Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan Iklim Investasi Iklim Usaha dan Iklim Investasi Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Musrenbangnas RKP Tahun 2011 Jakarta 29 April-1 Mei 2010 Jakarta, 29 April-1 Mei 2010
51
Embed
Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7Iklim Usaha dan Iklim InvestasiIklim Usaha dan Iklim Investasi
Deputi Bidang EkonomiBappenaspp
Musrenbangnas RKP Tahun 2011Jakarta 29 April-1 Mei 2010Jakarta, 29 April-1 Mei 2010
TEMA RKP 2011TEMA RKP 2011
RKP 2010 RKP 2011RKP 2010
“PEMULIHAN PEREKONOMIAN
RKP 2011
“PERCEPATAN PERTUMBUHAN
NASIONAL DAN PEMELIHARAANKESEJAHTERAAN
EKONOMI YANG BERKEADILAN
DIDUKUNG RAKYAT” PEMANTAPAN TATA
KELOLA DAN SINERGI PUSAT
DAERAH”
PRIORITAS NASIONAL RKP 20111 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
2009-2014
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
13
14
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGANMELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014.PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.
KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, 2010-2014
Dampak krisis ekonomi global berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sejak Triwulan IV 2008 Konsumsi Masyarakat tumbuh konstan, sementara itu ekspor tumbuh
negatif, dan pertumbuhan Investasi menurun
6
PERTUMBUHAN REALISASI IUT PMDNBERDASARKAN LOKASIBERDASARKAN LOKASI
LOKASI 2005 2006 2007 2008 2009
SUMATERA 13.701,7 4.504,9 10.754,5 4.840,2 7.819,6 % thd total 44,3 21,8 30,8 23,8 20,7
JAWA 14.855,8 13.030,8 18.668,9 12.230,5 25.766,5 % thd t t l 48 0 63 1 53 5 60 1 68 2% thd total 48,0 63,1 53,5 60,1 68,2
BALI & NUSATENGGARA 66,1 104,9 15,7 29,0 50,8 % thd total 0,2 0,5 0,0 0,1 0,1
IKLIMIKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAINVESTASI DAN IKLIM USAHADALAM RPJMN TAHUN 2010DALAM RPJMN TAHUN 2010--20142014
7
Tema PrioritasPeningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sasaran Prioritas 7Pertumbuhan Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 10,9 persen pada tahun 2011
Substansi Inti1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi
harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya
2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)L i ik i l b d S k l k l3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi
4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi
h C Ad d T d S (CATS) di d Cik
9
tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 20126. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka
penciptaan lapangan kerja
DAERAH YANG SUDAH DAERAH YANG SUDAH MELAKSANAKAN PTSPMELAKSANAKAN PTSPMELAKSANAKAN PTSPMELAKSANAKAN PTSP
S J d B li K li S l i M l k d P J l hSumatera Jawa dan Bali Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua Jumlah
Pembenahan Regulasi, Pengembangan SDM, dan Peningkatan Sarana d P
Perkuatan Sarana dan Prasarana Logistik dan Pengembangan Kapasitas Penyedia
Integrasi Sistem Logistik Nasional Dalam Skala Domestik dan Global
gdan implementasiProgram Quick Win
dan Prasarana JasaGlobal
PERKEMBANGAN:a Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional sudah selesai disusun
11
a. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional sudah selesai disusunb. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional akan disahkan dalam
bentuk Peraturan Presiden (saat ini draft Perpres telah selesai)
National Single Window (NSW)• Tahapan Implementasi NSW:
Implementasi Tahap Kesatu (17 Des 2007)
Implementasi Tahap Kedua (14 Aug 2007)
Implementasi Tahap Ketiga (23 Des 2008)
Implementasi Tahap Keempat
(29 Jul 2009)
Implementasi Tahap Kelima
(Jan 2010)
Implementasi Tahap Nasional
(Okt 2010)
Saat ini, proses implementasi NSW memasuki Tahap Kelima Peluncuran Tahap Kelima dilakukan pada bulan Januari 2010
National Single Window (NSW)National Single Window (NSW)• Tahapan Implementasi NSW:
