PROGRAM JAMINAN PENSIUN

1

@BPJSTKinfo

BPJS Ketenagakerjaan

Call Center: 1500910

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA

VO

LU

ME

09

l T

AH

UN

20

15

APA ITUJAMINAN

SOSIAL

PROGRAM

JAMINANPENSIUN

TETAP SEHATDI USIA TUA

MENYIKAPI POLEMIKJAMINAN HARI TUA

3www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09www.bpjsketenagakerjaan.go.id

[ [email protected] ]

Elvyn G Masassya

Direktur Utama

A

HALO

gar pekerja bisa mandiri, tentu pekerja itu harus

memiliki penghasilan tambahan untuk membiayai

hidupnya kelak. Penghasilan tambahan untuk

hidupnya itu, harus disiapkan sejak dini. Sejak ketika dia masih

bekerja dan masih produktif. Agar itu bisa terpenuhi, maka

munculah program pensiun. Itu falsafah kenapa program

pensiun ini harus ada dan termasuk bagian dari implementasi

jaminan sosial.

Dalam konteks jaminan sosial itu sendiri, maknanya

kira-kira, kalau seorang pekerja sakit dan bisa berobat tanpa

perlu memberikan beban pada keluarganya atau pihak lain.

Kalau dia mengalami kecelakaan kerja, dia juga bisa diobati

dan kemudian bekerja kembali. Kalau pekerja itu sudah tidak

produktif lagi dan sudah tua, dia tidak menjadi beban istrinya,

anaknya dan cucunya. Kalau pekerja itu meninggal, ahli

warisnya tidak mengalami kesusahan. Itulah konsep dari

jaminan sosial yang tujuannya, adalah memberikan

kemandirian bagi pekerja.

Dengan falsafah itu, maka pemerintah kemudian

membuat peraturan terhadap program jaminan pensiun ini.

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari

undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2004 dan turunan dari

UU nomor 24 tahun 2011, maka munculah peraturan

pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 tentang program

jaminan pensiun. Bagaimana mengimplementasikan, apa

jenisnya, apa manfaatnya, berapa iurannya dan lain

sebagainya. Secara ringkas, kira-kira seperti itu substabsi dari

PP nomor 45 tersebut.

Program jaminan pensiun bisa disebut defined benefit

atau disebut juga program pensiun manfaat pasti. Dan

program pensiun manfaat pasti ini, berbeda dengan program

lain yang dikenal oleh masyarakat dengan nama iuran pasti.

Kalau manfaat pasti, manfaatnya sudah dipastikan.

Sedangkan kalau iuran pasti itu, mirip seperti tabungan dan

bersifat individual.

Selamat membaca

Program Jaminan PensiunUntuk Kemandirian Pekerja

Program jaminan pensiun

adalah salah satu

implementasi program

jaminan sosial. Falsafah

jaminan sosial itu, salah

satunya, bagaimana agar

para pekerja ketika sudah

tidak produktif lagi

hidupnya tidak susah,

hidupnya tidak

terlunta-lunta dan bisa

tetap mandiri terhadap

dirinya sendiri.

BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id4

Investment

FigurCotta Sembiring

23 26

30

DAFTAR ISI BRIDGE

Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Utoh Banja l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Faizal Rachman, Maria Emmy Maharjati, Ariyanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Ahmad Ikhsan, Tri Harningsih l Reporters: Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Designer: Purwanto

Eddyl Photographer: Afrianto

Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan yang berhubungan dengan piha-pihak ekstenal di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.

Cover : Program Jaminan Pensiun

Ilustrasi : Menyikapi PolemikJaminan Hari Tua

HALO

TEKNOLOGI

Manfaat

Pekerja PHK Bisa Cairkan Dana JHT

@BPJSTKInfo

Main Report19

36

8

5

Seberang

Pensiunan di Negeri Ginseng Masih Harus Mencari Tambahan

Apa Itu Jaminan Sosial

3

NEW SOSIALISASI

PROGRAM JAMINAN

PENSIUN

BPJS KETENAGAKERJAAN

BERIKAN JAMINAN

PENSIUN BAGI PEKERJA

Program jaminan pensiun adalah salah satu implementasi program jaminan sosial. Falsafah jaminan sosial itu, salah satunya, bagaimana agar para pekerja ketika sudah tidak produktif lagi hidupnya tidak susah, hidupnya tidak terlunta-lunta dan bisa tetap mandiri terhadap dirinya sendiri.

DENGAN IT KEMUDAHAN AKSES BISA TERWUJUD

Kepala DivisiHubungan AntarLembaga danKemitraan

5www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09

@bpjstkinfo

irut BPJS Ketenagakejaan Elvyn G

Masassya dan jajaran pimpinan di pusat

maupun di daerah akan terus

mensosialisasikan ke seluruh Wilayah BPJS

Ketenagakerjaan, agar perusahaan-perusahaan

pemerintah maupun nasional mengikutsertakan

pegawainya pada program jaminan pensiun (JP).

“Kami melakukan kegiatan sosialisasi Era Baru

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menggelar

BPJS Ketenagakerjaan Fair di 11 Kantor Wilayah, “

tukas Agus Supriyadi

Seperti dikemukakan Direktur Perencanaan

Strategis dan IT BPJS Ketenagakerjaan Agus

Supriyadi, bahwa sosialisasi yang diselenggarakan

satu bulan penuh – sepanjang Agustus 2015. Diawali

di Kantor Wilayah Bandung, Jawa Barat pada 4

Agustus 2015; DKI Jakarta pada 6 Agustus 2015,

palembang, Sumbagsel pada 10 Agustus 2015;

Medan, Sumbagut pada 11 Agustus 2015.

Selanjutnya, Pekanbaru, Sumbar, Riau pada 13

Agustus 2015; Banten, Serang pada 14 Agustus 2015;

Bali, Banuspa pada 18 Agustus 2015; Surabaya, Jawa

Timur pada 20 Agustus 2015; Makassar, Sulama

pada 21 Agustus 2015, Jawa Tengah & DIY pada 27

Agustus 2015 dan berakhir di Balikpapan,

Kalimantan pada 28 Agustus 2015.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum

dan peserta mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang

telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015," kata

Agus.

BPJS Ketenagakerjaan kini menyelenggarakan

empat program, antara lain: Jaminan Hari Tua (JHT),

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian

(JK) dan yang terakhir Jaminan Pensiun (JP). Dalam

operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan juga

diikuti dengan beberapa penambahan dari sisi

regulasi serta benefit masing-masing jaminan.

Untuk program baru Jaminan Pensiun,

pemerintah menggulirkan Peraturan Pemerintah

(PP) No 45 tahun 2015, yang telah ditandatangani

oleh Presiden Joko Widodo, pada 30 Juni 2015

lalu.n

D

New SosialisasiProgram JPRespons positif terhadap Program

Jaminan Pensiun (JP) BPJS

Ketenagakerjaan, yang baru start

operasional 1 Juli 2015 lalu, ditandai

dengan maraknya perusahaan

nasional yang mendaftar program

tersebut. Belum lagi sebulan, sudah

ada sekitar 4500 perusahaan yang

ikut serta.

egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya

bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah

satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu

generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975

menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih

dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia

diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih

dari setengah berusia di atas 75.

Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu

demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri

Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat

meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan

menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi

yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea

Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini

4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi

hanya 1,4 persen pada tahun 2050.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara

bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat

ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.

Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil

bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan

National Pension Service (NPS), sistem pay serverance

(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak

- disukai.

National Pension Service (NPS)

NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti

(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang

tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan

rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja

wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.

Pengusaha dan karyawan masing-masing

memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi

9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan

laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum

digunakan untuk menghitung kontribusi yang

₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan

untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.

Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai

pembayaran yang diberikan secara periodik dalam

jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun

penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun

tambahan untuk karyawan sektor publik, yang

diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara

independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari

angkatan kerja), yang meliputi, al:

- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)

- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan

- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)

Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan

pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda

kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi

17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama

dibagi antara pemerintah dan karyawan.

Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat

penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik

yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di

masa depan.

Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon

Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah

skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu

adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih

karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,

yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas

uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.

Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk

memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam

kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan

eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,

sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat

berbeda untuk anuitas.

• Sistem Pensiun Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun

Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi

atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih

karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.

Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara

pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari

karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak

seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan

kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)

diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.

Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.

Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid

(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran

pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka

inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang

setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari

layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat

menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.

Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat

kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..

Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan

diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account

Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada

peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor

harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi

dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan

jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk

anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,

sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).

Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di

Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai

angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)

AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit

lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas

tertentu.

Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari

590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah

satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya

yang tinggal di mini-apartment di Seoul.

"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan

hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena

hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim

Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih

dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di

Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan

empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won

per bulan.

Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di

perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full

time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus

menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.

Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah

tua, ambil atau tinggalkan.”

Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,

karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan

bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.

Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia

di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif

miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50

persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut

kantor data negara, Statistik Korea Selatan.

Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan

memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji

bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa

dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi

ekonomi yang kurang baik.

Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus

pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang

menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.

Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk

mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif

pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi

kedua di belakang Meksiko. n


Peraturan

PP. No. 45/2015

Tentang ProgramJaminan Pensiun

P

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Foto Wikipedia

eraturan Pemerintah (PP) mengenai

Penyelengaraan Jaminan Pensiun (JP)

meliputi tujuh bab, 38 pasal. Menurut PP ini,

peserta Program Jaminan Pensiun terdiri

atas: a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja

penyelenggara negara; dan b. Pekerja yang bekerja

pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

“Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun

mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran

pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi

Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS

Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya

tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan,”

bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.

Kepesertaan Jaminan Pensiun berakhir pada saat

Peserta: a. Meninggal dunia; atau b. Mencapai Usia

Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil

pengembangannya secara sekaligus.

PP ini menegaskan, Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh

Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai

Peserta, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan

Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya

sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS

Ketenagakerjaan.

“Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS

Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya

dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,” bunyi

Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2015 itu.

Manfaat PensiunMenurut PP ini, Penerima Manfaat Pensiun terdiri

atas: a. Peserta; b. 1 (satu) orang istri atau suami yang

sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; c. Paling banyak 2 (dua) orang

Anak; atau d. 1 (satu) Orang Tua.

Sementara Usia Pensiun, menurut PP ini, untuk

pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57

(lima puluh tujuh) tahun. “Usia Pensiun sebagaimana

dimaksud, selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk

setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia

Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi Pasal 15 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 itu.

Adapun Manfaat Pensiun berupa: a. Pensiun hari tua;

b. Pensiun cacat; c. Pensiun Janda atau Duda; d. Pensiun

Anak; atau e. Pensiun Orang Tua.

“Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud

ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu) tahun

pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula

Manfaat Pensiun; dan b. Untuk setiap 1 (satu) tahun

selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat

Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi,” bunyi

Pasal 17 ayat (1) PP ini.

Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud

adalah 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata

Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12.

Upah tahunan tertimbang merupakan Upah yang sudah

disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum

yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang statistik.

“Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit

ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 untuk setiap bulan,

paling banyak Rp 3.600.000,00, dan disesuaikan setiap

tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun

sebelumnya,” bunyi Pasal 18 ayat (1,2,3) PP tersebut.

Sementara Manfaat Pensiun hari tua diterima

Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah

memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara

dengan 180 bulan. Besar Manfaat Pensiun hari tua ini

dihitung dengan formula 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan

dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur

dibagi 12. Upah tahunan tertimbang merupakan Upah

yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat

inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

“Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan

mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta

mencapai Usia Pensiun, dan akan berakhir pada saat

Peserta meninggal dunia,” bunyi Pasal 19 ayat (3,4) PP

No. 45 Tahun 2015 itu.

Untuk Manfaat Pensiun cacat akan diterima oleh

Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum

mencapai Usia Pensiun, yang besarannya menggunakan

formula di atas.

Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan

Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan

dalam menghitung Manfaat Pensiun Cacat adalah 15

tahun, dengan ketentuan: a. Peserta rutin membayar

Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%; b.

Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi

setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan

Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.

Untuk besaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda

yang akan diterima oleh istri atau suami dari Peserta

yang meninggal dunia, menurut PP ini, adalah 50% dari

formula sebagaimana di atas; atau 50% dari dari

Manfaat Pensiun hari tua atau Manfaat Pensiun cacat,

untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima

Manfaat Pensiun.

Ketentuan yang sama berlaku untuk Manfaat

Pensiun Anak dalam hal Peserta meninggal dunia dan

tidak mempunyai istri atau suami; atau Janda atau

Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.

Sementara Manfaat Pensiun Orang Tua pengalinya

adalah angka 20%.

Hak Peserta dan IuranDalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun

sebelum memenuhi Masa Iur 15 tahun, Peserta berhak

mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah

hasil pengembangannya, yang akan dibayarkan

kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya

setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen

telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat

akan diatur dengan Peraturan Menteri (Tenaga Kerja,

red).

PP ini menegaskan, bahwa Iuran Jaminan Pensiun

wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari Upah

per bulan. Iuran sebesar 3% ini, wajib ditanggung

bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara sebesar 2% dari upah; dan 1% dari upah

ditanggung oleh Peserta.

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud dilakukan

evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, yang

akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian

kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8%.

Adapun Upah setiap bulan yang dijadikan dasar

perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan

tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan,

dengan batas paling tinggi yang digunakan sebagai

dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun

2015 adalah sebesar Rp 7.000.000,00.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada

tanggal 1 Juli 2015,” bunyi Pasal 38 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang telah

diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna

H. Laoly pada 30 Juni 2015 itu. n

Untuk penyelenggaraan

Program Jaminan Pensiun,

Presiden Jokowi telah

menandatangani Peraturan

Pemerintah (PP) No 45 tahun

2015, pada akhir Juni lalu.

Penyelenggaraan Program

Jaminan Pensiun ini

merupakan amanat Pasal 41

dan Pasal 42 dari

Undang-Undang (UU) No 40

tahun 2004 mengenai Sistem

Jaminan Sosial Nasional.


Peraturan

eraturan Pemerintah (PP) mengenai

Penyelengaraan Jaminan Pensiun (JP)

meliputi tujuh bab, 38 pasal. Menurut PP ini,

peserta Program Jaminan Pensiun terdiri

atas: a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja

penyelenggara negara; dan b. Pekerja yang bekerja

pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

“Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun

mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran

pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi

Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS


tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan,”

bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.

Kepesertaan Jaminan Pensiun berakhir pada saat

Peserta: a. Meninggal dunia; atau b. Mencapai Usia

Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil

pengembangannya secara sekaligus.

PP ini menegaskan, Pemberi Kerja selain


Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai

Peserta, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan

Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya

sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS

Ketenagakerjaan.

“Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS

Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya

dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,” bunyi

Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2015 itu.

Manfaat PensiunMenurut PP ini, Penerima Manfaat Pensiun terdiri

atas: a. Peserta; b. 1 (satu) orang istri atau suami yang

sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; c. Paling banyak 2 (dua) orang

Anak; atau d. 1 (satu) Orang Tua.

Sementara Usia Pensiun, menurut PP ini, untuk

pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57

(lima puluh tujuh) tahun. “Usia Pensiun sebagaimana

dimaksud, selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk

setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia

Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi Pasal 15 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 itu.

Adapun Manfaat Pensiun berupa: a. Pensiun hari tua;

b. Pensiun cacat; c. Pensiun Janda atau Duda; d. Pensiun

Anak; atau e. Pensiun Orang Tua.

“Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud

ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu) tahun

pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula

Manfaat Pensiun; dan b. Untuk setiap 1 (satu) tahun

selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat

Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi,” bunyi

Pasal 17 ayat (1) PP ini.

Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud

adalah 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata

Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12.

Upah tahunan tertimbang merupakan Upah yang sudah

disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum

yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang statistik.

“Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit

ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 untuk setiap bulan,

paling banyak Rp 3.600.000,00, dan disesuaikan setiap

tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun

sebelumnya,” bunyi Pasal 18 ayat (1,2,3) PP tersebut.

Sementara Manfaat Pensiun hari tua diterima

Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah

memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara

dengan 180 bulan. Besar Manfaat Pensiun hari tua ini

dihitung dengan formula 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan

dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur

dibagi 12. Upah tahunan tertimbang merupakan Upah

yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat

inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

“Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan

mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta

mencapai Usia Pensiun, dan akan berakhir pada saat

Peserta meninggal dunia,” bunyi Pasal 19 ayat (3,4) PP

No. 45 Tahun 2015 itu.

Untuk Manfaat Pensiun cacat akan diterima oleh

Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum

mencapai Usia Pensiun, yang besarannya menggunakan

formula di atas.

Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan

Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan

dalam menghitung Manfaat Pensiun Cacat adalah 15

tahun, dengan ketentuan: a. Peserta rutin membayar

Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%; b.

Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi

setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan

Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.

Untuk besaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda

yang akan diterima oleh istri atau suami dari Peserta

yang meninggal dunia, menurut PP ini, adalah 50% dari

formula sebagaimana di atas; atau 50% dari dari

Manfaat Pensiun hari tua atau Manfaat Pensiun cacat,

untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima

Manfaat Pensiun.

Ketentuan yang sama berlaku untuk Manfaat

Pensiun Anak dalam hal Peserta meninggal dunia dan

tidak mempunyai istri atau suami; atau Janda atau

Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.

Sementara Manfaat Pensiun Orang Tua pengalinya

adalah angka 20%.

Hak Peserta dan IuranDalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun

sebelum memenuhi Masa Iur 15 tahun, Peserta berhak

mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah

hasil pengembangannya, yang akan dibayarkan

kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya

setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen

telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat

akan diatur dengan Peraturan Menteri (Tenaga Kerja,

red).

PP ini menegaskan, bahwa Iuran Jaminan Pensiun

wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari Upah

per bulan. Iuran sebesar 3% ini, wajib ditanggung

bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara sebesar 2% dari upah; dan 1% dari upah

ditanggung oleh Peserta.

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud dilakukan

evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, yang

akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian

kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8%.

Adapun Upah setiap bulan yang dijadikan dasar

perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan

tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan,

dengan batas paling tinggi yang digunakan sebagai

dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun

2015 adalah sebesar Rp 7.000.000,00.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada

tanggal 1 Juli 2015,” bunyi Pasal 38 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang telah

diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna

H. Laoly pada 30 Juni 2015 itu. n

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.




























MainReport

BERIKAN JAMINANPENSIUN BAGI PEKERJA


PJS Ketenagakerjaan secara resmi

mengelola empat program utama, yaitu

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

program Jaminan Hari Tua (JHT), program

Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan

Pensiun (JP), yang diperuntukan bagi pekerja

penerima upah (formal) maupun pekerja bukan

penerima upah (informal).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko

Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP ini

merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41

Ayat (8) dan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN).

Terkait peserta program jaminan pensiun (JP)

yang tertulis dalam PP adalah pekerja yang bekerja

pada pemberi kerja penyelenggara negara. Serta,

pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain

penyelenggara negara. Dalam PP juga diatur

mengenai berlakunya program ini. Bunyi pasal 3

ayat 1 dan 2 dari PP tersebut, kepesertaan pada

program jaminan pensiun mulai berlaku sejak

pekerja terdaftar dan iuran pertama telah

dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain

penyelenggara negara kepada BPJS


tanda bukti pembayaran dari BPJS

Ketenagakerjaan.

Kepesertaan jaminan pensiun berakhir jika

perseta meninggal dunia, mencapai usia pensiun

dan menerima akumulasi iuran beserta hasil

pengembangannya secara sekaligus. Dalam PP

menegaskan, agar pemberi kerja selain


pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai

peserta paling lambat 30 hari terhitung sejak

tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Dalam hal

pekerja belum terdaftar pada BPJS

Ketenagakerjaan, pemberi kerja selain

penyelenggara negara wajib bertanggung jawab

pada pekerjanya dengan memberikan manfaat

pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini.

Untuk besaran iuran jaminan pensiun, dalam

PP ditegaskan bahwa setiap bulan wajib

dibayarkan sebesar tiga persen dari upah perbulan.

Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja selain

penyelenggara negara sebesar dua persen dan

satu persen dari peserta. Besaran iuran tersebut

akan dievaluasi paling singkat tiga tahun dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan

digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian

kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju

delapan persen.

Penerima pensiun adalah peserta, satu orang

istri atau suami yang sah, paling banyak dua orang

anak dan satu orang tua. Sedangkan usia pensiun

pertama kali ditetapkan 56 tahun. Namun mulai 1

Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia

pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya

bertambah satu tahun untuk setiap tiga tahun

berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun,

sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (3) PP tersebut.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn

G Masassya mengatakan, dengan penambahan

penjaminan pensiun bagi para pekerja maka BPJS

Ketenagakerjaan akan mengimplemetasikan

kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia.

"Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita akan

menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) tentang

penjaminan pensiun untuk para pekerja," ujarnya.

Lebih lanjut Elvyn menjelaskan, program

jaminan pensiun disebut defined benefit atau

disebut juga program pensiun manfaat pasti. “Nah,

program pensiun manfaat pasti ini, berbeda

dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat

dengan nama iuran pasti,” terangnya.

Elvyn melanjutkan, bedanya manfaat pasti

dengan iuran pasti, adalah kalau iuran pasti itu,

mirip seperti tabungan dan bersifat individual.

Seperti, seseorang membayar iuran secara berkala

dan ketika memasuki usia pensiun maka iurannya

itu plus pengembangannya akan diperoleh peserta

program iuran pasti tersebut. Sedangkan manfaat

pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Misalnya, 40

persen dari rata-rata upah pekerja. Berdasarkan

manfaat tersebut, ditentukanlah jumlah besaran

iurannya. “Untuk saat ini, besaran iuran jaminan

pensiun manfaat pasti itu 3 persen. Dan akan

ditinjau kembali secara berkala setelah tiga tahun

bergantung dari kondisi perekonomian dan

kebutuhan aktuaria,” imbuhnya.

Elvyn menambahkan, selain iurannya hanya 3

persen dan kemudian diberikan ceilling / batasan.

Batasannya adalah Rp 7 juta. Pengertian batasan

Rp 7 juta, kalau seseorang punya penghasilan Rp 10

juta yang dikenakan terhadap upahnya hanya Rp 7

juta saja. “Kenapa dikasih ceilling Rp 7 juta, karena

program pensiun manfaat pasti yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaam ini

bersifat program dasar. Artinya, kalau ada seorang

pekerja memiliki upah Rp 10 juta, apabila dirasakan

manfaat yang diterima dari program pensiun

manfaat ini masih belum cukup, bisa mengikuti

program pensiun di tempat lain,” pungkasnya.

Dengan kata lain, program jaminan pensiun

yang di BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan

tidak bersaing dengan program pensiun yang

diselenggarakan oleh pihak swasta tapi saling

melengkapi. Karena program jaminan pensiun

BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan bersifat

mandatory, jadi wajib bagi seluruh pekerja untuk

ikut program ini.

Dalam peraturan pemerintah, dijelaskan,

seorang pekerja yang menjadi peserta program

jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan harus

membayar iuran sampai 15 tahun baru kemudian di

tahun ke 16 dari masa kepesertaannya bisa

mendapatkan manfaat dari program pensiun ini

dengan konsep manfaat berkala.

Manfaat tersebut juga bisa dibagi menjadi dua

jenis, yang disebut dengan manfaat berkala dan

manfaat sekaligus. Manfaat berkala itu artinya,

seperti pengganti gaji. Jadi kalau peserta

memasuki usia pensiun, di usia 56 tahun tidak

bekerja lagi maka akan mendapatkan sampai 40

persen dari penghasilannya atau upahnya ketika

menjadi peserta sampai dengan meninggal dunia.

Dan kalau meninggal dunia, akan diteruskan oleh

istrinya dan kalau istrinya meninggal dunia akan

diteruskan oleh anaknya sampai usia tertentu.

“Inilah bedanya program jaminan pensiun dengan

program jaminan hari tua. Kalau program jaminan

hari tua (JHT), merupakan kumpulan iuran masa

kerja dikembangkan dan tatkala berusia 56 tahun

akan mendapatkan sekaligus. Jadi, manfaatnya

sekaligus,” ucap Elvyn.

Dalam program pensiun ini, terang Elvyn, ada

juga yang demikian. Artinya, berlaku bagi para

pekerja yang masa kepesertaannya dibawah 15

tahun. Maka seluruh iuran yang dibayarkan

ditambah pengembangannya akan diberikan

sekaligus. Jadi manfaat pensiun berkala hanya

berlaku bagi pekerja yang masa kepesertaannya

diatas 15 tahun. Manfaatnya sendiri, selain manfaat

berkala bisa juga diterima oleh istrinya, anaknya

dan oleh orangtuanya kalau tidak menikah

tergantung pada kondisi si peserta.

Tetapi, ketika itu dimplementasikan tentu juga

banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Misalnya, kesadaran dari masyarakat pekerja

sendiri, baik itu pekerja penerima upah maupun

pekerja bukan penerima upah.

Elvyn pun mengajak, para pekerja formal

maupun informal harus sudah memikirkan dari awal

mereka mulai bekerja, untuk merancang program

pensiunnya. “Upaya itu sangat mudah dan ringan

dilakukan kalau mereka merancangnya jauh-jauh

hari,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial

Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang,

mengatakan, masa transisi program jaminan

pensiun sangat diperlukan untuk menyelaraskan

pelaksanaannya dengan Dana Pensiun Pemberi

Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini ada

pemberi kerja yang sudah mendaftarkan

pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela

lewat DPPK/ DPLK.

Chazali mengakui saat ini DJSN belum bisa

memberikan solusi secara formal untuk

menyelesaikan persoalan DPPK/ DPLK ketika

program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan

beroperasi penuh medio 1 Juli 2015. Namun, ia

berjanji persoalan itu akan diselesaikan. “DJSN

akan menyelesaikan satu satu persoalannya,”

katanya. n


MainReport

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























BPJS Ketenagakerjaan secara resmi















(SJSN).














Ketenagakerjaan.













Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah siap menjalankan empat program jaminan sosial sejak 1 Juli 2015. Yang terbaru, adalah program Jaminan Pensiun yang iurannya telah ditetapkan pemerintah sebesar 3%. Pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Cilacap, Jawa Tengah, medio 30 Juni 2015.



Pemerintah ini.











delapan persen.



























































ikut program ini.














































hari,” jelasnya.









lewat DPPK/ DPLK.








katanya. n


MainReport
















(SJSN).














Ketenagakerjaan.















Pemerintah ini.











delapan persen.



























































ikut program ini.














































hari,” jelasnya.









lewat DPPK/ DPLK.








katanya. n


MainReport

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.










































(SJSN).














Ketenagakerjaan.















Pemerintah ini.











delapan persen.



























































ikut program ini.














































hari,” jelasnya.









lewat DPPK/ DPLK.








katanya. n


MainReport

Dunia usaha di dalam negeri belakangan ini,

tengah menghadapi cobaan berat. Mereka

harus bisa survive menghadapi kondisi

perekonomian nasional yang tengah

terpuruk, akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap

dollar yang hampir menembus niali Rp 15.000,- per

dolar AS.

Kondisi yang serupa – saat terjadi krisis moneter

ke I (1998), hingga kejatuhan rezim orde baru, yang

diikuti oleh gelombang PHK di sektor usaha.

Khususnya industri besar berbahan baku impor,

seperti industri otomotif, textil, garment, elektronik,

serta farmasi, tapi juga sektor industri kecil seperti

pabrik tempe.

Dalam kondisi situasi perekonomian seperti

itulah, pada 1 Juli 2015, pemerintah menyalakan

lampu hijau buat BPJS Ketenagakerjaan untuk start

full operational. Menjalankan penuh empat program

jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua

(JHT), dan program yang paling bungsu Jaminan

Pensiun (JP).

Tentunya, tidak mudah buat BPJS

Ketenagakarjaan menjalankan program yang paling

yang anyar itu. Pasalnya, sejak awal penggodokan

PP (Peraturan Pemerintah) tentang program

Jaminan Pensiun, sudah menimbulkan pertentangan

di antara para pemangku kepentingan, khususnya

mengenai besaran premi dan waktu pencairannya,

hingga PP baru ditandatangani Presiden mendekati

hari H peluncurannya.

Para pemangku kepentingan, yang meliputi

pihak pemerintah (eksekutif) presiden, Komisi IX DPR

RI (legilatif), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),

dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta

serikat tenaga kerja / buruh formal (SPSI) maupun

informal.

Pemerintah, berkeinginan ke empat program

jaminan sosial, segera berjalan sesuai amanah UUD

dan UU SJSN dan UU BPJS. Tentunya tidak asal jalan,

tapi konsep dari program JP yang disepakati

bersama para pemangku kepentingan yang lain,

yang sesuai / memenuhi kehendak bersama..

Sedangkan dari pihak pengusaha – yang diwakili

APINDO, dan juga SPSI, lebih mempertimbangkan

besarnya premi –yang telah disepakati 8% meliputi

5% ditanggung perusahaan dan 3% pekerja. Besarnya

premi sempat menjadi perdebatan alot, dalam situasi

perekonomian – setahun terakhir, yang kurang

kondusif buat dunia usaha, dinilai menjadi beban bagi

pengusaha.

Sedangkan, dari pihak wakil rakyat tentunya

bertugas mengawasi / mengontrol agar program JP

berjalan, sesuai dengan kesepakatan bersama --yang

saling menguntungkan. Melalui kinerjanya

melakukan dengar pendapat – hearing, dengan

institusi terkait yang lainnya, seperti dengan

pemerintah (eksekutif) yang diwakili kementeriaan

tenagakerja, juga institusi pelaksana BPJS

Ketenagakerjaan. Juga dengan DJSN dan APINDO.

Misal, sepekan pasca peresmian full operasional,

Komisi IX DPR telah meluncurkan ultimatum

kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif

Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah

(PP) terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan

Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam

kurun waktu 2x24 jam atau dua hari.

Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka

menegaskan, pencairan JHT di atas 10 tahun

merupakan salah satu contoh mismanajemen

pemerintah. Aturan soal JHT ini tertuang di

Undang-undang SJSN, sementara teknisnya ada di

PP.

"Jadi harusnya ada ruang buat buruh dalam

kondisi tertentu bisa diambil uangnya, misalnya saat

kontrak kerjanya habis atau kena Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) sehingga mereka

mengharapkan hidup dari JHT," ujar srikandi SPSI itu.

Pemeran si Oneng dalam mini seri Bajay Bajuri

itu, menegaskan bahwa aset Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp

197 triliun bukanlah uang yang sedikit. Pundi-pundi

uang yang tersimpan di BPJS tersebut merupakan

uang pekerja yang diambil dan dihimpun dari

potongan upah dan sebagainya.

Komisi IX pun mendesak pemerintah merevisi

PP tersebut. Pertama, kata Rieke dengan mencabut

PP JHT baru, lalu merevisinya dan memasukkan

aturan lama ke dalam revisi yakni JHT bisa diambil

dengan masa kepesertaan 5 tahun.

"Sekali lagi, uang itu bukan uang pemerintah.

Jadi minta PP JHT di revisi. Aturan lama dimasukkan

lagi ke peraturan baru. Dalam kurun waktu 5 tahun

harus bisa diambil," paparnya.

Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga berharap

pemerintah merevisi jaminan pensiun yang akan

diberikan setiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil

(PNS). Hal ini sudah diberlakukan di negara lain.

Pemerintah telah menetapkan iuran pensiun 3

persen, yakni 1 persen dari pekerja dan pengusaha 2

persen.

"Iuran 3 persen itu sedikit, karena dapatnya

cuma Rp 300 ribu per bulan dan Rp 3,6 juta paling

besar tapi 15 tahun kemudian. Sama kayak Bantuan

Langsung Tunai. PNS saja memperoleh manfaat

pensiun 75 persen, jadi pekerja atau buruh idealnya

60 persen," jelas Rieke lagi.

Sekalipun Komisi IX DPR RI telah mengeluarkan

ancaman revisi PP ketiga program Jaminan Sosial

(JHT, JP dan JKK), tapi institusi legislatif itu tidak bisa

berbuat apa-apa. Kritik, dan teguran (ultimatum)

tersebut hanya menjalankan fungsi pengawasan

DPR RI terhadap setiap kebijakan yang diambil

pemerintah.

Komentar senada dengan Rieke juga datang

dari anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP, Okky

Asokawati, yang menyatakan bahwa dalam banyak

hal program jaminan sosial yang diselenggarakan

oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT dan JP

lebih buruk dari program yang sama yang

ditawarkan oleh Asuransi Komersil.

Okky mengaku kecewa kebijakan yang diambil

BPJS Ketenagakerjaan dianggapnya telah menyalahi

UU BPJS. Salah satunya, syarat pencairan dana JHT

dari 5 tahun menjadi 10 tahun, karena banyak

peserta yang mengeluhkan kebijakan tersebut.

"JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun, saya

sangat kecewa, BPJS Ketenagakerjaan sudah

Pemerintah meresmikan full operational program BPJS Ketenagakerjaan di saat kondisi perekonomian nasional tengah terpuruk, para pemangku kepentingan melontarkan saran dan kritik untuk perbaikan sistem jaminan sosial nasional.

JAMINAN PENSIUNDI MASA TRANSISI

menyalahi UU BPJS,

Jamsostek dulu 5 tahun sudah

boleh di ambil sekarang jadi 10

tahun itu kan sudah

mencederai UU BPJS, karena

harusnya tidak boleh di

kurangi benefit yang di miliki

peserta yang lama," tukas

Okky di gedung DPR RI

Sedangkan untuk

program Jaminan Pensiun,

mantan peragawati dan dosen

itu lebih melihat besaran

premi yang harus dibayar

untuk program tersebut, Okky

menilai untuk saat ini terlalu

besar – bila dipatok 8% (5%

pengusaha dan 3% pekerja)

akan membebani dunia usaha

dan pekerja.

Penilaian Okky, kebijakan besaran premi akan

lebih baik bila iuran dinaikan secara bertahap, untuk

kurun waktu tertentu. Melihat kondisi perekonomian

saat ini, jelasnya lagi, untuk bisa bertahan dan

menggaji secara normal para pekerjannya, banyak

perusahaan yang tidak mampu. Gelombang

pemutusan hubungn kerja (PHK) terjadi

dimana-mana.

Okky menyarankan lebih baik BPJS

Ketenagakerjaan menunjukan benefit dari SJSN –

yang akan mencover para pekerja dan perusahaan

yang mengalami masalah PHK. Para pekerja yang

terkena PHK bisa mencairkan JHT nya. “Ini saat yang

baik untuk menunjukan ke masyarakat pekerja, akan

terlindungi dari dampak krisis bila mereka menjadi

peserta Jaminan Sosial,” jelasnya lagi.

Ibarat sudah jatuh ketiban tangga, kata Okky

tidak tepat pada saat banyak perusahaan kolaps

yang melakukan PHK masal. Malah penyelenggara

jaminanan sosial ketenakerjaan, memaksakan

perusahaan dan pekerja untuk menjadi peserta

program JP. Bilamana mungkin Presiden menunda

kepesertaan program jaminan sosial, sebagai salah

satu paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki

iklim usaha.

Dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan SJSN,

menurut Okky, bertujuan untuk melindungi dan

mensejahterakan para pekerja selama bekerja hingga

masa pensiun yang laksanakan oleh Negara

sebagaimana amanat UU terkait SJSN. Dan,

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hukum nya wajib

sedangkan asuransi komersial lain adalah komplimen.

"Sudah seharusnya asuransi

sosial negara lebih baik dari

asuransi komersial, oleh karena

itu harus terus ditingkatkan

segala aspek dari program

jaminan sosial negara," jelas Okky

lagi.

Selain kritik daan saran dari

para srikandi masyarakat buruh.

Masukan pemikiran juga datang

dari DJSN – salah satunya dari

unsur pengusaha (APINDO) di

DJSN, Soeprayitno yang

mengemukakan bahwa program

Jaminan Pensiun yang baru

masih dalam masa transisi.

Menurut Soeprayitno,

sebaiknya para pekerja atau

perusahaan yang sudah

mendaftarkan pekerjanya dalam

DPPK/DPLK diberikaan masa transisin juga. Jadi,

mereka tidak langsung dialihkan ke program JP BPJS

Ketenagakerjaan.

“Mereka tetap ikut DPPK/DPLK sampai pensiun.

Untuk pekerja baru yang 1 Juli 2015 belum ikut

DPPK/DPLK maka didaftarkan ke JP BPJS

Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitar 200-300

perusahaan yang ikut program DPPK/DPLK,” ujarnya.

Kritik dan saran dari para stake holder

diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Demikian

pula, pemerintah harus tebal kuping – mau

mendengar dan berani menghadapi kritik dari para

pemangku kepentingan di sektor jaminan sosial

pemerintah. Pasalnya dua kali rapat kerja Komisi IX

DPR RI dengan Kementerian Tenagakerja, pasca

peresmian full operasional tanpa dihadiri Menteri

Tenagakerja.

Padahal di negara-negara maju yang

menyelenggarakan program jaminan sosial. Sangat

mendengar kritik dan saran dari pemangku

kepentingan, untuk menjadi masukan dalam

melakukan perubahan. Mulai dari

peraturan-perundangan, benefit, premi, sistem klaim,

dan pelayanannya. Sehingga menjadikan sistem

jaminan sosial pemerintah benar-benar – memenuhi

standar yang ditetapkan oleh ILO.

Demikian pula, dengan BPJS Ketenagakerjaan

diharapkan menerima kritik dan saran dari sisi positif

untuk perbaikan dari keempat program sistem

jaminan sosialnya. Agar tujuan mensejahterkan

pekerja formal maupun informal benar-benar

tercapai. n


MainReport

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























unia usaha di dalam negeri belakangan ini,






dolar AS.







pabrik tempe.








Pensiun (JP).















informal.














pengusaha.






















PP.




























persen.













pemerintah.















menyalahi UU BPJS,



tahun itu kan sudah






Sedangkan untuk










dan pekerja.








dimana-mana.

















iklim usaha.














lagi.
















Ketenagakerjaan.














Tenagakerja.















tercapai. n

Anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka. Foto: twitter


MainReport







dolar AS.







pabrik tempe.








Pensiun (JP).















informal.














pengusaha.






















PP.




























persen.













pemerintah.















menyalahi UU BPJS,



tahun itu kan sudah






Sedangkan untuk










dan pekerja.








dimana-mana.

















iklim usaha.














lagi.
















Ketenagakerjaan.














Tenagakerja.















tercapai. n

Anggota DPR RI Okky Asokawati. Foto: instagram

residen Konfederasi Serikat Pekerja

Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan

program negara yang bertujuan memberi kepastian

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja

dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial,

termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip

utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.

Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna

bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam

program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip

gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung

bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan

pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat

upahnya.

Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti

hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,

besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak

boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh

karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah

terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% ×

(masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.

Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji

rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat

(15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan.

Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji

rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30%

dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan.

Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka

layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan

Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan

derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar

semua pihak untuk bertindak serius dan tidak

setengah hati dalam menjalankan program Jaminan

Pensiun.

Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja

(pengusaha) yang telah melaksanakan atau

mengikutkan pekerjanya dalam program dana

pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK)

diharapkan agar program tersebut tetap

dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program

yang diterima pekerja jauh lebih besar dan

dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.

Sementara itu, hak pesangon yang selama ini

diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak

hilang dengan berlakunya program Jaminan

Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Antara pesangon dan jaminan pensiun yang

diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem,

mekanisme dan prinsipnya. Pesangon

menggunakan mekanisme manfaat uang diterima

bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,

manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau

manfaat berkala setiap bulan.

Penuhi Kebutuhan HidupMenurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh

dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara

seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di

Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di

Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen.

Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan

dananya menjadi kuat tetapi juga menopang

perekonomian mereka kuat dan mandiri.

Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia

menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka

manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan

juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas.

Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran

jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12

persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya

mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial

Nasional mengusulkan delapan persen.

Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang

hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata

tertimbang jauh dari angka yang layak dan

menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang

diselenggarakan untuk mempertahankan derajat

kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.

Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi


gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak

boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.

KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut

manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja

minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal,

akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS

Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para

pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun

minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan,

pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya

sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun

penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala

yang diterima pekerja sangat kecil.

Selain itu, para pekerja juga tidak dapat

menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat

besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja

atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam

bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal

60% dari gaji terakhir.

Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh

terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015

dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta

menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan

dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60

item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah

berbasis perundingan 5 tahun.

Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk

memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah

pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding

dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah

pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta,

Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta),

Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta),

Australia (Rp 42,8 juta).

KSPI menuntut pemerintah serius untuk

meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh

tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,

dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang

dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu,

pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan

pengupahan yang selama ini bermasalah.

Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang

menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat

ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang

menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.

Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum

jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih

jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang

didasarkan pada survei KHL saja tanpa

menambahkan metode regresi, inflasi dan

pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama

upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena

survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun

sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun

berikutnya.

DPLK Untuk KesejahteraanDi tengah tuntutan para pekerja

terhadap pelaksanaan jaminan

pensiun yang masih perlu diperbaiki,

muncul kebimbangan akan

keberadaan dan keberlanjutan dana

pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Kebimbangan tersebut seharusnya

tidak perlu muncul ke permukaan

karena sejumlah pihak telah

menegaskan bahwa DPLK

sebagaimana program Jaminan

Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,

keduanya memiliki orientasi untuk

menyiapkan kesejahteraan pekerja

agar lebih baik di masa pensiun, saat

tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat

saling melengkapi untuk

kemaslahatan pekerja.

DPLK merupakan dana pensiun

yang dibentuk oleh bank atau

perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi

perorangan, baik karyawan maupun pekerja

mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan

karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan

DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan

penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa.

DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992

tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang

tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.

Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat

mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program

employee benefits, baik yang bersifat Wajib

(Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun).

DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun

yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi

yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan

dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan

kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak

bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu

diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga

tidak merugikan iklim industri yang sudah

berkembang di Indonesia.

DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku

usaha, selama mereka memiliki komitmen yang

besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di

masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat

pantas disisihkan untuk program pensiun

pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena

pekerja adalah aset penting pelaku usaha.

BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan

“kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi

hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi

kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam

pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup

yang bermartabat di masa pensiun.

Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam

Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi

penyelenggaran mampu melaksanakan program),

adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit

30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity

(kemampuan peserta mengiur).

Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir

pasarnya akan tenggangu dengan adanya

pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS

Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun

tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan

membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab,

pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk

karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus

ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di

BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus

Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal

tersebut sangat memberatkan bagi para

pengusaha. n


MainReport

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.

































dolar AS.







pabrik tempe.








Pensiun (JP).















informal.














pengusaha.






















PP.




























persen.













pemerintah.















menyalahi UU BPJS,



tahun itu kan sudah






Sedangkan untuk










dan pekerja.








dimana-mana.

















iklim usaha.














lagi.
















Ketenagakerjaan.














Tenagakerja.















tercapai. n

Program Jaminan Pensiun merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan pemerintah. Jaminan Pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kebutuhan hidup yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

JAMINAN PENSIUNUNTUK HIDUP LAYAK

Foto: kspi.or.id

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja















upahnya.





















Pensiun.




































































































berikutnya.











































































pengusaha. n


MainReport
















upahnya.





















Pensiun.




































































































berikutnya.











































































pengusaha. n

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























17BRIDGE VOLUME 09

MainReport
















upahnya.





















Pensiun.




































































































berikutnya.











































































pengusaha. n

BRIDGE VOLUME 0918

MainReport
















upahnya.





















Pensiun.




































































































berikutnya.











































































pengusaha. n


Manfaat

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Elvyn

Masassya patut bersyukur, mulai 1 Juli 2015

lalu, secara resmi penyelenggaraan 4

(empat) program, antara lain: Jaminan Hari

Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP)

melengkapi jaminan sosial yang sebelumnya sudah

diselenggarakan.

Operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan ini

juga diikuti dengan beberapa perubahan dari sisi

regulasi serta benefit (manfaat) masing-masing

jaminan, sbb:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), benefit yang

didapatkan oleh peserta bertambah dengan

dihilangkannya plafon biaya pengobatan dan

perawatan yang sebelumnya sebesar Rp 20 Juta,

per 1 Juli 2015 tindakan medis yang dilakukan

karena terjadinya kecelakaan kerja ditanggung

oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai pekerja

dinyatakan sembuh.

Selain biaya pengobatan dan perawatan sampai

sembuh, benefit lainnya yang mengalami

peningkatan antara lain biaya angkutan darat,

laut dan udara, biaya pemakaman serta

pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta

yang meninggal dunia atau cacat total tetap

karena kecelakaan kerja.

Jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja

juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar

tetap bisa kembali bekerja melalui

penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan

Kerja - Return To Work (JKK-RTW), di samping

santunan cacat yang diterima. Dengan demikian

pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan

dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang

dijalani.

Para buruh yang terkena PHK masal, karena kondisi perekonomian nasional yang tengah terpuruk, bisa sedikit lega

bila mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan – khususnya program JHT. Pasalnya, para korban PHK bisa mencairkan dana

BISA CAIRKAN DANA JHTPEKERJA PHK

1.
















upahnya.





















Pensiun.




































































































berikutnya.











































































pengusaha. n


Manfaat

Besarnya iuran sebesar 0,24% - 1,74% dari upah

sebulan, pekerja sudah bisa terlindungi dari

resiko kecelakaan kerja. Perlindungan JKK

dimulai sejak berangkat kerja, saat dilingkungan

kerja sampai kembali ke rumah.

Jaminan Kematian (JK) memberikan benefit

kepada ahli waris pekerja yang mengalami

musibah meninggal dunia, yang bukan karena

kecelakaan kerja.

Peningkatan manfaat terdapat pada santunan

sekaligus, santunan berkala dan biaya

pemakaman dengan total santunan sebesar

Rp24 juta dan pemberian beasiswa bagi anak

pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp12 Juta bagi

peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun.

Pemberian beasiswa ini merupakan penambahan

manfaat pada Jaminan Kematian yang

sebelumnya tidak ada.

Hal ini diberikan kepada peserta agar apabila

terjadi resiko meninggal dunia, keluarga yang

ditinggalkan, terutama anak dari pekerja,

mendapatkan bantuan biaya yang diperuntukkan

untuk pendidikan. Dengan iuran sebesar 0,3

persen dari upah yang dilaporkan, peserta sudah

terlindungi pada program Jaminan Kematian.

Jaminan Pensiun (JP) program baru yang

diselenggarakan BPJS yang merupakan

program jaminan sosial dengan skema manfaat

pasti, yang diberikan kepada pekerja setiap

bulannya. Saat pekerja memasuki masa pensiun

56 tahun atau mengalami cacat total permanen

dan atau meninggal dunia, yang diberikan

kepada pekerja atau ahli waris yang sah.

Jaminan Pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk

tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat

memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan

iuran yang ditetapkan sebesar 3% (1 persen

pekerja dan 2 persen pengusaha) dan dengan

masa iur 15 tahun, peserta dapat menikmati dana

pensiun di masa pensiunnya nanti.

Selain peserta, manfaat pensiun juga dapat

diterima oleh ahli waris janda/duda dari peserta

yang meninggal dengan benefit mencapai 50

persen dari formulasi manfaat pensiun. Sampai

ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi.

Selain itu, ahli waris anak dari peserta yang

meninggal juga mendapatkan benefit pensiun

mencapai 50 persen dari formulasi manfaat

pensiun, sampai berusia 23 tahun, bekerja atau

menikah. Untuk peserta lajang yang meninggal

dunia, manfaat pensiun diterima oleh orangtua

sampai batas waktu tertentu dengan benefit

mencapai 20 persen dari formulasi manfaat

pensiun.

Jaminan Hari Tua (JHT), yakni jaminan yang

memberikan perlindungan kepada para pekerja

terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana

produktivitas pekerja sudah menurun.

JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang

besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah

hasil pengembangannya.JHT ini dapat dicairkan

saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau

meninggal dunia atau cacat total tetap.

Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan

mencapai 10 tahun dengan besaran 10 persen

untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk

pembiayaan perumahan. Pencairan manfaat

pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat

dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua

ataupun pembiayaan perumahan.

Terkait dengan aspirasi yang berkembang di

masyarakat tentang mekanisme pencairan dana

hari tua BPJS Ketenagakerjaan, Presiden RI

memberikan jawaban atas polemik yang

berkembang tersebut.

Presiden RI Joko Widodo memerintahkan agar

aspirasi masyarakat dapat diakomodir melalui

mekanisme pencairan dana hari tua yang sesuai

dengan kondisi saat ini.

Arahan dari Presiden berupa pengecualian bagi

peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) atau berhenti bekerja, sehingga

dapat langsung mencairkan dana hari tua mereka

dengan masa tunggu selama 1 bulan tanpa

menunggu masa kepesertaan 10 tahun. n

2.

3.

4.


Katiga

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























PENANGGULANGANKEBAKARAN LINGKUNGANINDUSTRIKeselamatan pekerja di lingkungan industri harus menjadi prioritas utama. Peluang terjadinya kebakaran di industri yang banyak mempekerjakan tenaga kerja harus selalu diawasi dan dihindari secara terus menerus.

Kebakaran yang terjadi di lingkungan

industri PT Mandom Indonesia Tbk, di

kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi, Jawa

Barat, pada 10 Juli 2015 lalu harus menjadi

pelajaran berharga bagi semua pihak agar kejadian

serupa tidak terulang lagi. Kalangan industri

dituntut agar lebih memperhatikan kepastian

pelaksanaan sistem manajemen K3 (Keselamatan

dan Kesehatan Kerja) untuk memberikan

perlindungan kepada para pekerja.

PT Mandom Indonesia Tbk merupakan

produsen produk perawatan rambut, minyak wangi

dan kosmetik. Merek yang dimilikinya antara lain

Gatsby, Pixy, dan Pucelle. Perusahaan ternama ini

memiliki dua pabrik di Indonesia yaitu di Sunter,

Jakarta dan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik

Cibitung bertugas memproduksi wadah plastik

(plastic package) yang kemudian dikirim ke Sunter

untuk proses pengisian produk (filling).

Kebakaran di PT Mandom Indonesia Tbk

tersebut mengakibatkan 58 orang menjadi korban

dan 17 di antaranya meninggal dunia. Menteri

Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan

agar kalangan industri memperhatikan K3 bagi

para pekerja. Perusahaan yang tidak

memperhatikan dan menerapkan K3 melanggar

peraturan dan akan dikenakan hukuman pidana.

Menurut Dhakiri, kebakaran industri tersebut

harus dijadikan pelajaran dan mengingatkan bahwa

pelanggaran terhadap K3 akan dikenakan hukuman


Katiga

pidana. Pihak perusahaan harus selalu

memperhatikan keselamatan dan kesehatan para

pekerjanya.

Kebakaran di lingkungan industri dapat

menyebabkan para pekerja mengalami luka dan

bahkan meninggal dunia. Dhakiri berharap agar

para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

segera pulih dan dapat bekerja kembali.

Sedangkan, untuk para pekerja yang meninggal,

disampaikan duka cita yang mendalam kepada

keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Direktur HRD PT Mandom Indonesia

Tbk, Sanyata Adisaputra, perusahaan mempunyai

3.300 orang pekerja. Akibat kebakaran yang terjadi

menyebabkan para pekerja tidak dapat bekerja

selama beberapa hari. Sanyata mengungkapkan

bahwa pihaknya memfokuskan agar pekerja yang

mengalami kecelakaan segera sembuh dan dapat

bekerja kembali.

Diduga kebakaran di industri PT Mandom

Indonesia Tbk akibat gas aerosol yang digunakan

dalam pembuatan hairspray (kosmetik rambut).

Gas tersebut tidak berbau namun mudah terbakar

dan menimbulkan ledakan bila terkena percikan

api.

Kebakaran tersebut harus menjadi pelajaran

bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak

terulang. Sejumlah literatur menyebutkan cara

penanggulangan kebakaran di lingkungan industri.

Kebakaran dapat terjadi pada umumnya

disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu faktor

manusia, faktor teknis dan faktor alam.

Kebakaran akibat faktor manusia meliputi

tenaga kerja dan manajemen. Kebakaran akibat

faktor tenaga kerja disebabkan karena beberapa

hal sebagai berikut: (1) mereka tidak tahu atau

kurang tahu prinsip dasar pencegahan/

penanggulangan bahaya kebakaran, (2)

menempatkan barang mudah terbakar tanpa

menghiraukan norma pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran, (3) pemakaian

listrik berlebihan, melebihi kapasitas, (4) merokok

di tempat terlarang, membuang puntung rokok

sembarangan, (5) adanya unsur kesengajaan.

Selanjutnya, kebakaran akibat faktor manajemen

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1)

manajemen tidak komitmen terhadap K3, (2)

kurang pengawasan terhadap kegiatan di

lingkungan industri, (3) tidak ada standar kode yang

dapat diandalkan atau penerapannya tidak tegas, (4)

sistem penanggulangan kebakaran tidak memadai,

(5) tidak dilakukan pelatihan penanggulangan bahaya

kebakaran bagi tenaga kerja, (6) sarana proteksi

kebakaran tidak ada atau kurang memadai.

Kebakaran karena faktor teknis meliputi aspek

fisik, proses kimiawi dan terkait dengan energi

listrik. Pada aspek fisik terdapa dua faktor yang

berperan dalam proses timbulnya panas akibat

kenaikan suhu atau timbulnya api karena gesekan,

benturan atau pukulan. Aspek proses kimiawi

dapat terjadi pada saat pengujian atau pengetesan

zat kimia tanpa prosedur yang benar. Selanjutnya,

aspek energi listrik karena terjadi hubungan singkat

(short sircuit) yang menimbulkan panas dan

menyalakan api.

Selanjutnya, faktor alam yang dapat

menyebabkan kebakaran antara lain karena adanya

petir, letusan gunung merapi, dan gesekan kayu

kering pada musim panas di sekitar lingkungan

industri.

Apabila terjadi kebakaran di lingkungan

industri, meskipun semua orang tidak

menginginkannya, maka perlu dilakukan prosedur

penanggulangannya.

Pertama, semua pihak harus tenang dan tidak

panik.

Kedua, bunyikan alarm tanda kebakaran dan

melakukan tindakan pengamanan, membatasi

area kebakaran agar api tidak menjalar lebih luas.

Ketiga, pergunakan alat pemadam api ringan

(APAR), jika api membesar gunakan pemadam

api yang lebih memadai, hindari menjadi korban

akibat kecebohan.

Keempat, matikan aliran listrik, gas dan aliran

bahan bakar, segera kurangi semua

kemungkinan yang dapat membesarkan api.

Kelima, segera memberitahukan kepada dinas

kebakaran.

Keenam, melaporkan kejadian kepada pimpinan

perusahaan untuk dilakukan tindak lanjut

penanggulangan.

Ketujuh, hubungi pihak kepolisian setempat,

batasi area kebakaran, orang yang tidak

berkepentingan dilarang masuk area.

Kedelapan, segala tindakan yang dilakukan agar

tidak terlepas dari petunjuk atasan dan pihak

manajemen area kerja.

Selain prosedur penanggulangan kebakaran

tersebut di atas, yang paling utama untuk

mendapatkan perhatian semua pihak adalah

keselamatan pekerja. Para pekerja harus segera

dievakuasi dari area kebakaran melalui jalur aman

yang telah dipersiapkan. n


PENSIUN DI NEGERI GINSENGMASIH HARUS MENCARI TAMBAHAN

Seberang

S

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Pensiunan di Korea Selatan mendapatkan tunjangan pensiun yang lumayan besar, tapi dikarenakan biaya hidup di kota besar – di negara modern itu tinggi. Para pensiunan di sana masih harus bekerja mencari tambahan.


Seberang

























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.




























Testimoni

PENTINGNYA PROGRAMJAMINAN PENSIUN

BAGI PEKERJA

Dengan penambahan penjaminan

pensiun bagi para pekerja maka BPJS

Ketenagakerjaan akan meng-

implemetasikan kepada seluruh pekerja di seluruh

Indonesia. Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita

akan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP)

tentang penjaminan pensiun untuk para pekerja."

- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G

Masassya

Masa transisi program jaminan pensiun

sangat diperlukan untuk menyelaraskan

pelaksanaannya dengan Dana Pensiun

Pemberi Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini

ada pemberi kerja yang sudah mendaftarkan


lewat DPPK/ DPLK.”

- Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),

Chazali Husni Situmorang


termasuk Jaminan Pensiun (JP)

merupakan program negara yang

bertujuan memberi kepastian perlindungan dan

kesejahteraan sosial bagi pekerja dan bagi seluruh

rakyat Indonesia. Jaminan sosial, termasuk Jaminan

Pensiun mempunyai dua prinsip utama, yaitu

prinsip wajib dan gotong royong.”

- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

(KSPI), Said Iqbal


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























APA ITU JAMINAN SOSIALOLEH: ELVYN G. MASASSYA

Investment

S

ejak 1 Januari 2014, BPJS memang sudah ada

dua lembaga dengan baju BPJS, yakni BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, itu dalam arti yang berbeda. Lebih

jelasnya, BPJS Kesehatan memang beroperasi penuh

sejak 1 Januari 2015 dengan menjalankan program

jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara BPJS Ketenagakerjaan beroperasi

masih dengan tiga program, yakni Jaminan Hari Tua

(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan

Kematian (JK). Sejatinya, BPJS Ketenagakerjaan harus

menjalankan empat program, termasuk program

Jaminan Pensiun. Dan keempat program itu baru resmi

dilaksanakan secara penuh mulai 1 Juli 2015,

berdasarkan aturan-aturan yang baru. Setelah

menjalankan semua program tersebut, BPJS

Ketenagakerjaan disebut beroperasi penuh.

