

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat diharapkan dapat menjelaskan

peranan PPKBD dan Sub PPKBD dalam pembinaan programKKBPK di desa.

26

setiap kegiatan yang dilakukan membawa hasil yang maksimal . Ada hubungan

yang kuat antara kesepakatan atau komitmen dengan pembagian tugas karena

dengan kesepakatan berarti ada factor dorongan keinginan dan kesiapan setiap

unsure yang terlibat dalam kegiatan untuk siap dan menerima berbagai tantangan

dan tanggung jawab. Dukungan komitmen dari luar seperti dukungan factor

lingkungan perlu dimunculkan baik dari unsure perangkat desa maupun dari para

tokohj yang berada di lingkungan mereka, agar semua bekerja dengan tenang dan

senang hati .Apakah hal ini dapat dikerjakan tanpa ada PKB/PLKB dan PPKBD /Sub

PPKBD. Hal ini jelas nampak bahwa PKB/ PLKB dan PPKBD/ Sub PPKBD.

Melaksanakan fungsi penggerakan masyarakat, tanpa mereka penggerakan

masyarakat tidak akan pernah terwujud dan berarti tidak ada penyelenggaraan

program kependudukan dan KB.

2. Apa Saja Langkah Penggerakan PPKBD/Sub PPKBD? a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

b. Menjalin kerjasama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Generasi Muda,

dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.

c. Melakukan evaluasi kegiatan Program KB dan dibawa pada pertemuan Desa

B. Pertemuan Berkala

1. Kapan Dilaksanakan Pertemuan PPKBD /Sub PPKBD Dengan PKB/PLKB ?

Pertemuan berkala yang dilaksanakan pembinaan tenaga IMP pengendalian

penduduk, KB-KR dan KS-PK (PPKBD dan Sub PPKBD) baik antar pengurus

institusi, konsultasi pengurus dengan PLKB/PKB maupun dengan petugas lain yang

terkait secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk

penyampaian informasi/data, bimbingan pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah

dan perencanaan kegiatan Program KB Nasional ditingkat lini lapangan.

Secara berkelanjutan hendaknya ada kesinambungan informasi dengan Ikut

pertemuan berkalapada pertemuan Kecamatan dan pertemuan Desa , pelaksanaan

pertemuan berkala dengan anggota.

Ada hubungan yang kuat antara kesepakatan atau komitmen dengan pembagian

tugas karena dengan kesepakatn berarti ada factor dorongan keinginan dan

kesiapan setiap unsure yang terlibat dalam kegiatan untuk siap dan menerima

berbagai tantangan dan tanggung jawab.

Dukungan komitmen dari luar seperti dukungan factor lingkungan perlu dimunculkan

baik dari unsure perangkat desa maupun dari para tokohj yang berada di lingkungan

mereka, agar semua bekerja dengan tenang dan senang hati.

27

Pada dasarnya pembagian tugas yang dilakukan setiap petugas, kader dan unsure

yang terlibat adalah merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara bertahap

bukan pekerjaan yang sekali jadi karena pekerjaan ini langsung berhubungan

dengan membangun kesadaran orang lain.

2. Hal apa saja yang perlu disepakati : a. Siapa saja yang bertugas melakukan penyuluhan

b. Tempat pelayanan dimana

c. Jenis sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan

d. Kapan Waktu pelaksanaan

e. Petugasnya siapa saja

f. Dukungan pembiayaan dari mana

g. Dan hal lain yang diperlukan

C. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Konseling

1. Apa Yang Dilakukan PPKBD/Sub PPKBD Pada Kegiatan KIE dan Konseling ?

a. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) adalah komunikasi informasi dan

edukasi yang merupakan penyampain pesan secara langsung dan atau tidak

langsung dengan menggunakan berbagai saluran media cetak ,media elektronik

kepada penerima pesan untuk mendapatkan respon atau tanggapan apakah

penerima infromasi mampu memahami kemudian memberikan tanggapan

menolak menerima atau ragu-ragu. Dengan demikian KIE KB dan KS adalah

merupakan kegiatan terus menerus yang dilakukan oleh para kader, tokoh

masyarakat, tokoh agama, peserta KB dan seluruh komponen masyarakat yang

pedili terhadap KB serta informasi dari berbagai media yang dilakukan secara

terus menerus.

