PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008 MARET 2009 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Jl. Gajah Mada No. 87 Telp. (0721)260920 Fax. (0721)260917 Bandar Lampung 35126
106
Embed
PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ... · v NILAI-NILAI DASAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Independensi BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROFIL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008
MARET 2009
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Lampung
Jl. Gajah Mada No. 87 Telp. (0721)260920 Fax. (0721)260917 Bandar Lampung 35126
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, berkat limpahan rakhmat, hidayah dan
petunjuk Nya akhirnya dapat disusun buku Profil Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008. Buku
ini menyajikan secara khusus mengenai data dan informasi,
kelembagaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung,
pelaksanaan tugas bidang pemeriksaan dan pelaksanaan tugas bidang penunjang serta
analisis kinerja berupa kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang dalam
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan kelembagaan BPK-RI secara umum.
Melalui buku ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja BPK-RI
Perwakilan Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2008. Selain itu diharapkan
pula informasi dalam buku ini dapat menjawab keingintahuan masyarakat tentang
pencapaian kinerja BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kami menyadari bahwa
buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan
saran untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai
pelaksana pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dan berbagai pihak yang telah
memberikan data dan informasi yang diperlukan sehingga terbitnya buku ini
Bandar Lampung, April 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M.
NIP. 240001913
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………...……………………………..i
DAFTAR ISI…………………...……………………………………….ii
VISI DAN MISI BPK-RI……………………………………………...v
NILAI-NILAI DASAR………………………………………………...v
LAMBANG BPK-RI…………………………………………………..vi
SAPTA PRASETYA JATI…………………………………………...vii
IKRAR PEMERIKSA………………………………………………....ix
BAB I PENDAHULUAN……...……………………………………..1
A. Dasar Hukum……………………………………...……....1
B. Sejarah Singkat BPK-RI…………………………...………3
C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI…………………….……...7
D. Nilai-Nilai Dasar BPK-RI………………………………...7
E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan………………….....….8
F. Fungsi BPK-RI………………………...………………...…8
G. Tugas dan Wewenang BPK-RI……………………...…...9
H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI……………...…....11
I. Jenis Pemeriksaan…………...…………..……………….17
J. Kesepakatan Bersama………………...…………….…...18
K. Hubungan Kerja Sama Internasional……………….…19
iii
BAB II PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI
LAMPUNG
A. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung...….. 21
B. Organisasi…………………………..…...………………23
C. Profil Entitas …………………………………..…..........30
BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN
DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG PADA BPK-RI
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG T.A. 2008
A. Pelaksanaan Tugas Bidang Pemeriksaan……………36
B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang…..…………..63
C. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK)….....85
D. Organisasi Non Kedinasan...……………………….…87
BAB IV PENUTUP……...…………………………………………. 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv
VISI DAN MISI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Visi
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas,
mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam
mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel
dan transparan.
Misi
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas
dan transparansi keuangan Negara, serta berperan aktif
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan
transparan.
v
NILAI-NILAI DASAR
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Independensi
BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di
bidang organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari
pengaruh lembaga Negara lainnya.
Integritas
BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan
setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa
dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan
tugasnya.
Profesionalisme
BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesionalisme pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan
nilai-nilai kelembagaan organisasi.