Apa itu jaminan sosial? Kenapa negara mesti

menyelenggarakan jaminan sosial? Kenapa rakyat dan

khususnya pekerja diwajibkan ikut serta? Apakah

jaminan sosial semacam investasi? Asuransi?

Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk

mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa

aman sepanjang hidup. Makna kesejahteraan itu adalah

adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika

seseorang mengalami risiko, yang berdampak secara

keuangan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan,

mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami

sakit, dan bahkan tatkala meninggal.

Semua peristiwa tersebut memberikan pengaruh

terhadap kondisi keuangan atau bahkan menyebabkan

seseorang kehilangan pendapatan total. Untuk

menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam

kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang

digagas oleh negara yang tujuannya adalah

memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pertanyaan berikutnya, apa beda antara jaminan

sosial, asuransi sosial, bantuan sosial, dan semua yang

berbau sosial lainnya? Jelas ada bedanya. Jaminan

sosial yang sekarang dilaksanakan di Indonesia hanya

diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendiriannya

didasarkan atas undang-undang. Artinya, jika dasar

hukumnya adalah undang-undang, akan mengikat

seluruh warga negara untuk mematuhinya. Dengan kata

lain, tidak boleh ada lembaga lain yang menjalankan

peran sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Selain itu, lembaga yang menjalankan peran

sebagai penyelenggara itu tidak boleh memungut laba

alias bersifat nirlaba. Ini juga yang membedakan

dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah

profit. Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta

jaminan sosial bersifat gratis. Harus ada iuran yang

dibayarkan oleh peserta untuk bisa mendapatkan

jaminan sosial tersebut. Hanya saja, iuran itu bisa

dibayarkan oleh peserta seluruhnya, bisa juga

bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah

perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga

pemerintah.

Beda dengan asuransiBagaimana dengan asuransi sosial yang juga

sering digaungkan oleh pemerintah? Asuransi sosial

sebenarnya sama dengan asuransi komersial, hanya

saja lingkup perlindungan yang diberikan bersifat

dasar. Ada batasan-batasan manfaat sehingga tidak

bisa terlalu besar seperti yang diberikan oleh asuransi

komersial. Kenapa? Karena iurannya kecil. Tetapi, dari

sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama. Yakni, jika tidak

ada risiko yang dialami peserta, iuran akan menjadi

milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun

komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial,

iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik

peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran

santunan, premi atau iuran akan dicatatkan sebagai

hak peserta.

Di sisi lain ada juga istilah bantuan sosial. Kalau ini,

mereka yang menikmatinya tidak perlu membayar

iuran atau premi apa pun. Negara memang memiliki

tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak

mampu sehingga mereka mesti diberi bantuan. Nah,

bantuan itu disebut sebagai bantuan sosial, sekadar

untuk bisa membuat rakyat tidak jatuh ke jurang

kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi

negara.

Lantas bagaimana implementasi sistem jaminan

sosial tersebut? Setiap negara memiliki sistem yang

berbeda, tergantung dari berbagai kondisi di negara

tersebut, mulai dari sistem politik, ekonomi, demografi,

budaya, dan lain sebagainya. Negara-negara yang

sudah maju bisa menyelenggarakan sistem jaminan

sosial yang sepenuhnya menjadi beban negara.

Artinya, rakyat tidak perlu membayar apa pun.

Iurannya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan ada

negara yang juga mampu memberikan manfaat atau

santunan bagi pengangguran. Namun, hal semacam

itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena

kemampuan keuangan pemerintah belum sehebat

negara-negara maju. Maka, konsep jaminan sosial di

Indonesia adalah dengan mengenakan pungutan iuran

bagi peserta. Dan khusus untuk jaminan kesehatan,

pemerintah menanggung iuran bagi rakyat yang

miskin. Ini disebut dengan penerima bantuan iuran

(PBI). Kenapa hanya untuk program kesehatan yang

ditanggung pemerintah? Ya karena itu tadi,

keterbatasan anggaran negara.

Pertanyaan berikutnya adalah kenapa rakyat atau

pekerja mesti ikut serta dalam program jaminan sosial

tersebut? Ini sebenarnya sesuai dengan falsafah

jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang

dari ketergantungan terhadap pihak lain jika

mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya,

kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani

sanak saudara.

Kalau memasuki pensiun, tidak perlu bergantung

pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya

hidup. Konkretnya, program jaminan sosial merupakan

upaya menjadikan seseorang bisa hidup mandiri,

dalam situasi apa pun. Nah, untuk bisa mandiri, tentu

wajar rakyat dan pekerja wajib ikut serta dalam

program jaminan sosial tersebut.

Tidak kalah menarik sebenarnya, di era

pengelolaan jaminan sosial secara modern,

pembayaran iuran yang dilakukan peserta juga bisa

dianggap sebagai investasi. Kenapa demikian? Karena

oleh penyelenggara, iuran tersebut akan diinvestasikan

di berbagai instrumen investasi yang bisa memberikan

imbal hasil besar. Imbal hasil itu sendiri sepenuhnya

akan menjadi milik peserta. Dalam realitasnya, imbal

hasil investasi tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan

dengan sekadar menaruh dana di tabungan atau

deposito.

Dan lebih hebat lagi, risiko terhadap investasi

tersebut tidak perlu ditanggung oleh peserta, tetapi

oleh lembaga penyelenggara. Jadi, menjadi peserta

BPJS, baik itu untuk program kesehatan maupun

program ketenagakerjaan, semestinya merupakan

bagian dari life style untuk bisa hidup mandiri secara

cerdas dan terlindungi dari berbagai risiko. Selamat

mengikuti jaminan sosial.n

Pada 1 Juli lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh.

27BRIDGE VOLUME 09

Investment

ejak 1 Januari 2014, BPJS memang sudah ada

dua lembaga dengan baju BPJS, yakni BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, itu dalam arti yang berbeda. Lebih

jelasnya, BPJS Kesehatan memang beroperasi penuh

sejak 1 Januari 2015 dengan menjalankan program

jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara BPJS Ketenagakerjaan beroperasi

masih dengan tiga program, yakni Jaminan Hari Tua

(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan

Kematian (JK). Sejatinya, BPJS Ketenagakerjaan harus

menjalankan empat program, termasuk program

Jaminan Pensiun. Dan keempat program itu baru resmi

dilaksanakan secara penuh mulai 1 Juli 2015,

berdasarkan aturan-aturan yang baru. Setelah

menjalankan semua program tersebut, BPJS

Ketenagakerjaan disebut beroperasi penuh.

Apa itu jaminan sosial? Kenapa negara mesti

menyelenggarakan jaminan sosial? Kenapa rakyat dan

khususnya pekerja diwajibkan ikut serta? Apakah

jaminan sosial semacam investasi? Asuransi?

Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk

mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa

aman sepanjang hidup. Makna kesejahteraan itu adalah

adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika

seseorang mengalami risiko, yang berdampak secara

keuangan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan,

mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami

sakit, dan bahkan tatkala meninggal.

Semua peristiwa tersebut memberikan pengaruh

terhadap kondisi keuangan atau bahkan menyebabkan

seseorang kehilangan pendapatan total. Untuk

menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam

kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang

digagas oleh negara yang tujuannya adalah

memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pertanyaan berikutnya, apa beda antara jaminan

sosial, asuransi sosial, bantuan sosial, dan semua yang

berbau sosial lainnya? Jelas ada bedanya. Jaminan

sosial yang sekarang dilaksanakan di Indonesia hanya

diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendiriannya

didasarkan atas undang-undang. Artinya, jika dasar

hukumnya adalah undang-undang, akan mengikat

seluruh warga negara untuk mematuhinya. Dengan kata

lain, tidak boleh ada lembaga lain yang menjalankan

peran sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Selain itu, lembaga yang menjalankan peran

sebagai penyelenggara itu tidak boleh memungut laba

alias bersifat nirlaba. Ini juga yang membedakan

dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah

profit. Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta

jaminan sosial bersifat gratis. Harus ada iuran yang

dibayarkan oleh peserta untuk bisa mendapatkan

jaminan sosial tersebut. Hanya saja, iuran itu bisa

dibayarkan oleh peserta seluruhnya, bisa juga

bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah

perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga

pemerintah.

Beda dengan asuransiBagaimana dengan asuransi sosial yang juga

sering digaungkan oleh pemerintah? Asuransi sosial

sebenarnya sama dengan asuransi komersial, hanya

saja lingkup perlindungan yang diberikan bersifat

dasar. Ada batasan-batasan manfaat sehingga tidak

bisa terlalu besar seperti yang diberikan oleh asuransi

komersial. Kenapa? Karena iurannya kecil. Tetapi, dari

sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama. Yakni, jika tidak

ada risiko yang dialami peserta, iuran akan menjadi

milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun

komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial,

iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik

peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran

santunan, premi atau iuran akan dicatatkan sebagai

hak peserta.

Di sisi lain ada juga istilah bantuan sosial. Kalau ini,

mereka yang menikmatinya tidak perlu membayar

iuran atau premi apa pun. Negara memang memiliki

tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak

mampu sehingga mereka mesti diberi bantuan. Nah,

bantuan itu disebut sebagai bantuan sosial, sekadar

untuk bisa membuat rakyat tidak jatuh ke jurang

kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi

negara.

Lantas bagaimana implementasi sistem jaminan

sosial tersebut? Setiap negara memiliki sistem yang

berbeda, tergantung dari berbagai kondisi di negara

tersebut, mulai dari sistem politik, ekonomi, demografi,

budaya, dan lain sebagainya. Negara-negara yang

sudah maju bisa menyelenggarakan sistem jaminan

sosial yang sepenuhnya menjadi beban negara.

Artinya, rakyat tidak perlu membayar apa pun.

Iurannya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan ada

negara yang juga mampu memberikan manfaat atau

santunan bagi pengangguran. Namun, hal semacam

itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena

kemampuan keuangan pemerintah belum sehebat

negara-negara maju. Maka, konsep jaminan sosial di

Indonesia adalah dengan mengenakan pungutan iuran

bagi peserta. Dan khusus untuk jaminan kesehatan,

pemerintah menanggung iuran bagi rakyat yang

miskin. Ini disebut dengan penerima bantuan iuran

(PBI). Kenapa hanya untuk program kesehatan yang

ditanggung pemerintah? Ya karena itu tadi,

keterbatasan anggaran negara.

Pertanyaan berikutnya adalah kenapa rakyat atau

pekerja mesti ikut serta dalam program jaminan sosial

tersebut? Ini sebenarnya sesuai dengan falsafah

jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang

dari ketergantungan terhadap pihak lain jika

mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya,

kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani

sanak saudara.

Kalau memasuki pensiun, tidak perlu bergantung

pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya

hidup. Konkretnya, program jaminan sosial merupakan

upaya menjadikan seseorang bisa hidup mandiri,

dalam situasi apa pun. Nah, untuk bisa mandiri, tentu

wajar rakyat dan pekerja wajib ikut serta dalam

program jaminan sosial tersebut.

Tidak kalah menarik sebenarnya, di era

pengelolaan jaminan sosial secara modern,

pembayaran iuran yang dilakukan peserta juga bisa

dianggap sebagai investasi. Kenapa demikian? Karena

oleh penyelenggara, iuran tersebut akan diinvestasikan

di berbagai instrumen investasi yang bisa memberikan

imbal hasil besar. Imbal hasil itu sendiri sepenuhnya

akan menjadi milik peserta. Dalam realitasnya, imbal

hasil investasi tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan

dengan sekadar menaruh dana di tabungan atau

deposito.

Dan lebih hebat lagi, risiko terhadap investasi

tersebut tidak perlu ditanggung oleh peserta, tetapi

oleh lembaga penyelenggara. Jadi, menjadi peserta

BPJS, baik itu untuk program kesehatan maupun

program ketenagakerjaan, semestinya merupakan

bagian dari life style untuk bisa hidup mandiri secara

cerdas dan terlindungi dari berbagai risiko. Selamat

mengikuti jaminan sosial.n

Artikel ini telah dimuat di harian Kompas edisi 9 Agustus2015, di halaman 11 dengan judul "Apa itu Jaminan Sosial".


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























6 JULI 2015

DZIKIR AKBAR

Galeri

Dalam rangka Nuzulul Qur’an tahun 1436 H BPJS Ketenagakerjaan menggelar Dzikir Akbar yang menghadirkan Kiyai Arifin Ilham bertempat di halaman parkir kantor pusat. Tampak dalam gambar jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan bersama para jamaah yang lain dalam suasana dzikir akbar tanggal 6 Juli 2015.

24 Juli 2015

HALAL BI HALALUsai berpuasa penuh

sebulan Ramadhan, BPJS Ketenagakerjaan gelar

Silaturrahmi yang dikemas dalam Halal Bi Halal yang

dihadiri oleh segenap internal dan mitra BPJS

Ketenagakejaan pada tanggal 24 Juli 2015

bertempat di Balai Kartini.

UPACARA HUT RIGuna mengenang

perjuangan para pahlawan BPJS Ketenagakerjaan

melakukan Upacara Bendera Merah Putih yang

diikuti oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Halaman Kantor Pusat. Tampak

dalam gambar Direktur Utama BPJS

Ketenagakerjaan selaku Pembina Upacara

memberikan hormat kepada sang merah putih diikuti oleh para peserta

lainnya.


Galeri

MUDIK GEMBIRASebagai Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan, BPJS Ketenagakerjaan gelar mudik

bersama bertajuk “Mudik Gembira” yang diikuti oleh

sebanyak 400 peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tampak dalam

gabar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dzakiri bersama jajaran

Direksi BPJS Ketenagakerjaan melepas 75 BUS pemudik dari

titik keberangkatan “Monas” menuju kampung halaman

masing masing.

24-25 Agustus 2015

RAKERNASDirektur Utama Elvyn G Masassya didampingi Ketua Dewan Pengawas Mulabasa Hutabarat dan Ketua Panitia RAKERNAS Paryudianto membuka Rapat Kerja Nasional BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Bandung yang berlansung selama 2 hari tanggal 24-25 Agustus 2015 dan menghasilkan beberapa rumusan dan akan menjadi strategi di tahun 2016.

3 Agustus 2015

SANTUNANPT MANDOM

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan santunan pada 22 ahli waris pekerja tewas akibat kebakaran hebat yang terjadi di pabrik PT. Mandom, Tbk di kawasan industri Cibitung, Bekasi tanggal 3 Agustus 2015. Tampak dalam gambar Direktur Pelayanan dan Pengaduan Ahmad Riadi, Kepala Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan berfoto bersama ahli waris.


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Figur

Dalam meningkatkan kepesertaan dan

pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di dukung

oleh beberapa perangkat kerja yang

terbagi dalam divisi-divisi kerja. Salah satunya, Divisi

Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Kemitraan

yang dipimpin Cotta Sembiring.

Sebagai Kepala Divisi HAL dan Kemitraan, Cotta

Sembiring menjelaskan, hubungan antar lembaga

BPJS adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas

BPJS dalam pelaksanaan tugas atau dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanannya kepada

masyarakat. “Tata cara hubungan antar lembaga

dalam penyelenggaraan jaminan sosial diatur dengan

Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2013 tentang

tata cara hubungan antar lembaga Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Muatan hubungan

antar lembaga BPJS dituangkan dalam perjanjian

kerja sama (PKS), dalam bentuk nota kesepahaman,

kerjasama operasional, atau bentuk lain yang

disepakati bersama,” ucapnya.

Menurut Cotta, sapaan akrabnya, dalam

menjalankan tugasnya di hubungan antar lembaga,

BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan fungsi-fungsi

aparatur pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di

Daerah. Keterkaitan fungsi dan tugas dilaksanakan

dalam bentuk upaya memadukan

(mengintegrasikan), menyerasikan, dan

menyelaraskan berbagai kepentingan Dan kegiatan

yang saling berkaitan untuk pencapaian sasaran dan

tujuan bersama. Ketiga upaya ini dikenal dengan

koordinasi fungsional, mulai dari proses perumusan

kebijakan, perencanaan pelaksanaan, pengawasan

dan pengendalian.

Dan dalam menjalankan fungsi hubungan antar

lembaga, lanjutnya, kami selalu bermitra dengan

bagian hukum, karena nomenkalutur hukum kami

tidak paham. Jadi, redaksi maupun poin per poin

pasalnya bagian hukum yang membuat. “Konten

isinya, itu kapasitasnya di kami,” tutur Cotta.

Di hubungan antar lembaga ini, lanjut Cotta,

lebih kepada pihak eksternal. Apa yang dibutuhkan

untuk meningkatkan kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan, maka kita akan melakukan

kerjasama dengan pihka-pihak yang terkait. Seperti,

kita akan menggaet para nelayan untuk menjadi

peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami dulu yang

melakukan komunikasi ke komunitas nelayan dan

kementerian kelautan dan perikanan. “Istilahnya, kami

yang melakukan pendekatan terlebih dahulu ke

kementerian dan nanti kita gol-kan perjanjian

kerjasama atau MoU-nya,” tuturnya.

Sedangkan di bidang kemitraan, terang Cotta,

dulunya kita menangani dana peningkatan

kesejahteraan peserta dan PKBL. Dan alokasi

dananya, di dapat dari sebagian laba yang disisihkan

setiap tahun. Tujuannya, untuk memberikan manfaat

tambahan bagi peserta. Namun, seiring dengan

transformasi BPJS Ketenagakerjaan, terhitung 1 Juli

2015 semua stimulus melekat di program. Seperti

dulu ada beasiswa dan perumahan tapi sekarang

sudah melekat di program. “Yang tinggal di kami,

hanya rusunawa sesuai dengan revisi PP 99 menjadi

PP 55,” ujarnya.

Jadi sekarang ini, ungkap Cotta, di kemitraannya

itu hanya tinggal mengelola yang lama karena

sebelumnya kita sudah membuat perumahan untuk

peserta. Seperti uang pinjaman perumahan, masih di

kolektif. Dan setelah itu, dikembangkan hanya untuk

rusunawa. Jadi satu-satunya produk kita hanya

rusunawa.

Rusunawa ini, tambahnya, lebih kepada

mendorong atau ikut berkontribusi dalam hal

program sejuta rumah yang dicanangkan oleh

pemerintah. Tentu, prosesnya melalui pemerintahan

daerah (pemda). Karena kita tidak ada lahan, jadi kita

melakukan MoU dengan pemda. Nanti, pemda yang

menyediakan lahan, dan kita yang membangun.

Modelnya itu, lebih kepada membangun, kelola dan

hibah. “Begitulah model rusunawa kita, Paling lama

30 tahun, baru asetnya kita serahkan

kepemerintahan daerah,” imbuh Cotta.

Sekarang ini, jelas Cotta, pihaknya sudah

membuat program pembuatan rusunawa sampai

tahun 2020. “Tahun ini saja, ada empat lokasi yang

akan dibangun rusunawa, di daerah Sumatera Utara,

Jogjakarta, Surabaya dan Jawa Tengah,” ungkapnya.

Terkait untuk pemberian beasiswa, Cotta

menerangkan, kalau dulu kita yang selekasi kalau ada

yang mau mendapat beasiswa. Tapi kalau sekarang,

bila ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja,

cacat tetap atau meninggal maka otomatis beasiswa

melekat pada program tersebut.

Sedangkan, dalam hal penegakkan pengawasan

dan pemeriksaan (wasrik), Cotta mengaku, sudah

berkoordinasi dengan badan pertanahan nasional

(BPN), dalam rangka menggiring, setiap pengurusan

sertifikat tanah wajib mendaftar dulu menjadi peserta

BPJS Ketenagakerjaan. Itulah beberapa tugas yang

diemban Cotta Sembiring, sebagai pimpinan di Divisi

HAL dan Kemitraan.

Cotta pun mengisahkan, sebelum dipercaya

sebagai kepala divisi, pada tahun 2014 ia ditugaskan

sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan

di Balikpapan. Di sana ia bertugas hanya 11 bulan,

kemudian di mutasi ke Kanwil Jawa Tengah (Jateng)

dan DIY. Di Kanwil Jateng dan DIY Cotta pun hanya 7

bulan. “Lalu per 1 Juli 2015, saya dimutasi lagi dan

ditempatkan sebagai Kepala Divisi Hubungan Antar

Lembaga dan Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan,”

tuturnya.

Pria kelahiran Medan, 19 Maret 1965 ini

mengakui, memang agak sedikit berbeda tugasnya

sebagai kepala wilayah dan di kantor pusat. “Kalau

sebagai Kanwil, saya berperan sebagai operator dan

eksekutor. Kita mempunyai wewenang

mengeksekusi dari segala kebijakan dari kantor

pusat. Sementara, kalau di kantor pusat, kita sebagai

pembuat kebijakan dan sekaligus eksekutor,”

imbuhya.

Menurut Cotta, kalau di wilayah sebetulnya lebih

kepada bagaimana target yang telah ditetapkan itu

bisa terealisir, terutama di kepesertaan dan iuran

serta pelayanan. Karena itu merupakan betul-betul

core business dan implementasinya ada di lapangan.

Ketika di Divisi Hubungan Antar Lembaga dan

Kemitraan, lanjutnya, tugas yang saya emban agak

berbeda. Disini, secara bidangnya ada dua. Yang

pertama menangani kemitraan, dan kedua

menangani hubungan antar lembaga.

Cotta menyadari, tugas yang kini diembannya

tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dinamikanya luar biasa. Karena setiap pihak yang

akan kami ajak kerjasama mempunyai regulasi

sendiri, tapi memadukan. “Tugas kami di divisi

hubungan antar lembaga dan kemitraan lebih

bagaimana regulasi BPJS Ketenagakerjaan bisa

dijalankan dan mendoromg semua pihak-pihak yang

berkepentingan bisa bekerjasama,” urai Cotta.

Moto Cotta dalam bekerja, pekerjaan jangan

dijadikan beban, semua pekerjaan itu dieksekusi

dengan baik. “Jangan menunda-nunda pekerjaan,

selesaikan dengan segera. Kalau ditunda akan datang

pekerjaan baru, maka pekerjaan akan menumpuk,”

ucap pehobi main tenis ini. n

Dalam penyelenggarakan jaminan sosial di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang erat dengan Kementerian atau Lembaga lain di dalam dan luar negeri. Lalu, bagaimana tata cara hubungan antar lembaganya ?

Cotta Sembiring

Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

Cotta Sembiring, Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

“DINAMIKA PEKERJAANKAMI LUAR BIASA”


Figur

alam meningkatkan kepesertaan dan

pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di dukung

oleh beberapa perangkat kerja yang

terbagi dalam divisi-divisi kerja. Salah satunya, Divisi

Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Kemitraan

yang dipimpin Cotta Sembiring.

Sebagai Kepala Divisi HAL dan Kemitraan, Cotta

Sembiring menjelaskan, hubungan antar lembaga

BPJS adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas

BPJS dalam pelaksanaan tugas atau dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanannya kepada

masyarakat. “Tata cara hubungan antar lembaga

dalam penyelenggaraan jaminan sosial diatur dengan

Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2013 tentang

tata cara hubungan antar lembaga Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Muatan hubungan

antar lembaga BPJS dituangkan dalam perjanjian

kerja sama (PKS), dalam bentuk nota kesepahaman,

kerjasama operasional, atau bentuk lain yang

disepakati bersama,” ucapnya.

Menurut Cotta, sapaan akrabnya, dalam

menjalankan tugasnya di hubungan antar lembaga,

BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan fungsi-fungsi

aparatur pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di

Daerah. Keterkaitan fungsi dan tugas dilaksanakan

dalam bentuk upaya memadukan

(mengintegrasikan), menyerasikan, dan

menyelaraskan berbagai kepentingan Dan kegiatan

yang saling berkaitan untuk pencapaian sasaran dan

tujuan bersama. Ketiga upaya ini dikenal dengan

koordinasi fungsional, mulai dari proses perumusan

kebijakan, perencanaan pelaksanaan, pengawasan

dan pengendalian.

Dan dalam menjalankan fungsi hubungan antar

lembaga, lanjutnya, kami selalu bermitra dengan

bagian hukum, karena nomenkalutur hukum kami

tidak paham. Jadi, redaksi maupun poin per poin

pasalnya bagian hukum yang membuat. “Konten

isinya, itu kapasitasnya di kami,” tutur Cotta.

Di hubungan antar lembaga ini, lanjut Cotta,

lebih kepada pihak eksternal. Apa yang dibutuhkan

untuk meningkatkan kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan, maka kita akan melakukan

kerjasama dengan pihka-pihak yang terkait. Seperti,

kita akan menggaet para nelayan untuk menjadi

peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami dulu yang

melakukan komunikasi ke komunitas nelayan dan

kementerian kelautan dan perikanan. “Istilahnya, kami

yang melakukan pendekatan terlebih dahulu ke

kementerian dan nanti kita gol-kan perjanjian

kerjasama atau MoU-nya,” tuturnya.

Sedangkan di bidang kemitraan, terang Cotta,

dulunya kita menangani dana peningkatan

kesejahteraan peserta dan PKBL. Dan alokasi

dananya, di dapat dari sebagian laba yang disisihkan

setiap tahun. Tujuannya, untuk memberikan manfaat

tambahan bagi peserta. Namun, seiring dengan

transformasi BPJS Ketenagakerjaan, terhitung 1 Juli

2015 semua stimulus melekat di program. Seperti

dulu ada beasiswa dan perumahan tapi sekarang

sudah melekat di program. “Yang tinggal di kami,

hanya rusunawa sesuai dengan revisi PP 99 menjadi

PP 55,” ujarnya.

Jadi sekarang ini, ungkap Cotta, di kemitraannya

itu hanya tinggal mengelola yang lama karena

sebelumnya kita sudah membuat perumahan untuk

peserta. Seperti uang pinjaman perumahan, masih di

kolektif. Dan setelah itu, dikembangkan hanya untuk

rusunawa. Jadi satu-satunya produk kita hanya

rusunawa.

Rusunawa ini, tambahnya, lebih kepada

mendorong atau ikut berkontribusi dalam hal

program sejuta rumah yang dicanangkan oleh

pemerintah. Tentu, prosesnya melalui pemerintahan

daerah (pemda). Karena kita tidak ada lahan, jadi kita

melakukan MoU dengan pemda. Nanti, pemda yang

menyediakan lahan, dan kita yang membangun.

Modelnya itu, lebih kepada membangun, kelola dan

hibah. “Begitulah model rusunawa kita, Paling lama

30 tahun, baru asetnya kita serahkan

kepemerintahan daerah,” imbuh Cotta.

Sekarang ini, jelas Cotta, pihaknya sudah

membuat program pembuatan rusunawa sampai

tahun 2020. “Tahun ini saja, ada empat lokasi yang

akan dibangun rusunawa, di daerah Sumatera Utara,

Jogjakarta, Surabaya dan Jawa Tengah,” ungkapnya.

Terkait untuk pemberian beasiswa, Cotta

menerangkan, kalau dulu kita yang selekasi kalau ada

yang mau mendapat beasiswa. Tapi kalau sekarang,

bila ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja,

cacat tetap atau meninggal maka otomatis beasiswa

melekat pada program tersebut.

Sedangkan, dalam hal penegakkan pengawasan

dan pemeriksaan (wasrik), Cotta mengaku, sudah

berkoordinasi dengan badan pertanahan nasional

(BPN), dalam rangka menggiring, setiap pengurusan

sertifikat tanah wajib mendaftar dulu menjadi peserta

BPJS Ketenagakerjaan. Itulah beberapa tugas yang

diemban Cotta Sembiring, sebagai pimpinan di Divisi

HAL dan Kemitraan.

Cotta pun mengisahkan, sebelum dipercaya

sebagai kepala divisi, pada tahun 2014 ia ditugaskan

sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan

di Balikpapan. Di sana ia bertugas hanya 11 bulan,

kemudian di mutasi ke Kanwil Jawa Tengah (Jateng)

dan DIY. Di Kanwil Jateng dan DIY Cotta pun hanya 7

bulan. “Lalu per 1 Juli 2015, saya dimutasi lagi dan

ditempatkan sebagai Kepala Divisi Hubungan Antar

Lembaga dan Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan,”

tuturnya.

Pria kelahiran Medan, 19 Maret 1965 ini

mengakui, memang agak sedikit berbeda tugasnya

sebagai kepala wilayah dan di kantor pusat. “Kalau

sebagai Kanwil, saya berperan sebagai operator dan

eksekutor. Kita mempunyai wewenang

mengeksekusi dari segala kebijakan dari kantor

pusat. Sementara, kalau di kantor pusat, kita sebagai

pembuat kebijakan dan sekaligus eksekutor,”

imbuhya.

