FLEKSIBILITAS PK BLU DAN KEUNTUNGAN BAGI UNIT KERJA UNS Oleh: Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,MHum PR II UNS Disampaikan dalam Lokakarya Pengelolaan Keuangan BLU Fakultas Kedokteran UNS Salatiga 11-13 Nopember 2011 2/6/2012 1 www.jamalwiwoho.com
FLEKSIBILITAS PK BLU
DAN KEUNTUNGAN BAGI UNIT KERJA
UNS
Oleh:
Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,MHum
PR II UNS
Disampaikan dalam Lokakarya Pengelolaan Keuangan BLU
Fakultas Kedokteran UNS
Salatiga 11-13 Nopember 20112/6/2012 1www.jamalwiwoho.com
1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
• 119/PMK.05/2007 tgl 27 September 2007 Persyaratan administratif dalam
rangka pengusulan dan penetapan satker instansi pemerintah untuk
menerapkan PPK BLU
• 08/PMK.02/2006 tgl 16 Februari 2006 Kewenangan Pengadaan Barang
dan Jasa pada BLU
• 109/PMK.05/2007 tgl 6 September 2007 Pembentukan Dewan Pengawas
pada BLU
• PMK 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas PMK No 10/PMK.02/2006
tgl 16 Februari 2006 Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat
Pengelola, Dewas Pengawas, dan Pegawai BLU
• 66/PMK.02/2006 tgl 09 Agustus 2006 Tata Cara Penyusunan, Pengajuan,
penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
22/6/2012 www.jamalwiwoho.com
BUREAUCRACY
Legislation &
Regulation
Authorities
Controls & Judiciary
PRIVATE
PROPERTIES
YAYASAN
& NGOs
B U M NB L U
Public
Service
Deliveries
Internal
Service
Agencies
Perum
PT
BHMN(?)
Persero
?
2/6/2012 4www.jamalwiwoho.com
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas
Penerapan praktek bisnis yang sehat.
Psl 2 PP 23/2005
62/6/2012 www.jamalwiwoho.com
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik
3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas serta profesional
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk
6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS
8. Bukan sebagai subyek pajak
72/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Persyaratan PK BLU
Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayananpublik
Persyaratan teknis BLU ditetapkan oleh olehKementerian/Lembaga /SKPD
Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh MenteriKeuangan/Kepala Daerah
82/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Penetapan BLU (1-2)
9
Instansi/calon
BLU
Menteri Teknis/
Pimpinan LembagaMenteri
Keuangan
Persyaratan
substantif
Tidak diusulkan
usulan
Teliti
Persyaratan
teknis
usulan
Teliti
Persyaratan
administrasi
Tdk
disetujui
Tdk
diusulkan
tidak
yaya
tidak
tidak
ya
memuaskan
kurang
2/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Penilaian Persyaratan Administrasi oleh Tim yang dibentuk Menteri Keuangan.Penilaian dengan SOP yang ditetapkan Dirjen
Perbendaharaan.Penetapan PK BLU paling lambat 3 (tiga) bulan
sesudah persyaratan administrasi diterimadengan lengkap.Penetapan PK BLU dengan Keputusan Menteri
Keuangan
10
PENETAPAN BLU (1-2)
2/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Status BLU dan Konsekuensinya (1-2)
1. BLU Penuh
Kriteria:
Persyaratan Substantif, Teknis Terpenuhi
Persyaratan Administrasi Terpenuhi memuaskan sesuai dengan kriteria SOP
penilaian
Fleksibilitas: Semua yang diamanatkan PP 23/2005 a.l :
PengelolaanPendapatan dan Belanja
Pengelolaan Kas
Pengelolaan Piutang dan Utang
Investasi
Pengadaan dan Pengelolaan Barang
Pengembangan sistem dan prosedur pengelola keuangan dan akuntansi
Remunerasi
Status Kepegawaian PNS dan non PNS
Nomenklatur kelembagaan dan pimpinan
112/6/2012 www.jamalwiwoho.com
2. BLU Bertahap (paling lama 3 tahun)
Kriteria: Persyaratan Substantif, Teknis Terpenuhi Persyaratan Administrasi Terpenuhi kurang memuaskan
sesuai dengan kriteria SOP penilaian Fleksibilitas dibatasi:
Penggunaan langsung pendapatan dibatasi, sisanya harusdisetor ke kas negara sesuai prosedur PNBP
Tidak dibolehkan mengelola Utang Tidak dibolehkan mengelola Investasi Pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan umum
pengadaan barang/jasa yang berlaku. Tidak diterapkan flexible budget
12
STATUS BLU DAN KONSEKUENSINYA (2-
2)
2/6/2012 www.jamalwiwoho.com
13
-Belanja pegawai, barang dan jasa, modal di APBN
-Penarikan dana dgn SPM
Dapat dikelola
langsung sesuai RBA
(pengesahan setiap triwulan,
SPTJ, bukti di BLU)
Alokasi APBN
Imbalan Jasa
BLU
Hibah Terikat
Hasil Kerjasama
Dgn Pihak LainPNBP
K/L
Sesuai persyaratan
pemberi hibah
Pasal 14 PP 23/20052/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Pengelolaan belanja fleksibel sesuai denganambang batas yang ditetapkan dalam RBA
Jika melampaui ambang batas harus mendapatpersetujuan Menkeu
Jika terjadi kekurangan anggaran, dapatdiajukan ke Menkeu
Pasal 15 PP 23/2005
142/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Pengelolaan Kas
Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat
Penarikan dana APBN dengan SPM
Rekening bank BLU dibuka di bank umum olehpimpinan BLU
BLU dapat melakukan investasi jangka pendekdalam rangka cash management.
Pasal 16 PP 23/2005
152/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Pengelolaan piutang
BLU dapat memberikan piutang terkait dengankegiatannya.
Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuaidengan kewenangan.
Kewenangan penghapusan piutang diatur olehMenkeu/kepala daerah
Pasal 17 PP 23/2005
162/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Pengelolaan Utang
BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan
operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain
Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
Utang jangka pendek untuk belanja operasional
Utang jangka panjang untuk belanja modal
Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang
kewenangan yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah
Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLU
172/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Investasi
BLU tidak dapat melakukan investasi jangkapanjang kecuali atas ijin Menkeu/kepaladaerah.
Keuntungan dari investasi pendapatanBLU.
182/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Pengelolaan Barang (1/2)
Pengadaan barang berdasarkan prinsip efisien danekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehatdapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dariketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitasdan efisiensi
Kewenangan pengadaan barang secara berjenjangberdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu/kepaladaerah.
Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan olehBLU dan dilaporkan secara berkala kepadamenteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.
Ps. 20-21 PP 23/2005
192/6/2012 www.jamalwiwoho.com
BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Asettetap kecuali ijin pejabat yang berwenang.
Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukansecara berjenjang berdasarkan nilai dan jenisbarang yang sesuai dengan peraturanperundangan.
Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkankepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
Tanah dan bangunan disertifikat atas namaPemerintah RI
Ps 22-23 PP 23/2005
PENGELOLAAN BARANG (1/2)
202/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Pengadaan Barang dan Jasa BLU
Pengadaan barang/jasa sesuai dengan praktekbisnis yang sehat.
BLU Secara Penuh dapat dibebaskan sebagian atauseluruhnya dari ketentuan umum yang berlakubagi pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bersumber dari pendapatan non-APBD/APBN
BLU Bertahap harus mengikuti ketentuan umumyang berlaku bagi pengadaan barang/jasa
212/6/2012 www.jamalwiwoho.com
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai diterbitkanasosiasi profesi akuntansi IndonesiaSAK.
Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkanstandar akuntansi industri yang spesifik setelahmendapat persetujuan Menteri Keuangan
Laporan BLU di konsolidasikan dengan LK kementerian/lembaga/pemda
222/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Dewas, Tarif dan Remunerasi BLU
Dewan pengawas BLU ditetapkan olehmenteri/pimpinan lembaga setelah mendapatpersetujuan Menteri Keuangan.Tarif dan remunerasi ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.Remunerasi BLU berdasarkan profesionalisme dan
tanggungjawab dengan mempertimbangankanproporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerjaoperasional BLU
232/6/2012 www.jamalwiwoho.com
Kendala Implementasi BLU
Konsep BLU relatif baru, peraturan/pedoman PK BLU masih harus dikembangkan;
Pemahaman terhadap konsep BLU belum memadai;
SDM masih berpola pikir lama dalam menjalankanmanajemen BLU;
Hanya berpikir fleksibilitas, padahal tujuan PK BLU u/ meningkatkan pelayanan publik .
242/6/2012 www.jamalwiwoho.com
25
Keuntungan FLEKSIBILITAS PK BLU Bagi UNS• Pendapatan dapat digunakan langsung• Belanja fleksible budget dengan ambang batas• Pengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil u/ BLU• Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha• Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, t. jawab
pelunasan pada BLU• Investasi jk pendek oleh BLU, jk panjang ijin Menkeu• Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umum
pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU• Akuntansi standar akuntansi keuangan IAI• Remunerasi sesuai tingkat t. jawab dan profesionalisme• Surplus/Defisit surplus dapat digunakan u/ tahun berikutnya,
defisit dapat dimintakan dr APBN)• Pegawai PNS dan Profesional Non-PNS• Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs.)
2/6/2012 www.jamalwiwoho.com