vi
LAMBANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TRI DHARMA ARTHASANTOSHA
Arti Lambang:
1. Garuda Pancasila terletak ditengah-tengah lingkaran cakra,
melambangkan BPK sebagai lembaga tinggi, menjunjung tinggi pancasila
sebagai satu-satunya asas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban
melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Cakra bermata tiga, merujuk pada senjata yang dimiliki Batara Wisnu
untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka, melambangkan
hakekat BPK sebagai alat dari bangsa Indonesia untuk menjaga
pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah agar selalu tertib, berdaya
guna dan berhasil guna;
3. Tiga buah mata tombak pada cakra melambangkan tiga ruang lingkup
pemeriksaan BPK, yaitu: pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan
keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundangan; pemeriksaan
atas efisiensi dan kehematan; serta pemeriksaan atas hasil
program/efektifitas;
4. Lengkung-lengkung kecil berjumlah empat puluh tujuh buah pada pada
sisi bagian luar cakra melambangkan tahun kelahiran BPK, yaitu Tahun
1947;
vii
5. Warna kuning emas pada Garuda Pancasila dan Cakra melambangkan
keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga tinggi Negara;
6. Bunga teratai melambangkan kesucian dan kebersihan serta kesuburan
lahir dan batin;
7. Kelopak bunga teratai berjumlah tujuh lembar, melambangkan landasan
tugas BPK adalah kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang
masing-masing berjumlah tujuh butir;
8. Posisi bunga teratai menopang cakra, melambangkan BPK dalam
pelaksanaan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, sebagai jaminan
independensi dalam setiap kegiatan pemeriksaannya;
9. Warna putih dalam kelopak bunga teratai, melambangkan kesucian,
kebersihan dan kejujuran;
10. Tulisan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, melambangkan
identitas organisasi;
11. Tulisan Tri Dharma Arthasantosha, mengandung pengertian bahwa
dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip
penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan pemeriksaan keuangan,
manajemen dan pengelolaan, menuju terwujudnya kesempurnaan
tanggung jawab keuangan Negara.
viii
SAPTA PRASETYA JATI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
1. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menghayati dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Badan
Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang lainnya,
sumpah pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan, dengan rasa taqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kesadaran tanggung
jawab yang tinggi dalam mengembangkan ilmu dan pengabdiannya bagi
kemajuan Negara dan bangsa serta kesejahteraan dan kebahagiaan
masyarakat;
3. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dengan segala kesadaran dan
kehormatannya membantu dan menyertai pimpinan menegakkan
disiplin kerja demi wibawa dan martabat Badan Pemeriksa Keuangan
sebagai lembaga pemeriksa tertinggi kekayaan Negara;
4. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan membina rasa dan jiwa
kesetiakawanan berdasarkan kejujuran dan keikhlasan antara sesama
rekan sekorsa demi kerukunan, kegembiraan kerja, maupun kelancaran
dan kesempuranaan pelaksanaan tugas;
5. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menciptakan dan membina
suasana yang sehat bagi pertumbuhan pengertian dan kerja sama yang
konstruktif antara semua pihak yang bertanggung jawab dan yang
menaruh minat pada kebersamaan dan ketertiban pengelolaan kekayaan
Negara;
6. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan senantiasa berusaha
mengembangkan, mencurahkan segenap ilmu pengetahuan dan
kemahirannya untuk melaksanakan tugas secara tepat, cermat dan
hemat;
7. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas sebagai
pemeriksa wajib melaksanakan Ikrar Pemeriksa.
ix
IKRAR PEMERIKSA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa pada BPK, kami berikrar sebagai
berikut:
1. Dalam mengemban kehormatan tugas pemeriksa, kami menegakkan
kemerdekaan dan kebebasan diri pribadi, serta menolak setiap bentuk dan
macam usaha atau pengaruh yang dapat mengurangi obyektivitas dan
kebenaran laporan kami atau yang dapat menurunkan wibawa dan
martabat kami sebagai pemeriksa;
2. Berdasarkan keyakinan akan kecakapan teknis sebagai pemeriksa, kami
mengutamakan sikap membina dan mendidik tanpa mengurangi
kesungguhan kerja, sikap tegas dan jujur dalam menilai dan dalam
membuat laporan hasil pemeriksaan;
3. Kami berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari tindakan yang
mencemarkan martabat jabatan dan dari tindakan menyalahgunakan
kepercayaan yang diberikan kepada kami;
4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat diantaranya
ketentuan tentang rahasia jabatan dan tentang penggunaan keterangan
yang diperoleh pada waktu menunaikan tugas BPK, Kami hanya memberi
keterangan kepada mereka yang berhak dan kepada mereka yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPK;
5. Kami tidak menyatakan satu pendapat tentang hasil pemeriksaan, selain
yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas;
6. Bila ada suatu fakta penting yang kami ketahui bahwa hal tersebut akan
menimbulkan akibat yang merugikan instansi yang diperiksa dan/atau
merugikan Negara, kami berkewajiban untuk mengungkapkan fakta
tersebut kepada Pimpinan BPK;
7. Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap ikrar ini dikenakan
hukuman menurut peraturannya.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dibentuk
berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945,
yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan
Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya
ditetapkan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan semangat reformasi,
amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 menambah satu bab
tambahan tentang BPK-RI, berupa tambahan pasal khusus, yaitu Bab
VIIIA Pasal 23E, 23F dan 23G, sebagai berikut:
1. Pasal 23 E
1.1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas dan mandiri.