Menurut Cotta, kalau di wilayah sebetulnya lebih

kepada bagaimana target yang telah ditetapkan itu

bisa terealisir, terutama di kepesertaan dan iuran

serta pelayanan. Karena itu merupakan betul-betul

core business dan implementasinya ada di lapangan.

Ketika di Divisi Hubungan Antar Lembaga dan

Kemitraan, lanjutnya, tugas yang saya emban agak

berbeda. Disini, secara bidangnya ada dua. Yang

pertama menangani kemitraan, dan kedua

menangani hubungan antar lembaga.

Cotta menyadari, tugas yang kini diembannya

tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dinamikanya luar biasa. Karena setiap pihak yang

akan kami ajak kerjasama mempunyai regulasi

sendiri, tapi memadukan. “Tugas kami di divisi

hubungan antar lembaga dan kemitraan lebih

bagaimana regulasi BPJS Ketenagakerjaan bisa

dijalankan dan mendoromg semua pihak-pihak yang

berkepentingan bisa bekerjasama,” urai Cotta.

Moto Cotta dalam bekerja, pekerjaan jangan

dijadikan beban, semua pekerjaan itu dieksekusi

dengan baik. “Jangan menunda-nunda pekerjaan,

selesaikan dengan segera. Kalau ditunda akan datang

pekerjaan baru, maka pekerjaan akan menumpuk,”

ucap pehobi main tenis ini. n


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Produk/Layanan1-Stop

Guna mempercepat dan mempermudah

layanan teknologi informasi (TI), Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan medio full operation

membagi dua biro teknologi informasi menjadi divisi

operasional TI dan divisi pengembangan TI.

Alasan dibagi dua, karena dalam peran dan

fungsinya, divisi operasional TI berbeda dengan

divisi pengembangan TI. “Bedanya operasional TI

sama pengembangan, kalau pengembangan hanya

mengembangkan aplikasi saja, kalau di divisi

operasional TI, perencanaan mulai dari hardware

kemudian menjalankan produk yang ada di aplikasi,

mengelola hardware dan penanganan masalah TI,

ucap Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi

Operasional TI.

Menurut Alilu, sapaan akrabnya, secara

keseluruhan tugas yang dijalankan divisi operasional

TI yang dipimpinnya, mengelola data base,

mengelola user services dan penyediaan hardware.

“Jadi, di bagian divisi operasional TI, ada tiga tugas

utama yang dikerjakan,” tuturnya.

Terkait data center, Alilu melanjutkan, divisinya

menjalakan operasional data center (DC) dan

operasional deserter recovered center (DRC).

Semua aplikasi tersentralisasi di data base, yang

disimpan di DC dan di back up di DRC.

Alilu menambahkan, data center yang

digunakan, sistemnya sewa tempat. Karena saat ini,

BPJS Ketenagakerjaan belum mampu untuk

membuat data center sendiri. “Jadi kita masih

menyewa lokasi DC milik Telkom, di daerah

Serpong. Kemudian, DRC-nya kita ada di Surabaya,”

imbuhnya.

Data center yang dimiliki BPJS Ketenagakerjan

saat ini berada di daerah Serpong yang disewa dari

Telkom. DC tersebut berperan menyimpan setiap

data yang masuk dari user-user di cabang dari mana

saja, kemudian data tersebut dikirim dan disimpan

secara real time ke DRC di Surabaya.

Ke depan, karena semakin banyaknya data

base yang harus disimpan, BPJS Ketenagakerjaan

berencana mau membuat DC sendiri. “Mungkin

tahun depan kita akan analisa keuntungan dan

kerugiannya memiliki DC sendiri,” ucap Alilu.

Selain mengelola operasional DC dan DRC,

terang Alilu, divisi operasional TI juga mengurusi

technical support, yang tugasnya melakukan

perencanaan untuk kebutuhan hardware sampai

pembelian hardware dan termasuk

pemeliharaannya. “Dari aplikasi yang ada sekarang

ini dan yang akan dikembangkan yang mengelola

kita,” tuturnya.

Selain itu, divisinya juga menangani aplikasi dari

core business-nya sampai dengan aplikasi berbasis

web services. Aplikasi web services merupakan

aplikasi yang bisa mandiri. Seperti, untuk mencari

informasi saldo atau mau mendaftarkan sendiri

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan

semuanya sudah terintegrasi ke data center.

Alilu juga menjelaskan, divisinya juga

mengurusi user services yang mengelola

permasalahan. Mulai masalah dari cabang, dari unit

maupun dari perusahaan. Jadi tugas user services,

mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu membuat

solusi permasalahan sampai menyelesaikan

masalah.

“Intinya, untuk mendukung beroperasi penuh

BPJS Ketenagakerjaan, IT menjadi penyokong

utama kelangsungan bisnis yang dijalankan BPJS

Ketenagakerjaan. Seperti untuk pelayanan prima,

tentu harus memakai system IT yang baik,” tutur

Alilu.

Untuk menyiapkan infrastrukturnya, Alilu

melakukan penambahan kapasitas untuk server-nya.

Server-nya kita beli dua, untuk DC dan DRC dan

kekuatan kapasitas server-nya sampai 2018.

Sedangkan untuk server yang lama, kita optimalkan

untuk mendukung bisnis BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk server lama kita buat untuk aplikasi

pendukung bisnis, seperti untuk kepegawaian dan

data kerjasama dengan dukcapil. Karena kekuatan

server lama masih bagus, sehingga kita tetap

memakainya,” imbuhnya.

Alilu mengatakan, dari segi operasional TI, ia

menjamin ketersediaan layanan IT dan kondisi

server-nya diupayakan tidak down. Sedangkan dari

segi perawatan, ia menggunakan pihak ketiga dan

penyedia server. “Untuk perawatan server yang

lama, kita memakai pihak ketiga. Sedangkan untuk

yang baru kita memakai pihak Telkom yang

merawatnya. Tapi semua operasionalnya kita yang

menangani,” ujarnya.

Rencananya, menurut Alilu, BPJS

Ketenagakerjaan akan membangun data center

sendiri di Jakarta, tetapi DRC-nya di luar Jakarta.

Namun saat ini, tambahnya, masih focus untuk

layanan dulu. “Kita upayakan system pelayanannya

cepat dan jaringan komunikasi juga kita dukung.

Jadi dari cabang mana pun, kalau ada masyarakat

yang mau mendaftar menjadi peserta prosesnya

maksimal 30 menit,” tuturnya. n

KETERSEDIAANLAYANAN ITTERJAMINAplikasi akan terus di kembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program pelayanan yang selalu hadir real time.

Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi Operasional TI BPJS Ketenagakerjaan


Produk/Layanan1-Stop

una mempercepat dan mempermudah

layanan teknologi informasi (TI), Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan medio full operation

membagi dua biro teknologi informasi menjadi divisi

operasional TI dan divisi pengembangan TI.

Alasan dibagi dua, karena dalam peran dan

fungsinya, divisi operasional TI berbeda dengan

divisi pengembangan TI. “Bedanya operasional TI

sama pengembangan, kalau pengembangan hanya

mengembangkan aplikasi saja, kalau di divisi

operasional TI, perencanaan mulai dari hardware

kemudian menjalankan produk yang ada di aplikasi,

mengelola hardware dan penanganan masalah TI,

ucap Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi

Operasional TI.

Menurut Alilu, sapaan akrabnya, secara

keseluruhan tugas yang dijalankan divisi operasional

TI yang dipimpinnya, mengelola data base,

mengelola user services dan penyediaan hardware.

“Jadi, di bagian divisi operasional TI, ada tiga tugas

utama yang dikerjakan,” tuturnya.

Terkait data center, Alilu melanjutkan, divisinya

menjalakan operasional data center (DC) dan

operasional deserter recovered center (DRC).

Semua aplikasi tersentralisasi di data base, yang

disimpan di DC dan di back up di DRC.

Alilu menambahkan, data center yang

digunakan, sistemnya sewa tempat. Karena saat ini,

BPJS Ketenagakerjaan belum mampu untuk

membuat data center sendiri. “Jadi kita masih

menyewa lokasi DC milik Telkom, di daerah

Serpong. Kemudian, DRC-nya kita ada di Surabaya,”

imbuhnya.

Data center yang dimiliki BPJS Ketenagakerjan

saat ini berada di daerah Serpong yang disewa dari

Telkom. DC tersebut berperan menyimpan setiap

data yang masuk dari user-user di cabang dari mana

saja, kemudian data tersebut dikirim dan disimpan

secara real time ke DRC di Surabaya.

Ke depan, karena semakin banyaknya data

base yang harus disimpan, BPJS Ketenagakerjaan

berencana mau membuat DC sendiri. “Mungkin

tahun depan kita akan analisa keuntungan dan

kerugiannya memiliki DC sendiri,” ucap Alilu.

Selain mengelola operasional DC dan DRC,

terang Alilu, divisi operasional TI juga mengurusi

technical support, yang tugasnya melakukan

perencanaan untuk kebutuhan hardware sampai

pembelian hardware dan termasuk

pemeliharaannya. “Dari aplikasi yang ada sekarang

ini dan yang akan dikembangkan yang mengelola

kita,” tuturnya.

Selain itu, divisinya juga menangani aplikasi dari

core business-nya sampai dengan aplikasi berbasis

web services. Aplikasi web services merupakan

aplikasi yang bisa mandiri. Seperti, untuk mencari

informasi saldo atau mau mendaftarkan sendiri

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan

semuanya sudah terintegrasi ke data center.

Alilu juga menjelaskan, divisinya juga

mengurusi user services yang mengelola

permasalahan. Mulai masalah dari cabang, dari unit

maupun dari perusahaan. Jadi tugas user services,

mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu membuat

solusi permasalahan sampai menyelesaikan

masalah.

“Intinya, untuk mendukung beroperasi penuh

BPJS Ketenagakerjaan, IT menjadi penyokong

utama kelangsungan bisnis yang dijalankan BPJS

Ketenagakerjaan. Seperti untuk pelayanan prima,

tentu harus memakai system IT yang baik,” tutur

Alilu.

Untuk menyiapkan infrastrukturnya, Alilu

melakukan penambahan kapasitas untuk server-nya.

Server-nya kita beli dua, untuk DC dan DRC dan

kekuatan kapasitas server-nya sampai 2018.

Sedangkan untuk server yang lama, kita optimalkan

untuk mendukung bisnis BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk server lama kita buat untuk aplikasi

pendukung bisnis, seperti untuk kepegawaian dan

data kerjasama dengan dukcapil. Karena kekuatan

server lama masih bagus, sehingga kita tetap

memakainya,” imbuhnya.

Alilu mengatakan, dari segi operasional TI, ia

menjamin ketersediaan layanan IT dan kondisi

server-nya diupayakan tidak down. Sedangkan dari

segi perawatan, ia menggunakan pihak ketiga dan

penyedia server. “Untuk perawatan server yang

lama, kita memakai pihak ketiga. Sedangkan untuk

yang baru kita memakai pihak Telkom yang

merawatnya. Tapi semua operasionalnya kita yang

menangani,” ujarnya.

Rencananya, menurut Alilu, BPJS

Ketenagakerjaan akan membangun data center

sendiri di Jakarta, tetapi DRC-nya di luar Jakarta.

Namun saat ini, tambahnya, masih focus untuk

layanan dulu. “Kita upayakan system pelayanannya

cepat dan jaringan komunikasi juga kita dukung.

Jadi dari cabang mana pun, kalau ada masyarakat

yang mau mendaftar menjadi peserta prosesnya

maksimal 30 menit,” tuturnya. n


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Idea

WIRAUSAHAUNTUK PENSIUNAN

Hidup setelah pensiun rupanya tidak selalu

dapat dinikmati dengan nyaman oleh

setiap orang. Tidak sedikit dari para

pensiunan yang menghadapi persoalan

keuangan jauh lebih berat. Sebab, penghasilan

setelah pensiun jauh menurun, sementara

pengeluarannya justru meningkat seiring dengan

munculnya berbagai persoalan kehidupan keluarga

yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Banyak pensiunan yang belum siap melepas

kebiasaan hidup dan pekerjaan yang sudah

dikerjakan selama puluhan tahun. Mereka terbiasa

memperoleh penghasilan gaji bulanan dari tempat

pekerjaan dengan jumlah yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah pensiun

penghasilan yang mereka terima jauh menurun

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan

keluarga.

Untuk memperoleh tambahan penghasilan

setelah pensiun tidak sedikit dari para pensiunan

yang memilih menjadi wirausaha. Banyak jenis usaha

yang cocok dijalankan oleh para pensiunan dengan

usia yang sudah tidak muda lagi dan energi yang

dimilikinya sudah mulai menurun.

Sejumlah pakar pengembangan sumberdaya

manusia sering mengidentifikasi setiap karyawan

yang menghadapi masa pensiun biasanya gagap

dan rikuh, mau apa dan mau bagaimana? Ada

beberapa hal penting yang menjadi rujukan apa dan

bagaimana bagi para calon pensiunan. Merekan

harus terus berupaya menciptakan kegiatan positif

dan penghasilan tambahan, membangun kegiatan

baru yang bermanfaat, serta meningkatkan kegiatan

sosial dan spiritual dengan menjalin pertemanan

dengan komunitas baru, menyesuaikan gaya hidup,

mengelola asset secara bijak, serta jika

memungkinkan mengembangkan kewirausahaan

yang sesuai dengan potensi dan visi diinginkan.

Dari pengalaman sejumlah pensiunan yang

berwirausaha, terdapat sejumlah jenis bidang usaha

yang dapat dikembangkan oleh para pensiunan.

Pertama, usaha rental mobil. Usaha ini bisa

dilakukan oleh para pensiunan. Memang, usaha ini

memerlukan modal awal yang lumayan besar,

karena harus menyediakan sejumlah mobil. Meski

demikian, jika direncanakan secara matang

jauh-jauh hari sebelum masa pensiun tiba maka

menyediakan armada untuk rental di masa pensiun

rasanya tidak akan terlalu menyulitkan.

Pada usaha rental mobil tidak menuntut para

pensiunan harus turun langsung sebagai driver. Para

pensiunan bisa mempekerjakan para pekerja yang

lebih muda, yang kondisi fisiknya lebih

memungkinkan untuk mengemudi terutama untuk

jarak jauh. Di bidang usaha rental mobil ini hanya

diperlukan penyediaan armada dan tindakan

manajerial yang tepat dan efektif agar bisnis bisa

berjalan dengan baik. Selain itu, satu hal yang

mudah dilakukan, bisnis rental mobil dapat dikelola

dan dijalankan dari rumah.

Kedua, usaha sewa rumah. Bidang usaha sewa

rumah merupakan jenis usaha yang paling sering

jumpai dan banyak dilakukan oleh para pensiunan.

Bisnis sewa rumah banyak dipilih oleh para

pensiunan, bahkan mereka telah

mempersiapkannya jauh sebelum masa pensiun

tiba. Pada saat masih bekerja dan banyak

kesempatan dan peluang, tidak sedikit para pekerja

telah mempersiapkan masa pensiunnya dengan

membeli sebidang tanah, yang kemudian dibangun

menjadi rumah atau kost-kostan untuk disewakan.

Meski perlahan, usaha ini terbukti bisa memberi

penghasilan yang cukup stabil bagi seorang

pensiunan.

Ketiga, usaha perkebunan, peternakan atau

perikanan. Berwirausaha di bidang perkebunan,

peternakan atau perikanan bisa jadi alternatif yang

ideal bagi para pensiunan. Di bidang usaha

perkebunan dapat dipilih bidang usaha

buah-buahan, sayur mayor atau tanaman hias.

Sementara itu, pada bidang peternakan dapat

dikembangkan usaha peternakan ayam potong,

ayam petelur, penggemukan kambing atau sapi

potong, peternakan sapi perah, atau penangkaran

burung berkicau yang tidak sedikit penggemar dan

permintaan pasarnya. Selanjutnya, pada bidang

perikanan dapat dikembangkan usaha pembesaran

ikan, usaha terpadu pemancingan ikan dan rumah

makan, penangkaran ikan hias dan sebagainya.

Bidang usaha perkebunan, peternakan dan

perikanan memang membutuhkan modal awal yang

tidak sedikit. Terutama untuk penyediaan lahan

perkebunan, peternakan atau peternakan. Lokasi

usaha ini dapat dipilih daerah yang agak sepi, karena

diperlukan faktor ketenangan, seperti di desa atau di

perkampungan. Selain itu, harga tanah di pedesaan

lebih murah ketimbang harga tanah di perkotaan.

Ketiga bidang usaha di atas hanyalah beberapa

contoh, masih banyak bidang usaha lain yang cukup

propektif dan bisa dilakukan para pensiunan di masa

pensiunnya. Pensiun memang bukanlah akhir

segalanya, di masa pensiun masih banyak peluang

pekerjaan yang dapat dilakukan para pensiunan.

Menurut pakar perencana keuangan, Budi

Cahyadi, salah satu pilihan yang banyak diambil

para pensiunan adalah melakukan bisnis wirausaha.

Namun, tidak sedikit para pensiunan yang

mengurungkan niatnya menjadi wirausahawan

karena tidak mampu mengatasi rasa takut untuk

memulai usaha. Takut gagal (bangkrut), takut

tertipu dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang

lain.

Ketakutan yang berlebihan sebenarnya tidak

akan membawa kita menuju sukses. Budi Cahyadi

menegaskan bahwa sukses diawali dengan

tindakan. Bayangkan saja seperti kita buang air di

WC. Kita tidak pernah berfikir, akan sukseskah

buang air kita sekarang? Kita bertindak dan tiba-tiba

semuanya mencapai titik akhir. Melegakan berarti

sukses. Kalau belum sukses, siasati dengan makan

pepaya atau obat pencahar.

Menurut Budi Cahyadi, wirausaha dapat dimulai

dengan mengembangkan ide-ide yang orisinal dan

unik. Yang terpenting adalah para pensiunan yang

akan berwirausaha menyukai ide-ide tersebut.

Bagaimana unik dan orisinalnya ide tersebut, kalau

para pensiunan yang akan menjalankannya tidak

menyukainya, maka hal tersebut akan dilakukannya

dengan setengah hati. Sesuatu yang dilakukan

dengan setengah hati maka hasilnya tidak akan

maksimal. n

Banyak jenis usaha dapat

dijalankan para pensiunan untuk

tetap memperoleh penghasilan.

Bahkan tidak sedikit dari

mereka yang memperoleh

kesuksesan di bidang wirausaha

setelah mereka pensiun dari

pekerjaannya.


Idea

idup setelah pensiun rupanya tidak selalu

dapat dinikmati dengan nyaman oleh

setiap orang. Tidak sedikit dari para

pensiunan yang menghadapi persoalan

keuangan jauh lebih berat. Sebab, penghasilan

setelah pensiun jauh menurun, sementara

pengeluarannya justru meningkat seiring dengan

munculnya berbagai persoalan kehidupan keluarga

yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Banyak pensiunan yang belum siap melepas

kebiasaan hidup dan pekerjaan yang sudah

dikerjakan selama puluhan tahun. Mereka terbiasa

memperoleh penghasilan gaji bulanan dari tempat

pekerjaan dengan jumlah yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah pensiun

penghasilan yang mereka terima jauh menurun

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan

keluarga.

Untuk memperoleh tambahan penghasilan

setelah pensiun tidak sedikit dari para pensiunan

yang memilih menjadi wirausaha. Banyak jenis usaha

yang cocok dijalankan oleh para pensiunan dengan

usia yang sudah tidak muda lagi dan energi yang

dimilikinya sudah mulai menurun.

Sejumlah pakar pengembangan sumberdaya

manusia sering mengidentifikasi setiap karyawan

yang menghadapi masa pensiun biasanya gagap

dan rikuh, mau apa dan mau bagaimana? Ada

beberapa hal penting yang menjadi rujukan apa dan

bagaimana bagi para calon pensiunan. Merekan

harus terus berupaya menciptakan kegiatan positif

dan penghasilan tambahan, membangun kegiatan

baru yang bermanfaat, serta meningkatkan kegiatan

sosial dan spiritual dengan menjalin pertemanan

dengan komunitas baru, menyesuaikan gaya hidup,

mengelola asset secara bijak, serta jika

memungkinkan mengembangkan kewirausahaan

yang sesuai dengan potensi dan visi diinginkan.

Dari pengalaman sejumlah pensiunan yang

berwirausaha, terdapat sejumlah jenis bidang usaha

yang dapat dikembangkan oleh para pensiunan.

Pertama, usaha rental mobil. Usaha ini bisa

dilakukan oleh para pensiunan. Memang, usaha ini

memerlukan modal awal yang lumayan besar,

karena harus menyediakan sejumlah mobil. Meski

demikian, jika direncanakan secara matang

jauh-jauh hari sebelum masa pensiun tiba maka

menyediakan armada untuk rental di masa pensiun

rasanya tidak akan terlalu menyulitkan.

Pada usaha rental mobil tidak menuntut para

pensiunan harus turun langsung sebagai driver. Para

pensiunan bisa mempekerjakan para pekerja yang

lebih muda, yang kondisi fisiknya lebih

memungkinkan untuk mengemudi terutama untuk

jarak jauh. Di bidang usaha rental mobil ini hanya

diperlukan penyediaan armada dan tindakan

manajerial yang tepat dan efektif agar bisnis bisa

berjalan dengan baik. Selain itu, satu hal yang

mudah dilakukan, bisnis rental mobil dapat dikelola

dan dijalankan dari rumah.

Kedua, usaha sewa rumah. Bidang usaha sewa

rumah merupakan jenis usaha yang paling sering

jumpai dan banyak dilakukan oleh para pensiunan.

Bisnis sewa rumah banyak dipilih oleh para

pensiunan, bahkan mereka telah

mempersiapkannya jauh sebelum masa pensiun

tiba. Pada saat masih bekerja dan banyak

kesempatan dan peluang, tidak sedikit para pekerja

telah mempersiapkan masa pensiunnya dengan

membeli sebidang tanah, yang kemudian dibangun

menjadi rumah atau kost-kostan untuk disewakan.

Meski perlahan, usaha ini terbukti bisa memberi

penghasilan yang cukup stabil bagi seorang

pensiunan.

Ketiga, usaha perkebunan, peternakan atau

perikanan. Berwirausaha di bidang perkebunan,

peternakan atau perikanan bisa jadi alternatif yang

ideal bagi para pensiunan. Di bidang usaha

perkebunan dapat dipilih bidang usaha

buah-buahan, sayur mayor atau tanaman hias.

Sementara itu, pada bidang peternakan dapat

dikembangkan usaha peternakan ayam potong,

ayam petelur, penggemukan kambing atau sapi

potong, peternakan sapi perah, atau penangkaran

burung berkicau yang tidak sedikit penggemar dan

permintaan pasarnya. Selanjutnya, pada bidang

perikanan dapat dikembangkan usaha pembesaran

ikan, usaha terpadu pemancingan ikan dan rumah

makan, penangkaran ikan hias dan sebagainya.

Bidang usaha perkebunan, peternakan dan

perikanan memang membutuhkan modal awal yang

tidak sedikit. Terutama untuk penyediaan lahan

perkebunan, peternakan atau peternakan. Lokasi

usaha ini dapat dipilih daerah yang agak sepi, karena

diperlukan faktor ketenangan, seperti di desa atau di

perkampungan. Selain itu, harga tanah di pedesaan

lebih murah ketimbang harga tanah di perkotaan.

Ketiga bidang usaha di atas hanyalah beberapa

contoh, masih banyak bidang usaha lain yang cukup

propektif dan bisa dilakukan para pensiunan di masa

pensiunnya. Pensiun memang bukanlah akhir

segalanya, di masa pensiun masih banyak peluang

pekerjaan yang dapat dilakukan para pensiunan.

Menurut pakar perencana keuangan, Budi

Cahyadi, salah satu pilihan yang banyak diambil

para pensiunan adalah melakukan bisnis wirausaha.

Namun, tidak sedikit para pensiunan yang

mengurungkan niatnya menjadi wirausahawan

karena tidak mampu mengatasi rasa takut untuk

memulai usaha. Takut gagal (bangkrut), takut

tertipu dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang

lain.

Ketakutan yang berlebihan sebenarnya tidak

akan membawa kita menuju sukses. Budi Cahyadi

menegaskan bahwa sukses diawali dengan

tindakan. Bayangkan saja seperti kita buang air di

WC. Kita tidak pernah berfikir, akan sukseskah

buang air kita sekarang? Kita bertindak dan tiba-tiba

semuanya mencapai titik akhir. Melegakan berarti

sukses. Kalau belum sukses, siasati dengan makan

pepaya atau obat pencahar.

Menurut Budi Cahyadi, wirausaha dapat dimulai

dengan mengembangkan ide-ide yang orisinal dan

unik. Yang terpenting adalah para pensiunan yang

akan berwirausaha menyukai ide-ide tersebut.

Bagaimana unik dan orisinalnya ide tersebut, kalau

para pensiunan yang akan menjalankannya tidak

menyukainya, maka hal tersebut akan dilakukannya

dengan setengah hati. Sesuatu yang dilakukan

dengan setengah hati maka hasilnya tidak akan

maksimal. n


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Teknologi

Pada 2015 merupakan full operation,

bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bisa

men-deliver full operation, maka secara

otomatis informasi teknologi (IT) dalam hal

ini berperan sebagai bisnis partner. Karena sudah

menjadi kapabilitas dan kapasitas IT untuk

mendukung full operation ini.

Secara spesifik, Divisi IT bisa men-deliver

seluruh kebutuhan layanan teknologi untuk

mendukung operasional penuh BPJS

Ketenagakerjaan. “Kami bisa memperluas channel

kami, karena di dalam goals nya adalah any time, any

where, any how. Otomastis seluruh channel ini

distribusi dibuka infrastrukturnya, semata-mata

untuk kemudahan akses peserta ke BPJS

Ketenagakerjaan,” ucap Romie Erfianto, Kepala

Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung full operation, Romie

melanjutkan, ada pelayanan yang kita kembangkan

dan kita bangun untuk kepentingan peserta. Dari sisi

untuk tenaga kerja, ada pendekatannya adalah

bagaimana tenagakerja bisa melakukan akses

dimana saja, berarti channel yang kita buka adalah

channel untuk registrasi atau pendaftaran. “Channel

registrasi ini, maupun channel untuk layanan

informasi ada channel yang sifatnya fisik, seperti

mereka bisa datang langsung ke kantor cabang, ke

mobil keliling yang kita kembangkan,” uajrnya.

Belum lama ini, jelas Romie, BPJS

Ketenagakerjaan meluncurkan 11 Unit Outlet keliling

berbentuk mobil. Peluncuran mobil ini dilakukan

oleh Direktur Utama BPJS Ketenagkerjaan, Elvyn G

Masassya bertempat di Gedung Kantor Pusat BPJS

Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. ke-11

Unit mobil telah disiapkan untuk dioperasionalkan di

setiap Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan

seluruh Indonesia.

Outlet Keliling ini berfungsi membantu Kantor

Operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam

melakukan perluasan kepesertaan, pengelolaan

kepesertaan dan pelayanan jaminan kepada

peserta/calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya mobil keliling ini

dilakukan dengan berpindah-pindah dari satu

tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhan atau

ada permintaan dari pihak lain. Minimal 2 karyawan

akan ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas

disetiap unitnya.

Selain itu, lanjut Romie, BPJS Ketenagakerjaan

juga dengan menjalin kerja sama dengan berbagai

pihak agar bisa mempunyai jaringan yang luas. Pada

medio Juni 2013 lalu, BPJS Ketenagakerjaan

menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan

yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di sini

Jamsostek akan membuka Jamsostek Service Point

Office (JSPO) di kantor-kantor cabang BRI.

Dalam kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan

menggunakan kantor BRI baik Kantor Cabang,

Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas sampai

dengan Kantor BRI Unit sebagai salah satu service

point office bagi Jamsostek. “Di kantor BRI tersebut

nantinya akan terdapat layanan informasi program

Jamsostek, pendaftaran peserta, pembayaran iuran

maupun pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT),”

terang Romie.

Selain itu, tambahnya, nantinya nasabah BRI

juga akan mendapat pelayanan berupa informasi

tentang program Jamsostek. Selain itu, BRI pun

dapat membantu memberikan formulir pendaftaran

dan brosur-brosur program Jamsostek dan

membantu menerima pengajuan klaim JHT bagi

peserta Jamsostek yang sudah memiliki hak

pengambilan JHT-nya. “Kita juga kerjasama dengan

mitra payment point online banking (PPOB).

Dimana ada sekitar 150 ribu PPOB yang tersebar di

seluruh Indonesia. Ini fisikalnya dalam bentuk loket,

warung, dan biasanya layanan tersebut menyatu

dengan layanan listrik dan air dan biasanya dekat

dengan domisili pekerja,” ujarnya.

