PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A. (K) Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara Oleh MUHAMMAD ARIFIN 098101022 PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014 Universitas Sumatera Utara
19
Embed
prinsip arbitrase berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A. (K)
Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara
Oleh
MUHAMMAD ARIFIN
098101022
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2014
Universitas Sumatera Utara
LEMBAR PENGESAHAN
(Promosi Doktor) Judul Usulan Disertasi : PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Nama : Muhammad Arifin Nomor Pokok : 098101022 Program : Doktor (S3) Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing:
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H Promotor
Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, M.A. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LLM
Kopromotor Kopromotor
Ketua, Dekan,
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum
Universitas Sumatera Utara
KOMISI PENGUJI
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum Penguji
Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. Penguji
Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A Penguji
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Subjek penelitian disertasi ini fokus pada prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kajian dilakukan setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kemungkinan pilihan forum (choice of forum) bagi bank syariah dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase syariah. Pilihan forum dilakukan melalui kesepakatan yang dirumuskan dalam akad. Sesuai subjek kajian, masalah pokok yang akan dibahas adalah: Pertama, implikasi pengaturan undang-undang perbankan syariah bagi penggunaan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kedua, validitas dan yurisdiksi arbitrase syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ketiga, prinsip yang melekat pada arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
Meski Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun validitas arbitrase syariah sebagai pilihan forum tetap dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sesuai norma yang terumus pada Pasal 55 ayat (2) UUPS 2008, arbitrase syariah sebagai pilihan forum di luar peradilan agama dapat dibenarkan menyelesaikan sengketa perbankan syariah bila terdapat kesepakatan tertulis di antara para pihak lebih dahulu.
Tujuan penelitian bertumpu kepada tiga isu pokok tersebut dengan mengadakan analisis untuk menemukan dan mengelaborasi prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan sekaligus menganalisis prinsip atau asas yang menjadi fundamen bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui arbitrase syariah.
Dari hasil kajian, ditemukan prinsip pokok arbitrase syariah, yakni: Pertama, prinsip ketuhanan. Kedua, perjanjian arbitrase menjadi dasar kewenangan arbitrase syariah. Ketiga, perdamaian merupakan tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dalam upaya menjaga hubungan silaturrahim di antara para pihak. Keempat, arbitrase syariah merupakan sarana penegakan keadilan bagi para pihak. Kelima, prinsip itikat baik. Keenam, pilihan hukum dapat dilakukan sesuai dengan syariah. Ketujuh, putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat. Kedelapan, arbiter berkedudukan netral dan beragama Islam, serta kesembilan, prinsip kerahasiaan. Perbedaan prinsip arbitrase syariah dengan prinsip arbitrase umum non-syariah, terletak pada syariah yang mendasari arbitrase syariah. Prinsip syariah memberi implikasi yang luas bagi pembahasan terhadap prinsip arbitrase dalam hukum Islam.
Untuk jangka panjang, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan rujukan dalam penyusunan program legislasi maupun bagi penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa berbasis hukum Islam di luar institusi peradilan agama Melihat perkembangan institusi dan transaksi keuangan syariah yang begitu pesat, perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mempunyai tujuan untuk mendamaikan yang mampu menjaga hubungan silaturrahim para pihak, sehingga hubungan bisnis tetap berjalan secara produktif. Target yang
Universitas Sumatera Utara
hendak dicapai, adalah agar forum arbitrase syariah menjadi pilihan utama dari pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara khusus dan bisnis berbasis syariah umumnya.
Untuk menyebarluaskan keberadaan arbitrase syariah bersama prinsip yang mendasari tata kerjanya, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis syariah dengan memanfaatkan berbagai media cetak dan elektronik, majelis taklim, maupun melalui pertemuan ilmiah berupa seminar, simposium dan lokakarya. Demikian pula pihak bersengketa yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase syariah yang disepakati dalam akad, harus memenuhi kesepakatan secara konsekwen dengan penuh itikad baik. Perlu mengamandemen UUAAPS 1999 dengan mengakomodir karakter syariah yang melekat pada arbitrase syariah atau alternatif membuat peraturan khusus yang mengatur arbitrase syariah. Institusi pendidikan diharap memberi peran dengan membentuk kurikulum yang berkaitan dengan bisnis syariah termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. BASYARNAS perlu dikembangkan dengan menyebarluaskan keberadaannya di setiap provinsi serta sekaligus dapat menjadi inspirator bagi pembentukan instrumen arbitrase syariah secara internasional.