1.2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
1.3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
2.1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2.2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh
anggota.
2
3. Pasal 23G
3.1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
3.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan
diatur dengan undang-undang.
Dengan amandemen tersebut, maka posisi konstitusional BPK-RI menjadi
lebih jelas dan tegas.
Undang-Undang (UU) yang pertama kali mengatur BPK-RI sesuai
amanat UUD 1945 adalah UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973 mengatur tentang
kedudukan konstitusional BPK-RI dinyatakan sebagai Lembaga Tinggi
Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
Saat ini telah ditetapkan UU yang mengatur mengenai keberadaan
BPK-RI, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang
ini menjadi landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK-RI
dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap
keuangan Negara. Selain itu sebagai landasan operasional untuk
melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan Negara telah ditetapkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Selain itu BPK-RI telah mengeluarkan Peraturan BPK-RI, yaitu:
3
1. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara;
2. Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI;
3. Peraturan BPK-RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
4. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan
Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK.
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 30
Oktober 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara memerintahkan kepada BPK-RI untuk melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5
April 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Unsur keuangan Negara yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK-RI
meliputi seluruh unsur keuangan Negara sesuai dengan Pasal 2 UU
Nomor 17 Tahun 2003.
B. Sejarah Singkat BPK-RI
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdiri pada
tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor
11/Oem tanggal 28 Desember 1946 tentang Pembentukan Badan
Pemeriksa Keuangan. BPK-RI untuk sementara berkedudukan di
Magelang. Pada awal pendiriannya BPK-RI hanya mempunyai 9 orang
pegawai dan sebagai ketuanya adalah R. Soerasno. Pada awal
pelaksanaan tugasnya BPK-RI mengumumkan kepada semua instansi di
4
wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam
memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dengan surat BPK-RI
Nomor 94-1 tanggal 12 April 1947. Sejalan dengan perjalanan sejarah
BPK-RI juga mengalami berbagai perubahan. Sejarah singkat perjalanan
BPK-RI adalah sebagai berikut:
1. Masa Revolusi Fisik (Tahun 1947 – Tahun 1950)
Pelaksanaan tugas, kewajiban, susunan dan tata kerja BPK-RI
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda), yaitu Indische
Comptabiliteitswet (ICW) dan dilengkapi dengan peraturan
pelengkapnya, yaitu antara lain Indische Bedrijven Wet (IBW), serta
Instructie en Verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer
(IAR). Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut
berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.
Pada tanggal 6 Nopember 2008 Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 yang mengatur
kepindahan tempat kedudukan BPK-RI dari Magelang ke Yogyakarta.
Ketua BPK-RI saat itu adalah R. Kasirman yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/A/1950
tanggal 31 Januari 1950, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1949.
2. Masa Demokrasi Liberal (Periode Tahun 1950- Tahun 1959)
Pada masa demokrasi liberal, peraturan perundang-undangan
yang mengatur BPK-RI adalah Pasal 115 Konstitusi Republik
Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi ini mengamanatkan pembentukan
Dewan Pengawas Keuangan (DPK). DPK berkedudukan di Bogor
yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur BPK-RI di Yogyakarta
dan Algemene Rekenkamer di Bogor. Ketua DPK RIS pertama adalah
5
R. Soerasno yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK-RI di
Yogyakarta.
