Presentasi Kadis

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARADINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Tebao Nunggu No.7 Telp. 0401-321446 Fax.0401-322335 Kendari 93111Jl. Tebao Nunggu No.7 Telp. 0401-321446 Fax.0401-322335 Kendari 93111

Disampaikan dalam :

Sosialisasi Pembangunan KPHP Model Unit X Kab. Bombana

Rumbia, Mei 2011



Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari

KPH terdiri atas– Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)– Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)– Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)



DASAR HUKUM PEMBANGUNAN KPH :DASAR HUKUM PEMBANGUNAN KPH :

• UMUM :UMUM :– UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan– PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan– PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemda Prov dan Pemda Kab/Kot– PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

• KHUSUS :KHUSUS :– PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan• TEKNIS :TEKNIS :

– Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH– Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada

KPHL dan KPHP– Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

KPHL dan KPHP– Permenhut No.P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarpras pada

KPHL dan KPHP Model– Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang

Kehutanan Pada KPHL dan KPHP – Permenhut No. P.54/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011



Pengelolaan Hutan adalah kegiatan teknis kehutanan yang terkait dengan Pengelolaan Hutan adalah kegiatan teknis kehutanan yang terkait dengan sumberdaya hutan, idealnya ditangani oleh tenaga ahli/fungsional kehutanan.sumberdaya hutan, idealnya ditangani oleh tenaga ahli/fungsional kehutanan.

Pada kawasan hutan yang dibebani perijinan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTR, dll), Pada kawasan hutan yang dibebani perijinan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTR, dll), pengelolaan hutan selama ini dilakukan oleh pemegang ijin.pengelolaan hutan selama ini dilakukan oleh pemegang ijin.

Regulator Provinsi/Kab/Kota, idealnya tidak melaksanakan kegiatan teknis Regulator Provinsi/Kab/Kota, idealnya tidak melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan hutan.pengelolaan hutan.

Analogi Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Teknis Kementerian Lain :Analogi Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Teknis Kementerian Lain :Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit → Regulasi dan Kebijakan KesehatanDinas Kesehatan dan Rumah Sakit → Regulasi dan Kebijakan Kesehatanoleh Dinas Kesehatan, sedangkan Pasien ditangani oleh Dinas Kesehatan, sedangkan Pasien ditangani DOKTERDOKTERDinas Pendidikan dan Sekolah → Regulasi dan Kebijakan Pendidikan olehDinas Pendidikan dan Sekolah → Regulasi dan Kebijakan Pendidikan olehDinas Pendidikan, sedangkan Murid ditangani Dinas Pendidikan, sedangkan Murid ditangani GURUGURUDinas Perhubungan dan Kapal Laut → Regulasi dan Kebijakan Pelayaran oleh Dinas Perhubungan dan Kapal Laut → Regulasi dan Kebijakan Pelayaran oleh Dinas Perhubungan, sedangkan Kapal Laut ditangani Dinas Perhubungan, sedangkan Kapal Laut ditangani NAHKODA NAHKODA dan para dan para ABKABKDokter, Guru, Nahkoda dan ABK saat bertugas selalu di tempat dan menunggui Dokter, Guru, Nahkoda dan ABK saat bertugas selalu di tempat dan menunggui WAHANAWAHANAnyanya

Pembangunan KPH didesain menuju ke arah Pengelolaan Hutan secara Pembangunan KPH didesain menuju ke arah Pengelolaan Hutan secara Profesional dan MandiriProfesional dan Mandiri



DISELENGGARAKAN : KPH

PENGURUSAN HUTAN

1. PERENCANAAN KEHUTANAN

2. PENGELOLAAN 3. LITBANG, DIKLAT

PENYULUHAN4. PENGAWASAN

1. TATA HUTAN & RENCANA PENGELOLAAN

2. PEMANFAATAN HUTAN

3. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

4. REHABILITASI5. PERLINDUNGAN &

KONSERVASI

DISELENGGARAKAN : KEMENHUT/DINAS PROV/KAB/KOTADISELENGGARAKAN : KEMENHUT/DINAS PROV/KAB/KOTA

















1. Ditetapkannya Wilayah KPH2. Adanya Kelembagaan

• Organisasi• SDM Pengelola• Sarpras (al: Kantor, kendaraan

operasional, peralatan kantor, peralatan operasianal)

3. Dimulainya aktivitas pengelolaan hutan (al: tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, rehabilitasi, dsb.)



Sarana

PrasaranaBangunan Kantor

(max 300 m2)

Kendaraan operasional

Peralatan kantor

Peralatan operasional

Mebelair/Meja dan Kursi, Komputer, Laptop, dll

Sarana Pendukung Kegiatan Pengelolaan

Hutan

Kendaraan Roda 4, Roda 2. dan /atau Perairan

GPS, Hagameter, Altimeter, dll

Pembuatan Pal Batas Blok atau Petak dan Pembuatan Jalan Pendukung Pengelolaan Hutan



Presentasi Kadis

Documents