Kata Kunci: Prinsip, Arbitrase Syariah, Sengketa Perbankan Syariah
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT The subject of the research in this dissertation is focused on sharia arbitration principle in settling sharia banking disputes. The study was conducted after Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS 2008) provided the choice of forum for sharia banks and their clients to settle their disputes through sharia arbitration. The choice of forum is done through an agreement which is formulated in contracts. In accordance with the research subject, the main problems which were going to be analyzed were as follows: first, the implication of the regulation of sharia banking law for the use of sharia arbitration to settle sharia banking disputes; secondly, validity and jurisdiction of sharia arbitration in the Islamic law and in the positive law in Indonesia; and thirdly, the principle which is adhered to sharia arbitration to settle sharia banking disputes. Even though the Ruling of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012 has stated that the explanation of Article 55, paragraph (2) of UUPS/2008 does not have any binding legal force, the validity of sharia arbitration as the choice of forum can always be used in settling sharia banking disputes. In accordance with the norms formulated in Article 55, paragraph (2) of UUPS/2008, sharia arbitration as the choice of forum outside the religious court is allowed to settle sharia banking disputes when there is a written agreement among the conflicting parties. The objective of the research was focused on the three main issues above by conducting the analysis in order to find out and to elaborate the sharia banking principle in settling sharia banking disputes. The research used judicial normative in order to find out and to analyze the principle which became the fundament for settling sharia banking disputes through sharia arbitration. The result of the research indicated the main principles of sharia arbitration: First, there was the principle deity in it; secondly, arbitration agreement became the basic authority of sharia arbitration; thirdly, reconciliation was the objective of settling a dispute through sharia arbitration in order to maintain good relationship among the conflicting parties; fourthly, sharia arbitration was a means for upholding the truth for the parties concerned; fifthly, there was the principle of faith in it; sixthly, choice of law could be made through sharia; seventhly, the ruling of sharia arbitration was final and binding; eighthly, arbitrators were non-aligned and Muslims; and ninthly, there was confidential principle in it. The distinction between the principle of sharia arbitration and the principle of non-sharia arbitration was that sharia arbitration was based on sharia. Sharia principle had broad implication on arbitration principle in the Islamic law. In the long term, this research will be used as an information source and a reference in organizing legislation program, and law enforcement could settle disputes based on the Islamic law outside the religious court. As sharia institutions and financial transactions develop rapidly, it is necessary to equal the mechanism of dispute resolution which is able to make reconciliation and to maintain good relationship among the parties concerned so that business can run productively. The target which will be achieved is that sharia arbitration forum becomes the main
Universitas Sumatera Utara
alternative of the conflicting parties in settling sharia banking disputes specifically and sharia based business in general. In order to spread out the existence of sharia arbitration and the principle of its procedure, it is necessary to improve socialization to public and to sharia based business people widely by using printed and electronic media, people’s gatherings, and scientific meetings such as seminars, symposiums, and workshops. The conflicting parties that have agreed in the written contract to settle their disputes through sharia arbitration forum should be consequent and have good faith. UUAAPS 1999 should be amended by accommodating sharia characteristic which is adhered to sharia arbitration or alternatively make specific regulation about sharia arbitration. Educational institutions are expected to play their role by making a curriculum related to sharia business, including the mechanism of settling disputes through sharia arbitration. BASYARNAS needs to be developed by spreading out its existence in every province and simultaneously becomes the inspirer for the establishment of sharia arbitration instrument internationally. Keywords: Principle, Sharia Arbitration, Sharia Banking Dispute
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah memberi rahmad dan
hidayah-Nya, sehingga Disertasi dengan judul Prinsip Arbitrase Berbasis Syariah
dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ini dapat selesai disusun.
Arbitrase syariah merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan
ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama
dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi
arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiliki kesamaan
dengan arbitrase non syariah, namun karakteristik syariah telah membedakan
keduanya. Prinsip syariah merupakan fundamen arbitrase syariah, sehingga fitur
arbitrase senantiasa mengindahkan dan memperhatikan ketentuan hukum Islam yang
bersumber pada Alquran dan Sunnah.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menjadi payung bagi eksistensi arbitrase syariah. Kehadiran
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kesempatan
bagi bank syariah dan nasabah untuk memilih arbitrase syariah sebagai forum untuk
menyelesaikan sengketa mereka bila terjadi. Undang-undang perbankan syariah,
memberi kesempatan bagi arbitrase syariah untuk menjadi forum pilihan (choice of
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... i
KOMISI PENGUJI ................................................................................................. ii
SURAT PERNYATAAN ....................................................................................... iii
ABSTRAK .............................................................................................................. iv
ABTRACT .............................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................... viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... xv
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xvi
DAFTAR BAGAN ............................................................................................... xvii
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................ xviii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Permasalahan ........................................................................................ 21
C. Asumsi .................................................................................................. 22
D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 23
E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 24
F. Keaslian Penelitian ................................................................................ 25
G. Kerangka Teori dan Konsep.................................................................. 33
H. Kerangka Teori...................................................................................... 33
I. Konsep .................................................................................................. 61
J. Metode Penelitian ................................................................................. 66
K. Sistematika Penulisan ........................................................................... 71
BAB II IMPLIKASI PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH BAGI ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ....................................................................... 74 A. Dinamika Pengaturan Perbankan Syariah Dalam Memperkuat
Eksistensi Perbankan Syariah Pada Sistem Hukum Perbankan
Nasional ................................................................................................ 74
Universitas Sumatera Utara
B. Prinsip Transaksi dan Pengelolaan Perbankan Syariah ........................ 109
C. Fungsi Intermediasi dan Pola Hubungan Hukum Dalam
Kegiatan Perbankan Syariah ................................................................ 139
D. Pola Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan