TANTANGAN PENYEDIAAN PERUMAHAN MELALUI PENDEKATAN KARIR PERUMAHAN Ir. Muria Istamtiah, MBA. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian PUPR 18 Juni 2020 perkim.id
TANTANGAN PENYEDIAAN PERUMAHAN MELALUI
PENDEKATAN KARIR PERUMAHAN
Ir. Muria Istamtiah, MBA.
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian PUPR
18 Juni 2020
perkim.id
OUTLINE
Arahan Kebijakan Perumahan
Pendekatan Karir Perumahan
01
02
perkim.id
Karir perumahan adalah rangkaian tempat tinggal yang ditempati oleh seseorang selama hidup yang dipengaruhi oleh faktor utama ekonomi dan pendidikan. Faktor pendukung adalah pengalaman,
sosial, sumber daya, preferensi.
(Kajian Kementerian PUPR, 2015)
perkim.id
ARAHAN KEBIJAKAN PERUMAHAN
01
perkim.id
UU 17 / 2007RPJPN 2005 - 2025
RPJMN2020-2024
RPJMN2015-2019
RPJMN2010-2014
UU 1/2011PKP
UU 20/2011RUSUN
UUD 1945PASAL 28 H
PP 88/2014PKP
PP 14/2016PKP
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 54 (1)Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumahbagi MBR
Pasal 41,42,43,44Jual beli rumah oleh pemerintah
Pasal 40 (1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerahmenugasi dan/atau membentuk lembaga
atau badan yang menanganipembangunan PKP sesuai denganketentuan peraturan perundang-
undangan
UU 42/1999JAMINAN FIDUSIA
PP 21/2015JAMINAN FIDUSIA
LANDASAN HUKUMperkim.id
RPJMN 2015-2019 RPJMN 2020-2024RPJMN 2010-2014
Meningkatkan aksesibilitas masyarakatberpenghasilan rendah terhadap hunian layakyang terjangkau serta meningkatkankualitas lingkungan permukiman dalamrangka mewujudkan kota tanpa permukimankumuh
Meningkatkan akses masyarakat(terutama masyarakat berpendapatanrendah) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung olehpenyediaan prasarana, sarana, dan utilitasdasar yang memadai
Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan saranapendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahanjangka panjang dan berkelanjutan, efisien, danakuntabel sehingga terwujud kota tanpapermukiman kumuh
PERMASALAHAN
Kapasitas pemerintah dalam penyediaan rumahbelum dapat mengimbangi kebutuhan yang muncul seiring meningkatnya jumlah rumahtangga baru
Kondisi tingginya harga lahan dan bahan bangunanserta rumitnya perizinan yang membebani para pengembang
Belum optimalnya koordinasi antar institusi
Regulasi yang belum mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan rumah, khususnya untuk MBR, (proses pengajuan kredit kepemilikan rumah melalui LPP untuk MBR yang masih rumit)
PERMASALAHAN
Pembiayaan pembangunan perumahan belummencukupi
Kendala penyediaan lahan yang terjangkau olehMBR
Belum optimal penyediaan dan pemanfaatan rusun di perkotaan
Pola subsidi perumahan belum efisien dan belum menjangkau MBR non-bankable
Sistem pembiayaan primer dan sekunder belum efektif meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki hunian layak
Pembiayaan menjangkau kebutuhan sebenarnya; KPR untuk peningkatan kualitas rumah sewa, Pembangunan melalui pola KPBU
MENJADI TANTANGAN
Major Project RPJMN; penyediaan lahan, regulasi, koordinasi dan sinkronisasi…….
