Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak. Rescaling Balance Scorecard sebagai Model Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak.
Rescaling Balance Scorecard sebagai Model Penilaian Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Makna Akuntabilitas
AGENCY THEORY
Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Sistem Akuntabilitas PublikSISTEM MONITORING KINERJA
Kemajuan prestasi atau kinerja terhadap pencapain visi/misi yang telah ditetapkan dapat diketahui dalam tahap pelaksanaan program (on going program).
Permasalahan dan kendala dapat segera diidentifikasi dan solusi terbaik dapat segera diformulasikan.
Model Balanced Scorecard (BSC)
Pada awalnya Model BSC memang ditujukan untuk memperluas area pengukuran kinerja organisasi yang profit-oriented.
Pendekatan ini mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial (historical) dan non financial (future) secara seimbang (balanced).
Mengapa BSC: karena kendala utama SAKIP adalah faktor SDM.
Adopsi Balance Scorecard dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Mengadopsi dan mengadaptasi BSC Model dari dimensi organisasi yang profit-oriented ke dalam organisasi sektor publik yang non profit.
Ukuran finansial bukan merupakan tujuan utama organisasi.
Ukuran Pelanggan/Outcome justru lebih layak menggantikan ukuran finansial dalam puncak hirarki model BSC
Rescaling Balance Scorecard
Inovasi &Pembelajaran
ProsesInternal
Pelanggan
Finansial
Inovasi &Pembelajaran
ProsesInternal
Finansial
Pelanggan(Outcome)
1
2
3
4
1
2
3
4
Perumusan Masalah
Bagaimana memformulasikan sistem pengukuran kinerja SKPD berbasis Rescaling Balance Scorecard?
Apa saja ukuran kinerja outcome, finansial, proses internal dan inovasi & pembelajaran yang dapat dianggap sebagai key performance indicator (KPI) SKDP?
Bagaimana pembobotan dan scoring hasil pengukuran kinerja berbasis Rescaling Balance Scorecard untuk setiap entitas SKPD?.
Catatan:Key Performance Indicator (KPI = Indikator Kinerja Utama (IKU)
Syarat-syarat Efektifitas BSCAda definisi yang jelas atas tujuan individu,
team, unit organisasi, dan organisasi.Memahami hubungan antara proses
internal yang bernilai tambah dengan outcome yang dihasilkan.
Mengintegrasikan model pengukuran kinerja BSC dalam suatu manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem penghargaan pegawai.
Kerangka Pemikiran
Critical Success Factor(CSF)
Key PerformanceIndicators (KPI)
Instrumen Pengukuran
Pembobotan &Penilaian
Hasil
Rescaling EmpatPerspektif BSC
Derivasi (Proksi)CSF ke KPI
Entitas
Feedback
SAKIP Based Rescaling BSC -11. Identifikasi Entitas Pemerintahan (SKPD) mencakup
strategic planing (visi, misi, tujuan, sasaran, strategi), programming (program kerja) dan budgeting (anggaran).
2. Identifikasi Critical Success Factors (CSF) untuk SKPD berbasis Rescaling BSC yang meliputi outcome, financial, proses internal dan inovasi & pembelajaran.
3. Berdasarkan CSF, dikaji secara mendalam indikator kinerja SKPD yang dapat dianggap sebagai indikator kinerja utama (IKU) atau Key performance indicator (KPI). Proses ini merupakan proses derivasi CSF ke KPI atau proksi dari contruct ke variable yang measurable.
4. Instrumen pengukuran memuat pernyataan atau pernyataan mengacu pada KPI. Instrumen ini disusun dengan skala likert yang akan disebarkan kepada stakeholders untuk dimintakan tanggapan/jawaban.
SAKIP Based Rescaling BSC -24. Pembobotan dilakukan dengan melihat tingkat
kepentingan atau priotitas yang diukur melalui KPI. KPI yang memiliki tingkat kepentingan tinggi (urgent) pada entitas mendapatkan prioritas yang lebih. Ada dua model pembobotan KPI yaitu pembobotan secara langsung (direct weighting) atau menggunakan analytic hierarchy process (AHP).
