1 Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014 KATA PENGANTAR Bismillahirrohmaanirrohiim, Assalamu’alaikum Wr. Wb., Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Buku Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2014 ini selesai disusun dan diterbitkan. Buku Profil ini berisi gambaran umum dan teknis mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang, termasuk profil BPLH, rangkuman peraturan, prosedur tetap dan data lingkungan hidup. Saya sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Profil ini, semoga Buku Profil ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Karawang. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Karawang, Juni 2014 Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Drs. H. ASIKIN, M.M. NIP. 19590807 198003 1 009
79
Embed
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup file1 Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014 KATA PENGANTAR Bismillahirrohmaanirrohiim, Assalamu’alaikum Wr. Wb., Puji dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmaanirrohiim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada
kita semua, sehingga Buku Profil Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2014 ini selesai disusun
dan diterbitkan.
Buku Profil ini berisi gambaran umum dan teknis mengenai
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten Karawang, termasuk profil BPLH, rangkuman
peraturan, prosedur tetap dan data lingkungan hidup.
Saya sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan Buku Profil ini,
semoga Buku Profil ini dapat memberikan informasi dan
pemahaman mengenai upaya-upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Karawang.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Karawang, Juni 2014 Kepala Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Karawang
Drs. H. ASIKIN, M.M.
NIP. 19590807 198003 1 009
2
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Tim Penyusun
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2014
Penanggungjawab : Drs. H. Asikin, MM
(Kepala BPLH Kab. Karawang)
Pengarah : Drs. H. Wawan Setiawan, NK, MM
(Sekretaris BPLH Kab. Karawang) Tim Editor :
1. Melie Rahmawati, S.T., M.PSDA
2. Ade Imam Asy’ari, S.T.
3. Desire Ariyanti, S.T., M.T.
Tim Penyusun : 1. Aries Purwanto, S.T., M.Si, M.Sc
2. Agung Nugraha AE, S.T., M.T.
3. Permadi Utama, S.T.
4. Azis Kemal Fauzie, S.T., M.Sc.
3
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................... 1 DAFTAR ISI.................................................................................. 3 GAMBARAN UMUM ...................................................................... 4 A. Profil Kabupaten Karawang .................................................... 4
Kondisi Geografis .................................................................. 4 Geologi .................................................................................. 4 Hidrologi ............................................................................... 5
Iklim ..................................................................................... 5 Pemerintahan ........................................................................ 8 Kependudukan ...................................................................... 9 Industri ............................................................................... 10
B. Profil BPLH Kabupaten Karawang ........................................ 11 Sejarah Singkat ................................................................... 11 Visi dan Misi BPLH .............................................................. 12 Sumberdaya Aparatur ......................................................... 14 Sarana dan Prasarana ......................................................... 17
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARAWANG ............................................................................... 19 A. Isu-Isu Strategis dan Arah Kebijakan Lingkungan Hidup ... 19 B. Program dan Kegiatan .......................................................... 20
Program Kerja ..................................................................... 20 Kegiatan .............................................................................. 20
C. Prosedur Pelayanan BPLH .................................................... 24 Penilaian AMDAL ................................................................. 24 Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL ......................................... 24
Pelayanan IPALASA ............................................................. 25 Pelayanan IPSLB3/IPLB3 .................................................... 26 Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup ........................ 27 Pelayanan dan Tatacara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan .................................................... 28
DATA LINGKUNGAN HIDUP ....................................................... 39 A. Dokumen Lingkungan .......................................................... 39 B. Data Tanah ........................................................................... 40 C. Data Air ................................................................................. 44 D. Data Udara ............................................................................ 51 E. Data Limbah B3 .................................................................... 58 F. Peraturan Lingkungan Hidup ............................................... 60 G. Data Lain-lain ....................................................................... 75
4
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
GAMBARAN UMUM A. Profil Kabupaten Karawang
Kondisi Geografis
Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah pantai
utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 1.753,27 Km persegi
atau 175.327 ha, dengan skala perbandingan dengan luas
Propinsi Jawa Barat 3,73% serta memiliki laut seluas 4 mil x
84,23 Km. Secara administrasi Kabupaten Karawang
mempunyai batas-batas wilayah:
Sebelah Utara - Batas laut jawa
Sebelah Timur - Berbatasan dengan Kabupaten Subang
Sebelah Tenggara - Berbatasan dengan Kabupaten
Purwakarta Sebelah Selatan - Berbatasan dengan Kabupaten Bogor
dan Kabupaten Cianjur
Sebelah Barat - Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
Letak geografis Kabupaten Karawang berada pada
107002’ - 107040’ BT dan 5056’ – 6034’ LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, dengan kemiringan wilayah 0-2
jadi/konveksi, makanan dan minuman, furnitur aneka
industri serta industri pulp dan kertas.
B. Profil BPLH Kabupaten Karawang
Sejarah Singkat
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Sejak tahun 1993 sampai dengan 1999 sektor lingkungan
hidup ditangani oleh Bagian
Lingkungan Hidup yang berada
dibawah Asisten Administrasi.
Setelah itu sektor lingkungan
hidup di tangani oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah sampai dengan 2001 yang
kemudian berubah menjadi Dinas
Lingkungan Hidup sesuai
Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2001 dan menjadi Dinas
Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi sesuai
Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014. Sejak tahun 2009
hingga saat ini sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2008 dan
dirubah dengan Perda No. 09 Tahun 2011, sektor lingkungan
hidup di Kabupaten Karawang ditangani oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH).
12
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Visi dan Misi BPLH
Dengan memperhatikan kondisi dan potensi lingkungan
hidup, tekanan terhadap lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan, dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten Karawang, serta
mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan visi jangka
panjang Kabupaten Karawang, maka dalam 5 (lima) tahun
kedepan, Visi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, adalah:
"Terwujudnya Lingkungan yang Harmonis melalui
Pembangunan Berwawasan Lingkungan”
Visi BPLH Kabupaten Karawang tersebut, mengandung
2 (dua) makna inti pencapaian target 5 tahunan yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Lingkungan yang harmonis, yaitu kesatuan ruang yang
seimbang, serasi, selaras dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk
hidup lain untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yaitu upaya
sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,
dan mutu hidup.