Implementasi Tahap Kesatu (17 Des 2007)
Implementasi Tahap Kedua (14 Aug 2007)
Implementasi Tahap Ketiga (23 Des 2008)
Implementasi Tahap Keempat
(29 Jul 2009)
Implementasi Tahap Kelima
(Jan 2010)
Implementasi Tahap Nasional
(Okt 2010)
Saat ini, proses implementasi NSW memasuki Tahap KelimaPeluncuran Tahap Kelima dilakukan pada bulan Januari 2010• Perkembangan NSW:pada bulan Januari 2010
NSW sudah diterapkan diimplementasikan di 5 Pelabuhan Utama, yaitu:1. Pelabuhan Tanjung Perak NSW impor dan ekspor1. Pelabuhan Tanjung Perak NSW impor dan ekspor2. Pelabuhan Tanjung Priok3. Pelabuhan Tanjung Mas4. Bandara Soekarno‐Hatta5. Bandara Belawan
NSW impor
5. Bandara Belawan
Instansi Pemerintah(GA) : 18 GA (Impor) dan 2 GA Utama (Ekspor: DepDag & DepHut) User (Pengguna Jasa) : Seluruh Importir dan PPJK (mandatory di 5 pelabuhan utama)
Perkembangan:a. Dry port secara fisik sudah dikonstruksikan dia. Dry port secara fisik sudah dikonstruksikan di
Jababeka (Okt 2009 – Februari 2010)b. Bounded zone sudah dibangunc. Container depo sudah dibangund. Freight management system sudah dibangun
P t Di j B d C k i t t de. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang prosedurekspor dan impor akan segera dikeluarkan
PENGUSULAN DAN PERSYARATAN KEK
PEMBENTUKAN KEK DIUSULKAN KEPADA DEWAN NASIONAL OLEH :a Badan Usaha (Usulan disampaikan melalui pemprov setelah disetujuia. Badan Usaha (Usulan disampaikan melalui pemprov setelah disetujui
pemkab/pemko)b. pemerintah kabupaten/kota (Usulan disampaikan melalui pemprov)c. pemerintah provinsi (Usulan telah disetujui pemkab/pemko)
KELENGKAPAN USULAN (Paling sedikit):
p p ( j p /p )d. Pemerintah pusat
KELENGKAPAN USULAN (Paling sedikit):1. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah
dari permukiman penduduk;2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan g y g g p g p
zonasi;3. rencana dan sumber pembiayaan;4. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;peraturan perundang‐undangan;5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.
KRITERIA DAN PERKEMBANGAN TERAKHIR KEK
KRITERIA 1. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi
k li dmengganggu kawasan lindung;
2. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;
3. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
4. mempunyai batas yang jelas.
SASARAN
PERKEMBANGAN TERAKHIR• Pada Bulan September 2010 PP tentang Pengaturan Lokasi dan Dewan
• Pengembangan KEK di 5 lokasi sebelum 2012
• Pada Bulan September 2010 PP tentang Pengaturan Lokasi dan Dewan Kawasan akan terbit
LOKASI USULAN KEK
MENCIPTAKANMENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA DAN
MENURUNKAN TPT DI TAHUN 2011 SEBESAR 7,3 persen
Upaya Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka [TPT] tahun 2011[ ]
Meningkatkan Peran Daerah dalam Menurunkan TPT.i. Meningkatkan efektifitas kebijakan fiscal agar dapat
meningkatkan penyerapan tenaga kerja. ii. Dengan semakin besarnya fungsi pelayanan kepada
masyarakat yang diberikan kepada daerah, peran daerahuntuk mendorong kegiatan ekonomi semakin besar.
iii. Keselarasan antara APBN dan APBD untuk mendorongkegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja didaerah.
iv. Mempercepat upaya dalam memperbaiki iklim investasi didaerah,
v. Memanfaatkan belanja daerah seoptimal mungkin, danvi. Menangani pengangguran dan kemiskinan (terutama daerah
yang merupakan kantong‐kantong kemiskinan danpengangguran) melalui program‐program APBN.
20
Grafik 1TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROPINSI, 2005 DAN 2009
Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi menggambarkan perkembangan yang baik, sekitar 42,4 persen kesempatan kerja formal yang tercipta selama 2005 2009 diserap oleh adanyaformal yang tercipta selama 2005‐2009, diserap oleh adanya Investasi Baru.
