PROFIL BPK PERWAKILAN ACEH · Dasar Hukum Pasal 23 E ayat (1) •Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan

PROFIL BPK

PERWAKILAN ACEH

2020

Dasar Hukum

Pasal 23 E ayat (1)

• Untuk memeriksa

pengelolaan dan

tanggung jawab

keuangan negara

diadakan satu Badan

Pemeriksa Keuangan

yang bebas dan mandiri

Pasal 23 F ayat (1)

• Anggota Badan

Pemeriksa Keuangan

dipilih oleh Dewan

Perwakilan Daerah dan

diresmikan oleh

Presiden

Pasal 23 G ayat (1)

• Badan Pemeriksa

Keuangan

berkedudukan di

ibukota negara, dan

memilliki perwakilan di

setiap provinsi

Undang Undang Dasar Tahun 1945(Perubahan Ketiga)

UUD 1945

DPDMPR BPKDPRMahkamahKonstitusi

MahkamahAgungPresiden

KomisiYudisial

KEDUDUKAN BPK

DALAM KETATANEGARAAN

ANGGOTA IHendra Susanto

ANGGOTA IIPius Lustrilanang

ANGGOTA BPK RI

KETUA BPKAgung Firman Sampurna

ANGGOTA IIIAchsanul Qosasi

WAKIL KETUA BPKAgus Joko Pramono

ANGGOTA V

Bahrullah Akbar

ANGGOTA VIHarry Azhar Azis

ANGGOTA VIIDaniel Lumban Tobing

ANGGOTA IV

Isma Yatun

Selain BPK RI Pusat, BPK juga memiliki

kantor Perwakilan di 34 provinsi di

seluruh Indonesia

KANTOR BPK RI PERWAKILAN

Memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangannegara yang dilakukan olehPemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, danlembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.

• Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

• Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

• Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

• Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

• Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

• Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

• menentukan objek pemeriksaan• meminta keterangan dan/atau

dokumen • melakukan pemeriksaan di tempat

penyimpanan uang dan barang milik negara

• menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang wajibdisampaikan kepada BPK

• menetapkan standar pemeriksaankeuangan negara

• menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

PEMERIKSAAN BPK

Pemeriksaan

Memantau Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

PemantauanTindakLanjut

Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara Penyerahan LHP

kepadapemangkukepentinganMelaporkan ke Aparat

Penegak Hukum jika ditemukan unsur pidana

ALUR KERJA BPK

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan

Keuangan

Opini atas LK

Sistem Pengendalian

Intern

Kepatuhan Terhadap

Peraturan Perundang-

undangan

Pemeriksaan

Kinerja

Ekonomi

Efisiensi

Efektifitas

Pemeriksaan

Dengan Tujuan

Tertentu

Selain pemeriksaan

keuangan dan kinerja

Pemeriksaan Keuangan

Tujuan:Memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksamampu memberikan opini bahwa laporan keuanganmenyajikan secara wajar, dalam semua hal yangmaterial, atas kesesuaian dengan standar akuntansi,kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadapperaturan perundang-undangan, dan efektivitas sistempengendalian intern

OPINI adalah

Pernyataan profesional pemeriksa mengenaikewajaran informasi keuangan yang disajikan dalamlaporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan SAP

2. Kecukupan pengungkapan informasi keuangandalam laporan

3. Efektivitas SPI

4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Jenis Opini

TidakMemberikanPendapat

Tidak Wajar

Wajar DenganPengecualian

Wajar TanpaPengecualian

Pemeriksaan Kinerja

Tujuan :Menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi,dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atassuatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untukmemberikan rekomendasi yang dapat mendorong kearah perbaikan

PDTT

Tujuan:

memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuanpemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapatberbentuk pemeriksaan kepatuhan danpemeriksaan investigatif.

PDTT KEPATUHAN

• untuk menilai apakah hal pokok yangdiperiksa sesuai (patuh) denganketentuan peraturan perundang-undangan

PDTT INVESTIGATIF

• untuk mengungkap adanya indikasikerugian negara/daerah dan/atauunsur pidana.

• dilakukan ketika terdapat predikasiyang memadai. Predikasi dapatberasal dari temuan pemeriksaanselain PDTT dalam bentukpemeriksaan investigatif, informasipihak internal maupun eksternalBPK. Temuan atau informasi tersebutharus diuji kelayakannya sebelumbisa diterima sebagai predikasi.

