Presentation pok 4 hbl

HOSPITAL BYLAWS

KELOMPOK IVBpk.Arie WidiyasaBpk.Dedi WahyudiIbu.Dwi WindaBpk.Uganda Sonpriadi

Pengertian

HBLHospital Rumah

Sakit

Bylaws PeraturanInternal

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (PIRS)

Pengertian PIRS• PIRS “Konstitusi” (ART)

RS

• Secara legal formal Tidak dapat dicampur dgn aturan yg seharusnya ditetapkan oleh Eksekutif (Direktur) dalam satu produk hukum

• Kekeliruan pemahaman PIRS Dianggap sebagai :

1. Seperangkat SPO RS2. Seperangkat Peraturan

direksi - penyelenggaraan RS

3. Kebijakan tertulis RS4. Job Description

Perangkat RS

•PARADIGMA RUMAH SAKIT LEMBAGA SOSIAL YG KEBAL HUKUM.

DOCTRIN OF CHARITABLE IMMUNITY

•LEMBAGA SOSIAL YG DAPAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM.

PADAT MODAL, PADAT TEKHNOLOGI, PADAT TENAGA

POTENSI KONFLIK ANTARA PEMILIK, PENGELOLA DAN STAF MEDIS YG TINGGI

PIRS

Bukan kebijakan teknis operasional...!!!

Lebih mengatur pemilik atau yang mewakili, direktur & staf medis.

PERMENKES : 772/MENKES/SK/VI/2002

Fungsi PIRS•Acuan pemilik dalam melakukan

pengawasan•Acuan direktur dalam mengelola &

menyusun kebijakan teknis operasional.•Sarana penjamin efektifitas, efisiensi &

mutu•Sarana perlindungan hukum•Acuan penyelesaian konflik•Persyaratan Akreditasi RS

Tujuan PIRSUmum Khusus (Pedoman aspek

hukum)• Suatu peraturan

dasar mengatur pemilik, direktur & tenaga medis Penyelenggaraan RS yang efektif, efisien & berkualitas.

• Hubungan dengan pemilik, direktur rumah sakit & staf medis.

• Pembuatan kebijakan teknis operasional

• Pengaturan staf medis

TUJUAN DAN MANFAAT PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Manfaat PIRSUntuk RS Untuk Pengelola RS• Acuan aspek hukum dalam

bentuk konstitusi

• Kepastian hukum (ekst & int) sarana perlindungan hukum bagi RS atas tuntutan hukum.

• Persyaratan akreditasi RS

• Sarana peningkatan mutu RS

• Kejelasan arah & tujuan dalam kegiatannya

• Acuan kewenangan, hak, kewajiban & tanggung jawab

• Memudahkan penyelesaian masalah

• Menjaga hubungan harmonis

• Pedoman resmi penyusunan kebijakan teknis operasional.

Manfaat PIRSUntuk Pemerintah Untuk Pemilik

• Mengetahui arah & tujuan didirikannya RS

• Acuan dalam menyelesaikan konflik di RS

• Mengetahui tugas & kewajibannya

• Acuan penyelesaian konflik internal

• Acuan penilaian kinerja direktur

Manfaat PIRSUntuk Masyarakat

• Mengetahui visi, misi dan tujuan rumah sakit

• Mengetahui hak dan kewajiban pasien.

Kerangka hukum yg mengatur kehidupan organisasi RS

Peraturan dasar penyelenggararaan

1. Peraturan perundangan kesehatan & perumahsakitan

2. Kebijakan pemerintah setempat3. Konstitusi korporasi4. Peraturan internal RS5. Kebijakan teknis operasional RS6. Aturan Hukum umum yg berlaku

PERATURAN PERUNDANGAN

STRUKTUR ORGAPROS RSMCTNI AL = MARINIR

Kerangka Hukum PengaturKehidupan RS

•Berdasarkan hal tersebut maka posisi PIRS dibawah Anggaran Dasar badan hukum pemilik RS & diatas dari aturan pelaksanaan RS.

Hubungan PIRS – Kode Etik RS (KERS)

• Sebagai tolak-ukur

PIRS : tertulis

perumusannya

langsung dipakai sebagai

ketentuan.

• Masih perlu penafsiran lg

KERS : bersifat umum &

tidak langsung

siap pakai.

Perbedaan PIRS - KERSCIRI KERS PIRSSIFAT Seharusnya Wajib Ditaati

TOLAK UKUR Hati Nurani Ketentuan Tertulis

DIBUAT OLEH Kelompok SendiriPemilik atau yang mewakili

SANKSI DARI Organisasi-Pemilik/ yg mewakili-Pemerintah

BERLAKU InternalIntern dan dapat dipakai sebagai peraturan bukti/hukum

ATASAN BERWENANG

Atasan/Instansi MKEK Atasan / Peradilan

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan perbedaannya;

Materi PIRS

•PIRS “tailor made”•Mengatur hubungan ketiga unsur :

pemilik, direktur & staf medis “triad” atau “tiga tungku sejerangan

2 set PIRS yaitu:1. PI mengatur hubungan pemilik

dengan Direktur RS (pengelola) peraturan internal korporate (Corporate bylaws)

2. PI mengatur staf medis peraturan internal staf medis (Medical Staff bylaws)

Peraturan Internal Korporat / Institusi(Corporate Bylaws) - PIKHal-hal yang perlu diperhatikan:1. Badan hukum pemilik rumah sakit•Bentuk badan hukum pemilik

mempengaruhi organisasi pemilik.

•Peraturan yang mengatur bentuk badan hukum & akte badan hukum pemilik RS acuan utama penyusunan PIK.

PIK(Corporate Bylaws)Bentuk badan hukum pemilik :

Milik Pemerintah• DepKes• DepKes & DepKeu • PemDa Prov• PemDa Kab/Kota• Dep Hankam & POLRI• BUMN• Departemen Lain

Milik swasta :• Yayasan• Perseroan terbatas

(PT)• Badan Hukum lainnyaPerbedaan kepemilikan

mempengaruhi organisasi badan hukum pemilik, siapa yang

dimaksud, yang mewakili serta peran & tugasnya

PIK(Corporate Bylaws)2. Bentuk format peraturan internal

korporate“tailor made” dengan alternatif sbb :•Merupakan SK pemilik dimana materi

yang diatur dikelompokkan menjadi bab & pasal.

•Merupakan buku dilampiri SK pemilik untuk diberlakukannya buku tersebut.

PIK(Corporate Bylaws)

Materi yang perlu diatur PIK:• Nama, Tujuan, Filosofi• Pengaturan tentang Governing body• Pengorganisasian• Mekanisme Pengawasan• Direktur RS• Mekanisme review & revisi• Peraturan RS

PIK(Corporate Bylaws)

Peraturan Internal Staff Medis(Medical Staff Bylaws) - PISM

•Mengatur SM(dr & drg)

•Bagi RS kecil (SM sedikit) PISM jadi satu dengan PIK & merupakan salah satu pasal pada PIRS.

PISM(Medical Staff Bylaws)

Tujuan: Fungsi :• Kerja sama yang baik

antara SM, pemilik & pimpinan RS.

• Adaptasi kepentingan dokter & kepentingan RS.

• Agar SM bertanggung jawab atas mutu pelayanan RS

• Menggambarkan struktur organisasi SM

• Prosedur & persyaratan penerimaan dokter

• Mekanisme peer-review, re-appoinment, previleges, dll

• Prosedur pengajuan permohonan

• Dasar kegiatan standar pelayanan profesi & kode etik

PISM(Medical Staff Bylaws)

Langkah Penyusunan PIRS

Yang harus diperhatikan RS :•PIRS adalah “tailor made”...!!!•Laksanakan legal audit•PIRS untuk dilaksanakan bukan

merupakan ideologi•Hindari pengulangan kalimat dari

peraturan perundangan•Dibuat sesuai keadaan & Kebutuhan

(tidak lebih atau kurang)

Langkah penyusunan PIRS1. Pembentukan tim penyusun2. Pertemuan tim penyusun3. Melakukan legal audit4. Penyusunan draft PIRS5. Pembahasan draft6. Penyempurnaan draft PIRS7. Finalisasi PIRS8. Sosialisasi PIRS9. Monitoring dan evaluasi

Kesimpulan• PIRS Produk hukum

konstitusi RS ditetapkan pemilik RS

• PIRS bukanlah kumpulan peraturan teknis administratif ataupun klinis.

• SPO, uraian tugas, SK direktur dsb bukan PIRS kebijakan teknis operasional

• PIRS mengatur :1. Organisasi pemilik2. Peran, tugas &

kewenangan pemilik3. Peran, tugas &

kewenangan direktur4. Organisasi staff

medis5. Peran, tugas dan

kewenangan staff medis

TERIMA KASIH