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Inventasi PMA/PMDN Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Inventasi PMA/PMDN Tahun 2005‐September 2009
UU. 2/2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI): memperkuatproses perundingan secara Bipartit; memperbaiki sistem dan mekanisme
l l hpenyelesaian perselisihan Kedua UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional [Prolegnas]
yang diperkirakan selesai tahun 2010
Kegiatan di Tahun 2011:(a) Sosialisasi hasil perubahan UU ke seluruh daerah.(b) Mendorong agar proses Perundingan Bipartit berjalan baik, diperlukan:
(1) Meningkatkan pendidikan Kemampuan Teknik Bernegosiasi kepadaseluruh Serikat Pekerja dan Perwakilan Pengusaha
(2) Memperbaiki Prosedur Penyelesaian Perselisihan. (3) Mendorong terbentuknya collective bargaining pada tingkat(3) Mendorong terbentuknya collective bargaining pada tingkat
perusahaan(4) Memperluas jangkauan program jaminan sosial tenaga kerja
P�������� L������ B����� P������������
b i iSubstansi Inti: Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Selama
Proses Penyiapan, Pemberangkatan, Dan Kepulangan Peningkatan Upaya Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Di L N iDi Luar Negeri
Kegiatan di tahun 2011:
( ) M k K l b P l TKI l i d(a) Memperkuat Kelembagaan Penempatan calon TKI, antara lain denganmemperbaiki skim asuransi, meningkatkan pengelolaan remitansi, dan skim kredit bagi TKI,
(b) Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Penempatan dan perlindungan TKI k l i (K i D i N k BNP2TKI K h Lke luar negeri (Kementerian Dagri, Nakertrans, BNP2TKI, Kesehatan, LuarNegeri, Diknas, Kominfo, dan Pemda)
(c) Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan selama proses pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan/ pelatihan
(d) M i k k P li d TKI l l i ( ) M i k k f i l(d) Meningkatkan Perlindungan TKI, melalui: (a) Meningkatkan fungsi pelayananpengaduan yang dibangun tahun 2010, “hotline service” 24 jam, (b) Pemberian akses Kepada Bantuan Hukum, dengan menyelesaikan masalahhukum yang menimpa TKI , dan (c) Mempercepat pembangunan rumahi h ( h lt ) di KBRI t k TKI b l h d disinggah (shelter) di KBRI untuk menampung TKI bermasalah dan penyediaanbantuan hukum.
Kegiatan Prioritas Nasional 7RKP 2011RKP 2011
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Kepastian Hukum
1 PengelolaanPertanahan Provinsi
Terwujudnyapengembanganinfrastruktur pertanahan
CakupanPetaPertanahan
2.800.000 ha 55,02 BPN
psecara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruhIndonesia Terlaksananya percepatan Jumlah 781 650 324 71 BPNTerlaksananya percepatanlegalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasipertanahan dankelengkapan informasi
Jumlahbidang tanahyang dilegalisasi
781.650 bidang
324,71 BPN
legalitas aset tanahBerkurangnya sengketa, konflik dan perkarapertanahan sertamencegah timbulnya
PenangananSengketa, Konflik danPerkara
2.791 kasus 17,79 BPN
g ysengketa, konflik danperkara pertanahan
Pertanahan
2 Pengelolaan Data danInformasi Pertanahan
Tersedianya data daninformasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional
Peningkatanakseslayanan
419 kab/kota 15,4 BPN
terintegrasi secara nasional(Sistem InformasiManajemen PertanahanNasional/ SIMTANAS)
4 Pengembangan Kebijakan Prosentase pembahasan 40% 21 28 Kemenkominfo4 PengembanganPenyelenggaraanTelekomunikasi
Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan
Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36
40% 21,28 Kemenkominfo
kualitas layanan telekomunikasi
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
5 Pengembangan Kebijakan, Prosentase pencapaian 70% 15,06 Kemenkominfo5 g gPenyelenggaraanPenyiaran
j ,regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan
p pterhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri
,
kualitas layanan penyiaran
perkembangan industri
No
SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
PRIORITAS
Substansi Inti: Kepastian Hukum
6 KegiatanPerancangan
Peningkatankualitas RUU dan
Persentase rancangan peraturanperundang-undangan di bawah UU
40% 14,4 Kemenhukham
PeraturanPerundang-Undangan
PeraturanPerundang dibawah UU di DPR serta tenagafungsional
yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembanganPersentase penyelesaian pembahasanrancangan undang-undang di DPR secara tepat waktug
perancangPeraturanPerundang-undangan
pPersentase tenaga fungsionalperancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasidan promosi sesuai standar secaratepat waktu dengan administrasi yangtepat waktu dengan administrasi yang akuntabelPersentase kelengkapan dokumentasidan pustaka bidang peraturanperundang-undangan secara akurat danup-to-datePersentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor
40%
Persentase Peraturan Perundang 40%Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi
40%
No
SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
PRIORITAS
Substansi Inti: Kepastian Hukum
7 Kegiatanharmonisasi
Meningkatkankeharmonisan
Persentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidang
40% 6,7 Kemenhukham
PeraturanPerundang-undangan
rancanganperaturanperundang-undangan tingkatpusat bidang politik,
politik, hukum dan keamanan yang harmonisPersentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidangkeuangan dan perbankan yang harmonisp g p
hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industry, perdagangan SDA
g p y g
Persentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidangindustry dan perdagangan yang harmonis
Persentase rancangan peraturanperdagangan, SDA, Riset, teknologi, kesejahteraanrakyat yang harmonis
Persentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidangkesejahteraan rakyat yang harmonis
Persentase pembenahan PeraturanPerundang-Undangan di bidangg g gPertanahan, tata ruang dan LingkunganhidupPersentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan saksi dan pelaporPerlindungan saksi dan pelapor
Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang mendorongpemberantasan korupsi.