“Kami juga bekerjasama dengan beberapa

pemerintahan daerah, yaitu dengan membuka

pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu satu

pintu. Saat ini sudah bekerjasama dengan Pemda

Banda Aceh, dimana seluruh pelayanan terpadunya

persyaratan utamanya harus sudah menjadi peserta

BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi kita sudah terintegrasi

dengan Pemda Banda Aceh,” terang Romie.

BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan kios

elektronik untuk menggaet peserta pekerja bukan

penerima upah atau non formal. Kios elektronik itu

menawarkan pendaftaran kepesertaan secara

mandiri khusus kepada pekerja bukan penerima.

Untuk dapat mendaftarkan diri, calon peserta harus

sudah memiliki elektronik kartu tanda penduduk

atau nomor induk kependudukan dan berusia tidak

lebih dari 65 tahun. “Kios elektronik dan alternatif

pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan disebar di

seluruh kantong-kantong pekerja bukan penerima

upah, seperti penjaga toko, tukang parkir, pedagang

dan lain sebagainya,” imbuh Romi.

Selain kios elektronik, BPJS Ketenagakerjaan

juga menawarkan kemudahan bagi masyarakat

yang ingin mendaftarkan diri lewat aplikasi ponsel

pintar, termasuk juga menempatkan petugas

keliling. Diharapkan, kemudahan ini akan menjaring

lebih banyak peserta non formal.

Romie juga menerangkan, dalam rangka

meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan,

dan transparansi administrasi data dalam pelaporan

bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS

Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode

pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan

Peserta secara Online (SIPP Online) yang

merupakan aplikasi berbasis website yang dapat

dijalankan menggunakan koneksi internet bagi

seluruh perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat pentingnya hal ini, BPJS

Ketenagakerjaan mengharapkan kerjasama dari

pihak perusahaan (HR dan Payroll) untuk dapat

menggunakan aplikasi SIPP Online terbaru sebagai

pengganti cara pelaporan lama yang dilakukan

secara manual.

“Proses sosialisasi SIPP tersebut dilakukan

dengan memberikan penjelasan dan penggunaan

aplikasi SIPP kepada perusahan, dengan memahami

sistem instalisasi aplikasi pada PC sebagai sarana

pengolahan data. Penerapannya cukup mudah,

peserta tinggal download atau meng-copy data

aplikasi yang diberikan pada acara sosialisasi untuk

di instal pada PC dan dijelaskan bagaimana cara

mengoperasikan aplikasi untuk kepentingan

rekonsiliasi,” imbuh Romie. n

Sesuai dengan amanah undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memangku amanat sebagai pelaksana BPJS Ketenagakerjaan diharuskan untuk memiliki kantor layanan di semua kabupaten atau Kota dengan perangkat IT yang lengkap di seluruh Indonesia. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan pun berusaha keras agar bisa menjalankan amanat tersebut dengan maksimal.

DENGAN IT KEMUDAHAN AKSES BISA TERWUJUD

Romie Erfianto, Kepala Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan


Teknologi

ada 2015 merupakan full operation,

bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bisa

men-deliver full operation, maka secara

otomatis informasi teknologi (IT) dalam hal

ini berperan sebagai bisnis partner. Karena sudah

menjadi kapabilitas dan kapasitas IT untuk

mendukung full operation ini.

Secara spesifik, Divisi IT bisa men-deliver

seluruh kebutuhan layanan teknologi untuk

mendukung operasional penuh BPJS

Ketenagakerjaan. “Kami bisa memperluas channel

kami, karena di dalam goals nya adalah any time, any

where, any how. Otomastis seluruh channel ini

distribusi dibuka infrastrukturnya, semata-mata

untuk kemudahan akses peserta ke BPJS

Ketenagakerjaan,” ucap Romie Erfianto, Kepala

Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung full operation, Romie

melanjutkan, ada pelayanan yang kita kembangkan

dan kita bangun untuk kepentingan peserta. Dari sisi

untuk tenaga kerja, ada pendekatannya adalah

bagaimana tenagakerja bisa melakukan akses

dimana saja, berarti channel yang kita buka adalah

channel untuk registrasi atau pendaftaran. “Channel

registrasi ini, maupun channel untuk layanan

informasi ada channel yang sifatnya fisik, seperti

mereka bisa datang langsung ke kantor cabang, ke

mobil keliling yang kita kembangkan,” uajrnya.

Belum lama ini, jelas Romie, BPJS

Ketenagakerjaan meluncurkan 11 Unit Outlet keliling

berbentuk mobil. Peluncuran mobil ini dilakukan

oleh Direktur Utama BPJS Ketenagkerjaan, Elvyn G

Masassya bertempat di Gedung Kantor Pusat BPJS

Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. ke-11

Unit mobil telah disiapkan untuk dioperasionalkan di

setiap Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan

seluruh Indonesia.

Outlet Keliling ini berfungsi membantu Kantor

Operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam

melakukan perluasan kepesertaan, pengelolaan

kepesertaan dan pelayanan jaminan kepada

peserta/calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya mobil keliling ini

dilakukan dengan berpindah-pindah dari satu

tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhan atau

ada permintaan dari pihak lain. Minimal 2 karyawan

akan ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas

disetiap unitnya.

Selain itu, lanjut Romie, BPJS Ketenagakerjaan

juga dengan menjalin kerja sama dengan berbagai

pihak agar bisa mempunyai jaringan yang luas. Pada

medio Juni 2013 lalu, BPJS Ketenagakerjaan

menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan

yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di sini

Jamsostek akan membuka Jamsostek Service Point

Office (JSPO) di kantor-kantor cabang BRI.

Dalam kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan

menggunakan kantor BRI baik Kantor Cabang,

Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas sampai

dengan Kantor BRI Unit sebagai salah satu service

point office bagi Jamsostek. “Di kantor BRI tersebut

nantinya akan terdapat layanan informasi program

Jamsostek, pendaftaran peserta, pembayaran iuran

maupun pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT),”

terang Romie.

Selain itu, tambahnya, nantinya nasabah BRI

juga akan mendapat pelayanan berupa informasi

tentang program Jamsostek. Selain itu, BRI pun

dapat membantu memberikan formulir pendaftaran

dan brosur-brosur program Jamsostek dan

membantu menerima pengajuan klaim JHT bagi

peserta Jamsostek yang sudah memiliki hak

pengambilan JHT-nya. “Kita juga kerjasama dengan

mitra payment point online banking (PPOB).

Dimana ada sekitar 150 ribu PPOB yang tersebar di

seluruh Indonesia. Ini fisikalnya dalam bentuk loket,

warung, dan biasanya layanan tersebut menyatu

dengan layanan listrik dan air dan biasanya dekat

dengan domisili pekerja,” ujarnya.

“Kami juga bekerjasama dengan beberapa

pemerintahan daerah, yaitu dengan membuka

pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu satu

pintu. Saat ini sudah bekerjasama dengan Pemda

Banda Aceh, dimana seluruh pelayanan terpadunya

persyaratan utamanya harus sudah menjadi peserta

BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi kita sudah terintegrasi

dengan Pemda Banda Aceh,” terang Romie.

BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan kios

elektronik untuk menggaet peserta pekerja bukan

penerima upah atau non formal. Kios elektronik itu

menawarkan pendaftaran kepesertaan secara

mandiri khusus kepada pekerja bukan penerima.

Untuk dapat mendaftarkan diri, calon peserta harus

sudah memiliki elektronik kartu tanda penduduk

atau nomor induk kependudukan dan berusia tidak

lebih dari 65 tahun. “Kios elektronik dan alternatif

pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan disebar di

seluruh kantong-kantong pekerja bukan penerima

upah, seperti penjaga toko, tukang parkir, pedagang

dan lain sebagainya,” imbuh Romi.

Selain kios elektronik, BPJS Ketenagakerjaan

juga menawarkan kemudahan bagi masyarakat

yang ingin mendaftarkan diri lewat aplikasi ponsel

pintar, termasuk juga menempatkan petugas

keliling. Diharapkan, kemudahan ini akan menjaring

lebih banyak peserta non formal.

Romie juga menerangkan, dalam rangka

meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan,

dan transparansi administrasi data dalam pelaporan

bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS

Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode

pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan

Peserta secara Online (SIPP Online) yang

merupakan aplikasi berbasis website yang dapat

dijalankan menggunakan koneksi internet bagi

seluruh perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat pentingnya hal ini, BPJS

Ketenagakerjaan mengharapkan kerjasama dari

pihak perusahaan (HR dan Payroll) untuk dapat

menggunakan aplikasi SIPP Online terbaru sebagai

pengganti cara pelaporan lama yang dilakukan

secara manual.

“Proses sosialisasi SIPP tersebut dilakukan

dengan memberikan penjelasan dan penggunaan

aplikasi SIPP kepada perusahan, dengan memahami

sistem instalisasi aplikasi pada PC sebagai sarana

pengolahan data. Penerapannya cukup mudah,

peserta tinggal download atau meng-copy data

aplikasi yang diberikan pada acara sosialisasi untuk

di instal pada PC dan dijelaskan bagaimana cara

mengoperasikan aplikasi untuk kepentingan

rekonsiliasi,” imbuh Romie. n


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Detail Buku

Resensi

SERI PERENCANAANKEUANGAN KELUARGA

MERANCANGPROGRAM PENSIUN

Oleh : Safir Senduk

Format : Soft Cover

ISBN : 9792013008

ISBN13 : 9789792013009

Bahasa : Indonesia

Penerbit : Elex Media Komputindo

Suku Merancang Program Pensiun, dikemas dengan sederhana. Mulai dari cover dengan ilustrasi gambar celengan tanah coklat, disertai uang-uang logam recehan yang berserakan dan buku tabungan bank yang tergeletak di sisinya, berwarna biru. Dengan latarbelakang block warna hijau lumut.


Resensi

Topik yang dibahas

Sementara itu judul buku “MERANCANG

PROGRAM PENSIUN” menggunakan huruf

besar, dengan warna putih menggunakan

font (jenis huruf) seperti Arial, dan size yang

besar serta dibolt. Untuk memberi kesan terhadap

para pembaca judul buku ini yang terpenting, karena

menutup 1/3 bagian tengah dari soft cover.

Secara keseluruhan, mengajak para pekerja

formal maupun informal harus sudah memikirkan dari

awal mereka mulai bekerja, untuk merancang

prograam pensiunnya. Upaya itu sangat mudah dan

ringan dilakukan kalau mereka merancangnya

jauh-jauh hari.

Tidak sesulit ilmu merancang keuangan

perusahaan, atau merancang keuangan untuk

membeli rumah, mobil atau membiayai sekolah anak.

Buku Merancang Program Pensiun ini hanya

menyampaikan cara sederhana menyisihkan uang

recehan –yang lebih kecil dari uang pulsa anda, untuk

kepentingan hari tua / setelah memasuki masa

pensiun.

Buku ini merupakan salah satu buku Serie

Perencanaan Keuangan Keluarga yang ditulis oleh

pakar keuangan keluarga Safir Senduk. Penulis

seringkali diminta menjadi pembicara dalam

seminar-seminar mengenai jurus mengelola

keuangan keluarga, sekaligus memberikan pelatihan

singkat.

Dalam Bukunya yang berjudul “Merancang

Program Pensiun”, Safir Senduk ingin menyadarkan

pembaca –khususnya para pekerja di institusi

pemerintahan maupun swasta, akan pentingnya

merencanakan program pensiun sejak dini. Penulis

memancing pembaca dengan sejumlah pertanyaan.

Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan

terjadi pada penghasilan Anda kelak ketika Anda

sudah tidak lagi bekerja? Sudahkah Anda

mempersiapkannya dan menyusun suatu program

yang bisa menjamin agar Anda bisa tetap

mendapatkan penghasilan walaupun sudah tidak lagi

bekerja?

Buku ini membahas secara lengkap bagaimana

Anda bisa tetap mendapatkan penghasilan kelak

walaupun Anda sudah pensiun. Anda akan diajarkan

bagaimana membuat sendiri Program Pensiun Anda,

dan bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan

yang biasa dilakukan orang dalam mempersiapkan

Masa Pensiun. n

* Bagaimana menghitung perkiraan Biaya Hidup Anda kelak ketika sudah

pensiun?

* Bagaimana caranya agar kebutuhan Biaya Hidup Pensiun tersebut dapat

terpenuhi?

* Apa kelemahan dan kelebihan Program Pensiun yang ada di pasaran saat ini

seperti DPLK, Asuransi Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua BPJS

Ketenagakerjaan?

Buku ini juga dilengkapi dengan panduan tentang bagaimana mengevaluasi

Program Pensiun Anda dari tahun ke tahun, serta bagaimana mengantisipasi

Biaya Kesehatan yang biasanya meningkat pada Masa Pensiun.

Tidak lupa juga dilampiri dengan contoh kasus dan "Kalkulator Program

Pensiun" yang akan memudahkan Anda melakukan perhitungan.


























- disukai.

















penuh pada usia 60.

Skema Umum Lain

















masa depan.

















































tertentu.












per bulan.



























Relasi

Menjadi peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya perusahaan memberikan perlindungan dan jaminan hari tua kepada karyawannya. Kalau karyawannya terjamin masa depannya, otomatis produktifitasnya akan meningkat.

PT. Daya Mitra Serasi merupakan salah satu

anak perusahaan dari Group TRAC Astra,

yang berperan menangani dan mengelola

driver TRAC di seluruh Indonesia. “Saat ini,

jumlah driver TRAC sekitar 9 ribu orang yang

tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Masrana,

Direkrtur PT Daya Mitra Serasi.

Dalam menjalankan roda bisnisnya, Masrana

menjelaskan, PT Daya Mitra Serasi selalu berpegang

teguh kepada asas good corporate governance

(GCG). Dan menurutnya, fondasi yang

membesarkan bisnis Group TRAC Astra karena

memegang teguh asas good corporate governance

dan penerapan asas GCG tersebut menurun ke

seluruh anak perusahaannya termasuk PT Daya

Mitra Serasi. “Sampai saat ini, kita selalu

mengimplementasikan yang namanya GCG,”

ujarnya.

Terkait dengan kepesertaan TRAC Astra di

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan, Masrana memaparkan, hal

tersebut merupakan salah satu implementasi dari

GCG. Apalagi, menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan hal yang diwajibkan oleh

undang-undang (UU) yang berlaku, pasti akan

dilakukan. “Prinsip kita, ingin menerapkan GCG di

perusahaan Astra Group,” ucapnya.

Apalagi, lanjutnya, perusahaannya memang

sudah berhubungan cukup lama dengan BPJS

Ketenagakerjaan. Bahkan, hubungan ini sudah

terjalin dari dulu, sewaktu masih bernama Astek lalu

berubah menjadi Jamsostek dan kini

bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Dan perusahaannya juga sudah beberapa kali

menerima penghargaan dari BPJS

Ketenagakerjaan, salah satunya sebagai

perusahaan yang taat membayar iuran tepat waktu.

Saat ini, Menurut Masrana, perusahaannya

sudah mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi

peserta program jaminan pensiun. Walaupun boleh

dibilang sangat mendadak, tapi karena

perusahannya memang memegang prinsip akan

taat pada setiap peraturan pemerintah, maka

semua karyawan TRAC Astra Group di daftarkan

dalam program jaminan pensiun.

Akhirnya, pada bulan Juli 2015, sekitar 9 ribu

karyawan TRAC Astra Group di seluruh Indonesia,

semuanya sudah terdaftar menjadi peserta

program jaminan pensiun. “Berkat kerja tim, kami

akhirnya bisa mendaftarkan seluruh karyawan

perusahaan untuk ikut program jaminan pensiun,”

tuturnya.

Dan ternyata, lanjut Masrana, TRAC Astra

Group merupakan perusahaan satu-satunya yang

mendaftar pertamakali menjadi peserta program

jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Makanya

kemudian, perusahaannya dipanggil oleh BPJS

Ketenagakerjaan ketika mengadakan gathering di

Balai Kartini, Jakarta. Di acara gathering tersebut,

TRAC Astra Group mendapatkan penghargaan

sebagai perusahaan yang mendaftar pertamakali di

program jaminan pensiun.

Menurut Masrana, keberhasilan perusahaannya

mendaftarkan sebagai peserta program jaminan

pensiun BPJS Ketenagakerjaan, karena memang

sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu

kepada seluruh karyawan.

Apalagi lanjutnya, perusahaannya selalu

melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh

karyawan. Termasuk untuk program jaminan

pensiun, perusahaannya juga sudah melakukan

sosialisasi dengan seluruh karyawan. Komunikasi

diperlukan, karena program jaminan pensiun ini

akan memotong gaji mereka untuk dibayarkan ke

BPJS Ketenagakerjaan. “Karena akan ada potongan

terhadap gaji mereka, maka kita sosialisasikan

terlebih dahulu,” terang Masrana.

Masrana pun memaparkan, alasan

perusahaannya mendaftrakan seluruh karyawannya

menjadi peserta program jaminan pensiun, selain

karena ingin menerapkan prinsip GCG, juga ingin

memberikan perlindungan kepada seluruh

karyawannya. Perlindungan dan perhatian

perusahaan terhadap karyawan, lanjutnya,

diterapkan dalam bentuk konkritnya, yaitu

memberikan jaminan pensiun. Jadi, bukan sekadar

jargon-jargon saja bahwa karyawan merupakan

asset perusahaan yang harus diperhatikan tapi

tidak ada wujud nyatanya. “Kita terapkan itu dan

kita implementasikan dalam bentuk memberikan

jaminan pensiun kepada seluruh karyawan TRAC,”

ungkapnya.

Karena menurutnya, karyawan adalah mitra,

partner dan merupakan asset perusahaan yang

sangat berharga. “Kita tahu, tanpa karyawan

perusahaan tidak bisa berjalan. Begitu juga

sebaliknya, tanpa perusahaan karyawan juga tidak

akan mempunyai penghasilan,” tutur Masrana.

Masrana berkeyakinan, kalau karyawan itu

merasa terlindungi. Mereka akan bekerja dengan

nyaman dan sepenuh hati. Kalau sudah seperti itu,

karyawan akan loyal terhadap perusahaan. Tinggal

bagaimana karyawan tersebut bisa lebih produktif.

Kalau karyawan produktif, tentu akan

meningkatkan kinerja perusahaan. “Dengan adanya

perlindungan dalam bentuk jaminan pensiun, kami

yakin karyawan akan bekerja dengan baik,”

tuturnya.

Bagi Masrana, pemberian jaminan untuk masa

depan menjadi faktor penentu karyawan nyaman

bekerja. Salah satunya, program jaminan pensiun

yang merupakan jaminan untuk masa depan.

Menurutnya, kalau bekerja tapi masih ragu akan

jaminan untuk masa depan, maka kerjanya tidak

akan produktif. Salah satu solusi untuk mengatasi

hal tersebut, adalah ikut dalam program jaminan

pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. “Dan saya

sangat mendukung program ini diterapkan kepada

seluruh perusahaan di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Masrana, mendaftarkan seluruh

karyawan dalam program jaminan pensiun, salah

satu tujuannya untuk meningkatkan produktifitas

karyawan. “Kalau karyawan produktifitasnya

meningkat, otomatis perusahaan pun pasti akan

menuai panen dalam bentuk peningkatan

keuntungan,” pungkasnya. n

PROGRAM JAMINAN PENSIUNUNTUK MENINGKATKANPRODUKTIFITAS KARYAWAN


Relasi

T. Daya Mitra Serasi merupakan salah satu

anak perusahaan dari Group TRAC Astra,

yang berperan menangani dan mengelola

driver TRAC di seluruh Indonesia. “Saat ini,

jumlah driver TRAC sekitar 9 ribu orang yang

tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Masrana,

Direkrtur PT Daya Mitra Serasi.

Dalam menjalankan roda bisnisnya, Masrana

menjelaskan, PT Daya Mitra Serasi selalu berpegang

teguh kepada asas good corporate governance

(GCG). Dan menurutnya, fondasi yang

membesarkan bisnis Group TRAC Astra karena

memegang teguh asas good corporate governance

dan penerapan asas GCG tersebut menurun ke

seluruh anak perusahaannya termasuk PT Daya

Mitra Serasi. “Sampai saat ini, kita selalu

mengimplementasikan yang namanya GCG,”

ujarnya.

Terkait dengan kepesertaan TRAC Astra di

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan, Masrana memaparkan, hal

tersebut merupakan salah satu implementasi dari

GCG. Apalagi, menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan hal yang diwajibkan oleh

undang-undang (UU) yang berlaku, pasti akan

dilakukan. “Prinsip kita, ingin menerapkan GCG di

perusahaan Astra Group,” ucapnya.

Apalagi, lanjutnya, perusahaannya memang

sudah berhubungan cukup lama dengan BPJS

Ketenagakerjaan. Bahkan, hubungan ini sudah

terjalin dari dulu, sewaktu masih bernama Astek lalu

berubah menjadi Jamsostek dan kini

bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Dan perusahaannya juga sudah beberapa kali

menerima penghargaan dari BPJS

Ketenagakerjaan, salah satunya sebagai

perusahaan yang taat membayar iuran tepat waktu.

Saat ini, Menurut Masrana, perusahaannya

sudah mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi

peserta program jaminan pensiun. Walaupun boleh

dibilang sangat mendadak, tapi karena

perusahannya memang memegang prinsip akan

taat pada setiap peraturan pemerintah, maka

semua karyawan TRAC Astra Group di daftarkan

dalam program jaminan pensiun.

Akhirnya, pada bulan Juli 2015, sekitar 9 ribu

karyawan TRAC Astra Group di seluruh Indonesia,

semuanya sudah terdaftar menjadi peserta

program jaminan pensiun. “Berkat kerja tim, kami

akhirnya bisa mendaftarkan seluruh karyawan

perusahaan untuk ikut program jaminan pensiun,”

tuturnya.

Dan ternyata, lanjut Masrana, TRAC Astra

Group merupakan perusahaan satu-satunya yang

mendaftar pertamakali menjadi peserta program

jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Makanya

kemudian, perusahaannya dipanggil oleh BPJS

Ketenagakerjaan ketika mengadakan gathering di

Balai Kartini, Jakarta. Di acara gathering tersebut,

TRAC Astra Group mendapatkan penghargaan

sebagai perusahaan yang mendaftar pertamakali di

program jaminan pensiun.

Menurut Masrana, keberhasilan perusahaannya

mendaftarkan sebagai peserta program jaminan

pensiun BPJS Ketenagakerjaan, karena memang

sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu

kepada seluruh karyawan.

Apalagi lanjutnya, perusahaannya selalu

melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh

karyawan. Termasuk untuk program jaminan

pensiun, perusahaannya juga sudah melakukan

sosialisasi dengan seluruh karyawan. Komunikasi

diperlukan, karena program jaminan pensiun ini

akan memotong gaji mereka untuk dibayarkan ke

BPJS Ketenagakerjaan. “Karena akan ada potongan

terhadap gaji mereka, maka kita sosialisasikan

terlebih dahulu,” terang Masrana.

Masrana pun memaparkan, alasan

perusahaannya mendaftrakan seluruh karyawannya

menjadi peserta program jaminan pensiun, selain

karena ingin menerapkan prinsip GCG, juga ingin

memberikan perlindungan kepada seluruh

karyawannya. Perlindungan dan perhatian

perusahaan terhadap karyawan, lanjutnya,

diterapkan dalam bentuk konkritnya, yaitu

memberikan jaminan pensiun. Jadi, bukan sekadar

jargon-jargon saja bahwa karyawan merupakan

asset perusahaan yang harus diperhatikan tapi

tidak ada wujud nyatanya. “Kita terapkan itu dan

kita implementasikan dalam bentuk memberikan

jaminan pensiun kepada seluruh karyawan TRAC,”

ungkapnya.

Karena menurutnya, karyawan adalah mitra,

partner dan merupakan asset perusahaan yang

sangat berharga. “Kita tahu, tanpa karyawan

perusahaan tidak bisa berjalan. Begitu juga

sebaliknya, tanpa perusahaan karyawan juga tidak

akan mempunyai penghasilan,” tutur Masrana.

Masrana berkeyakinan, kalau karyawan itu

merasa terlindungi. Mereka akan bekerja dengan

nyaman dan sepenuh hati. Kalau sudah seperti itu,

karyawan akan loyal terhadap perusahaan. Tinggal

bagaimana karyawan tersebut bisa lebih produktif.

Kalau karyawan produktif, tentu akan

meningkatkan kinerja perusahaan. “Dengan adanya

perlindungan dalam bentuk jaminan pensiun, kami

yakin karyawan akan bekerja dengan baik,”

tuturnya.

Bagi Masrana, pemberian jaminan untuk masa

depan menjadi faktor penentu karyawan nyaman

bekerja. Salah satunya, program jaminan pensiun

yang merupakan jaminan untuk masa depan.

Menurutnya, kalau bekerja tapi masih ragu akan

jaminan untuk masa depan, maka kerjanya tidak

akan produktif. Salah satu solusi untuk mengatasi

hal tersebut, adalah ikut dalam program jaminan

pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. “Dan saya

sangat mendukung program ini diterapkan kepada

seluruh perusahaan di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Masrana, mendaftarkan seluruh

karyawan dalam program jaminan pensiun, salah

satu tujuannya untuk meningkatkan produktifitas

karyawan. “Kalau karyawan produktifitasnya

meningkat, otomatis perusahaan pun pasti akan

menuai panen dalam bentuk peningkatan

keuntungan,” pungkasnya. n


TETAP SEHATDI USIA TUA

Tips

Tubuh manusia pada usia tua akan mengalami banyak penurunan fungsi organ tubuh. Selain itu, manusia di usia tua akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.

Usia tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu,

harus dilakukan upaya agar di usia tua tetap

terjaga kesehatan baik jasmani maupun

rohani. Sejumlah informasi menyebutkan

bahwa banyak risiko penyakit yang menyertai usia tua,

seperti serebrovaskular, ginjal, paru-paru, hati dan

lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah

datangnya penyakit dan gangguan kesehatan pada

usia tua. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui

pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

Pencegahan primer merupakan upaya yang

dilakukan untuk menghindari atau menunda

munculnya penyakit atau gangguan kesehatan.

Pencegahan primer terhadap penyakit jantung dan

pembuluh darah dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut: (a) berhenti merokok, (b) rajin berolahraga,

(c) menjaga berat badan normal, (d) menurunkan

kolesterol, dan (e) mengelola tingkat stres.

Pencegahan primer terhadap penyakit kanker

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a)

mengurangi bahkan menghentikan aktivitas merokok,

(b) melakukan diet tinggi serat dan rendah lemak, dan

(c) melakukan pemeriksaan pap smear (bagi wanita).

Sedangkan, pencegahan primer terhadap

penyakit osteoporosis dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut: (a) memperbanyak konsumsi kalsium,

(b) melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga

kepadatan tulang.

Selanjutnya, pencegahan sekunder dilakukan

untuk mengetahui sejak dini adanya penyakit yang

berpotensi membahayakan tubuh supaya penyakit

tersebut bisa segera dicegah atau diatasi.

Pencegahan sekunder terhadap penyakit kanker

dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan

pap smear setiap 1-3 tahun sekali, pemeriksaan

payudara setiap bulan setelah mengalami menstruasi,

mamografi setiap tahun pasca melewati usia 40 tahun

(bagi wanita). Kemudian, melakukan pemeriksaan

rectal atau colok dubur setiap tahunnya pada usia di

atas 40 tahun, pemeriksaan kolesterol tiap 3-5 tahun,

pemeriksaan elektrokardiogram, serta pemeriksaan

tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun

dan setiap tahun pasca berusia 40 tahun.

Adapun pencegahan tersier sebagai upaya

pencegahan penyakit harus dilakukan secara saksama.

Pada umumnya, berbagai macam penyakit kronik

degeneratif memerlukan kedisiplinan dan ketekunan

dalam diet atau latihan jasmani. Demikian pula di dalam

pengobatannya memerlukan waktu cukup, bahkan

selama bertahun-tahun, sehingga diperlukan

kesabaran. Selain kesabaran juga diperlukan

konsistensi dan tekad yang kuat untuk menjaga kondisi

tubuh agar tetap dalam keadaan sehat dan bugar pada

usia tua.

Selain dilakukan upaya pencegahan agar

terhindar dari penyakit juga perlu dilakukan aktivitas

rutin yang dilakukan sehari-hari untuk menjaga tubuh

agar tetap sehat di usia tua. Tujuh aktivitas yang harus

dilakukan agar tubuh tetap sehat di usia tua adalah

sebagai berikut:

(1) Berjalan kaki secara rutin setiap pagi. Berjalan

kaki selama sekitar 30 menit setiap pagi

merupakan salah satu jenis olahraga ringan yang

menyehatkan bagi anda yang berusia tua.