Namun ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk
pada tanggal 17 Agustus 1950, maka sejak tanggal 1 Oktober 1950
DPK RIS yang berada di Kota Bogor digabung dengan BPK-RI yang
berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (Periode Tahun 1959-1968)
Dengan dimaklumatkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, maka DPK yang
dibentuk berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi BPK-RI
berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Walaupun bentuk
BPK-RI berubah-ubah dari DPK RIS berdasarkan Konstitusi RIS,
kemudian menjadi DPK RI berdasarkan UUDS 1950 dan akhirnya
kembali menjadi BPK-RI berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
yang menyatakan kembali ke UUD 1945, namun landasan
operasionalnya tetap menggunakan ICW dan IAR.
Pada saat itu Presiden dalam amanatnya yaitu Deklarasi
Ekonomi dan Ambeg Parama Artha dan dalam Ketetapan MPRS
Nomor 11/MPRS/1960 serta Resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963
telah dikemukakan keinginan dan harapan untuk melakukan
penyempurnaan BPK-RI sebagai alat kontrol yang efektif. Untuk
mencapai tujuan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1963
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 yang berisi tentang
Pengaturan Tugas, Kewajiban, Wewenang, Susunan dan Tata Kerja
BPK-RI, kemudian pada tanggal 2 Mei 1964 dikeluarkan PERPU
Nomor 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru. BPK-RI sendiri telah
6
berusaha membahas Perpu tersebut untuk menjadikannya sebagai
UU, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang
tentang BPK-RI, kemudian oleh pemerintah diajukan kepada DPR,
disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1965, yang menetapkan bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar
Revolusi Pemegang Kekuasaan Pemeriksaan dan Penelitian Tertinggi
atas Penyusunan dan Pengurusan Keuangan Negara.
4. Masa Orde Baru (Periode Tahun 1966 – Tahun 1998)
Dengan ditetapkannya TAP MPRS Nomor 10/MPRS/1966
tentang Kedudukan semua Lembaga Negara Tingkat Pusat dan
Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam UUD 1945 dan
TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali
Produk Negara di Luar Produk MPRS yang tidak Sesuai lagi dengan
UUD 1945, maka UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang BPK Gaya Baru
ditinjau kembali dan kedudukan BPK-RI dikembalikan pada posisi
dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara.
Berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara
dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka ditetapkan
UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK-RI. Pada masa itu telah
dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-
RI terakhir dengan Surat Keputusan Ketua BPK-RI Nomor
11/SK/K/1993. Organisasi Pelaksana BPK-RI berdasarkan Surat
Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 11/SK/K/1993 terdiri atas Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Utama Perencanaan Analisa, Evaluasi dan
Pelaporan, Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus,
Auditorat Utama Keuangan Negara I sampai dengan V dan
Perwakilan BPK-RI di daerah.
7
5. Masa Reformasi (Periode Tahun 1998 – Sekarang)
Pada masa reformasi ini, BPK-RI mendapat dukungan
konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002
dengan dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang
antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK-RI sebagai satu-
satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara dan
peranannya perlu dimantapkan sebagai lembaga yang independen
dan profesional. Selanjutnya dalam amandemen ketiga dan keempat
UUD 1945 ketentuan yang mengatur BPK-RI telah dikembangkan
menjadi satu Bab tersendiri, yaitu Bab VIII A yang berisi tiga pasal,
yaitu Pasal 23 E, 23F dan 23G
Dengan bergulirnya reformasi menjadi momentum yang tepat
bagi BPK-RI untuk melakukan proses reformasi secara gradual dan
berkelanjutan.
C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI
Untuk menegaskan dan mengarahkan keberadaannya BPK-RI telah
merumuskan visi dan misi sebagai berikut:
1. Visi
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas, mandiri
dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola
keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.
