PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAjdih.bumn.go.id/unduh/PP NOMOR 7 TAHUN 2010.pdf · pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; d. memelihara

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentangPendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBadan Usaha Milik Negara, maka Peraturan PemerintahNomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlumelakukan pengembangan usaha dengan menambahtugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum)Jasa Tirta II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentangPendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN : . . .

DISTRIBUSI II


- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) JASA TIRTA II.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, yangselanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan UsahaMilik Negara sebagaimana diatur dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara, yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupakekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atassaham.

2. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksidalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

3. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DewanPengawas untuk menilai Perusahaan dengan caramembandingkan antara keadaan yang sebenarnyadengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalambidang keuangan dan/atau dalam bidang teknisoperasional.

4. Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upayapemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhikebutuhan usaha.

6. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberikuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modalpada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuanperaturan perundang-undangan.

7. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyaikewenangan mengatur kebijakan sektor Sumber DayaAir.

8. Direksi . . .

DISTRIBUSI II


- 3 -

8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingandan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baikdi dalam maupun di luar pengadilan.

9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yangbertugas melakukan Pengawasan dan memberikannasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatankepengurusan Perusahaan.

10. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat SumberAir dan prasarana Sumber Daya Air yang ditujukanuntuk menjamin kelestarian fungsi Sumber Air danprasarana Sumber Daya Air.

11. Sumber Daya Air adalah air, Sumber Air, dan daya airyang terkandung di dalamnya.

12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alamidan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau dibawah permukaan tanah.

13. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upayamerencanakan, melaksanakan, memantau, danmengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber DayaAir, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendaliandaya rusak air.

14. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah PengelolaanSumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah AliranSungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurangdari atau sama dengan 2.000 km².

15. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yangmerupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anaksungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, danmengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danauatau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakanpemisah topografis dan batas di laut sampai dengandaerah perairan yang masih terpengaruh aktivitasdaratan.

16. Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampaimuara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjangpengalirannya oleh garis sempadan.

17. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenagalistrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titikpemakaian.

18. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebutSPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dannon fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II . . .

DISTRIBUSI II


- 4 -

BAB IIPENDIRIAN PERUSAHAAN

Bagian KesatuDasar Hukum Pendirian

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 1970 tentang Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur, sebagaimana telah beberapa kali diubahdan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 94 Tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta II,dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KeduaWilayah Kerja

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintahmelanjutkan penugasan kepada Perusahaan untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawab dalampengusahaan sumber daya air wilayah sungai dansebagian tugas dan tanggung jawab di bidangpengelolaan sumber daya air di wilayah kerjaPerusahaan.

(2) Wilayah kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi sebagian wilayah Sungai Cidanau,Ciliman, Ciujung, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum.

(3) Sebagian wilayah sungai sebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi beberapa Daerah Aliran Sungai yangmencakup Sungai Bekasi, Cikeas, Cileungsi,Cikarang, Cijambe, Cisadang, Cikarang-Bekasi-Laut,Cilemahabang, Citarum, Citarik, Ciharus, Ciharuman,Cirasea, Cipamokolan, Cidurian, Cikapundung, Citepus,Cisangkuy, Cijalupang, Ciwideuy, Cibeureum, Cimahi,Cikangkawung, Ciminyak, Cijeruk, Cilanang, Cijambu,Cihea, Cibodas, Cisokan, Cibalagung, Cikundul, Cibadak,Cilalawi, Cisomang, Cileuleuy, Cimeta, Cibeet, Cikao,Cisubah, Ciherang, Cibeber, Citaraje, Cijure, Cigangsa,Cikaranggelam, Cilamaya, Cijengkol, Lamaya, Cikeruh,Cilandak, Ciasem, Cibarubus, Cimuja, Cinangka,Cikamiri, Cibolang, Cihujung, Citapen, Cijengkol Asem,Cipunagara, Cipabelah, Cicenang, Cileat, Cikembang,Cineramas, Cijere, Cijurey, Cikandung, Cilamatan,Cigadung, Cilalanang, Cipancuh, Cibinuang, dan anak-anak sungainya, beserta prasarana sumber daya airyang telah diserahoperasikan kepada Perusahaan.

(4) Perubahan . . .

DISTRIBUSI II


- 5 -

(4) Perubahan terhadap penugasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) baik berupa penambahan maupunpengurangan, ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KetigaTugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakanpengusahaan sumber daya air wilayah sungaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. pelayanan dan penjaminan ketersediaan air untukmemenuhi kepentingan pengusahaan sumber dayaair dengan tetap mengutamakan pemenuhankebutuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-haridan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasiyang sudah ada;

b. pemanfaatan sumber daya air permukaan untukmemenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Air(PLTA), dan pemenuhan kebutuhan pengusahaanlainnya; dan

c. Pemberian bantuan dalam rangka penerbitanpertimbangan (rekomendasi) pemberian ijin olehPemerintah atas penggunaan dan pengusahaansumber daya air.

(2) Tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakansebagian tugas dan tanggung jawab di bidangpengelolaan sumber daya air wilayah sungaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. mengoperasikan dan memelihara prasarana SumberDaya Air yang meliputi upaya pengaturan airtermasuk pembuangan airnya dan pengaturankegiatan membuka dan menutup pintu air, bangunanprasarana Sumber Daya Air, melaksanakan kalibrasialat pengukur debit/pintu air/bangunan,mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;

b. mengoperasikan jaringan irigasi primer pada DaerahIrigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur yangmeliputi bangunan utama, saluran induk/primer,saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunanbagi sadap, bangunan sadap, dan bangunanpelengkapnya;

c. mengoperasikan . . .

DISTRIBUSI II


- 6 -

c. mengoperasikan jaringan irigasi sekunder padaDaerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhuryang meliputi saluran sekunder, saluranpembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunanpelengkapnya;

d. memelihara sumber air yang meliputi upaya menjagadan mengamankan sumber air untukmempertahankan kelestariannya;

e. melakukan pemeliharaan saluran irigasi primer padaDaerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur;

f. melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit,evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber airyang menjadi tanggung jawab Perusahaan;

g. menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud dalam huruf f kepadapengguna Sumber Daya Air, masyarakat, danPengelola Sumber Daya Air;

h. membantu pemerintah dalam pelaksanaan konservasisumber daya air dan pengendalian daya rusak airsesuai dengan kemampuan Perusahaan;

i. penggelontoran dalam rangka pemeliharaan sungai;dan

j. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepadamasyarakat dalam rangka meningkatkanpemberdayaan masyarakat.

(3) Perusahaan melakukan kegiatan usahanya berdasarkanketentuan sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(4) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengedepankanprinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial,fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumberdaya air.