Untuk mewujudkan Visi BPLH tersebut serta dalam rangka menunjang upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, ditetapkan 5 (lima) Misi BPLH Kabupaten
Karawang Tahun 2011-2015, sebagai berikut:
1. Memfasilitasi dan menggerakkan berbagai upaya
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 2. Mewujudkan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup yang terencana dan berkelanjutan;
3. Menyajikan data dan sistem informasi lingkungan hidup
yang mudah di akses;
13
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
4. Menumbuhkembangkan kemitraan antara pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan dan penaatan hukum;
5. Mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang No. 22 Tahun
2012, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPLH
Karawang, BPLH terdiri dari Sekretariat yang membawahi 3
Sub Bagian, 4 Bidang yang masing-masing membawahi 2 Sub
Bidang, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dan fungsional khusus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun
2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS (Kajian
Lingkungan Hidup Strategis);
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
RPPLH kabupaten/kota; 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
AMDAL dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan
emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan
kemitraan; 7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan
hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha terhadap ketentuan hukum lingkungan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan
hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH
pada tingkat kabupaten/kota; 12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;
14
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem
informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan
penghargaan; 15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat
kabupaten/kota;
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat
kabupaten/kota.
Sumberdaya Aparatur Berdasarkan data Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang sampai dengan bulan Mei
2014, jumlah pegawai, terdiri dari 40 orang Pegawai yang
terdiri dari 37 orang PNS dan 3 orang tenaga Sukwan.
Tabel 3. JumlahPegawai Berdasarkan Pendidikan
No. Tingkat
Pendidikan
Jumlah
(orang)
1. S-2 10
2. S-1 21
3. D-3 1
4. SMA 5
5. SMP 1
6. SD 2
Jumlah 40 Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2014
Tabel 4. Latar Belakang Pendidikan S-1 Pegawai BPLH
No. Pendidikan Jumlah
(orang)
1. Teknik Lingkungan 10
2. Teknik Kimia 5
3. Teknik Pertambangan 1
4. Teknik Gas dan Petrokimia 1
5. Teknik Geodesi 1
6. Teknik Planologi 1
7. Kesehatan Masyarakat 1
8. Pendidikan 1
15
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
9. Ekonomi/Administrasi/Manajemen 6
10. Hukum & Pemerintahan 3
11. Pertanian 1 Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2014
Tabel 5. Latar Belakang Pendidikan S-2 Pegawai BPLH
No. Pendidikan Jumlah
(orang)
1. Magister Teknik (M.T./M.Eng) 3
2. Magister Sains (M.Si/M.Sc) 2
3. Magister Manajemen (M.M.) 3
4. Magister Hukum (M.H.) 1
5. Magister PSDA (M.PSDA) 1 Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2014
Hingga saat ini, Jabatan Fungsional Khusus bidang
Teknis baru terdapat 3 (tiga) orang yaitu Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup (PPLH), namun diharapkan kedepannya Badan dapat memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang
menangani secara khusus permasalahan yang bersifat teknis,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jabatan Fungsional Teknis yang dibutuhkan dan
dimungkinkan antara lain; Pengendali Dampak Lingkungan,
Perencana, Peneliti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan, Analis atau Pranata Laboratorium dan
Jabatan Fungsional Teknis lainnya yang dapat lebih
mendukung pelaksanaan kegiatan Badan.
16
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Gam
bar
3.
Str
uktu
r O
rgan
isasi B
PLH
Kara
wan
g
17
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada pada Badan cukup
mendukung pelaksanaan kegiatan badan, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang memerlukan perbaikan
kedepannya.
Tabel 6. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan
Kondisi
Sarana
a. Kendaraan Roda Empat 8 unit Variatif
b. Kendaraan Roda Dua 8 unit Variatif
c. Komputer/Laptop 21 unit Variatif
d. Printer 18 unit Variatif
e. Alat Laboratorium Lingkungan 1 paket Baik
d. Buku-buku teks 1 paket Baik
e. Alat Dokumentasi 3 paket Variatif
f. Peralatan Kantor/ ATK Lengkap Baik
g. Pesawat Telepon/Faks 1 unit Baik
h. Alat Audio dan Elektronik 2 paket Baik
i. Perlengkapan Kantor Lengkap Baik
j. In Focus 3 unit Baik
k. Soundsystem (outdoor+indoor) 2 unit Baik
l. Mesin fotokopi (sewa) 1 unit Baik
m. Perahu Karet + Perlengkapan 2 unit Baik
Prasarana
a. Gedung Kantor 3 unit Baik
b. Gedung Laboratorium 1 unit Baik
c. Mushola 1 unit Baik
d. Aula (with audio video) 1 unit Baik
d. Taman 3 lokasi Baik Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2014
Sampai dengan saat ini sedang dilaksanakan
pembangunan gedung kantor BPLH Kabupaten Karawang
dalam rangka meningkatkan kinerja dan operasional badan.
Selain itu BPLH sedang mengupayakan menjadikan kantornya sebagai kantor ramah lingkungan (Eco-Office)
dengan penataan, penghijauan, penerapan konsep hijau dan penyediaan sarana dan prasarana serta perubahan sikap dan
perilaku yang ramah lingkungan.
18
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Gedung Kantor BPLH Gedung Kantor BPLH
Gedung Laboratorium & Aula Laboratorium LH
Aula BPLH Karawang Perahu Karet
Alat Laboratorium (Fixed) Alat Laboratorium (Portable)
Gambar 4. Sarana dan Prasarana BPLH Karawang
19
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN KARAWANG
A. Isu-Isu Strategis dan Arah Kebijakan Lingkungan
Hidup
Isu-isu strategis sektor lingkungan hidup di Kabupaten
Karawang yang harus menjadi perhatian semua pihak, bukan
hanya pemerintah daerah, tapi juga dunia usaha, dan
masyarakat dalam satu dekade terakhir adalah:
1. Pencemaran air sungai akibat air limbah industri dan air
limbah domestik 2. Pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak
bergerak
3. Pengelolaan limbah B3, limbah padat dan sampah
domestik
4. Bencana lingkungan dan pemanasan global 5. Kerusakan sumberdaya lahan, hutan dan tanah
6. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
7. Penaatan hukum dan fasilitasi kasus/sengketa
lingkungan
8. Kelembagaan dan sarana pemantauan lingkungan
9. Eksploitasi sumberdaya alam
Arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan
hidup, dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2011-2015, serta
dengan memperhatikan arah kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi dan kondisi lingkungan saat ini, diantaranya
dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan pada air, lahan dan tanah, udara, ekosistem
laut dan keanekaragaman hayati.