5. Penilaian merupakan pengklasifikasian tingkat kinerja SKPD berdasarkan total skor yang diperoleh. Tingkat kinerja SKPD diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu sangat baik (A), baik (B), dan kurang baik (C).
6. Hasil penilaian digunakan sebagai feedback (umpan balik) entitas sebagai dasar perbaikan atau menemukan solusi terbaik pada periode berikutnya.
CSF dalam Rescaling BSCCritical Success
Factors (faktor keberhasilan utama) adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi.
Perspektif Pelanggan (Outcome)
Perspektif FinansialPerspektif Proses
InternalPerspektif Proses
Inovasi dan Pembelajaran
Key Performance Indicator (KPI) atauIndikator Kinerja Utama (IKU)KPI adalah sekumpulan indikator yang
dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja satuan kerja (entitas).
Indikator ini dapat digunakan oleh pimpinan untuk mendeteksi dan memonitor capain kinerja.
KPI: Perspektif Pelanggan (Outcome) Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan Pelayanan
KPI: Perspektif Finansial
Value for Money(3E)
INPUTPRIMER (RP)
INPUT(MASUKAN)
OUTPUT(KELUARAN)
OUTCOME(HASIL)
EKONOMI(SPENDING LESS)
EFISIENSI(SPENDING WELL)
EFEKTIVITAS(SPENDING WISELY)
KPI: Perspektif Proses InternalKebijakan deregulasi dan debirokrasi
pelayanan publik.Kebijakan peningkatan partisipasi
masyarakat.Kebijakan korporatisasi unit pelayanan
publik.Pengembangan manajemen pelayanan
publik.Kebijakan pembangunan kemasyarakatan
dan kesejahteraanKebijakan dalam mendorong pembangunan
ekonomi daerah.Kebijakan dalam pengembangan dan
pemanfaatan e-government.Penerapan ISO 9000-2000 dalam
pelayanan publik.
KPI: Perspektif Proses Inovasi dan PembelajaranKebijakan pemberian penghargaan dan
penegakan disiplin.Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan
publik.Kebijakan peningkatan profesionalisme dan
kompetensi pegawai.Penghargaan di bidang peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Pembobotan KPI
Direct WeightingPembobotan dg
direct weighting sesuai dengan namanya dilakukan dengan memberikan bobot (dalam satuan persen %) pada setiap KPI secara langsung.
Analytic Hierachy Process (AHP)Dilakukan dengan
membandingkan antar KPI dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparisson).
Total bobot semua KPI harus 100%, total bobot yang lebih dari 100% atau kurang menyalahi konsep pengelolaan kinerja.
Bobot KPI tidak boleh bernilai minus (-).
Pembobotan Kinerja Outcome: Direct Weighting
No. Aspek Kinerja Bobot
1. Prosedur pelayanan 4
2. Persyaratan pelayanan 4
3. Kejelasan petugas pelayanan 4
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 4
5. Tanggung jawab petugas pelayanan 4
6. Kemampuan petugas pelayanan 4
7. Kecepatan pelayanan 4
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 4
9. Kesopanan dan keramahan petugas 3
10. Kewajaran biaya pelayanan 3
11. Kepastian biaya pelayanan 3
12. Kepastian jadwal pelayanan 3
13. Kenyamanan lingkungan 3
14. Keamanan Pelayanan 3
Total Skor Aspek Outcome 50
Pembobotan Kinerja Finansial : Direct Weighting
No Aspek Kinerja Bobot
1. Ekonomi 8
2. Efisiensi 8
3. Efektivitas 8
Total Skor Aspek Outcome 24
Pembobotan Kinerja Proses Internal : Direct Weighting
No. Aspek Kinerja Bobot
1. Kebijakan deregulasi dan debirokrasi pelayanan publik.
2
2. Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat. 2
3. Kebijakan korporatisasi unit pelayanan publik. 2
4. Pengembangan manajemen pelayanan publik. 2
5. Kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan
2
6. Kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
2
7. Kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan e-government
2
8. Penerapan ISO 9000-2000 dalam pelayanan publik
2
Total Skor Aspek Proses Internal 16
Pembobotan Kinerja Inovasi & Pembelajaran: Direct Weighting
No Aspek Kinerja Bobot
1. Kebijakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin.
3
2. Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik.