perkim.id
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(RPJMN 2010-2014)
Meningkatkan aksesibilitas masyarakatberpenghasilan rendah terhadaphunian yang layak dan terjangkau
Meningkatkan aksesibilitasmasyarakat berpenghasilan
menengah-bawah terhadap hunianyang layak dan terjangkau
Meningkatkan kualitas lingkunganpermukiman melalui penyediaan PSU
yang memadai dan terpadu dalamrangka mewujudkan kota tanpa kumuh
Meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure
tenure)
Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan
bangunan gedung
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
PKP
Memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder
perumahan yang didukung oleh sumber pembiayaan jangka
panjang (KPR)
Melalui penyediaan subsidi, fasilitasi likuiditas, mobilisasi sumber dana jangka panjang, pengembangan tabungan perumahan nasional
√ √√
perkim.id
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(RPJMN 2015-2019)
Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah serta peningkatan tata kelola dan keterpaduan dalam penyediaan
perumahan
Penyempurnaan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Pola Subsidi
Peningkatan peran BUMN yang terkait dengan penyediaan
perumahan untuk MBR termasuk land banking untuk perumahan
Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di
perkotaan
Pengembangan sistem karir perumahan (housing career
system) sebagai dasar penyelesaian angka kekurangan rumah
Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing)
Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang
terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan
Revitalisasi dan pengembangan
industrialisasi perumahan
√√
√√√
perkim.id
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PKP 2020-2024
Memperkuat Infrastruktur untuk MendukungPengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PN 5
PP 1 PP 3
KP 1 KP 6
Perluasan Infrastruktur DasarInfrastruktur UntukMendukung Perkotaan
Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan
terjangkau
Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
2Program
Prioritas
Nasional
PROPN 1
FasilitasiPeningkatan
Kualitas Rumah
Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru
Layak
PROPN 2
PROPN 3
PROPN 4
PROPN 5
PROPN 6Fasilitasi
Peningkatan StandarKeandalan Bangunan &Keamanan Bermukim
FasilitasiPembiayaanPerumahan
PenyediaanInfrastruktur
Dasar Permukiman
Penyediaan100.000 Unit
Hunian Layak(Major Project)
perkim.id
Meningkatkan JumlahRumah Tangga yang
Menghuni Rumah Layak
54,1% 70,0%
Semula
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
Menjadi
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
Sumber: Bappenas, 2019
10
TARGET RPJMN BIDANG PERUMAHAN 2020-2024
Indikator Hunian Layak
KetahananKonstruksi
AksesAir Minum
Luas LantaiPer Kapita
AksesSanitasi
perkim.id
ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap
terhadap hunian layak, aman, terjangkau dalam rangka mewujudkan kota
tanpa permukiman kumuh
Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui sinkronisasi sistem transportasi, efisiensi lahan, keserasian tata ruang, dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan.
Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan perumahan yang murah;
Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan serta peningkatan kapasitas dan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
SUPPLY SIDE
DEMAND SIDE
ENABLING ENVIRONMENT
Sumber: Bappenas, 2019
TARGET RPJMN BIDANG PERUMAHAN 2020-2024perkim.id
STRATEGI 2 STRATEGI 3
12
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM RENSTRA 2020-2024
Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melaluipenyediaan rumah layak huni secara kolaboratif
KEBIJAKAN
Menyediakan sistem regulasiyang harmonis, memanfaatkanteknologi, dan meningkatkankoordinasi untuk mendukungkolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat
Program Sejuta Rumah
Mempercepat penyediaanrumah layak huni melalui
implementasi skemapenyediaan perumahan yang
inovatif
STRATEGI 1
Mengoptimalkanpenyediaan rumah layakhuni dengan melanjutkan
Program Sejuta Rumah
perkim.id
13
STRATEGI 1
Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni denganmelanjutkan Program Sejuta Rumah
Pembangunan rumah susun, terutama untukMBR dan ASN, serta untuk mendukung
pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industry (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, IbuKota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan
ekonomi lainnya
Bantuan pembangunan PSU untukmendukung pembangunanperumahan bagi MBR, termasukperumahan skala besar untukMBR dan perumahan yang dibangunberbasis komunitas
Pembangunan rumah khusus bagi masyarakatterdampak bencana dan program pembangunan
pemerintah / perbatasan / tertinggal / terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya
Pembangunan baru dan peningkatankualitas RTLH bagi MBR, untuk mendukungpenanganan kumuh perkotaan,serta untukmendukung pengembanganfungsi pariwisata
perkim.id
STRATEGI 2
Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkankoordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program
Sejuta Rumah
Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapanpendekatan land banking untuk mendukung pengembangan
perumahan MBR dan millennials
Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan
Penguatan implementasi standar keamanan bangunandan kesehatan
Pendampingan pemda untuk percepatan implementasikebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan
Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidangperumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional
penyelenggaraan perumahan
Pengembangan klinik perumahandi daerah.
Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukungpercepatan penyediaan perumahanbagi MBR
Peningkatan kapasitas pemangku kebijakanmelalui pembinaan dan dukungankegiatan penyelenggaraan perumahan
Peningkatan kompetensi danprofesionalisme sumber daya manusiabidang perumahan
Perlindungan konsumen dan pengembangperumahanPembentukan balai perumahan di tingkat provinsi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
perkim.id
STRATEGI 3
Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaanperumahan yang inovatif
Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahanberbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha
Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang
Dukungan pengoptimalan skema pembiayaan alternatif(creative financing) dan micro finance untuk meningkatkankeberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan
secara swadaya
Dukungan pengintegrasian hunian vertical untuk MBR dengansimpul transportasi umum/TOD
Dukungan pengintegrasian rumah sewa (rental housing) ke dalam public housing system
Dukungan regulasi dan pembentukankelembagaan untuk mendukung sistem rumahumum, terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas
Pembentukan dan pembinaan badan layananumum perumahan nasional dan daerah
Pengembangan sistem housing career
Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan
1
3
4
5
2
6
7
8
9
perkim.id
PENDEKATAN KARIR PERUMAHAN
02
perkim.id
Tidak meratanyadistribusi penyediaanperumahan di Indonesia (Bappenas,2015)
• Hanya 20% rumahtangga kelas teratasmampu membelirumah dari pasarformal
• 40% rumah tangga kelas menengah tidakdapat membelirumah tanpa bantuansusbsidi
• 40% rumah tanggaterbawah yang terbawah sama sekalitidak memiliki dayabeli terhadap rumah.
Fokus penyediaanperumahan saat ini
masih padapenyediaan rumah
milik, sementarakemampuan sebagian
besar masyarakatsebenarnya justru pada
rumah sewa
Ketidaksesuaian antarapasar penyediaan
perumahan denganPreferensi kebutuhan
hunian /tempat tinggalyang berubah seiring
dengan waktu, mengikutipertambahan usia, perubahan kondisi
ekonomi, dan kondisikeluarga
Menata ulang
sistem dan subsidiperumahan formal
Tipologi yang berbeda – beda (unit rumah inti,
rumah tapak, rumah vertikal) dan pilihan
jenis kepemilikan (sewa, kepemilikan bersama, ditempati
oleh pemilik)
Perlunya Pendekatan Karir Perumahan(Housing Career)Memberikan pedoman dalam menentukan rangkaiankebijakan penyediaan perumahan yang terjangkau bagiseluruh masyarakat sesuai dengan preferensi dankebutuhan hunian
Mengurangiketergantungan
penyediaanperumahan
terhadap pasar
Peran pemerintah :
penyediaan kebutuhan dasarsesuai siklus hidup sesuai dengan
kebutuhan
LATAR BELAKANGperkim.id
Distribusi stok rumah sesuai kebutuhan
•Perubahan kondisi siklus hidup akan mempengaruhi kebutuhan jenis rumah
Akses MBR terhadap hunian sehat (stok sesuai dengan kemampuan bayar)
•Fokus penanganan perumahan tidak hanya mengejar kuantitas pengurangan backlog rumah, namun juga pada penyediaan hunian yang layak, sehat dan terjangkau
Optimalisasi bonus demografi dalam perumahan (middle income optimalization)
•Proyeksi kependudukan di masa mendatang yang sangat mempengaruhi dinamika kebutuhan perumahan di Indonesia
Migrasi & optimalisasi penggunaan stok rumah
•Peningkatan kebutuhan rumah bagi migran
• Intervensi terhadap stok rumah yang tidak dihuni sebagai dampak dari investasi rumah oleh sebagian masyarakat
Intervensi kebijakan perumahan pemda yang sesuai dengan kebutuhan lokal
•Pemda lebih memahami kebutuhan perumahan masyarakatnya
•Penyiapan tupoksi pengelolaan perumahan bagi pemerintah daerah
ISU UTAMA PENYEDIAAN PERUMAHAN
BERDASARKAN SISTEM KARIR PERUMAHAN
perkim.id
Sistem Public Housing bagi beberapa kota
sesuai karakteristik dankebutuhan (misal:
Bandung Metropolitan Area)
Partisipasi swasta dankomunitas masyarakat
melalui Urban Renewal dan
konsolidasi lahanvertikal
Memanfaatkan lahanpublik dan lahan
masyarakat
Menghentikanfenomena urban sprawl ToD?