(5) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksudpada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf f dilakukansesuai dengan standar operasi yang ditetapkan olehMenteri Teknis.

(6) Pembinaan kepada Direksi dan Dewan Pengawas dalammelaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh MenteriTeknis.

Pasal 5 . . .

DISTRIBUSI II


- 7 -

Pasal 5

(1) Aset Pemerintah selain sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) yang telah diserahoperasikan olehMenteri Teknis kepada Perusahaan sebelum PeraturanPemerintah ini mulai berlaku, dilaporkan oleh MenteriTeknis kepada Menteri Keuangan.

(2) Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaanuntuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaanterhadap aset Pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang dioperasikan oleh Perusahaan dalam rangkamenjalankan pelayanan umum yang menjadi tugasPemerintah pada Daerah Aliran Sungai di sebagianWilayah Sungai Cidanau, Ciliman, Ciujung, Ciliwung,Cisadane, dan Citarum.

(3) Perusahaan diberi kewenangan untuk menarik manfaatatas aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang hasilnya dipergunakan oleh Perusahaan untukbiaya pengoperasian dan pemeliharaan aset tersebut.

(4) Biaya pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh biaya yangharus dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengelola danmengoptimalkan manfaat atas aset Pemerintah yangtelah diserahoperasikan kepada Perusahaan.

Pasal 6

Terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 5 ayat (1)Perusahaan dapat mengajukan keberatan dan/ataupengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

Bagian KeempatBiaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 7

(1) Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima,dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber dayaair untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dantanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1).

(2) Tarif . . .

DISTRIBUSI II


- 8 -

(2) Tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air untukpenggunaan air permukaan bagi usaha air minum, usahaindustri, dan usaha pembangkitan listrik tenaga airditetapkan oleh Menteri Teknis atas usulan Direksi.

(3) Penetapan besarnya tarif selain tarif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi denganmemperhatikan formulasi biaya pemanfaatan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaanpemungutan dan penerimaan biaya jasa pengelolaansumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh Direksi.

Bagian KelimaPenugasan Khusus

Pasal 8

(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus yangbersifat mendesak kepada Perusahaan dalam rangkapelaksanaan sebagian tugas Pemerintah untukmenyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

(2) Apabila penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menurut kajian secara finansial tidak layak, Pemerintahharus memberikan kompensasi atas semua biaya yangtelah dikeluarkan termasuk margin yang diharapkanuntuk kompensasi terhadap biaya tidak langsung yangdiperlukan untuk pelaksanaan penugasan dimaksud,dengan sumber pendanaan berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

(3) Penugasan khusus yang bersifat mendesak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Teknisdalam rangka kegiatan yang berhubungan dengankeselamatan umum.

(4) Penugasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

(5) Dalam melaksanakan penugasan khusus Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan harussecara tegas melakukan pemisahan pembukuan.

Pasal 9 . . .

DISTRIBUSI II


- 9 -

Pasal 9

(1) Perusahaan menyelenggarakan kemanfaatan umum atassumber daya air yang bermutu dan memadai bagipemenuhan hajat hidup orang banyak untuk pelayanansosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum di wilayahkerja Perusahaan.

(2) Pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan air permukaan untuk kebutuhan pokoksehari-hari;

b. penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalamsistem irigasi yang sudah ada;

c. pengendalian banjir;

d. konservasi sumber daya air; dan

e. menyelenggarakan pengembangan SPAM dan sanitasiuntuk keperluan rumah tangga.

(3) Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan sanitasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf edilaksanakan di luar wilayah pelayanan badan usahamilik daerah penyelenggara SPAM dan berdasarkanpersetujuan pemerintah daerah setempat.

(4) Penetapan tarif penyelenggaraan SPAM dan sanitasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan olehkepala daerah berdasarkan usulan Direksi, setelahdisetujui oleh Dewan Pengawas.

(5) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatanumum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahdalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuanbiaya pengelolaan kepada Perusahaan yang dananyaberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(6) Pembiayaan dalam menyelenggarakan kemanfaatanumum atas sumber daya air sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Perusahaan harus secara tegas melakukanpemisahan dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

Bagian KeenamPenyelenggaraan Pengembangan SPAM

Pasal 10

(1) Perusahaan menyelenggarakan pengembangan SPAMsecara lokal dan/atau regional.

(2) Penyelenggaraan . . .

DISTRIBUSI II


- 10 -

(2) Penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perusahaan sampaidengan unit produksi, beserta perlengkapan danperangkat operasionalnya bagi pemenuhan kebutuhanair minum curah perusahaan daerah air minumdan/atau penyelenggara SPAM lainnya, dengandidasarkan pada rencana induk pengembangan SPAMyang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintahdaerah.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanPerusahaan setelah mengadakan perjanjian kerjasamadengan perusahaan daerah air minum dan/ataupenyelenggara SPAM lainnya.

(4) Penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimanadimaksud pada ayat (3) beserta pengoperasiannyamenjadi tanggung jawab Perusahaan.

(5) Perusahaan dapat mengelola prasarana SPAM yangdibangun oleh Pemerintah dan/atau dari hasil kerjasamaPemerintah dengan badan usaha.

(6) Perusahaan dapat melaksanakan pengembangan SPAMuntuk pelayanan air minum langsung kepada kelompokpengguna di luar wilayah pelayanan badan usaha milikdaerah penyelenggara SPAM, dalam wilayah kerjaPerusahaan berdasarkan persetujuan pemerintah daerahsetempat.

(7) Penetapan tarif jasa pelayanan air minum sebagaimanadimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh kepala daerahberdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh DewanPengawas.

BAB IIIANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian KesatuNama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu

Pasal 11

(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum)Jasa Tirta II atau disingkat Perum Jasa Tirta II.

(2) Perusahaan . . .

DISTRIBUSI II


- 11 -

(2) Perusahaan berkedudukan di Purwakarta, Jawa Barat,dan berkantor pusat di Jatiluhur, Purwakarta, JawaBarat.

(3) Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayahNegara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan olehDireksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidakterbatas.

Bagian KeduaMaksud dan Tujuan

Pasal 13

(1) Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turutmelaksanakan dan menunjang kebijakan dan programPemerintah di bidang ekonomi dan pembangunannasional pada umumnya terutama di bidangPengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, sertaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaanuntuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkanprinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

(2) Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaanmelakukan kegiatan usaha:

a. pelayanan air baku untuk air minum, industri,pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkittenaga listrik, dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;

b. penyediaan tenaga listrik kepada PT PerusahaanListrik Negara dan/atau selain PT Perusahaan ListrikNegara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

c. pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, airminum, usaha jasa konsultansi di bidang teknologiSumber Daya Air, penyewaan alat besar, dan jasalaboratorium kualitas air; dan

d. pengembangan SPAM.