3
3. Kebijakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai.
2
4. Penghargaan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
2
Total Skor Aspek Inovasi & Pembelajaran 10
Penilaian Akhir-1
Merupakan pengklasifikasian hasil pengukuran kinerja SKPD dalam kategorisasi tingkatan kinerja.
SANGAT BAIK = ABAIK = BKURANG BAIK = C
Penilaian Akhir-2SANGAT BAIK = A Adalah SKPD yang memiliki Total Skor (TS) Kinerja antara 65 sampai lebih
besar dari 95 dengan kriteria golongan sebagai berikut: AAA : apabila TS lebih besar dari 95 AA : apabila TS 80 < TS < = 95 A : apabila TS 65 < TS < = 80
BAIK = B Adalah SKPD yang memiliki Total Skor (TS) Kinerja antara 30 sampai dengan 65
dengan kriteria golongan sebagai berikut: BBB : apabila 50 < TS < = 65 BB : apabila 40 < TS < = 50 B : apabila 30 < TS < = 40
KURANG BAIK = C Adalah SKPD yang memiliki Total Skor (TS) Kinerja antara 0 sampai 30 dengan
kriteria golongan sebagai berikut: CCC : apabila 20 < TS < = 30 CC : apabila 10 < TS < = 20 C : apabila 0 < TS < = 10
Perspektif BSC untuk Penilaian Kinerja Individu
1) Kepatuhan terhadap prosedur pelayanan
2) Kepatuhan terhadap persyaratan pelayanan
3) Kejelasan dalam memberikan informasi pelayanan
4) Kedisiplinan
5) Tanggung jawab dalam pelayanan
6) Kemampuan dalam pelayanan
7) Kecepatan pelayanan
8) Keadilan dalam memberikan pelayanan
9) Kesopanan dan keramahan
10) Partisipasi dalam memberikan biaya pelayanan yang wajar
11) Partisipasi dalam memberikan kepastian biaya pelayanan
12) Kepastian memenuhi jadwal pelayanan
13) Partisipasi dalam mendukung kenyamanan lingkungan
14) Partisipasi dalam mendukung keamanan Pelayanan
Metode Full-Circle Feedback
Atasan
Individu
BawahanBawahan
TemanKerja
TemanKerja
TemanKerja
TemanKerja
Topik Tambahan: Untuk Sharing
Analytic Hierarchy Process (AHP)
PengertianAHP merupakan sistem pembuat keputusan
dengan menggunakan model matematis. AHP membantu dalam menentukan
prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisa perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria.
Dalam sistem pengelolaan kinerja yang dimaksud dengan kriteria tersebut adalah KPI / IKU.
Kaidah Pembobotan Nilai bobot KPI berkisar antara 0 – 1 atau
antara 0% – 100% jika kita menggunakan persentase.
Jumlah total bobot semua KPI harus bernilai 1 (100%)
Tidak ada bobot yang bernilai negatif (-).
Langkah-langkah AHP1. Menentukan nilai prioritas KPI.
Biasanya orang lebih mudah mengatakan bahwa KPI A lebih penting daripada KPI B, KPI B kurang penting dibanding dengan KPI C dsb, namun mengalami kesulitan menyebutkan seberapa penting KPI A dibandingkan KPI B atau seberapa kurang pentingnya KPI B dibandingkan dengan KPI C.
Untuk itu kita perlu membuat tabel konversi dari pernyatan prioritas ke dalam angka-angka.
Contoh tabel skala nilai prioritas KPI seperti pada tabel dibawah:
Nilai Tingkat prioritas
1 KPI A sama penting dibanding dengan KPI B
3 KPI A sedikit lebih penting dibanding dengan KPI B
5 KPI A lebih penting dibanding dengan KPI B
7 KPI A sangat penting dibanding dengan KPI B
9 KPI A jauh sangat penting dibanding dengan KPI B
2,4,6,8 *) nilai tengah-tengah
Pengertian nilai tengah-tengah adalah Jika KPI A sedikit lebih penting dari KPI B maka kita seharusnya memberikan nilai 3, namun jika nilai 3 tersebut dianggap masih terlalu besar dan nilai 1 masih terlalu kecil maka nilai 2 yang harus kita berikan untuk prioritas antara KPI A dengan KPI B.
Tabel Perbandingan Prioritas setiap KPI
KPI A KPI B KPI C KPI D
KPI A 1 1/2 1/5 1/3
KPI B 2 1 1/3 1
KPI C 5 3 1 1/2
KPI D 3 1 2 1
Logika: Jika A:B= X, maka B : A = 1/X.
Contoh: jika prioritas KPI B (baris) : KPI A (kolom) = 2, maka prioritas KPI A (baris) : KPI B (kolom) = ½.
Sehingga prioritas setiap KPI antara KPI A : KPI A = 1, KPI C : KPI A = 5, KPI C : KPI B = 3, KPI D : KPI A = 3, KPI D : KPI B = 1, KPI D : KPI C = 2.
bobot prioritas tabel KPI
KPI A KPI B KPI C KPI D
KPI A 0.091 0.091 0.057 0.118
KPI B 0.182 0.182 0.094 0.353
KPI C 0.455 0.545 0.283 0.176
KPI D 0.273 0.182 0.566 0.353
bobot masing-masing KPIKPI A = (0.091 + 0.092 + 0.057 + 0.118) /
4 = 0.089 (8.9%) KPI B = (0.182 + 0.182 + 0.094 +0.353) / 4
= 0.203 (20.3%), dengan perhitungan yang sama KPI C, KPI D KPI C = 0.365 (36.5%) KPI D = 0.343 (34.3%)
Total Bobot: 8,9% + 20,3% + 36,5% + 34,3% = 100%
ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) ATAU STANDAR ANALISA BELANJA (SAB)
Topik Tambahan: Untuk Sharing
Pengertian Analisa Standar Belanja (ASB) Standar Atau Pedoman Yang Digunakan Untuk
Menganalisis Kewajaran Beban Kerja Atau Biaya Setiap Program Atau Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Anggaran
Penilaian Kewajaran Dalam ASB Mencakup Dua Hal: 1. Kewajaran Beban Kerja 2. Kewajaran Biaya
Penilaian Kewajaran Beban Kerja
• Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD
• Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan
• Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran
Penilaian Kewajaran Biaya
• Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya)
• Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku
• Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana
Penutup
Rescaling Balance Scorecard mampu mengukur kinerja dalam dimensi yang komprehensif, baik berkaitan dengan outcome maupun potensi sumber daya untuk meningkatkan outcome.
Instrumen pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan dilakukan pembobotan secara langsung (direct weighting)atau dengan AHP.
Perspektif outcome (customer) dalam Rescaling Balance Scorecard dapat digunakan untuk menilai prestasi / kinerja individu. Penilaian kinerja individu tersebut dilakukan dengan dilakukan teknik umpan balik 360 atau umpan balik satu lingkaran penuh (full-circle feedback).
Secara konseptual maupun operasional, Rescaling Balance Scorecard Method dapat diterapkan dalam sistem manajemen kinerja pemerintahan daerah terutama untuk menilai kinerja SKPD. Pertanyaannya adalah, beranikah decision maker pemerintah daerah melaksanakan model tersebut?.