(2) Tidur lebih awal di malam hari. Tidur di malam

hari sangat penting bagi semua orang, terlebih

bagi anda yang berusia tua. Kamar tidur agar

dibuat senyaman mungkin, kosongkan pikiran,

matikan televisi, dan jauhkan handphone dari

jangkauan agar anda dapat cepat tidur lelap dan

nyenyak.

(3) Mengkonsumsi buah-buahan dan aneka sayuran

sehat. Tubuh memerlukan berbagai nutrisi dan

vitamin, terlebih hal ini perlu mendapat perhatian

serius bagi anda yang memasuki usia tua. Aneka

buah dan sayuran sangat baik untuk mencukupi

kebutuhan nutrisi dan vitamin serta serat yang

diperlukan oleh tubuh.

(4) Selalu mencoba hal-hal yang baru. Kemampuan

memori atau mengingat otak pada usia tua

makin menurun. Untuk itu perlu dilakukan

berbagai hal baru yang dapat melatih dan

mengasah kemampuan otak, seperti mengisi

teka-teki silang, berjalan melewati rute yang

belum pernah dilalui, dan lain-lain.

(5) Mengontrol tingkat stress agar tidak semakin

meningkat. Memasuki usia tua mungkin mulai

merasa kesepian dan ditinggal oleh orang-orang

yang dicintai. Kondisi seperti ini dapat

meningkatkan stres dan depresi yang pada

gilirannya dapat menimbulkan gangguan

kesehatan jasmani maupun rohani. Untuk

mengatasi hal ini, banyak sumber yang

memberikan solusi, yaitu agar banyak melalukan

silaturahmi, bersosialisasi dengan tetangga atau

teman baru maupun bergabung pada komunitas

yang disenangi.

(6) Melakukan aktivitas atau kegiatan hobi yang

menyenangkan dan menyehatkan. Seiring

dengan memasuki usia tua atau telah pensiun

dari pekerjaan akan banyak waktu luang yang

anda miliki. Waktu luang tersebut perlu diisi

dengan berbagai aktivitas atau kegiatan hobi

yang menyenangkan dan menyehatkan, seperti

berlibur ke tempat yang indah, berkebun

tanaman hias, memelihara ikan dan lain-lain.

(7) Berpikiran positif saat menginjak usia tua. Jangan

biarkan berbagai pikiran negatif meracuni pikiran

anda. Gunakan masa tua untuk membahagiakan

orang lain di sekitar anda. Dengan demikian,

anda dapat hidup tenang dan bahagia di tengah

lingkungan masyarakat yang anda tempati.

Pada usia tua dapat menyengkan apabila dapat

menjaga kondisi tubuhnya selalu sehat dan terhindar dari

penyakit. Beberapa penyakit yang diderita di usia tua

sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai gaya

hidup yang tidak sehat yang dilakukan pada saat masih

muda. Oleh karena itu, gaya hidup sehat harus dilakukan

sejak masih muda agar kita tetap sehat di usia tua. n


Tips

sia tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu,

harus dilakukan upaya agar di usia tua tetap

terjaga kesehatan baik jasmani maupun

rohani. Sejumlah informasi menyebutkan

bahwa banyak risiko penyakit yang menyertai usia tua,

seperti serebrovaskular, ginjal, paru-paru, hati dan

lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah

datangnya penyakit dan gangguan kesehatan pada

usia tua. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui

pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

Pencegahan primer merupakan upaya yang

dilakukan untuk menghindari atau menunda

munculnya penyakit atau gangguan kesehatan.

Pencegahan primer terhadap penyakit jantung dan

pembuluh darah dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut: (a) berhenti merokok, (b) rajin berolahraga,

(c) menjaga berat badan normal, (d) menurunkan

kolesterol, dan (e) mengelola tingkat stres.

Pencegahan primer terhadap penyakit kanker

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a)

mengurangi bahkan menghentikan aktivitas merokok,

(b) melakukan diet tinggi serat dan rendah lemak, dan

(c) melakukan pemeriksaan pap smear (bagi wanita).

Sedangkan, pencegahan primer terhadap

penyakit osteoporosis dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut: (a) memperbanyak konsumsi kalsium,

(b) melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga

kepadatan tulang.

Selanjutnya, pencegahan sekunder dilakukan

untuk mengetahui sejak dini adanya penyakit yang

berpotensi membahayakan tubuh supaya penyakit

tersebut bisa segera dicegah atau diatasi.

Pencegahan sekunder terhadap penyakit kanker

dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan

pap smear setiap 1-3 tahun sekali, pemeriksaan

payudara setiap bulan setelah mengalami menstruasi,

mamografi setiap tahun pasca melewati usia 40 tahun

(bagi wanita). Kemudian, melakukan pemeriksaan

rectal atau colok dubur setiap tahunnya pada usia di

atas 40 tahun, pemeriksaan kolesterol tiap 3-5 tahun,

pemeriksaan elektrokardiogram, serta pemeriksaan

tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun

dan setiap tahun pasca berusia 40 tahun.

Adapun pencegahan tersier sebagai upaya

pencegahan penyakit harus dilakukan secara saksama.

Pada umumnya, berbagai macam penyakit kronik

degeneratif memerlukan kedisiplinan dan ketekunan

dalam diet atau latihan jasmani. Demikian pula di dalam

pengobatannya memerlukan waktu cukup, bahkan

selama bertahun-tahun, sehingga diperlukan

kesabaran. Selain kesabaran juga diperlukan

konsistensi dan tekad yang kuat untuk menjaga kondisi

tubuh agar tetap dalam keadaan sehat dan bugar pada

usia tua.

Selain dilakukan upaya pencegahan agar

terhindar dari penyakit juga perlu dilakukan aktivitas

rutin yang dilakukan sehari-hari untuk menjaga tubuh

agar tetap sehat di usia tua. Tujuh aktivitas yang harus

dilakukan agar tubuh tetap sehat di usia tua adalah

sebagai berikut:

(1) Berjalan kaki secara rutin setiap pagi. Berjalan

kaki selama sekitar 30 menit setiap pagi

merupakan salah satu jenis olahraga ringan yang

menyehatkan bagi anda yang berusia tua.

(2) Tidur lebih awal di malam hari. Tidur di malam

hari sangat penting bagi semua orang, terlebih

bagi anda yang berusia tua. Kamar tidur agar

dibuat senyaman mungkin, kosongkan pikiran,

matikan televisi, dan jauhkan handphone dari

jangkauan agar anda dapat cepat tidur lelap dan

nyenyak.

(3) Mengkonsumsi buah-buahan dan aneka sayuran

sehat. Tubuh memerlukan berbagai nutrisi dan

vitamin, terlebih hal ini perlu mendapat perhatian

serius bagi anda yang memasuki usia tua. Aneka

buah dan sayuran sangat baik untuk mencukupi

kebutuhan nutrisi dan vitamin serta serat yang

diperlukan oleh tubuh.

(4) Selalu mencoba hal-hal yang baru. Kemampuan

memori atau mengingat otak pada usia tua

makin menurun. Untuk itu perlu dilakukan

berbagai hal baru yang dapat melatih dan

mengasah kemampuan otak, seperti mengisi

teka-teki silang, berjalan melewati rute yang

belum pernah dilalui, dan lain-lain.

(5) Mengontrol tingkat stress agar tidak semakin

meningkat. Memasuki usia tua mungkin mulai

merasa kesepian dan ditinggal oleh orang-orang

yang dicintai. Kondisi seperti ini dapat

meningkatkan stres dan depresi yang pada

gilirannya dapat menimbulkan gangguan

kesehatan jasmani maupun rohani. Untuk

mengatasi hal ini, banyak sumber yang

memberikan solusi, yaitu agar banyak melalukan

silaturahmi, bersosialisasi dengan tetangga atau

teman baru maupun bergabung pada komunitas

yang disenangi.

(6) Melakukan aktivitas atau kegiatan hobi yang

menyenangkan dan menyehatkan. Seiring

dengan memasuki usia tua atau telah pensiun

dari pekerjaan akan banyak waktu luang yang

anda miliki. Waktu luang tersebut perlu diisi

dengan berbagai aktivitas atau kegiatan hobi

yang menyenangkan dan menyehatkan, seperti

berlibur ke tempat yang indah, berkebun

tanaman hias, memelihara ikan dan lain-lain.

(7) Berpikiran positif saat menginjak usia tua. Jangan

biarkan berbagai pikiran negatif meracuni pikiran

anda. Gunakan masa tua untuk membahagiakan

orang lain di sekitar anda. Dengan demikian,

anda dapat hidup tenang dan bahagia di tengah

lingkungan masyarakat yang anda tempati.

Pada usia tua dapat menyengkan apabila dapat

menjaga kondisi tubuhnya selalu sehat dan terhindar dari

penyakit. Beberapa penyakit yang diderita di usia tua

sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai gaya

hidup yang tidak sehat yang dilakukan pada saat masih

muda. Oleh karena itu, gaya hidup sehat harus dilakukan

sejak masih muda agar kita tetap sehat di usia tua. n


HRClinic

Tentang Pengasuh Rubrik:

Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris

Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku

Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis

dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang

tersertifikasi Senior Professional in Human Resource (SPHR) dari

Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.

Halo salam sejahtera Pak Brian,

Saya Sita tinggal di Depok. Saya bekerja

mengelola surat-menyurat dan arsip di suatu

perusahaan BUMN. Sampai sekarang saya sudah 5

tahun bekerja dan merasa jenuh. Sebenarnya saya

menyukai tempat kerja saya, atasan saya sabar dan

saya akrab dengan rekan kerja. Bagaimana ya agar

kita lebih termotivasi bekerja? Tolong masukannya

ya Pak.

Jawab

Terima kasih Bu Sita untuk pertanyaannya,

setiap karyawan pernah mengalami menurunnya

motivasi kerja. Biasanya disebabkan oleh kebosanan,

butuh tantangan atau ingin mencoba sesuatu yang

baru. Namun bila kita hanya menuruti mood semata,

kita akan mengalami penyesalan karena bisa saja

sebenarnya kita hanya butuh istirahat sejenak untuk

menghilangkan kejenuhan. Berikut tips dari saya

untuk meningkatkan motivasi kerja:

Motivasi terbaik untuk bekerja yaitu motivasi

yang berasal dari tugas dan pekerjaan itu sendiri.

Karena menyukai apa yang dikerjakan, maka tugas

tersebut sudah merupakan sumber motivasi orang

yang mengerjakannya. Carilah hal yang paling

menyenangkan dari pekerjaan anda sehingga anda

selalu suka pekerjaan anda.

Carilah motif anda bekerja. Motif merupakan

alasan yang mendasari suatu sikap atau tindakan.

Motif membuat bekerja lebih antusias dan

melakukan suatu kegiatan menjadi bersemangat.

Misalnya setelah anda gajian akan membeli baju baru

atau liburan bersama keluarga.

Ciptakan imbalan dan hukuman bagi diri anda

dalam bekerja. Berilah imbalan bila berhasil

mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, misalnya

makan siang di restoran. Sebaliknya bila anda gagal

mencapai target anda hanya makan siang di warteg.

Bila anda merasa pekerjaan anda sulit, harus

berhubungan dengan banyak orang atau

menghadapi pelanggan yang mengeluh, anda dapat

fokus pada pengembangan diri anda untuk

membuat anda bersemangat. Menghadapi pekerjaan

yang sulit minimal memberikan seseorang keahlian

atau mengembangkan diri menjadi lebih terampil

berempati, sabar, komunikatif dan percaya diri.

Pengembangan diri anda akan membawa anda ke

jabatan yang lebih tinggi dengan tanggungjawab

lebih besar.

Ubah suasana kerja untuk membuat anda

bersemangat. Dengan mendengarkan musik sambil

bekerja atau merubah dekorasi tempat kerja maka

kebosanan dapat dikurangi. Beberapa tempat kerja

memperbolehkan karyawannya mendekorasi meja

kerjanya, membolehkan karyawan membawa

boneka kesayangan dan membawa akuarium.

Semoga tips di atas dapat bermanfaat

membuat Ibu kembali termotivasi bekerja.

ibuan pekerja di berbagai daerah

menggelar unjuk rasa menuntut agar

pemerintah segera merevisi Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Jaminan Hari Tua (PP-JHT). Para pekerja menilai

regulasi baru tentang JHT tersebut tidak sesuai

dengan aspirasi dan keinginan mereka.

Unjuk rasa antara lain digelar para pekerja di

depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat, di Jalan

P. Hasan Mustofa No. 39, Bandung, 11 Agustus 2015.

Diperkirakan sekitar 3.500 orang pekerja mengikuti

unjuk rasa tersebut. Mereka adalah pengurus dan

perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil

Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Kabupaten Bandung,

Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Kota

Bandung, dan Sukabumi.

Mereka mengibarkan poster, spanduk, baliho,

bendera, dan atribut lainnya, sambil berorasi

menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menolak PP

No. 46 Tahun 2015 tentang JHT. Kedua, meminta

selama masa transisi revisi Peraturan Pemerintah

No. 46 Tahun 2015, pencairan Jaminan Hari Tua

(JHT) bagi pekerja yang mengundurkan

diri/pensiun/PHK tetap mengacu kepada

kepesertaan lima tahun masa tunggu satu bulan.

Ketiga, menolak iuran pensiun sebesar 3 persen.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

(KSPI) Jawa Barat, Roy Jinto, menilai PP-JHT

memuat aturan yang sangat merugikan para

pekerja. Dalam PP tersebut antara lain tercantum

bahwa JHT baru bisa diambil setelah sepuluh tahun

kepesertaan. Mereka menuntut agar selama masa

transisi sambil menunggu hasil revisi tetap

diberlakukan peraturan lama dan mereka bisa

mencairkan jaminan hari tuanya.

Aksi unjuk rasa para pekerja di Bandung

tersebut merupakan aksi kedua. Sebelumnya,

mereka melakukan aksi yang sama di Jakarta pada 3

Juli 2015. Sementara itu, para pekerja di Solo

mendesak pemerintah segera merevisi UU No. 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) dan PP No. 46 Tahun 2015 yang

melandasi model baru pencairan JHT.

Peraturan baru PP-JHT antara lain mengatur

pengambilan JHT setelah masa kepesertaan 10

tahun dengan pengambilan JHT hanya 10% dari

saldo dan 30% untuk pembiayaan perumahan. Saldo

JHT baru bisa diambil penuh setelah memasuki usia

56 tahun. Para pekerja menilai peraturan tersebut

sangat merugikan mereka.

Para pekerja menilai pemerintah dan BPJS

Ketenagakerjaan sebelumnya tidak transparan

dalam menyosialisasikan program baru tersebut.

Mereka menilai PP baru tersebut ditandatangani

tanggal 29 Juni 2015 dan dua hari kemudian

langsung beroperasi tanpa sosialisasi.

Regulasi tentang JHT yang baru dinilai para

pekerja sangat tidak menguntungkan bagi peserta

program JHT BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK

atau berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun. Sebab,

pekerja harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk

dapat mencairkan JHT secara total. Sementara itu,

pada umumnya perusahaan menerapkan batas

pensiun 55 tahun. Dengan demikian, peserta

program JHT minimal harus menunggu setahun

untuk dapat mengambil haknya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

(KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa pekerja

menginginkan aturan mengenai JHT yang

disebutkan dalam PP-JHT untuk direvisi.

Menurutnya, pencairan dana JHT baru bisa diambil

setelah 10 tahun kepesertaan terlalu lama dan

nilainya hanya 10 persen dari saldo terlalu kecil.

Sementara sisa dari saldo JHT baru bisa diambil

ketika memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun.

Hal tersebut dinilai tidak adil bagi pekerja

karena dana tersebut merupakan iuran dari pekerja

dan pengusaha. Said Iqbal menginginkan aturan

JHT seperti aturan yang lama, yaitu 100 persen dari

saldo JHT dapat diambil dalam waktu 5 tahun

kepesertaan.

Menyikapi polemik tentang PP-JHT tersebut,

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri

memastikan akan segera melakukan revisi.

Menurutnya, revisi akan segera dilakukan karena

memang terdapat kesenjangan kepastian kerja dan

sistem pesangon.

Menurut Dhakiri, dalam PP tersebut sebenarnya

pemerintah tidak mengambil langkah yang salah,

tapi diakui terdapat fakta di lapangan berupa

kesenjangan untuk beberapa profesi. Kesenjangan

tersebut berkaitan dengan kepastian kerja dan

sistem pesangon untuk beberapa profesi. Kondisi di

lapangan masih banyak pekerja yang belum

mendapat kepastian status pekerjaan pada suatu

perusahaan.

Kenyataan di lapangan sering dijumpai pekerja

baru mendapakan pesangon setelah tiga atau

empat bulan setelah PHK, atau menerima pesangom

tidak penuh. Oleh karena itu, pemerintah akan

menekankan agar PP tersebut nantinya dapat

memberikan pengecualian kepada para pekerja

yang terkena PHK, sehingga mereka bisa

mencairkan tabungan JHT paling lambat satu bulan

setelah keluar dari perusahaan tempat mereka

bekerja.

Menurut Direktur Umum dan Sumber Daya

Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan, Amri Yusuf,

untuk menyelesaikan kontroversi PP JHT tersebut,

pemerintah tampil cukup sigap. Presiden Jokowi

bersama Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri dan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G

Masassya langsung rapat untuk mencari solusi

terbaik bagi kepentingan program dan pekerja.

Sikap Presiden Jokowi yang akan merevisi PP JHT

menunjukkan kebijaksanaan beliau sebagai

pemimpin tertinggi di negeri ini. Revisi dilakukan

bukan karena PP No. 46 Tahun 2015 keliru,

sebagaimana yang banyak diduga oleh publik.

Revisi dilakukan agar PP tersebut lebih aspiratif.

Amri Yusuf menambahkan, untuk sementara

ada dua opsi yang sedang ditimbang atau dikaji

pemerintah untuk menuntaskan kisruh PP JHT.

Pertama, dana JHT bisa diambil seluruhnya apabila

pekerja dikenai PHK, meninggalkan Indonesia untuk

selamanya, dan berhenti sebagai peserta program

tersebut. Kedua, dana bisa dicairkan sebesar 30

persen dari total saldo pekerja jika sudah menjadi

peserta minimal selama 10 tahun. Sisa dana JHT

sebesar 70 persen bisa diambil saat pekerja

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat

tetap total. n

BAGAIMANA AGAR LEBIHTERMOTIVASI BEKERJA?


NewsFeed

MENYIKAPI POLEMIKJAMINAN HARI TUA

Para pekerja di Indonesia belum sepenuhnya menerima Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan

Hari Tua. Mereka menuntut agar peraturan yang belum lama dikeluarkan pemerintah tersebut agar segera direvisi.

Ribuan pekerja di berbagai daerah


















































































kepesertaan.






sistem pesangon.









perusahaan.










bekerja.


























tetap total. n




















































































kepesertaan.






sistem pesangon.









perusahaan.










bekerja.


























tetap total. n

NewsFeed


Tawa



















































































kepesertaan.






sistem pesangon.









perusahaan.










bekerja.


























tetap total. n

Sejarah Ir. Soekarno Di sebuah SMA, sedang berlangsung pelajaran

Sejarah. Mereka sedang mempelajari tentang sejarah

Kemerdekaan Indonesia.

Bu Nani : Anak-anak,, apa ada yang tahu siapa yang

membacakan pidato kemerdekaan waktu dulu?

Usro : Saayyaaa buu,,saya tauu

Bu Nani : Iya Usro, siapa nama yang

membacakannya?

Usro : Kalo menurut saya sih, setelah saya fikirkan itu

ada beberapa tokoh, namun setelah saya

pertimbangkan dengan matang-matang, bahwa

yang membacakan proklamasi kemerdekaan itu

adalah Ir. Soekarno, bu..betul,,??

Bu Nani : Panjang sekali jawabanmu nak. Tapi

jawabanmu itu benar sekali Usro.

Nah sekarang coba kamu ceritakan tentang Sejarah

Ir.Soekarno!!

Otong : Enggg,,enggak ah bu gak mauuuu!!

Bu Nani : Loh,,?? Kenapa emangnyaa,,??

Otong : Soalnya gini bu,,kata Kakek saya tuh gak baik

kalau ngomongin orang yang sudah nggak ada bu,,,!!

MenyontekPak guru: Pak, si Budi anak Bapak kerjaannya

nyontek.

Pak Bejo: Gak mungkin pak Guru, wong anakku

pinter kok.

Pak guru: Buktinya hasil ulangan sejarah ini pak

Pak Bejo: Coba pak Guru buktikan.

Pak guru: ini hasil ulangan Budi dan Rudi, anak yang

disebelahnya. Coba Bapak perhatikan. Pertanyaan

pertama, siapa nama Presiden RI pertama? Si Rudi

menjawab Bung Karno, anak Bapak juga Bung Karno.

Pak Bejo: Semua orang juga tau kalo presiden

pertama kita itu Bung Karno. Jadi gak mungkin dong

hanya karena jawaban yang sama, terus anak saya

nyontek.

Pak guru: Oke… kita lanjutkan pak Bejo. Pertanyaan

kedua, kapan Indonesia merdeka? Si Rudi jawab 17

Agustus 1945 dan anak bapak juga menjawab sama.

Ini pasti karena Budi nyontek Rudi pak, saya yakin itu

Pak Bejo: Wah Pak Guru ini gak objektif ia , wong

kenyataannya emang begitu kok anak saya dituduh

nyontek! Saya gak terima !

Pak guru: Sabar Pak Bejo, mari kita cek lagi pada

pertanyaan ketiga, kapan terjadinya Perang Paderi

Coba bapak perhatikan jawaban mereka berdua. Si

Rudi Jawab, “Mana Saya Tau?”.. Dan anak Bapak

Jawabannya “Apalagi Saya?”

Pak Bejo:????????

Lambang Burung GarudaSeorang murid Sekolah Dasar yang mempunyai

sifat kritis bertanya kepada gurunya.

Murid : "Pak, kenapa lambang negara kita burung

garuda?"

Guru : "Karena sesuai dengan hari kemerdekaan

kita, 17 Agustus 1945, 17 adalah jumlah bulu di

sayap, 08 (Agustus) adalah jumlah bulu di ekor,

dan 45 adalah jumlah bulu yang berada di leher."

Murid :"Lalu mengapa negara kita merdeka tanggal

17 Agustus bukan tanggal yang lain, tanggal 02

Januari misalnya...?"

Guru : "Ehmmm, karena kalau kita merdeka tanggal

02 Januari maka lambang negara kita bukan lagi

burung garuda melainkan capung, dengan dua

sayap dan satu ekor."


BANYAK CARASOSIALISAKANPROGRAMJAMINAN SOSIAL

sayaTanya

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi,

Jawa Barat, beberapa waktu lalu,

memberikan santunan kepada kepada 159

anak yatim dan dhuafa di Yayasan Baitul

Muslimin, Jakamulya, Bekasi Selatan. Penyerahan

santunan tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi

kepada masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri

dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada acara penyerahan santunan tersebut,

masyarakat diperkenalkan program “Tanya Saya”.

Melalui program “Tanya Saya”, masyarakat

dipersilahkan bertanya apa saja terkait dengan

program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS

Ketenagakerjaan. Masyarakat bisa bertanya

bagaimana cara menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan, baik sebagai seorang pekerja

perusahaan atau sebagai seorang wiraswasta.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa

siapa saja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,

baik karyawan yang bekerja formal di perusahaan

maupun pekerja nonformal. Bahkan di sekitar kawasan

Jakamulya, Bekasi, banyak tukang ojek yang

bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain kepesertaan, juga disosialisasikan program

BPJS Ketenagakerjaan yang disebut “Return To Work”

(RTW). Dalam program ini seorang karyawan yang

mengalami kecelakaan kerja dapat dikembalikan untuk

bekerja setelah pulih dari kondisi kesehatannya meski

mengalami cacat fisik.

Di Jakarta, sosialisasi program jaminan sosial yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak

dilakukan dengan mengadakan acara di titik

keramaian. Program jaminan pensiun (JP) untuk

pekerja swasta yang digulirkan mulai 1 Juli 2015,

misalnya, disosialisasikan pada saat hari bebas

kendaraan bermotor (car free day) serta melalui

program “Tanya Saya” di tempat umum.

Program jaminan sosial seperti program JP

sangat penting disosialisasikan karena merupakan

kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang

melakukan kegiatan ekonomi, apa pun profesinya.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM).

Sementara itu, di Semarang, sosialisasi melalui

program “Tanya Saya” dilakukan di Taman Marga

Satwa Mangkang. Acara yang diselenggarakan di

Semarang, beberapa waktu lalu, tersebut mendapat

sambutan positif dari pengunjung. Sebanyak 20 orang

yang mendaftar pertama sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan diberikan stimulus gratis iuran

pertama.

Selain itu, pengunjung yang mendaftar juga dapat

kesempatan gratis berfoto bersama satwa atau

berkeliling dengan menunggangi gajah. Kegiatan

tersebut merupakan salah satu upaya

memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus

mengajak masyarakat untuk menjadi peserta.

Sosialisasi perlu terus dilakukan kepada seluruh

lapisan masyarakat mengingat masih banyak warga

masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan. Kantor Cabang BPJS

Ketenagakerjaan Kota Semarang, Jawa Tengah, pada

tahun 2015 ini tidak hanya fokus dengan pekerja

penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima

upah, seperti tukang ojek, petani, dan lainnya.

Di Jember, sosialisasi melalui program “Tanya

Saya” dilakukan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

Jember, Jawa Timur, dengan cara mendekati para

pekerja bukan penerima upah di Pasar Tanjung,

Jember. Pada acara tersebut disosialisasikan empat

program perlindungan jaminan sosial yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan

Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sosialisasi di Pasar Tanjung disambut positif

masyarakat pekerja terutama para para pedagang.

Dengan hanya menyisihkan uang Rp 46.200 per bulan

atau Rp 1.600 per hari, maka para pedagang bisa

mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Jika terjadi

kecelakaan kerja maka biaya pengobatan dan

perawatan di rumah sakit ditanggung maksimal Rp 20

juta, santunan kematian sebesar Rp 68,5 juta, dan

sudah termasuk santunan berkala Rp 4,8 juta serta

biaya uang kubur Rp 2 juta. Sedangkan untuk Jaminan

Kematian diberikan santunan sebesar Rp 21 juta,

apabila berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang

program Jaminan Kecelakaan Kerja yang lama. Namun

dengan mengacu PP terbaru yakni PP No. 44 tahun

2015, tentang Jaminan Kerja, maka biaya pengobatan

dan perawatan akan ditanggung rumah sakit sampai

sembuh, sesuai dengan kebutuhan medis.

Sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

bukan hanya menarik bagi para pedagang, tetapi juga

banyak tukang ojeg, supir angkot, warung rokok,

warung kopi, pedagang asongan dan lain-lainnya yang

merupakan pekerja bukan penerima upah atau

informal ikut bergabung. Para pedagang di Pasar

Tanjung bersyukur karena dengan adanya program

tersebut mereka memiliki keamanan dan perlindungan

dalam melakukan pekerjaannya.

Di Bengkulu, sosialisasi kampanye “Tanya Saya”

dilakukan di pusat keramaian Kota Bengkulu.

Sosialisasi ini merupakan program komunikasi

pemasaran yang dilakukan demi mendukung kegiatan

akuisi kepesertaan dengan beberapa pesan penting

yang disampaikan secara terus-menerus kepada

pemangku kepentingan dan masyarakat. Sosialisasi

Kampanye Tanya Saya bertujuan agar masyarakat bisa

lebih dekat dengan BPJS Ketenagakerjaan serta

mengetahui secara detail tentang program yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada acara sosialisasi yang di gelar di halaman

depan parkir Bengkulu Indah Mall (BIM) dan kawasan

Sport Center, pada 19 April 2015, mengusung tema

“Return to Work” menggelar berbagai kegiatan

meliputi senam sehat, pemberian kuis berhadiah dan

pembagian brosur kampanye Tanya Saya bersama

loper koran. Masyarakat sangat antusias mengikuti

jalannya acara, terlihat hampir 300 ratus pengunjung

yang datang mengikuti kegiatan ini.

Selanjutnya, sosialisasi bertajuk “Tanya Saya” di

Kota Dumai dilakukan di pasar tradisional Bunda Sri

Mersing di Jalan Pulau Dayung, Dumai, pada tanggal 18

April 2015. Sebelumnya kegiatan serupa sudah

dilaksanakan di Jaya Mukti dan pusat perbelanjaan

modern Ramayana di Jalan Jenderal Sudirman Dumai.