Seluruh kegiatan KIE ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan

kejelasan tentang manfaat menjadi peserta KB manfaat ikut kegiatan Bina

Keluarga manfaat ikut kegiatan UPPKS manfaat ikut kegiatan pendataan

keluarga, disampoing informasi tentang manfaat juga informasi tentang bahaya

nya jika tidak ber KB baik secara individu dan atau akibatnya terhadap

kelangsungan hidup Negara RI yang kita cintai ini. Termasuk bahayanya jika

penduduk terus bertambah dilain pihak lahan hidup tidak bertambah, agar

seluruh masyakat sadar dan secara terang benderang memahami KB dan

tergerak untuk menanyakan lebih jauh tentang KB dan berminat ber KB. JIka

sudah ber KB bukan berarti KIE selesai karena secara terus menerus mereka

harus di ayomi dibina baik secara psykhologis maupun secara medis sehinggga

yang bersangkitan merasa nyaman menjadi peserta KB. Dengan menjadi peserta

28

KB otomatis yang bersangkutan menjadi pionir yang sewaktu-waktu dapat

dijadikan penggerak keluarga dilingkungannya untuk ber KB.

Untuk para kader, peserta KB aktif, dapat melakukan KIE secara langsung tatap

muka bahkan secara akrab dapat langsung membicarakan KB tanpa ragu karena

mereka sudah biasa tatap muka. Kemudian bagi para tokoh agama, tokoh

masyarakat dapat memberikan pencerahan dan dukungan terhadap penggunaan

alat kontrasepsi secra kelompok melalui kelompok-kelom[pok binaannya selama

ini.

Dengan demikian tugas SKPD KB Kabupaten dan Kota adalah untuk

menyelenggarakan KIE yang sifatnya massa dengan memanfaatkan saluran

media yang ada di wilayah tersebut. Agar supaya KIE ini dapat berjalan mulus

tanpa ada hambatan maka diperlukan beberapa prinsip dasar dalam

penelaksanaannya yakni KIE siapapun yang melakukan harus 1)

memperlakukan klien secara ramah dan baik sopan santun dijaga dan tetap

menjujung tinggi adat istiadat setempat. 2) Sesulit apapun harus berusaha

memahami dan menerima keadaan klien ada adanya 3) berikan penjelasan

dengan tutur kata dan bahasa yang mudah dipahami tentang manfaat

,bahayanya tidak berKB dll termasuk menjelaskan apa adanya untung rugi dari

setiap jenis kontrasepsi. 4) akan lebih mudah dipahami jika menggunakan alat

perga yang menarik dan sesuai bentuk aslinya. 5) sesuaikan dengan kondisi

klien.

b. Konseling KB Pada dasarnya pelaksana atau pelaku konseling medis adalah petugas medis,

maksud dari konseling dan persetujuan tindakan medik adalah untuk mengenali

kebutuhan klien, membantu klien membuat pilihan yang sesuai dan memahami

tujuan dan risikoprosedur klinik terpilih.

Konseling adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien

dengan petugas untuk membantu klien mengenali kebutuhannya, memilih solusi

terbaik dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang

dihadapi. Tujuan Konseling KB adalah membantu klien dalam hal menyampaikan

informasi dari pilihan pola reproduksi, memilih metode KB yang diyakini,

menggunakan metode KB yang dipilih secara aman dan efekttif, memulai dan

melanjutkan KB, mempelajari tujuan, ketidakjelasan informasi tentang metode KB

yang tersedia.

Prinsip konseling KB meliputi : percaya diri (confidentiality), tidak memaksa

(voluntary choice), informed consent, hak klien (client’s rigths) dan kewenangan

(empowerment). Konseling KB yang diberikan pada klien memberikan

keuntungan kepada pelaksana kesehatan maupun penerima layanan KB.

29

Adapun keutungannya adalah klien dapat memilih metode kontrasepsi yang

sesuai dengan kebutuhannya, puas terhadap pilihannya dan mengurangi keluhan

atau penyesalan, cara dan lama penggunaan yang sesuai serta efektif,

membangun rasa saling percaya, menghormati hak klien dan petugas,

menambah dukungan terhadap pelayanan KB, menghilangkan rumor dan konsep

yang salah.