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Kepastian Hukum
8 PeningkatanDeregulasiKebijakan
Merealisasikankegiatan kajiananalisis kebijakan
Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan
1 rekomendasi
14,88 BKPM
jPenanaman Modal
jdan kegiatansosialisasikebijakan yang berorientasi padapeningkatan daya
p ykebijakan penanaman modal
peningkatan dayasaing
Jumlah rumusan kebijakansebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan
1 rumusan
dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saingJumlah kegiatan dan peserta sosialisasi
46 kegiatan (12 sosialisasi p
kebijakan penanaman modal
(di dalam negeri, 5
sosialisasi di luar negeri,
17 fasilitasi di17 fasilitasi di dalam negeri, 12 fasilitasi di luar negeri)
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Penyederhanaan Prosedur
1 Pengembangan SistemPelayanan Informasidan Perizinan Investasi
Meningkatnyakualitaspengembangan
Peningkatan jumlahaplikasi perijinandan non perijinan
15 perijinan sektor
18,67 BKPM
Secara Elektronik(SPIPISE)
p g gSistem PelayananInformasi danPerizinan InvestasiSecara Elektronik/ Online (SPIPISE)
p jyang menjadiwewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangunOnline (SPIPISE) yang terbangun dalam SPIPISEJumlah peningkatanPTSP Prop. danKab/Kota yang
Induk Pelabuhan, sertaPeraturan Perundangan Pelaksanaan Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan
Jumlah lokasi pelabuhanstrategis yang
9 429,9fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung
strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhab (lokasi)
Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin,Samarinda, j , ,Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.
No
SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Sistem Informasi
1 PengelolaanFasilitasiEkspor dan
Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring danEvaluasi di bidang fasilitasi ekspor
Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan)
4 19,46 Kemendag
Impor dan imporJumlah pengembangan sistemelektronik bidang fasilitasipelayanan publik ; (Kegiatan)
2
J l h iji 3 000Jumlah pengguna perijinanekspor/ impor online melaluiINATRADE (perusahaan)
3,000
Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan;
5bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)
60
J l h i i i id 1Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan)
17
Jumlah laporan evaluasi 5ppelaksanaan monitoring fasilitasi perdaganganJumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi
750.000 SKA
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Sistem Informasi
2 PerumusanKebijakan danPengembangan
Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi
Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I
12x 271,46 Kemenkeu
g gTeknologi InformasiKepabeanan danCukai
pterbaik berbasis teknologiinformasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakatserta optimalisasi penerimaandan Terwujudnya tingkat
Persentase rumusanperaturan yang menjadikeputusan di bidang tekniskepabeanan
76%
dan Terwujudnya tingkatpelayanan yang efisienkepada pemangkukepentingan berkaitan denganlayanan berbasis teknologi
Presentase ketepatanwaktu penyelesaianpenetapan nilai pabeandan klasifikasi barang
77%
informasiPersentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait
25%
gdengan Sistem Logistik Nasional
3 Kegiatan koordinasipengembangan danpenerapan Sistem
Meningkatnya koordinasi dibidang pengembangan danpenerapan Sistem Nasional
Prosentase rekomendasihasil koordinasi kebijakanpenerapan dan
80% 3,8 KemenkoPerekonomian
penerapan SistemNasional Single Window danintegrasi ke dalamsistem ASW
penerapan Sistem NasionalSingle Window dan sistemASW
penerapan danpengembangan system NSW yang terimplementasikan
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
1 Fasilitasi Pengembangan KEK
Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK
Dokumentasi fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan
6 8,5 Kemenperin
gkelembagaan) di 5 kawasan
Teridentifikasinya lokasi yang layak untuk dikembangkan sebagai KEK
Dokumen kelayakan teknis ekonomis
3
sebagai KEK
2 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan
Meningkatnya peranan sektorperdagangan di kawasanekonomi khusus
Jumlah PP tentangKawasan Ekonomi Khusus(peraturan)
- 2,0 Kemendag
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK
100% 2,37 Kemenkeukebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional
efektifitaspembuatanperaturan
pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi
T di PMK PMK 40%Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