2. Peningkatan upaya konservasi dan perlindungan lingkungan.
3. Peningkatan perencanaan dan penataan lingkungan
dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup
strategis dan/atau daya tampung dan daya dukung
lingkungan.
20
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
4. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara
konsisten dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan
aspek kemanfaatan dan efektifitas.
5. Peningkatan fasilitasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan
penguatan kelembagaan baik dari fisik (sarana dan prasarana) maupun non fisik (prinsip-prinsip good environmental government).
7. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan hidup.
B. Program dan Kegiatan
Program Kerja Dalam kaitan pencapaian sasaran berkurangnya tingkat
pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
dilakukan beberapa program kerja yang tercantum dalam
Rencana Strategis Tahun 2011-2015 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yaitu :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
3. Program Pengelolaan Ekosistem dan Pesisir Laut.
4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
6. Program Perlindungan dan Konservasi SDA dan
Lingkungan Hidup.
7. Program Peningkatkan kualitas Data dan Akses Informasi
SDA dan Lingkungan Hidup.
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan
Beberapa kegiatan indikatif dalam kurun waktu lima
tahun terakhir sesuai Rencana Strategis Tahun 2011-2015
antara lain:
1. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
21
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
2. Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan
kerusakan lingkungan
3. Pengadaan alat telemetri air sungai
4. Pengadaan alat pengukur alat ukur indeks standar pencemaran udara (ISPU)
5. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
6. Kajian kualitas tanah untuk produksi biomassa
7. Penghitungan daya tampung beban pencemaran sungai
8. Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup daerah 9. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
10. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
11. Pengujian kualitas lingkungan hidup (air, udara)
12. Evaluasi penerapan dokumen lingkungan 13. Peningkatan kualitas dan layanan laboratorium
14. Penyusunan peraturan pendukung bidang lingkungan
hidup
15. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
16. Pembuatan website dan database Lingkungan Hidup
17. Sekolah Berbudaya Lingkungan 18. Kantor Berbudaya Lingkungan
19. Kader lingkungan
20. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut
21. Pembuatan masterplan pengelolaan air limbah
22. Hari lingkungan hidup sedunia
23. Workshop dan sosialisasi lingkungan hidup 24. Dll.
22
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Pengawasan Terhadap Kegiatan
Industri Penanganan Pengaduan Dugaan
Pencemaran
Verifikasi Izin TPS Limbah B3 Verifikasi IPALASA
Sosialisasi Persampahan Sosialisasi Lingkungan Sungai
Penelusuran Sungai Citarum Sampling Kualitas Air Sungai
23
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Penanaman Mangrove Distribusi Bibit Pohon Produktif
Karawang Development Expo 2014 Rapat Tim Teknis AMDAL
Workshop Lingkungan Hidup Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Studi Banding Laboratorium Website BPLH Karawang
Gambar 5. Pelaksanaan Tupoksi dan Kegiatan Indikatif
24
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
C. Prosedur Pelayanan BPLH
Penilaian AMDAL
Penilaian Amdal dilakukan dengan tahapan: 1. Penerimaan dan Penilaian KA secara administratif;
2. Penilaian KA secara teknis;
3. Persetujuan KA;
4. Penerimaan dan penilaian permohonan Izin
Lingkungandan dokumen Andal dan RKL-RPL secara
administratif; 5. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
6. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
7. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL
Tahapan pelayanan pemeriksaan formulir UKL-UPL
(Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan) meliputi:
1. Formulir UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa dan diajukan ke BPLH dengan melampirkan Surat
Permohonan untuk diperiksa.
2. BPLH memberikan tanda bukti penerimaan formulir
UKL-UPL yang dilengkapi hari/tanggal penerimaan.
3. BPLH melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi
formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh pemrakarsa. 4. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi
formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap maka BPLH
wajib mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa
untuk dilengkapi.
5. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap maka BPLH melakukan
pemeriksaan UKL-UPL.
6. Pemeriksaan sebagaimana di maksud ayat (4) paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
formulir UKL-UPL dan dinyatakan lengkap secara
administrasi. 7. Apabila dari hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL
memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa
25
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
wajib menyempurnakan dan melengkapi sesuai dengan
hasil pemeriksaan.
8. Apabila formulir UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan
lagi maka Kepala BPLH dapat menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
perbaikan formulir UKL-UPL diserahkan oleh
pemrakarsa.
Sedangkan Pelayanan Permohonan SPPL (Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup) meliputi: 1. Formulir SPPL disusun oleh pemrakarsa dan diajukan ke
BPLH dengan melampirkan Surat Permohonan, dan Profil
Perusahaan.
2. BPLH melakukan verifikasi permohonan SPPL dan
menerbitkan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL
Pelayanan IPALASA
Pengajuan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah
dan Pemanfaatan Air Limbah ditujukan kepada Bupati
melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dan harus memenuhi persyaratan Administrasi dan
persyaratan Teknis.
Prosedur pertimbangan teknis melalui tahapan sebagai
berikut:
1. Setiap berkas permohonan izin pembuangan air limbah
dan pemanfaatan dinyatakan lengkap secara administrasi, dilimpahkan oleh BPMPT ke BPLH.
2. BPLH bersama Perum Jasa Tirta II melaksanakan
verifikasi teknis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
sejak berkas permohonan diterima.
3. Hasil verifikasi teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
4. BPLH menerbitkan pertimbangan teknis bila semua
persyaratan teknis telah dipenuhi dan Perum Jasa Tirta
II sudah menerbitkan saran teknis, selambat-lambatnya
5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
ditandatangani. 5. BPLH menerbitkan surat penangguhan penerbitan izin
pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah
26
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan
teknis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani.
6. Surat penangguhan penerbitan izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah akan dicabut jika
semua persyaratan teknis telah dipenuhi, dan dilakukan
verifikasi teknis ulang, sehingga izin dapat diterbitkan.
Pelayanan IPSLB3/IPLB3
Pengajuan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (IPSLB3) dan Izin Pengumpulan Limbah B3
(IPLB3) Skala Kabupaten ditujukan kepada Bupati melalui
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT)
dan harus memenuhi persyaratan Administrasi dan
persyaratan Teknis. Prosedur pertimbangan teknis melalui tahapan sebagai
berikut:
1. Setiap berkas permohonan IPSLB3 dan IPLB3 dinyatakan
lengkap secara administrasi, dilimpahkan oleh BPMPT ke
BPLH.