Hak Pasien sebagai calon maupun akseptor KB mempunyai hak sebagai berikut:

a) Terjaga harga diri dan martabatnya. b) Dilayani secara pribadi (privasi) dan

terpeliharanya kerahasiaan. c) Memperoleh informasi tentang kondisi dan

tindakan yang akan dilaksanakan. d) Mendapat kenyamanan

dan pelayanan terbaik. e) Menerima atau menolak pelayanan atau tindakan yang

akan dilakukan. f) Kebebasan dalam memilih metode yang akan digunakan.

Pelaksanaan Konseling KB antara lain: mendorong klien untuk mengajukan

pertanyaan; Menjadi pendengar aktif; Menjamin klien penuh informasi;

Membantu klien membuat pilihan sendiri. Peran Konselor KB dalam

Proses konseling adalah praktik pelayanan kebidanan terutama

ada pelayanan keluarga berencana, tidak terlepas dari peran konselor. Tugas

seorang konselor adalah sebagai berikut: Sahabat, pembimbing dan

memberdayakan klien untuk membuat pilihan yang paling sesuai dengan

kebutuhannya. Memberi informasi yang obyektif, lengkap, jujur dan akurat

tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia. Membangun rasa saling

percaya, termasuk dalam proses pembuatan Persetujuan Tindakan Medik.

Ciri konselor yang efektif yaitu mampu memperlakukan klien dengan baik,

interaksi positif dalam posisi seimbang, memberikan informasi secara obyektif,

mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan. Mampu menjelaskan

berbagai mekanisme dan ketersediaan metode kontrasepsi. Membantu klien

mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya.

2. Apa Maksud Dan Tujuan Kegiatan Penyuluhan dan Motivasi KB ?

Kegiatan penyuluhan dan motivasi Program KB Nasional bertujuan untuk :

a. Mendorong peningkatan kesertaan ber-KB . b. Mengajak PUS agar menjadi peserta KB c. Mengajak peserta KB ganti cara pada Rasional Efektif dan Efisien d. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian

kepada kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya. e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan

reproduksidalam rangka membina keharmonisan keluarga. f. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan,

sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia.

g. Menyebarluaskan wawasan pembangunan keluarga, untuk mewujudkan keluarga sejahtera

30

h. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

D. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran

1. Bagaimana cara melakukan pencatatan kegiatan secara berkala?

Dengan melaksanakan pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali serta

membuat dan melakukan pemetaan sasaran (demografi, PUS dan lain sebagainya)

bersama PLKB/PKB. Disamping itu juga mampu memanfaatkan hasil pendataan dan

peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya sebagai berikut :

a. Jenis data yang ada di RT/RW/Dusun

Dengan dilaksanakan pendataan keluarga atau pemutakhiran data keluarga

maka disetiap RT/RW dan Dusun tersedia data mikro keluarga hasil Pendataan

keluarga karena pendatyaan dilakukan untuk untuk memperoleh data dan

informasi kependudukan dan keluarga yang akurat, relevan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Data dan informasi kependudukan dan keluarga terdiri

dari jenis data: data demografi; data keluarga berencana; data tahapan keluarga

sejahtera; dan data anggota keluarga.

Jenis data demografi menggambarkan keadaan anggota keluarga dari setiap

keluarga yangmeliputi , meliputi Kepala keluarga menurut jenis kelamin, Kepala

Keluarga menurut status pekerjaan, Kepala Keluarga menurut status perkawinan,

Kepala Keluarga menurut tingkat pendidikan, Keluarga mendapatkan kredit

mikro/bantuan modal, jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, Jumlah

wanita usia subur, Jumlah jiwa dalam keluarga yang dirinci menurut kelompok

umur tertentu.

Sedangkan Jenis data keluarga berencana yang menggambarkan keadaan

keluarga tentang keserta KB meliputi Nama isteri dari pasangan usia subur,

Umur isteri dari pasangan usia subur, menurut kelompok umur, Peserta KB,

bukan peserta KB.

Jenis data tahapan keluarga sejahtera yang menggambarkan keadaan dan

tahapan kesejahteraan keluarga, meliputi : tahapan Keluarga Pra Sejahtera,

Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga

Sejahtera III Plus. Untuk memperoleh data dan informasi kependudukan dan

keluarga yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan, dilakukan

pendataan keluarga secara langsung melalui kunjungan rumah.