(3) Selain . . .

DISTRIBUSI II


- 12 -

(3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Perusahaan menyelenggarakan usaha optimalisasipotensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untukperkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan danresort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasaranatelekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaandan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimilikiPerusahaan.

Bagian KetigaModal

Pasal 14

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yangdipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

(2) Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilaipenyertaan modal Negara dalam Perusahaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlahseluruhnya sebesar Rp164.547.635.935,00 (seratus enampuluh empat miliar lima ratus empat puluh tujuh jutaenam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tigapuluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. sejumlah Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enammiliar rupiah), berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur jo Keputusan MenteriKeuangan Nomor 202/KMK.13/1992;

b. sejumlah Rp60.287.829.310,00 (enam puluh miliardua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratusdua puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah),berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal NegaraRepublik Indonesia ke dalam Modal PerusahaanUmum (Perum) Otorita Jatiluhur;

c. sejumlah Rp18.439.506.625,00 (delapan belas miliarempat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enamribu enam ratus dua puluh lima rupiah), berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II; dan

d. sejumlah . . .

DISTRIBUSI II


- 13 -

d. sejumlah Rp39.820.300.000,00 (tiga puluh sembilanmiliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus riburupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan ModalNegara Republik Indonesia ke dalam ModalPerusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

(3) Setiap perubahan penyertaan modal Negara dalamPerusahaan, baik berupa penambahan dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara maupun penguranganpenyertaan modal Negara ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

(4) Setiap perubahan penyertaan modal Negara dalamPerusahaan berupa penambahan penyertaan modalNegara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dansumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

Bagian KeempatPengurusan Perusahaan

Paragraf 1Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 15

Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksidilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteridapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Pasal 17

(1) Pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksiditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 18

(1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggotaDireksi adalah calon yang lulus seleksi melalui ujikelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh timdan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atauditunjuk oleh Menteri.

(2) Ketentuan . . .

DISTRIBUSI II


- 14 -

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatanyang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampumelaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.

(3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus ujikelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmenandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkanpengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Pasal 19

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalahorang perseorangan yang mampu melaksanakanperbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailitatau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatuperseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yangtidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanayang merugikan keuangan negara.

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksiadalah orang perseorangan yang memenuhi kriteriakeahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggiuntuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yangditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surattersebut disimpan oleh Perusahaan.

(4) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batalkarena hukum terhitung sejak tanggal anggota Direksilainnya atau Dewan Pengawas mengetahui tidakterpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 20

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuaidengan kebutuhan.

(2) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salahseorang anggota Direksi diangkat sebagai DirekturUtama.

Pasal 21 . . .

DISTRIBUSI II


- 15 -

Pasal 21

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahundan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi,diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosonganjabatan sudah harus mengisi kekosongan jabatantersebut;

b. selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteribelum mengisi jabatan anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud pada huruf a, DewanPengawas menunjuk salah seorang anggota Direksilainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lainuntuk sementara menjalankan tugas anggota Direksiyang kosong tersebut dengan tugas, kewenangan, dankewajiban yang sama;

c. dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksidisebabkan karena berakhirnya masa jabatan danMenteri belum menetapkan anggota Direksi baru,anggota Direksi yang berakhir masa jabatan tersebutdapat ditetapkan oleh Menteri untuk sementaramenjalankan tugas anggota Direksi yang kosongtersebut dengan kewajiban dan kewenangan yangsama sampai dengan diangkatnya anggota direksiyang definitif; dan

d. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,selain anggota Direksi yang masih menjabat,memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yangsama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut,tidak termasuk santunan purna jabatan.

(2) Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong, diaturketentuan sebagai berikut:


b. selama . . .

DISTRIBUSI II


- 16 -

b. selama jabatan Direksi kosong dan Menteri belummengisi jabatan Direksi yang kosong sebagaimanadimaksud pada huruf a, untuk sementaraPerusahaan diurus oleh Dewan Pengawas, atau pihaklain yang ditunjuk oleh Menteri dengan tugas,kewenangan, dan kewajiban yang sama;

c. dalam rangka melaksanakan pengurusansebagaimana dimaksud pada huruf b, DewanPengawas dapat melakukannya secara bersama-samaatau menunjuk salah seorang atau lebih di antaramereka untuk melakukannya;

d. dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karenaberakhirnya masa jabatan dan Menteri belummenetapkan penggantinya, semua anggota Direksiyang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapatditetapkan oleh Dewan Pengawas atau Menteri untukmenjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksidengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yangsama; dan

e. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,selain Dewan Pengawas memperoleh gaji dantunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengananggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuksantunan purna jabatan.

Pasal 23

(1) Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya dengan memberitahukan secara tertuliskepada Menteri dan tembusan kepada Dewan Pengawasdan anggota Direksi lainnya.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sudah harus diterima oleh Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disebutkan tanggal efektif kurang dari 30(tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, tanggalefektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) harisejak tanggal surat diterima Menteri.

(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektifpengunduran diri, anggota Direksi tersebut berhentidengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya surat pengunduran diri.

(5) Apabila . . .

DISTRIBUSI II


- 17 -

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampaidengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggalefektif yang diminta, anggota Direksi yangmengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinyapada hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal suratpengunduran diri diterima oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengananggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungankeluarga sedarah atau hubungan karena perkawinansampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) Menteri berwenang memberhentikan salahseorang di antara mereka.

Pasal 25

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkapsebagai:a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain,

badan usaha milik daerah, atau badan usaha milikswasta;

b. anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas padaBadan Usaha Milik Negara;

c. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalaminstansi atau lembaga pemerintah pusat atau daerah;

d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau

e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan.

(2) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannyasebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak tanggalterjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagaianggota Direksi, yang bersangkutan harusmengundurkan diri dari jabatan lama tersebut palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalpengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(4) Anggota . . .

DISTRIBUSI II


- 18 -

(4) Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri darijabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3),jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir denganlewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

Pasal 26

(1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik,calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon KepalaDaerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah,dan/atau Wakil Kepala Daerah.

(2) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil KepalaDaerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerahdilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.

(3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partaipolitik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calonKepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, KepalaDaerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah, yangbersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggotaDireksi terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadipengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil KepalaDaerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masajabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteridengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa padakenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan antaralain:a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah

disepakati dalam kontrak manajemen;

b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaandan/atau Negara;

e. melakukan . . .