Penyediaan infrastrukturdan utilitas
Sumber : Bappenas
MENINGKATKAN PRODUKSI RUMAH DI PERKOTAAN/PERI-URBAN
Fokus kebijakan dan strategi 2020-2024
perkim.id
STRUKTUR PENDUDUK KETERJANGKAUAN
Milik40-50%
Sewa50-60%
Milik20-30%
Sewa70-80%
1. Penyediaan hunian yang ideal adalah dengan menggunakan sistem karir yang memadukan antarastruktur penduduk dengan tingkat keterjangkauan perumahan
2. Fokus pemerintah seharusnya lebih menyasar pada penyediaan perumahan dengan skemakepemilikan sewa
Sumber: Analisis
Keterjangkauanpada konteks‘ability to pay’
sehinggapertimbanganutama adalahkemampuan
bayar masyarakat, bukan jumlahpenghasilan
Struktur pendudukmenggunakan dasar
dari data proyeksiyang dikeluarkan
oleh BPS. Tahun 2030
Indonesia akanmengalami puncakbonus demografi,
dan setelahnya akanterjadi perubahanstruktur penduduk
yang akanmempengaruhi jeniskebutuhan tipologisektor perumahan
MASUKAN KOMPOSISI/PROPORSI PENYEDIAAN PERUMAHAN
Milik30-40%
Sewa60-70%
perkim.id
RANCANGAN PROGRAM PERUMAHAN
BERDASARKAN KARIR PERUMAHAN
JENISSewa;
rumah tapakSewa;
rusun umum
Milik; Rusun/Rumah
Tapak
PROGRAM
Subsidi sewa(disediakan melalui
kerjasamapemerintah dengan
perseorangan)
Subsidi sewa(Lembaga
pemerintah dan atau
Perseorangan)
1. KPR FLPP2. Bantuan Uang Muka3. KPR Subsidi Bunga
pengembangan rumah(PK)
4. KPR Fidusia
?
RusunawaTipe dan Jumlah
(T15, 25, atau36), 50-60 %
Tanah; Pemerintah/Kosnsolidasi
Tanah, Kerjasama Pengelolaan
PERATURAN DAN KELEMBAGAAN RUMAH
UMUM;Klasifikasi kelas MBR;
Waktu Tenor;Jenis, Tipe dan Status
Hunian;
perkim.id
Mengadaptasi skema Pemberian Subsidi dalam Program Voucher Perumahan di Amerika Program subsidi rumah sewa kerjasama pemerintah dengan pemiliki property (swasta – bisa individu bisa lembaga)
Peserta Mencari Rumah sesuai kriteria dari
lembagaperumahan
terkait kesehatan dan keamanan
Pemilik sewa setuju untuk
mengikuti program Housing
Voucher
Pemerintah membayar subsidi
kepada pemilik sewa
Peserta membayar selisih biaya sewa total
dan subsidi pemerintah
MASUKAN ADAPTASI TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN DI INDONESIA
Pesertamendapat
subsidi daripemerintah
Pemilik propertisetuju
mengikuti program subsididari pemerintah
Pemerintah membayar
subsidi kepada pemilik sewa
Peserta membayar
selisih biaya sewa total dan subsidi kepada
pemerintah
Pesertamencari rumahsesuai dengankebutuhan dan
kemampuanbayar
MASUKAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN
KELEMBAGAAN RUMAH UMUM ?
perkim.id
TANTANGAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
Pengaturan yang kuat dari sisi peraturan, hukum, dan kelembagaan
Pasca pandemic Covid-19Bagaimana menentukan standar dan kelayakan rumah yang baru menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru
Keuangan negara (Penyediaan subsidi yang mencakup seluruh jumlah WNI, efektivitas subsidi)
Aspek budaya dan sosial masyarakat (Perencanaan di Pemda menjadi masukan kuat atas kebutuhan yang ada)
Aspek mobilitas berdasarkan pengelompokan generasi (babyboomer, generasi X, generasi Z, generasi alfa) dan kaum migran
perkim.id
TERIMA KASIH
perkim.id