Presentasi Konstitusi NKRI

8/15/2019 Presentasi Konstitusi NKRI

http://slidepdf.com/reader/full/presentasi-konstitusi-nkri 1/14

KONSTITUSI NKRI



Negara adalah suatu organisasi kekuasaan darisekelompok atau beberapa kelompok manusiayang bersama-sama mendiami suatu wilayahtertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan

yang mengurus tata tertib serta keselamatansekelompok atau beberapa kelompok manusiatersebut.

Negara lahir karena dorongan manusia sebagaimakhluk sosial (animal social/homo socius), sebagaimakhluk politik (animal politicum/zoon politicon), danuntuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat

Pengertian Negara



• Wilayah• Rakyat•

Pemerintahanyang berdaulat

Konstitutif

• u!uan negara• Konstitusi•

Pengakuan darinegara lain• "asuk dalam

P##

$eklaratif

UNSUR PEMENTUK NE!"R"#Kon$ensi Monte$ideo% Uruguay& '(()*



Perubahan Keempa t

Naskah Perubahan Keempat

Undang-Undang Dasar 1945

(hasil Sidang Tahunan MP Tahun !""!#

P e r u b a h a n K e

t i g a

Naskah Perubahan Ke tiga

Undang-Undang Dasar 19 45

(hasil Sidang Tahunan MP T

ahun !""1#

P e r u b a h

a n K e d u a

N a s k a h P e r u

b a h a n K e d u a

U n d a n g - U

n d a n g D a s a

r 1 9 4 5

( h a s i l S i d a

n g T a h u n a n M P T a h u

n ! " " " #

P e r u b

a h a n P e r t

a m a

U U D

1 9 4 5

M $ % & ' ( S P &

M U S

) $ * $

$ T $ N

$ K ) $ T

& P U

+ ' ( K ( N D ,

N & S ( $

Undang-Undang Dasar

Negara epublik ndnesia Tahun 1945

Dalam Satu Naskah

(isalah apat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MP TahunSebagai Naskah Perbantuan Dan Kmpilasi Tanpa $da ,pi

Konstitusi



%stilah konstitusi &constitution' (bahasa %nggris),&constitutie' (bahasa #elanda), &constitutionel'(bahasa Pranis), &verfassung' (bahasa erman),&constitutio' (bahasa *atin), &fundamental laws'

(+merika erikat). ndang-ndang $asar (bahasa #elanda

Grondwet ). Perkataan wet diter!emahkan men!adiundang-undang, dan grond berarti tanahdasar

%stilah $ (grondwet ) adalah bagian tertulis darisuatu konstitusi, sedangkan constitution(konstitusi) memuat baik peraturan tertulismaupun yang tidak tertulis (*. /an +peldoorn)

Konstitusi dan UU+



Konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan,dan konvensi-konvensi kenegaraan(ketatanegaraan) yang menentukan susunan dankedudukan organ-organ negara, mengatur

hubungan antara organ-organ negara itu, danmengatur hubungan organ-organ negaratersebut dengan 0arga negara. (imly+sshiddi1ie)

emua konstitusi selalu men!adikan kekuasaansebagai pusat perhatian, karena kekuasaan ituperlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.

Pengertian Konstitusi



Herman Heller membagi pengertian konstitusimen!adi tiga, yaitu21. Konstitusi dalam pengertian politis-sosiologis.

Konstitusi menerminkan kehidupan politik di

dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.2. Konstitusi dalam pengertian yuridis. Konstitusi

merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidupdalam masyarakat yang selan!utnya di!adikansuatu kesatuan kaidah hukum.

3. Konstitusi pengertiannya leih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi adalah yang ditulis dalamsuatu naskah sebagai undang-undang yangtertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Pengertian yang lain



• 34 +gt 3567-6 uli3565

• $ekrit Presiden, 6 uli 3565-sekarang

• 84 $es 3595:34 +gt3567

• 3; +gt 3596:84 $es3595.

$3596

Konstitusi R%

$3567

$3596

K<N%% NKR%



Perubahan Pertama UU+'(,-

$itetapkan tanggal 35 <ktober 3555dalam idang mum "PR (berlangsung

tanggal 39-83 <ktober 3555). $alam perubahan pertama itu, "PR

mengubah Pasal 6 ayat (3), Pasal 4, Pasal5, Pasal 3= ayat (8), Pasal 39, Pasal 36,

Pasal 34 ayat (8) dan (=), Pasal 87, danPasal 83 $ 3596.



Perubahan Kedua UU+'(,- $itetapkan tanggal 3; +gustus 8777 dalam

idang ahunan "PR tahun 8777 (tanggal 4-3;+gustus 8777).

Pada sidang tahunan tersebut, "PR mengubah

danatau menambah Pasal 3;, Pasal 3;+, Pasal3;#, Pasal 35, Pasal 87 ayat (6), Pasal 87+, Pasal88+, Pasal 88#, #ab %>+, Pasal 86+, bab >, Pasal8? ayat (8) dan ayat (=), Pasal 84 ayat (=), #ab

>+, Pasal 8;+, Pasal 8;#, Pasal 8;@, Pasal 8;$,Pasal 8;A, Pasal 8;B, Pasal 8;C, Pasal 8;D, Pasal8;%, Pasal 8;, #ab >%%, Pasal =7, #ab >/, Pasal=?+, Pasal =?#, dan Pasal =?@ $ 3596.



Perubahan Ketiga UU+'(,- $itetapkan tanggal 5 November 8773 dalam idang ahunan

"PR ahun 8773 (tanggal 3-5 Nopember 8773). "elalui idang ahunan itu, "PR mengubah danatau

menambah Pasal 3 ayat (8) dan (=)E Pasal = ayat (3), (=), dan(9)E Pasal ? ayat (3) dan (8)E Pasal ?+ ayat (3), (8), (=), dan (6)E

Pasal 4+E Pasal 4# ayat (3), (8), (=), (9), (6), (?), dan (4)E Pasal4@E Pasal ; ayat (3) dan (8)E Pasal 33 ayat (8) dan (=)E Pasal 34ayat (9)E #ab /%%+, Pasal 88@ ayat (3), (8), (=), dan (9)E Pasal88$ ayat (3), (8), (=), dan (9)E #ab /%%#, Pasal 88A ayat (3), (8),(=), (9), (6), dan (?), Pasal 8= ayat (3), (8), dan (=)E Pasal 8=+EPasal 8=@E #ab /%%%+, Pasal 8=A ayat (3), (8), dan (=)E Pasal 8=Bayat (3) dan (8)E Pasal 8=C ayat (3) dan (8)E Pasal 89 ayat (3)dan (8)E Pasal 89+ ayat (3), (8), (=), (9), dan (6)E Pasal 89# ayat(3), (8), (=), dan (9)E Pasal 89@ ayat (3), (8), (=), (9), (6), dan (?)$ 3596.



Perubahan Keempat UU+ '(,-

$itetapkan tanggal 37 +gustus 8778 dalam idang ahunan "PR tahun 8778

(tanggal 3-33 +gustus 8778). $alam naskah perubahan keempat ini, "PR menetapkan2

3. $ Negara Republik %ndonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama,kedua, dan ketiga, dan perubahan keempat ini adalah ndang-ndang $asar Negara

Republik %ndonesia ahun 3596 yang ditetapkan pada tanggal 3; +gustus 3596 dan

diberlakukan kembali dengan $ekrit Presiden pada tanggal 6 uli 3565 serta dikukuhkanseara aklamasi pada tanggal 88 uli 3565 oleh $e0an Per0akilan RakyatE

8. Penambahan bagian akhir pada perubahan kedua ndang-ndang $asar Negara Republik

%ndonesia ahun 3596 dengan kalimat &Perubahan tersebut diputuskan dalam RapatParipurna "a!elis Permusya0aratan Rakyat Republik %ndonesia ke-5 tanggal 3; +gustus

8777 idang ahunan "a!elis Permusya0aratan Rakyat Republik %ndonesia dan mulaiberlaku pada tanggal ditetapkanE

=. Perubahan penomoran Pasal = ayat (=) dan ayat (9) Perubahan Ketiga ndang-ndang$asar Negara Republik %ndonesia ahun 3596 men!adi Pasal = ayat (8) dan (=), Pasal 86A

Perubahan Kedua ndang-ndang $asar Negara Republik %ndonesia ahun 3596 men!adi

Pasal 86+E

9. Penghapusan !udul #ab %/ tentang $e0an Pertimbangan +gung dan pengubahan substansiPasal 3? serta penempatannya ke dalam #ab %%% tentang Kekuasaan Pemerintahan negaraE

6. Pengubahan danatau penambahan Pasal 8 ayat (3)E Pasal ?+ ayat (9)E Pasal ; ayat (=)E

Pasal 33 ayat (3)E Pasal 3?E Pasal 8=#E Pasal 8=$E Pasal 89 ayat (=)E #ab >%%%E Pasal =3 ayat

(3), ayat (8), ayat (=), ayat (9), dan ayat (6)E Pasal =8 ayat (3) dan ayat (8)E #ab >%/, Pasal

== ayat (9) dan ayat (6)E Pasal =9 ayat (3), ayat (8), ayat (=) dan ayat (9)E Pasal =4 ayat (3),

ayat (8), ayat (=), ayat (9), dan ayat (6)E +turan Peralihan Pasal %, %%, dan %%%E +turan ambahan Pasal % dan %% ndang-ndang $asar Negara Republik %ndonesia ahun 3596.