DISTRIBUSI II


- 19 -

e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagaianggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau

g. mengundurkan diri.

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2), demi kepentingandan tujuan Perusahaan, Direksi dapat diberhentikan olehMenteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepatoleh Menteri.

(4) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggotaDireksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ddan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari terhitung sejak tanggal anggota Direksi yangbersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud padaayat (4).

(7) Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telahmelakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakberkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saatdiberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses,anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakantugas sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf d dan huruf f merupakanpemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 28

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa . . .

DISTRIBUSI II


- 20 -

b. masa jabatannya berakhir;

c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri;dan/atau

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggotaDireksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintahini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dtermasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatanyang dilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota Direksi yang berhenti sebelum atau setelah masajabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggaldunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannyayang belum diterima pertanggungjawabannya olehMenteri.

Pasal 29

Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksiuntuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindakbertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, terdapatindikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikankewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagiPerusahaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaiberikut:

a. keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentiansementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tatacara pengambilan keputusan Dewan Pengawas;

b. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padahuruf a harus diberitahukan secara tertulis kepada yangbersangkutan disertai alasan yang menyebabkantindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri danDireksi;

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf bdisampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentiansementara tersebut;

d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidakberwenang menjalankan Pengurusan Perusahaan danmewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luarpengadilan;

e. dalam . . .

DISTRIBUSI II


- 21 -

e. dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelahpemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padahuruf d, Menteri harus memutuskan mencabut ataumenguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri; dan/atau

f. dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) harisebagaimana dimaksud pada huruf e telah lewat danMenteri tidak dapat mengambil keputusan,pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Paragraf 2Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi

Pasal 30

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitandengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentinganPerusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupundi luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau PeraturanMenteri.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 Direksi berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;

b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorangatau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambilkeputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaandi dalam dan di luar pengadilan;

c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorangatau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain,untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luarpengadilan;

d. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaanPerusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun ataujaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerjaPerusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiunatau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerjayang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturanperundang-undangan, harus mendapat persetujuanterlebih dahulu dari Menteri;

e. mengangkat . . .DISTRIBUSI II


- 22 -

e. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaanberdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan danperaturan perundang-undangan;

f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan;dan

g. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnyamengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaanPerusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak laindan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakiliPerusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala hal dan segala kejadian, dengan pembatasansebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteriyang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 30, Direksi wajib untuk:

a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dankegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanserta kegiatan usahanya;

b. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka PanjangPerusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaanserta perubahannya, dan menyampaikannya kepadaDewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkanpengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

c. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenaiRencana Jangka Panjang Perusahaan serta RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan;

d. membuat risalah rapat Direksi;

e. membuat laporan tahunan sebagai wujudpertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan dandokumen keuangan sesuai dengan Undang-Undangtentang Dokumen Perusahaan;

f. menyusun laporan keuangan berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada AkuntanPublik untuk diaudit;

g. menyampaikan laporan tahunan termasuk laporankeuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan;

h. memberikan . . .

DISTRIBUSI II


- 23 -

h. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenailaporan tahunan;

i. memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapatDireksi, laporan tahunan, dokumen keuanganPerusahaan, dan dokumen lain;

j. menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalahrapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporantahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;

k. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsippengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan,pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan;

l. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktusesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporanlainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawasdan/atau Menteri;

m. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkapdengan perincian dan tugasnya;

n. memberikan penjelasan tentang segala hal yangditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawasdan Menteri;

o. menyusun dan menetapkan blue print organisasiPerusahaan; dan

p. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yangditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturanperundang-undangan.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajibmencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, danpengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, danpencapaian tujuan Perusahaan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajibmematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturanperundang-undangan dan wajib melaksanakan prinsipprofesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

(3) Dalam mengurus Perusahaan, Direksi melaksanakanpetunjuk yang diberikan oleh Menteri sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangandan/atau Anggaran Dasar ini.

Pasal 34 . . .

DISTRIBUSI II


- 24 -

Pasal 34

(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab menjalankan tugas untukkepentingan dan usaha Perusahaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian Perusahaan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyauntuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

(3) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapatmembuktikan bahwa:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;

b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perusahaan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baiklangsung maupun tidak langsung atas tindakanPengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut.

(4) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luaryang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan sampai dengantindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Pasal 35

(1) Perbuatan Direksi di bawah ini wajib mendapatpersetujuan tertulis dari Dewan Pengawas untuk:

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kreditjangka pendek;

b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha ataupihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi(KSO), Bangun Guna Serah (Build OperateTransfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build OwnTransfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build TransferOperate/BTO), dan kerjasama lainnya dengan nilaiatau jangka waktu tertentu yang ditetapkan olehMenteri;

c. menerima . . .

DISTRIBUSI II


- 25 -

c. menerima atau memberikan pinjaman jangkamenengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman(utang atau piutang) yang timbul karena transaksibisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anakPerusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anakPerusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;

d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet danpersediaan barang mati;

e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umurekonomis yang lazim berlaku dalam industri padaumumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

f. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

(2) Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Direksi menyampaikanpermohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawasdisertai dokumen yang diperlukan.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya permohonan dari Direksi, DewanPengawas harus memberikan keputusan.

(4) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkanpenjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, DewanPengawas meminta penjelasan dan/atau dokumentambahan dimaksud dari Direksi dalam kurun waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumentambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Dewan Pengawas memberikan keputusan.

Pasal 36

(1) Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan olehDireksi setelah mendapat persetujuan tertulis dariMenteri untuk:

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kreditjangka menengah atau jangka panjang;

b. melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;

c. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaanpatungan;

d. melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaandan/atau perusahaan patungan;

e. melakukan . . .

DISTRIBUSI II


- 26 -

e. melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, pemisahan, dan Pembubaran anakperusahaan dan/atau perusahaan patungan;

f. mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atauavalist);

g. mengadakan kerjasama dengan badan usaha ataupihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi(KSO), Bangun Guna Serah (Build OperateTransfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build OwnTransfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build TransferOperate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilaiatau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hurufb;

h. tidak menagih lagi piutang macet yang telahdihapusbukukan;

i. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetapPerusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak denganumur ekonomis yang lazim berlaku dalam industripada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

j. menetapkan blue print organisasi Perusahaan;

k. menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;

l. melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang belumditetapkan dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan;

m. membentuk yayasan, organisasi, dan/atauperkumpulan baik yang berkaitan langsung maupuntidak langsung dengan Perusahaan yang dapatberdampak bagi Perusahaan;

n. pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetapdan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atauperkumpulan baik yang berkaitan langsung maupuntidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau

o. pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadicalon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisarispada perusahaan patungan dan/atau anakperusahaan yang memberikan kontribusi signifikankepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yangditetapkan Menteri.

(2) Untuk . . .

DISTRIBUSI II


- 27 -

(2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksimenyampaikan permohonan secara tertulis kepadaMenteri disertai dengan tanggapan tertulis dari DewanPengawas dan dokumen yang diperlukan.

(3) Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksimenyampaikan permohonan secara tertulis kepadaDewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.

(4) Dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejaktanggal diterimanya permohonan dari Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawasharus memberikan tanggapan tertulis.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkanpenjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, DewanPengawas meminta penjelasan dan/atau dokumentambahan tersebut dari Direksi dalam waktusebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikantanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasandan/atau dokumen tambahan dari Direksi dalam waktusebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi dapatmenyampaikan permohonan tertulis kepada Menteriuntuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapantertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenaitidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

(7) Dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejaktanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumentambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapantertulis.

(8) Apabila dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh )hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/ataudokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikantanggapan tertulis, Direksi menyampaikan permohonankepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulisdisertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulisdari Dewan Pengawas.

Pasal 37

(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapatmenetapkan Direksi melakukan tindakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 tanpa mendapat persetujuantertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Menteri . . .

DISTRIBUSI II


- 28 -

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberianpersetujuan atas tindakan Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 kepada Dewan Pengawas.

(3) Apabila diperlukan demi mengamankan Perusahaan,Menteri dapat menetapkan pembatasan lain kepadaDireksi.

Pasal 38

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, apabila tidak ditetapkan lainoleh Direksi, maka Direktur Utama berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perusahaan, dengan ketentuan semua tindakanDirektur Utama tersebut telah disetujui oleh RapatDireksi.

(2) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangankarena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk olehDirektur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi.

(3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindakatas nama Direksi.

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak dilakukan, maka salah seorang Direkturyang paling lama menjabat sebagai anggota Direksiberwenang bertindak atas nama Direksi.

(5) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagaianggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktursebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalamusia yang berwenang bertindak atas nama Direksi.

Pasal 39

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakilatau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentudengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam suratkuasa.

Pasal 40

(1) Pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota Direksiditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri . . .

DISTRIBUSI II


- 29 -

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan mengenaipembagian tugas dan kewenangan Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 3Rapat Direksi

Pasal 41

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapatDireksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentangcara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapatyang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi danseluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-halyang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataanketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.

(4) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untukdiketahui.

Pasal 42

(1) Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggapperlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau ataspermintaan tertulis dari seorang atau lebih anggotaDewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkanhal-hal yang akan dibicarakan.

(2) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukanPerusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, ataudi tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yangditetapkan oleh Direksi.

(3) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis olehanggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dandisampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) harisebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebihsingkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuktanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat.

(5) Rapat . . .

DISTRIBUSI II


- 30 -

(5) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

(6) Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilanrapat secara tertulis, rapat tersebut adalah sah danberhak mengambil keputusan yang mengikat apabiladihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya.

(7) Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhakmengambil keputusan kecuali semua anggota Direksiatau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agendarapat yang menjadi mata acara lain-lain.

Pasal 43

(1) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapathanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasatertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

(2) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seoranganggota Direksi lainnya.

Pasal 44

(1) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

(2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan,rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yangkhusus ditunjuk oleh Direktur Utama.

(3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukanpenunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk olehdan di antara anggota Direksi yang ada berwenang untukmemimpin rapat Direksi.

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak dilakukan, anggota Direksi yang palinglama menjabat sebagai anggota Direksi yang memimpinrapat Direksi.

(5) Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabatsebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salahseorang dari anggota Direksi tersebut yang tertua dalamusia berwenang memimpin rapat Direksi.

Pasal 45

(1) Keputusan dalam rapat Direksi diambil denganmusyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal . . .

DISTRIBUSI II


- 31 -

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil denganmusyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengansuara terbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggotaDireksi yang diwakilinya.

(4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setujusama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuaidengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(5) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satu alternatifdengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan, dilakukan pemilihanulang terhadap dua usulan yang memperoleh suaraterbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suaralebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan.

(6) Suara blanko atau abstain dianggap setuju terhadap usulyang diajukan dalam rapat.

(7) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat.

Paragraf 4Benturan Kepentingan Anggota Direksi

Pasal 46

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaanapabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antaraPerusahaan dengan anggota Direksi yangbersangkutan; dan/atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepentinganPerusahaan.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud padaayat (1), Perusahaan diwakili oleh salah seorang Direkturyang ditunjuk dari dan oleh anggota Direksi selainanggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal . . .

DISTRIBUSI II


- 32 -

(3) Dalam hal benturan kepentingan menyangkut semuaanggota Direksi, Perusahaan diwakili oleh DewanPengawas atau oleh seseorang yang ditunjuk oleh DewanPengawas.

(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan tidak ada Dewan Pengawas, Menterimengangkat seorang atau lebih untuk mewakiliPerusahaan.

(5) Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawasmempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan,Menteri menunjuk pihak lain untuk mewakiliPerusahaan.

Bagian KelimaPengawasan

Paragraf 1Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 47

Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 48

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota DewanPengawas dilakukan oleh Menteri.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsurpejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan,Menteri, dan pimpinan departemen/lembaga nondepartemen yang kegiatannya berhubungan langsungdengan Perusahaan.

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan tetap memperhatikan persyaratan anggota DewanPengawas sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah ini.

Pasal 49

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawasadalah orang perseorangan yang mampu melaksanakanperbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailitatau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatuperseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yangtidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanayang merugikan keuangan negara.

(2) Selain . . .

DISTRIBUSI II


- 33 -

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota DewanPengawas adalah orang perseorangan yang memilikiintegritas, dedikasi, memahami masalah manajemenperusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsimanajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakanwaktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yangditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dansurat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) batal karena hukum sejak tanggal anggota DewanPengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidakterpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 50

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan olehMenteri sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu)orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkatsebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 51

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaanwaktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota DewanPengawas, diatur ketentuan sebagai berikut:


b. dalam hal . . .

