Prinsip Hukum Umum Dalam Hukum Ekonomi Internasional

7/21/2019 Prinsip Hukum Umum Dalam Hukum Ekonomi Internasional

http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-hukum-umum-dalam-hukum-ekonomi-internasional 1/15



Prinsip hukum umum merupakankumpulan nilai-nilai mulia yang

menjadi dasar interaksi manusia untukmewujudkan kehidupan yang harmonis

Kedudukannya lebih tinggi daripadahukum positif

Prinsip hukum umum membuatdinamis, kreatif dan inovatif



Kaidah-kaidah fundamental bersumberpada kebiasaan internasional

Kaidah-kaidah fundamental padaprinsipnya secara operasional dituangkandalam suatu perjanjian internasional

Bahwa kaidah-kaidah dasar mengacu

pada dua prinsip, yaitu :› Freedom of comerce

› Freedom of communication



Kaidah asar !inimum "Minimum Standards# Kaidah asar Perlakukan $ama "Identical Treatment # Kaidah asar Perlakukan %asional "National Treatment # Kaidah asar Most Favoured Nation "!F%# "Kaidah asar !engenai Kewajiban !enahan iri &ntuk

'idak !erugikan %egara (ain Kaidah asar 'indakan Pengaman : Klausul Penyelamat

"Safeguards and Escape Clause# Kaidah asar !engenai Prefensi %egara $edang

Berkembang Kaidah asar !enyenai Penyelesaian $engketa $ecara

amai Kaidah asar Kedaulatan %egara )tas Kekayaan )lam,

Kemakmuran an Kehidupan *konominya + Kaidah asar Kerja $ama .nternasional



Prinsip dasar Minimum (minimumstandards#

• !erupakah kaidah utama dalam /*.

• $atu-satunya kaidah yang telah berkembang menjadisuatu aturan hukum kebiasaan internasional umum"general international customary law.

• !enurut kaidah ini, adalah kewajiban negara untukseidikitnya memberikan jaminan perlindungan kepadapedagang atau pengusaha asing atau harta miliknya

• alam perkembangannya, kaidah ini banyak dicantumkandalam perbagai perjanjian internasional



• $ejarahnya dulu raja bersepakat untuk secara timbal balik memberikan

para pedagang mereka perlakukan yang sama "identik# )pabila raja ),misalnya mengenakan pajak sebanyak 01 kepada pengusaha darikerajaan B, maka raja B pun akan mengenakan pajak 01 kepadapengusaha yang sama dari kerajaan )

• $aat ini, kaidah dasar ini lebih dikenal dengan istilah resiprositas"reciprocity #

• Perlakuan sama biasanya tertuang dalam suatu perjanjian, baik bersifatmultilateral maupun bilateral

• Kaidah resiprositas tampak dalam pasal, Preambule 2)'' :

“Being desirous of controuting to t!ese o"ectives y enetering intoreciprocal and mutually advantageous arragements directed to t!esustantial reduction of tari#s and ot!er arriers to trade and to t!eelimination of discriminatory treatment in international commerce$.



• $eringkali dianggap sebagai pengejawantahandari prinsip non-diskriminasi

• Klausul ini ditemukan dalam berbagai perjanjian

termasuk dalam 2)'' dan perjanjian perbatasan,perdagangan dan navigasi

• Klausul ini mensyaratkan suatu negara untukmemperlakukan hukum yang sama atas barang-

barang, jasa-jasa atau modal asing yang telahmemasuki pasar dalam negerinya denganhukum yang diterapkan atas produk-produk atau

jasa yang dibuat dalam negeri nya sendiri



• klausul !F% ini adalah prinsip non-diskriminasi di antara negara-negaraengan mensyaratkan, suatu negaraharus memberikan hal kepada negaralainnya sebagai halnya ia memberikanhak yang serupa kepada negara ketiga

• !F% mempunyai 3 bentuk :

+# !F% bersyarat "conditional#

3# !F% tidak bersyarat "unconditional#



Prinsip ini diatur dalam pasal . 2)'' +556 yangmensyaratkan semua komitman yang dibuat atauditandatangani dalam rangka 2)''-7/8 harusdiperlakukan secara sama kepada semua negara anggota

WTO "a9as non diskriminasi# tanpa syarat !isalnya suatunegara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkattarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkandengan negara lainnya

Pada perkembangannya, klausula !F% tidak hanya

terbatas pada perdagangan barang, namun jugaditerapkan pada perdagangan jasa, misalnya asuransi danpelayaran dann dapat diterapkan terdahap perlakuannegara dalam penanaman modal dan aliran modalberbagai bentuk



• !erupakan kaidah tambahan

• $alah satu contohnya tampak dalam pasal ... "+# 2)'', bahwa suatu tindakantertentu tidak boleh diterapkan sehingga memberikan proteksi kepada produksidalam negeri

• $alah satu contoh praktek perdagangan tidak jujur dan dianggap dapat merugikannegara yang lain ialah dumping umping ialah penjaualan suatu produk di luarnegeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga di dalam negerinya atauharga di pasar di negara yang mengimpor barang tsb

• (arangan dumping diakomodir dalam 2)'' Putaran 'okyo +55

mengeluarkan peraturan subsidi negara-negara yang merugikan secara material"materially in"ury # produk industri domestik negara lainnya

• Peraturan ini mensyaratkan kepada negara-negara anggota 2)'', suatu kewajibanuntuk menahan diri dan tidak memberikan subsidi-subsidi tertentu pada tahap awalproduksi bagi produk-produknya



• !asyarakat internasional umumnya mengakui, aturan-aturan dalam

perjanjian-perjanjian internasional mengenai hubungan-hubunganekonomi kadangkala dirasakan terlalu membebani negara-negara

jika negara ini harus menerapkannya, dikhawatirkan akan menimbulkandampak negatif terhadap perekonomian negerinya

akhirnya akan berakibat peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak berfungsi

• &ntuk mengatasinya dibuatlah suatu kalusul penyelamat "escape

clause atau safeguard clause#

Biasanya klausul demikian memberikan kemungkinan-kemungkinanpenanggalan bagi negara-negara tertentu, biasanya bagi negara berkembangatau miskin

•

iakomodir dlm pasal ;.; 2)'' memberikan suatu hak sepihak kepada negara-negara untuk menangguhkan

suatu kewajiban-kewajiban internasional, untuk selama jangka waktu tertentupenangguhan untuk pembebasan pemberlakukan tarif

Penangguhan yang demikian itu diperbolehkan hanya dalam hal-hal tertentumanakala keadaan-keadaan perdagangan internasional akan mengakibatkankerugian terhadap industri dalam negeri suatu negara



• !ensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atasaturan-aturan hukum tertentu bagi negara berkembang

negara-negara berkembang ini perlu mendapatkan perlakukan khususmanakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka

misalnya pengurangan bea masuk untuk produk-produk negarasedang berkembang ke dalam pasar negara maju

• asar teori dari sistem prefensi ini :

negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang darikewajiban-kewajiban !F% untuk memperbolehkan mereka guna

mengurangi tingkat tarifnya pada impor-impor barang, manakalabarang-barang tersebut berasal dari negara-negara sedangberkembang

!enurut mereka, hal tersebut akan memberikan negara-negarasedang berkembang suatu keuntungan kompetitif tertentu dalammasyarakat industri yang menjadi sasaran ekspor



• !enurut <astaneda, /*. harus memuat serangkaianketentuan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga,praktek, metoda dan prinsip-prinsip yang mengatur danmenjamin perlindungan efektif terhadap kekayaan alam,

khususnya kekayaan alam negara sedang berkembang

• Bahwa masalah kekayaan alam terkait dengan kedaulatannegara yang memiliki kekayaan alam tersebut &ntuk itu,prinsip kedaulatan negara atas kekayaan alamnya,

kekayaan dan kehidupan ekonominya harus diakui,diformulasikan secara hukum dan dipatuhi



• asar dari kaidah ini ialah tanggung jawab kolektif "collectiveresponsiility # dan solidaritas untuk pembanguan dan kesejahteraan bagisemua negara

– Kewajiban hukum untuk bekerja sama ini mencakup semua bidang ekonomiinternasional

• Kaidah ini tampak dalam pasal + ayat + Piagam PBB, yang mensyaratkan=kerjasama internaisonal "international co%operation# dalam memecahkanmasalah-masalah ekonomi internasional>, dan pasal ini menjadi tujuanberdirinya PBB :

T!e purpose of t!e &nited Nations are'(. to ac!ieve international cooperation in solving international prolemsof an economic) social) culture or !umanitarian c!aracter and ini

promoting and encouraging respect for !uman rig!ts and for fundamentalfreedom for all wit!out distinction as to race) se*) languange or religion.



Prinsip Hukum Umum Dalam Hukum Ekonomi Internasional

Documents