Sosialisasi “Tanya Saya” ini bertujuan

memberikan pamahaman bagi masyarakat tentang

manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui

manfaat yang sangat besar menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan. n

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki cara sendiri untuk mensosialisasikan program jaminan sosial kepada masyarakat. Ada sosialisasi yang dilakukan melalui pemberian santunan kepada anak yatim, menggelar acara di titik keramaian, memberi kesempatan berfoto gratis dengan satwa di kebun binatang, mendekati pedagang di pasar dan lain-lain.


sayaTanya

antor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi,

Jawa Barat, beberapa waktu lalu,

memberikan santunan kepada kepada 159

anak yatim dan dhuafa di Yayasan Baitul

Muslimin, Jakamulya, Bekasi Selatan. Penyerahan

santunan tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi

kepada masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri

dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada acara penyerahan santunan tersebut,

masyarakat diperkenalkan program “Tanya Saya”.

Melalui program “Tanya Saya”, masyarakat

dipersilahkan bertanya apa saja terkait dengan

program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS

Ketenagakerjaan. Masyarakat bisa bertanya

bagaimana cara menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan, baik sebagai seorang pekerja

perusahaan atau sebagai seorang wiraswasta.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa

siapa saja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,

baik karyawan yang bekerja formal di perusahaan

maupun pekerja nonformal. Bahkan di sekitar kawasan

Jakamulya, Bekasi, banyak tukang ojek yang

bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain kepesertaan, juga disosialisasikan program

BPJS Ketenagakerjaan yang disebut “Return To Work”

(RTW). Dalam program ini seorang karyawan yang

mengalami kecelakaan kerja dapat dikembalikan untuk

bekerja setelah pulih dari kondisi kesehatannya meski

mengalami cacat fisik.

Di Jakarta, sosialisasi program jaminan sosial yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak

dilakukan dengan mengadakan acara di titik

keramaian. Program jaminan pensiun (JP) untuk

pekerja swasta yang digulirkan mulai 1 Juli 2015,

misalnya, disosialisasikan pada saat hari bebas

kendaraan bermotor (car free day) serta melalui

program “Tanya Saya” di tempat umum.

Program jaminan sosial seperti program JP

sangat penting disosialisasikan karena merupakan

kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang

melakukan kegiatan ekonomi, apa pun profesinya.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM).

Sementara itu, di Semarang, sosialisasi melalui

program “Tanya Saya” dilakukan di Taman Marga

Satwa Mangkang. Acara yang diselenggarakan di

Semarang, beberapa waktu lalu, tersebut mendapat

sambutan positif dari pengunjung. Sebanyak 20 orang

yang mendaftar pertama sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan diberikan stimulus gratis iuran

pertama.

Selain itu, pengunjung yang mendaftar juga dapat

kesempatan gratis berfoto bersama satwa atau

berkeliling dengan menunggangi gajah. Kegiatan

tersebut merupakan salah satu upaya

memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus

mengajak masyarakat untuk menjadi peserta.

Sosialisasi perlu terus dilakukan kepada seluruh

lapisan masyarakat mengingat masih banyak warga

masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan. Kantor Cabang BPJS

Ketenagakerjaan Kota Semarang, Jawa Tengah, pada

tahun 2015 ini tidak hanya fokus dengan pekerja

penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima

upah, seperti tukang ojek, petani, dan lainnya.

Di Jember, sosialisasi melalui program “Tanya

Saya” dilakukan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

Jember, Jawa Timur, dengan cara mendekati para

pekerja bukan penerima upah di Pasar Tanjung,

Jember. Pada acara tersebut disosialisasikan empat

program perlindungan jaminan sosial yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan

Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sosialisasi di Pasar Tanjung disambut positif

masyarakat pekerja terutama para para pedagang.

Dengan hanya menyisihkan uang Rp 46.200 per bulan

atau Rp 1.600 per hari, maka para pedagang bisa

mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Jika terjadi

kecelakaan kerja maka biaya pengobatan dan

perawatan di rumah sakit ditanggung maksimal Rp 20

juta, santunan kematian sebesar Rp 68,5 juta, dan

sudah termasuk santunan berkala Rp 4,8 juta serta

biaya uang kubur Rp 2 juta. Sedangkan untuk Jaminan

Kematian diberikan santunan sebesar Rp 21 juta,

apabila berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang

program Jaminan Kecelakaan Kerja yang lama. Namun

dengan mengacu PP terbaru yakni PP No. 44 tahun

2015, tentang Jaminan Kerja, maka biaya pengobatan

dan perawatan akan ditanggung rumah sakit sampai

sembuh, sesuai dengan kebutuhan medis.

Sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

bukan hanya menarik bagi para pedagang, tetapi juga

banyak tukang ojeg, supir angkot, warung rokok,

warung kopi, pedagang asongan dan lain-lainnya yang

merupakan pekerja bukan penerima upah atau

informal ikut bergabung. Para pedagang di Pasar

Tanjung bersyukur karena dengan adanya program

tersebut mereka memiliki keamanan dan perlindungan

dalam melakukan pekerjaannya.

Di Bengkulu, sosialisasi kampanye “Tanya Saya”

dilakukan di pusat keramaian Kota Bengkulu.

Sosialisasi ini merupakan program komunikasi

pemasaran yang dilakukan demi mendukung kegiatan

akuisi kepesertaan dengan beberapa pesan penting

yang disampaikan secara terus-menerus kepada

pemangku kepentingan dan masyarakat. Sosialisasi

Kampanye Tanya Saya bertujuan agar masyarakat bisa

lebih dekat dengan BPJS Ketenagakerjaan serta

mengetahui secara detail tentang program yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada acara sosialisasi yang di gelar di halaman

depan parkir Bengkulu Indah Mall (BIM) dan kawasan

Sport Center, pada 19 April 2015, mengusung tema

“Return to Work” menggelar berbagai kegiatan

meliputi senam sehat, pemberian kuis berhadiah dan

pembagian brosur kampanye Tanya Saya bersama

loper koran. Masyarakat sangat antusias mengikuti

jalannya acara, terlihat hampir 300 ratus pengunjung

yang datang mengikuti kegiatan ini.

Selanjutnya, sosialisasi bertajuk “Tanya Saya” di

Kota Dumai dilakukan di pasar tradisional Bunda Sri

Mersing di Jalan Pulau Dayung, Dumai, pada tanggal 18

April 2015. Sebelumnya kegiatan serupa sudah

dilaksanakan di Jaya Mukti dan pusat perbelanjaan

modern Ramayana di Jalan Jenderal Sudirman Dumai.

Sosialisasi “Tanya Saya” ini bertujuan

memberikan pamahaman bagi masyarakat tentang

manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui

manfaat yang sangat besar menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan. n


Sakit Kepala

atau Vertigo?

SehatInfo

Jika pusing memburuk, ini dapat

menyebabkan gejala akan pingsan atau

syncope. Kadang-kadang pusing dapat

menyebabkan mual dan muntah. Pusing

jenis ini salah satu penyebabnya adalah vertigo. Yuk,

kita kenali perbedaan antara sakit kepala biasa dan

vertigo.

VertigoVertigo adalah perasaan bahwa Anda, atau

sekitar Anda bergerak berputar-putar, tapi

sesungguhnya tak ada gerakan nyata yang terjadi.

Anda mungkin merasa berputar, jatuh, atau mau

jatuh ke jurang. Jika vertigonya parah, akan sangat

mual dan muntah. Anda mungkin sulit berjalan atau

berdiri, kehilangan keseimbangan dan jatuh.

Vertigo terjadi saat ada konflik antara

sinyal-sinyal yang dikirim ke otak, oleh berbagai

keseimbangan dan sistem, yang merasakan posisi

tertentu dari tubuh. Otak menggunakan input dari

empat sistem sensor untuk menjaga indra agar

seimbang dan orientasi terhadap sekeliling Anda.

• Penglihatan memberi informasi tentang posisi

dan gerakan yang tercipta. Ini adalah bagian

penting dari mekanisme keseimbangan, dan

sering menolak informasi dari sistem indra

keseimbangan yang lain.

• Saraf-saraf sensor di sendi-sendi mengijinkan

otak menjaga trek posisi kaki, lengan, dan

batang tubuh. Tubuh secara otomatis mampu

untuk membuat perubahan kecil pada postur

yang membantu menjaga keseimbangan

(proprioception).

• Sensasi tekanan kulit memberi informasi,

tentang posisi tubuh dan gerakan, terkait

dengan gaya berat.

• Bagian di telinga dalam (labirin), termasuk

saluran-saluran semicircular, mengandung

sel-sel khusus yang mendeteksi gerakan dan

perubahan posisi. Cedera atau penyakit pada

telinga dalam, dapat mengirim sinyal-sinyal

yang salah ke otak, mengindikasikan

mekanisme keseimbangan pada (labirin), saat

mendeteksi gerakan. Jika sinyal-sinyal yang

salah berkonflik dengan sinyal-sinyal dari

keseimbangan lain, dan dari posisi pusat tubuh,

vertigo mungkin terjadi.

Penyebab umum vertigo:

• Gangguan pada telinga dalam, seperti benign

paroxysmal positional vertigo (BPPV), penyakit

Maniere, vestibular neuritis, atau labyrinthis.

• Cedera pada telinga atau kepala.

• Migren yang parah, memperburuk sakit kepala

yang sudah terjadi – dengan vertigo, mual,

muntah, dan sensitif terhadap cahaya, suara,

dan bau.

• Turunnya aliran darah melalui arteri yang

mensuplai darah di dasar otak (vertebrobasilar

insufficiency).

Penyebab lain vertigo, tapi ini jarang terjadi

adalah:

• Pertumbuhan non kanker di area belakang

gendang telinga (cholesteatoma).

• Tumor dan kanker otak yang menyebar ke

bagian tubuh lain (metastatis).

• Pertolongan medis harus segera dilakukan jika

vertigo yang terjadi diikuti hilangnya fungsi di

salah satu bagian tubuh, masalah pada otak –

seperti stroke atau transient ischemic attack

(TIA).

• Alkohol dan beberapa obat, baik yang

diresepkan oleh dokter atau yang tidak, dapat

menyebabkan sakit kepala atau vertigo.

Masalah ini mungkin berkembang dari:

- Terlalu banyak minum obat.

- Interaksi alkohol dan obat.

- Salah minum obat atau penyalahgunaan

obat-obatan dan alkohol.

- Intoksifikasi obat-obatan atau efek-efek

penolakan terhadap suatu obat.

Jika Anda mengalami sakit kepala hebat,

segeralah pergi ke dokter.

Sakit Kepala BiasaSakit kepala atau pusing dapat terjadi di segala

usia, tapi lebih umum dialami orang dewasa. Pusing

umumnya datang sewaktu-waktu, dan biasanya

tidak disebabkan oleh hal serius. Ini sering

disebabkan karena kejadian turunnya tekanan

darah, atau karena aliran darah ke kepala yang

terjadi, saat seseorang bangun tiba-tiba dari posisi

duduk atau tidur (orthostatic hypotension).

Pusing dapat disebabkan oleh banyak hal,

misalnya:

• Alergi tertentu.

• Penyakit seperti flu.

• Muntah, diare, demam, dan penyakit lain

yang menyebabkan dehidrasi.

• Bernafas sangat cepat dan sangat dalam

(hyperventilation).

• Kecemasan dan stres.

• Merokok, alkohol, atau narkoba.

Penyebab pusing yang lebih serius adalah

pendarahan. Kebanyakan, lokasi pendarahan dan

kebutuhan perawatan medis dapat diketahui

dengan jelas. Tapi kadang, terjadi pendarahan yang

tidak tampak (occult bleeding). Seseorang mungkin

mengalami pendarahan kecil di saluran cerna

selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tanpa

menyadari adanya pendarahan. Saat ini terjadi,

gejala yang dirasakan mungkin adalah pusing dan

kelelahan. Menstruasi yang sangat banyak

mengeluarkan darah, juga dapat menyebabkan

pusing tipe ini (occult bleeding).

Penyebab yang tidak umum dari pusing adalah

ritme jantung yang abnormal (arrhythmia), yang

dapat menyebabkan perasaan akan pingsan

(syncope). Perasaan akan pingsan yang tak dapat

dijelaskan akan diperiksa oleh dokter. Pasien dapat

mencek detak jantungnya sendiri dengan

memeriksa nadi tangannya.

Banyak obat yang diresepkan dokter atau obat

bebas yang dapat menyebabkan pusing atau

vertigo. Parah tidaknya pusing atau vertigo yang

disebabkan oleh obat-obat tertentu – bervariasi.

(*webMD)

Anda sering sakit kepala? Seberapa parahkah? Sakit kepala

ringan biasanya cepat hilang atau membaik jika si penderita

berbaring dan minum obat bebas pereda pusing.


SehatInfo

ika pusing memburuk, ini dapat

menyebabkan gejala akan pingsan atau

syncope. Kadang-kadang pusing dapat

menyebabkan mual dan muntah. Pusing

jenis ini salah satu penyebabnya adalah vertigo. Yuk,

kita kenali perbedaan antara sakit kepala biasa dan

vertigo.

VertigoVertigo adalah perasaan bahwa Anda, atau

sekitar Anda bergerak berputar-putar, tapi

sesungguhnya tak ada gerakan nyata yang terjadi.

Anda mungkin merasa berputar, jatuh, atau mau

jatuh ke jurang. Jika vertigonya parah, akan sangat

mual dan muntah. Anda mungkin sulit berjalan atau

berdiri, kehilangan keseimbangan dan jatuh.

Vertigo terjadi saat ada konflik antara

sinyal-sinyal yang dikirim ke otak, oleh berbagai

keseimbangan dan sistem, yang merasakan posisi

tertentu dari tubuh. Otak menggunakan input dari

empat sistem sensor untuk menjaga indra agar

seimbang dan orientasi terhadap sekeliling Anda.

• Penglihatan memberi informasi tentang posisi

dan gerakan yang tercipta. Ini adalah bagian

penting dari mekanisme keseimbangan, dan

sering menolak informasi dari sistem indra

keseimbangan yang lain.

• Saraf-saraf sensor di sendi-sendi mengijinkan

otak menjaga trek posisi kaki, lengan, dan

batang tubuh. Tubuh secara otomatis mampu

untuk membuat perubahan kecil pada postur

yang membantu menjaga keseimbangan

(proprioception).

• Sensasi tekanan kulit memberi informasi,

tentang posisi tubuh dan gerakan, terkait

dengan gaya berat.

• Bagian di telinga dalam (labirin), termasuk

saluran-saluran semicircular, mengandung

sel-sel khusus yang mendeteksi gerakan dan

perubahan posisi. Cedera atau penyakit pada

telinga dalam, dapat mengirim sinyal-sinyal

yang salah ke otak, mengindikasikan

mekanisme keseimbangan pada (labirin), saat

mendeteksi gerakan. Jika sinyal-sinyal yang

salah berkonflik dengan sinyal-sinyal dari

keseimbangan lain, dan dari posisi pusat tubuh,

vertigo mungkin terjadi.

Penyebab umum vertigo:

• Gangguan pada telinga dalam, seperti benign

paroxysmal positional vertigo (BPPV), penyakit

Maniere, vestibular neuritis, atau labyrinthis.

• Cedera pada telinga atau kepala.

• Migren yang parah, memperburuk sakit kepala

yang sudah terjadi – dengan vertigo, mual,

muntah, dan sensitif terhadap cahaya, suara,

dan bau.

• Turunnya aliran darah melalui arteri yang

mensuplai darah di dasar otak (vertebrobasilar

insufficiency).

Penyebab lain vertigo, tapi ini jarang terjadi

adalah:

• Pertumbuhan non kanker di area belakang

gendang telinga (cholesteatoma).

• Tumor dan kanker otak yang menyebar ke

bagian tubuh lain (metastatis).

• Pertolongan medis harus segera dilakukan jika

vertigo yang terjadi diikuti hilangnya fungsi di

salah satu bagian tubuh, masalah pada otak –

seperti stroke atau transient ischemic attack

(TIA).

• Alkohol dan beberapa obat, baik yang

diresepkan oleh dokter atau yang tidak, dapat

menyebabkan sakit kepala atau vertigo.

Masalah ini mungkin berkembang dari:

- Terlalu banyak minum obat.

- Interaksi alkohol dan obat.

- Salah minum obat atau penyalahgunaan

obat-obatan dan alkohol.

- Intoksifikasi obat-obatan atau efek-efek

penolakan terhadap suatu obat.

Jika Anda mengalami sakit kepala hebat,

segeralah pergi ke dokter.

Sakit Kepala BiasaSakit kepala atau pusing dapat terjadi di segala

usia, tapi lebih umum dialami orang dewasa. Pusing

umumnya datang sewaktu-waktu, dan biasanya

tidak disebabkan oleh hal serius. Ini sering

disebabkan karena kejadian turunnya tekanan

darah, atau karena aliran darah ke kepala yang

terjadi, saat seseorang bangun tiba-tiba dari posisi

duduk atau tidur (orthostatic hypotension).

Pusing dapat disebabkan oleh banyak hal,

misalnya:

• Alergi tertentu.

• Penyakit seperti flu.

• Muntah, diare, demam, dan penyakit lain

yang menyebabkan dehidrasi.

• Bernafas sangat cepat dan sangat dalam

(hyperventilation).

• Kecemasan dan stres.

• Merokok, alkohol, atau narkoba.

Penyebab pusing yang lebih serius adalah

pendarahan. Kebanyakan, lokasi pendarahan dan

kebutuhan perawatan medis dapat diketahui

dengan jelas. Tapi kadang, terjadi pendarahan yang

tidak tampak (occult bleeding). Seseorang mungkin

mengalami pendarahan kecil di saluran cerna

selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tanpa

menyadari adanya pendarahan. Saat ini terjadi,

gejala yang dirasakan mungkin adalah pusing dan

kelelahan. Menstruasi yang sangat banyak

mengeluarkan darah, juga dapat menyebabkan

pusing tipe ini (occult bleeding).

Penyebab yang tidak umum dari pusing adalah

ritme jantung yang abnormal (arrhythmia), yang

dapat menyebabkan perasaan akan pingsan

(syncope). Perasaan akan pingsan yang tak dapat

dijelaskan akan diperiksa oleh dokter. Pasien dapat

mencek detak jantungnya sendiri dengan

memeriksa nadi tangannya.

Banyak obat yang diresepkan dokter atau obat

bebas yang dapat menyebabkan pusing atau

vertigo. Parah tidaknya pusing atau vertigo yang

disebabkan oleh obat-obat tertentu – bervariasi.

(*webMD)


Wisdom

Masih terngiang di telinga seluruh rakyat

Indonesia, lengkingan perintah

komandaan upacara untuk mengenang

para pahlawan, dalam setiap upacara

Hari Kemerdekaan 17 an atau upacara Hari Pahlawan

10 November. “Mengheningkan cipta di mulai...”

Suasana senyap terpecah oleh lamat-lamat musik

dan lagu Mengheningkan Cipta – Ciptaan T.Prawit, :

Dengan seluruh angkasa raya memuji

Pahlawan negara

Nan gugur remaja diribaan bendera

Bela nusa bangsa

Kau kukenang wahai bunga putra bangsa

Kau Cahya pelita

Bagi Indonesia merdeka....

Dulu, setiap kali lagu itu dikumandangkan saat

upacara, akan menciptakan suasana sakral yang

menyebabkan bulu kuduk anak bangsa yang

mendengarnya berdiri. Dan, bahkan acapkali

mereka yang hanyut mengenang jasa para

pahlawan, tak jarang yang meneteskan air mata.

Upacara mengheningkan cipta itu, semula

diselenggarakan untuk mengenang jasa para

pahlawan yang telah rela mengorbankan harta dan

nyawanya untuk memperjuangkan serta

mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu,

pemerintah pun telah mencanangkan Hari

Pahlawan, pada tanggal 10 November.

Tanggal ditetapkan sebagai Hari Pahlawan

dipilih hari H peristiwa perjuangan heroik tentara

rakyat, 70 tahun silam. Ketika tentara rakyat

Indonesia berhasil menghadang invasi tentara

sekutu Inggris dan Belanda yang akan masuk

kembali di Surabaya.

Kendati tentara rakyat Indonesia hanya

memiliki beberapa pucuk senjata api, selebihnya

menggunakan bambu runcing. Mereka berani

berhadapan dengan tentara sekutu yang bersejata

modern. Rakyat dan Bangsa Indonesia tidak

pernah melupakan perjuangan heroik Bung Tomo,

yang membakar semangat rakyat lewat

siaran-siarannya radionya, kala itu.

Setiap tahun rakyat dan bangsa Indonesia

mengenang jasa para pahlawan perang

kemerdekaan. Namun, mutu peringatan

mengenang jasa pahlawan menurun dari waktu ke

waktu. Rakyat dan bangsa Indonesia – khususnya

generasi muda, sudah makin tidak mampu

menghayati makna mengenang jasa para pahlawan.

Peringatan yang dilakukan sekarang cenderung

bersifat seremonial.

Tugas generasi muda saat ini adalah memberi

makna baru kepahlawanan dalam mengisi

kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan

berarti orang yang menonjol karena keberanian dan

pengorbanannya dalam membela kebenaran dan

bermakna untuk kepentingan orang banyak.

Seperti halnya, Andre Graff, orang asing asal

Perancis yang mengabdikan hidupnya buat

masyarakat Sumba. Sudah sepuluh tahun, pria

baya berprofesi pilot balon gas itu tinggal di

wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Membantu

masyarakat Sumba untuk mendapatkan air bersih.

Sejak tahun 2005 sd 2012, sudah lebih 60 sumur

air bersih digali untuk masyarakat Sumaba Timur

dan Barat.

Tanpa berhenti bekerja, dia terus menggali

sumur air bersih, dengan biaya sendiri serta

bantuan dari lembaga kemanusian internasional.

Hingga pria baya itu di juluki “Andre Sumur”,

tekadnya untuk membantu masyarakat Sumba

bermula karena rasa prihatin melihat ibu-ibu di

daerah tandus itu, untuk mendapatkan air bersih

harus berjalan 2-3 jam.

Di Kampung Ledetadu, Sumba Barat dan juga

Kampung Woru Wora, tempat tinggal Andre

selama bertualang sebagai penggali sumur di

berbagai tempat di Sumba. Kerja kerasnya tanpa

menuntut imbalan, untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan air bersih – sehingga Ia dianggap

pahlawan di Sumba dengan julukan amaenudu –

orang yang baik hati.

Selain Andre, ada banyak orang yang juga

mengabdikan hidupnya untuk negeri ini, khusus

melestarikan lingkungan. Namanya, H Chaerudin

yang akrab disebut Mang Idin (59 tahun), sudah

puluhan tahun menjaga kebersihan dan

menghijaukan bantaran sepanjang Kali

Pesangrahan, yang mengalir mulai dari hulu – di kaki

Gunung Pangrango, sampai muara di Teluk

Jakarta, sepanjang 136 Km.

Pada dekade 80 an, sangat jauh berbeda –

dengan masa lalu. Sepanjang Sungai Pesanggrahan

banyak menjadi tempat pembuangan sampah,

limbah industri rumah tangga. Kondisi bantaran kali

menjadi kumuh – tidak ada tanaman, dan airnya

yang dulu jernih berubah manjadi hitam dan bau.

Kondisi sungai yang memprihatinkan itu

membuat Mang Idin terpanggil untuk menjaga,

menghijaukan kembali, serta melestarikan. Bahkan,

Mang Udin sempat membangun Kelompok

Kelompok Tani Lingkungan Hidup (KTLH) Sangga

Buana, pada tahun 1998, mengajak para petani

untuk menghijaukan bantara kali Pesanggrahan.

Bersama rekan-rekannya di KTLH, Mang Idin

mampu menghijaukan kembali Sungai

Pesanggrahan. Mereka berhasil menanam 40 ribuan

pohon produktif di sepanjang bantaran kali.

Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya

kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah,

kembali mengalir jernih, hingga Ikan-ikan bisa hidup

dan berkembang biak.

Atas kerja kerasnya, pengorbanannya, dan

ketulusannya menjaga kelestarian Sungai

pesanggrahan. Mang Idin pun yang dijuluki

Pahlawan Penghijauan yang tidak sekedar

merehabilitasi dan melakukan konservasi alam,

tetapi juga berhasil meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar bantaran kali. Sehingga mereka

bisa hidup dari kegiatan bertani dan beternak.

Pasca kemerdekaan, bangsa kita berharap

muncul banyak pahlawan dalam segala bidang

kehidupan, seperti halnya Andre Sumur dan Mang

Idin. Pahlawan-pahlawan yang mau mewujudkan

Indonesia yang damai, yang adil dan demokratis,

serta Indonesia yang sejahtera. Tidak semata

tentara – ABRI, yang menjaga wilayah NKRI.

Seperti juga obsesi Direktur Utama (Dirut)

BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, yang

disampaikannya dalam pidato memperingati Hari

Kemerdekaan, tahun lalu. Ia menghendaki seluruh

karyawan BPJS Ketenagakerjaan hendaknya

menjadi pahlawan, yang bekerja keras dengan tulus

ikhlas, jujur, serta siap mengorbankan diri untuk

mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. n

MAKNA PAHLAWANDI MASA KINI

foto: iki-saiin.blogspot.co.id


Wisdom

asih terngiang di telinga seluruh rakyat

Indonesia, lengkingan perintah

komandaan upacara untuk mengenang

para pahlawan, dalam setiap upacara

Hari Kemerdekaan 17 an atau upacara Hari Pahlawan

10 November. “Mengheningkan cipta di mulai...”

Suasana senyap terpecah oleh lamat-lamat musik

dan lagu Mengheningkan Cipta – Ciptaan T.Prawit, :

Dengan seluruh angkasa raya memuji

Pahlawan negara

Nan gugur remaja diribaan bendera

Bela nusa bangsa

Kau kukenang wahai bunga putra bangsa

Kau Cahya pelita

Bagi Indonesia merdeka....

Dulu, setiap kali lagu itu dikumandangkan saat

upacara, akan menciptakan suasana sakral yang

menyebabkan bulu kuduk anak bangsa yang

mendengarnya berdiri. Dan, bahkan acapkali

mereka yang hanyut mengenang jasa para

pahlawan, tak jarang yang meneteskan air mata.

Upacara mengheningkan cipta itu, semula

diselenggarakan untuk mengenang jasa para

pahlawan yang telah rela mengorbankan harta dan

nyawanya untuk memperjuangkan serta

mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu,

pemerintah pun telah mencanangkan Hari

Pahlawan, pada tanggal 10 November.

Tanggal ditetapkan sebagai Hari Pahlawan

dipilih hari H peristiwa perjuangan heroik tentara

rakyat, 70 tahun silam. Ketika tentara rakyat

Indonesia berhasil menghadang invasi tentara

sekutu Inggris dan Belanda yang akan masuk

kembali di Surabaya.

Kendati tentara rakyat Indonesia hanya

memiliki beberapa pucuk senjata api, selebihnya

menggunakan bambu runcing. Mereka berani

berhadapan dengan tentara sekutu yang bersejata

modern. Rakyat dan Bangsa Indonesia tidak

pernah melupakan perjuangan heroik Bung Tomo,

yang membakar semangat rakyat lewat

siaran-siarannya radionya, kala itu.

Setiap tahun rakyat dan bangsa Indonesia

mengenang jasa para pahlawan perang

kemerdekaan. Namun, mutu peringatan

mengenang jasa pahlawan menurun dari waktu ke

waktu. Rakyat dan bangsa Indonesia – khususnya

generasi muda, sudah makin tidak mampu

menghayati makna mengenang jasa para pahlawan.

Peringatan yang dilakukan sekarang cenderung

bersifat seremonial.

Tugas generasi muda saat ini adalah memberi

makna baru kepahlawanan dalam mengisi

kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan

berarti orang yang menonjol karena keberanian dan

pengorbanannya dalam membela kebenaran dan

bermakna untuk kepentingan orang banyak.

Seperti halnya, Andre Graff, orang asing asal

Perancis yang mengabdikan hidupnya buat

masyarakat Sumba. Sudah sepuluh tahun, pria

baya berprofesi pilot balon gas itu tinggal di

wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Membantu

masyarakat Sumba untuk mendapatkan air bersih.

Sejak tahun 2005 sd 2012, sudah lebih 60 sumur

air bersih digali untuk masyarakat Sumaba Timur

dan Barat.

Tanpa berhenti bekerja, dia terus menggali

sumur air bersih, dengan biaya sendiri serta

bantuan dari lembaga kemanusian internasional.

Hingga pria baya itu di juluki “Andre Sumur”,

tekadnya untuk membantu masyarakat Sumba

bermula karena rasa prihatin melihat ibu-ibu di

daerah tandus itu, untuk mendapatkan air bersih

harus berjalan 2-3 jam.

Di Kampung Ledetadu, Sumba Barat dan juga

Kampung Woru Wora, tempat tinggal Andre

selama bertualang sebagai penggali sumur di

berbagai tempat di Sumba. Kerja kerasnya tanpa

menuntut imbalan, untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan air bersih – sehingga Ia dianggap

pahlawan di Sumba dengan julukan amaenudu –

orang yang baik hati.