DISTRIBUSI II


- 34 -

b. dalam hal kekosongan jabatan anggota DewanPengawas disebabkan karena berakhirnya masajabatan dan Menteri belum menetapkan anggotaDewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawasyang berakhir masa jabatan tersebut dapatditetapkan oleh Menteri untuk sementaramenjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yangkosong tersebut dengan kewajiban dan kewenanganyang sama sampai dengan diangkatnya anggotaDewan Pengawas yang definitif; dan

c. pelaksana tugas anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada huruf b diberikanhonorarium dan tunjangan atau fasilitas yang samadengan anggota Dewan Pengawas yang kosongtersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

(2) Dalam hal jabatan seluruh anggota Dewan Pengawaskosong, diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan sudahharus mengisi kekosongan tersebut;

b. selama jabatan Dewan Pengawas kosong dan Menteribelum mengisi jabatan Dewan Pengawas yang kosongsebagaimana dimaksud pada huruf a, Menterimenunjuk seorang atau beberapa orang untuksementara melaksanakan tugas Dewan Pengawasdengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yangsama;

c. dalam hal seluruh jabatan Dewan Pengawas kosongkarena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belummenetapkan penggantinya, semua anggota DewanPengawas yang telah berakhir masa jabatannyatersebut dapat ditetapkan oleh Menteri untukmenjalankan pekerjaannya sebagai anggota DewanPengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajibanyang sama; dan

d. pelaksana tugas anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf cmemperoleh honorarium dan tunjangan dan/ataufasilitas sebagai anggota Dewan Pengawas, tidaktermasuk santunan purna jabatan.

Pasal 53 . . .

DISTRIBUSI II


- 35 -

Pasal 53

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkandiri dari jabatannya dengan memberitahukan secaratertulis kepada Menteri dan tembusan kepada anggotaDewan Pengawas lainnya dan Direksi.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sudah harus diterima oleh Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disebutkan tanggal efektif kurang dari 30(tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, tanggalefektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) harisejak tanggal surat diterima Menteri.

(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektifpengunduran diri, anggota Dewan Pengawas tersebutberhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) harisejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampaidengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggalefektif yang diminta, anggota Dewan Pengawas yangmengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinyapada hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal suratpengunduran diri diterima oleh Menteri.

Pasal 54

(1) Antar anggota Dewan Pengawas dan antara anggotaDewan Pengawas dengan anggota Direksi dilarangmemiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungankarena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baikmenurut garis lurus maupun garis ke samping.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salahseorang di antara mereka.

Pasal 55

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatanrangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;

b. jabatan . . .

DISTRIBUSI II


- 36 -

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannyasebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan berakhirterhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkatsebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutanharus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebutpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannyasebagai anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas yang tidak mengundurkan diridari jabatannya semula sebagaimana dimaksud padaayat (3), jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawasberakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) harisebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 56

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, KepalaDaerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.

(2) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil KepalaDaerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerahdilarang untuk diangkat menjadi anggota DewanPengawas.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, KepalaDaerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah, yangbersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggotaDewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadipengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil KepalaDaerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 57 . . .

DISTRIBUSI II


- 37 -

Pasal 57

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelummasa jabatannya berakhir berdasarkan keputusanMenteri dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasanbahwa pada kenyataannya, anggota Dewan Pengawasyang bersangkutan antara lain:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaandan/atau Negara;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagaianggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau

f. mengundurkan diri.

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DewanPengawas dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkanalasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri demikepentingan dan tujuan Perusahaan.

(4) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukankepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutansecara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yangditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ddan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota DewanPengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimanadimaksud pada ayat (4).

7. Dalam hal . . .

DISTRIBUSI II


- 38 -

(7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikantelah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saatdiberitahukan, ketentuan mengenai waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksudpada ayat (4) masih dalam proses, anggota DewanPengawas yang bersangkutan wajib melaksanakantugasnya sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c dan huruf e merupakanpemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 58

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir;

c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri;dan/atau

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggotaDewan Pengawas berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah ini dan peraturan perundang-undanganlainnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dtermasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatanyang dilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum atausetelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhentikarena meninggal dunia tetap bertanggung jawabterhadap tindakannya yang belum diterimapertanggungjawabannya oleh Menteri.

Paragraf 2

Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 59

Dewan Pengawas bertugas melakukan Pengawasan terhadapkebijakan Pengurusan, jalannya Pengurusan pada umumnyabaik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yangdilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksitermasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana JangkaPanjang Perusahaan, Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan KeputusanMenteri, dan peraturan perundang-undangan, untukkepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan.

Pasal 60 . . .

DISTRIBUSI II


- 39 -

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 59, Dewan Pengawas berwenang untuk:

a. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksakas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain suratberharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yangdipergunakan oleh Perusahaan;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabatlainnya mengenai segala persoalan yang menyangkutpengelolaan Perusahaan;

d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telahdan akan dijalankan oleh Direksi;

e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawahDireksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadirirapat Dewan Pengawas;

f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris DewanPengawas, jika dianggap perlu;

g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

h. membentuk komite lain selain komite audit, jikadianggap perlu dengan memperhatikan kemampuanPerusahaan;

i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalamjangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jikadianggap perlu;

j. melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalamkeadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganterhadap hal-hal yang dibicarakan; dan

l. melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnyasepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ataukeputusan Menteri.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 59, Dewan Pengawas wajib untuk:

a. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakanPengurusan Perusahaan;

b. meneliti . . .

DISTRIBUSI II


- 40 -

b. meneliti dan menelaah serta menandatangani RencanaJangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

c. memberikan pendapat dan saran kepada Menterimengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan sertaRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

d. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan,memberikan pendapat dan saran kepada Menterimengenai setiap masalah yang dianggap penting bagikepengurusan Perusahaan;

e. melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadigejala menurunnya kinerja Perusahaan;

f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporantahunan yang disiapkan Direksi serta menandatanganilaporan tahunan;

g. memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepadaMenteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;

h. menyusun program kerja tahunan dan dimasukkandalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

i. membentuk komite audit;

j. mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri;

k. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpansalinannya;

l. memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yangtelah dilakukan selama tahun buku yang baru lampaukepada Menteri; dan

m. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugasPengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan,Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Menteri.

Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DewanPengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar danperaturan perundang-undangan serta wajibmelaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi,transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban, dan kewajaran.

(2) Dalam mengawasi Perusahaan, Dewan Pengawasmelaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Menterisepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 63 . . .

DISTRIBUSI II


- 41 -

Pasal 63

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikadbaik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaPerusahaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawabpenuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggotaDewan Pengawas atau lebih, tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secaratanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas tidak bertanggungjawab ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabiladapat membuktikan bahwa:

a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsungmaupun tidak langsung atas tindakan PengurusanDireksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untukmencegah timbul atau berlanjutnya kerugiantersebut.

Pasal 64

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, DewanPengawas dapat mengangkat seorang sekretaris DewanPengawas atas beban Perusahaan.

Pasal 65

Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakantugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk haltertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Pasal 66

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaantugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dansecara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

Paragraf 3 . . .

DISTRIBUSI II


- 42 -

Paragraf 3Rapat Dewan Pengawas

Pasal 67

(1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapatDewan Pengawas.

(2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luarrapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggotaDewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yangdiputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalahrapat yang ditandatangani oleh ketua rapat DewanPengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas yanghadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dandiputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuananggota Dewan Pengawas jika ada.

(4) Asli risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dandipelihara.

Pasal 68

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1(satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebutDewan Pengawas dapat mengundang Direksi.

(2) Selain Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DewanPengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktuapabila diperlukan oleh Ketua Dewan Pengawas,diusulkan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) darijumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaantertulis dari Menteri, dengan menyebutkan hal-hal yangakan dibicarakan.

(3) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukanPerusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, ataudi tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yangditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 69

(1) Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan secaratertulis oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh anggotaDewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua DewanPengawas dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktuyang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(2) Dalam . . .

DISTRIBUSI II


- 43 -

(2) Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkanacara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

(3) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak disyaratkan apabila semua anggota DewanPengawas hadir dalam rapat.

(4) Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadirioleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DewanPengawas atau wakilnya.

(5) Dalam hal rapat Dewan Pengawas dilaksanakan tanpapanggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut adalah sahdan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabiladihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas atauwakilnya.

(6) Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Pengawas tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua anggotaDewan Pengawas atau wakilnya yang sah hadir danmenyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain.

Pasal 70

(1) Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalamrapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnyaberdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untukkeperluan itu.

(2) Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakiliseorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 71

(1) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua DewanPengawas.

(2) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atauberhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin olehseorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjukoleh Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak melakukanpenunjukkan, salah seorang anggota Dewan Pengawasyang ditunjuk oleh dan di antara anggota DewanPengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapatDewan Pengawas.

(4) Dalam hal . . .

DISTRIBUSI II


- 44 -

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak dilakukan, anggota Dewan Pengawas yangpaling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawasyang memimpin rapat Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 1(satu) orang, salah seorang dari anggota Dewan Pengawastersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpinrapat Dewan Pengawas.

Pasal 72

(1) Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil denganmusyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil denganmusyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suaraterbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untukmengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suarauntuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.

(4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidaksetuju sama banyaknya, keputusan rapat adalah yangsesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

(5) Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usulyang diajukan dalam rapat.

(6) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat.

Bagian KeenamRencana Jangka Panjang

Pasal 73

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana JangkaPanjang yang merupakan rencana strategis yang memuatsasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapaidalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan . . .

DISTRIBUSI II


- 45 -

(2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telahditandatangani bersama oleh Direksi dengan DewanPengawas disampaikan kepada Menteri untuk disahkanmenjadi Rencana Jangka Panjang.

Pasal 74

Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal73 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjangsebelumnya;

b. posisi Perusahaan pada saat penyusunan RencanaJangka Panjang;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana JangkaPanjang;

d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, danprogram kerja Rencana Jangka Panjang; dan

e. kebijakan pengembangan usaha Perusahaan.

Bagian KetujuhRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 75

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunandari Rencana Jangka Panjang.

(2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telahditandatangani bersama dengan Dewan Pengawasdiajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh)hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperolehpengesahan.

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan olehMenteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahunanggaran berjalan.

(4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan belum disahkan oleh Menteri dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancanganRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebutdianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telahmemenuhi ketentuan tata cara penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan.

(5) Apabila . . .DISTRIBUSI II


- 46 -

(5) Apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua)tahun berturut-turut, kewenangan Menteri untukmengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakankepada Dewan Pengawas.

Pasal 76

(1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

(2) Usul perubahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan yang telah ditandatangani bersama denganDewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepadaMenteri untuk mendapat persetujuan.

(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sudah harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal diterimanya usulan perubahan dariDireksi.

(4) Dalam hal rancangan perubahan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteridalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), rancangan perubahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakansepanjang telah memenuhi ketentuan tata carapenyusunan perubahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

(5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan telah dilimpahkan kepada Dewan Pengawas,kewenangan persetujuan perubahan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 77

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75 sekurang-kurangnya memuat:

a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakanPerusahaan, dan program kerja/kegiatan;

b. anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaranprogram kerja/kegiatan;

c. proyeksi keuangan Perusahaan dan anakperusahaannya;

d. program kerja Dewan Pengawas; dan

e. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan . . .DISTRIBUSI II


- 47 -

Bagian KedelapanPelaporan

Pasal 78

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuatpelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.

(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikanlaporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atauMenteri.

(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan dengan bentuk, isi, dan tatacarapenyusunan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 79

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepadaDewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harisetelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

(3) Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatanganilaporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 80

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahunbuku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikanlaporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telahdiaudit kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

(2) Laporan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksidan Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawastidak menandatangani laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannyasecara tertulis.

(4) Laporan . . .

DISTRIBUSI II


- 48 -

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat sekurang-kurangnya:

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhirtahun buku yang baru lampau dan perhitungan labarugi dari tahun buku yang bersangkutan sertapenjelasan atas dokumen tersebut, serta laporanmengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatatdalam pembukuan antara lain penghapusbukuanpiutang;

b. neraca gabungan dan perhitungan laba rugigabungan dari perusahaan yang tergabung dalamsatu grup, di samping neraca dan perhitungan labarugi dari masing-masing perusahaan tersebut;

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaanserta hasil yang telah dicapai;

d. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selamatahun buku;

e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi kegiatan Perusahaan;

f. laporan mengenai tugas Pengawasan yang telahdilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahunbuku yang baru lampau;

g. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan

h. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi danhonorarium serta tunjangan lain bagi anggota DewanPengawas.

Pasal 81

(1) Perhitungan tahunan Perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dibuat sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan.

(2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan sertaalasannya.

Pasal 82

(1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepadaauditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri atas usulDewan Pengawas untuk diperiksa.

(2) Laporan . . .

DISTRIBUSI II


- 49 -

(2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secaratertulis kepada Menteri untuk disahkan.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunantidak dapat dilakukan.

(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) setelah mendapat pengesahan Menteri diumumkandalam surat kabar harian.

Pasal 83

(1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahanperhitungan tahunan Perusahaan dilakukan olehMenteri.

(2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yangdisediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan,anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan.

(3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan daritanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)apabila terbukti keadaan tersebut bukan karenakesalahannya.

Pasal 84

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggungjawab terhadap Pengurusan dan Pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakantersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungantahunan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KesembilanSatuan Pengawasan Intern

Pasal 85

(1) Perusahaan wajib membentuk Satuan PengawasanIntern.

(2) Satuan . . .

DISTRIBUSI II


- 50 -

(2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 86

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakanpemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan,menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannyapada Perusahaan, serta memberikan saranperbaikannya;

b. memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atauhasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internsebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DirekturUtama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yangtelah dilaporkan.

Pasal 87

(1) Direktur Utama menyampaikan laporan hasilpemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimanadimaksud dalam Pasal 86 huruf b kepada seluruhanggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalamrapat Direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambillangkah yang diperlukan atas segala sesuatu yangdikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaanyang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 88

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi wajibmemberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasilpelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimanadimaksud dalam Pasal 86 huruf b.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Internwajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnyadalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabmasing-masing.

Bagian Kesepuluh . . .

DISTRIBUSI II


- 51 -

Bagian KesepuluhKomite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 90

(1) Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yangbekerja secara kolektif dan berfungsi membantu DewanPengawas dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pembentukan komite audit dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Komite audit bertugas untuk:

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikanefektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitaspelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditorinternal;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yangdilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internmaupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaansistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur review yangmemuaskan terhadap segala informasi yangdikeluarkan Perusahaan;

e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukanperhatian Dewan Pengawas serta tugas DewanPengawas lainnya; dan

f. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dan/atau yangditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 91

(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untukmembantu tugas Dewan Pengawas.

(2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite laindilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Kesebelas . . .

DISTRIBUSI II


- 52 -

Bagian KesebelasPenggunaan Laba dan Dana Cadangan

Pasal 92

(1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkanjumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.

(3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluhpersen) dari modal Perusahaan hanya dapat digunakanuntuk menutup kerugian Perusahaan.

(4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), Menteri dapat memutuskan agarkelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untukkeperluan Perusahaan.

(5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar danacadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yangbaik dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangandimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 93

(1) Penggunaan laba bersih Perusahaan termasuk jumlahpenyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 92 ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh lababersih Perusahaan digunakan untuk pembagian dividendan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untukDireksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan,atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadanganPerusahaan yang antara lain diperuntukan bagiperluasan usaha Perusahaan.

Pasal 94 . . .

DISTRIBUSI II


- 53 -

Pasal 94

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun bukumenunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutupdengan dana cadangan, kerugian itu akan tetap dicatat dalampembukuan Perusahaan dan Perusahaan dianggap tidakmendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belumseluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KeduabelasPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, danPerubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Pasal 95

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, danperubahan bentuk badan hukum Perusahaan ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, danperubahan bentuk badan hukum Perusahaan dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigabelasPembubaran Perusahaan

Pasal 96

(1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

(2) Pembubaran Perusahaan dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

(1) Dalam hal Perusahaan bubar, Perusahaan tidak dapatmelakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untukmembereskan kekayaan Perusahaan dalam proseslikuidasi.

(2) Tindakan pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a. pencatatan d an pengumpulan kekayaanPerusahaan;

b. penentuan . . .

DISTRIBUSI II


- 54 -

b. penentuan tata cara pembagian kekayaanPerusahaan;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan Perusahaan hasil likuidasikepada Menteri; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalampelaksanaan pemberesan kekayaan Perusahaan.

Bagian KeempatbelasTahun Buku Perusahaan

Pasal 98

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jikaditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian KelimabelasKaryawan Perusahaan

Pasal 99

(1) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaanyang pengangkatan, pemberhentian, hak, dankewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkanperjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.

(2) Bagi Perusahaan tidak berlaku segala ketentuankepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagiPegawai Negeri Sipil.

Pasal 100

Dalam hal karyawan Perusahaan diangkat menjadi anggotaDireksi Perusahaan, Direksi pada Badan Usaha Milik Negaralain, atau Direksi anak Perusahaan yang dahulunya berstatusBadan Usaha Milik Negara, yang bersangkutan pensiunsebagai karyawan Perusahaan dengan pangkat tertinggi dalamPerusahaan, terhitung sejak tanggal diangkat menjadi anggotaDireksi, dan berhak atas hak pensiun tertinggi dalamPerusahaan.

Pasal 101 . . .

DISTRIBUSI II


- 55 -

Pasal 101

(1) Karyawan Perusahaan dilarang menjadi pengurus partaipolitik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calonKepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, KepalaDaerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.

(2) Dalam hal karyawan Perusahaan menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, KepalaDaerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah, yangbersangkutan berhenti dengan sendirinya darijabatannya sebagai karyawan terhitung sejak tanggalditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggotalegislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calonWakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau WakilKepala Daerah.

Bagian KeenambelasPenerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Pasal 102

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaanditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh belasPengadaan Barang dan Jasa

Pasal 103

(1) Pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan yangmenggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara baik sebagian maupun seluruhnyadilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Direksi Perusahaan menetapkan tata cara pengadaanbarang dan jasa bagi Perusahaan selain pengadaanbarang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan olehMenteri.

Bagian Kedelapanbelas . . .

DISTRIBUSI II


- 56 -

Bagian KedelapanbelasPenghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 104

(1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan DewanPengawas ditetapkan oleh Menteri denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawasdilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva,pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkatkesehatan Perusahaan.

(3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Menteri dapat pula memperhatikanfaktor-faktor lain yang relevan.

(4) Selain penghasilan yang diterima sebagai anggotaDireksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan olehMenteri, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawasdilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatanPerusahaan.

Bagian KesembilanbelasDokumen Perusahaan

Pasal 105

Direksi wajib mengelola dokumen Perusahaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenaidokumen perusahaan.

Bagian KeduapuluhPenghapusan dan Pemindahtanganan Aset Perusahaan

Pasal 106

Penghapusan dan pemindahtanganan aset Perusahaandilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalamPeraturan Menteri.

Bagian Keduapuluh SatuKepailitan

Pasal 107

(1) Pengajuan permohonan untuk mempailitkanPerusahaan ke pengadilan hanya dapat dilakukan olehMenteri Keuangan.

(2) Dalam hal. . .

DISTRIBUSI II


- 57 -

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan ataukelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukupuntuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut,setiap anggota Direksi secara tanggung rentengbertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwakepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng ataskerugian tersebut.

Bagian Keduapuluh DuaGanti Rugi

Pasal 108

Anggota Direksi dan semua karyawan Perusahaan yangkarena tindakan melawan hukum menimbulkan kerugianbagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IItetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belumdiganti dengan ketentuan baru berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentangPerusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 203), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

DISTRIBUSI II


- 58 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

DISTRIBUSI II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAjdih.bumn.go.id/unduh/PP NOMOR 7 TAHUN 2010.pdf · pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; d. memelihara

Documents