Presentasi Kode Etik PNS

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILKODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMEN PU NOMOR 06/PRT/M/2012PERMEN PU NOMOR 06/PRT/M/2012

http://keren.bangetz.com/sosialisasikode-etik-pns-balitbang-kementerian-pekerjaan-umum.keren.bangetz.html

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

“Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) huruf a, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil”

Yaitu : Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

DASAR HUKUM DASAR HUKUM

4. Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2011;

5. Permen PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

6. Permen PU Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai sebagaimana telah diubah dengan Permen PU Nomor 09/PRT/M/2011.

PENGERTIAN PNS (menurut UU Nomor 8 Tahun 1974)

adalah : Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.

PNS Kementerian PU, yang selanjutnya disebut sebagai pegawai adalah : setiap PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik yang berstatus dipekerjakan/diperbantukan.

Kode Etik PNS Kementerian PU, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah : pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Majelis Kehormatan Kode Etik PNS Kementerian PU, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah : lembaga non struktural yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PNS.

Pelanggaran adalah : segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

Pejabat yang berwenang adalah : Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat lain yang ditunjuk.

PENGERTIAN

MAKSUD : sebagai acuan untuk melakukan pembinaan pegawai agar dapat melaksanakan dan menerapkan kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas.

TUJUAN : untuk mewujudkan perilaku pegawai yang profesional dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sehingga menjamin tercapainya visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum.

LINGKUP PENGATURAN, meliputi :

a) Kode etik

b) Pelanggaran kode etik

c) Tata cara pengaduan

d) Pembentukan Majelis Kode Etik

e) Pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Kode etik

f) Sanksi

Your Logo

A. KODE ETIK PEGAWAI

a. Mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;

b. Mengikuti upacara dengan Tertib;

c. Menjaga citra dan martabat dengan tidak melakukan perbuatan amoral/asusila dan tidak memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat pegawai

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, PNS wajib :

Your Logo

d. Menaati tata tertib kantor;

e. Mematuhi dan melaksanakan pedoman kerja, standar operasional prosedur dan standar pelayanan;

f. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Your LogoHere comes your footer Page 11

g. Bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas;

h. Menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat;

i. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati dan tidak diskriminatif, serta tanpa pamrih;

j. Bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan;

k. Bersikap jujur dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas;

Your Logo

l. Mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon dan menggunakan media elektronik;

m. Mengindahkan etika dalam menerima tamu;

n. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja;

o. Tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja;

Your Logo

p. Berpakaian rapi, pantas, sopan (tidak ketat, tidak mini dan tidak transparan) dan berpenampilan sederhana;

Your Logo

q. Bersikap sopan serta menjalin kerja sama yang baik dan bersikap positif antar sesama pegawai dan antara atasan dengan bawahan;

Your Logo

r. Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau keluarga;

Your Logo

s. Menjaga kesehatan dan kebugaran.

Your Logo

“dalam setiap melaksanakan tugas selalu

mengacu pada nilai-nilai budaya kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan motto Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan

Bertindak Tepat”

B. PELANGGARAN KODE ETIK

MELALUIPengaduan tertulis

Temuan atasan

Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib menyampaikan pengaduan kepada atasan dari pegawai yang melanggar.

Pengaduan disampaikan secara tertulis, menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, disertai bukti dan identitas pelapor.

Atasan tersebut wajib meneliti pengaduan, menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan melaporkan hasilnya kepada pejabat yang berwenang secara hirarki.

1. TATA CARA PENGADUAN

2. PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

Dibentuk secara Ad Hoc, setiap terjadi pelanggaran kode etik.

Pembentukan oleh Menteri PU untuk memeriksa Pejabat Eselon I, II dan pejabat setingkat Eselon II.

Pembentukan oleh Menteri PU yang mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Eselon I.a untuk memeriksa Pejabat eselon III, IV dan Pejabat Fungsional

KEANGGOTAAN MAJELIS KODE

ETIK 1 orang KETUA merangkap

anggota. 1 orang SEKRETARIS

merangkap anggota. Sekurang-kurangnya 3

orang anggota. Berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat

anggota tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran diperiksa (Berita Acara Pemeriksaan) diberikan kesempatan membela diri diambil keputusan

Dilakukan secara tertutup Keputusan diambil secara musyawarah

mufakat Jika musyawarah mufakat tidak tercapai,

diambil dengan suara terbanyak Keputusan bersifat final BAP Majelis Kode Etik merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Permen ini

3. PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN OLEH MAJELIS KODE ETIK

FLOWCHART

pemanggilan (tertulis) pertama

hadir

pemeriksaan

pemanggilan kedua (5 hari setelah

pemanggilan pertama)

hadir

pemeriksaan

penjatuhan sanksi moral

ya

tidak

ya

tidak

1. Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan kepada pejabat yang berwenang, disertai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik paling lama 10 hari kerja

2. Jika berdasarkan pemeriksaan, pegawai yang diduga melanggar terbukti bersalah Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Atasan langsung pegawai paling lama 15 hari kerja

4. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KODE ETIK

C. SANKSI Sanksi yang diberikan berupa

sanksi moral. Yaitu keharusan untuk membuat

pernyataan tertulis permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Sanksi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

C. SANKSI

Atasan dari pegawai yang melanggar dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi jika :

a. Tidak meneliti pengaduan dan tidak menjaga kerahasiaan identitas pelapor

b. Tidak meneliti pelanggaran kode etik pegawai

c. Tidak melaporkan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang

PEJABAT YANG BERWENANG

Menteri Pekerjaan Umum menetapkan sanksi kepada : 1. Pejabat Eselon I2. Pejabat Eselon II3. Pejabat setingkat Eselon II

Pejabat eselon I.a di lingkungan Kementerian PU menetapkan sanksi kepada :1. Pejabat Eselon III 2. Pejabat setingkat Eselon III3. Pejabat Eselon IV4. Pejabat Fungsional di Kementerian PU

Penetapan sanksi paling lambat 16 hari kerja sejak diterimanya keputusan dari Majelis Kode Etik

TATA CARA PENYAMPAIAN SANKSI Disampaikan secara tertutup.

Dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Disampaikan dalam ruang terturup. Hanya diketahui oleh pegawai yang

melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik.

Pegawai yang dikenai sanksi wajib melaksanakan sanksi paling lama 3 hari sejak keputusan disampaikan

Jika pegawai yang dikenai sanksi tidak hadir/tidak melaksanakan sanksi, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS

D. KETENTUAN

PENUTUP 1. Ketentuan Kode Etik Non Pegawai akan diatur dalam peraturan tersendiri.

2. Kode Etik Profesi di Kementerian PU dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Eselon I. Menurut sifat/jenis

pekerjaannya Menurut kondisi

lingkungan kerjanya

- TERIMA KASIH -

http://keren.bangetz.com/sosialisasikode-etik-pns-balitbang-kementerian-pekerjaan-umum.keren.bangetz.html