Selain Andre, ada banyak orang yang juga

mengabdikan hidupnya untuk negeri ini, khusus

melestarikan lingkungan. Namanya, H Chaerudin

yang akrab disebut Mang Idin (59 tahun), sudah

puluhan tahun menjaga kebersihan dan

menghijaukan bantaran sepanjang Kali

Pesangrahan, yang mengalir mulai dari hulu – di kaki

Gunung Pangrango, sampai muara di Teluk

Jakarta, sepanjang 136 Km.

Pada dekade 80 an, sangat jauh berbeda –

dengan masa lalu. Sepanjang Sungai Pesanggrahan

banyak menjadi tempat pembuangan sampah,

limbah industri rumah tangga. Kondisi bantaran kali

menjadi kumuh – tidak ada tanaman, dan airnya

yang dulu jernih berubah manjadi hitam dan bau.

Kondisi sungai yang memprihatinkan itu

membuat Mang Idin terpanggil untuk menjaga,

menghijaukan kembali, serta melestarikan. Bahkan,

Mang Udin sempat membangun Kelompok

Kelompok Tani Lingkungan Hidup (KTLH) Sangga

Buana, pada tahun 1998, mengajak para petani

untuk menghijaukan bantara kali Pesanggrahan.

Bersama rekan-rekannya di KTLH, Mang Idin

mampu menghijaukan kembali Sungai

Pesanggrahan. Mereka berhasil menanam 40 ribuan

pohon produktif di sepanjang bantaran kali.

Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya

kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah,

kembali mengalir jernih, hingga Ikan-ikan bisa hidup

dan berkembang biak.

Atas kerja kerasnya, pengorbanannya, dan

ketulusannya menjaga kelestarian Sungai

pesanggrahan. Mang Idin pun yang dijuluki

Pahlawan Penghijauan yang tidak sekedar

merehabilitasi dan melakukan konservasi alam,

tetapi juga berhasil meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar bantaran kali. Sehingga mereka

bisa hidup dari kegiatan bertani dan beternak.

Pasca kemerdekaan, bangsa kita berharap

muncul banyak pahlawan dalam segala bidang

kehidupan, seperti halnya Andre Sumur dan Mang

Idin. Pahlawan-pahlawan yang mau mewujudkan

Indonesia yang damai, yang adil dan demokratis,

serta Indonesia yang sejahtera. Tidak semata

tentara – ABRI, yang menjaga wilayah NKRI.

Seperti juga obsesi Direktur Utama (Dirut)

BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, yang

disampaikannya dalam pidato memperingati Hari

Kemerdekaan, tahun lalu. Ia menghendaki seluruh

karyawan BPJS Ketenagakerjaan hendaknya

menjadi pahlawan, yang bekerja keras dengan tulus

ikhlas, jujur, serta siap mengorbankan diri untuk

mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. n


Peresmian operasional penuh BPJS

Ketenagakerjaan itu ditandai dengan

penekanan tombol sirene oleh Presiden

Jokowi didampingi oleh Menko

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan

Maharani, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri,

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, dan

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.

Dengan peresmian ini, BPJS Ketenagakerjaan

secara resmi mengelola program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),


Pensiun (JP) yang diperuntukan kepada pekerja



Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri minta

agar BPJS Ketenagakerjaan mampu melayani

seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai

dengan daerah-daerah yang terpencil secara

profesional, mandiri, dan akuntabel. “Selama ini

penyelenggaraan program jaminan sosial, hanya

diikuti oleh sebagian pekerja/buruh. Ke depannya,

BPJS Ketenagakerjaan ditantang untuk mampu

menyelenggarakan program jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi 121,9 juta orang, yang

merupakan angkatan kerja nasional,” katanya.

Dengan beroperasinya penuh BPJS

Ketenagakerjaan itu, maka per 1 Juli 2015 seluruh

pekerja wajib menjadi peserta jaminan sosial

ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan pengusaha

harus secara sinergi membantu mensukseskan

penyelenggaraan program jaminan sosial

ketenagakerjaan ini.

Menurut Menaker, Keberlangsungan ke-4

program tersebut sangat ditentukan kepercayaan

masyarakat terutama dalam hal pembayaran iuran.

“BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan

pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi



profesional, mandiri dan akuntabel,”ujar Hanif.

Dikatakan, Jaminan sosial bidang

ketenagakerjaan merupakan hak konstitusi

pekerja/buruh sehingga keberadaannya mutlak

dalam suatu hubungan kerja mengingat

perlindungan jaminan sosial universal merupakan

keharusan di era industrialisasi saat ini.

Hanif menambahkan, Konsep peraturan

pemerintah tentang penyelenggaraan program

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan

jaminan hari tua secara umum tidak mengalami

perubahan. Namun manfaat yang nantinya diterima

oleh pekerja/buruh dalam ke-3 program tersebut

akan mengalami peningkatan secara signifikan.

“Dengan terjaminnya pekerja dari risiko kerja, maka

diharapkan dapat mewujudkan ketenangan bekerja

bagi para pekerja dan kelangsungan berusaha bagi

dunia usaha, secara makro akan meningkatkan

produktivitas kerja yang berdampak pada

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS

Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan,

jaminan pensiun merupakan program jaminan sosial

untuk pekerja setiap bulannya saat memasuki masa

pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total

permanen dan atau meninggal dunia, yang

diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.

Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja

untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan di

saat memasuki usia yang tidak produktif lagi.

Dengan begitu, pekerja akan terus mendapatkan

ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa

tuanya.

Dikatakan, operasi penuh BPJS

Ketenagakerjaan juga ditandai dengan peningkatan

manfaat pada program-program lainnya, di

antaranya peningkatan manfaat pada jaminan

kematian, yang sebelumnya mendapat santunan

sebesar Rp 21 juta bertambah menjadi Rp 24 juta.

Menurut Elvyn, pada jaminan kecelakaan kerja,

peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan

perawatan di rumah sakit yang sebelumnya sebesar

maksimal Rp 20 juta, ditingkatkan menjadi

pengobatan dan perawatan sampai sembuh.

Selain itu, kata dia, jika terjadi cacat sebagian

permanen, pekerja juga akan mendapatkan

pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja

melalui penyempurnaan manfaat jaminan

kecelakaan kerja - return to work (JKK-RTW), di

samping santunan cacat yang diterima. Dengan

demikian pekerja tetap bisa mendapatkan

penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan

yang dijalani.

Menurut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan juga

mengembangkan manfaat di luar program utama

yang disebut total benefit. Manfaat yang diperoleh

meliputi housing benefit atau kemudahan pemilikan

rumah, food benefit atau penyediaan pangan murah,

education benefit atau pemberian beasiswa

pendidikan, transportation benefit atau kemudahan

akses transportasi publik, dan health benefit atau

dukungan akses fasilitas kesehatan. "Semua

manfaat tambahan tersebut melengkapi financial

benefit yang telah disampaikan BPJS

Ketenagakerjaan kepada para peserta," katanya. n

PRESIDEN MERESMIKANBPJS KETENAGAKERJAANBEROPERASI PENUH

Presiden Joko Widodo meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 yang ditandai dengan tambahan program, yakni program Jaminan Pensiun.

Review


eresmian operasional penuh BPJS

Ketenagakerjaan itu ditandai dengan

penekanan tombol sirene oleh Presiden

Jokowi didampingi oleh Menko

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan

Maharani, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri,

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, dan

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.

Dengan peresmian ini, BPJS Ketenagakerjaan

secara resmi mengelola program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),


Pensiun (JP) yang diperuntukan kepada pekerja



Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri minta

agar BPJS Ketenagakerjaan mampu melayani



profesional, mandiri, dan akuntabel. “Selama ini

penyelenggaraan program jaminan sosial, hanya

diikuti oleh sebagian pekerja/buruh. Ke depannya,

BPJS Ketenagakerjaan ditantang untuk mampu

menyelenggarakan program jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi 121,9 juta orang, yang

merupakan angkatan kerja nasional,” katanya.

Dengan beroperasinya penuh BPJS

Ketenagakerjaan itu, maka per 1 Juli 2015 seluruh

pekerja wajib menjadi peserta jaminan sosial

ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan pengusaha

harus secara sinergi membantu mensukseskan

penyelenggaraan program jaminan sosial

ketenagakerjaan ini.

Menurut Menaker, Keberlangsungan ke-4

program tersebut sangat ditentukan kepercayaan

masyarakat terutama dalam hal pembayaran iuran.

“BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan

pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi



profesional, mandiri dan akuntabel,”ujar Hanif.

Dikatakan, Jaminan sosial bidang

ketenagakerjaan merupakan hak konstitusi

pekerja/buruh sehingga keberadaannya mutlak

dalam suatu hubungan kerja mengingat

perlindungan jaminan sosial universal merupakan

keharusan di era industrialisasi saat ini.

Hanif menambahkan, Konsep peraturan

pemerintah tentang penyelenggaraan program

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan

jaminan hari tua secara umum tidak mengalami

perubahan. Namun manfaat yang nantinya diterima

oleh pekerja/buruh dalam ke-3 program tersebut

akan mengalami peningkatan secara signifikan.

“Dengan terjaminnya pekerja dari risiko kerja, maka

diharapkan dapat mewujudkan ketenangan bekerja

bagi para pekerja dan kelangsungan berusaha bagi

dunia usaha, secara makro akan meningkatkan

produktivitas kerja yang berdampak pada

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS

Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan,

jaminan pensiun merupakan program jaminan sosial

untuk pekerja setiap bulannya saat memasuki masa

pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total

permanen dan atau meninggal dunia, yang

diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.

Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja

untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan di

saat memasuki usia yang tidak produktif lagi.

Dengan begitu, pekerja akan terus mendapatkan

ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa

tuanya.

Dikatakan, operasi penuh BPJS

Ketenagakerjaan juga ditandai dengan peningkatan

manfaat pada program-program lainnya, di

antaranya peningkatan manfaat pada jaminan

kematian, yang sebelumnya mendapat santunan

sebesar Rp 21 juta bertambah menjadi Rp 24 juta.

Menurut Elvyn, pada jaminan kecelakaan kerja,

peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan

perawatan di rumah sakit yang sebelumnya sebesar

maksimal Rp 20 juta, ditingkatkan menjadi

pengobatan dan perawatan sampai sembuh.

Selain itu, kata dia, jika terjadi cacat sebagian

permanen, pekerja juga akan mendapatkan

pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja

melalui penyempurnaan manfaat jaminan

kecelakaan kerja - return to work (JKK-RTW), di

samping santunan cacat yang diterima. Dengan

demikian pekerja tetap bisa mendapatkan

penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan

yang dijalani.

Menurut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan juga

mengembangkan manfaat di luar program utama

yang disebut total benefit. Manfaat yang diperoleh

meliputi housing benefit atau kemudahan pemilikan

rumah, food benefit atau penyediaan pangan murah,

education benefit atau pemberian beasiswa

pendidikan, transportation benefit atau kemudahan

akses transportasi publik, dan health benefit atau

dukungan akses fasilitas kesehatan. "Semua

manfaat tambahan tersebut melengkapi financial

benefit yang telah disampaikan BPJS

Ketenagakerjaan kepada para peserta," katanya. n

Review


GABUNG ISSABPJS WUJUDKAN VISI

Agenda

Guna mewujudkan visi menjadi lembaga

penyelenggara jaminan sosial berkelas

dunia, Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan (BPJS

Ketenagakerjaan) menjadi anggota International

Social Security Association (ISSA). ISSA merupakan

asosiasi jaminan sosial berskala global.

“ISSA merupakan lembaga organisasi jaminan

sosial internasional yang memiliki anggota 170

negara dan 340 institusi. BPJS Ketenagakerjaan

sendiri telah menjadi anggota aktif ISSA sejak tahun

1999,” ujar Direktur Perencanaan Strategis dan

Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Agus

Supriyadi di Jakarta baru-baru ini.

Untuk yang kedua kalinya, BPJS

Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah dari kegiatan

ISSA bertajuk seminar internasional. Pada tahun

2010 lalu, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan

rumah bagi ISSA Technical Seminar for South East

Asia Bali, dan belum lama ini BPJS Ketenagakerjaan

kembali menjadi tuan rumah dalam acara ISSA

bertajuk International Seminar on Social Security

Reform yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada

19 – 20 Agustus 2015 lalu.

Seminar tersebut dihadiri oleh peserta dan

pembicara dari 15 negara wilayah Asia, Australia

hingga Eropa. Turut hadir dalam seminar tersebut

Presiden ISSA Errol Frank Stoove, Ketua Dewan

Jaminan Sosial Nasional Chazali Husni Situmorang,

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang

Widianto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Elvyn G. Masassya serta pembicara dari berbagai

negara dan institusi jaminan sosial.

Agus mengatakan, reformasi dan trasformasi

jaminan sosial menjadi ulasan utama dalam acara

yang mengusung tema Providing Adequate Benefits

for all and adopting to employment Future

Megatrends tersebut. “Saat ini Indonesia memang

sedang melakukan transformasi jaminan sosial. Kita

selenggarakan di Agustus karena kita baru saja

beroperasi penuh sebagai BPJS Ketenagakerjaan

yang mana itu mengimplementasikan seluruh

transformasi yang sifatnya fundamental di negeri

ini,” paparnya.

Adapun aspek transfromasi yg ada pada

lembaga jaminan sosial disuatu negara, imbuh Agus,

bisa dari berbagai aspek seperti aspek

ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga aspek

teknologi. “Kalau temanya itu mengulas tentang

bagaimana memberikan benefit yang memadai untuk

semua penduduk dan mengatasi yang sifatnya

kedepan. Ya kita musti peka terhadap semua

perubahan besar yang terjadi di lingkungan kita,

seperti di aspek ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga

teknologi itu mempengaruhi kesemuanya. Mulai

skemanya, kebutuhan program design juga the way to

deliver services itu karena kemajuan teknologi.”

Tak hanya mengulas tentang reformasi dan

tranformasi jaminan pensiun, dalam acara yang

dibuka resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif

Dhakiri itu juga mengulas terkait praktek investasi

dana jaminan sosial hingga praktek implementasi

return-to-work dari negara-negara anggota ISSA.

Agus memaparkan, tujuan dari

penyelenggaraan seminar internasional tersebut

antara lain untuk memperkuat peran BPJS

Ketenagakerjaan dalam hal transformasi jaminan

sosial di taraf internasional. Seminar ini juga untuk

membagi pengalaman BPJS Ketenagakerjaan

tentang transformasi institusi penyelenggaraan

jaminan sosial, implementasi jaminan pensiun dan

metode investasi dan ajaminan sosial.

“Seminar tersebut juga bertujuan untuk

memprakarsai peningkatan manfaat program

jaminan kecelakaan kerja melalui pengembangan

program return-to-work sebagai investasi untuk

mempertahankan program jaminan sosial yang

berkelanjutan,” tambahnya.

Atas upaya transformasi dan inovasi-inovasi

yang telah dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan pun

mendapat apresiasi positif dari negara lain. Agus

mengungkapkan, Presiden ISSA Mr. Errol Frank

Stoove turut memberi testimoni dan apresiasi

kepada BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS

Ketenagakerjaan telah memulai awal dari era baru

jaminan sosial dan ini merupakan langkah yang luar

biasa dengan banyak hal yang harus dipersiapkan,”

ungkap Agus menirukan perkataan Errol Frank

Stoove pada sambutannya di seminar internasional

tersebut.

Dalam seminar tersebut, Director of Internasional

Relation AUVA Austria, Dominique Dressler

mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah

menunjukkan kemampuannya mewujudkan visi BPJS

Ketenagakerjaan berkelas dunia. “Saya melihat

mereka tiga tahun yang lalu sewaktu masih di awal

era transformasi dan sekarang sudah melihat

hasilnya.”

Pun dengan yang diungkapkan CEO SOCSO

Malaysia, Dato Muhammad Azman, “sungguh luar

biasa dapat melihat proses transformasi yang telah

dilakukan oleh BPJS Ketengakaerjaan dan sangat

menantikan kerjasama yang akan dibangun

kedepannya, khususnya di wilayah Asean.”

Dalam keanggotaannya di organisasi ISSA, jelas

Agus, BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi dalam hal

memberikan masukan mengenai perkembangan

jaminan sosial di Indonesia kepada semua orang serta

menjadi anggota Biro ISSA dan wakil ketua komite

teknis pengembangan jaminan pensiun.

Sementara itu, selain positioning kelembagaan,

ISSA juga memberi manfaat untuk BPJS

Ketenagakerjaan dalam hal benchmarking dan

update perkembangan jaminan sosial serta akses ke

jurnal yang diterbitkan oleh ISSA. “Dukungan teknis

dari ISSA terkait pengembangan manfaat program

dan peningkatan pelayanan dan kinerja operasional

melalui akses ISSA guidelines, ISSA best practice, dan

pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh

ISSA,” ungkap Agus.

Adapun akses ke ISSA Centre of Excellence,

imbuh Agus, meliputi ISSA Guidelines for Social

Security Administration, ISSA Academy Workshop,

ISSA Diploma Training, ISSA Assessment and

Benchmarking, serta ISSA Recognation.

Dalam hal mencapai visi sebagai lembaga

penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, belum

ada lembaga social security suatu negara anggota

ISSA yang dijadikan acuan dan rujukan BPJS

Ketenagakerjaan. Karena menurut Agus, karakter

setiap negara berbeda-beda demikian dengan

Indonesia.

“No one size fits all, tidak ada yang satu negara

itu terjadi cocok pas, yang ada setiap negara punya

kekhasannya masing-masing. Mulai dari skema

programnya, karakter ketenagkerjaannya, kondisi

makroekonominya dan sebagainya, jadi yang ada kita

belajar dan melihat dari semua mana yang cocok dan

baik itu kita implementasikan di kita.

Begitupun dengan program jaminan sosial, tidak

ada kiblat khusus dari negara maju di dunia yang

menjadi acuan BPJS dalam praktik jaminan sosial di

Indonesia.

Kita ambil dari semuanya, praktek terbaik di

Eropa tidak seluruhnya kita tiru, tapi juga praktik di

South East Asia sangat menarik. Banyak hal positif

terkait praktik jaminan sosial di wilayah Asean, tidak

harus selalu dari negara maju. Kita akan selalu

mengambil positif dari mana saja, tidak ada kiblat

kemanapun.” n

JADI LEMBAGA PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL BERKELAS DUNIA


Agenda

una mewujudkan visi menjadi lembaga

penyelenggara jaminan sosial berkelas

dunia, Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan (BPJS

Ketenagakerjaan) menjadi anggota International

Social Security Association (ISSA). ISSA merupakan

asosiasi jaminan sosial berskala global.

“ISSA merupakan lembaga organisasi jaminan

sosial internasional yang memiliki anggota 170

negara dan 340 institusi. BPJS Ketenagakerjaan

sendiri telah menjadi anggota aktif ISSA sejak tahun

1999,” ujar Direktur Perencanaan Strategis dan

Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Agus

Supriyadi di Jakarta baru-baru ini.

Untuk yang kedua kalinya, BPJS

Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah dari kegiatan

ISSA bertajuk seminar internasional. Pada tahun

2010 lalu, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan

rumah bagi ISSA Technical Seminar for South East

Asia Bali, dan belum lama ini BPJS Ketenagakerjaan

kembali menjadi tuan rumah dalam acara ISSA

bertajuk International Seminar on Social Security

Reform yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada

19 – 20 Agustus 2015 lalu.

Seminar tersebut dihadiri oleh peserta dan

pembicara dari 15 negara wilayah Asia, Australia

hingga Eropa. Turut hadir dalam seminar tersebut

Presiden ISSA Errol Frank Stoove, Ketua Dewan

Jaminan Sosial Nasional Chazali Husni Situmorang,

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang

Widianto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Elvyn G. Masassya serta pembicara dari berbagai

negara dan institusi jaminan sosial.

Agus mengatakan, reformasi dan trasformasi

jaminan sosial menjadi ulasan utama dalam acara

yang mengusung tema Providing Adequate Benefits

for all and adopting to employment Future

Megatrends tersebut. “Saat ini Indonesia memang

sedang melakukan transformasi jaminan sosial. Kita

selenggarakan di Agustus karena kita baru saja

beroperasi penuh sebagai BPJS Ketenagakerjaan

yang mana itu mengimplementasikan seluruh

transformasi yang sifatnya fundamental di negeri

ini,” paparnya.

Adapun aspek transfromasi yg ada pada

lembaga jaminan sosial disuatu negara, imbuh Agus,

bisa dari berbagai aspek seperti aspek

ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga aspek

teknologi. “Kalau temanya itu mengulas tentang

bagaimana memberikan benefit yang memadai untuk

semua penduduk dan mengatasi yang sifatnya

kedepan. Ya kita musti peka terhadap semua

perubahan besar yang terjadi di lingkungan kita,

seperti di aspek ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga

teknologi itu mempengaruhi kesemuanya. Mulai

skemanya, kebutuhan program design juga the way to

deliver services itu karena kemajuan teknologi.”

Tak hanya mengulas tentang reformasi dan

tranformasi jaminan pensiun, dalam acara yang

dibuka resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif

Dhakiri itu juga mengulas terkait praktek investasi

dana jaminan sosial hingga praktek implementasi

return-to-work dari negara-negara anggota ISSA.

Agus memaparkan, tujuan dari

penyelenggaraan seminar internasional tersebut

antara lain untuk memperkuat peran BPJS

Ketenagakerjaan dalam hal transformasi jaminan

sosial di taraf internasional. Seminar ini juga untuk

membagi pengalaman BPJS Ketenagakerjaan

tentang transformasi institusi penyelenggaraan

jaminan sosial, implementasi jaminan pensiun dan

metode investasi dan ajaminan sosial.

“Seminar tersebut juga bertujuan untuk

memprakarsai peningkatan manfaat program

jaminan kecelakaan kerja melalui pengembangan

program return-to-work sebagai investasi untuk

mempertahankan program jaminan sosial yang

berkelanjutan,” tambahnya.

Atas upaya transformasi dan inovasi-inovasi

yang telah dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan pun

mendapat apresiasi positif dari negara lain. Agus

mengungkapkan, Presiden ISSA Mr. Errol Frank

Stoove turut memberi testimoni dan apresiasi

kepada BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS

Ketenagakerjaan telah memulai awal dari era baru

jaminan sosial dan ini merupakan langkah yang luar

biasa dengan banyak hal yang harus dipersiapkan,”

ungkap Agus menirukan perkataan Errol Frank

Stoove pada sambutannya di seminar internasional

tersebut.

Dalam seminar tersebut, Director of Internasional

Relation AUVA Austria, Dominique Dressler

mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah

menunjukkan kemampuannya mewujudkan visi BPJS

Ketenagakerjaan berkelas dunia. “Saya melihat

mereka tiga tahun yang lalu sewaktu masih di awal

era transformasi dan sekarang sudah melihat

hasilnya.”

Pun dengan yang diungkapkan CEO SOCSO

Malaysia, Dato Muhammad Azman, “sungguh luar

biasa dapat melihat proses transformasi yang telah

dilakukan oleh BPJS Ketengakaerjaan dan sangat

menantikan kerjasama yang akan dibangun

kedepannya, khususnya di wilayah Asean.”

Dalam keanggotaannya di organisasi ISSA, jelas

Agus, BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi dalam hal

memberikan masukan mengenai perkembangan

jaminan sosial di Indonesia kepada semua orang serta

menjadi anggota Biro ISSA dan wakil ketua komite

teknis pengembangan jaminan pensiun.

Sementara itu, selain positioning kelembagaan,

ISSA juga memberi manfaat untuk BPJS

Ketenagakerjaan dalam hal benchmarking dan

update perkembangan jaminan sosial serta akses ke

jurnal yang diterbitkan oleh ISSA. “Dukungan teknis

dari ISSA terkait pengembangan manfaat program

dan peningkatan pelayanan dan kinerja operasional

melalui akses ISSA guidelines, ISSA best practice, dan

pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh

ISSA,” ungkap Agus.

Adapun akses ke ISSA Centre of Excellence,

imbuh Agus, meliputi ISSA Guidelines for Social

Security Administration, ISSA Academy Workshop,

ISSA Diploma Training, ISSA Assessment and

Benchmarking, serta ISSA Recognation.

Dalam hal mencapai visi sebagai lembaga

penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, belum

ada lembaga social security suatu negara anggota

ISSA yang dijadikan acuan dan rujukan BPJS

Ketenagakerjaan. Karena menurut Agus, karakter

setiap negara berbeda-beda demikian dengan

Indonesia.

“No one size fits all, tidak ada yang satu negara

itu terjadi cocok pas, yang ada setiap negara punya

kekhasannya masing-masing. Mulai dari skema

programnya, karakter ketenagkerjaannya, kondisi

makroekonominya dan sebagainya, jadi yang ada kita

belajar dan melihat dari semua mana yang cocok dan

baik itu kita implementasikan di kita.

Begitupun dengan program jaminan sosial, tidak

ada kiblat khusus dari negara maju di dunia yang

menjadi acuan BPJS dalam praktik jaminan sosial di

Indonesia.

Kita ambil dari semuanya, praktek terbaik di

Eropa tidak seluruhnya kita tiru, tapi juga praktik di

South East Asia sangat menarik. Banyak hal positif

terkait praktik jaminan sosial di wilayah Asean, tidak

harus selalu dari negara maju. Kita akan selalu

mengambil positif dari mana saja, tidak ada kiblat

kemanapun.” n


Q

Q

A

A

JawabTanya

ARJUNA RINALDY

Saya adalah anggota peserta jamsostek dari

tahun 2007-2009 tepatnya masuk kerja

27-9-2007 s/d 20-02-2009. Apakah saya

bisa untuk mencairkan dana saya? untuk

persyaratannya apa saja ? Untuk paklaring

yang hilang bisa bikin surat keterangan dari

pihak kepolisian yah? Mohon kiranya bisa

dijawab dan dijelaskan. Terima kasih.


Sesuai PP 60 tahun 2015, bahwa JHT bisa

dicairkan jika peserta mencapai usia

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau

meninggal dunia. Mencapai usia pensiun

termasuk di dalamnya adalah:

mengundurkan diri, terkena PHK atau

meninggalkan wilayah NKRI untuk

selamanya, tanpa melihat masa kepesertaan

10 tahun. Jika saat ini saudara tidak sedang

aktif bekerja, JHT saudara dapat dicairkan

dengan melengkapi syarat sbb:

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli

dan copy

b. Copy KTP dengan menunjukan aslinya

c. Copy Kartu Keluarga dengan menunjukan

aslinya

d. Verklaring dari perusahaan

e. Copy buku rekening tabungan (untuk

pembayaran transfer)

Apabila kehilangan verklaring, bila

perusahaan masih aktif dapat diusahakan

untuk dimintakan kembali ke perusahaan.

Namun jika perusahaan sudah bubar dapat

dilampiri dengan surat keterangan hilang

dari pihak kepolisian.

RINALDI MULIYA

Jamsostek berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan, apakah artinya kartu

kepesertaan jamsostek tidak laku/tidak

berguna lagi? Apakah harus mendaftar

ulang BPJS Ketenagakerjaan lagi? Dan

apakah jika mendaftar ulang BPJS

Ketenagakerjaan, maka itu artinya hitungan

menjadi anggota kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dihitung dari ketika

mendaftar ulang kembali BPJS

Ketenagakerjaan tersebut dan artinya

masa dimana ketika menjadi

kepesertaan jamsostek terhapus

sia-sia? Mohon penjelasannya.


Apabila sahabat sebelumnya sudah

terdaftar sebagai anggota BPJS

Ketenagakerjaan /jamsostek maka

sahabat tidak perlu mendaftar

kepesertaan baru, bila sahabat

berpindah perusahaan kepesertaan

sahabat bisa diteruskan. Dan jangan

khawatir meskipun kepesertaan

sahabat sudah tidak aktif dana

sahabat tidak akan hilang justru

semakin bertambah dengan hasil

pengembangan saldo yg diberikan

BPJS Ketenagakerjaan setiap bulanya.

Apabila kepesertaan sahabat

diteruskan maka hitungan kepesertaan

adalah dihitung dari kepesertaan

terlama, tetapi bila sahabat memiliki

>1kpj maka disarankan untuk digabung

selain saldo menjadi satu ,masa

kepesertaan sahabat juga dihitung dari

kartu yg terlama. Untuk informasi

lebih lanjut silahkan hub call center

1500910. Terima kasih.

KUIS BRIDGE O9

Kirim Jawaban anda melalui Twitter dengan for-

mat (Jawaban)#BRIDGE09@BPJSTKinfo. Jawaban

pa ling lambat kami terima pada 31 Oktober 2015.

Pengumuman akan disampaikan melalui Twitter @

BPJSTKinfo.

Kapan dan Dimanakah Peresmian BPJS

Ketenagakerjaan Full Operation

dilaksanakan?

BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id6060 BRIDGE VOLUME 03 www.bpjsketenagakerjaan.go.id

PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Documents