Laporan Hasil PemeriksaanBPK Perwakilan Provinsi Aceh

Laporan Hasil Pemeriksaan

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016 2017 2018 2019

24 24 24 24 24

7 7 7

9 9

26

31

26

2827

Keuangan

Kinerja

PDTT

PERKEMBANGAN OPINI LKPD TA 2015 - 2019

0

5

10

15

20

25

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

22 22

11

2423

0 0 0 0 0

2 2

0 01

WTP

WTP DPP

WDP

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sistem InformasiPemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)

adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengantujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secarareal time antara BPK denganentitas yang diperiksa.

Manfaat SIPTL

Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkankinerja pemantauan TindakLanjut (TL);

Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL;

Early warning diberikan secaraotomatis dan berkala olehAplikasi sehingga mengurangirisiko pidana karena kelalaianmelakukan TL;

Kelengkapan dokumentasi dan Validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL;

Imbal balik dengan Program E-Audit.

Jumah Temuan Pemeriksaan: 7.774

Jumlah Rekomendasi: 19.914

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan(per 30 Juni 2020)

Sesuai Rekomendasi sejumlah 13.898

rekomendasi atau 69,79%

Belum Sesuai Rekomendasi sejumlah 4.597 rekomendasi atau

23,04%

Belum Ditindaklanjutisejumlah 1.350

rekomendasi atau 6,78%

Tidak Ditindaklanjuti sejumlah 69 rekomendasi

atau 0,35%

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah (per 31 Juli 2020)

Jumlah

KasusNilai

Jumlah

KasusNilai

Jumlah

KasusNilai

Jumlah

KasusNilai

Kasus yang Telah

Memperoleh

Penetapan

155 127.615.326.660,66 30 535.693.454,00 80 5.302.224.897,67 28 271.071.000,00 47 121.506.337.308,99

Kasus yang Sedang

dalam Proses

Penetapan

517 409.673.462.246,55 97 197.636.924.498,04 175 47.858.033.403,29 6 2.038.570.584,03 517 162.139.933.761,19

Jumlah Seluruh

Kasus Berindikasi

Kerugian

672 537.288.788.907,21 127 198.172.617.952,04 255 53.160.258.300,96 34 2.309.641.584,03 564 283.646.271.070,18

Pemantauan

Penyelesaian

Kerugian

Negara/Daerah

Kerugian Pembayaran Sisa

Jumlah

KasusNilai

Angsuran Lunas Penghapusan

Whistle

Blowing System

(WBS) &

Program

Pengendalian

Gratifikasi

(PPG)

Strategi Nasional dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Inpres No. 9 Tahun 2011

Inpres No. 17 Tahun 2011

Perpres No. 55/2012 tentang

Stranas PPK 2012-2025

Keputusan Sekjen BPK No 507/K/X-XIII.2/12/2011

yang mengatur pelaporanpelanggaran

(whistleblowing), mekanisme penyampaian

pengaduan, danpenanganan pengaduan.

Keputusan Sekjen BPK No 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentangProgram PengendalianGratifikasi padaPelaksana BadanPemeriksa Keuangan.

WBS & PPG sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan BPK untuk kemudian ditindaklanjuti

What is WBS & PPG

! ??!!!

INFORMASI

DITINDAKLANJUTI

APLIKASI

What

Where

When

Who

How

bentuk perbuatan yang diduga berindikasipelanggaran yang diketahui

dimana perbuatandilakukan

kapan perbuatandilakukan

siapa yang terlibatdalam perbuatantersebut

bagaimana perbuatantersebut dilakukan

Agar dapat segeraditindaklanjuti

pengaduan yang disampaikan hendaknyamemperhatikan unsur

4W dan 1H

Permintaan Informasi danPengaduan Masyarakat

Jenis Pelayanan Informasi Publik di BPK

Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasipublik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yangberkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaanPermintaan

Informasi

Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupainformasi, saran atau pendapat, maupun protes terkaitkelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.Pengaduan

Masyarakat

Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasiyang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupunnon-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

Komplain

------- Saluran Informasi Publik di BPK -------

Website

E-mail

Telepon & fax

Surat

PO BOX

PIK

1• Buka official website BPK

di www.bpk.go.id

2

• Pada halaman BERANDAgulir ke bawah, klik menu Pengaduan Masyarakatdi pojok kanan bawah

3

• Muncul halamanPengaduan. Isi form Pengaduan dan kliksubmit

PENGADUAN VIA WEBSITE BPK