Pendataaan keluarga secara langsung melalui kunjungan rumah sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara

31

individu sebagai kader KB, kader Posyandu, kader Dasa Wisma/PKK, Karang

Taruna, Saka Kencana/Pramuka dan atau tokoh-tokoh masyarakat setempat,

maupun secara kelompok.

b. Mengolah data yang ada di RT/RW/Dusun

Kader disetiap RT/RW/Dusun dapat melakukan Pengolahan data dimaksudkan

untuk mendapatkan gambaran secara mudah dalam meneliti keadaan keluarga

yang ada di RT/RW/Dusun tersebut secara cepat dan sederhana. Dari data

demografi dapat diketahui berapa jumlah anggota keluarga berapa jumlah balita

dalam keluarga tersebut berdasarkan hasil pemutakhiran data secara cepat

Untuk mendapatkan gambaran informasi yang cepat tentunya laporan hasil

pemutakhiran data hendaknya lengkap sesuai dengan keadaan senyatanya jika

perlu perbaikian data dapat dilakukan setiap saat sesuai perubahan keadaan

keluarga yang bersangkutan di wilayah RT/RW/Dusun tersebut .

Gambar 9. Pendataan Keluarga

Dari data demografi dapat dipisah-pisahkan berapa keluarga yang punya balita,

berapa keluarga yang punya remaja dan berapa keluarga yang punya lansia dan

apakah yang bersangkutan sudah ikut kegiatan Bina keluarga , jika belum apa

kendala dan hambatannya. Sesuai dengan kondisi keluarga tersebut maka dapat

dicatat keluarga yang belum mengikuti atau belum menjadi anggota aktif di

kelompok kegiatan bina keluarga dan sekaligus keluarga tersebut menjadi

sasaran KIE untuk kegiatan Bina Keluarga.

Sedangkan Jenis data keluarga berencana yang menggambarkan keadaan

keluarga tentang keserta KB meliputi Nama isteri dari pasangan usia subur,

Umur isteri dari pasangan usia subur, menurut kelompok umur, Peserta KB,

Bukan peserta KB. Dapat dilakukan pengecekan mana yang sudah ber KB dan

mana yang belum termasuk kontrasepsi yang digunakan. Kesemuanya dicatat

dan dijadikan pegangan unytuk menetapkan sasaran pelayanan KB di

RT/RW/dusun tersebut dalam bulan berjalan. Data sasaran tersebut sekaligus

dijadikan bahan pertemuan koordinasi pelayanan di desa.

32

Kemudian dari data tahapan keluarga sejahtera yang menggambarkan keadaan

dan tahapan kesejahteraan keluarga, meliputi : tahapan Keluarga Pra

Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III

dan Keluarga Sejahtera III Plus. Dapat dilakukan pengecekan mana yang

termasuk keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan apakah keluarga tersebut

sudah mengikuti dan menjadi anggota kelompok UPPKS atau belum.

Kesemuanya dicatat dan dijadikan pegangan untuk menetapkan sasaran

pelayanan KIE kelompok UPPKS di RT/RW/dusun tersebut dalam bulan

berjalan. Data sasaran UPPKS tersebut sekaligus dijadikan bahan pertemuan

koordinasi pelayanan di desa.

a. Koordinasikan kegiatan KIE, penetapan sasaran dan pelayanan KB dan KS

Pertemuan antara unsure KIE/penyuluhan yang dilakukan oleh Kader atau

lainnya , dengan data sasaran milik kader dari hasil pengolahan data serta

denbgan unsure PLKB atau unsur pelayanan sangat diperlukan . Karena pada

dasarnya pertemuan tersebut adalah merupakan wahana untuk melakukan

evaluasi hasil kegiatan pelayananKB dan KS yang telah dilakukan bulan-bulan

sebelumnya, sebaiknya pertemuan ini dilakukan setiap bulan sekaligus dapat

dijadikan wahana kesepakan untuk menetapkan rencana kegiatan bulan depan.

Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan KB dan KS ini

sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang dilakukan membawa hasil yang

maksimal .

E. Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan KB dan KS

1. Apa saja pelayanan kegiatan yang berkaitan dengan KB dan KS ?

a. Pendewasaan Usia Perkawinan, antara lain usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah, kesehatan reproduksi, Penanggulangan HIV/AIDs dan Penyakit Seks Menular lainnya, NAPZA dan lain sebagainya.

b. Pengaturan Kelahiran antara lain, pemakian alat kontrasepsi sesuai umur ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil.

c. Pembinaan Ketahanan Keluarga, antara lain melalui (BKB, BKR, BKL) d. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

2. Bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dasar program KB dan KS ?

a. PUS peserta KB dan Bukan peserta KB mendatangi Kader Pasangan Usia Subur(PUS ) peserta KB dan atau bukan peserta KB untuk

mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur mendapatkan pelayanan

maka diperlukan penyebarluasan informasi tentang prosedir pelayana KB .