2. Tim Teknis BPLH melaksanakan verifikasi teknis selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak berkas
permohonan diterima.
3. Hasil verifikasi teknis dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).
4. BPLH menerbitkan pertimbangan teknis bila semua
persyaratan teknis telah dipenuhi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
ditandatangani.
5. BPLH menerbitkan surat penangguhan penerbitan
IPSLB3 dan IPLB3 apabila pemohon tidak dapat
melengkapi persyaratan teknis selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak BAP ditandatangani.
6. Surat penangguhan penerbitan IPSLB3 dan IPLB3 akan
dicabut jika semua persyaratan teknis telah dipenuhi,
dan dilakukan verifikasi teknis ulang, sehingga izin dapat
diterbitkan.
27
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup
Prosedur pengujian sampel yang dilaksanakan oleh
Laboratorium Lingkungan Hidup BPLH Kabupaten Karawang
dilakukan sebagai berikut: a. Permintaan Pengujian
1) Permintaan Langsung
Pelanggan datang langsung dengan membawa sampel
yang akan diuji.
2) Permintaan melalui telepon, email atau fax
Pelanggan memerlukan informasi dengan menanyakan melalui telepon, email atau mengirim fax tentang
pengujian sampel dan hal yang terkait dengan
parameter, biaya uji serta cara pengiriman sampel
(dibawa langsung atau dikirim via jasa kurir).
Selanjutnya dapat dibuatkan Surat Penawaran sesuai informasi yang diperlukan pelanggan.
b. Kaji Ulang Kesepakatan dan Kontrak Pekerjaan
1) Pelanggan yang datang langsung membawa sampel uji,
mengisi Form Permohonan Pengujian dengan
kesepakatan waktu penyelesaian pengujian.
2) Pelanggan yang mengirim sampel via jasa kurir, segera diproses apabila telah menyepakati biaya uji.
3) Pengesahan Form Permohonan Pengujian dengan
membubuhkan tanda tangan setelah kontrak
disepakati.
c. Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan pengujian dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati.
d. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
Hasil uji disampaikan kepada pelanggan langsung atau
dikirim via jasa kurir setelah melunasi biaya uji.
e. Pengaduan Pelanggan dapat mengajukan complain/keluhan jika hasil
uji yang diterima tidak sesuai dengan mengisi Form Survei
Kepuasan Pelanggan.
f. Piutang
Terjadi piutang apabila pelanggan tidak mengambil
Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah selesai dikerjakan.
28
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Pelayanan dan Tatacara Pengaduan dan Penanganan
Pengaduan Lingkungan
A. TATACARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN
1. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan
maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi
yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari
usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan;
2. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau
tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab, atau
Kepala Desa/Lurah/Camat untuk disampaikan kepada
instansi yang bertanggungjawab; 3. Jika dalam waktu 10 hari tidak ada tindaklanjut maka
pengadu berhak menyampaikannya kepada instansi yang
bertanggungjawab di tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi;
4. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara
langsung kepada petugas penerima pengaduan atau melalui telepon;
5. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui
surat; surat elektronik; faksimili; layanan pesan singkat;
atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan mengisi Formulir
Pengaduan; 6. Setelah melalui tahapan Telaah dan Klarifikasi;
Verifikasi; dan Tindaklanjut, maka hasilnya akan
disampaikan kepada pengadu dalam waktu maksimal 30
hari;
7. Penjelasan rinci sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2010
tentang Tatacara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan
Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup.
29
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
B. FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan ........... tahun ........... pukul ..........WIB, di .................... yang bertanda tangan di bawah ini: I. Identitas Pelapor : a. Nama : ........................................................... b. Alamat : ........................................................... c.
No telp/fax/email : ........................................................... d. Desa/Kelurahan : ........................................................... e. Kecamatan : ........................................................... f. Kabupaten/Kota : ........................................................... g. Propinsi : ........................................................... II. Identitas penerima laporan : a. Nama : ........................................................... b. Alamat Kantor : ........................................................... c. Jabatan : ........................................................... III. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan: a. Sumber*) : ........................................................... b. Jenis Kegiatan : ...........................................................
c. Alamat : ........................................................... d. Telepon/Fax : ........................................................... e. Desa/Kelurahan : ........................................................... f. Kecamatan : ........................................................... g. Kabupaten/Kota : ........................................................... h. Provinsi : ...........................................................
IV. Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak :
a. Air tanah/sumur ( ) b. Tanah/lahan/hutan ( ) c. Udara ( ) d. Sungai ( ) e. Danau ( ) f. Rawa ( ) g. Tambak ( ) h. Pesisir/muara/laut ( ) i. Lain-lain .................. ( )
30
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
V. Alat Bukti Yang disampaikan: a. ......................................................................................... b. .........................................................................................
VI. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :
a. .....................: tanggal .......... bulan ................ tahun ..... b. .....................: tanggal .......... bulan ................ tahun ..... c. .....................: tanggal .......... bulan ................ tahun .....
VII. Uraian Singkat Masalah :
a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan: ........................................................................................
b. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan: .........................................................................................
c. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan: .........................................................................................
d. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan : ........................................................................................
Tempat, Tanggal Pengaduan
Penerima pengaduan,
( ........................... )
Pengadu*),
( ....................... )
*) apabila pengaduan melalui telepon tidak diperlukan tandatangan
pengadu *) Yang dimaksud dengan sumber adalah usaha atau kegiatan yang diduga
sebagai sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
31
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Bagan Alir Pengajuan dan Penilaian Dokumen AMDAL
Beserta Penerbitan Izin Lingkungannya
32
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
33
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Bagan Alir Pengajuan dan Pemeriksaan UKL-UPL Beserta
Penerbitan Izin Lingkungannya
34
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Bagan Alir Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air
atau Sumber Air (IPALASA)
35
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Bagan Alir Pengajuan Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3 (IPSLB3)
36
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Bagan Alir Pengajuan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala
Kabupaten
37
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Prosedur Pelayanan Laboratorium
Lingkungan Hidup
38
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
39
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
DATA LINGKUNGAN HIDUP
A. Dokumen Lingkungan
Tabel 7. Dokumen Lingkungan yang disahkan
No Tahun Dokumen Lingkungan
AMDAL UKL-UPL SPPL Lainnya
1 2007 - 2 -
2 2008 - 5 -
3 2009 - 45 -
4 2010 - 81 -
5 2011 - 78 8
6 2012 3 107 16
7 2013 5 108 8
Total 8 426 32
Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2013
Keterangan: AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan UKL-UPL = Upaya Pengelolaan & Upaya Pemantauan Lingkungan SPPL = Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Tabel 8. Izin PPLH yang disahkan
No Tahun Izin PPLH
IPALASA IPSLB3 IPLB3 Lainnya
1 2012 33 71 2
2 2013 28 94 3
3 2014 14 34 -
Total 75 199 5
Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2013
Keterangan: IPALASA = Izin Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air IPSLB3 = Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 IPLB3 = Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
40
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
B. Data Tanah
Tabel 9. Tingkat Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Halaman 1 dari 3
No Parameter
Ambang
Kritis (PP 150/2000)
1 2 3
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
1 Ketebalan Solum
<20 cm 45 Tidak 85 Tidak 115 Tidak
2 Kebatuan Permukaan
>0 % 37,5 Tidak 25 Tidak < 6,25 Tidak
3 Komposisi Fraksi
<18% koloid; >80% pasir kuarsitik
45,55 Tidak 60,40 Tidak 65,35 Tidak
4 Berat Isi >1,4 g/CM3 1,22 Tidak 1,40 Tidak 1,11 Tidak
5 Porositas Total <30%;>70% 24,45 Melebi
hi 46,77 Tidak 38,98 Tidak
6 Derajat Pelulusan air
<0,7cm/jam; >8,0cm/jam
10,5 Melebi
hi 5,4 Tidak 6,4 Tidak
7 pH (H2O) 1:2,5 <4,5;>8,5 6,75 Tidak 6,88 Tidak 7,32 Tidak
8 Daya Hantar Listrik /DHL
>4,0mS/cm 1,40 Tidak 0,43 Tidak 0,14 Tidak
9 Redoks <200 mV 315 Tidak 295 Tidak 260 Tidak
10 Jumlah Mikroba
<102cfu/g tanah
2,32 x 106
Tidak 5,2 x 105
Tidak 1,8 x 106
Tidak
Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2012-2013 Keterangan : Laporan Status Kerusakan Lahan dan Tanah Untuk
Produksi Biomassa di Kabupaten Karawang Tahun 2012-2013
Kolom Hasil Pengamatan: 1 Lokasi sampling 1, Perkebunan penduduk Desa
Tamansari, Kec. Pangkalan, Kab. Karawang, koordinat 107°12'47.44" dan 06°25'25.9", Tahun 2012
2 Lokasi sampling 2, Perkebunan penduduk Desa Tamansari, Kec. Pangkalan, Kab. Karawang, koordinat
107°12'55.25" dan 06°25'25.4", Tahun 2012 3 Lokasi sampling 3, Pertanian penduduk Desa
Tamanmekar, Kec. Pangkalan, Kab. Karawang, koordinat 107°13'29.5" dan 06°24'40.9", Tahun 2012
Halaman 2 dari 3
41
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
No Parameter
Ambang
Kritis (PP
150/2000)
4 5 6
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
1 Ketebalan Solum
<20 cm 125 Tidak 120 Tidak 130 Tidak
2 Kebatuan
Permukaan >0 % < 6,25 Tidak < 5 Tidak < 5 Tidak
3 Komposisi Fraksi
<18% koloid; >80% pasir
kuarsitik
70,30 Tidak 18,58 Tidak 26,36 Tidak
4 Berat Isi >1,4 g/CM3 1,10 Tidak 1,03 Tidak 0,87 Tidak
5 Porositas Total <30%;>70% 30,94 Tidak 60,99 Tidak 67,34 Tidak
6 Derajat Pelulusan air
<0,7cm/jam; >8,0cm/jam
6,2 Tidak 5,37 Tidak 19,81 Melebi
hi
7 pH (H2O) 1 : 2,5
<4,5;>8,5 7,89 Tidak 6,26 Tidak 5,67 Tidak
8 Daya Hantar Listrik /DHL
>4,0mS/cm 0,23 Tidak 0,21 Tidak 0,22 Tidak
9 Redoks <200 mV 254 Tidak 478 Tidak 350 Tidak
10 Jumlah
Mikroba
<102cfu/g
tanah
7,8 x
105 Tidak
1,3 x
1012 Tidak
1,9 x
1012 Tidak
Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2012-2013
Keterangan : Laporan Status Kerusakan Lahan dan Tanah Untuk
Produksi Biomassa di Kabupaten Karawang Tahun 2012-
2013 Kolom Hasil Pengamatan: 4 Lokasi sampling 4, Pertanian penduduk Desa
Tamanmekar, Kec. Pangkalan, Kab. Karawang,
koordinat 107°13'19.7" dan 06°24'45.8", Tahun 2012 5 Lokasi sampling 5, Pertanian penduduk Desa Adiarsa
Timur, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, koordinat 107°19'4.65" dan 06°19'0.70", Tahun 2013
6 Lokasi sampling 6, Pertanian penduduk Desa Warungbambu, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, koordinat 107°19'45.30" dan 06°20'2.06", Tahun 2013
42
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Halaman 3 dari 3
No Parameter
Ambang
Kritis (PP
150/2000)
7 8 9 Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
Hasil Pengamatan
Melebihi/
Tidak
1 Ketebalan
Solum <20 cm 150 Tidak 130 Tidak 120 Tidak
2 Kebatuan Permukaan
>0 % < 5 Tidak < 5 Tidak < 5 Tidak
3 Komposisi Fraksi
<18% koloid; >80% pasir kuarsitik
14,51 Melebi
hi 8,22
Melebihi
23,84 Tidak
4 Berat Isi >1,4 g/CM3 0,81 Tidak 0,89 Tidak 0,91 Tidak
5 Porositas Total <30%;>70% 69,40 Tidak 66,39 Tidak 65,65 Tidak
6 Derajat
Pelulusan air
<0,7cm/jam;
>8,0cm/jam 20,77
Melebi
hi 18,69
Melebi
hi 3,87 Tidak
7 pH (H2O) 1 : 2,5
<4,5;>8,5 6,45 Tidak 6,29 Tidak 6,7 Tidak
8 Daya Hantar Listrik /DHL
>4,0mS/cm 0,31 Tidak 0,23 Tidak 0,41 Tidak
9 Redoks <200 mV 420 Tidak 433 Tidak 389 Tidak
10 Jumlah Mikroba
<102cfu/g tanah
4,1 x 1012
Tidak 6 x 1011
Tidak 1,2 x 1012
Tidak
Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2012-2013
Keterangan : Laporan Status Kerusakan Lahan dan Tanah Untuk
Produksi Biomassa di Kabupaten Karawang Tahun 2012-2013
Kolom Hasil Pengamatan:
7 Lokasi sampling 7, Pertanian penduduk Desa Anggadita, Kec. Klari, Kab. Karawang, koordinat 107°19'51.16" dan 06°20'39.32", Tahun 2013
8 Lokasi sampling 8, Perkebunan penduduk Desa
Anggadita, Kec. Klari, Kab. Karawang, koordinat 107°19'42.72" dan 06°20'48.70", Tahun 2013
9 Lokasi sampling 9, Pertanian penduduk Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, koordinat
107°21'12.75" dan 06°22'1.31", Tahun 2013
43
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Gam
bar
6.
Peta
Sebara
n I
ndu
str
i K
ara
wan
g
44
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
C. Data Air
Tabel 10. Perusahaan Pembuang Air Limbah
1 PT Dean Shoes Sepatu 400 Saluran Pembilas/ Citarum
2 PT ABC President Indonesia Makanan 500 Citarum
3 PT Heinz ABC Indonesia Makanan 1200 Citarum
4 PT Mondelez Indonesia Makanan 100 Citarum
5 PT Bhineka Karya Manunggal Tekstil 1000 Cibeuceuh/Citarum
6 PT Ultra Prima Abadi Makanan 255 Citarum
7 PT Asia Pacific Fibers Tbk. Polyester 24000 Citarum
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
55
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
56
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Tabel 13. Perkiraan Emisi Gas Metan (CH4) dari Lahan
Sawah
No Kecamatan Luas Lahan *)
(Ha) Emisi CH4
(Ton/tahun)
(1) (2) (3) (4)
1 Pangkalan 2.341 681.486
2 Tegalwaru 1.912 487.552
3 Ciampel 852 281.567
4 Telukjambe Timur 1.135 298.610
5 Telukjambe Barat 2.378 750.763
6 Klari 2.445 704.145
7 Cikampek 701 194.376
8 Purwasari 1.434 442.559
9 Tirtamulya 1.611 460.746
10 Jatisari 2.521 721.006
11 Banyusari 4.067 1.163.162
12 Kotabaru 3.814 1.090.804
13 Cilamaya Wetan 4.570 1.307.020
14 Cilamaya Kulon 5.218 1.492.348
15 Lemahabang 3.798 1.086.228
16 Telagasari 4.100 1.172.600
17 Karawang Timur 1.744 498.784
18 Karawang Barat 2.201 634.036
19 Majalaya 2.233 638.638
20 Rawamerta 4.191 1.198.626
21 Tempuran 6.480 1.853.280
22 Kutawaluya 4.372 1.250.392
23 Rengasdengklok 2.011 575.146
24 Jayakerta 3.085 882.310
25 Pedes 5.156 1.474.616
26 Cilebar 5.395 1.542.970
27 Cibuaya 4.350 1.244.100
28 Tirtajaya 5.658 1.618.188
29 Batujaya 4.931 1.410.266
30 Pakisjaya 3.360 917.410
Total 98.064 28.073.734
Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2012
Keterangan : *) Luas lahan sawah berdasarkan frekuensi
penanaman yaitu 1 kali, 2 kali, dan 3 kali (Karawang Dalam Angka 2013)
57
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Gambar 8. Perkiraan Emisi CH4 Pertanian Tahun 2012
(Ton/Tahun)
Gambar 9. Perkiraan Emisi CH4 Peternakan Tahun 2012
(Ton/Tahun)
58
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
E. Data Limbah B3
Tabel 14. Perusahaan Pengelola Limbah B3 di Kabupaten
Karawang
Sumber: KLH 2013 dan BPLH Kabupaten Karawang, 2013
PENGO
LAH
Sendiri KegLain
1 CV. Sarana Bintang Perkasa
2 PT. Tenang Jaya
3 PT. Lancar Abadi
4 PT. Dame Alam Sejahtera
5 CV. Putera Kemuning
6 CV. Kurnia Illahi
7 CV. Rindu Alam
8 PT. Yudhatama Suraswadana
9 PT. Harum Jaya Bersaudara
10 PT. Dharpadina
11 CV. Dika Mekar
12 PT. Segoro Jaya Makmur Abadi
13 CV. Bangun Bangkit Bersama
14 PT. Gemilang Sentosa Abadi
15 PT. Bata Kuo Shin
16 PT. Jobs Cloring
17 CV. Hasanah Jaya Abadi
18 PT. Haromaien Prima Artha
19 PT. Tawu Inti Bati
20 CV. Bintang Benua Nusantara
21 PT. Molten Aluminium Producers
22 PT. Asahi Seiren Indonesia
23 PT. Triguna Pratama Abadi
24 PT. Fulysemitexjaya
25 PT. Kayafit Metal Industries
26 PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills 2
27 PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills 1
28 PT. Tenang Jaya Sejahtera
29 PT. Jasa Medivest
30 PT. Toyota Motor Mfg.Indonesia
31 PT. Asia Pasific Fibers
32 PT. Bhineka Karya Manunggal
33 Perum Peruri
34 PT. Daiki Aluminium Industry Ind.
35 PT. Pasific Prestress Indonesia
36 PT. Holcim Beton Plant Karawang
Jumlah 17 8 3 15 6
PEMANFAAT NO NAMA PERUSAHAAN
PENGA
NGKUT
PENGU
MPUL
59
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Tabel 15. Timbulan Minimal Limbah B3
(Periode Data Juli-SeptemberTahun 2012)
No Jenis Limbah B3 Kuantitas (Ton)
1 E-waste 2,412
2 Sludge Grinding 19,840
3 Oli Bekas 100,830
4 Coolant Bekas 104,000
5 Contaminated Goods 13,536
6 Fly Ash & Bottom Ash 493,210
7 Lab Waste 0,860
8 Medical waste 0,006
9 Tinta cair 0,080
10 Slury waste (lumpur oli) 29,690
11 Sludge IPAL (WWT Sludge) 178,209
12 Thinner/Solvent Bekas 39,558
13 Limbah Sandblasting 7,520
14 Painting Sludge 80,750
15 Paint Both Water 32,400
16 Aseton 0,030
17 Pasir foundry/terkontaminasi 0,070
18 Liquid carbon 26,940
19 Air Separator 65,550
20 Gasket 0,033
21 Iron Spiral 1.065,570
22 Gram Aluminium 148,900
23 Minyak Kotor 243,075
24 Dross 2.718,954
25 Scrap 228,802
26 Abu Buffing 10,240
27 Solder Waste 1,464
28 Water Pit 15,000
29 Wetblast 1,130
30 Shotblast 14,050
31 Chemical Waste 0,310
32 Used Cleaner 158,260
33 Strainer/Alkali 5,070 Sumber: BPLH Kabupaten Karawang, 2013
60
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
F. Peraturan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sampah 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Perlindungan dan Pengelolaan Air 1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003
tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003
tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air.
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air.
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi Dengan Cara Injeksi.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer
Pengendalian Pencemaran Air. 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pemanfaatan Air Hujan. 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009
tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk 13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010
tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air
61
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm
Convention On Persistens Organic Pollutant (Konvensi Stokholm tentang
Bahan Pencemar Organik Yang Persistent) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun 3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna
Convention for The Ozon Layer dan Montreal Protocol on substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990.
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan
Yang Merusak Lapisan Ozon), 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal
Amendment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas Protokol Montreal Tentang Bahan-
Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon) 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label pada Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka Indonesia Nation Single Window di Kementerian
Lingkungan Hidup.
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment to the Basel Convention on the control of Transboundary Movement of hazardous waste and their disposal (Amandemen Atas
Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan pembuangannya).
5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor
01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3.
7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3.
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor
04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil
62
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3.
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas. 11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor
02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah. 12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor
03/BAPEDAL/01/1998 tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3.
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007
tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.
Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations
Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena
Protokol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol
Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang
Keanekaragaman Hayati). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetika. 5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan
Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973.
63
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
Perlindungan dan Pengelolaan Tutupan Lahan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian
Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.
Pelestarian Fungsi Atmosfer 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations
Frame Work Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB
Mengenai Perubahan Iklim). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol
Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Ratification of Kyoto Protocol to the United Nations Framework convention on climate Change)
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The Ozon Layer dan Montreal Protocol on substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan
Yang Merusak Lapisan Ozon) 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal
Amendment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-
Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
Pelestarian Fungsi Udara 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara. 2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-
205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
64
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan
Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencem Udara. 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007
tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap. 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Halon
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung
Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
Perlindungan dan Pengelolaan Laut 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. 2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001
tentang Kriteria Baku Mutu Kerusakan Terumbu Karang. 4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 47
Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang. 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004
tentang Baku Mutu Air Laut. 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004
tentang Ralat atas Keputusan MENLH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004
tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006
tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air
pada Sumber Air 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009
tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
65
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Tata Ruang 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang 2) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 2) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
3) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek
Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 4) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan. 5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2000
tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu.
6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.
7) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor
08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
8) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 2004
tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup. 11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009
tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
13) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010
tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Peryaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
66
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL
16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007
tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan tentang Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
6. Baku Mutu Lingkungan Hidup
a. Baku Mutu Air dan air Limbah 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun
2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun
2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.
5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas atau Tembaga
7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun
2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.
8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Pertambangan Bijih Timah.
67
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel. 10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun
2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer dan Poly
Vinyl Chloride. 11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun
2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi. 12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan/atau Sayuran.
13) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.
14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun
2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu.
15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Industri Rayon. 16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun
2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalate Acid dan Poly Ethylene
Terephthalate. 17) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2008 Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut.
18) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa.
19) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun
2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging.
20) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Pengolahan Kedelai 21) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik.
22) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
23) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun
2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu.
24) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiaan Industri Oleokimia Dasar.
68
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
25) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi. 26) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun
2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi
27) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit
28) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
29) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Industri Minyak Goreng 30) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula 31) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun
2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu
32) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Minyak dan Gas.
33) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2011 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Gas Metana Batubara.
b. Baku Mutu Air Laut
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. c. Baku Mutu Udara
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak. 2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. 3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran. 4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan. 5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.
7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
69
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik. 9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun
2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black.
10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.
11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun
2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
13) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi
Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan
Tanah Untuk Produksi Biomassa. 3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun
2001 tentang Kriteria Baku Mutu Kerusakan Terumbu Karang. 4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun
2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan
Mangrove.
e. Perizinan 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun
2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah 4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun
2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau
Sumber Air.
70
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.
6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut.
f. Program Insentif dan Disinsentif
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari
3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3
4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 93 Tahun
2004 tentang Program Bangun Praja 5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 252 Tahun
2004 tentang Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indnoesia Hijau
7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata 9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup Yang Dapat Didekonsentrasikan
10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau.
12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
13) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan.
g. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011.
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012
3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
71
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
h. Audit Lingkungan Hidup 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun
1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup
yang Diwajibkan 3) Permen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010
tentang Audit Lingkungan Hidup
4) Permen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup.
Data dan Informasi
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik.
Pengawasan dan Penegakan Hukum
1. Penegakan Hukum Administrasi a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun
2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup.
d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di
Propinsi/Kabupaten/Kota. e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup
h. Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan
Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penegakan Hukum Perdata a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
72
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup.
c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.
d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
Kapasitas Sumber Daya Manusia
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 95 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan
Hidup 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 178 Tahun
2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Menager
Pengendalian Pencemaran Air 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009
tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010
tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan
Kapasitas Kelembagaan 1. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala
Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 & Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya
73
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/Kep/M.Pan/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendalian
Dampak Lingkungan dan Angka kreditnya 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparaturan Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 61 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (INPASSING) ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Pengendali
Dampak Lingkungan. 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 62 Tahun
2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Pergantian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pusat Produksi Bersih
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan
Hidup Daerah 8. Peraturan MENLH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan MENLH Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Daerah
Perda Jabar No. 39 Tahun 2000, tentang Peruntukan Air & Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-anak Sungai di Jabar;
Perda Jabar No. 03 Tahun 2001, tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat;
Perda Jabar No. 19 Tahun 2001, tentang Pengurusan Hutan; Perda Jabar No. 03 tahun 2004, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air;
74
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Perda Jabar No. 02 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Perda Jabar No. 01 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Penegakan Hukum Lingkungan; Pergub Jabar No. 24 Tahun 2007, tentang Pengendalian Pencemaran Air; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2005, tentang Pedoman Penentuan Status
Mutu Air;
Kepgub Jabar No. 6 Tahun 1999, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;
Kepgub Jabar No. 1197 Tahun 2004, tentang Pembentukan Pos
Pengaduan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkugan Hidup; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perda Kab. Karawang No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Terpadu; Perda Kab. Karawang No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah
B3;
75
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
G. Data Lain-lain
Tabel 16. Luas Wilayah. Jumlah Penduduk. Kepadatan dan
Penyebarannya menurut Kecamatan
Sumber: KDA 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Karawang
76
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Tabel 17. Penggunaan Lahan di Kabupaten Karawang
Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2013
1) Non Pertanian : Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll. 2) Sawah : 1 kali Tanam, 2 kali Tanam, 3 kali Tanam, dan
Ditanami tanaman selain padi 3) Lahan Kering : Ladang Huma, Padang Penggembalaan, dan
Sementara tidak diusahakan 4) Perkebunan : Tegal/Kebun dan Perkebunan 5) Hutan : Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 6) Lainnya : Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll.
No Kecamatan
Luas Lahan (Ha)
Non
Pertanian 1)
Sawah 2)
Lahan
Kering 3)
Per-
kebunan 4)
Hutan 5)
Lainnya 6)
Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Pangkalan 530 2.341 632 641 1.186 4.107 9.437
2 Tegalwaru 4.941 1.912 108 591 569 513 8.634
3 Ciampel 2.168 852 613 45 2.505 4.830 11.013
4 Telukjambe Timur 2.406 1.135 - 179 - 293 4.013
5 Telukjambe Barat 4.510 2.378 142 194 - 112 7.336
6 Klari 1.344 2.445 320 870 30 928 5.937
7 Cikampek 3.315 701 20 588 88 48 4.760
8 Purwasari 1.131 1.434 38 336 5 - 2.944
9 Tirtamulya 225 1.611 67 269 - 1.334 3.506
10 Jatisari 865 2.521 - 98 - 1.844 5.328
11 Banyusari 1.144 4.067 - 82 - 237 5.530
12 Kotabaru 99 2.744 177 - - 25 3.045
13 Cilamaya Wetan 1.272 4.570 - 143 - 951 6.936
14 Cilamaya Kulon 768 5.218 - 11 - 321 6.318
15 Lemahabang 687 3.798 19 116 - 71 4.691
16 Telagasari 459 4.100 - 8 - 5 4.572
17 Karawang Timur 680 2.233 - 50 - 46 3.009
18 Karawang Barat 322 1.744 - - - 911 2.977
19 Majalaya 1.045 2.201 - 97 - 25 3.368
20 Rawamerta 629 4.191 - 27 - 96 4.943
21 Tempuran 1.340 6.480 142 289 - 558 8.809
22 Kutawaluya 57 4.372 403 - - 35 4.867
23 Rengasdengklok 882 2.026 31 202 - 5 3.146
24 Jayakerta 504 3.085 - 21 - 514 4.124
25 Pedes 405 5.156 - - - 523 6.084
26 Cilebar 771 5.395 - 39 92 123 6.420
27 Cibuaya 920 4.350 - - - 3.448 8.718
28 Tirtajaya 1.779 5.658 - 99 - 1.689 9.225
29 Batujaya 2.220 4.931 - 237 - 1.801 9.189
30 Pakisjaya 953 3.360 - 392 - 1.743 6.448
Total 38.371 97.009 2.712 5.624 4.475 27.136 175.327
77
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
Tabel 18. Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung
No Nama Situ Luas
(Ha)
Volume
(000 m3)
1 Kaligandu Ds. Tamansari, Kec. Pangkalan 3,00 -
2 Cipagadungan Ds. Tamanmekar, Kec. Pangkalan 3,50 3,500
3 Cihambulu Ds. Tamanmekar, Kec. Pangkalan 3,50 -
4 Citaman Ds. Tamanmekar, Kec. Pangkalan 3,50 -
5 Baregbeg Ds. Tamanmekar, Kec. Pangkalan 3,00 -
6 Cibayat Kec. Pangkalan 10,00 1.500.
7 Cibayat Ds. Kutamaneuh, Kec. Tegalwaru 4,50 20,25
8 Bungur Ds. Kutamaneuh, Kec. Tegalwaru 3,50 -
9 Jungkur Ds. Kutalanggeng, Kec. Tegalwaru 12,00 100
10 Cikarinjing Ds. Parungmulya, Kec. Ciampel 4,50 -
11 Cipule Kec. Ciampel 75,00 9.000
12 Ciampel Kec. Ciampel 70,00 8.400
13 Blok Onco Kec. Ciampel 40,00 12.000
14 Tegalega Kec. Ciampel 25,00 3.000
15 Pulo Kec. Ciampel 16,00 1.920
16 Kebunkalapa Kec. Ciampel 10,00 1.200
17 Kedungwaru Kec. Ciampel 8,00 2.160
18 Cijengkol Kec. Ciampel 8,00 960
19 Kampungsawah Kec. Ciampel 7,00 560
20 Cijengkol Kec. Telukjambe Timur 4,50 -
21 Ex. Waduk
Cidawolong Kec. Telukjambe Barat 37,52 -
22 Leuwigoong Kec. Klari 40,00 6.000
23 Kocobok Kec. Klari 8,00 2.160
24 Balukbuk Kec. Klari 6,00 360
25 Rawabebek Kec. Klari 20,00 6.000
26 Kompa Kec. Klari 4,00 600
27 Kamojing Desa Kamojing, Kec. Cikampek 61,40 1.255
28 Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan 2,00 160
29 Rawagempol Kec. Cilamaya Kulon 2,00 160
30 Kaum Kec. Karawang Barat 30,00 3.000
31 Gempol Kec. Karawang Barat 5,00 600
32 Pajaten Kec. Cibuaya 2,00 40
33 Pakis Kec. Pakisjaya 5,00 350
Sumber : 1. Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten Karawang
2. Perum Jasa Tirta II
78
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014
79
Profil Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2014