2. Misi
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam
rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi
keuangan Negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
8
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut BPK-RI telah menetapkan
empat tujuan strategis sebagai berikut:
1. Mewujudkan BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan
Negara yang independen dan profesional;
2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;
3. Mewujudkan BPK-RI sebagai pusat regulator di bidang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan Negara.
D. Nilai-nilai Dasar BPK-RI
Sebagai landasan kesadaran bersama dalam mencapai visi dan misi,
Pimpinan BPK-RI telah menetapkan nilai-nilai dasar BPK-RI, yaitu:
1. Independensi
BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di bidang
organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari pengaruh lembaga
Negara lainnya.
2. Integritas
BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap
pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar
perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.
3. Profesionalisme
BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme
pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan nilai-nilai kelembagaan
organisasi.
9
E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan
Arah dan kebijakan Pemeriksaan.
Pada Tahun 2008, arah kebijakan pemeriksaan BPK-RI adalah
memeriksa pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
serta pembangunan infrastruktur. Selain itu berperan aktif dalam
mempercepat perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal di tingkat
pusat dan daerah.
F. Fungsi BPK-RI
Dalam melaksanakan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara, BPK-RI mempunyai 3 (tiga) fungsi
utama, yaitu:
1. Fungsi Pemeriksaan, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan Negara, untuk menilai tentang:
1.1. Ketepatan operasi keuangan;
1.2. Kelayakan laporan keuangan;
1.3. Ketertiban administrasi dan ketaatan kepada peraturan
perundangan yang berlaku;
1.4. Penggunaan uang belanja apakah telah dilakukan dengan cara
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan.
2. Fungsi Rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan serta saran
kepada pemerintah berkaitan dengan segala hal yang bersifat
penyempurnaan mendasar, strategis dan berskala nasional di bidang
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
3. Fungsi Quasi Yudisial, yaitu melakukan proses Tuntutan
Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap bendaharawan yang
10
merugikan negara dan memberikan pertimbangan kepada
pemerintah atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri
bukan bendaharawan yang merugikan Negara
G. Tugas dan Wewenang BPK-RI
1. Tugas BPK-RI
Tugas BPK-RI adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK-RI
meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
yaitu:
1.1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
1.2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak
ketiga;
1.3. Penerimaan Negara;
1.4. Pengeluaran Negara;
1.5. Penerimaan daerah;
1.6. Pengeluaran daerah;
1.7. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan
daerah;
11
1.8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau
kepentingan umum;
1.9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.
2. Wewenang BPK-RI.
Untuk dapat melaksanakan tugasnya BPK-RI berwenang:
2.1. Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan
pemeriksaan;
2.2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan;
2.3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan
barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan
pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan
terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,
rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;
2.4. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib
disampaikan kepada BPK-RI;
2.5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah
berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan Negara;
2.6. Menetapkan Kode Etik Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
12
2.7. Membina Jabatan Fungsional pemeriksa;
2.8. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
2.9. Memberi pertimbangan atas Rancangan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI
Kedudukan BPK-RI sebagai Lembaga Negara yang bebas dan
mandiri dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan
Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara
pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dan TAP MPR RI Nomor
VI/MPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh
Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, yang
isinya antara lain menegaskan kembali Kedudukan BPK-RI sebagai satu-
satunya Lembaga Pemeriksa Eksternal Keuangan Negara dan
Peranannya yang Bebas dan Mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya.
Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, yang menjelaskan bahwa BPK-RI merupakan satu
lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan Negara. Berkedudukan di Ibu Kota
Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK-RI mempunyai
9 (sembilan) orang Anggota, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap
Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 7 (tujuh) orang
Anggota.
Susunan keanggotaan BPK-RI periode Tahun 2004 sampai dengan
Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
13
1. Ketua merangkap Anggota : Prof. DR. H. Anwar Nasution, SE, MPA
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : H. Abdullah Zainie, S.H.
3. Anggota I : Drs.Imran, Ak
4. Anggota II : Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A.,Ak.
5. Anggota III : Drs. Baharuddin Aritonang, M.H.
6. Anggota IV : DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si.
7. Anggota V : Hasan Bisri, S.E., M.M.
8. Anggota VI : Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
9. Anggota VII : Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri
Prof. DR. H. Anwar Nasution, S.E., MPA.
Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)
H. Abdullah Zainie, S.H.
Wakil Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)
Drs. Imran, Ak.
Anggota I
14
Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A., Ak.
Anggota II
Drs. Baharuddin Aritonang, M.H.
Anggota III
DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si.
Anggota IV
Hasan Bisri, S.E., M.M.
Anggota V
15
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
Anggota VI
Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri
Anggota VII
Sampai dengan akhir bulan Desember 2008 BPK-RI telah
mempunyai Perwakilan di seluruh Propinsi, sesuai amanat Undang-
undang. Perwakilan dimaksud adalah sebagai berikut:
1. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
4. BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau;
5. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
6. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
7. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi;
8. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung;
9. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu;
10. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung;
11. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten;
13. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
16
14. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
16. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
17. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
18. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
20. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
21. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali;
22. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua;
25. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat;
26. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
27. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
28. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
30. BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo;
31. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
32. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku;
33. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Struktur Organisasi BPK-RI ditetapkan dengan Keputusan Ketua
BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007. Bagan Struktur
Organisasi BPK-RI dapat dilihat pada tabel 1.1. Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/I-
VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana BPK-RI, terdiri atas Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat
Utama (Itama), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum),
17
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang),
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I, AKN II, AKN III, AKN IV,
AKN V, AKN VI dan AKN VII serta Perwakilan BPK-RI di seluruh
Propinsi.
TABEL 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(Lampiran Keputusan BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni
2007)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
STAF AHLI
5 ORANG
INSPEKTORAT
UTAMA
SEKRETARIAT
JENDERAL
DIREKTORAT UTAMA
PERENCANAAN,
EVALUASI,
PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA
DIREKTORAT
UTAMA
PEMBINAAN DAN
PENEGEMBANGAN
HUKUM
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA
AKN VII
AKN VI
AKN V
AKN IV
AKN I
AKN II
AKN III
PERWAKILAN-
PERWAKILAN
BPK-RI DI
WILAYAH BARAT
PERWAKILAN-
PERWAKILAN
BPK-RI DI
WILAYAH
TIMUR
KETUA, WAKIL KETUA DAN 7
ANGGOTA
18
I. Jenis Pemeriksaan
Jenis pemeriksaan oleh BPK-RI meliputi:
1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai
apakah sebuah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan mencakup
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dan General Audit.
2. Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan
efisiensi serta efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dari entitas atau program/kegiatan yang
diperiksa. Pemeriksaan kinerja mencakup tujuan yang luas dengan
memperhatikan berbagai macam bukti. Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut:
2.1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan
menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien;
2.2. Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan;
2.3. Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi;
2.4. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat
yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau badan lain yang
berwenang;
19
2.5. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau
fungsi entitas yang bersangkutan;
2.6. Apakah entitas yang diaudit dalam melaksanakan
kegiatan/program telah menaati peraturan perundangan.
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang
dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan
tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan
dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
J. Kesepakatan Bersama
Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK yang
berindikasi tindak pidana dan untuk meningkatkan efektivitas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, BPK-RI telah
menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Agung, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kesepakatan Bersama Ketua BPK-RI dengan Jaksa Agung RI Nomor
__62/S/I-III/6/2000_ tanggal 19 Juni 2000 tentang Tindakan Hukum
KEP 129/J.A/06/2000
terhadap Temuan Kasus yang Diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan telah diperbaharui dengan Kesepakatan
Bersama BPK-RI dengan Kejaksaan Agung RI Nomor:
_01:/KB/I-VIII.3/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut
KEP-07/A/JA/07/2007
20
Penegakan Hukum terhadap Hasil pemeriksaan BPK yang diduga
mengandung Unsur Tindak Pidana;
2. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK) Nomor: _01/KB/I-VIII.3/09/2006 tanggal
22/KPK-BPK/IX/2006
25 September 2006 Tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
3. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Pusat Pelaporan Analisis