Minimal telah mendapatkan penyuluhan dari peserta KB dilingkungannya , dari

pertemuan kelompom dari membaca Koran mendengarkan televise atau dari

manapun maka prosedur awal yang harus dilakukan peserta adalah mendatapi

33

Kader sub PPKBD (pembantu Pembina KB desa ) atau PPKBD Desa tentang

jenis pelayanan yang dikehendaki, tentunya tahapn ini harus disebarluaskan agar

masyarakat mudah memahami tahapan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

b. Kader mencatat dan disesuaikan dengan data yang ada Persyaratan pelayanan,bidang KB dan KS tidak ada akan tetapi untuk menjadi

peserta KB harus pasangan suami istri yang mana usia istrinya antara 15 – 45

tahun sedangkan persyaratan teknis dan administratif tidak diperlukan untuk

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

c. Merujuk ke klinik KB sesuai yang diinginkan Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan

serta kewenangan dan tanggung jawabnya) di Klinik KB jelas serta Kedisiplinan

petugas pelayanan, menangani dengan sungguh-sungguh dalam memberikan

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang

berlaku; pada dasarnya tanggung jawab petugas pelayanan, adalah kejelasan

wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan

penyelesaian pelayanan; kemudian kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat

keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

3. Bagaimana melakukan bina kesertaan KB ?

PPKBD/Sub PPKBD memiliki keterbatasan pemahaman dan ketrampilan untuk

melaksanakan perannya terutama memahami dengan perubahan produk regulasi,

yang menjadi pedoman dalam menjalankan perannya .Kader dan kelompok KB yang

kurang efektif menjalankan peran dan fungsinya masih merupakan tugas yang harus

terus menerus didorong terutama dalam membina Pasangan Usia Subur agar tetap

terjaga baik yang ber KB maupun yang tadak ber KB. Tidak ber KB mungkin karena

Hamil, karena ingin anak segera, ingin anak di tunda atau sudah tidak menginginkan

anak lagi. Untuk melakukan pembinaan PUS tersebut tetap berprinsip pada

pemberdayaan warga, dan warga miskin dan kelompok kegiatan lainnya bukan

hanya perlu diterapkan pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan

mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten, akan tetapi juga pada

setiap proses-proses pelaksanaan pelayanan dasar.

Kemandirian PPKBD/Sub PPKBD memandang dan menempatkan PPKBD/Sub

PPKBD sebagai lembaga yang utuh. Di dalam PPKBD/Sub PPKBD terdapat

masyarakat atau warga, lembaga kemasyarakatan dan juga institusi pemerintah

desa; juga mengandung wilayah dan sektor-sektor pelayanan publik. Kemandirian

PPKBD/Sub PPKBD tentu tidak bisa hanya mencapai target masyarakat dengan

pendekatan sektoral, tetapi harus menyeluruh dan seimbang. Kemandirian

PPKBD/Sub PPKBD hendaknya mengutamakan warga, institusi pemerintahan Desa,

34

dan organisasi warga sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan maupun

pelayanan dasar masyarakat. Kemandirian PPKBD/Sub PPKBD bukan sesuatu yang

parsial, harus melihat secara keseluruhan.

Upaya-upaya membina kesertaan KB yang dilakukan oleh PPKBD/sub PPKBD

pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK (PPKBD dan Sub PPKBD) meliputi

pembinaan kesertaan KB dalam pengelolaan kegiatan, antara lain:

a. Menyalurkan alat kontrasepsi ulangan

b. Pendanaan kelompok melalui iuran, dan penjualan produksetempat.

c. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam pelayanan KB.

