Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Mahkamah Konstitusi MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SOSIALISASI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU PPKn KABUPATEN SUKABUMI DAN KECAMATAN CISARUA-BOGOR 29 April 2015
11
Embed
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Pusat Penelitian dan … B... · 2020. 7. 16. · Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Mahkamah Konstitusi
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GURU PPKn KABUPATEN SUKABUMI DAN KECAMATAN CISARUA-BOGOR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANMENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
TNI/POLRI
dewan pertimbangan
kementerian negara badan-badan lain
yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
KY
UUD 1945
kpu bank sentral
DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden
PUSAT
3
Vertikal-Hierarkhis
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan):
Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.
• MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya
kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala
kekuasaan negara.
• Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada
Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK,
MA).
4
STRUKTUR KETATANEGARAAN(Sebelum Perubahan UUD 1945)
Horizontal-Fungsional
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan):
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
• Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga TertinggiNegara dan Lembaga Tinggi Negara.
• Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan olehfungsi dan wewenangnya yang diberikan olehUUD.
• Masing-masing lembaga negara saling mengawasidan saling mengimbangi (checks and balances).
5
STRUKTUR KETATANEGARAAN(Sesudah Perubahan UUD 1945)
LANDASAN TEORITIS PEMBENTUKAN MK
PAHAM KEDAULATANYANG DIANUT DALAM UUD 1945
NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATISConstitutional Democratic State/
Democrathische Rechtsstaat
DEMOKRASI NOMOKRASI
KEDAULATAN RAKYAT KEDAULATAN HUKUM
6
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MK
KASUSMarbury vs Madison
(1803)
7
• William Marbury mengajukan permohonan pada MA agar memerintahkan JamesMadison selaku Secretary of State untuk mengeluarkan keputusan pengangkatandirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani Presiden John Adamsebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jafferson.
• MA yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru membatalkan wewenangMA untuk menerbitkan “writ of mandamus” (perintah melakukan sesuatu)kepada eksekutif dalam Judiciary Act 1789 karena bertentangan dengan prinsipseparation of powers.
• Putusan tersebut menjadi dasar tradisi judicial review MA Amerika Serikat.
GAGASAN HANS KELSENAgar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijaminpelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatuproduk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
Konstitusi Austria 1920 membentuk“Verfassungsgerichtshoft”
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MK
8
PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA
Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkanagar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi
Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang mengujiUndang-Undang.
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan PeraturanPerundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang
terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”
Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut trias politicadan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.
9
WEWENANG DAN FUNGSI MK
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk:1. Menguji UU terhadap UUD 1945.2. Memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikanoleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.4. Memutus perselisihan tentang hasil
pemilu.
Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.Mahkamah Konstitusi wajib memberikanputusan atas pendapat Dewan PerwakilanRakyat mengenai dugaan pelanggaran olehPresiden dan/atau Wakil Presiden menurutUUD.