PROSES PERU"."N UU+ NE!"R" REPU/IK IN+ONESI"T".UN '(,-

+ntara lain2

F +mandemen $ 3596

F Penghapusan doktrin

$0i Bungsi +#R%

F Penegakan hukum,

D+", dan

pemberantasan KKN

F <tonomi $aerah

F Kebebasan Pers

F "e0u!udkan kehidupan

demokrasi

TuntutanRe0ormasi

• Pembukaan• #atang ubuh

- 3? bab - =4 pasal

- 95 ayat

- 9 pasal +turan

Peralihan

- 8 ayat +turan

ambahanF Pen!elasan

Sebelum

Perubahan

F Kekuasaan tertinggi ditangan "PR

F Kekuasaan yang sangatbesar pada Presiden

F Pasal-pasal yang terlalu&lu0es' sehingga dapatmenimbulkanmultitafsir

F Ke0enangan padaPresiden untukmengatur hal-halpenting dengan

undang-undangF Rumusan $ 3596

tentang semangatpenyelenggara negarabelum ukup didukungketentuan konstitusi

/atar elakangPerubahan

"enyempurnakan

aturan dasar,

mengenai2F atanan negaraF Kedaulatan RakyatF D+"F Pembagian kekuasaanF Kese!ahteraan osialF Aksistensi negara

demokrasi dan negara

hukumF Dal-hal lain sesuai

dengan perkembangan

aspirasi dan kebutuhan

bangsa

Tu1uan Perubahan

F Pasal = $ 3596

F Pasal =4 $ 3596F +P "PRNo.%>"PR3555

F +P "PRNo.%>"PR8777

F +P "PRNo.>%"PR8773

+asar 2uridis

F idak mengubahPembukaan $ 3596

F etap mempertahankanNegara KesatuanRepublik %ndonesia

F "empertegas sistempresidensiil

F Pen!elasan $ 3596yang memuat hal-halnormatif akandimasukan ke dalam

pasal-pasalF Perubahan dilakukandengan ara& '

Kesepakatan +asar

F idang mum "PR

3555 anggal 39-83 <kt

3555

F idang ahunan "PR

8777

anggal 4-3; +gt 8777

F idang ahunan "PR

8773

anggal 3-5 Nov 8773

Sidang MPR

• Pembukaan

• Pasal-pasal2 - 83 bab

- 4= pasal

- 347 ayat

- = pasal +turan Peralihan

- 8 pasal +turan ambahan

.asil Perubahan



Undang3Undang +asar Negara Republik Indonesia Tahun'(,- +alam Satu Naskah #Risalah Rapat Paripurna ke3-Sidang Tahunan MPR Tahun 4554 Sebagai NaskahPerbantuan +an Kompilasi Tanpa "da Opini*

Naskah Perubahan Pertama Undang3Undang +asar

Negara Republik Indonesia Tahun '(,- #hasil SidangUmum MPR Tahun '(((*Naskah Perubahan Kedua Undang3Undang +asar NegaraRepublik Indonesia Tahun '(,- #hasil Sidang TahunanMPR Tahun 4555*Naskah Perubahan Ketiga Undang3Undang +asar NegaraRepublik Indonesia Tahun '(,- #hasil Sidang Tahunan

MPR Tahun 455'*Naskah Perubahan Keempat Undang3Undang +asarNegara Republik Indonesia Tahun '(,- #hasil SidangTahunan MPR Tahun 4554*

Naskah Undang3Undang +asar Negara Republik

Indonesia Tahun '(,- yang ditetapkan padatanggal '6 "gustus '(,- dan diberlakukan kembalidengan +ekrit Presiden pada tanggal - 7uli '(-(serta dikukuhkan se8ara aklamasi pada tanggal 44 7uli '(-( oleh +ewan Perwakilan Rakyat#sebagaimana ter8antum dalam /embaran Negara

Nomor 9- Tahun '(-(*

N"SK". RESMI UN+"N!3UN+"N!+"S"R NE!"R" REPU/IK IN+ONESI"T".UN '(,-

Presentasi Konstitusi NKRI

Documents