F. Rangkuman

Jika penyelenggaraan Program KKBPK menggunakan pendekatan tanpa PLKB/PKB

dan PPKBD /Sub PPKBD perlu dilakukan penguatan manajemen dibeberapa titik simpul

sistem antara lain : Pertama : Dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal ( SPM)

bahwa setiap Desa/Kelurahan wajib memiliki datamikro keluarga, jawabannya adalah

lakukan pendataan keluarga dengan optimal untuk mendapatkan data keluarga yang

valid. Kedua : Jika setiap RT/Dusun telah memiliki data sasaran penyuluhan dari hasil

pengolahan data pendfataan dan atau Mutasi Data Keluarga maka serta dengan unsur

PLKB atau unsur pelayanan sangat diperlukan. Langkah penggerakan PPKBD/Sub

PPKBD :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan

2. Menjalin kerjasama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Generasi Muda, dan

lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa

3. Melakukan evaluasi kegiatan Program KB dan dibawa pada pertemuan Desa.

KIE adalah komunikasi informasi dan edukasi yang merupakan penyampain pesan

secara langsung dan atau tidak langsung dengan menggunakan berbagai saluran media

cetak ,media elektronik kepada penerima pesan untuk mendapatkan respon atau

tanggapan apakah penerima infromasi mampu memahami kemudian memberikan

tanggapan menolak menerima atau ragu-ragu . Dengan demikian KIE KB dan KS adalah

merupakan kegiatan terus menerus yang dilakukan oleh para kader, tokoh masyarakat ,

tokoh agama , peserta KB dan seluruh komponen masyarakat yang pedili terhadap KB

serta informasi dari berbagai media yang dilakukan secara terus menerus. Konseling

adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien-petugas untuk

membantu klien mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik dan membuat

keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi Dengan

melaksanakan pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali serta membuat dan

melakukan pemetaan sasaran (demografi, PUS dan lain sebagainya) bersama

PLKB/PKB. Disamping itu juga mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta

sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya sebagai berikut :

35

1. Jenis data yang ada di RT/RW/DUSUN, dan

2. Mengolah data yang ada di RT/RW/dusun.

Pertemuan antara unsur KIE/penyuluhan yang dilakukan oleh kader atau lainnya,

dengan data sasaran milik kader dari hasil pengolahan data serta denbgan unsur PLKB

atau unsur pelayanan sangat diperlukan. Karena pada dasarnya pertemuan tersebut

adalah merupakan wahana untuk melakukan evaluasi hasil kegiatan pelayanan KB dan

KS yang telah dilakukan bulan-bulan sebelumnya, sebaiknya pertemuan ini dilakukan

setiap bulan sekaligus dapat dijadikan wahana kesepakan untuk menetapkan rencana

kegiatan bulan depan . Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan

KB dan KS ini sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang dilakukan membawa hasil

yang maksimal.

G. Latihan

1. Apakah mungkin penyelenggaraan Program KKBPK tanpa PKB/PLKB dan

PPKBD/Sub PPKBD ?

2. Apa saja langkah penggerakan PPKBD/Sub PPKBD ?

3. Kapan dilaksanakan pertemuan PPKBD /Sub PPKBD dengan PKB/PLKB ?

4. Apa yang dilakukaN PPKBD/sub PPKBD pada kegiatan KIE dan Konseling ?

5. Apa maksud dan tujuan kegiatan penyuluhan, motivasi KB ?

36

BAB V

P E N U T U P

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan dasar bidang KB dan KS sebagai upaya

penerapan pencapaian SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di kabupaten dan

kota dimaksudkan agarpelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

dapat dilaksanakan secara optimal, untuk mencapai tujuan pembangunan program KB

nasional yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014.

Mekanisme penyelenggaraan pelayanan dasar ini merupakan acuan bagi Kabupaten dan

Kota dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian secara

nasional pelaksanaan program KB di Kabupaten dan Kota. Selain itu diharapkanpedoman ini

dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten dan Kota khususnya SKPD yang

menangani bidang KB dan KS untuk mempercepat pencapaian pencapaian SPM Bidang

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten dan Kota.

Diharapkan melalui pembelajaran materi ini akan lebih banyak memandu Pembantu

Pembina KB desa dapat lebih terarah dan mengoptimalkan kemampuannya dalam mengabdi

pada Program Keluarga Berencana di wilayah tempat tinggalnya.

37

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Rencana Strategis

Pembangunan Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Tahun 2010-2014. Jakarta.

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 157/PER/B5/2007 tentang Pedoman Tata Cara

Penyusunan Peraturan Perundang undangan dilingkungan BKKBN.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan,Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional.

Peraturan Kepala BKKBPKN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional,