Visi MisiVISI DAN MISI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARATTAHUN 2013 2018VISI :Menjadi Institusi Andal Dalam
Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang BerkelanjutanMisi :1. Memantapkan
Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor2.
Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Berbasis Potensi
Lokal3. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui
Pemberdayaan Masyarakat4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan
Kelembagaan Ketahanan PanganSelayang PandangUndang-Undang Dasar
(UUD) Republik Indonesia 1945 sebagai sumber dari segala sumber
hukum, mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan
jaminan kepada warganegaranya agar dapat hidup sejahtera lahir dan
batin. Amanat tersebut antara lain tersurat pada Pasal 28 A, ayat 1
UUD 1945 Amandemen ke dua yang menyebutkan Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Pasal 34 menjamin hak warganegara atas
perlindungan dari diskriminasi.Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999
tentang Hak Azasi Manusia pasal 9 ayat 1 menyebutkan Setiap orang
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya. Walaupun secara eksplisit hak atas pangan tidak
disebutkan, kedua ayat tersebut secara implisit memuat perintah
kepada penyelenggara negara untuk menjamin kecukupan pangan dalam
rangka memenuhi hak azasi pangan setiap warganya dan menyatakan
pentingnya pangan sebagai salah satu komponen utama dalam mencapai
kehidupan sejahtera lahir dan batin.Undang-Undang yang secara
eksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan adalah
UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut menjelaskan
konsep ketahanan pangan, komponen, serta para pihak yang harus
berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU tersebut telah
dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) antara lain: PP
Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, PP Nomor 28 Tahun
2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan PP No. 22 Tahun
2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumberdaya lokal., Fokus pencapaian skor PPH 81 Tahun 2009 dan PPH
95 pada Tahun 2015.Ketahanan pangan sesuai dengan PP 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat
(2) merupakan urusan wajib. Berkaitan dengan itu pada Tahun 2008
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Badan Ketahanan Pangan
Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan
sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan
Bidang Ketahanan Pangan.Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD)
Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan
sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan
Bidang Ketahanan Pangan. Di kepalai oleh seorang Kepala Badan yang
membawahi Satu Sekretariat, dan Empat Kepala Bidang. Berkedudukan
di Kota Bandung dengan alamat di Jl. Ciumbuleuit No. 2.Sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Ketahanan Pangan mempunyai
peranan yang sangat penting dalam mewujudkan visi Jawa Barat
Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan
Sejahtera.Dalam mewujudkan Visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan
mengemban misi ke dua yaituMeningkatkan pembangunan ekonomi
regional berbasis potensi lokalyang bertujuan Meningkatkan daya
beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas
ekonomi berbasis potensi lokal dengan salah satu sasarannya
adalahTerpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.Sasaran tersebut
dapat dicapai apabila pangan tersedia dalam jumlah cukup dari waktu
ke waktu, mudah diperoleh dengan harga terjangkau oleh semua
lapisan masyarakat. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka
akan menimbulkanKerawanan Pangan (suatu kondisi ketidak cukupan
pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada
waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi
pertumbuhan dan kesehatan masyarakat).Tujuan pembangunan ketahanan
pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup,
aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional,
daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan
secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, dengan
memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat
pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya
dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang
dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta
efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya, karena
produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan oleh petani
dengan skala usaha kecil masyarakat miskin di pedesaan, maka
pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat
ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai peran
strategis dalam mewujudkanJawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk
Semuayang merupakan Visi Pembangunan Jawa Barat 2013-2018,
khususnya dalam mengemban misi pertama yaitu Membangun Masyarakat
yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang salah satu sasarannya
adalahMewujudkan Jawa Barat Bebas Rawan Pangan. Rawan pangan adalah
suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah,
masyarakat, rumah tangga dan perorangan, pada waktu tertentu untuk
memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan
kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara
berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu yang diakibatkan oleh
rendahnya daya beli (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan
darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).Jawa
Barat bebas rawan pangan dapat terwujud apabila Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota sebagai regulator mampu mendorong masyarakat
untuk berupaya memproduksi pangan dan menyediakan cadangan pangan
yang cukup dan mampu memperlancar distribusi pangan secara merata
ke seluruh wilayah setiap waktu. Selain itu Pemerintah Daerah
berkewajiban mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat
untuk meningkatkan pendapatan, sehingga mempunyai kemampuan daya
beli yang cukup untuk menyediakan pangan bagi
keluarganyaTupoksiTUGAS POKOK :Badan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan
Daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.FUNGSI :Badan mempunyai fungsi
:1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang
ketahanan pangan;2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang ketahanan pangan
meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur,
ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan,
serta distribusi dan harga pangan;3. Penyelenggaraan koordinasi dan
pembinaan UPTB.(Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49
Tahun 2009Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata
KerjaBadan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat)
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAHPROVINSI JAWA
BARATBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2008
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KETAHANAN PANGAN
DAERAHPROVINSI JAWA BARATTAHUN :
2014NoNAMANIPJABATANPANGKATGOL.RUANG
1.Dr.Ir.Dewi Sartika,M.Si19630122 198603 2 004Kepala BKPD
Provinsi Jawa BaratPembina Utama MudaIV/c
2.Dr.Ir.Al Mursyid,MM.19670221 199203 1 002SekretarisPembina
Tk.IIV/b
3.Susi Tusilawati, SS.19670601 199403 2 005Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan UmumPenata Tk.IIII/d
4.Drs. H. Utay Suherman, M. Si.19590927 198503 1
007Pengadministrasi UmumPembinaIV/a
5.Ir. Bambang Irianto, S.Pd.,M.MPd.19611227 198603 1
006Pengadministrasi KehumasanPenata Tk.IIII/d
6.Rian Trikorawiati19620908 198503 2 010Pembantu Penyimpan
BarangPenata Muda Tk.IIII/b
7.H. Suhenda19580406 198503 1 008PengemudiPenata Muda
Tk.IIII/b
8.Siti Hasnah19660513 198903 2 009Pemeriksa Hasil Pengukuran
KinerjaPenata Muda Tk.IIII/b
9.Liesnawati Agus19580601 198503 2 005Pengadministrasi Surat
MasukPenata Muda Tk.IIII/b
10.Asep Wahyu19650914 199103 1 005Penyimpan BarangPenata Muda
Tk.IIII/b
11.Ruskanda19601229 200604 1 008C arakaPengatur Muda
Tk.III/b
12.Dede Suherman19651227 200801 1 001Pengurus BarangPengatur
Muda Tk.III/b
13.S a r y a n a19750622 200801 1 003Pengelola Sistem Infomasi
Pegawai (SIMPEG)Pengatur Muda Tk.III/b
14.Deri Saripudin19750125 200901 1 001PengemudiPengatur Muda
Tk.III/b
15.Enang Sumarna19770509 200901 1 003PengemudiJuru Tk.II/d
16.Yaya Sumarya19600520 200604 1 005Pengadministrasi
KepegawaianJuru Muda Tk.II/b
17.Drs.Dede Wahyudin,MM.19670326 199103 1 006Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan ProgramPembinaIV/a
18.Sumaryadi, SAB.19680606 200604 1 013Evaluasi dan
PelaporanPenata Muda Tk.IIII/b
19.Cecep Yusup Ismail,ST.19800827 200604 1 008Pengadministrasi
UmumPenata Muda Tk.IIII/b
20.Esti Handayani, SP.19760905 201001 2 003Pendata dan
InformasiPenata Muda Tk. IIII/b
21.I r a n i, SH.19810430 201001 2 003Pengadministrasi
UmumPenata Muda Tk. IIII/b
22.Sandi Ardianto19740227 200901 1 001Operator Perencana SIPKD
OPDPengatur Muda Tk.III/b
23.Hj.Lilis Raelasih Widaningrum, SE.,MM.19610523 198803 2
002Kepala Sub Bagian KeuanganPembinaIV/a
24.Ine Herdiani, SP.19660612 198903 2 009Bendahara
PengeluaranPenata Tk.IIII/d
25.Lien Delyastuti19650625 198603 2 003Bendahara GajiPenata Muda
Tk.IIII/b
26.Imanudin19641021 198603 1 005Pelaksana VerifikaturPenata Muda
Tk.IIII/b
27.Ini Rostini, SE.19731212 201001 2 003VerifikaturPenata Muda
Tk. IIII/b
28.Yusuf Wibisana, SE.19741104 201001 1 001Administrator Agency
SIPKDPenata Muda Tk. IIII/b
29.Debbi Sejateranti, S. Sos.19800626 201001 2
002Pengadministrasi KeuanganPenata Muda Tk. IIII/b
30.Ima Sukmawati,SE.19780402 201001 2 001Pelaksana
VerifikaturPenata Muda Tk. IIII/b
31.Eka Bida Bidani,A.Md.19871018 201101 2 002Operator
Penatausahaan SIPKD OPDPengaturII/c
32.Neni Mulyani19700803 200701 2 012Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP)Pengatur Muda Tk.III/b
33.Ir. H. Ali Sobari, M.Ag.19600531 198711 1 001Kepala Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan PanganPembina Tk. IIV/b
34.H. Maman Khoeruman , SP.19590704 198101 1 001Kepala Sub
Bidang Kerawanan PanganPenata Tk.IIII/d
35.Lili Kartika, SP.,MM.19681108 199803 2 002Kepala Sub Bidang
Ketersediaan dan Cadangan PanganPenata Tk.IIII/d
36.Rustini19610316 198403 2 007Pengolah Data Kerawanan
PanganPenata Muda Tk.IIII/b
Halaman: 1 2
KELEMBAGAANBidang Distribusi dan Harga PanganBidang Distribusi
dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi dan pengendalian
harga pangan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Distribusi
dan Harga Pangan mempunyai fungsi :1.penyelenggaraan pengkajian
bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga
pangan;2.penyelenggaraan fasilitasi distribusi dan pengendalian
harga pangan;3.penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga
pangan.Rincian Tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan :1.
menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Distribusi dan
Harga Pangan;2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
distribusi dan pengendalian harga pangan;3. menyelenggarakan
pengkajian sistem distribusi dan pengendalian harga pangan;4.
menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan
distribusi dan pengendalian harga pangan;5. menyelenggarakan
fasilitasi dan supervisi kegiatan distribusi dan pengendalian harga
pangan;6. menyelenggarakan koordinasi kegiatan distribusi dan
pengendalian harga pangan;7. menyelenggarakan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;8. menyelenggarakan
pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Distribusi dan Harga
Pangan;9. imenyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di
Kabupaten/Kota;10. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait;11. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.Bidang Distribusi dan Harga Pangan membawahkan:a.
Subbidang Distribusi;b. Subbidang Harga dan Informasi
PanganSubbidang Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi
pangan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Distribusi
mempunyai fungsi:1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis
distribusi pangan;2. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan
fasilitasi distribusi pangan.Rincian Tugas Subbidang Distribusi:1.
melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Distribusi;2.
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan
distribusi pangan;3. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
sistem distribusi pangan;4. melaksanakan fasilitasi peningkatan
distribusi pangan;5. melaksanakan pengelolaan data distribusi
pangan;6. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;7. melaksanakan pemantauan dan
evaluasi kegiatan Subbidang Distribusi;8. melaksanakan koordinasi
dengan unit kerja terkait;9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.Subbidang Harga dan Informasi Pangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis dan fasilitasi pengendalian harga, informasi pangan serta
harga pangan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Harga
dan Informasi Pangan mempunyai fungsi:1. pelaksanaan penyusunan
bahan kebijakan teknis pengendalian harga dan informasi pangan
serta harga pangan;2. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis
dan fasilitasi pengendalian harga, informasi pangan serta harga
pangan.Rincian Tugas Subbidang Harga dan Informasi Pangan:1.
melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Harga dan Informasi
Pangan;2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pengendalian harga;3. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
pengendalian harga pangan;4. melaksanakan pengelolaan data dan
informasi pangan serta harga pangan;5. melaksanakan pengendalian
harga dan informasi pangan serta harga pangan;6. melaksanakan
penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;7. melaksanakan pelaporan dan evaluasi
kegiatan Subbidang Harga dan Informasi Pangan;8. melaksanakan
koordinasi dengan unit kerja terkait;9. melaksanakan tugas lain
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Bidang Konsumsi dan
Keamanan PanganBidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
fasilitasi peningkatan konsumsi serta keamanan pangan.Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
mempunyai fungsi:1. penyelenggaraan perencanaan program peningkatan
konsumsi dan keamanan pangan;2. penyelenggaraan pengkajian bahan
kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;3.
penyelenggaraan fasilitasi peningkatan konsumsi dan keamanan
pangan.Rincian Tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :1.
menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan;2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis pembinaan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;3.
menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi tingkat konsumsi dan
keamanan pangan;4. menyelenggarakan fasilitasi tingkat konsumsi dan
keamanan pangan;5. menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi
dan keamanan pangan;6. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;7. menyelenggarakan pelaporan
dan evaluasi kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan8.
menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di
Kabupaten/Kota;9. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait;10. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan:1.
Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;2. Subbidang
Keamanan dan Mutu Pangan.Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman
Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi dan
penganekaragaman pangan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok,
Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :1.
pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi
dan penganekaragaman pangan;2. pelaksanaan pelayanan administrasi,
teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi dan penganekaragaman
pangan.Rincian Tugas Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman
Pangan:1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Konsumsi
dan Penganekaragaman Pangan;2. melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan penganekaragaman
pangan;3. melaksanakan pengelolaan data tingkat konsumsi dan
penganekaragaman pangan;4. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;5. melaksanakan
fasilitasi peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;6.
melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;7. melaksanakan pelaporan dan
evaluasi kegiatan Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;8.
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;9. melaksanakan
tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Subbidang
Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas pokok. melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan
keamanan dan mutu pangan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok,
Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai fungsi :1. pelaksanaan
penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan keamanan dan mutu
pangan;2. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi
peningkatan keamanan dan mutu pangan.Rincian Tugas Subbidang
Keamanan dan Mutu Pangan:1. melaksanakan penyusunan program kerja
Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan;2. melaksanaka penyusunan bahan
kebijakan teknis peningkatan keamanan dan mutu pangan;3.
melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan keamanan dan
mutu pangan;4. melaksanakan fasilitasi peningkatan keamanan dan
mutu pangan;5. melaksanakan pengelolaan data keamanan dan mutu
pangan;6. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;7. melaksanakan pelaporan dan
evaluasi kegiatan Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan;8.
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;9. melaksanakan
tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Ketersediaan
Kerawanan PanganBidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
fasilitasi ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan.Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan mempunyai fungsi: penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan
teknis bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan
kerawanan pangan; penyelenggaraan fasilitasi bidang ketersediaan,
cadangan pangan dan kerawanan pangan.Rincian Tugas Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :1. menyelenggarakan pengkajian
program kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;2.
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional
pembinaan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan
kerawanan pangan;3. menyelenggarakan fasilitasi bidang
ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan
pangan;4. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan ketersediaan,
cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;5.
menyelenggarakan pengembangan ketersediaan, cadangan pangan dan
penanggulangan kerawanan pangan;6. menyelenggarakan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;7.
menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;8. menyelenggarakan koordinasi
dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam
pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;9. menyelenggarakan
koordinasi dengan unit kerja terkait;10. menyelenggarakan tugas
lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Bidang Ketersediaan
dan Kerawanan Pangan membawahkan:1. Subbidang Ketersediaan dan
Cadangan Pangan;2. Subbidang Kerawanan Pangan.Subbidang
Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan
ketersediaan dan cadangan pangan.Dalam menyelenggarakan tugas
pokok, Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai
fungsi:1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis
ketersediaan dan cadangan pangan;2. pelaksanaan pelayanan
administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi ketersediaan dan
cadangan pangan.Rincian Tugas Subbidang Ketersediaan dan Cadangan
Pangan :1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang
Ketersediaan dan Cadangan Pangan;2. melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;3. melaksanakan
penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan ketersediaan dan
cadangan pangan;4. melaksanakan pengelolaan data ketersediaan dan
cadangan pangan;5. melaksanakan fasilitasi ketersediaan dan
cadangan pangan;6. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;7. melaksanakan
pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Ketersediaan dan Cadangan
Pangan;8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;9.
melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.Subbidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
penanggulangan kerawanan pangan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok,
Subbidang Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:1. pelaksanaan
penyusunanbahan kebijakan teknis penanggulangan kerawanan pangan;2.
pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi
penanggulangan kerawanan pangan.Rincian Tugas Subbidang Kerawanan
Pangan :1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kerawana
Pangan;2. melaksanakanpenyusunanbahankebijakanteknis penanggulangan
kerawanan pangan;3. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
penanggulangan kerawanan pangan;4. melaksanakan fasilitasi
penanggulangan kerawanan pangan;5. melaksanakan pengelolaan data
kerawanan pangan;6. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;7. melaksanakan
pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kerawanan Pangan;8.
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;9. melaksanakan
tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Bidang
Kelembagaan Infrastruktur PanganBidang Kelembagaan dan
Infrastruktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan teknis dan pembinaan Bidang Kelembagaan dan
Infrastruktur.Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang
Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai fungsi : penyelenggaraan
pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan
infrastruktur; penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan dan
infrastruktur.Rincian Tugas Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur
:1. menyelenggarakanpengkajian program kerja Bidang Kelembagaan dan
Infrastruktur;2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
pembinaan kelembagaan dan infrastruktur;3. menyelenggarakan
pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan dan infrastruktur;4.
menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan dan infrastruktur;5.
menyelenggarakan koordinasi kelembagaan dan infrastruktur;6.
menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan
infrastruktur;7. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;8. menyelenggarakan pelaporan
dan evaluasi kegiatan Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur;9.
menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaankegiatan di
Kabupaten/Kota;10. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait;11. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur membawahkan:1.
Subbidang Kelembagaan Pangan;2. Subbidang Infrastruktur
Pangan.Subbidang KelembagaanPanganmempunyaitugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan pangan.Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Kelembagaan Pangan
mempunyai fungsi :1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis
perencanaan dan program kelembagaan pangan;2. pelaksanaan pelayanan
administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi kelembagaan
pangan.Rincian Tugas Subbidang Kelembagaan Pangan :1. melaksanakan
penyusunan program kerja Subbidang Kelembagaan Pangan;2.
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan
pangan;3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan
kelembagaan pangan;4. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan
pangan;5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha
kelembagaan pangan;6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
kelembagaan pangan;7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;8. melaksanakan
pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kelembagaan Pangan;9.
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;10. melaksanakan
tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Subbidang
Infrastruktur Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan teknis infrastruktur pangan.Dalam menyelenggarakan
tugas pokok, Subbidang Infrastruktur Pangan mempunyai fungsi :1.
pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan
program infrastruktur pangan;2. pelaksanaan pelayanan administrasi,
teknis pengembangan dan fasilitasi infrastruktur pangan.Rincian
Tugas Subbidang Infrastruktur Pangan :1. Melaksanakan penyusunan
program kerja Subbidang Infrastruktur Pangan;2. melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis infrastruktur distribusi
pangan;3. melaksanakan pengelolaan data infrastruktur distribusi
pangan;4. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi
penyelenggaraan infrastruktur distribusi pangan;5. melaksanakan
penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;6. melaksanakan pelaporan dan evaluasi
kegiatan Subbidang Infrastruktur Pangan;7. melaksanakan koordinasi
dengan unit kerja terkait;8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan
dan program pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :1.
penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan;2.
penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program
kesekretariatan;3. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian dan umum.Rincian Tugas Sekretariat1. Menyelenggarakan
pengkajian dan koordinasi perencanaan, program badan;2.
Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program
kesekretariatan;3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi
keuangan;4. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;5.
Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;6.
Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;7.
Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;8.
Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;9. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan
pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan,
protokol dan hubungan masyarakat;10. Menyelenggarakan pengelolaan
naskah dinas dan kearsipan;11. Menyelenggarakan pembinaan jabatan
fungsional;12. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;13. Menyelenggarakan pengkajian
bahan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) badan;14.
Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;15.
Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.Sekretariat membawahkan :1. Subbagian Perencanaan dan
Program;2. Subbagian Keuangan;3. Subbagian Kepegawaian dan
UmumSubbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok
melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.Dalam
menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Program
mempunyai fungsi :1. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan
program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;2.
Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan
dan program Badan yang meliputi bidang kelembagaan dan
infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan
keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;3. Pelaksanaan
penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan
yang meliputi bidang kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan
dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta
distribusi dan harga pangan;4. Pelaksanaan pengkoordinasian
perencanaan dan program UPTBRincian Tugas Subbagian Perencanaan dan
Program :1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Program;2. Melaksanakan koordinasi penyusunan
perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang kelembagaan dan
infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan
keamanan pangan serta distribusi dan harga pangan;3. Melaksanakan
penyusunan bahan perencanaan umum bidang kelembagaan dan
infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan
keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;4. Melaksanakan
penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;5. Melaksanakan
pengelolaan sistem informasi ketahanan pangan;6. Melaksanakan
pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Program;7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;8. Melaksanakan koordinasi
dengan unit kerja terkait;9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan
BadanDalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Keuangan
mempunyai fungsi:1. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran
belanja langsung dan tidak langsung Badan;2. Pelaksanaan dan
koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;3.
Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTBRincian Tugas
Subbagian Keuangan :1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan
program Subbagian Keuangan;2. Melaksanakan penyusunan bahan dan
penyiapan anggaran Badan;3. Melaksanakan pengadministrasian dan
pembukaan keuangan Badan;4. Melaksanakan penyusunan pembuatan
daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;5.
Melaksanakan perbendaharaan keuangan;6. Melaksanakan penyiapan
bahan pembinaan administrasi keuangan;7. Melaksanakan penatausahaan
belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPTB;8.
Melaksanakan verifikasi keuangan;9. Melaksanakan Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;10.
Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
administrasi keuangan;11. Melaksanakan administrasi perjalanan
dinas pegawai;12. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Keuangan;13. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;14. Melaksanakan
koordinasi dengan unit kerja terkait;15. Melaksanakan tugas lain
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Subbagian Kepegawaian dan
Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan;Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Kepegawaian dan Umum
mempunyai fungsi :1. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan
mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan
pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;2. Pelaksanaan
penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan rumah tangga;3. Pelaksanaan administrasi,
dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan
perpustakaan;4. Pelaksanaan tugas kehumasan Badan;5. Pelaksanaan
perlengkapan BadanRincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :1.
Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian
Kepegawaian dan Umum;2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data
kepegawaian;3. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan
kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;4.
Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan
masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar,
pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;5.
Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;6.
Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta
pemberhentian pegawai;7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan
Badan;8. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;9. Melaksanakan
penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas
dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;10. Melaksanakan
penggandaan naskah dinas;11. Melaksanakan urusan keprotokolan dan
penyiapan rapat-rapat;12. Melaksanakan pengelolaan hubungan
masyarakat dan pendokumentasian;13. Melaksanakan penyusunan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga,
pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset
lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;14.
Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian
dan Umum;15. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTB;16.
Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan dan UPTB;17.
Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;18. Melaksanakan koordinasi
dengan unit kerja terkait;19. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya
Dewan Ketahanan Pangan (DKP)SK PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN/ KOTA NOKABUPATEN/KOTANO SK PEMBENTUKAN
DKPKETERANGAN
1Kota DepokNo.821.29/135/Kpts/Ekonomi/huk/2010
2Kota BogorNo.510.15-109 Tahun 2010
3Kota BanjarNo. 520/Kpts.14.a-Distan/2011
4Kota CimahiNo. 501/Kep 164Diskopindagtan/2011
5Kota SukabumiNo. 138 Tahun 2009
6Kota CirebonNo. 501.05/Kep.184.KKp/2010
7Kota BandungNo. 521/Kep 561-Dispertapa/2011
8Kota TasikmalayaNo. 56/Kep. /2009DKP Tidak aktif
9Kota BekasiBelum dibentuk
10Kab. IndramayuNo. 41 Tahun 2009
11Kab. BekasiNo, 501/Kep.212.C-BP4KKP/2010
12Kab. CiamisNo. 10 Tahun 2009
13Kab. SubangNo. 521.13/Kep.409-Bp4KKP/2011
14Kab. TasikmalayaNo. 7 Tahun 2009
15Kab. CianjurNo. 521.05/Kep.36-Pe/2009
16Kab. SumedangNo. 44 Tahun 2009
17Kab. KuninganNo. 520/KPTS.132-Ek/2006
18Kab. GarutNo. 521/310BKP/2010
19Kab. Bandung BaratNo. 501/Kep.341-KKP/2009
20Kab. CirebonNo. 521/Kep.50-BKP5K/2011
21Kab. KarawangNo. 21 Tahun 2006
22Kab. PurwakartaNo. 521.05/Kep.144-Distanhutbun/2010
23Kab. BogorNo. 501/316/Kpts/Huk/2009
24Kab. BandungNo. 501/Kep.208-BKPPP/2008
25Kab. MajalengkaMsh diagendakan
26Kab. SukabumiBlm ada
27Kab. PangandaranNo. 7 Tahun 2014