40%
( )
NoSUBSTANSI
INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis F ilit
Terciptanya administrator di bidang fasilitas k b
Persentase realisasi dari janji pelayananyang tepat waktu
85% 1,0 Kemenkeu
Persentase penyelesaian rancangan 75%Fasilitas Kepabeanan
kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta
peraturan di bidang fasilitas kepabeanan
Persentase penyelesaian rancanganPMK dan aturan pelaksanaan lainnyaterkait sistem pelayanan kepabeanan
100%
optimalisasi pendapatan Dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan
yang mendukung Sistem LogistikNasional (Customs Advance Trade Systems)Persentase penyelesaian peraturanterkait sistem pelayanan kepabeanan
100%efisien dan pengawasan efektif
terkait sistem pelayanan kepabeanandan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus(KEK)Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem l kt ik t k it d iji
25%
elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakanPersentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan
100%
Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
7 Kegiatan koordinasipengembanganurusan penataan
Meningkatnya koordinasiurusan penataan ruang danpengembangan wilayah
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penataan Ruang
80% 5,4 KemenkoPerekonomian
pruang danpengembanganwilayah
p g g y gdan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi
Terselesaikannya peraturanpenyelenggaraan KEK dan
Persentase peraturanpelaksana UU KEK yang
70%penyelenggaraan KEK danpenetapan lokasi KEK danpengembangan KAPET
pelaksana UU KEK yang terselesaikan
Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan
2
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Kebijakan Ketenagakerjaan
1 PenyempurnaanPeraturanKetenagakerjaan
Peraturan yang dapatmendorong penciptaankesempatan kerja dan
k t l b
Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT &
t i ) h
1 UU amandemen
40,0 Kemenakertrans
memperkuat lembagaHI
outsour cing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerjaPeraturan tentang organisasi pekerja/ buruh
Kajian & Naskah
AkademisPeraturan tentang penyelesaianperselisihan HI
Kebijakan Ketengakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / P D h
Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis
Harmonisasi kebijakan jaminansosial
4 rancangannaskah
5,0 Kemenakertrans
Peraturan DaerahSelarasnya peraturan bidang HI Review &
assessment20,0
NoSUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU
TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
Substansi Inti: Kebijakan Ketenagakerjaan
3 Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemasyarakatan H b I d t i l
Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja
Mekanisme perundinan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB
2 Naskah 82,5 Kemenakertrans
Hubungan Industrial SP/SB
Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan
naik 5%
Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi
750
Dit k J l h h % 80 0 K k tDiterapkannya manajemen dan standar K3.
Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3
% perusahaan
naik 10%
80,0 Kemenakertrans
% kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi
naik 20%
Persentse tenaga oengawas yang ditingkatkan kapasitasnya
40%
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 1_A_Sumatera BHari 1_A_Sumatera B
Sumatera SelatanSumatera Selatan LampungLampung Bangka BelitungBangka Belitung JambiJambi BengkuluBengkulugg
Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 1_B_Nustra Maluku PapuaHari 1_B_Nustra Maluku Papua
MalukuMaluku Maluku UtaraMaluku Utara NTBNTB NTTNTT PapuaPapuapp Papua BaratPapua Barat
Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 2_A_KalimantanHari 2_A_Kalimantan
Kalimantan BaratKalimantan Barat Kalimantan SelatanKalimantan Selatan Kalimantan TengahKalimantan Tengah Kalimantan TimurKalimantan Timur
Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 2_B_Jawa, BaliHari 2_B_Jawa, Bali
Jawa TimurJawa Timur Jawa TengahJawa Tengah BaliBali Jawa BaratJawa Barat DKI JakartaDKI Jakarta DI YogyakartaDI Yogyakarta BantenBantenBantenBanten
Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 3_A_Sumatera AHari 3_A_Sumatera A
AcehAceh Kepulauan RiauKepulauan Riau RiauRiau Sumatera BaratSumatera Barat Sumatera UtaraSumatera Utara
Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 3_B_SulawesiHari 3_B_Sulawesi
Sulawesi UtaraSulawesi Utara Sulawesi TenggaraSulawesi Tenggara Sulawesi TengahSulawesi Tengah Sulawesi SelatanSulawesi Selatan Sulawesi BaratSulawesi Barat GorontaloGorontalo